Papuanewsonline.com
Berita Terbaru
Lihat semua
Menko Yusril Hormati Kasasi Perkara Delpedro, Putusan Akhir Diserahkan ke Mahkamah Agung
Papuanewsonline.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang
Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan
bahwa pemerintah menghormati langkah hukum lanjutan berupa kasasi yang diajukan
aparat penegak hukum dalam perkara Delpedro Marhaen dan kawan-kawan. Menurutnya,
meskipun Kejaksaan merupakan bagian dari eksekutif, para jaksa tetap memiliki
independensi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.Pernyataan tersebut disampaikan Yusril melalui keterangan
tertulis di Jakarta, Selasa (7/4/2026). Ia menekankan bahwa seluruh proses
hukum yang berjalan harus tetap berpijak pada prinsip kepastian hukum dan
keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945."Sejak awal, saya telah menyampaikan bahwa putusan
pengadilan harus dihormati sebagai wujud independensi kekuasaan kehakiman. Di
saat yang sama, setiap langkah hukum, termasuk upaya kasasi, hendaknya
benar-benar didasarkan pada ketentuan-ketentuan normatif di dalam hukum acara
pidana yang berlaku, agar tercipta kepastian hukum yang adil sebagaimana amanat
UUD 1945," kata Yusril melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa
(7/4/2026).Yusril menjelaskan, perkara Delpedro Marhaen dan
rekan-rekannya memiliki kompleksitas tersendiri karena proses penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dimulai dengan menggunakan KUHAP
lama. Namun, vonis dijatuhkan setelah 2 Januari 2026, saat KUHAP baru telah
resmi diberlakukan.Menurutnya, berdasarkan ketentuan peralihan, proses
persidangan beserta kelanjutannya tetap menggunakan aturan lama. Meski
demikian, muncul perdebatan akademik mengenai asas hukum yang menyatakan bahwa
apabila terjadi perubahan aturan, maka hukum yang paling menguntungkan terdakwa
dapat diterapkan."Nah, ketika vonis bebas dijatuhkan, KUHAP baru telah
berlaku. Apakah jaksa boleh kasasi atas vonis bebas setelah KUHAP baru berlaku?
Sementara KUHAP baru menyatakan, dalam putusan bebas, putusan itu final, jaksa
tidak boleh kasasi. Atau apakah jaksa tetap boleh mengajukan kasasi karena
perkara dimulai ketika masih menggunakan KUHAP lama? Ini menjadi sebuah debat
akademik," ujar Yusril.Ia menambahkan bahwa jika jaksa tetap mengajukan kasasi,
maka keputusan akhir mengenai dapat atau tidaknya permohonan tersebut diterima
sepenuhnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan
tertinggi."Karena itu, pada hemat saya, jika jaksa tetap
mengajukan kasasi, maka keputusan boleh tidaknya kasasi akan diputus oleh
Mahkamah Agung. Delpedro dan para advokatnya dapat menggunakan argumen
perubahan hukum dalam kontra-memorinya ke Mahkamah Agung."Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa Mahkamah Agung
memiliki opsi untuk menyatakan permohonan kasasi jaksa tidak dapat diterima
atau Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O.), sehingga materi perkara tidak
diperiksa. Namun, majelis hakim juga dapat memutuskan untuk tetap memeriksa
substansi permohonan tersebut."Jadi karena Jaksa telah mengajukan kasasi, maka kita
tunggu saja apa putusan Mahkamah Agung nanti. Pemerintah akan menghormati apa
pun putusan Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi di
negara kita," kata Yusril.Ke depan, Yusril berpandangan bahwa apabila seluruh proses
hukum, mulai dari penyelidikan hingga persidangan, telah menggunakan KUHAP
baru, maka terhadap putusan bebas seharusnya tidak lagi diajukan upaya hukum
lanjutan oleh jaksa, demi menjaga kepastian hukum sebagai bagian dari keadilan.(GF)
08 Apr 2026, 00:07 WIT
Stok LPG 3 Kg di Timika Menipis, Disperindag Pastikan Pasokan Baru Segera Tiba
Papuanewsonline.com, Timika - Ketersediaan gas LPG 3
kilogram di Kabupaten Mimika untuk sementara mengalami keterbatasan, yang
menyebabkan antrean panjang warga di sejumlah agen penjualan, khususnya di
wilayah Nawaripi. Meski demikian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
(Disperindag) Mimika menegaskan kondisi ini hanya bersifat sementara dan
masyarakat diminta untuk tidak panik.Kepala Disperindag Mimika, Sabelina Fitriani, menyampaikan
bahwa pihaknya terus memantau perkembangan distribusi LPG di lapangan. Ia
meminta masyarakat agar tetap tenang dan menggunakan stok yang ada secara bijak
sambil menunggu pasokan baru tiba dalam beberapa hari ke depan.Saat ini, PT Mitra Indimatan di kawasan Nawaripi menjadi
satu-satunya agen yang masih aktif melayani penjualan LPG 3 kilogram. Kondisi
tersebut terjadi setelah dua agen lainnya mengalami kekosongan stok dan masih
menunggu pengiriman dari distributor.Akibatnya, antrean warga terlihat memanjang sejak pagi hari.
