Papuanewsonline.com
Berita Terbaru
Lihat semua
BPKAD Akui SILPA Rp1,1 Triliun, Edward Desak Prabowo Perintahkan KPK "Gerebek" APBD Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika – Kepala BPKAD Mimika mengakui SILPA APBD 2025 mencapai Rp1,1 triliun. Pengakuan itu langsung memicu desakan agar Presiden Prabowo memerintahkan KPK dan Kejagung turun audit.BPKAD buka angka 1,1TKepala BPKAD Mimika, Marthen Tappi Mallisa, membenarkan SILPA APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,1 triliun.Penyebab penyerapan anjlokMenurut Mallisa, realisasi penyerapan anggaran 2025 hanya 80,12%. "Ada kegiatan yang gagal berkontrak dan belum sempat dibayarkan sampai akhir tahun anggaran," terangnya.Soal bunga ikut giro Bank PapuaMallisa menyebut bunga dari dana tersebut mengikuti ketentuan bunga giro Bank Papua. Untuk besaran pastinya diminta konfirmasi ke Bank Papua.Beredar dugaan bunga bergeserInformasi yang dihimpun redaksi menyebut ada dugaan transaksi mencurigakan. Bunga dari SILPA Rp1,1 triliun disebut bergeser ke rekening bank lain. Namun informasi ini belum terkonfirmasi.Bongkar utang ratusan miliarTokoh pemuda Mimika, Edward, menyoroti SILPA Rp1,1 triliun sekaligus utang Pemda ke pihak ketiga ratusan miliar yang disebutnya belum terselesaikan hingga 2026.Desak Prabowo turunkan KPK-KejagungKarena dinilai sudah berlarut, Edward mendesak Presiden Prabowo Subianto agar memerintahkan KPK dan Kejagung turun ke Mimika melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap APBD 2025.Analisis potensi pidanaMenurut Edward, SILPA adalah bagian dari keuangan negara. Jika ada manipulasi, rekayasa anggaran, penyalahgunaan kewenangan, atau penggunaan dana yang bertentangan aturan, maka berpotensi memenuhi unsur tindak pidana korupsi.Tunggu langkah hukumEdward menegaskan dugaan tersebut tetap harus dibuktikan lewat penyelidikan aparat hukum. Hingga berita ini ditayangkan, KPK, Kejagung, dan Bank Papua belum memberikan keterangan resmi.Penulis: HendrikEditor: OF
10 Jul 2026, 23:36 WIT
Pemkab Mimika Dorong Digitalisasi Organisasi Pemuda dan Masyarakat Melalui MENOK SIDAK KANDA
Papuanewsonline.com, Mimika — Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar kegiatan penyusunan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan implementasi penggunaan langsung aplikasi MENOK SIDAK KANDA, Jumat (10/7/2026).Bupati Mimika dalam sambutan yang dibacakan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Fransiskus Kobeyau, mengatakan organisasi kemasyarakatan (ormas) memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ormas tidak hanya menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak pembangunan sosial, ekonomi, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat.Menurutnya, seiring perkembangan zaman dan arus globalisasi, tantangan yang dihadapi organisasi kemasyarakatan semakin kompleks. Karena itu, diperlukan penguatan kapasitas serta pemanfaatan teknologi informasi agar ormas mampu menjalankan fungsinya secara profesional, transparan, dan akuntabel.Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Kesbangpol menghadirkan aplikasi MENOK SIDAK KANDA, sebuah inovasi digital yang bertujuan mempermudah pelayanan, pendataan, dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Mimika."Aplikasi ini merupakan langkah konkret dalam mendukung transformasi digital tata kelola organisasi kemasyarakatan, sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, tertib, efektif, dan tepat sasaran," ujar Fransiskus.Ia menjelaskan, aplikasi MENOK SIDAK KANDA dilengkapi dengan sejumlah fitur, di antaranya pendaftaran dan pelaporan kegiatan ormas secara daring (online), verifikasi legalitas dan pembinaan kelembagaan, ruang komunikasi interaktif antara ormas dan pemerintah daerah, serta pemetaan kontribusi ormas dalam pembangunan daerah.Melalui kegiatan bimbingan teknis tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap seluruh peserta dapat memahami cara memanfaatkan aplikasi MENOK SIDAK KANDA secara optimal. Aplikasi itu diharapkan tidak hanya menjadi sarana administrasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat peran organisasi kemasyarakatan dalam mendukung pembangunan daerah.Selain itu, peserta juga diharapkan dapat menyebarluaskan informasi mengenai penggunaan aplikasi tersebut kepada seluruh anggota organisasi masing-masing sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh seluruh organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Mimika.Penulis: BimEditor: OF
10 Jul 2026, 13:09 WIT
DPR Papua Tengah Dapil Mimika Turun Kampung, Cek Visi "Pembangunan Dari Kampung Ke Kota"
Papuanewsonline.com, Mimika – Anggota DPR Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Mimika akan menggelar kunjungan kerja ke kampung-kampung dan distrik di Kabupaten Mimika. Kunker ini untuk memastikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika berjalan di lapangan.Hal tersebut disampaikan dalam rilis tertulis Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Yohanes Kemong.Tujuan utama kunkerMenurut Yohanes Kemong, kunjungan dilakukan untuk melihat langsung dan mendengarkan langsung dari masyarakat. "Kami ingin memastikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, yaitu Pembangunan dari Kampung ke Kota," ujarnya.7 lokasi kunjunganDistrik dan kampung yang akan dikunjungi adalah:Potoai Buru, Jita, Agimuga, Jila, Alama, Kokonao, ManasariFungsi pengawasan anggaranKemong menegaskan DPR Provinsi juga punya fungsi pengawasan. "Ada anggaran dari provinsi ke kabupaten hingga perlu kita awasi termasuk anggaran APBD Mimika. Karena semua anggaran dari pusat, provinsi hingga kabupaten hanya peruntukan demi masyarakat membangun daerah," katanya.Uji visi misi di lapanganIa menilai visi misi Bupati-Wabup sudah sangat jelas. Karena itu DPRPT akan kunjung kerja dari kampung ke kota. "Untuk melihat semua, apa sudah visi misi atau hanya omong-omong di atas kertas," tegasnya.Sorot Sekolah Sepanjang Hari KokonaoSekaligus, DPRPT akan melakukan kunjungan ke Sekolah Sepanjang Hari di Kokonao. Sekolah ini mendapat kucuran dana dari APBD Provinsi.Anggaran 8 miliar makan gratisDijelaskan Kemong, untuk program Sekolah Sepanjang Hari di Kokonao ada anggaran makan gratis sebesar Rp8 miliar. Sementara di Pomako, Sekolah Sepanjang Hari dananya bersumber dari APBD Mimika.Ada hibah Rp80 miliar dan beasiswaProvinsi Papua Tengah juga mengucurkan hibah ke Kabupaten Mimika sebesar Rp80 miliar. Selain itu, anggaran beasiswa untuk siswa SMP, SMA, dan mahasiswa di Mimika juga menjadi perhatian dalam kunker ini.Pastikan anggaran sampai ke masyarakatKunker ini disebut sebagai bentuk komitmen DPRPT mengawal agar seluruh anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat kampung.Penulis: HendrikEditor: OF
10 Jul 2026, 11:44 WIT
AMI Desak Jaksa Periksa Menteri Sosial dan Kadis Sosial Intan Jaya Terkait Dana BLT 34,7 Miliar
Papuanewsonline.com, Jakarta- Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) mendesak Kejaksaan Agung dan Kejari Nabire agar memeriksa Menteri Sosial bersama Kepala dinas Sosial kabupaten Intan jaya Nataniel Kobobau dalam dugaan penyelewengan dana BLT tahun 2025 di Kabupaten Intan Jaya.Desakan ini disampaikan Arjuna selaku Koordinator Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) di Jakarta, Jumat (10/7/2025).Kata Arjuna pihaknya telah mengantongi sejumlah data terkait penyelewengan anggaran dana BLT di Kabupaten Intan Jaya tahun 2025." Kami sudah kantongi datanya, jadi kami mendesak Kejaksaan Agung agar memanggil Menteri Sosial agar semua terang benderang, karena dana BLT ini merupakan program pemerintah yang langsung menyentuh kepada Masyarakat," ujar Arjuna.Aktifis anti korupsi ini menegaskan bahwa, selain dana BLT tahun 2025 yang diduga kuat diselewengkan, di Kabupaten Intan Jaya dalam pengelolaan APBD tahun 2025 juga diduga menjadi ladang korupsi." Kita akan lakukan aksi mendorong Kejaksaan Agung dan Kejari Nabire sehingga harus memeriksa anggaran dana BLT di Kabupaten Intan Jaya," Tegasnya.Lanjut kata Arjuna Aliansi Mahasiswa Indonesia juga akan menggelar aksi di KPK, agar meminta KPK memeriksa penggunaan anggaran APBD Kabupaten Intan Jaya.Kami telah menerima laporan, kalau di Intan Jaya, Bupati selalu menggunakan modus KKB dengan alasan potensi gangguan keamanan, dalam hal ini untuk tidak melakukan pembangunan di Intan Jaya, padahal selama menjabat, anggaran APBD terserap habis, tapi tidak ada pembangunan apa-apa yang nampak di Intan Jaya." APBD ini terkait dengan hajat hidup semua masyarakat di Kabupaten Intan Jaya, sehingga dampak dalam pengelolaan APBD ini harus benar-benar dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat," Sorot Arjuna. Arjuna mengatakan Dana BLT tahun 2025 senilai 34,7 Miliar di Intan Jaya, harus diusut tuntas oleh Kejaksaan Negeri Nabire." Ya kalau terbukti ada penyelewengan, tangkap dan penjarakan Kadis Sosial dan semua pihak yang terlibat," Pungkasnya. Sementara itu dalam laporan Media Papuanewsonline.com pekan kemarin menyebutkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya, Nataniel Kobogau dan delapan Kepala Distrik diduga kuat sebagai dalang dalam pemotongan dana BLT Tahun 2025.Dimana total dana BLT Intan Jaya tahun 2025 senilai 34,7 Miliar yang merupakan hak masyarakat Kabupaten Intan Jaya.Dari informasi yang diperoleh, Pemotongan itu dilakukan di salah satu hotel di Nabire, ibu kota Provinsi Papua Tengah, pascah mereka menerima dana BLT di kantor pos cabang Nabire.BT sala satu masyarakat dari Distrik Ugimba mengatakan hingga kini banyak penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT) di Kabupaten Intan Jaya yang tidak menerima hak mereka." Benar, berita yang keluar itu fakta, karena terima uang langsung mereka bagi-bagi di Nabire, habis itu Kepala dinas dan kepala