Papuanewsonline.com
Berita Terbaru
Lihat semua
Temuan BPK Rp8 Miliar Media Mimika Center: Publik Desak Pemkab Mimika Buka Data & Tindak Lanjut
Papuanewsonline.com, Timika – Pengelolaan anggaran Rp8
miliar dari APBD Kabupaten Mimika Tahun 2025 untuk Media Mimika Center kini
menjadi perhatian publik. Sorotan muncul setelah Badan Pemeriksa Keuangan/BPK
menemukan ketidaksesuaian dan merekomendasikan pengembalian dana sesuai laporan
hasil audit. Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, BPK meminta
pengembalian dana sesuai temuan audit atas anggaran Media Mimika Center. Temuan
ini memicu pertanyaan publik terkait tata kelola keuangan yang seharusnya
mendukung operasional dan program lembaga penyiaran milik daerah tersebut.Tujuan Anggaran Dipertanyakan Anggaran Rp8 miliar dialokasikan untuk mendukung kegiatan
dan operasional Media Mimika Center. Namun setelah adanya temuan BPK, publik
mempertanyakan efektivitas, mekanisme, serta pertanggungjawaban penggunaan dana
tersebut agar sesuai peruntukannya.Desakan Transparansi ke Diskominfo Sejumlah pihak mendesak Dinas Komunikasi dan
Informatika/Diskominfo Mimika membuka informasi secara terbuka. Desakan
meliputi rincian mekanisme penggunaan anggaran, dokumen pertanggungjawaban,
serta pihak yang bertanggung jawab atas kewajiban pengembalian dana sesuai
rekomendasi BPK.Muncul Dugaan Ketidaksesuaian Beredar informasi adanya dugaan ketidaksesuaian dalam
pengelolaan dana Media Mimika Center. Redaksi menegaskan, informasi tersebut
masih berupa dugaan yang memerlukan pembuktian, verifikasi data, dan
klarifikasi resmi dari pihak terkait sebelum dapat disimpulkan.Tanggapan Sumber: APH Wajib Tindak Lanjut "Jika terbukti ada kerugian daerah atau penyimpangan,
aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku,"
ujar salah satu sumber yang mengetahui proses audit BPK. Pernyataan itu
disampaikan kepada redaksi dengan catatan kebenaran materiil masih menunggu
konfirmasi.Kewenangan dan Rekomendasi BPK BPK memiliki kewenangan memberikan rekomendasi atas hasil
pemeriksaan. Rekomendasi dapat berupa perbaikan sistem, sanksi administratif,
hingga kewajiban mengembalikan dana jika ditemukan kelebihan pembayaran,
penggunaan tidak sesuai, atau ketidaksesuaian lainnya dalam pengelolaan
keuangan daerah.Publik Menunggu Langkah Pemkab Mimika Masyarakat kini menunggu langkah konkret Pemerintah
Kabupaten Mimika, khususnya Kepala Dinas Kominfo dan bendahara terkait, dalam
menindaklanjuti rekomendasi BPK. Kejelasan sikap Pemkab dinilai penting untuk
menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola APBD.Belum Ada Klarifikasi Resmi Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi
maupun klarifikasi dari Kepala Dinas Kominfo Mimika, bendahara, dan pihak
terkait lainnya. Redaksi Papuanewsonline.com masih berupaya mengonfirmasi
kepada BPK Perwakilan Papua Tengah dan Pemkab Mimika untuk memperoleh
keterangan. Penulis: Hendrik
Editor: GF
23 Jun 2026, 20:45 WIT
Law Firm Golda Minta Propam Polres Mimika Beri Update Perkembangan Aduan Oknum Penyidik
Papuanewsonline.com, Timika – Law Firm Golda meminta Propam
Polres Mimika segera memberikan pemberitahuan perkembangan aduan kepada
pengadu/pelapor terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh oknum penyidik Satuan
Narkoba dan Unit PPA Polres Mimika. Permintaan itu disampaikan Hendra Jamlaay,
S.H. melalui rilis tertulis yang diterima redaksi, Selasa (23/6/2026), dan
ditujukan kepada Kapolres Mimika melalui Kasi Propam Polres Mimika.Dugaan Pelanggaran yang Disampaikan Dalam rilis tersebut, Hendra Jamlaay menyebut dugaan
pelanggaran tidak hanya sebatas masalah prosedur. Menurutnya, pelanggaran
terhadap Hukum Acara Pidana berpotensi merampas hak asasi manusia.Ia juga menyoroti keterlibatan oknum advokat/pengacara dari
salah satu Lembaga Bantuan Hukum di Timika yang menurutnya mendukung tindakan
tersebut. "Bagaimana nasib setiap warga yang dijadikan tersangka dan
diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum yang juga melanggar hukum, lalu hanya
dianggap faktor administrasi?" ujarnya dalam rilis.Soal Peran Advokat
Hendra Jamlaay menegaskan, peran advokat untuk mendampingi
tersangka/terdakwa telah diatur tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana/KUHAP. Fungsi tersebut, menurutnya, merupakan kontrol terhadap tindakan
sewenang-wenang aparat penegak hukum, bukan sekadar pelengkap administrasi
perkara. Ia menyayangkan adanya praktik advokat hanya ditunjuk di
atas kertas tanpa benar-benar mendampingi tersangka selama proses pemeriksaan.Tuntutan ke Polres Mimika
Law Firm Golda meminta Kapolres Mimika melalui Kasi Propam
segera memeriksa oknum-oknum penyidik yang telah diadukan sejak tanggal 25 Mei
2026. Selanjutnya, ia berharap proses pengangkatan dan penempatan
penyidik di Polres Mimika ke depan dapat lebih memperhatikan kualitas, baik
dari pemahaman terhadap undang-undang maupun hakikat keadilan menurut hukum.Belum Ada Pernyataan Resmi Hingga berita ini rilis, redaksi papuanewsonline.com belum
menerima pernyataan resmi dari Propam Polres Mimika, Kapolres Mimika, maupun
pihak Lembaga Bantuan Hukum yang disebut dalam rilis. Redaksi masih berupaya
mengonfirmasi kepada pihak terkait untuk memperoleh keterangan. Penulis: Hendrik
Editor: GF
23 Jun 2026, 20:37 WIT
Serangan Drone di Intan Jaya Diklaim Hancurkan Permukiman Warga, Seorang Pemuda Terluka
Papuanewsonline.com, Intan Jaya – Manajemen Markas Pusat
Komite Nasional TPNPB mengeluarkan siaran pers yang menyebutkan telah menerima
laporan dari Petugas Informasi dan Statistik (PIS) TPNPB di wilayah Sugapa
terkait dugaan serangan drone yang dilakukan aparat militer Indonesia di Kabupaten
Intan Jaya, Papua Tengah.Dalam laporan tersebut, TPNPB mengklaim serangan terjadi