Untuk menjaga pemerataan distribusi, penjualan diberlakukan dengan sistem
pembatasan satu tabung per rumah tangga agar seluruh masyarakat tetap dapat
memperoleh kebutuhan bahan bakar rumah tangga."Dua agen kita lagi kosong, yang tersisa satu pun sudah
menipis. Namun tenang saja, pada tanggal 8 dan 13 April akan datang pasokan
baru sebanyak 3.000 tabung," ujarnya.Menurut Sabelina, keterlambatan pasokan kali ini dipengaruhi
oleh terbatasnya kontainer pengangkut serta meningkatnya aktivitas distribusi
logistik pasca momentum hari raya, yang turut memengaruhi jadwal pengiriman ke
wilayah Mimika.Meski stok sementara terbatas, Disperindag memastikan harga
LPG untuk seluruh ukuran tabung masih berada dalam kondisi stabil dan tetap
sesuai dengan ketentuan harga yang berlaku di tingkat agen resmi.Selain itu, pengawasan terhadap distribusi juga terus
diperketat untuk mencegah terjadinya penimbunan maupun praktik penjualan di
atas harga yang telah ditetapkan pemerintah."Kami imbau masyarakat jangan melakukan pembelian
berlebihan atau panic buying. Cukup beli sesuai kebutuhan dan gunakan secara
hemat sampai pasokan baru tiba," tegasnya menutup keterangan.Pemerintah daerah berharap dengan masuknya pasokan baru
dalam dua tahap pekan ini, kondisi distribusi LPG di Timika dapat segera
kembali normal sehingga aktivitas rumah tangga dan pelaku usaha kecil tidak
terganggu. Penulis: JidEditor: GF
07 Apr 2026, 19:21 WIT
Kadistrik Iwaka Tinjau Lokasi Kebakaran, 2 Rumah Ludes Terbakar
Papuanewsonline.com, Mimika – Kepala Distrik Iwaka, Jhon
Kemong, turun langsung meninjau lokasi kebakaran yang menghanguskan rumah warga
di Kampung Naena Muktipura (SP 6), Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, pada Selasa
(7/4/2026). Kunjungan ini dilakukan bersama tim Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) sebagai bentuk respons cepat pemerintah terhadap musibah yang
menimpa masyarakat setempat.Dalam peninjauannya, Jhon Kemong melihat langsung kondisi
bangunan yang hangus terbakar serta menyapa para korban untuk memberikan
dukungan moril. Ia juga memastikan agar proses pendataan awal segera
dilaksanakan guna mengetahui besaran kerugian materiil serta mencatat kebutuhan
mendesak yang harus dipenuhi oleh para keluarga yang terdampak.“Kehadiran kami di sini untuk memastikan kondisi warga dan
mempercepat langkah penanganan, termasuk pendataan kerugian serta kebutuhan
darurat,” ujar Jhon di lokasi kejadian. Diketahui, api yang membesar tersebut berhasil melalap habis
sedikitnya dua unit rumah hunian warga hingga tidak tersisa, menyebabkan
pemiliknya kehilangan tempat tinggal.Jhon Kemong menegaskan komitmen pemerintah untuk selalu
hadir di tengah masyarakat, terutama saat situasi darurat, guna memastikan
penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran. Sementara itu, para korban dan warga sekitar berharap adanya
bantuan lanjutan, baik berupa kebutuhan pokok sehari-hari maupun dukungan untuk
pembangunan kembali rumah mereka yang hangus. Penulis: Jid
Editor: GF
07 Apr 2026, 19:17 WIT
DPRK Mimika Tanggapi Demo FRP: Akui Otsus Jilid II Belum Optimal
Papuanewsonline.com, Timika – Pihak Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Mimika memberikan tanggapan resmi terhadap aksi demonstrasi
yang digelar Front Rakyat Papua (FRP) di halaman kantor mereka, Selasa (7/4/2026).
Para legislator menyatakan siap menerima seluruh aspirasi yang disampaikan
massa dan berjanji akan menindaklanjutinya ke tingkat yang lebih tinggi agar
mendapatkan perhatian serius.Anggota DPRK, Mathius Yanengga, menegaskan keterbukaan
pihaknya untuk mendengar suara rakyat, khususnya Orang Asli Papua. Ia bahkan
sependapat dengan tuntutan massa mengenai perlunya evaluasi besar-besaran."Saya setuju Otsus Jilid II dinilai gagal dan belum
berjalan optimal. Negara harus hadir, kami tidak boleh mati di atas kekayaan
sendiri," ujarnya, menyoroti juga perlunya evaluasi terhadap peran Majelis
Rakyat Papua (MRP).Sementara itu, Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau,
mengapresiasi jalannya aksi yang berlangsung tertib dan damai tanpa tindakan
anarkis. Ia menilai aspirasi yang disuarakan sangat penting dan patut
diperjuangkan."Kami menerima kedatangan kalian. Aspirasi ini luar
biasa dan akan kami teruskan ke tingkat yang lebih tinggi," paparnyaPrimus juga menekankan pentingnya menyampaikan pendapat
dengan cara-cara yang damai agar tidak menimbulkan dampak negatif. Sebagai sesama anak bangsa, ia mengajak untuk tidak ada
permusuhan, melainkan bersatu memperjuangkan nasib yang lebih baik melalui
jalur dialog dan peraturan yang berlaku demi kesejahteraan masyarakat Papua. Penulis: Jid
Editor: GF
07 Apr 2026, 19:10 WIT
FRP Demo Di DPRK Mimika: Tuntut Tutup Freeport & Tarik Pasukan Militer
Papuanewsonline.com, Timika – Massa Front Rakyat Papua (FRP)
kembali menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRK Mimika, Selasa
(7/4/2026). Dalam orasinya yang penuh semangat, mereka menuntut penutupan
operasional PT Freeport Indonesia (PTFI) yang dianggap sebagai akar dari penindasan
dan ketidakadilan di Tanah Papua. Wakil Koordinator Lapangan, Riman Onawame,
mempertanyakan siapa yang sesungguhnya berhak bicara mewakili rakyat, sambil
menyoroti kinerja legislatif yang dinilai belum memberikan dampak nyata bagi
kesejahteraan masyarakat.Berbagai tuntutan disuarakan, mulai dari penolakan
investasi, desakan agar Presiden Prabowo Subianto menarik seluruh pasukan
militer organik maupun non-organik dari Papua, hingga penolakan terhadap
kebijakan Otonomi Khusus (Otsus). Mereka menilai kehadiran aparat memperpanjang konflik,
sementara Otsus dan lembaga seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) dianggap gagal
dan tidak lagi mewakili aspirasi asli masyarakat. "Siapa yang sebenarnya punya hak bicara untuk orang
Papua?" tanya Riman, menegaskan kekecewaan mendalam terhadap berbagai
kebijakan yang berlaku.Suara perempuan juga didengungkan melalui perwakilan Ikatan
Perempuan Papua yang menyoroti sejarah pengelolaan sumber daya alam yang sejak
awal tidak melibatkan masyarakat adat. Hal ini dinilai memicu ketimpangan sosial dan ekonomi yang
hingga kini masih dirasakan. Sementara itu, Ketua KNPB Timika, Yanto Awerkion,
menegaskan kembali tuntutan pembubaran MRP dan penghapusan Otsus, yang dianggap
tidak membawa perubahan signifikan bagi kehidupan rakyat.Kelompok Masyarakat Adat Independen (MAI) turut mengecam
kontrak karya yang dianggap melanggar hak asasi manusia, khususnya bagi
masyarakat di wilayah pegunungan. Aksi damai ini ditutup dengan seruan keras kepada pemerintah
untuk segera membuka ruang dialog yang jujur dan adil. Mereka mendesak perhatian serius terhadap pemenuhan hak
dasar rakyat Papua, mulai dari akses pendidikan, kesehatan, hingga
kesejahteraan ekonomi yang layak dan merata. Penulis: Jid
Editor: GF
07 Apr 2026, 19:04 WIT
Pilihan Redaksi
Menko Yusril Hormati Kasasi Perkara Delpedro, Putusan Akhir Diserahkan ke Mahkamah Agung
Papuanewsonline.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang
Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan
bahwa pemerintah menghormati langkah hukum lanjutan berupa kasasi yang diajukan
aparat penegak hukum dalam perkara Delpedro Marhaen dan kawan-kawan. Menurutnya,
meskipun Kejaksaan merupakan bagian dari eksekutif, para jaksa tetap memiliki
independensi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.Pernyataan tersebut disampaikan Yusril melalui keterangan
tertulis di Jakarta, Selasa (7/4/2026). Ia menekankan bahwa seluruh proses
hukum yang berjalan harus tetap berpijak pada prinsip kepastian hukum dan
keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945."Sejak awal, saya telah menyampaikan bahwa putusan
pengadilan harus dihormati sebagai wujud independensi kekuasaan kehakiman. Di
saat yang sama, setiap langkah hukum, termasuk upaya kasasi, hendaknya
benar-benar didasarkan pada ketentuan-ketentuan normatif di dalam hukum acara
pidana yang berlaku, agar tercipta kepastian hukum yang adil sebagaimana amanat
UUD 1945," kata Yusril melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa
(7/4/2026).Yusril menjelaskan, perkara Delpedro Marhaen dan
rekan-rekannya memiliki kompleksitas tersendiri karena proses penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dimulai dengan menggunakan KUHAP
lama. Namun, vonis dijatuhkan setelah 2 Januari 2026, saat KUHAP baru telah
resmi diberlakukan.Menurutnya, berdasarkan ketentuan peralihan, proses
persidangan beserta kelanjutannya tetap menggunakan aturan lama. Meski
demikian, muncul perdebatan akademik mengenai asas hukum yang menyatakan bahwa
apabila terjadi perubahan aturan, maka hukum yang paling menguntungkan terdakwa
dapat diterapkan."Nah, ketika vonis bebas dijatuhkan, KUHAP baru telah
berlaku. Apakah jaksa boleh kasasi atas vonis bebas setelah KUHAP baru berlaku?