distrik beserta tim sukses Bupati bagi ke masyarakat sedikit dan tidak sesuai," ujar BT.BT menegaskan kondisi kehidupan masyarakat Intan Jaya saat ini sungguh sangat memprihatinkan karena modus operandi Pemerintah daerah dengan selalu beralasan keamanan untuk menutupi pengelolaan anggaran negara di Kabupaten Intan Jaya." Jangankam BLT saat ini apa yang dibangun di Intan Jaya, perputaran ekonomi tidak ada, masyarakat susah sekali, padahal anggaran negara besar," Tegasnya.BT berharap keluhan dan aspirasi masyarakat dari Intan Jaya kepada Media harus di dengar oleh penegak hukum." Kami berharap Kejaksaan Negeri Nabire tolong bongkar kejahatan-kejahatan korupsi di Intan Jaya ini, agar masyarakat benar-benar merasakan bahwa Intan Jaya ini masuk dalam Negara Indonesia," Jelasnya.Kata dia terutama dana BLT karena menyangkut hak masyarakat kecil.Sementara Oksal masyarakat dari Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya juga menegaskan pada november 2025 Kantor Pos perwakilan di Nabire telah menyerahkan dana BLT kepada Pemerintah Daerah Intan Jaya, melalui Dinas Sosial di dampingi delapan kepala Distrik di Kabupaten Intan Jaya, senilai Rp.34,726.875.000.Oksal merincihkan dari delapan Distrik tersebut sesuai DPA yang dikirim Dinas Sosial ke Kementrian Sosial di Jakarta adalah: Distrik Agisiga Rp 4,411.450.000Distrik Biandoga Rp. 5,434.950.000Distrik Hitadipda Rp. 4.416.925.000Distrik Homeyo Rp. 7.024.950.000Distrik Sugapa. Rp. 6.550.550.000Distrik Tomosiga Rp. 2.750.175.100.000Distrik Ugimba. Rp. 1.751.100.000Distrik Wandai. Rp. 2.386.775.00Sebut Oksal setelah menerima dana tersebut para kepala Distrik melakukan pemotongan sesuai arahan kepala dinas sosial Kabupaten Intan Jaya untuk keperluan pribadi." Ini merupakan dugaan kejahatan korupsi yang tidak boleh dibiarkan, bayangkan hak masyarakat juga mereka sunat untuk kepentingan pribadi," Jelasnya.Kata Oksal, setelah menerima dana tersebut, Kepala dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya beserta para kepala distrik menyewah beberapa kamar hotel di Nabire untuk bersenang-senang, dengan membagi-bagi anggaran negara itu, sehingga sampai di masyarakat jumlah dana Yang tersalur ke masyarakat tidak sesuai.Lanjut Dia, dari total anggaran per distrik dari Kementrian Sosial di Jakarta disunat habis oleh Kepala Dinas Sosial dan para kepala Distrik.Distrik Sugapa Yang awal harus menerima Rp. 6.550.550.000, tersalur ke masyarakat hanya senilai Rp.1.740.000.000, sehingga dana yang digunakan Kepala dinas sosial dan kepala distrik Sugapa senilai Rp. 4.810.000.000.Sementara itu Distrik Agisiga yang awal disalurkan oleh Kemensos senilai Rp.4.411.450.000, yang diterima masyarakat hanya senilai Rp.1.025.000.000, sehingga dana yang digunakan Kepala dinas sosial dan Kepala distrik senilai Rp.3.161.450.000.Lanjut Oksal untuk Distrik Wandae total dana senilai Rp.2.386.775.000, yang tersalur ke masyarakat hanya Rp.400.000.000, sehingga dana yang disunat kepala dinas sosial dan Kadistrik senilai Rp. 1,986.000.000.Untuk Distrik Homeyo dari total anggaran dari Kemensos Rp.7.024.950.000, yang tersalur ke masyarakat hanya Rp.1.400.000.000, sehinggga dana yang disalahgunakan Kepala dinas sosial dan kepala distrik senilai Rp.5.600.000.000.Sebut Oksal untuk Distrik Hitadipta dari total dana BLT senilai Rp.4.416.925.000 yang tersalur ke masyarakat senilai Rp.700.020.000, sehingga dana yang disalahgunakan kepala dinas sosial dan kepala distrik senilai Rp.3.696.925.000.Oksal menjelaskan dari uraian tersebut maka total penyalagunaan dana BLT tahap akhir tahun 2025 di Kabupaten Intan Jaya, senilai 19,2 Miliar." Yang menyalurkan bantuan BLT kepada semua kampung ini bukan petugas PKH, tapi tim sukses Bupati jadi mereka bagi sesuai keinginan mereka saja," Terangnya.Oksal berharap agar Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Nabire agar secepatnya menangkap dan memenjarakan para pelaku.Terpisa Kepala Dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya, Nataniel Kobogau membantah terjadi penyelewengan anggaran dana BLT tersebut.Kata Nataniel informasi tersebut tidak benar karena penyaluran Dana BLT tahun 2025 Tahap ke II sudah sesuai ketentuan.Nataniel menyatakan bahwa mekanisme proses pencairan dana BLT adalah dari pemerintah pusat ditransfer lewat bank, dan dari bank dilanjutkan ke petugas Kantor Pos." Kantor Pos keluar surat berdasarkan nomor surat pencairan dari pusat kepada Pemda dalam hal ini Bupati dan Kepala Dinas sosial, kemudian berdasar surat dari kantor pos itu, dinas Sosial juga menyurati kepada pemangku kepentingan dlm hal ini,Bupati, wakil Bupati, Kapolres kabupaten Intan jaya, Dandim 1718, ,Kasrem, Danpos BIN, Toko Agama, tokoh adat, kepala suku, pendamping TKSK, pendamping PKH, serta Kepala- kepala distrik se kabupaten Intan Jaya," Tegasnya.Lanjut Dia, setelah itu PT. Pos menyerahkan secara koletif kepada pemerintah Daerah Intan Jaya, kemudian dari pemerintah daerah langsung serahkan kepada pendamping dan para kepala Kepala Distrik,untuk disalurkan kepada penerima manfaat, dalam hal ini masyarakat.Penyaluran dan hibah BLT yg mengklaim oleh salah satu media yang naikan berturut adalah penyaluran pada saat itu di kawal oleh semua pihak agar benar benar kepada penerima manfaat.Kata Dia pemberitaan yang telah dipublikasikan tidak benar, karena dinaikan oleh pihak yang tidak bertanggangjawab. " Mereka naikan berita Ini demi kepentingan tertentu untuk menghasut warga," Tegasnya.Sayangnya Kadis Sosial mengakui kalau tidak mengetahui berapa jumlah anggaran dana BLT yang diterima oleh masyarakat Intan Jaya pada tahun 2025." Kami tidak tahu nominal berapa, karena tidak masuk DPA, kami juga tidak memiliki arsip, karena semua ada di kantor Pos Nabire. Kami tidak diberikan," Jelasnya.Dengan keterangan Kadis Sosial Nataniel Abugau ini, pantas publik mencurigai ada yang tidak beres dalam penyaluran dana BLT 34,7 Miliar terhadap penerima manfaat di Kabupaten Intan Jaya, sehingga publik berharap ada langkah berani Kejaksaan Negeri Nabire untuk mengusut tuntas kasus ini.Penulis : HendrikEditor. : Gf
10 Jul 2026, 08:06 WIT
Penyusunan Perda Pemanfaatan Tailing Diminta Libatkan Lemasa dan Lemasko Sejak Awal
Papuanewsonline.com, Mimika — Tim Leader kajian Review Master Plan Pengelolaan dan Pemanfaatan Tailing PT Freeport Indonesia Andi Utomo menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat adat harus dimulai sejak tahap perencanaan hingga pengambilan keputusan dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda). Saat diwawancarai pada Kamis, 9/07/2026.Menurutnya, lembaga adat seperti Lemasa dan Lemasko tidak boleh hanya menerima dampak atau dilibatkan setelah kebijakan ditetapkan. Sebaliknya, masyarakat adat harus menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan sejak awal."Intinya adalah bagaimana lembaga adat itu terlibat langsung sejak perencanaan. Bukan hanya nanti menerima akibatnya atau proses berikutnya setelah ditetapkan, tetapi ikut mengambil keputusan mengenai apa yang akan dilakukan, apa yang harus disetujui, dan sebagainya. Semua lembaga adat harus ikut membuat keputusan," ujarnya.Ia menegaskan, penyusunan Perda harus dilakukan secara formal dengan melibatkan masyarakat adat sebagai pemangku kepentingan (stakeholder). Keterlibatan tersebut mencakup pembahasan seluruh pasal, mulai dari awal hingga akhir bersama DPRD."Karena Perda mengikat semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Pemerintah juga tidak boleh melanggar Perda. Oleh karena itu, masyarakat adat harus terlibat dalam seluruh lini yang diatur dalam Perda, termasuk membahas seluruh pasalnya dari awal sampai akhir," katanya.Lebih lanjut dijelaskan, pembahasan tersebut juga harus mencakup arah pemanfaatan tailing dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.Pada tahap awal, fokus diarahkan pada pengoperasian perusahaan daerah (Perusda). Sementara untuk jangka menengah dan panjang diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap kandungan material tailing.Menurutnya, tailing tidak boleh dimanfaatkan atau dijual dalam bentuk bahan mentah (raw material)."Kita tidak bisa menjual atau memanfaatkan tailing apa adanya sebagai raw material. Yang kita jual sebenarnya memiliki nilai yang jauh lebih tinggi. Secara harfiah saja, tailing terasa lebih berat dibanding material biasa. Itu menunjukkan adanya kandungan logam dan mineral lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Karena itu perlu penelitian agar diketahui nilai sesungguhnya sebelum dimanfaatkan atau dijual," jelasnya.Ia menambahkan, pemanfaatan tailing harus dirancang secara bertahap agar manfaat ekonominya dapat diperoleh secara maksimal.Menanggapi langkah yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Mimika, ia berharap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) segera dilaksanakan."Persoalan ini sudah terlalu lama tertunda. Perusda bahkan sudah berganti manajemen. Padahal, berdasarkan informasi yang kami terima, izin pemanfaatan tailing melalui perjanjian dengan PT Freeport Indonesia sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Artinya, sebenarnya program ini sudah bisa berjalan. Yang perlu segera dilakukan sekarang adalah pembahasan Perdanya," ujarnya.Ia juga meminta agar proses tersebut terus dikawal."Silakan ditanyakan kepada BRIDA atau Pemerintah Daerah kapan pembahasan Perdanya dimulai. Begitu Perdanya selesai, seluruh proses pemanfaatan tailing sudah bisa berjalan," Tutupnya.Penulis: BimEditor: OF
09 Jul 2026, 23:53 WIT
Badai Di Korps Adhyaksa: Isu Febrie Diminta Mundur Dan Misteri Brankas Emas Ratusan Miliar