pada Senin (22/6/2026) di Kampung Balamai, Distrik Agisiga. Serangan itu
disebut mengakibatkan kerusakan pada permukiman warga sipil serta menimbulkan
korban luka.Menurut laporan yang diterima TPNPB, seorang pemuda bernama
Makelon Majau mengalami luka-luka akibat ledakan bom yang terjadi di halaman
rumah seorang warga. Selain itu, seekor anjing dilaporkan mati akibat dampak
ledakan tersebut.TPNPB juga menyatakan bahwa operasi udara menggunakan drone
dan helikopter militer berlangsung sejak pagi hingga sore hari di sejumlah
wilayah, yakni Distrik Hitadipa, Agisiga, dan Sugapa. Mereka mengklaim adanya
korban jiwa dari kalangan warga sipil di Distrik Hitadipa, meskipun jumlah dan
identitas korban belum dapat dipastikan.Kesulitan memperoleh informasi secara menyeluruh, menurut
laporan tersebut, disebabkan oleh terputusnya jaringan telepon dan internet di
sejumlah wilayah di luar pusat Kota Sugapa. Kondisi itu disebut menghambat
proses pendataan terkait korban, kerusakan rumah warga, maupun dampak terhadap
ternak dan harta benda masyarakat.Dalam siaran persnya, TPNPB turut menyampaikan dugaan bahwa
operasi militer yang berlangsung di Intan Jaya berkaitan dengan kepentingan
eksploitasi sumber daya alam di kawasan Blok Wabu. Mereka menilai operasi
tersebut menyebabkan warga meninggalkan kampung-kampung mereka karena rasa
takut terhadap serangan udara.TPNPB mengklaim bahwa setelah warga mengungsi, aparat
keamanan mendirikan pos-pos militer di sejumlah wilayah yang ditinggalkan
masyarakat. Klaim tersebut disampaikan sebagai bagian dari laporan yang
diterima organisasi tersebut dari lapangan.Selain itu, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB menyebut
bahwa selama Mei hingga Juni 2026 telah terjadi sejumlah operasi udara yang
melibatkan penggunaan drone dan helikopter militer di wilayah Intan Jaya.
Mereka mengklaim serangan-serangan tersebut telah menyebabkan korban jiwa dan
luka-luka dari kalangan warga sipil serta memicu peningkatan jumlah pengungsi.Dalam pernyataannya, TPNPB juga menuduh penggunaan senjata
berat dalam operasi militer di wilayah tersebut telah berdampak pada fasilitas
sipil, termasuk permukiman warga dan rumah ibadah. Mereka menyebut jumlah
korban sipil yang terdampak dalam dua bulan terakhir mencapai lebih dari tujuh
orang, baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka berat.Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan
resmi dari pihak TNI maupun aparat keamanan terkait klaim yang disampaikan
TPNPB mengenai dugaan serangan drone, jumlah korban, maupun kerusakan yang
disebut terjadi di sejumlah distrik di Kabupaten Intan Jaya. Redaksi masih
berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak terkait guna mendapatkan informasi
yang berimbang. (GF)
23 Jun 2026, 20:30 WIT
Polda Papua Tengah Gelar Bakti Kesehatan Gratis Sambut Hari Bhayangkara ke-80
Papuanewsonline.com, Timika – Dalam rangka memperingati Hari
Bhayangkara ke-80, Polda Papua Tengah menggelar kegiatan Puncak Bakti Kesehatan
di Rumah Sakit Bhayangkara Mile 32, Mimika, pada Selasa (23/6/2026). Kegiatan
ini menjadi wujud nyata kehadiran Polri untuk memberikan pelayanan kesehatan
yang mudah dijangkau dan bermanfaat langsung bagi warga.Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Jeremia Rontini,
menegaskan momen ini bukan hanya peringatan institusi, melainkan sarana
mempererat hubungan dengan masyarakat.“Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir
melalui layanan kemanusiaan. Fasilitas ini kini terbuka untuk umum guna
mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan warga,” ujarnya.Berbagai layanan diberikan secara cuma-cuma, mulai dari
pemeriksaan umum, pengukuran tekanan darah, pelayanan ibu dan anak, pemberian
obat, hingga penyuluhan kesehatan. Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran
masyarakat untuk memeriksakan kondisi kesehatan secara dini agar penyakit dapat
ditangani lebih awal.Menyadari tantangan wilayah yang luas dan akses yang
terbatas, Polda berencana memperluas layanan ke distrik-distrik terpencil. “Kedepan kami akan mengerahkan pelayanan kesehatan keliling
agar warga di daerah pelosok tetap mendapatkan akses layanan yang layak tanpa
harus bepergian jauh,” jelasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
23 Jun 2026, 20:06 WIT
PPDB Mimika: Pengawasan Khusus di SMA Negeri 1, Semua Sekolah Setara
Papuanewsonline.com, Timika – Dinas Pendidikan Kabupaten
Mimika menerapkan pengawasan khusus pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB) di SMA Negeri 1. Langkah ini diambil untuk mencegah adanya intervensi
atau titipan dari pihak luar, sekaligus menegaskan bahwa seluruh sekolah negeri
memiliki kualitas yang setara.Kepala Bidang SMA/SMK Dinas Pendidikan Mimika, Nius Wenda,
menjelaskan pengawasan ini bukan berarti sekolah lain lebih rendah mutunya. “Selama ini banyak yang menganggap SMA Negeri 1 lebih
istimewa, padahal semua sekolah sudah bagus dan gurunya berkualitas. Hanya di
sekolah ini pengawasan diperketat karena sering ada campur tangan pihak luar,”
ujarnya.Mekanisme PPDB tahun ini tetap mengacu pada aturan resmi,
meliputi jalur zonasi, afirmasi, dan prestasi. Pemetaan wilayah telah disusun
agar penempatan siswa berjalan adil. Orang tua diminta tidak ragu mendaftarkan anaknya ke sekolah
terdekat, dan segera melaporkan jika ada kekurangan fasilitas atau tenaga
pendidik.Nius juga menyarankan bagi warga yang memiliki kemampuan
ekonomi untuk mempertimbangkan sekolah swasta yang juga tersedia dan
berkualitas. “Jangan hanya berebut satu sekolah saja. Jika ingin
pendidikan tambahan, orang tua juga dapat memanfaatkan sekolah swasta yang
layak,” tambahnya. Penulis: Jid
Editor: GF
23 Jun 2026, 19:57 WIT
Perkuat Pengawasan, Komisi I DPRK Mimika Ajak Masyarakat Aktif Laporkan Penyimpangan