Sementara KUHAP baru menyatakan, dalam putusan bebas, putusan itu final, jaksa
tidak boleh kasasi. Atau apakah jaksa tetap boleh mengajukan kasasi karena
perkara dimulai ketika masih menggunakan KUHAP lama? Ini menjadi sebuah debat
akademik," ujar Yusril.Ia menambahkan bahwa jika jaksa tetap mengajukan kasasi,
maka keputusan akhir mengenai dapat atau tidaknya permohonan tersebut diterima
sepenuhnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan
tertinggi."Karena itu, pada hemat saya, jika jaksa tetap
mengajukan kasasi, maka keputusan boleh tidaknya kasasi akan diputus oleh
Mahkamah Agung. Delpedro dan para advokatnya dapat menggunakan argumen
perubahan hukum dalam kontra-memorinya ke Mahkamah Agung."Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa Mahkamah Agung
memiliki opsi untuk menyatakan permohonan kasasi jaksa tidak dapat diterima
atau Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O.), sehingga materi perkara tidak
diperiksa. Namun, majelis hakim juga dapat memutuskan untuk tetap memeriksa
substansi permohonan tersebut."Jadi karena Jaksa telah mengajukan kasasi, maka kita
tunggu saja apa putusan Mahkamah Agung nanti. Pemerintah akan menghormati apa
pun putusan Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi di
negara kita," kata Yusril.Ke depan, Yusril berpandangan bahwa apabila seluruh proses
hukum, mulai dari penyelidikan hingga persidangan, telah menggunakan KUHAP
baru, maka terhadap putusan bebas seharusnya tidak lagi diajukan upaya hukum
lanjutan oleh jaksa, demi menjaga kepastian hukum sebagai bagian dari keadilan.(GF)
08 Apr 2026, 00:07 WIT
Stok LPG 3 Kg di Timika Menipis, Disperindag Pastikan Pasokan Baru Segera Tiba
Papuanewsonline.com, Timika - Ketersediaan gas LPG 3
kilogram di Kabupaten Mimika untuk sementara mengalami keterbatasan, yang
menyebabkan antrean panjang warga di sejumlah agen penjualan, khususnya di
wilayah Nawaripi. Meski demikian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
(Disperindag) Mimika menegaskan kondisi ini hanya bersifat sementara dan
masyarakat diminta untuk tidak panik.Kepala Disperindag Mimika, Sabelina Fitriani, menyampaikan
bahwa pihaknya terus memantau perkembangan distribusi LPG di lapangan. Ia
meminta masyarakat agar tetap tenang dan menggunakan stok yang ada secara bijak
sambil menunggu pasokan baru tiba dalam beberapa hari ke depan.Saat ini, PT Mitra Indimatan di kawasan Nawaripi menjadi
satu-satunya agen yang masih aktif melayani penjualan LPG 3 kilogram. Kondisi
tersebut terjadi setelah dua agen lainnya mengalami kekosongan stok dan masih
menunggu pengiriman dari distributor.Akibatnya, antrean warga terlihat memanjang sejak pagi hari.
Untuk menjaga pemerataan distribusi, penjualan diberlakukan dengan sistem
pembatasan satu tabung per rumah tangga agar seluruh masyarakat tetap dapat
memperoleh kebutuhan bahan bakar rumah tangga."Dua agen kita lagi kosong, yang tersisa satu pun sudah
menipis. Namun tenang saja, pada tanggal 8 dan 13 April akan datang pasokan
baru sebanyak 3.000 tabung," ujarnya.Menurut Sabelina, keterlambatan pasokan kali ini dipengaruhi
oleh terbatasnya kontainer pengangkut serta meningkatnya aktivitas distribusi
logistik pasca momentum hari raya, yang turut memengaruhi jadwal pengiriman ke
wilayah Mimika.Meski stok sementara terbatas, Disperindag memastikan harga
LPG untuk seluruh ukuran tabung masih berada dalam kondisi stabil dan tetap
sesuai dengan ketentuan harga yang berlaku di tingkat agen resmi.Selain itu, pengawasan terhadap distribusi juga terus
diperketat untuk mencegah terjadinya penimbunan maupun praktik penjualan di
atas harga yang telah ditetapkan pemerintah."Kami imbau masyarakat jangan melakukan pembelian
berlebihan atau panic buying. Cukup beli sesuai kebutuhan dan gunakan secara
hemat sampai pasokan baru tiba," tegasnya menutup keterangan.Pemerintah daerah berharap dengan masuknya pasokan baru
dalam dua tahap pekan ini, kondisi distribusi LPG di Timika dapat segera
kembali normal sehingga aktivitas rumah tangga dan pelaku usaha kecil tidak
terganggu. Penulis: JidEditor: GF
07 Apr 2026, 19:21 WIT
Kadistrik Iwaka Tinjau Lokasi Kebakaran, 2 Rumah Ludes Terbakar
Papuanewsonline.com, Mimika – Kepala Distrik Iwaka, Jhon
Kemong, turun langsung meninjau lokasi kebakaran yang menghanguskan rumah warga
di Kampung Naena Muktipura (SP 6), Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, pada Selasa
(7/4/2026). Kunjungan ini dilakukan bersama tim Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) sebagai bentuk respons cepat pemerintah terhadap musibah yang
menimpa masyarakat setempat.Dalam peninjauannya, Jhon Kemong melihat langsung kondisi
bangunan yang hangus terbakar serta menyapa para korban untuk memberikan
dukungan moril. Ia juga memastikan agar proses pendataan awal segera
dilaksanakan guna mengetahui besaran kerugian materiil serta mencatat kebutuhan
mendesak yang harus dipenuhi oleh para keluarga yang terdampak.“Kehadiran kami di sini untuk memastikan kondisi warga dan
mempercepat langkah penanganan, termasuk pendataan kerugian serta kebutuhan
darurat,” ujar Jhon di lokasi kejadian. Diketahui, api yang membesar tersebut berhasil melalap habis
sedikitnya dua unit rumah hunian warga hingga tidak tersisa, menyebabkan
pemiliknya kehilangan tempat tinggal.Jhon Kemong menegaskan komitmen pemerintah untuk selalu
hadir di tengah masyarakat, terutama saat situasi darurat, guna memastikan
penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran. Sementara itu, para korban dan warga sekitar berharap adanya
bantuan lanjutan, baik berupa kebutuhan pokok sehari-hari maupun dukungan untuk
pembangunan kembali rumah mereka yang hangus. Penulis: Jid
Editor: GF
07 Apr 2026, 19:17 WIT
DPRK Mimika Tanggapi Demo FRP: Akui Otsus Jilid II Belum Optimal
Papuanewsonline.com, Timika – Pihak Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Mimika memberikan tanggapan resmi terhadap aksi demonstrasi
yang digelar Front Rakyat Papua (FRP) di halaman kantor mereka, Selasa (7/4/2026).