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kejaksaan Agung tengah menjadi sorotan setelah muncul isu yang menyeret nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Beredar kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta Febrie Adriansyah untuk mengundurkan diri dari jabatannya guna menghadapi proses hukum yang disebut sedang ditangani kepolisian. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi dari Kejaksaan Agung maupun pihak Istana terkait informasi tersebut.Di tengah belum adanya klarifikasi resmi, perhatian publik juga tertuju pada langkah penyidikan yang dilakukan aparat kepolisian. Berdasarkan informasi yang beredar, tim gabungan Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di 12 lokasi di wilayah Jakarta dan Bogor dalam rangka penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penyidikan tersebut disebut berkaitan dengan sejumlah perkara, di antaranya dugaan pengadaan batu bara PT PLN, pengembangan kasus investasi PT Asabri, serta perkara utang piutang PT CBS dengan anak usaha Krakatau Steel, PT KNI.Dalam rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik dikabarkan menemukan sejumlah aset bernilai besar. Di antaranya uang tunai sekitar Rp67 miliar yang disebut diamankan dari sebuah kafe dan tempat penukaran uang di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Selain itu, dari sebuah rumah di kawasan Sentul, Bogor, penyidik juga disebut menemukan brankas yang berisi sekitar 74 kilogram emas batangan serta mata uang asing senilai USD4,76 juta dan SGD14 juta. Nilai keseluruhan aset yang diamankan dari lokasi tersebut disebut mencapai sekitar Rp476 miliar.Perkembangan kasus ini juga memunculkan berbagai analisis mengenai dinamika hubungan antarlembaga penegak hukum. Sejumlah informasi yang beredar menyebut adanya pengamanan di kediaman Jampidsus Febrie Adriansyah oleh personel TNI setelah pelaksanaan penggeledahan. Di sisi lain, muncul pula isu mengenai pergerakan sejumlah orang ke Mapolda Metro Jaya yang kemudian dibantah oleh Mabes TNI. Hingga saat ini belum terdapat keterangan resmi yang menyatakan adanya konflik antarlembaga sebagaimana berbagai spekulasi yang berkembang di ruang publik.Sejumlah pengamat juga menyoroti dugaan pola pencucian uang yang tengah diselidiki aparat penegak hukum. Dugaan tersebut mengarah pada skema penyamaran aliran dana melalui transaksi korporasi, kepemilikan logam mulia, valuta asing, hingga investasi pada sektor usaha. Namun demikian, seluruh dugaan tersebut masih berada dalam proses penyidikan sehingga belum dapat disimpulkan sebagai fakta hukum yang telah terbukti.Di tengah berkembangnya berbagai informasi, masyarakat diimbau untuk menunggu hasil penyidikan resmi dari aparat penegak hukum. Proses hukum yang sedang berlangsung masih memerlukan pembuktian melalui penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap pihak tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.Hingga berita ini diterbitkan, Kejaksaan Agung belum memberikan tanggapan resmi terkait isu yang beredar mengenai Febrie Adriansyah maupun perkembangan penyidikan yang dilakukan kepolisian. Demikian pula pihak Istana belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kabar yang menyebut adanya permintaan pengunduran diri terhadap Jampidsus. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.Penulis: JidEditor: OF
09 Jul 2026, 23:42 WIT
Pilihan Redaksi
BPKAD Akui SILPA Rp1,1 Triliun, Edward Desak Prabowo Perintahkan KPK "Gerebek" APBD Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika – Kepala BPKAD Mimika mengakui SILPA APBD 2025 mencapai Rp1,1 triliun. Pengakuan itu langsung memicu desakan agar Presiden Prabowo memerintahkan KPK dan Kejagung turun audit.BPKAD buka angka 1,1TKepala BPKAD Mimika, Marthen Tappi Mallisa, membenarkan SILPA APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,1 triliun.Penyebab penyerapan anjlokMenurut Mallisa, realisasi penyerapan anggaran 2025 hanya 80,12%. "Ada kegiatan yang gagal berkontrak dan belum sempat dibayarkan sampai akhir tahun anggaran," terangnya.Soal bunga ikut giro Bank PapuaMallisa menyebut bunga dari dana tersebut mengikuti ketentuan bunga giro Bank Papua. Untuk besaran pastinya diminta konfirmasi ke Bank Papua.Beredar dugaan bunga bergeserInformasi yang dihimpun redaksi menyebut ada dugaan transaksi mencurigakan. Bunga dari SILPA Rp1,1 triliun disebut bergeser ke rekening bank lain. Namun informasi ini belum terkonfirmasi.Bongkar utang ratusan miliarTokoh pemuda Mimika, Edward, menyoroti SILPA Rp1,1 triliun sekaligus utang Pemda ke pihak ketiga ratusan miliar yang disebutnya belum terselesaikan hingga 2026.Desak Prabowo turunkan KPK-KejagungKarena dinilai sudah berlarut, Edward mendesak Presiden Prabowo Subianto agar memerintahkan KPK dan Kejagung turun ke Mimika melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap APBD 2025.Analisis potensi pidanaMenurut Edward, SILPA adalah bagian dari keuangan negara. Jika ada manipulasi, rekayasa anggaran, penyalahgunaan kewenangan, atau penggunaan dana yang bertentangan aturan, maka berpotensi memenuhi unsur tindak pidana korupsi.Tunggu langkah hukumEdward menegaskan dugaan tersebut tetap harus dibuktikan lewat penyelidikan aparat hukum. Hingga berita ini ditayangkan, KPK, Kejagung, dan Bank Papua belum memberikan keterangan resmi.Penulis: HendrikEditor: OF
10 Jul 2026, 23:36 WIT
Pemkab Mimika Dorong Digitalisasi Organisasi Pemuda dan Masyarakat Melalui MENOK SIDAK KANDA
Papuanewsonline.com, Mimika — Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar kegiatan penyusunan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan implementasi penggunaan langsung aplikasi MENOK SIDAK KANDA, Jumat (10/7/2026).Bupati Mimika dalam sambutan yang dibacakan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Fransiskus Kobeyau, mengatakan organisasi kemasyarakatan (ormas) memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ormas tidak hanya menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak pembangunan sosial, ekonomi, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat.Menurutnya, seiring perkembangan zaman dan arus globalisasi, tantangan yang dihadapi organisasi kemasyarakatan semakin kompleks. Karena itu, diperlukan penguatan kapasitas serta pemanfaatan teknologi informasi agar ormas mampu menjalankan fungsinya secara profesional, transparan, dan akuntabel.Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Kesbangpol menghadirkan aplikasi MENOK SIDAK KANDA, sebuah inovasi digital yang bertujuan mempermudah pelayanan, pendataan, dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Mimika."Aplikasi ini merupakan langkah konkret dalam mendukung transformasi digital tata kelola organisasi kemasyarakatan, sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, tertib, efektif, dan tepat sasaran," ujar Fransiskus.Ia menjelaskan, aplikasi MENOK SIDAK KANDA dilengkapi dengan sejumlah fitur, di antaranya pendaftaran dan pelaporan kegiatan ormas secara daring (online), verifikasi legalitas dan pembinaan kelembagaan, ruang komunikasi interaktif antara ormas dan pemerintah daerah, serta pemetaan kontribusi ormas dalam pembangunan daerah.Melalui kegiatan bimbingan teknis tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap seluruh peserta dapat memahami cara memanfaatkan aplikasi MENOK SIDAK KANDA secara optimal. Aplikasi itu diharapkan tidak hanya menjadi sarana administrasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat peran organisasi kemasyarakatan dalam mendukung pembangunan daerah.Selain itu, peserta juga diharapkan dapat menyebarluaskan informasi mengenai penggunaan aplikasi tersebut kepada seluruh anggota organisasi masing-masing sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh seluruh organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Mimika.Penulis: BimEditor: OF
10 Jul 2026, 13:09 WIT
DPR Papua Tengah Dapil Mimika Turun Kampung, Cek Visi "Pembangunan Dari Kampung Ke Kota"
Papuanewsonline.com, Mimika – Anggota DPR Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Mimika akan menggelar kunjungan kerja ke kampung-kampung dan distrik di Kabupaten Mimika. Kunker ini untuk memastikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika berjalan di lapangan.Hal tersebut disampaikan dalam rilis tertulis Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Yohanes Kemong.Tujuan utama kunkerMenurut Yohanes Kemong, kunjungan dilakukan untuk melihat langsung dan mendengarkan langsung dari masyarakat. "Kami ingin memastikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, yaitu Pembangunan dari Kampung ke Kota," ujarnya.7 lokasi kunjunganDistrik dan kampung yang akan dikunjungi adalah:Potoai Buru, Jita, Agimuga, Jila, Alama, Kokonao, ManasariFungsi pengawasan anggaranKemong menegaskan DPR Provinsi juga punya fungsi pengawasan. "Ada anggaran dari provinsi ke kabupaten hingga perlu kita awasi termasuk anggaran APBD Mimika. Karena semua anggaran dari pusat, provinsi hingga kabupaten hanya peruntukan demi masyarakat membangun daerah," katanya.Uji visi misi di lapanganIa menilai visi misi Bupati-Wabup sudah sangat jelas. Karena itu DPRPT akan kunjung kerja dari kampung ke kota. "Untuk melihat semua, apa sudah visi misi atau hanya omong-omong di atas kertas," tegasnya.Sorot Sekolah Sepanjang Hari KokonaoSekaligus, DPRPT akan melakukan kunjungan ke Sekolah Sepanjang Hari di Kokonao. Sekolah ini mendapat kucuran dana dari APBD Provinsi.Anggaran 8 miliar makan gratisDijelaskan Kemong, untuk program Sekolah Sepanjang Hari di Kokonao ada anggaran makan gratis sebesar Rp8 miliar. Sementara di Pomako, Sekolah Sepanjang Hari dananya bersumber dari APBD Mimika.Ada hibah Rp80 miliar dan beasiswaProvinsi Papua Tengah juga mengucurkan hibah ke Kabupaten Mimika sebesar Rp80 miliar. Selain itu, anggaran beasiswa untuk siswa SMP, SMA, dan mahasiswa di Mimika juga menjadi perhatian dalam kunker ini.Pastikan anggaran sampai ke masyarakatKunker ini disebut sebagai bentuk komitmen DPRPT mengawal agar seluruh anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat kampung.Penulis: HendrikEditor: OF