Papuanewsonline.com, Timika – Ketua Komisi I DPRK Mimika,
Alfian Akbar Balyanan, menyampaikan apresiasi atas peran aktif masyarakat dalam
mengawasi jalannya pembangunan daerah. Menurutnya, laporan yang disampaikan
warga mengenai ketidaksesuaian program dengan hasil Musrenbang maupun rencana
resmi pemerintah menjadi kendali publik yang sangat berharga demi mewujudkan
tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab.“Partisipasi warga adalah bagian penting agar setiap
kegiatan berjalan sesuai tujuan. Laporan ini menjadi peringatan dini sekaligus
bukti bahwa pembangunan benar-benar diawasi bersama,” ujarnya (23/6/2026). Ia menekankan bahwa pengawasan tidak hanya menjadi tugas
lembaga, tetapi juga hak dan kewajiban seluruh elemen masyarakat.Alfian mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk
memperketat pengawasan internal melalui standar operasional yang jelas. Langkah ini dimaksudkan agar penyimpangan dapat dicegah
sejak awal, sebelum berkembang menjadi temuan resmi Inspektorat, BPK, atau
BPKP. “Jangan biarkan masalah baru terdeteksi setelah menjadi
kasus. Pengawasan dini dapat mencegah kerugian dan menjaga kepercayaan publik,”
tegasnya.Apabila laporan sudah masuk ke ranah hukum, ia meminta
aparat penegak hukum bekerja secara menyeluruh dan objektif. “Jika terbukti ada
pelanggaran, proses hukum harus dilanjutkan. Namun jika tidak ditemukan bukti,
kasus harus segera dihentikan agar pejabat tidak terus terbebani tuduhan yang
tidak jelas,” jelasnya. Ia juga meminta BPK melakukan pemeriksaan berbasis fakta
lapangan, bukan hanya berdasarkan dokumen semata. Penulis: Jid
Editor: GF
23 Jun 2026, 19:53 WIT
Pilihan Redaksi
Temuan BPK Rp8 Miliar Media Mimika Center: Publik Desak Pemkab Mimika Buka Data & Tindak Lanjut
Papuanewsonline.com, Timika – Pengelolaan anggaran Rp8
miliar dari APBD Kabupaten Mimika Tahun 2025 untuk Media Mimika Center kini
menjadi perhatian publik. Sorotan muncul setelah Badan Pemeriksa Keuangan/BPK
menemukan ketidaksesuaian dan merekomendasikan pengembalian dana sesuai laporan
hasil audit. Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, BPK meminta
pengembalian dana sesuai temuan audit atas anggaran Media Mimika Center. Temuan
ini memicu pertanyaan publik terkait tata kelola keuangan yang seharusnya
mendukung operasional dan program lembaga penyiaran milik daerah tersebut.Tujuan Anggaran Dipertanyakan Anggaran Rp8 miliar dialokasikan untuk mendukung kegiatan
dan operasional Media Mimika Center. Namun setelah adanya temuan BPK, publik
mempertanyakan efektivitas, mekanisme, serta pertanggungjawaban penggunaan dana
tersebut agar sesuai peruntukannya.Desakan Transparansi ke Diskominfo Sejumlah pihak mendesak Dinas Komunikasi dan
Informatika/Diskominfo Mimika membuka informasi secara terbuka. Desakan
meliputi rincian mekanisme penggunaan anggaran, dokumen pertanggungjawaban,
serta pihak yang bertanggung jawab atas kewajiban pengembalian dana sesuai
rekomendasi BPK.Muncul Dugaan Ketidaksesuaian Beredar informasi adanya dugaan ketidaksesuaian dalam
pengelolaan dana Media Mimika Center. Redaksi menegaskan, informasi tersebut
masih berupa dugaan yang memerlukan pembuktian, verifikasi data, dan
klarifikasi resmi dari pihak terkait sebelum dapat disimpulkan.Tanggapan Sumber: APH Wajib Tindak Lanjut "Jika terbukti ada kerugian daerah atau penyimpangan,
aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku,"
ujar salah satu sumber yang mengetahui proses audit BPK. Pernyataan itu
disampaikan kepada redaksi dengan catatan kebenaran materiil masih menunggu
konfirmasi.Kewenangan dan Rekomendasi BPK BPK memiliki kewenangan memberikan rekomendasi atas hasil
pemeriksaan. Rekomendasi dapat berupa perbaikan sistem, sanksi administratif,
hingga kewajiban mengembalikan dana jika ditemukan kelebihan pembayaran,
penggunaan tidak sesuai, atau ketidaksesuaian lainnya dalam pengelolaan
keuangan daerah.Publik Menunggu Langkah Pemkab Mimika Masyarakat kini menunggu langkah konkret Pemerintah
Kabupaten Mimika, khususnya Kepala Dinas Kominfo dan bendahara terkait, dalam
menindaklanjuti rekomendasi BPK. Kejelasan sikap Pemkab dinilai penting untuk
menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola APBD.Belum Ada Klarifikasi Resmi Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi
maupun klarifikasi dari Kepala Dinas Kominfo Mimika, bendahara, dan pihak
terkait lainnya. Redaksi Papuanewsonline.com masih berupaya mengonfirmasi
kepada BPK Perwakilan Papua Tengah dan Pemkab Mimika untuk memperoleh
keterangan. Penulis: Hendrik
Editor: GF
23 Jun 2026, 20:45 WIT
Law Firm Golda Minta Propam Polres Mimika Beri Update Perkembangan Aduan Oknum Penyidik
Papuanewsonline.com, Timika – Law Firm Golda meminta Propam
Polres Mimika segera memberikan pemberitahuan perkembangan aduan kepada
pengadu/pelapor terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh oknum penyidik Satuan
Narkoba dan Unit PPA Polres Mimika. Permintaan itu disampaikan Hendra Jamlaay,
S.H. melalui rilis tertulis yang diterima redaksi, Selasa (23/6/2026), dan
ditujukan kepada Kapolres Mimika melalui Kasi Propam Polres Mimika.Dugaan Pelanggaran yang Disampaikan Dalam rilis tersebut, Hendra Jamlaay menyebut dugaan
pelanggaran tidak hanya sebatas masalah prosedur. Menurutnya, pelanggaran
terhadap Hukum Acara Pidana berpotensi merampas hak asasi manusia.Ia juga menyoroti keterlibatan oknum advokat/pengacara dari
salah satu Lembaga Bantuan Hukum di Timika yang menurutnya mendukung tindakan
tersebut. "Bagaimana nasib setiap warga yang dijadikan tersangka dan
diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum yang juga melanggar hukum, lalu hanya
dianggap faktor administrasi?" ujarnya dalam rilis.Soal Peran Advokat