Para legislator menyatakan siap menerima seluruh aspirasi yang disampaikan
massa dan berjanji akan menindaklanjutinya ke tingkat yang lebih tinggi agar
mendapatkan perhatian serius.Anggota DPRK, Mathius Yanengga, menegaskan keterbukaan
pihaknya untuk mendengar suara rakyat, khususnya Orang Asli Papua. Ia bahkan
sependapat dengan tuntutan massa mengenai perlunya evaluasi besar-besaran."Saya setuju Otsus Jilid II dinilai gagal dan belum
berjalan optimal. Negara harus hadir, kami tidak boleh mati di atas kekayaan
sendiri," ujarnya, menyoroti juga perlunya evaluasi terhadap peran Majelis
Rakyat Papua (MRP).Sementara itu, Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau,
mengapresiasi jalannya aksi yang berlangsung tertib dan damai tanpa tindakan
anarkis. Ia menilai aspirasi yang disuarakan sangat penting dan patut
diperjuangkan."Kami menerima kedatangan kalian. Aspirasi ini luar
biasa dan akan kami teruskan ke tingkat yang lebih tinggi," paparnyaPrimus juga menekankan pentingnya menyampaikan pendapat
dengan cara-cara yang damai agar tidak menimbulkan dampak negatif. Sebagai sesama anak bangsa, ia mengajak untuk tidak ada
permusuhan, melainkan bersatu memperjuangkan nasib yang lebih baik melalui
jalur dialog dan peraturan yang berlaku demi kesejahteraan masyarakat Papua. Penulis: Jid
Editor: GF
07 Apr 2026, 19:10 WIT
FRP Demo Di DPRK Mimika: Tuntut Tutup Freeport & Tarik Pasukan Militer
Papuanewsonline.com, Timika – Massa Front Rakyat Papua (FRP)
kembali menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRK Mimika, Selasa
(7/4/2026). Dalam orasinya yang penuh semangat, mereka menuntut penutupan
operasional PT Freeport Indonesia (PTFI) yang dianggap sebagai akar dari penindasan
dan ketidakadilan di Tanah Papua. Wakil Koordinator Lapangan, Riman Onawame,
mempertanyakan siapa yang sesungguhnya berhak bicara mewakili rakyat, sambil
menyoroti kinerja legislatif yang dinilai belum memberikan dampak nyata bagi
kesejahteraan masyarakat.Berbagai tuntutan disuarakan, mulai dari penolakan
investasi, desakan agar Presiden Prabowo Subianto menarik seluruh pasukan
militer organik maupun non-organik dari Papua, hingga penolakan terhadap
kebijakan Otonomi Khusus (Otsus). Mereka menilai kehadiran aparat memperpanjang konflik,
sementara Otsus dan lembaga seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) dianggap gagal
dan tidak lagi mewakili aspirasi asli masyarakat. "Siapa yang sebenarnya punya hak bicara untuk orang
Papua?" tanya Riman, menegaskan kekecewaan mendalam terhadap berbagai
kebijakan yang berlaku.Suara perempuan juga didengungkan melalui perwakilan Ikatan
Perempuan Papua yang menyoroti sejarah pengelolaan sumber daya alam yang sejak
awal tidak melibatkan masyarakat adat. Hal ini dinilai memicu ketimpangan sosial dan ekonomi yang
hingga kini masih dirasakan. Sementara itu, Ketua KNPB Timika, Yanto Awerkion,
menegaskan kembali tuntutan pembubaran MRP dan penghapusan Otsus, yang dianggap
tidak membawa perubahan signifikan bagi kehidupan rakyat.Kelompok Masyarakat Adat Independen (MAI) turut mengecam
kontrak karya yang dianggap melanggar hak asasi manusia, khususnya bagi
masyarakat di wilayah pegunungan. Aksi damai ini ditutup dengan seruan keras kepada pemerintah
untuk segera membuka ruang dialog yang jujur dan adil. Mereka mendesak perhatian serius terhadap pemenuhan hak
dasar rakyat Papua, mulai dari akses pendidikan, kesehatan, hingga
kesejahteraan ekonomi yang layak dan merata. Penulis: Jid
Editor: GF
07 Apr 2026, 19:04 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Tag Berita
Pendidikan & Kesehatan
Lihat semua
28 Penumpang Selamat Tiba di Pomako, Operasi SAR Ditutup Setelah Bantuan BBM dari Keluarga
Papuanewsonline.com, Timika – Kabar melegakan akhirnya
datang dari perairan Pasir Hitam setelah dua kapal yang sebelumnya dilaporkan
mengalami kehabisan bahan bakar minyak (BBM) berhasil tiba dengan selamat di
Pelabuhan Pomako, Timika, pada Minggu pagi (05/04/2026). Sebanyak 28 penumpang
dipastikan selamat, mengakhiri kekhawatiran keluarga dan masyarakat yang sejak
awal terus memantau perkembangan situasi.Insiden ini sempat memicu operasi pencarian dan pertolongan
(SAR) secara intensif oleh tim gabungan, mengingat lokasi kejadian berada di
wilayah perairan yang cukup luas dan berpotensi membahayakan keselamatan para
penumpang.Menurut keterangan pelapor, Yosep Witayau, kedua kapal
akhirnya dapat melanjutkan pelayaran setelah mendapatkan bantuan suplai BBM
dari pihak keluarga yang turun langsung melakukan pencarian di lokasi kejadian.“Menurut keterangan pelapor, Yosep Witayau, kedua kapal
tersebut dapat melanjutkan pelayaran setelah mendapatkan bantuan suplai BBM
dari pihak keluarga yang turun melakukan pencarian di lokasi kejadian.”Speed boat yang mengangkut delapan penumpang menjadi kapal
pertama yang berhasil tiba di Pelabuhan Pomako. Kapal tersebut dilaporkan
merapat sekitar pukul 00.00 WIT atau tengah malam.Sementara itu, long boat yang membawa 20 penumpang lainnya
menyusul beberapa jam kemudian dan tiba dengan selamat sekitar pukul 09.00 WIT
pada Minggu pagi.“Speed boat yang membawa 8 penumpang dilaporkan tiba lebih
dahulu sekitar pukul 00.00 dini hari, sedangkan long boat dengan 20 penumpang
lainnya menyusul dan tiba dengan selamat pada pukul 09.00 pagi.”Dengan telah dipastikannya keselamatan seluruh penumpang,
operasi SAR yang sebelumnya digelar resmi dinyatakan selesai. Seluruh unsur tim
gabungan yang terlibat kemudian dikembalikan ke kesatuan masing-masing.“Dengan dikonfirmasikannya keselamatan seluruh orang di atas
kapal, operasi pencarian dan pertolongan (SAR) yang digelar secara intensif
resmi ditutup.”Pihak berwenang juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh
unsur SAR, aparat gabungan, serta keluarga korban yang ikut berperan aktif
dalam pencarian dan bantuan logistik di lapangan.Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi seluruh
pengguna transportasi laut, khususnya terkait kesiapan logistik dan kecukupan