10 Jul 2026, 11:44 WIT
AMI Desak Jaksa Periksa Menteri Sosial dan Kadis Sosial Intan Jaya Terkait Dana BLT 34,7 Miliar
Papuanewsonline.com, Jakarta- Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) mendesak Kejaksaan Agung dan Kejari Nabire agar memeriksa Menteri Sosial bersama Kepala dinas Sosial kabupaten Intan jaya Nataniel Kobobau dalam dugaan penyelewengan dana BLT tahun 2025 di Kabupaten Intan Jaya.Desakan ini disampaikan Arjuna selaku Koordinator Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) di Jakarta, Jumat (10/7/2025).Kata Arjuna pihaknya telah mengantongi sejumlah data terkait penyelewengan anggaran dana BLT di Kabupaten Intan Jaya tahun 2025." Kami sudah kantongi datanya, jadi kami mendesak Kejaksaan Agung agar memanggil Menteri Sosial agar semua terang benderang, karena dana BLT ini merupakan program pemerintah yang langsung menyentuh kepada Masyarakat," ujar Arjuna.Aktifis anti korupsi ini menegaskan bahwa, selain dana BLT tahun 2025 yang diduga kuat diselewengkan, di Kabupaten Intan Jaya dalam pengelolaan APBD tahun 2025 juga diduga menjadi ladang korupsi." Kita akan lakukan aksi mendorong Kejaksaan Agung dan Kejari Nabire sehingga harus memeriksa anggaran dana BLT di Kabupaten Intan Jaya," Tegasnya.Lanjut kata Arjuna Aliansi Mahasiswa Indonesia juga akan menggelar aksi di KPK, agar meminta KPK memeriksa penggunaan anggaran APBD Kabupaten Intan Jaya.Kami telah menerima laporan, kalau di Intan Jaya, Bupati selalu menggunakan modus KKB dengan alasan potensi gangguan keamanan, dalam hal ini untuk tidak melakukan pembangunan di Intan Jaya, padahal selama menjabat, anggaran APBD terserap habis, tapi tidak ada pembangunan apa-apa yang nampak di Intan Jaya." APBD ini terkait dengan hajat hidup semua masyarakat di Kabupaten Intan Jaya, sehingga dampak dalam pengelolaan APBD ini harus benar-benar dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat," Sorot Arjuna. Arjuna mengatakan Dana BLT tahun 2025 senilai 34,7 Miliar di Intan Jaya, harus diusut tuntas oleh Kejaksaan Negeri Nabire." Ya kalau terbukti ada penyelewengan, tangkap dan penjarakan Kadis Sosial dan semua pihak yang terlibat," Pungkasnya. Sementara itu dalam laporan Media Papuanewsonline.com pekan kemarin menyebutkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya, Nataniel Kobogau dan delapan Kepala Distrik diduga kuat sebagai dalang dalam pemotongan dana BLT Tahun 2025.Dimana total dana BLT Intan Jaya tahun 2025 senilai 34,7 Miliar yang merupakan hak masyarakat Kabupaten Intan Jaya.Dari informasi yang diperoleh, Pemotongan itu dilakukan di salah satu hotel di Nabire, ibu kota Provinsi Papua Tengah, pascah mereka menerima dana BLT di kantor pos cabang Nabire.BT sala satu masyarakat dari Distrik Ugimba mengatakan hingga kini banyak penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT) di Kabupaten Intan Jaya yang tidak menerima hak mereka." Benar, berita yang keluar itu fakta, karena terima uang langsung mereka bagi-bagi di Nabire, habis itu Kepala dinas dan kepala distrik beserta tim sukses Bupati bagi ke masyarakat sedikit dan tidak sesuai," ujar BT.BT menegaskan kondisi kehidupan masyarakat Intan Jaya saat ini sungguh sangat memprihatinkan karena modus operandi Pemerintah daerah dengan selalu beralasan keamanan untuk menutupi pengelolaan anggaran negara di Kabupaten Intan Jaya." Jangankam BLT saat ini apa yang dibangun di Intan Jaya, perputaran ekonomi tidak ada, masyarakat susah sekali, padahal anggaran negara besar," Tegasnya.BT berharap keluhan dan aspirasi masyarakat dari Intan Jaya kepada Media harus di dengar oleh penegak hukum." Kami berharap Kejaksaan Negeri Nabire tolong bongkar kejahatan-kejahatan korupsi di Intan Jaya ini, agar masyarakat benar-benar merasakan bahwa Intan Jaya ini masuk dalam Negara Indonesia," Jelasnya.Kata dia terutama dana BLT karena menyangkut hak masyarakat kecil.Sementara Oksal masyarakat dari Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya juga menegaskan pada november 2025 Kantor Pos perwakilan di Nabire telah menyerahkan dana BLT kepada Pemerintah Daerah Intan Jaya, melalui Dinas Sosial di dampingi delapan kepala Distrik di Kabupaten Intan Jaya, senilai Rp.34,726.875.000.Oksal merincihkan dari delapan Distrik tersebut sesuai DPA yang dikirim Dinas Sosial ke Kementrian Sosial di Jakarta adalah: Distrik Agisiga Rp 4,411.450.000Distrik Biandoga Rp. 5,434.950.000Distrik Hitadipda Rp. 4.416.925.000Distrik Homeyo Rp. 7.024.950.000Distrik Sugapa. Rp. 6.550.550.000Distrik Tomosiga Rp. 2.750.175.100.000Distrik Ugimba. Rp. 1.751.100.000Distrik Wandai. Rp. 2.386.775.00Sebut Oksal setelah menerima dana tersebut para kepala Distrik melakukan pemotongan sesuai arahan kepala dinas sosial Kabupaten Intan Jaya untuk keperluan pribadi." Ini merupakan dugaan kejahatan korupsi yang tidak boleh dibiarkan, bayangkan hak masyarakat juga mereka sunat untuk kepentingan pribadi," Jelasnya.Kata Oksal, setelah menerima dana tersebut, Kepala dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya beserta para kepala distrik menyewah beberapa kamar hotel di Nabire untuk bersenang-senang, dengan membagi-bagi anggaran negara itu, sehingga sampai di masyarakat jumlah dana Yang tersalur ke masyarakat tidak sesuai.Lanjut Dia, dari total anggaran per distrik dari Kementrian Sosial di Jakarta disunat habis oleh Kepala Dinas Sosial dan para kepala Distrik.Distrik Sugapa Yang awal harus menerima Rp. 6.550.550.000, tersalur ke masyarakat hanya senilai Rp.1.740.000.000, sehingga dana yang digunakan Kepala dinas sosial dan kepala distrik Sugapa senilai Rp. 4.810.000.000.Sementara itu Distrik Agisiga yang awal disalurkan oleh Kemensos senilai Rp.4.411.450.000, yang diterima masyarakat hanya senilai Rp.1.025.000.000, sehingga dana yang digunakan Kepala dinas sosial dan Kepala distrik senilai Rp.3.161.450.000.Lanjut Oksal untuk Distrik Wandae total dana senilai Rp.2.386.775.000, yang tersalur ke masyarakat hanya Rp.400.000.000, sehingga dana yang disunat kepala dinas sosial dan Kadistrik senilai Rp. 1,986.000.000.Untuk Distrik Homeyo dari total anggaran dari Kemensos Rp.7.024.950.000, yang tersalur ke masyarakat hanya Rp.1.400.000.000, sehinggga dana yang disalahgunakan Kepala dinas sosial dan kepala distrik senilai Rp.5.600.000.000.Sebut Oksal untuk Distrik Hitadipta dari total dana BLT senilai Rp.4.416.925.000 yang tersalur ke masyarakat senilai Rp.700.020.000, sehingga dana yang disalahgunakan kepala dinas sosial dan kepala distrik senilai Rp.3.696.925.000.Oksal menjelaskan dari uraian tersebut maka total penyalagunaan dana BLT tahap akhir tahun 2025 di Kabupaten Intan Jaya, senilai 19,2 Miliar." Yang menyalurkan bantuan BLT kepada semua kampung ini bukan petugas PKH, tapi tim sukses Bupati jadi mereka bagi sesuai keinginan mereka saja," Terangnya.Oksal berharap agar Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Nabire agar secepatnya menangkap dan memenjarakan para pelaku.Terpisa Kepala Dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya, Nataniel Kobogau membantah terjadi penyelewengan anggaran dana BLT tersebut.Kata Nataniel informasi tersebut tidak benar karena penyaluran Dana BLT tahun 2025 Tahap ke II sudah sesuai ketentuan.Nataniel menyatakan bahwa mekanisme proses pencairan dana BLT adalah dari pemerintah pusat ditransfer lewat bank, dan dari bank dilanjutkan ke petugas Kantor Pos." Kantor Pos keluar surat berdasarkan nomor surat pencairan dari pusat kepada Pemda dalam hal ini Bupati dan Kepala Dinas sosial, kemudian berdasar surat dari kantor pos itu, dinas Sosial juga menyurati kepada pemangku kepentingan dlm hal ini,Bupati, wakil Bupati, Kapolres kabupaten Intan jaya, Dandim 1718, ,Kasrem, Danpos BIN, Toko Agama, tokoh adat, kepala suku, pendamping TKSK, pendamping PKH, serta Kepala- kepala distrik se kabupaten Intan Jaya," Tegasnya.Lanjut Dia, setelah itu PT. Pos menyerahkan secara koletif kepada pemerintah Daerah Intan Jaya, kemudian dari pemerintah daerah langsung serahkan kepada pendamping dan para kepala Kepala Distrik,untuk disalurkan kepada penerima manfaat, dalam hal ini masyarakat.Penyaluran dan hibah BLT yg mengklaim oleh salah satu media yang naikan berturut adalah penyaluran pada saat itu di kawal oleh semua pihak agar benar benar kepada penerima manfaat.Kata Dia pemberitaan yang telah dipublikasikan tidak benar, karena dinaikan oleh pihak yang tidak bertanggangjawab. " Mereka naikan berita Ini demi kepentingan tertentu untuk menghasut warga," Tegasnya.Sayangnya Kadis Sosial mengakui kalau tidak mengetahui berapa jumlah anggaran dana BLT yang diterima oleh masyarakat Intan Jaya pada tahun 2025." Kami tidak tahu nominal berapa, karena tidak masuk DPA, kami juga tidak memiliki arsip, karena semua ada di kantor Pos Nabire. Kami tidak diberikan," Jelasnya.Dengan keterangan Kadis Sosial Nataniel Abugau ini, pantas publik mencurigai ada yang tidak beres dalam penyaluran dana BLT 34,7 Miliar terhadap penerima manfaat di Kabupaten Intan Jaya, sehingga publik berharap ada langkah berani Kejaksaan Negeri Nabire untuk mengusut tuntas kasus ini.Penulis : HendrikEditor. : Gf
10 Jul 2026, 08:06 WIT
Penyusunan Perda Pemanfaatan Tailing Diminta Libatkan Lemasa dan Lemasko Sejak Awal