Hendra Jamlaay menegaskan, peran advokat untuk mendampingi
tersangka/terdakwa telah diatur tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana/KUHAP. Fungsi tersebut, menurutnya, merupakan kontrol terhadap tindakan
sewenang-wenang aparat penegak hukum, bukan sekadar pelengkap administrasi
perkara. Ia menyayangkan adanya praktik advokat hanya ditunjuk di
atas kertas tanpa benar-benar mendampingi tersangka selama proses pemeriksaan.Tuntutan ke Polres Mimika
Law Firm Golda meminta Kapolres Mimika melalui Kasi Propam
segera memeriksa oknum-oknum penyidik yang telah diadukan sejak tanggal 25 Mei
2026. Selanjutnya, ia berharap proses pengangkatan dan penempatan
penyidik di Polres Mimika ke depan dapat lebih memperhatikan kualitas, baik
dari pemahaman terhadap undang-undang maupun hakikat keadilan menurut hukum.Belum Ada Pernyataan Resmi Hingga berita ini rilis, redaksi papuanewsonline.com belum
menerima pernyataan resmi dari Propam Polres Mimika, Kapolres Mimika, maupun
pihak Lembaga Bantuan Hukum yang disebut dalam rilis. Redaksi masih berupaya
mengonfirmasi kepada pihak terkait untuk memperoleh keterangan. Penulis: Hendrik
Editor: GF
23 Jun 2026, 20:37 WIT
Serangan Drone di Intan Jaya Diklaim Hancurkan Permukiman Warga, Seorang Pemuda Terluka
Papuanewsonline.com, Intan Jaya – Manajemen Markas Pusat
Komite Nasional TPNPB mengeluarkan siaran pers yang menyebutkan telah menerima
laporan dari Petugas Informasi dan Statistik (PIS) TPNPB di wilayah Sugapa
terkait dugaan serangan drone yang dilakukan aparat militer Indonesia di Kabupaten
Intan Jaya, Papua Tengah.Dalam laporan tersebut, TPNPB mengklaim serangan terjadi
pada Senin (22/6/2026) di Kampung Balamai, Distrik Agisiga. Serangan itu
disebut mengakibatkan kerusakan pada permukiman warga sipil serta menimbulkan
korban luka.Menurut laporan yang diterima TPNPB, seorang pemuda bernama
Makelon Majau mengalami luka-luka akibat ledakan bom yang terjadi di halaman
rumah seorang warga. Selain itu, seekor anjing dilaporkan mati akibat dampak
ledakan tersebut.TPNPB juga menyatakan bahwa operasi udara menggunakan drone
dan helikopter militer berlangsung sejak pagi hingga sore hari di sejumlah
wilayah, yakni Distrik Hitadipa, Agisiga, dan Sugapa. Mereka mengklaim adanya
korban jiwa dari kalangan warga sipil di Distrik Hitadipa, meskipun jumlah dan
identitas korban belum dapat dipastikan.Kesulitan memperoleh informasi secara menyeluruh, menurut
laporan tersebut, disebabkan oleh terputusnya jaringan telepon dan internet di
sejumlah wilayah di luar pusat Kota Sugapa. Kondisi itu disebut menghambat
proses pendataan terkait korban, kerusakan rumah warga, maupun dampak terhadap
ternak dan harta benda masyarakat.Dalam siaran persnya, TPNPB turut menyampaikan dugaan bahwa
operasi militer yang berlangsung di Intan Jaya berkaitan dengan kepentingan
eksploitasi sumber daya alam di kawasan Blok Wabu. Mereka menilai operasi
tersebut menyebabkan warga meninggalkan kampung-kampung mereka karena rasa
takut terhadap serangan udara.TPNPB mengklaim bahwa setelah warga mengungsi, aparat
keamanan mendirikan pos-pos militer di sejumlah wilayah yang ditinggalkan
masyarakat. Klaim tersebut disampaikan sebagai bagian dari laporan yang
diterima organisasi tersebut dari lapangan.Selain itu, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB menyebut
bahwa selama Mei hingga Juni 2026 telah terjadi sejumlah operasi udara yang
melibatkan penggunaan drone dan helikopter militer di wilayah Intan Jaya.
Mereka mengklaim serangan-serangan tersebut telah menyebabkan korban jiwa dan
luka-luka dari kalangan warga sipil serta memicu peningkatan jumlah pengungsi.Dalam pernyataannya, TPNPB juga menuduh penggunaan senjata
berat dalam operasi militer di wilayah tersebut telah berdampak pada fasilitas
sipil, termasuk permukiman warga dan rumah ibadah. Mereka menyebut jumlah
korban sipil yang terdampak dalam dua bulan terakhir mencapai lebih dari tujuh
orang, baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka berat.Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan
resmi dari pihak TNI maupun aparat keamanan terkait klaim yang disampaikan
TPNPB mengenai dugaan serangan drone, jumlah korban, maupun kerusakan yang
disebut terjadi di sejumlah distrik di Kabupaten Intan Jaya. Redaksi masih
berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak terkait guna mendapatkan informasi
yang berimbang. (GF)
23 Jun 2026, 20:30 WIT
Polda Papua Tengah Gelar Bakti Kesehatan Gratis Sambut Hari Bhayangkara ke-80
Papuanewsonline.com, Timika – Dalam rangka memperingati Hari
Bhayangkara ke-80, Polda Papua Tengah menggelar kegiatan Puncak Bakti Kesehatan
di Rumah Sakit Bhayangkara Mile 32, Mimika, pada Selasa (23/6/2026). Kegiatan
ini menjadi wujud nyata kehadiran Polri untuk memberikan pelayanan kesehatan
yang mudah dijangkau dan bermanfaat langsung bagi warga.Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Jeremia Rontini,
menegaskan momen ini bukan hanya peringatan institusi, melainkan sarana
mempererat hubungan dengan masyarakat.“Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir
melalui layanan kemanusiaan. Fasilitas ini kini terbuka untuk umum guna
mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan warga,” ujarnya.Berbagai layanan diberikan secara cuma-cuma, mulai dari
pemeriksaan umum, pengukuran tekanan darah, pelayanan ibu dan anak, pemberian
obat, hingga penyuluhan kesehatan. Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran
masyarakat untuk memeriksakan kondisi kesehatan secara dini agar penyakit dapat
ditangani lebih awal.Menyadari tantangan wilayah yang luas dan akses yang
terbatas, Polda berencana memperluas layanan ke distrik-distrik terpencil. “Kedepan kami akan mengerahkan pelayanan kesehatan keliling