bahan bakar sebelum melakukan perjalanan di wilayah perairan Mimika yang
memiliki jalur pelayaran cukup panjang.“Peristiwa ini menjadi pengingat penting akan keselamatan
pelayaran, khususnya terkait kesiapan logistik dan bahan bakar sebelum berlayar
di wilayah perairan yang cukup luas.”Selain itu, daftar nama seluruh penumpang yang selamat telah
diterima lengkap oleh pihak berwenang, memastikan tidak ada korban jiwa maupun
penumpang yang masih dinyatakan hilang dalam insiden tersebut.“Daftar nama penumpang yang selamat telah diterima lengkap
oleh pihak berwenang, memastikan tidak ada satu pun jiwa yang hilang dalam
insiden ini.” Penulis: Jid
Editor: GF
06 Apr 2026, 10:40 WIT
Kepala BNPB Turun Langsung ke Manado, Pastikan Penanganan Darurat Gempa M 7,6 Berjalan Terpadu
Papuanewsonline.com, Manado – Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., turun
langsung ke Kota Manado, Sulawesi Utara, Jumat (3/4/2026), untuk memastikan
penanganan darurat pascagempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,6 berjalan optimal
dan terpadu. Kehadirannya difokuskan pada peninjauan kerusakan bangunan serta
kondisi permukiman warga terdampak.Setibanya di lokasi, Kepala BNPB meninjau area Gedung KONI
(Hall B) yang mengalami kerusakan cukup parah akibat guncangan gempa. Selain
itu, ia juga menyambangi kawasan permukiman warga guna melihat secara langsung
dampak kerusakan rumah dan fasilitas umum yang terdampak bencana. Dalam kunjungannya, Suharyanto berdialog langsung dengan
warga sekitar yang terdampak. Dari kesaksian masyarakat, ia mendengarkan
kronologi saat gempa terjadi yang memicu kepanikan dan menyebabkan seorang
warga meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan bangunan. BNPB mencatat hingga
Jumat terdapat satu korban jiwa dan ratusan gempa susulan yang terus dipantau. Pada kesempatan tersebut, Kepala BNPB juga menyerahkan
bantuan logistik berupa kebutuhan dasar kepada warga terdampak, termasuk bagi
mereka yang mengalami luka-luka akibat reruntuhan material bangunan.Usai peninjauan di Kota Manado, rombongan BNPB melanjutkan
perjalanan menuju rumah duka korban meninggal dunia di Desa Tateli, Kecamatan
Mandolang, Kabupaten Minahasa. Kehadiran Kepala BNPB di lokasi tersebut
bertujuan untuk memberikan dukungan moral serta menyerahkan santunan duka cita
kepada keluarga korban sebagai bentuk kepedulian pemerintah. Di sela kegiatan peninjauan, Suharyanto menegaskan bahwa
pemerintah pusat telah hadir sejak Kamis malam sesuai arahan Presiden untuk
mendampingi pemerintah daerah dalam penanganan awal bencana."Sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami
langsung memastikan kondisi di lapangan. Tadi malam begitu sampai, kami
melaksanakan rapat koordinasi dengan unsur TNI-Polri dan Kalak BPBD Provinsi
Sulawesi Utara. Penanganan awal sudah dilakukan dengan sangat baik dan
terpadu," ujar Suharyanto di sela-sela peninjauan. BNPB juga mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan BMKG,
hingga Jumat telah terjadi 401 kali gempa susulan (aftershock), meskipun tren
kekuatannya terus menurun dan tidak melebihi gempa utama M 7,6. "Bapak Kepala BMKG menginformasikan ada 401 kali gempa
susulan, namun tidak ada yang kekuatannya melebihi gempa awal. Trennya menurun.
Kita akan pantau terus hingga satu minggu ke depan sampai ada rilis resmi dari
BMKG mengenai aktivitas energi gempa ini," tambahnya. Terkait bantuan bagi masyarakat, pemerintah menegaskan akan
bertanggung jawab atas perbaikan rumah warga yang rusak, baik rusak ringan,
sedang, maupun berat, dengan mekanisme yang disesuaikan berdasarkan status
tanggap darurat dan kemampuan fiskal daerah."Untuk rumah masyarakat yang rusak, akan diperbaiki
oleh pemerintah. Polanya sama seperti di daerah bencana lain. Rumah rusak
ringan dan sedang akan diperbaiki, sementara yang rusak berat akan diganti
(pembangunan baru). Mekanismenya nanti melihat pengajuan dan kemampuan fiskal
daerah, jika diserahkan ke pusat, maka pusat akan ambil alih," tegasnya. BNPB bersama tim gabungan akan terus melakukan asesmen
mendalam di lapangan untuk memastikan seluruh kebutuhan penyintas terpenuhi
serta tidak ada wilayah terdampak yang terlewat dari penanganan. (GF)
03 Apr 2026, 23:01 WIT
Rekrutmen Polri 2026 Diawasi Ketat, Polda Maluku Gandeng Dukcapil hingga LLDIKTI
Papuanewsonline.com, Ambon - Panitia daerah (Panda) Polda Maluku memulai tahapan seleksi penerimaan Bintara Polri 2026 dengan menggelar pemeriksaan administrasi awal (Rikmin) di Ambon, Rabu (1/4/2026), dengan melibatkan instansi eksternal untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.Biro SDM Polda Maluku melaksanakan tahapan pemeriksaan administrasi awal (Rikmin) bagi calon peserta seleksi Bintara Polri dengan kompetensi khusus Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Tahun Anggaran 2026.Kegiatan yang berlangsung di Gedung Plaza Presisi, Tantui, Ambon ini menjadi bagian awal dari rangkaian seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Daerah (Panda) Polda Maluku.Untuk memastikan proses seleksi berjalan objektif dan akuntabel, panitia melibatkan sejumlah instansi eksternal, di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, LLDIKTI, Ombudsman, LSM serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon.Karo SDM Polda Maluku, Kombes Pol Jemi Junaidi, menegaskan bahwa keterlibatan pihak eksternal merupakan bentuk komitmen Polri dalam menerapkan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).“Kami memastikan seluruh dokumen peserta diverifikasi secara faktual oleh instansi berwenang, sehingga data yang digunakan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.Sebanyak 100 peserta mengikuti tahapan Rikmin awal ini. Pemeriksaan meliputi verifikasi ijazah, transkrip nilai, akta kelahiran, kartu keluarga, hingga identitas kependudukan lainnya.Selain itu, panitia juga melakukan pengukuran tinggi dan berat badan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.Melalui rekrutmen Bintara dengan kompetensi khusus SPKT, Polri menargetkan terjaringnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan profesional.Tahapan ini menjadi pintu awal bagi peserta sebelum mengikuti seleksi lanjutan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Panda Polda Maluku.Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib, lancar, dan kondusif.Pelibatan instansi eksternal dalam tahapan awal seleksi menjadi indikator penting reformasi rekrutmen Polri yang semakin terbuka. Transparansi tidak hanya sebatas slogan, tetapi mulai diterapkan secara sistematis melalui verifikasi lintas lembaga.Langkah ini juga menjadi strategi untuk menekan praktik kecurangan yang selama ini kerap menjadi sorotan publik. Namun, konsistensi pengawasan pada tahap lanjutan tetap menjadi kunci agar integritas proses seleksi benar-benar terjaga hingga akhir. PNO-12
03 Apr 2026, 13:54 WIT
Wujudkan Seleksi BETAH; Polda Maluku Gelar Rikmin Awal Taruna/Taruni Akpol 2026
Papuanewsonline.com, Ambon - Polda Maluku memulai tahapan pemeriksaan administrasi (Rikmin) awal calon Taruna/Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 dengan menegaskan komitmen seleksi yang transparan, objektif, dan bebas pungutan.Panitia Daerah Penerimaan Anggota Polri TA. 2026 Polda Maluku melaksanakan tahapan pemeriksaan administrasi (Rikmin) awal bagi calon Taruna/Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 di Gedung Plaza Presisi, Tantui, Ambon, Rabu (1/4/2026).Tahapan ini merupakan bagian dari rangkaian seleksi penerimaan terpadu anggota Polri yang dilaksanakan secara serentak dengan mengedepankan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).Sebanyak 71 peserta mengikuti tahapan Rikmin awal, terdiri dari 62 calon taruna dan 9 calon taruni.Kepala Biro SDM Polda Maluku, Kombes Pol Jemi Junaidi selaku Ketua Panitia Daerah, menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilaksanakan secara ketat dan transparan guna menjaring calon perwira Polri yang berkualitas.“Rikmin awal ini menjadi tahap penting untuk memastikan seluruh peserta memenuhi persyaratan administrasi secara sah dan valid. Kami menjamin proses ini berjalan objektif, transparan, dan tanpa pungutan biaya apa pun,” tegasnya.Ia juga menekankan bahwa keterlibatan pengawas eksternal menjadi bagian penting dalam menjaga integritas seleksi.“Seluruh tahapan diawasi secara berlapis, baik oleh pengawas internal maupun eksternal. Ini sebagai bentuk komitmen kami untuk mencegah praktik penyimpangan,” ujarnya.Dalam pelaksanaannya, Polda Maluku turut menggandeng sejumlah instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan, LLDIKTI, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memastikan keabsahan dokumen peserta.Selain itu, pengawas eksternal juga dilibatkan guna memastikan proses seleksi berjalan sesuai ketentuan dan prinsip akuntabilitas.Karo SDM juga mengimbau peserta dan orang tua agar tidak percaya pada pihak yang menjanjikan kelulusan.“Percayalah pada kemampuan diri sendiri. Tidak ada ruang bagi praktik percaloan dalam seleksi Polri. Kelulusan ditentukan oleh kemampuan masing-masing peserta,” tegasnya.Melalui tahapan Rikmin awal yang ketat ini, Polda Maluku berharap dapat menghasilkan calon perwira Polri yang profesional, berintegritas, dan siap mengabdi kepada masyarakat. PNO-12
03 Apr 2026, 13:45 WIT
Seni & Budaya
Lihat semua
Parade Paskah PGGM: Warga Bersatu Wujudkan Mimika Damai Sejahtera
Papuanewsonline.com, Timika – Persekutuan Gereja-gereja
Mimika (PGGM) memeriahkan perayaan Hari Raya Paskah dengan tema besar
"Kristus Bangkit Membaharui Kemanusiaan Kita" yang berlandaskan kitab
2 Korintus 5:17. Acara sakral ini digelar di Gedung Eme Neme Yauware (7/4/2026),
yang diawali dengan parade penuh semangat dari anak-anak Sekolah Minggu GKI
Pengharapan.Mewakili Kapolres Mimika, Pastor Ibrani Gwijangge Projo
dalam sambutannya mengajak seluruh umat Kristiani untuk senantiasa hidup dalam
kasih dan saling menghormati. Ia khusus menekankan pentingnya menjaga
ketertiban dan keselamatan berlalu lintas."Tunjukkan sikap baik dan bertanggung jawab sebagai
wujud iman. Mari jaga toleransi di jalan karena jalan ini digunakan
bersama," ujarnya, berharap damai Paskah senantiasa menyertai masyarakat.Sementara itu, Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan
bahwa makna kebangkitan membawa harapan baru di tengah tantangan hidup. Ia menyoroti bahwa parade Paskah bukan sekadar seremonial,
melainkan bukti nyata persatuan di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama. "Mimika baru saja lewat Imlek, Tahun Baru Saka, dan
Idul Fitri. Semua perayaan harus dijalani dalam kebersamaan lintas agama,"
tegasnya.Bupati pun mengapresiasi PGGM, FKUB, dan seluruh pihak yang
terlibat. Ia berpesan agar nilai-nilai Paskah seperti kasih dan
kerendahan hati diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi teladan di
keluarga dan masyarakat, serta menjadi berkat bagi semua golongan. Ia juga mengingatkan peserta parade untuk tetap tertib demi
mewujudkan Mimika yang aman, damai, dan sejahtera. Penulis: Jid
Editor: GF
07 Apr 2026, 18:54 WIT
Himtak BKMT Mimika Gelar Pengajian Gabungan: Bersihkan Hati Dan Gerakkan Inovasi
Papuanewsonline.com, Timika – Himpunan Majelis Taklim
Kerukunan (Himtak) BKMT Kabupaten Mimika menggelar pengajian akbar yang
dirangkaikan dengan halal bihalal pada Minggu (05/04/26). Kegiatan ini
mengusung tema "Bersihkan Hati, Kuatkan Silaturahmi, dan Bergerak Bersama
dalam Karya dan Inovasi" sebagai momentum mempererat ukhuwah pascakekberan
Idul Fitri.Acara yang dihadiri oleh ratusan jamaah ini menghadirkan
tausiyah dari Ketua PHBI Kabupaten Mimika, Ustadz H. Joko Prianto, S.E. Dalam
ceramahnya, ia mengajak seluruh umat untuk memanfaatkan suasana Syawal guna
memperbaiki diri dan meningkatkan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat.Hadir pula dalam kesempatan tersebut Ketua Himtak BKMT, Hj.