Papuanewsonline.com, Mimika — Tim Leader kajian Review Master Plan Pengelolaan dan Pemanfaatan Tailing PT Freeport Indonesia Andi Utomo menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat adat harus dimulai sejak tahap perencanaan hingga pengambilan keputusan dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda). Saat diwawancarai pada Kamis, 9/07/2026.Menurutnya, lembaga adat seperti Lemasa dan Lemasko tidak boleh hanya menerima dampak atau dilibatkan setelah kebijakan ditetapkan. Sebaliknya, masyarakat adat harus menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan sejak awal."Intinya adalah bagaimana lembaga adat itu terlibat langsung sejak perencanaan. Bukan hanya nanti menerima akibatnya atau proses berikutnya setelah ditetapkan, tetapi ikut mengambil keputusan mengenai apa yang akan dilakukan, apa yang harus disetujui, dan sebagainya. Semua lembaga adat harus ikut membuat keputusan," ujarnya.Ia menegaskan, penyusunan Perda harus dilakukan secara formal dengan melibatkan masyarakat adat sebagai pemangku kepentingan (stakeholder). Keterlibatan tersebut mencakup pembahasan seluruh pasal, mulai dari awal hingga akhir bersama DPRD."Karena Perda mengikat semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Pemerintah juga tidak boleh melanggar Perda. Oleh karena itu, masyarakat adat harus terlibat dalam seluruh lini yang diatur dalam Perda, termasuk membahas seluruh pasalnya dari awal sampai akhir," katanya.Lebih lanjut dijelaskan, pembahasan tersebut juga harus mencakup arah pemanfaatan tailing dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.Pada tahap awal, fokus diarahkan pada pengoperasian perusahaan daerah (Perusda). Sementara untuk jangka menengah dan panjang diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap kandungan material tailing.Menurutnya, tailing tidak boleh dimanfaatkan atau dijual dalam bentuk bahan mentah (raw material)."Kita tidak bisa menjual atau memanfaatkan tailing apa adanya sebagai raw material. Yang kita jual sebenarnya memiliki nilai yang jauh lebih tinggi. Secara harfiah saja, tailing terasa lebih berat dibanding material biasa. Itu menunjukkan adanya kandungan logam dan mineral lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Karena itu perlu penelitian agar diketahui nilai sesungguhnya sebelum dimanfaatkan atau dijual," jelasnya.Ia menambahkan, pemanfaatan tailing harus dirancang secara bertahap agar manfaat ekonominya dapat diperoleh secara maksimal.Menanggapi langkah yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Mimika, ia berharap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) segera dilaksanakan."Persoalan ini sudah terlalu lama tertunda. Perusda bahkan sudah berganti manajemen. Padahal, berdasarkan informasi yang kami terima, izin pemanfaatan tailing melalui perjanjian dengan PT Freeport Indonesia sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Artinya, sebenarnya program ini sudah bisa berjalan. Yang perlu segera dilakukan sekarang adalah pembahasan Perdanya," ujarnya.Ia juga meminta agar proses tersebut terus dikawal."Silakan ditanyakan kepada BRIDA atau Pemerintah Daerah kapan pembahasan Perdanya dimulai. Begitu Perdanya selesai, seluruh proses pemanfaatan tailing sudah bisa berjalan," Tutupnya.Penulis: BimEditor: OF
09 Jul 2026, 23:53 WIT
Badai Di Korps Adhyaksa: Isu Febrie Diminta Mundur Dan Misteri Brankas Emas Ratusan Miliar
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kejaksaan Agung tengah menjadi sorotan setelah muncul isu yang menyeret nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Beredar kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta Febrie Adriansyah untuk mengundurkan diri dari jabatannya guna menghadapi proses hukum yang disebut sedang ditangani kepolisian. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi dari Kejaksaan Agung maupun pihak Istana terkait informasi tersebut.Di tengah belum adanya klarifikasi resmi, perhatian publik juga tertuju pada langkah penyidikan yang dilakukan aparat kepolisian. Berdasarkan informasi yang beredar, tim gabungan Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di 12 lokasi di wilayah Jakarta dan Bogor dalam rangka penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penyidikan tersebut disebut berkaitan dengan sejumlah perkara, di antaranya dugaan pengadaan batu bara PT PLN, pengembangan kasus investasi PT Asabri, serta perkara utang piutang PT CBS dengan anak usaha Krakatau Steel, PT KNI.Dalam rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik dikabarkan menemukan sejumlah aset bernilai besar. Di antaranya uang tunai sekitar Rp67 miliar yang disebut diamankan dari sebuah kafe dan tempat penukaran uang di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Selain itu, dari sebuah rumah di kawasan Sentul, Bogor, penyidik juga disebut menemukan brankas yang berisi sekitar 74 kilogram emas batangan serta mata uang asing senilai USD4,76 juta dan SGD14 juta. Nilai keseluruhan aset yang diamankan dari lokasi tersebut disebut mencapai sekitar Rp476 miliar.Perkembangan kasus ini juga memunculkan berbagai analisis mengenai dinamika hubungan antarlembaga penegak hukum. Sejumlah informasi yang beredar menyebut adanya pengamanan di kediaman Jampidsus Febrie Adriansyah oleh personel TNI setelah pelaksanaan penggeledahan. Di sisi lain, muncul pula isu mengenai pergerakan sejumlah orang ke Mapolda Metro Jaya yang kemudian dibantah oleh Mabes TNI. Hingga saat ini belum terdapat keterangan resmi yang menyatakan adanya konflik antarlembaga sebagaimana berbagai spekulasi yang berkembang di ruang publik.Sejumlah pengamat juga menyoroti dugaan pola pencucian uang yang tengah diselidiki aparat penegak hukum. Dugaan tersebut mengarah pada skema penyamaran aliran dana melalui transaksi korporasi, kepemilikan logam mulia, valuta asing, hingga investasi pada sektor usaha. Namun demikian, seluruh dugaan tersebut masih berada dalam proses penyidikan sehingga belum dapat disimpulkan sebagai fakta hukum yang telah terbukti.Di tengah berkembangnya berbagai informasi, masyarakat diimbau untuk menunggu hasil penyidikan resmi dari aparat penegak hukum. Proses hukum yang sedang berlangsung masih memerlukan pembuktian melalui penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap pihak tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.Hingga berita ini diterbitkan, Kejaksaan Agung belum memberikan tanggapan resmi terkait isu yang beredar mengenai Febrie Adriansyah maupun perkembangan penyidikan yang dilakukan kepolisian. Demikian pula pihak Istana belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kabar yang menyebut adanya permintaan pengunduran diri terhadap Jampidsus. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.Penulis: JidEditor: OF
09 Jul 2026, 23:42 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Tag Berita
Pendidikan & Kesehatan
Lihat semua
Kawal Ketat Seleksi Taruna Akpol, Wakapolri: Teknologi Kedokteran Terbaru Perkuat Akurasi Rekrutmen
Papuanewsonline.com, Semarang – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., mengawasi langsung pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) Spesialistik seleksi tingkat pusat (Panitia Pusat/Panpus) Penerimaan Taruna/Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 di Gedung Serbaguna Akademi Kepolisian (Akpol), Lemdiklat Polri, Semarang.Peninjauan tersebut dilakukan bersama Kalemdiklat Polri, Komjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si., Gubernur Akpol Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga, S.H., M.A., Karokespol Pusdokkes Polri Brigjen Pol. Dr. dr. I Gusti Gede Maha Andikajaya, S.H., M.M., M.H.Kes., Sp.Rad., M.Kes., serta Karodalpers SSDM Polri Brigjen Pol. Erthel Stephan, S.H., S.I.K., M.Si.Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, serta memanfaatkan teknologi kedokteran terbaru sehingga menghasilkan proses rekrutmen yang semakin akurat, objektif, dan berbasis bukti ilmiah (evidence-based).Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) Spesialistik diikuti oleh 409 calon taruna dan taruni dari total 410 peserta yang berhak mengikuti seleksi tingkat pusat (Panpus). Satu calon peserta mengundurkan diri sebelum pelaksanaan pemeriksaan kesehatan. Seluruh peserta menjalani pemeriksaan melalui 12 stasiun spesialistik, meliputi pemeriksaan mata (visus dan buta warna), Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT), gigi dan mulut, saraf, komposisi tubuh, bedah/fisik, penyakit dalam, jantung, obstetri dan ginekologi (Obgyn), radiologi dan paru, kulit, serta pemeriksaan kepadatan tulang (Bone Mineral Density/BMD).Dalam peninjauan tersebut, Wakapolri memberikan perhatian khusus terhadap pemanfaatan teknologi kedokteran terbaru yang digunakan Pusdokkes Polri untuk meningkatkan akurasi pemeriksaan kesehatan calon taruna dan taruni. Salah satunya adalah penggunaan Heart Rate Variability (HRV) untuk menganalisis irama dan ketahanan jantung peserta secara lebih komprehensif. Wakapolri menginstruksikan agar pemeriksaan jantung tidak hanya dilakukan dalam kondisi istirahat, tetapi juga setelah aktivitas fisik sehingga kemampuan jantung dalam menghadapi beban fisik dan tekanan selama pendidikan dapat dievaluasi secara lebih akurat.Selain itu, Wakapolri meninjau penggunaan alat Bone Mineral Density (BMD) berbasis digital untuk mengukur kepadatan massa tulang calon taruna dan taruni. Pemeriksaan ini menjadi langkah preventif dalam mendeteksi secara dini kerentanan patah tulang maupun cedera muskuloskeletal. Arahan tersebut sekaligus menjadi evaluasi terhadap sejumlah insiden cedera yang pernah terjadi selama proses pendidikan, sehingga hasil pemeriksaan kepadatan tulang dapat dijadikan salah satu indikator penting dalam menentukan kesiapan fisik peserta sebelum mengikuti pendidikan kepolisian.Wakapolri juga meninjau pemeriksaan kapasitas paru melalui VO₂ Max guna memastikan kekuatan fungsi pernapasan dan daya tahan fisik calon taruna dan taruni. Seluruh instrumen kesehatan berbasis digital tersebut diharapkan menjadi landasan pengambilan keputusan yang objektif, akurat, dan evidence-based, sehingga setiap peserta yang dinyatakan lulus benar-benar memenuhi standar kesehatan sebagai calon perwira Polri.Karokespol Pusdokkes Polri, Brigjen Pol. Dr. dr. I Gusti Gede Maha Andikajaya, S.H., M.M., M.H.Kes., Sp.Rad., M.Kes., menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan spesialistik pada seleksi Taruna Akpol kini mengintegrasikan teknologi kedokteran modern untuk meningkatkan akurasi diagnosis sekaligus kualitas pengambilan keputusan.