agar warga di daerah pelosok tetap mendapatkan akses layanan yang layak tanpa
harus bepergian jauh,” jelasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
23 Jun 2026, 20:06 WIT
PPDB Mimika: Pengawasan Khusus di SMA Negeri 1, Semua Sekolah Setara
Papuanewsonline.com, Timika – Dinas Pendidikan Kabupaten
Mimika menerapkan pengawasan khusus pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB) di SMA Negeri 1. Langkah ini diambil untuk mencegah adanya intervensi
atau titipan dari pihak luar, sekaligus menegaskan bahwa seluruh sekolah negeri
memiliki kualitas yang setara.Kepala Bidang SMA/SMK Dinas Pendidikan Mimika, Nius Wenda,
menjelaskan pengawasan ini bukan berarti sekolah lain lebih rendah mutunya. “Selama ini banyak yang menganggap SMA Negeri 1 lebih
istimewa, padahal semua sekolah sudah bagus dan gurunya berkualitas. Hanya di
sekolah ini pengawasan diperketat karena sering ada campur tangan pihak luar,”
ujarnya.Mekanisme PPDB tahun ini tetap mengacu pada aturan resmi,
meliputi jalur zonasi, afirmasi, dan prestasi. Pemetaan wilayah telah disusun
agar penempatan siswa berjalan adil. Orang tua diminta tidak ragu mendaftarkan anaknya ke sekolah
terdekat, dan segera melaporkan jika ada kekurangan fasilitas atau tenaga
pendidik.Nius juga menyarankan bagi warga yang memiliki kemampuan
ekonomi untuk mempertimbangkan sekolah swasta yang juga tersedia dan
berkualitas. “Jangan hanya berebut satu sekolah saja. Jika ingin
pendidikan tambahan, orang tua juga dapat memanfaatkan sekolah swasta yang
layak,” tambahnya. Penulis: Jid
Editor: GF
23 Jun 2026, 19:57 WIT
Perkuat Pengawasan, Komisi I DPRK Mimika Ajak Masyarakat Aktif Laporkan Penyimpangan
Papuanewsonline.com, Timika – Ketua Komisi I DPRK Mimika,
Alfian Akbar Balyanan, menyampaikan apresiasi atas peran aktif masyarakat dalam
mengawasi jalannya pembangunan daerah. Menurutnya, laporan yang disampaikan
warga mengenai ketidaksesuaian program dengan hasil Musrenbang maupun rencana
resmi pemerintah menjadi kendali publik yang sangat berharga demi mewujudkan
tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab.“Partisipasi warga adalah bagian penting agar setiap
kegiatan berjalan sesuai tujuan. Laporan ini menjadi peringatan dini sekaligus
bukti bahwa pembangunan benar-benar diawasi bersama,” ujarnya (23/6/2026). Ia menekankan bahwa pengawasan tidak hanya menjadi tugas
lembaga, tetapi juga hak dan kewajiban seluruh elemen masyarakat.Alfian mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk
memperketat pengawasan internal melalui standar operasional yang jelas. Langkah ini dimaksudkan agar penyimpangan dapat dicegah
sejak awal, sebelum berkembang menjadi temuan resmi Inspektorat, BPK, atau
BPKP. “Jangan biarkan masalah baru terdeteksi setelah menjadi
kasus. Pengawasan dini dapat mencegah kerugian dan menjaga kepercayaan publik,”
tegasnya.Apabila laporan sudah masuk ke ranah hukum, ia meminta
aparat penegak hukum bekerja secara menyeluruh dan objektif. “Jika terbukti ada
pelanggaran, proses hukum harus dilanjutkan. Namun jika tidak ditemukan bukti,
kasus harus segera dihentikan agar pejabat tidak terus terbebani tuduhan yang
tidak jelas,” jelasnya. Ia juga meminta BPK melakukan pemeriksaan berbasis fakta
lapangan, bukan hanya berdasarkan dokumen semata. Penulis: Jid
Editor: GF
23 Jun 2026, 19:53 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Tag Berita
Pendidikan & Kesehatan
Lihat semua
Polda Papua Tengah Gelar Bakti Kesehatan Gratis Sambut Hari Bhayangkara ke-80
Papuanewsonline.com, Timika – Dalam rangka memperingati Hari
Bhayangkara ke-80, Polda Papua Tengah menggelar kegiatan Puncak Bakti Kesehatan
di Rumah Sakit Bhayangkara Mile 32, Mimika, pada Selasa (23/6/2026). Kegiatan
ini menjadi wujud nyata kehadiran Polri untuk memberikan pelayanan kesehatan
yang mudah dijangkau dan bermanfaat langsung bagi warga.Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Jeremia Rontini,
menegaskan momen ini bukan hanya peringatan institusi, melainkan sarana
mempererat hubungan dengan masyarakat.“Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir
melalui layanan kemanusiaan. Fasilitas ini kini terbuka untuk umum guna
mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan warga,” ujarnya.Berbagai layanan diberikan secara cuma-cuma, mulai dari
pemeriksaan umum, pengukuran tekanan darah, pelayanan ibu dan anak, pemberian
obat, hingga penyuluhan kesehatan. Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran
masyarakat untuk memeriksakan kondisi kesehatan secara dini agar penyakit dapat
ditangani lebih awal.Menyadari tantangan wilayah yang luas dan akses yang
terbatas, Polda berencana memperluas layanan ke distrik-distrik terpencil. “Kedepan kami akan mengerahkan pelayanan kesehatan keliling
agar warga di daerah pelosok tetap mendapatkan akses layanan yang layak tanpa
harus bepergian jauh,” jelasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
23 Jun 2026, 20:06 WIT
PPDB Mimika: Pengawasan Khusus di SMA Negeri 1, Semua Sekolah Setara
Papuanewsonline.com, Timika – Dinas Pendidikan Kabupaten
Mimika menerapkan pengawasan khusus pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB) di SMA Negeri 1. Langkah ini diambil untuk mencegah adanya intervensi
atau titipan dari pihak luar, sekaligus menegaskan bahwa seluruh sekolah negeri
memiliki kualitas yang setara.Kepala Bidang SMA/SMK Dinas Pendidikan Mimika, Nius Wenda,
menjelaskan pengawasan ini bukan berarti sekolah lain lebih rendah mutunya. “Selama ini banyak yang menganggap SMA Negeri 1 lebih
istimewa, padahal semua sekolah sudah bagus dan gurunya berkualitas. Hanya di
sekolah ini pengawasan diperketat karena sering ada campur tangan pihak luar,”
ujarnya.Mekanisme PPDB tahun ini tetap mengacu pada aturan resmi,