Farida, S.KM., M.Kes, dan Ketua BKMT Kabupaten Mimika, drh. Sabelina Fitriani.Hj. Farida dalam sambutannya menjelaskan bahwa pengajian
gabungan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap dua bulan sekali.
Saat ini Himtak menaungi sebanyak 27 majelis taklim aktif di Mimika. "Kegiatan ini menjadi wadah mempererat kebersamaan
antar majelis. Kami juga menekankan pentingnya kolaborasi untuk melahirkan
karya dan inovasi yang bermanfaat," ujarnya.Salah satu program unggulan yang telah dijalankan adalah
fasilitasi medical check-up (MCU) bagi tokoh agama dan anggota. Sebagai organisasi yang menghimpun berbagai latar belakang
suku dan budaya, Himtak diharapkan terus menjadi motor penggerak persatuan dan
kepedulian sosial. "Kami ingin organisasi ini tidak hanya bergerak di
bidang keagamaan, tetapi juga menciptakan dampak positif nyata bagi masyarakat
luas," pungkasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
06 Apr 2026, 10:43 WIT
Polda Metro Jaya Siagakan 4.500 Personel, Pelayanan Ibadah Paskah 2026 Jadi Prioritas
Papuanewsonline.com, Jakarta – Polda Metro Jaya
menyiagakan sebanyak 4.500 personel untuk melayani sekaligus mengamankan
rangkaian perayaan ibadah Paskah 2026 di seluruh wilayah hukumnya. Langkah ini
dilakukan guna memastikan umat Kristiani dapat menjalankan ibadah dengan aman,
nyaman, dan penuh kekhidmatan.Personel yang telah disiapkan akan ditempatkan di berbagai
gereja, titik keramaian, hingga lokasi yang menjadi pusat kegiatan umat selama
perayaan Paskah. Pengamanan ini tidak hanya difokuskan pada aspek keamanan,
tetapi juga sebagai bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat.Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto
menegaskan bahwa kehadiran aparat di lapangan bertujuan untuk memberikan rasa
tenang bagi umat yang melaksanakan ibadah. Menurutnya, Polri hadir sebagai
pelindung sekaligus pelayan masyarakat dalam momentum keagamaan yang penting
ini.“Sebanyak 4.500 personel kami siagakan untuk memastikan
seluruh rangkaian ibadah Paskah berjalan dengan aman dan lancar. Kehadiran
personel di lapangan juga merupakan bentuk pelayanan kami agar umat dapat
beribadah dengan tenang dan nyaman,” dalam keterangannya pada Kamis,
(02/04/26).Ia menjelaskan, personel juga disiapkan untuk mendukung
kelancaran teknis pelaksanaan ibadah, mulai dari sterilisasi lokasi sebelum
kegiatan berlangsung, pengaturan arus lalu lintas, hingga patroli rutin di
sekitar area gereja.Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan suasana
yang kondusif, sehingga umat dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah Paskah
dengan lebih fokus dan damai tanpa gangguan keamanan maupun kemacetan di
sekitar lokasi.Lebih lanjut, Budi Hermanto menekankan bahwa pengamanan yang
dilakukan Polda Metro Jaya mengedepankan pendekatan humanis dan pelayanan
kepada masyarakat.“Kami ingin kehadiran Polri benar-benar dirasakan
masyarakat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan. Karena itu, pengamanan
Paskah ini tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi juga pada
pelayanan kepada umat agar ibadah dapat berlangsung dengan damai dan lancar,”
ujarnya.Selain pengamanan langsung di lapangan, Polda Metro Jaya
juga mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta
segera melapor kepada petugas terdekat atau melalui layanan darurat 110 apabila
menemukan hal-hal yang mencurigakan di sekitar tempat ibadah maupun lingkungan
sekitar.Dengan kesiapan ribuan personel serta pola pelayanan yang
menyeluruh, Polda Metro Jaya berharap seluruh rangkaian perayaan Paskah 2026
dapat berlangsung aman, tertib, dan penuh kedamaian bagi seluruh umat Kristiani.
(GF)
03 Apr 2026, 22:58 WIT
Hak Adat Dipertahankan, KAPP Mimika Tegaskan Organisasi Milik Amungme dan Kamoro
Papuanewsonline.com, Timika – Polemik terkait keberadaan
organisasi Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) di Kabupaten Mimika kembali
menjadi sorotan. Menanggapi isu yang berkembang, anggota KAPP sekaligus tokoh
pemuda Mimika, Andrianus Janampa, menegaskan bahwa organisasi tersebut
merupakan milik masyarakat adat suku Amungme dan Kamoro yang tidak dapat diambil
alih oleh pihak lain.Pernyataan itu disampaikan Andrianus kepada media di Timika,
Selasa (1/4/2026), sebagai bentuk klarifikasi atas adanya dinamika internal dan
isu perebutan organisasi yang belakangan mencuat di tengah masyarakat.Menurut Andrianus, KAPP adalah organisasi yang sah, memiliki
struktur yang jelas, serta dibentuk untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat
adat, khususnya suku Amungme dan Kamoro sebagai pemilik hak ulayat di wilayah
Mimika."Kami di Kabupaten Mimika, dua suku, Amungme dan
Kamoro, dan tujuh suku lain tidak pernah rebutan organisasi di bawah
pemerintah. Sampai sekarang, baru tahun 2025 ini ada rebutan organisasi
kami," kata Andrianus Janampa.Ia menegaskan, secara prinsip organisasi tersebut merupakan
rumah bersama yang lahir dari identitas adat masyarakat Mimika, sehingga
kepemilikannya harus tetap dihormati oleh seluruh pihak."KAPP itu milik Amungme dan Kamoro. Harus Tuhan itu
harus Amungme dan Kamoro. Tidak boleh ambil alih, tidak boleh kalau oke mau
cari anggota. Semua mau bergabung, orang Papua oke bisa gabung. Tapi kalau
untuk Tuhan, jangan," katanya.Lebih lanjut, Andrianus meminta masyarakat luas untuk
menghormati posisi suku Amungme dan Kamoro sebagai tuan di atas tanah Mimika.