“Pemeriksaan kesehatan tidak lagi hanya bertumpu pada pemeriksaan klinis konvensional. Melalui pemeriksaan Heart Rate Variability (HRV), tim dokter dapat mengevaluasi respons fisiologis jantung dan kemampuan adaptasi tubuh terhadap beban fisik. Pemeriksaan Bone Mineral Density (BMD) memberikan gambaran objektif mengenai kepadatan tulang untuk mengidentifikasi risiko cedera sejak dini, sedangkan VO₂ Max mengukur kapasitas aerobik dan daya tahan kardiopulmoner peserta. Seluruh parameter tersebut dipadukan dengan hasil pemeriksaan spesialistik lainnya sehingga menghasilkan penilaian kesehatan yang lebih komprehensif, objektif, dan berbasis bukti ilmiah,” jelas Brigjen Pol. Maha Andikajaya.Selain pemanfaatan teknologi medis modern, Wakapolri menekankan pentingnya pemeriksaan secara ketat terhadap riwayat penyakit bawaan maupun gangguan saraf, seperti epilepsi, agar dapat terdeteksi sejak awal proses seleksi. Wakapolri juga menginstruksikan agar pemeriksaan dilakukan secara cermat terhadap seluruh kondisi kesehatan yang menjadi persyaratan penerimaan calon taruna dan taruni. Khusus bagi calon taruni, Wakapolri mengingatkan agar dilakukan pemeriksaan ulang obstetri dan ginekologi (Obgyn) pada hari ke-16 hingga ke-20 setelah pengumuman kelulusan sebagai langkah preventif guna memastikan seluruh peserta yang memasuki pendidikan memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan.Lebih lanjut, Wakapolri mendorong Pusdokkes Polri untuk terus memperbarui spesifikasi peralatan medis dan mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta referensi dari literatur dan jurnal kedokteran terbaru. Menurutnya, modernisasi instrumen kesehatan merupakan investasi penting dalam membangun sistem rekrutmen Polri yang semakin presisi, transparan, dan mampu menghasilkan sumber daya manusia unggul sejak tahap seleksi.Melalui pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Rikkes Spesialistik ini, Wakapolri menegaskan bahwa proses rekrutmen calon Taruna dan Taruni Akpol harus mengedepankan objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pendekatan ilmiah. Pemanfaatan teknologi kedokteran terbaru tidak hanya meningkatkan akurasi pemeriksaan kesehatan, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi rekrutmen Polri yang semakin modern dan presisi.Penguatan sistem seleksi berbasis evidence-based medicine ini diharapkan mampu menghasilkan calon-calon perwira Polri yang memiliki kesehatan prima, ketahanan fisik yang terukur, serta kesiapan menghadapi tuntutan pendidikan dan dinamika tugas kepolisian di masa depan. Dengan demikian, setiap keputusan kelulusan benar-benar didasarkan pada data medis yang valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya Polri mewujudkan rekrutmen yang Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH) sekaligus memperkuat implementasi scientific policing sejak proses seleksi. Melalui rekrutmen yang berkualitas, Polri optimistis akan melahirkan perwira-perwira muda yang sehat, tangguh, berintegritas, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta siap memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. PNO-12
08 Jul 2026, 21:29 WIT
Wakapolri Resmikan Laboratorium Sosial Sains dan Kelas Tematik
Papuanewsonline.com, Semarang – Akademi Kepolisian (Akpol) memasuki babak baru modernisasi pendidikan kepolisian melalui peresmian Laboratorium Sosial Sains Kepolisian dan Kelas Tematik. Kedua fasilitas ini menjadi bagian dari transformasi pendidikan Polri untuk membentuk perwira yang mampu mengambil keputusan secara ilmiah, berbasis data, serta mengedepankan pendekatan humanis dalam menjawab tantangan keamanan yang semakin kompleks.Peresmian dilakukan oleh Wakapolri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., di Akpol, Semarang, Senin (6/7).Usai peresmian, dalam doorstop kepada awak media, Wakapolri menjelaskan bahwa Laboratorium Sosial Sains Kepolisian dan Kelas Tematik merupakan bagian dari reformasi pendidikan Polri yang menyiapkan taruna menjadi first line supervisor sekaligus the next leader di lingkungan Polri.“Taruna harus dibekali kemampuan mengambil keputusan berbasis data. Karena itu kami mengembangkan pembelajaran yang memanfaatkan big data, Artificial Intelligence (AI), dan analisis yang komprehensif agar setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun secara hukum,” ujar Wakapolri.Menurutnya, Laboratorium Sosial Sains Kepolisian menjadi ruang pembelajaran berbasis simulasi berbagai persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Melalui dukungan AI, coding, dan analisis big data, taruna dilatih memahami dinamika sosial, memetakan potensi gangguan kamtibmas, serta menyusun solusi berbasis bukti (evidence-based policing).Sebagai bagian dari penguatan pembelajaran, Polda Jawa Tengah ditetapkan sebagai Teaching Laboratory Akpol, sehingga para taruna memperoleh pengalaman langsung menganalisis dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan humanis sebelum melaksanakan tugas di lapangan.Sementara itu, Kelas Tematik dikembangkan sebagai ruang belajar berbasis studi kasus aktual yang memperkenalkan fungsi-fungsi kepolisian secara visual, interaktif, dan aplikatif. Saat ini telah tersedia enam kelas tematik, yakni SDM, Dokkes, Brimob, Reskrim, Ident, dan Laboratorium Forensik. Ke depan, seluruh fungsi teknis kepolisian ditargetkan memiliki kelas tematik sebagai media pembelajaran yang terintegrasi.Perumus Laboratorium Sosial Sains Kepolisian, Pati Lemdiklat Polri Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo, M.Si., menjelaskan bahwa pembangunan laboratorium dan kelas tematik merupakan implementasi arahan Wakapolri dalam memperkuat kualitas pendidikan kepolisian melalui pendekatan akademik yang modern.Menurut Irjen Pol. Susilo, Laboratorium Sosial Sains Kepolisian tidak dirancang sebagai laboratorium eksakta, melainkan sebagai ruang diskusi, riset, dan simulasi fenomena sosial yang memungkinkan taruna memahami persoalan masyarakat sebelum bertugas di lapangan. Tujuannya adalah membentuk lulusan yang berpikir sistemik, kritis, reflektif, serta mengedepankan evidence-based policing dalam setiap pengambilan keputusan.Ia menjelaskan, konsep laboratorium ini disusun melalui diskusi dengan para pakar dan guru besar serta studi komparatif ke lembaga pendidikan kepolisian di Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan Australia. Dengan peresmian tersebut, Indonesia menjadi negara kelima di Asia yang memiliki Laboratorium Sosial Sains Kepolisian.Pembangunan Laboratorium Sosial Sains Kepolisian dan Kelas Tematik didukung melalui dana hibah dari jajaran Bank Himbara yang terdiri atas BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri, dan BSI, serta sumbang bhakti para alumni Polri.Wakapolri menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi mewujudkan fasilitas tersebut.“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Bank Himbara, para alumni Polri, para donatur, dan seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan Laboratorium Sosial Sains Kepolisian dan Kelas Tematik. Sinergi ini merupakan investasi penting dalam membangun SDM Polri yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan,” tutup Wakapolri. PNO-12
07 Jul 2026, 13:44 WIT
Polri Percepat Transformasi Pendidikan: Kurikulum Berbasis HAM, AI, dan Big Data Siap Berlaku 2027
Papuanewsonline.com, Semarang – Wakapolri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menegaskan komitmen Polri untuk mempercepat transformasi pendidikan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia unggul yang profesional, adaptif, dan berintegritas.Hal tersebut disampaikan usai menghadiri tiga agenda strategis di Akademi Kepolisian (Akpol), yakni Analisis dan Evaluasi (Anev) Pendidikan dan Pelatihan Semester I Tahun 2026, peresmian Kelas Tematik Akpol, serta peresmian Laboratorium Sosial Sains Kepolisian.Menurut Wakapolri, Anev Semester I menjadi momentum penting untuk menyusun desain baru sistem pendidikan Polri yang akan diterapkan mulai tahun 2027.“Seluruh kurikulum pendidikan Polri sedang didesain ulang agar sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 dan rekomendasi reformasi kepolisian. Pendidikan Polri ke depan harus semakin berbasis hak asasi manusia, memperkuat kompetensi, profesionalisme, serta menjawab tantangan perkembangan zaman,” ujar Wakapolri.Reformasi tersebut mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan pembentukan hingga pendidikan pengembangan pertama, menengah, dan tinggi. Kurikulum baru juga akan diterapkan pada berbagai pendidikan pembentukan, termasuk Bintara Polri, Bintara SPKT, Brimob, Polair, maupun Intelijen.Selain itu, Wakapolri meresmikan Kelas Tematik Akpol sebagai inovasi pembelajaran yang menghadirkan representasi fungsi-fungsi utama kepolisian. Ke depan, konsep tersebut akan diperluas sehingga seluruh Polda memiliki kelas tematik yang menampilkan karakteristik wilayah, kearifan lokal, serta pemanfaatan big data sebagai media pembelajaran bagi para taruna.“Kami menyiapkan taruna sebagai first line supervisor sekaligus calon pemimpin Polri masa depan. Karena mayoritas merupakan generasi Z dan generasi Alpha, proses pembelajaran harus dekat dengan digitalisasi, pengambilan keputusan berbasis data, analisis berbasis artificial intelligence (AI), serta kemampuan berpikir komprehensif dan holistik,” jelasnya.Pada kesempatan yang sama, Wakapolri juga meresmikan Laboratorium Sosial Sains Kepolisian yang menjadi salah satu laboratorium kepolisian modern di kawasan Asia. Laboratorium tersebut dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi digital, big data, serta kecerdasan buatan untuk mendukung pembelajaran berbasis riset dan pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun secara hukum.Menurut Wakapolri, keberadaan laboratorium tersebut akan menjadi pusat pengembangan analisis sosial kepolisian sekaligus memperkuat budaya pengambilan keputusan yang berbasis bukti (evidence-based policing).Transformasi pendidikan juga akan diperluas ke jenjang pendidikan kepemimpinan. Di Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim), Polri tengah menyiapkan pembangunan Laboratorium Kepemimpinan Digital sebagai sarana pembelajaran bagi para middle manager dan top manager agar mampu mengambil keputusan secara lebih cepat, tepat, efektif, efisien, dan berbasis data.“Ini merupakan komitmen Polri untuk terus membangun SDM yang unggul melalui reformasi pendidikan, reformasi kultur organisasi, dan penguatan kompetensi personel. Semua ini dilakukan untuk menjawab harapan masyarakat sekaligus menghadapi dinamika tantangan global, regional, maupun nasional,” tutup Wakapolri. PNO-12