meliputi jalur zonasi, afirmasi, dan prestasi. Pemetaan wilayah telah disusun
agar penempatan siswa berjalan adil. Orang tua diminta tidak ragu mendaftarkan anaknya ke sekolah
terdekat, dan segera melaporkan jika ada kekurangan fasilitas atau tenaga
pendidik.Nius juga menyarankan bagi warga yang memiliki kemampuan
ekonomi untuk mempertimbangkan sekolah swasta yang juga tersedia dan
berkualitas. “Jangan hanya berebut satu sekolah saja. Jika ingin
pendidikan tambahan, orang tua juga dapat memanfaatkan sekolah swasta yang
layak,” tambahnya. Penulis: Jid
Editor: GF
23 Jun 2026, 19:57 WIT
Bidang P2 Dinkes Mimika Gelar Screening Terpadu, Deteksi Dini Berbagai Jenis Penyakit
Papuanewsonline.com, Timika – Dinas kesehatan kabupaten
Mimika terus berupaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada warga, Bidang
Pengendalian dan Pencegahan Penyakit bersama tim BLUD Puskesmas Mapurujaya
melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan terpadu di wilayah Distrik Mimika
Timur. Kegiatan yang berlangsung mulai 11 Juni hingga 22 Juni 2026 ini menyasar
warga di Pelabuhan Pomako, Kampung Kaugapu, Kampung Hiripau, hingga lingkungan
Kompi A.Kepala Bidang P2 Dinkes Mimika, Linus Dumatubun, menjelaskan
bahwa kegiatan ini bertujuan mendeteksi secara dini berbagai penyakit menular
maupun tidak menular, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan
tepat. (22/6/26) Pemeriksaan meliputi HIV, sifilis, TBC, malaria, frambusia,
kusta, hepatitis, serta pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular.Pada hari terakhir pelaksanaan, sebanyak 286 warga diperiksa
untuk kasus malaria, ditemukan 13 kasus tropika, 4 kasus campuran, dan 3 kasus
tersiana. Dari 226 orang yang diperiksa HIV dan sifilis, tercatat tiga kasus
sifilis positif tanpa ditemukan kasus HIV. Selain itu, dua orang menunjukkan gejala TBC dan akan
diperiksa lebih lanjut guna memastikan diagnosis.Pemeriksaan penyakit tidak menular juga dilakukan kepada 61
orang untuk deteksi risiko awal, serta 60 orang lainnya diperiksa kadar asam
urat dan kolesterol. Kegiatan ini menjadi bagian strategi dinas kesehatan untuk
memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pendekatan yang
lebih dekat dengan masyarakat. Penulis: Jid
Editor: GF
23 Jun 2026, 04:28 WIT
Gus Ipul Pastikan Penutupan Munas-Konbes NU Siap, Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadir di Bangkalan
Papuanewsonline.com, Bangkalan – Persiapan penutupan Munas
Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) 2026 terus
dimatangkan. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
sekaligus Ketua Panitia Munas-Konbes NU 2026, KH Saifullah Yusuf atau Gus Ipul,
turun langsung meninjau lokasi acara di STAI Syaichona Moh. Cholil, Bangkalan,
Jawa Timur, Jumat (19/6/2026).Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh
kebutuhan teknis dan nonteknis telah dipersiapkan secara optimal menjelang
puncak kegiatan yang direncanakan akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah fasilitas pendukung, termasuk area utama kegiatan dan sarana pendukung
lainnya, menjadi fokus pengecekan panitia.Dalam peninjauan itu, Gus Ipul berkeliling memeriksa
berbagai titik strategis di lokasi acara. Ia mengecek kesiapan tenda yang telah
dipasang untuk menampung tamu undangan serta memastikan alur kedatangan peserta
dan tamu kehormatan dapat berjalan dengan baik.Selain melakukan pengecekan lapangan, Gus Ipul juga
berdiskusi dengan sejumlah pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan.
Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Kapolres
Bangkalan AKBP Wibowo, S.I.K., M.H., Pengasuh Pesantren Syaichona Moh. Cholil
RKH Muhammad Nasih Aschal, serta perwakilan PCNU se-Madura.Pertemuan tersebut membahas berbagai aspek teknis
penyelenggaraan, mulai dari penataan kawasan, kesiapan fasilitas pendukung,
hingga langkah-langkah pengamanan yang akan diterapkan saat acara berlangsung.
Koordinasi lintas lembaga dinilai penting mengingat penutupan Munas-Konbes NU
menjadi agenda nasional yang diperkirakan dihadiri ribuan peserta.Menurut Gus Ipul, setiap detail persiapan harus diperhatikan
secara serius agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan tertib.“Kita ingin memastikan seluruh titik siap. Mulai dari lokasi
acara, alur kedatangan Presiden, alur para tamu undangan, pengamanan, hingga
pelayanan peserta. Semuanya harus tertata dengan baik,” ujar Gus Ipul.Usai meninjau lokasi, Gus Ipul melanjutkan agenda dengan
memimpin rapat koordinasi di Pendopo Kabupaten Bangkalan. Rapat tersebut
dihadiri Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Wakil Bupati Bangkalan Moch. Fauzan
Dja’far, Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo, Dandim Bangkalan, sejumlah pejabat
terkait, serta jajaran pengurus NU se-Madura.Dalam rapat koordinasi tersebut, panitia bersama pemerintah
daerah dan aparat keamanan membahas secara rinci berbagai skenario pelaksanaan
acara. Fokus utama pembahasan meliputi jalur kedatangan Presiden, pengaturan
tamu VVIP dan VIP, pengelolaan peserta, pengamanan kawasan, kesiapan
infrastruktur, hingga dukungan fasilitas penunjang di sekitar lokasi.Gus Ipul menegaskan bahwa keberhasilan penutupan
Munas-Konbes NU tidak hanya ditentukan oleh kesiapan panitia, tetapi juga oleh
sinergi seluruh pihak yang terlibat. Karena itu, koordinasi yang intensif terus
dilakukan agar setiap potensi kendala dapat diantisipasi sejak dini.“Ini bukan hanya soal teknis acara, tetapi juga soal
penghormatan kepada para kiai, para peserta, para tamu, dan tentu kepada
Presiden yang kita undang hadir dalam penutupan. Karena itu semua harus
disiapkan sebaik-baiknya,” kata Gus Ipul.Di akhir kegiatan, Gus Ipul menyampaikan apresiasi kepada
Pemerintah Kabupaten Bangkalan, aparat keamanan, Pesantren Syaichona Moh.