Menurutnya, keberadaan organisasi adat harus menjadi wadah yang memperkuat
persatuan dan kesejahteraan masyarakat, bukan menjadi ruang konflik.Ia juga menekankan bahwa pihaknya tidak menolak kehadiran
masyarakat Papua lainnya untuk bergabung dan berkontribusi, selama tetap
menghormati struktur serta hak-hak adat yang melekat pada organisasi tersebut."Kami sebagai anak umumnya, kami tidak terima
berlawanan kami. Kalau organisasi lain oke. Tapi kalau itu salah satu untuk
masyarakat Kabupaten Mimika, pada khususnya orang umumnya, orang tujuh suku,
punya tempat saling makan," katanya.Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan resmi dari tokoh
adat dan pemuda Mimika bahwa polemik yang terjadi tidak boleh menggeser hak-hak
masyarakat adat sebagai pemilik organisasi.Di akhir keterangannya, Andrianus menutup pernyataan dengan
menegaskan bahwa KAPP tetap menjadi milik suku Amungme dan Kamoro, serta
meminta seluruh pihak menjaga persatuan dan menghormati hak adat di Kabupaten
Mimika. Penulis: HendrikEditor: GF
02 Apr 2026, 11:19 WIT
Pondok Pesantren Ummahatul Mukminin Al-Akbar Timika, Cetak Generasi Penghafal Al-Qur’an
Papuanewsonline.com, Timika – Al-Qur'an sebagai pedoman
hidup umat Islam memerlukan upaya untuk menjaga kemurnian, memahami
kandungannya, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara
yang efektif untuk menjaga kemurniannya adalah dengan menghafalkan ayat-ayat sucinya.Namun, di wilayah Timika, Papua, keberadaan lembaga
pendidikan yang berfokus pada pembinaan hafalan Al-Qur'an (tahfidzul Qur'an)
masih tergolong minim. Hal ini menjadi keprihatinan bagi pewakaf tanah dan
pendiri pondok, yang kemudian menginisiasi pendirian sebuah lembaga pendidikan
khusus untuk tahfidz Al-Qur'an. (31/3/2026) Berdasarkan kepedulian tersebut, pada tahun 2020 lahirlah
Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ummahatul Mukminin Al-Akbar sebagai wadah
untuk mencetak generasi penghafal Al-Qur'an yang tidak hanya kuat dalam
hafalan, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia.Pondok pesantren ini didirikan atas dasar visi dan
kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat akan pendidikan berbasis Al-Qur'an di
Timika. Dengan visi untuk mewujudkan generasi yang mencintai dan mengamalkan
kandungan Al-Qur'an, pondok ini menetapkan tiga misi utama: mencetak generasi
Islam yang mencintai Al-Qur'an, menanamkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam
kehidupan sehari-hari, serta membentuk santri yang berakhlak mulia. Keunggulan pondok terletak pada pembinaan hafalan Al-Qur'an
yang kuat, pembentukan akhlak yang baik berlandaskan nilai-nilai Islam, dan
integrasi antara hafalan dengan pengamalan dalam keseharian santri.Metode pembelajaran yang diterapkan adalah metode Mutqin,
yang menekankan pada kekuatan hafalan dan konsistensi dalam menjaga hafalan
yang telah dipelajari. Metode ini mencakup tiga komponen utama: murajaah dan
tikrar (pengulangan hafalan secara terus-menerus), talaqqi/tasmi’ (setoran
hafalan kepada guru untuk disimak langsung), serta ziyadah (penambahan hafalan
baru secara bertahap). Ada aturan khusus di pondok ini: setiap santri yang telah
menghafal 3 juz wajib menyetorkan seluruh hafalan dalam satu kali duduk tanpa
melihat mushaf. Setelah lulus, mereka dapat melanjutkan hafalan berikutnya. Ketika telah menambah 3 juz lagi, santri akan melakukan
tasmi’ 3 juz baru tersebut, kemudian dilanjutkan dengan tasmi’ gabungan
sebanyak 6 juz (3 juz sebelumnya dan 3 juz baru). Proses ini diulang secara
berkelanjutan hingga santri berhasil menghafal seluruh 30 juz Al-Qur'an.Pondok pesantren secara rutin mengikuti perlombaan Musabaqah
Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Musabaqah Higdzil Qur'an (MHQ) setiap tahunnya. Alhamdulillah, para santri telah membawa pulang berbagai
prestasi gemilang baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Selain itu, dengan
metode Mutqin yang diterapkan secara selektif, proses pembinaan menghasilkan
santri yang benar-benar kuat dalam hafalan. Pendiri pondok, KH. Andi Ahmad Jaya, mengungkapkan bahwa
pada tahun ini terdapat beberapa santri yang akan menyelesaikan hafalan 30 juz
(khatam kubro), dengan beberapa santri lainnya diproyeksikan menyusul pada
tahun berikutnya. Penulis: Jid
Editor: GF
31 Mar 2026, 23:08 WIT
Wakapolda Maluku Hadiri Tradisi Pukul Sapu Lidi
Papuanewsonline.com, Leihitu – Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku menghadiri tradisi adat Pukul Sapu Lidi yang digelar dalam rangka 7 Syawal 1447 Hijriah di Negeri Morela dan Mamala, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Sabtu (28/3/2026).Tradisi yang telah berlangsung sejak abad ke-17 ini merupakan refleksi perjuangan Kapitan Tulukabessy dalam melawan penjajah Belanda di Benteng Kapahaha. Hingga kini, tradisi tersebut terus dilestarikan dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Maluku.Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tanggal 7 Syawal ini berlangsung meriah dan sarat makna, serta dihadiri unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, tokoh adat, dan masyarakat, bahkan turut disaksikan wisatawan mancanegara.Rangkaian acara diawali dengan penyambutan tamu kehormatan melalui Tari Manuhua di Lapangan Tulukabessy, dilanjutkan dengan prosesi sakral pembakaran obor Kapitan Tulukabessy sebagai simbol semangat perjuangan leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi.Berbagai pertunjukan seni tradisional turut memeriahkan suasana, di antaranya Tari Rete, Tari Salewangi, Tari Lissa Kapahaha, hingga Tari Cakalele yang mencerminkan nilai kepahlawanan masyarakat Maluku.Raja Negeri Morela, Fadil Sialana, menyampaikan bahwa tradisi Pukul Sapu Lidi bukan sekadar ritual budaya, tetapi memiliki nilai filosofis yang mendalam.“Tradisi ini bukan ajang balas dendam, melainkan wujud syukur, sarana mempererat silaturahmi, serta memupuk keberanian dan semangat persatuan di tengah masyarakat,” ujarnya.Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, juga mengapresiasi konsistensi masyarakat dalam menjaga warisan budaya tersebut.“Pukul Sapu Lidi adalah warisan luhur yang membentuk karakter, memperkuat persatuan, dan menanamkan nilai sportivitas dalam kehidupan bermasyarakat,” kata Gubernur.Sementara itu, Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni menegaskan bahwa kehadiran Polri dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya lokal sekaligus upaya menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat.“Tradisi Pukul Sapu Lidi mengandung nilai-nilai positif seperti keberanian, persaudaraan, dan persatuan. Ini menjadi kekuatan sosial yang harus terus dijaga bersama sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat Maluku,” ungkap Wakapolda.Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas daerah, termasuk melalui pelestarian tradisi budaya.Kehadiran Forkopimda dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen bersama dalam merawat warisan budaya sekaligus memperkuat persatuan masyarakat di Bumi Raja-Raja. PNO-12
30 Mar 2026, 14:13 WIT