07 Jul 2026, 13:21 WIT
Wujud Kepedulian, Kompi Kesehatan Yonif TP 820/DAAI Gelar Bhakti Kesehatan di Kampung Cendrawasih
Papuanewaonline.com, Mimika – Kompi Kesehatan Batalyon Infanteri Tempur Pengangkut 820/DAAI menggelar kegiatan Bhakti Kesehatan dan edukasi pola hidup sehat bagi warga Kampung Cendrawasih, Kabupaten Mimika. Langkah ini merupakan bukti nyata kepedulian TNI untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mempererat ikatan persaudaraan di wilayah penugasan.Kegiatan dipimpin langsung oleh Dankikes Yonif TP 820/DAAI, Lettu Ckm Al Iqbal Dinurrahman, S.Farm., Apt. Tim medis memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma serta penyuluhan penting menjaga pola hidup sehat.“Kami hadir bukan hanya menjaga keamanan, tapi memberi manfaat nyata. Kesehatan adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi,” ujarnya.Lettu Al Iqbal menambahkan, akses layanan kesehatan masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah. Oleh sebab itu, kehadiran mereka tak hanya mengobati penyakit yang ada, tetapi membekali pengetahuan agar warga mampu menjaga kesehatan secara mandiri di masa mendatang. Ini menjadi investasi jangka panjang bagi masyarakat yang lebih sehat.Penulis: JidEditor: OF
07 Jul 2026, 08:23 WIT
Peringati Hari Anak Nasional, KOHATI Mimika Dukung Anak Papua Cerdas & Berkarakter
Papuanewaonline.com, Mimika – Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional Tahun 2026, Korps HMI‑Wati (KOHATI) Cabang Persiapan Mimika menyelenggarakan kegiatan bertajuk “KOHATI Goes to School”. Langkah ini menjadi wujud nyata kepedulian organisasi terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan masa depan anak‑anak di wilayah Papua.Kegiatan yang berlangsung penuh keceriaan ini diisi dengan beragam lomba yang mendidik, permainan yang mengasah kemampuan, serta penyuluhan ringan namun bermakna. (5/7/26) Materi yang disampaikan meliputi pentingnya menempuh pendidikan, menjaga kebersihan diri, membangun karakter yang baik, hingga pemahaman tentang perlindungan hak‑hak anak. Pendekatan yang menyenangkan dirancang agar anak‑anak tidak hanya belajar, tetapi juga tumbuh percaya diri dan bersemangat ke sekolah.Ketua KOHATI Cabang Persiapan Mimika menegaskan kegiatan ini adalah bagian dari komitmen membangun generasi muda Papua yang cerdas, sehat, berkarakter kuat, dan terlindungi. “Anak‑anak adalah investasi paling berharga bagi masa depan bangsa. Lewat kegiatan sederhana ini, kami ingin hadirkan ruang belajar yang menyenangkan dan memotivasi mereka agar berani bermimpi tinggi serta tekun mengejar cita‑cita,” ujarnya.KOHATI juga mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, lembaga pendidikan, dan para orang tua untuk bersatu menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung sepenuhnya tumbuh kembang anak. Hal ini penting demi membangun generasi penerus yang tangguh menuju Indonesia Emas tahun 2045.Penulis: JidEditor: OF
05 Jul 2026, 22:00 WIT
Bersama PTFI, Pemkab Mimika Siap Bangun Kembali Sekolah Waa Banti, Lokasi Masih Dibahas
Papuanewaonline.com, Mimika – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Divisi Hubungan Pemerintah PT Freeport Indonesia bersiap membangun kembali gedung SD dan SMP satu atap di Kampung Waa Banti, Distrik Tembagapura. Bangunan ini sebelumnya hangus dibakar Kelompok Kriminal Bersenjata pada tahun 2018 lalu.Sekretaris Dinas Pendidikan Mimika, Petrus Cahyono Balubun, menyampaikan hal itu usai survei bersama pihak PTFI dan Kepala Distrik Tembagapura pada Jumat (3/7/2026). Namun muncul aspirasi dari tokoh masyarakat yang menolak pembangunan di lokasi lama dan mengusulkan pemindahan ke Kampung Opitawak atau Banti 2. Pemerintah Distrik dijadwalkan segera menggelar musyawarah warga untuk menentukan titik yang paling tepat.Selain gedung sekolah, pihaknya juga meninjau rumah dinas guru yang saat ini masih ditempati tenaga kesehatan. PTFI berkomitmen merenovasi dua unit bangunan tersebut agar layak digunakan pengajar. Dinas Pendidikan berencana mengirim lima orang guru, Kepala TK, dan Kepala SD lebih dulu sebelum pembangunan dimulai.Petrus juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada Polres Mimika khususnya Polsek Tembagapura yang selama ini memfasilitasi kegiatan belajar mengajar anak-anak di wilayah konflik, terutama bagi siswa dari Kampung Kimbeli. Dukungan tersebut menjadi penopang penting agar proses pendidikan tidak terhenti meski dalam kondisi sulit.Penulis: JidEditor: OF
04 Jul 2026, 11:56 WIT
Seni & Budaya
Lihat semua
Terpantau cek sound, Vendetta Rap Siap Guncang Guncang Mimika di Panggung TIFA 2026 Malam Ini
Papuanewsonline.com, Mimika – Suasana makin meriah menyelimuti rangkaian Timika Festival of Art (TIFA) 2026. Panggung hiburan menjadi pusat perhatian utama, kali ini menghadirkan grup musik yang sangat dinanti masyarakat, khususnya kalangan muda: Vendetta Rap. Penampilan spesial ini akan digelar Sabtu (4/7/2026) di Pelataran Gedung Eme Neme Yauware.Personel grup kini sudah sibuk melakukan pengecekan suara guna memastikan penampilan nanti berjalan maksimal. Kehadiran mereka ditunggu-tunggu untuk membakar semangat dan menghibur ribuan penonton yang hadir.Grup ini dikenal dengan karya yang sarat pesan, penuh semangat, serta mampu menyatukan berbagai kalangan lewat irama khasnya.Pertunjukan ini sejalan dengan tema TIFA 2026 “Tong Satu, Tong Kuat: Bersama Indonesia, Bersama Papua”, yang bertujuan mempererat persaudaraan dan membangun prestasi bersama. Musik menjadi sarana ampuh menyatukan hati masyarakat dari berbagai latar belakang.Penyelenggara mengundang seluruh warga untuk hadir dan menikmati pertunjukan penuh energi ini. Kegiatan bukan sekadar hiburan, melainkan ajang menampilkan potensi seni serta kreativitas yang tumbuh subur di tanah Papua. Acara dibuka untuk umum dan berlangsung mulai pukul 16.00 WIT.Penulis: JidEditor: OF
04 Jul 2026, 13:22 WIT
Ribuan Warga Padati Konser Rima Kebangsaan, GOG Juara Lomba Hip‑Hop Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika - Konser Rima Kebangsaan yang digelar Dewan Pengurus Cabang Barisan Merah Putih Republik Indonesia Kabupaten Mimika sukses menyedot perhatian ribuan warga yang memadati Lapangan Timika Indah pada Rabu (1/7/2026). Meski diguyur hujan deras, antusiasme masyarakat tak luntur dan justru menjadikan suasana semakin meriah serta penuh semangat persaudaraan.Acara menampilkan lomba hip‑hop rap yang diikuti 14 grup lokal, antara lain 4Life, Lil’G, RKH, MCF, Emty Three, Blood AK, Bojoka Music, Arifin Letsoin, J3, LW Rap Production, GOG, East and Rap, Clann Diego, dan Vibe Cartel. Penampilan tamu spesial grup Owl Gank, Star East, serta penyanyi lokal Melati semakin memukau penonton yang hadir.Puncak acara diwarnai momen mengharukan berupa pemotongan kue ulang tahun peringatan Hari Bhayangkara ke‑80 bersama jajaran Forkopimda Mimika. Wakil Kapolsek Mimika Baru, Iptu Iqbal Saleh, menyampaikan apresiasi mendalam dan terkejut dengan kejutan tersebut.“Terima kasih atas dukungan dan kebersamaan ini, acara ini membuat Timika kembali hidup dan ramai,” ucapnya.Ketua DPC Barisan Merah Putih RI Mimika, Panius Kogoya, mengucapkan terima kasih atas dukungan luar biasa warga. Ia juga mengumumkan daftar pemenang: Juara 1 GOG (Rp7,5 juta), Juara 2 4Live (Rp5 juta), Juara 3 J3 (Rp3 juta), serta Juara Harapan I MCF, Harapan II RKH, Harapan III Clann Diego masing‑masing Rp2 juta. Gelar Juara Favorit diraih Blood AK lewat lagu andalan “Papteng Zone”.Penulis: JidEditor: OF
02 Jul 2026, 09:41 WIT
Momen Hari Bhayangkara ke-80 Jadi Panggung Budaya Lokal dan Pembinaan Generasi Muda