Cholil, Kementerian Pekerjaan Umum, serta seluruh elemen Nahdlatul Ulama di
Madura yang turut berkontribusi dalam menyukseskan agenda nasional tersebut.
“Bangkalan adalah tempat yang sangat penting bagi NU. Karena
itu kita ingin penutupan Munas-Konbes di sini menjadi momentum yang baik,
tertib, dan membawa keberkahan,” ujar Gus Ipul. (GF)
21 Jun 2026, 18:34 WIT
Papua Tengah Kekurangan 391 Tenaga Kesehatan, Dinkes Mimika Susun Peta Kebutuhan SDM Medis
Papuanewsonline.com, Mimika — Dinas Kesehatan Kabupaten
Mimika melaksanakan kegiatan pendampingan perhitungan rencana pemenuhan tenaga
kesehatan pada 17–18 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam
menyusun perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang tepat dan
berbasis data guna meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan hingga wilayah
terpencil.Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Provinsi Papua Tengah,
Kristianus Tebai, menyampaikan bahwa kondisi geografis Papua Tengah yang
terdiri dari wilayah pesisir, pegunungan, hingga daerah yang sulit dijangkau
menjadi tantangan dalam pemerataan tenaga kesehatan.Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil pemetaan, Papua Tengah
masih mengalami kekurangan sebanyak 391 tenaga kesehatan yang terdiri dari
dokter, bidan, tenaga gizi, tenaga teknis kefarmasian, dokter gigi, tenaga
kesehatan gigi, tenaga promosi kesehatan, tenaga farmasi, tenaga sanitasi
lingkungan, hingga Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM).Khusus di Kabupaten Mimika, kata Kristianus, masih terdapat
kekurangan beberapa jenis tenaga kesehatan seperti tenaga gizi, dokter gigi,
tenaga kesehatan gigi, dan tenaga farmasi. Melalui kegiatan pendampingan
tersebut, diharapkan dapat dilakukan penghitungan serta pemetaan kebutuhan
sembilan jenis tenaga kesehatan yang masih kurang di sejumlah puskesmas sebagai
dasar pengambilan kebijakan pemenuhan tenaga kesehatan.Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga tengah
menjalankan program perekrutan dan pembiayaan pendidikan dokter spesialis
sebagai bagian dari visi dan misi Gubernur Papua Tengah dalam mewujudkan
pemerataan dokter spesialis di 15 rumah sakit yang ada di wilayah tersebut.Dari hasil pendataan di Kabupaten Mimika, terdapat dua
dokter yang menyatakan minat untuk melanjutkan pendidikan dokter spesialis.
Informasi terkait program tersebut telah disampaikan kepada rumah sakit,
puskesmas, serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.Kristianus memberikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan
Kabupaten Mimika karena pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan berbagai
pihak, seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektorat, serta unsur
kesehatan lainnya dalam menyusun perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan.Menurutnya, model perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan
yang dilakukan Mimika dapat menjadi contoh bagi kabupaten lain di Papua Tengah.
Sebab, hingga kini masih terjadi ketimpangan tenaga kesehatan, di mana sejumlah
daerah memiliki jumlah perawat yang cukup banyak, namun masih mengalami
kekurangan tenaga teknis elektromedik, tenaga laboratorium, dan tenaga
kesehatan lainnya.Ia juga menyoroti tantangan penempatan tenaga kesehatan di
wilayah konflik seperti Intan Jaya dan Puncak Jaya yang membutuhkan perhatian
khusus dari sisi keamanan dan ketersediaan fasilitas pendukung.Karena itu, pemerintah mendorong putra-putri asli daerah
untuk menempuh pendidikan di bidang kesehatan dan kembali mengabdi di daerah
asal sehingga pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh Papua Tengah dapat
terwujud.Sementara itu, Bupati Mimika yang diwakili Asisten III
Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, Herry Onawame,
menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang terus
memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan
sektor kesehatan.Menurutnya, keberhasilan pelayanan kesehatan sangat
bergantung pada ketersediaan tenaga kesehatan yang mencukupi, baik dari sisi
jumlah, kompetensi, pemerataan, maupun kualitas pelayanan.Ia menegaskan bahwa Kabupaten Mimika memiliki tantangan
geografis yang kompleks, mulai dari wilayah perkotaan, pesisir, pegunungan
hingga daerah terpencil. Oleh sebab itu, perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan
harus dilakukan secara tepat, terukur, dan berdasarkan data yang akurat.“Hasil perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan nantinya akan
menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, pengadaan, pemerataan distribusi,
hingga pengembangan kompetensi tenaga kesehatan di Kabupaten Mimika,” ujarnya.Herry berharap kegiatan pendampingan tersebut tidak sekadar
menjadi kegiatan administratif, tetapi mampu menghasilkan data kebutuhan tenaga
kesehatan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan
pembangunan kesehatan daerah.Ia juga mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan
secara serius serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah
daerah, rumah sakit, puskesmas, dan seluruh pemangku kepentingan kesehatan.Pemerintah Kabupaten Mimika, lanjutnya, berkomitmen untuk
terus mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan
sumber daya manusia kesehatan yang profesional, merata, dan berkualitas. Penulis: Bim
Editor: GF
17 Jun 2026, 15:43 WIT
Gempa M 6,7 Guncang Sulawesi Tengah, Warga Panik dan BPBD Masih Data Kerusakan
Papuanewsonline.com, Jakarta – Gempa bumi berkekuatan
magnitudo (M) 6,7 mengguncang wilayah Sulawesi Tengah pada Selasa (16/6/2026)
pukul 10.27 WIB atau 11.27 WITA. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di sejumlah wilayah terdampak
langsung bergerak melakukan pemantauan dan pendataan terhadap dampak yang
ditimbulkan.Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika (BMKG), gempa berpusat di darat pada koordinat 1,03 Lintang Selatan
dan 120,24 Bujur Timur dengan kedalaman 10 kilometer. Episenter gempa berada
sekitar 42 kilometer tenggara Kota Palu, 54 kilometer timur laut Kabupaten
Sigi, 70 kilometer barat laut Kabupaten Poso, dan 81 kilometer tenggara
Kabupaten Donggala.Guncangan paling kuat dirasakan di Kota Palu selama sekitar
empat hingga enam detik. Warga yang merasakan getaran langsung berhamburan
keluar rumah untuk menyelamatkan diri. BPBD Kota Palu segera melakukan
pemantauan dan asesmen cepat di sejumlah lokasi.Di Kabupaten Poso, gempa juga dirasakan cukup kuat selama
kurang lebih enam detik. Kepanikan warga sempat terjadi, sementara tim BPBD
masih melakukan pendataan terhadap dampak yang ditimbulkan di lapangan.Sementara itu, di Kabupaten Sigi, getaran dirasakan sekitar
lima detik. Masyarakat memilih keluar dari rumah dan menjauhi bangunan guna
mengantisipasi kemungkinan gempa susulan. BPBD setempat masih melakukan asesmen
terhadap kondisi wilayah terdampak.Di Kabupaten Donggala, gempa dirasakan dengan intensitas
sedang selama sekitar dua detik. Meski berlangsung singkat, warga sempat panik
dan petugas BPBD langsung melakukan monitoring di sejumlah titik.Getaran gempa juga dirasakan di Kabupaten Parigi Moutong.