Papuanewsonline.com, Ambon – Puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar Polda Maluku di Lapangan Letkol Chr. Tahapary, Tantui, Ambon, Rabu (1/7/2026), berlangsung semarak dan penuh nuansa budaya. Ribuan masyarakat yang hadir disuguhkan berbagai penampilan menarik, mulai dari tarian adat khas Maluku hingga atraksi Polisi Cilik yang memukau dan mendapat apresiasi dari para tamu undangan.Kegiatan yang dihadiri Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., bersama Pangdam XV/Pattimura, Gubernur Maluku, unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat tersebut menjadi wujud kedekatan Polri dengan masyarakat dalam momentum Hari Bhayangkara ke-80.Salah satu penampilan yang menjadi pusat perhatian adalah tarian adat "Maku-Maku", tarian tradisional khas Maluku yang dibawakan secara kolaboratif oleh Remaja Bhayangkara Club Polda Maluku bersama Sanggar Kalesang Maluku.Dengan balutan busana adat Maluku yang berwarna-warni dan iringan musik tradisional yang khas, para penari menampilkan gerakan yang enerjik, harmonis, dan sarat makna persaudaraan dan persatuan. Penampilan tersebut mendapat sambutan meriah dari masyarakat dan tamu undangan yang memadati area kegiatan.Tarian Maku-Maku yang dikenal sebagai simbol kebersamaan dan persatuan masyarakat Maluku dinilai selaras dengan semangat Hari Bhayangkara ke-80 yang mengusung penguatan sinergitas antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta persatuan bangsa.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto mengatakan bahwa kehadiran unsur budaya lokal dalam peringatan Hari Bhayangkara merupakan bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal yang selama ini menjadi kekuatan utama masyarakat Maluku."Hari Bhayangkara bukan hanya menjadi perayaan institusi Polri, tetapi juga menjadi momentum kebersamaan seluruh elemen bangsa. Karena itu kami menghadirkan budaya lokal sebagai simbol bahwa Polri tumbuh dan berkembang bersama masyarakat serta menghormati nilai-nilai budaya yang menjadi identitas daerah," ujar Kapolda.Selain tarian adat, perhatian pengunjung juga tertuju pada penampilan Polisi Cilik (Pocil) SD Negeri 7 Namlea, Kabupaten Buru, yang merupakan binaan Polres Pulau Buru.Puluhan anggota Polisi Cilik tampil penuh percaya diri dengan memperagakan berbagai formasi baris-berbaris yang dikombinasikan dengan gerakan tarian kreatif, disiplin, dan atraktif. Kekompakan serta ketepatan gerakan yang ditunjukkan para Pocil berhasil memukau para tamu undangan dan mengundang tepuk tangan meriah dari masyarakat.Kapolda Maluku menilai penampilan Polisi Cilik tersebut merupakan gambaran keberhasilan pembinaan karakter generasi muda yang dilakukan sejak usia dini melalui kemitraan antara Polri dan dunia pendidikan."Anak-anak adalah aset bangsa yang harus dipersiapkan sejak dini. Melalui program Polisi Cilik, kami ingin menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, kepemimpinan, serta kecintaan terhadap bangsa dan negara. Apa yang ditampilkan hari ini menunjukkan bahwa generasi muda Maluku memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin masa depan," kata Kapolda.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku menjelaskan bahwa pelibatan Remaja Bhayangkara Club, Sanggar Kalesang Maluku, dan Polisi Cilik binaan Polres Pulau Buru merupakan bagian dari upaya Polri mendekatkan diri kepada masyarakat melalui pendekatan budaya dan pembinaan generasi muda."Puncak Hari Bhayangkara ke-80 kami kemas sebagai perayaan rakyat yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Kehadiran tarian adat Maku-Maku dan Polisi Cilik menjadi simbol bahwa Polri tidak hanya hadir dalam tugas menjaga keamanan, tetapi juga aktif mendukung pelestarian budaya dan pembangunan karakter generasi muda," ungkap Kabid Humas.Semarak tarian adat Maku-Maku dan penampilan Polisi Cilik SD Negeri 7 Namlea menjadi salah satu atraksi yang paling menyita perhatian dalam rangkaian puncak Hari Bhayangkara ke-80 di Ambon. Keduanya menghadirkan pesan kuat tentang pentingnya menjaga budaya, memperkuat persaudaraan, serta membangun generasi muda yang disiplin dan berkarakter sebagai fondasi menuju Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera. PNO-12
01 Jul 2026, 21:17 WIT
Rekomendasi Destinasi Wisata di Timika, Cocok untuk Liburan Panjang
Papuanewsonline.com, Mimika –
Menjelang masa liburan panjang, warga Timika dan sekitarnya kini memiliki
beragam pilihan tempat rekreasi yang keindahannya tak kalah menarik
dibandingkan daerah lain. Sebagai ibu kota Kabupaten Mimika, Timika memang
dikenal sebagai kawasan industri dan jasa dengan kehadiran PT Freeport
Indonesia, namun di balik itu tersimpan sejumlah daya tarik wisata alam,
sejarah, budaya, hingga edukasi yang sayang untuk dilewatkan. Bagi pencinta sejarah, Pantai
Keakwa menjadi destinasi wajib. Situs ini menyimpan jejak Perang Dunia II
dengan peninggalan seperti tank, pesawat tempur, meriam, dan mortar bekas
tentara Amerika dan Jepang yang masih terawat baik. Selain nilai sejarahnya,
pantai ini juga dikenal memiliki hasil laut yang melimpah. Sementara itu, Pantai Ipaya yang
merupakan gabungan kawasan Ipiri, Paripi, dan Yaraya menawarkan hamparan pasir
putih luas, serta kesempatan berkeliling laut atau memancing menggunakan perahu
sewaan. Untuk rekreasi keluarga, tersedia
sejumlah tempat seperti Waterboom SP 3 Park, Hokky Swimming Pool, dan Pemandian
Pelangi Kilo 8 yang dilengkapi wahana air, fasilitas istirahat, serta tempat
makan. Pilihan lain adalah Kali Kyura,
yang dapat ditempuh sekitar satu jam perjalanan dari kota, cocok untuk
bersantai di tengah suasana alami. Tak kalah istimewa, Taman
Nasional Lorentz yang diakui UNESCO sebagai warisan dunia menjadi taman
nasional terbesar di Asia Tenggara dengan kekayaan flora, fauna, dan budaya
yang masih alami. Bagi yang ingin menikmati
pemandangan, Pantai Kampus Biru menawarkan air laut berwarna kebiruan dan ombak
tenang, sangat pas untuk menyaksikan matahari terbenam. Sementara itu, kawasan
Tambang Grasberg dan Kuala Kencana juga menjadi daya tarik tersendiri. Perlu diketahui, kedua lokasi ini
dikelola secara ketat oleh PT Freeport Indonesia, sehingga kunjungan hanya
dapat dilakukan dengan izin resmi dan pemeriksaan keamanan yang berlaku. Dengan beragam pilihan ini,
liburan panjang di Timika tidak perlu pergi jauh. Setiap tempat memiliki
keunikan tersendiri, mulai dari pesona alam, nilai sejarah, hingga pemandangan
yang menenangkan. Pastikan untuk mematuhi aturan
dan persyaratan kunjungan di setiap lokasi agar perjalanan tetap aman, nyaman,
dan menyenangkan bagi seluruh keluarga. Penulis: Jid
Editor: GF
28 Jun 2026, 16:27 WIT
Kepala Suku Dani Tingginambut Sosialisasikan PSN & Salurkan Sembako
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Kepala Suku Dani Distrik
Tingginambut, Derinus Tabuni, menggelar sosialisasi penguatan Proyek Strategis
Nasional (PSN) yang dirangkai bakti sosial pembagian paket sembako kepada
warga. Kegiatan berlangsung di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya,
Jumat (25/6/2026).Kegiatan dihadiri tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda,
aparatur distrik, serta ratusan warga dari berbagai kampung di Distrik
Tingginambut. Derinus Tabuni bertindak sebagai pemateri sekaligus menyerahkan
bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.Pesan Utama: PSN Dorong Pemerataan & Kesejahteraan
Papua Dalam sambutannya, Derinus Tabuni menyampaikan PSN adalah
instrumen pemerintah untuk pemerataan pembangunan. "Proyek Strategis
Nasional mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta membuka akses
ekonomi dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Papua,"
ujarnya.Ia menekankan keberhasilan PSN tidak hanya di tangan
pemerintah. "Keberhasilan pelaksanaan PSN tidak hanya bergantung pada
pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif seluruh
elemen masyarakat," kata Derinus.Ajak Warga Paham Manfaat & Jaga Keamanan Menurut Derinus, pemahaman manfaat pembangunan penting agar
warga berperan aktif. "Diperlukan pemahaman yang baik mengenai manfaat
pembangunan agar masyarakat dapat berperan dalam menjaga stabilitas keamanan
dan mendukung berbagai program pembangunan di Papua Tengah," tegasnya.Sebagai bentuk kepedulian sosial, kegiatan dirangkai
pembagian paket sembako. "Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan
beban masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara tokoh adat dan masyarakat
di Distrik Tingginambut," katanya.Respon Warga: Sambut Baik & Harap Dampak Nyata Masyarakat yang hadir menyambut baik kegiatan tersebut.
Warga berharap program pembangunan pemerintah berdampak nyata pada
infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat di Kabupaten
Puncak Jaya.Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh kekeluargaan.
Tidak ada insiden selama acara berlangsung. Aparat distrik turut hadir memantau
jalannya kegiatan.Momentum Sinergi: Pemerintah-Tokoh Adat-Masyarakat Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi. "Ini
momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat
dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Papua
Tengah," tutup Derinus Tabuni. Penulis: Hendrik
Editor: GF
25 Jun 2026, 19:16 WIT
Jamaah Haji Kloter Pertama Asal Mimika Tiba dengan Selamat
Papuanewsonline.com, Mimika – Sebanyak 11 orang jamaah haji
asal Kabupaten Mimika yang tergabung dalam Kloter 29 UPG-TIM tiba di Bandara
Mozes Kilangin Timika, Rabu (24/6/2026) pagi. Rombongan ini merupakan kelompok
pertama yang kembali setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci,
terbang dari Makassar menggunakan pesawat Sriwijaya Air dan mendarat tepat
pukul 07.05 WIT.Sebelumnya, proses penyambutan tahap awal telah digelar di
Aula Arafah Asrama Haji Sudiang Makassar pada Selasa (23/6), menyambut total
392 jamaah dalam kloter yang sama. Setibanya di Timika, kedatangan mereka disambut secara resmi
oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Mimika, dihadiri juga oleh
keluarga, kerabat, serta tokoh agama seperti Habib Helmi Khalid Al Kaff dan
Ustadz H. Abdul Karim.Mewakili panitia, dr. M. Bustaman menyampaikan bahwa proses
penyambutan berjalan lancar dan tertib sesuai arahan Kantor Kementerian Agama
Bidang Haji dan Umrah Mimika. Ia menjelaskan adanya kebijakan baru tahun ini, di mana
peran panitia lebih difokuskan pada penerimaan di daerah asal, sementara jumlah
petugas yang diberangkatkan ke tempat pemberangkatan dibatasi mengingat sistem
transit yang diterapkan.Panitia juga mengapresiasi kesadaran keluarga penjemput yang
tetap menjaga ketertiban dan mengikuti petunjuk di lingkungan bandara. Kepulangan rombongan ini menandai dimulainya tahap
pemulangan seluruh jamaah haji asal Mimika tahun 2026. Penulis: Jid
Editor: GF
24 Jun 2026, 18:17 WIT