Banyak warga, baik di dalam maupun di luar rumah, merasakan guncangan yang
membuat jendela dan pintu berderik serta dinding bangunan mengeluarkan suara.Laporan sementara mencatat adanya kerusakan pada sejumlah
bangunan di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong. Namun
hingga siaran pers ini diterbitkan, rincian jumlah dan tingkat kerusakan masih
dalam proses pendataan oleh tim BPBD di masing-masing daerah.Selain kerusakan bangunan, pendataan terhadap kemungkinan
adanya korban jiwa maupun warga yang mengungsi juga masih terus dilakukan oleh
petugas di lapangan.BMKG melaporkan, hingga pukul 12.17 WITA telah terjadi
sebanyak 13 kali gempa susulan atau aftershock dengan magnitudo yang bervariasi
di sekitar lokasi gempa utama. Kondisi ini membuat masyarakat diimbau tetap
waspada terhadap potensi guncangan lanjutan.BPBD Provinsi Sulawesi Tengah bersama Tim Reaksi Cepat (TRC)
dan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kabupaten
Sigi serta Kabupaten Parigi Moutong terus berkoordinasi guna memperoleh
gambaran menyeluruh terkait dampak bencana tersebut.Hingga saat ini, BNPB menyebut belum ada laporan mengenai
kebutuhan mendesak dari wilayah terdampak. Meski demikian, proses pemantauan
dan asesmen masih terus dilakukan secara intensif.BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah
terpancing informasi yang belum terverifikasi, serta mengikuti arahan dari
pemerintah daerah, BPBD, dan BMKG.Warga juga diminta memeriksa kondisi bangunan sebelum
kembali masuk ke dalam rumah dan segera menjauhi bangunan yang mengalami
keretakan atau kerusakan hingga dinyatakan aman oleh petugas berwenang.BNPB memastikan akan terus memantau perkembangan situasi dan
menyampaikan informasi terbaru secara berkala seiring proses pendataan yang
masih berlangsung di wilayah terdampak gempa. (GF)
17 Jun 2026, 13:32 WIT
Seni & Budaya
Lihat semua
Tokoh Agama Hindu Mimika Apresiasi Pendekatan Humanis Satgas Damai Cartenz
Papuanewsonline.com, Timika – Tokoh Agama Hindu Kabupaten
Mimika, Pinandita I Made Kembardana, menyampaikan apresiasi mendalam terhadap
kinerja Satgas Operasi Damai Cartenz. Hal ini disampaikannya di Pura SP 4,
Mimika, pada Minggu (21/6/2026), setelah mengamati langsung maupun melalui
pemberitaan mengenai cara bertugas aparat di lapangan.“Kami menilai pendekatan yang dijalankan sudah sangat baik,
karena mengutamakan dialog, sikap persuasif, dan aspek kemanusiaan. Langkah ini
tepat guna membangun kepercayaan serta menjalin hubungan harmonis dengan
warga,” ujarnya. Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap setiap tindakan
yang dilakukan secara profesional, terukur, dan sesuai peraturan hukum yang
berlaku.Sebagai tokoh agama, ia berharap setiap permasalahan di
Papua dapat diselesaikan melalui jalur damai. “Penyelesaian dengan kekerasan tidak akan memberi solusi
jangka panjang, justru berpotensi memunculkan masalah baru. Oleh sebab itu,
pendekatan kemanusiaan harus terus dipertahankan dan dikembangkan,” tegasnya.Pinandita juga mengajak seluruh warga untuk tetap menjaga
persatuan dan berhati-hati terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya. “Perbedaan latar belakang bukan pemisah, melainkan kekayaan.
Kita semua saudara sebangsa dan setanah air yang harus saling menghormati demi
menjaga kerukunan,” tambahnya. Penulis: Jid
Editor: GF
23 Jun 2026, 03:05 WIT
Johannes Rettob Terima Gelar Kehormatan KRA dari Keraton Surakarta
Papuanewsonline.com, Solo – Prosesi penganugerahan gelar
kehormatan berlangsung khidmat di Sasana Narendra, Keraton Kasunanan Surakarta
Hadiningrat, pada Senin malam (15/6/2026). Dalam acara tersebut, Bupati Mimika
Johannes Rettob resmi dikukuhkan dengan gelar Kanjeng Raden Aryo, sedangkan
istrinya Suzy Susana Herawati Rettob menerima gelar Kanjeng Mas Ayu.Johannes menyampaikan rasa syukur dan kehormatan yang
mendalam. Ia mengapresiasi sikap inklusif pihak keraton yang tidak membatasi
apresiasi hanya bagi tokoh di Pulau Jawa atau pusat pemerintahan, melainkan
juga membuka kesempatan bagi pemimpin dari wilayah Indonesia Timur. “Ini bukti pengakuan yang objektif dan menyatukan seluruh
elemen bangsa,” ujarnya.Menurut Pengageng Sasana Wilapa PB XIV, GKRP Timoer Rumbay
Kusuma Dewayani, penganugerahan ini diberikan kepada tokoh yang memiliki
kepedulian nyata terhadap pelestarian budaya dan mendukung eksistensi keraton. Johannes dinilai sangat layak menerima penghargaan berkat
komitmen dan dukungan aktif yang telah diberikan selama ini.Penghargaan ini sekaligus diharapkan menjadi pintu awal
kerja sama strategis ke depan. Pihak keraton berharap dapat menjalin kolaborasi, baik dalam
program bersama maupun pertukaran nilai budaya antara tradisi Jawa dan kekayaan
warisan budaya yang ada di wilayah Mimika dan Papua. Penulis: Jid
Editor: GF
16 Jun 2026, 14:40 WIT
MTQ Ke-XIII Mimika Resmi Ditutup, Distrik Wania Sabet Juara Umum
Papuanewsonline.com, Timika – Wakil Bupati Mimika, Emanuel
Kemong, secara resmi menutup kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-XIII
tingkat Kabupaten Mimika. Penutupan berlangsung di Masjid Baiturrahman,
Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania, pada Minggu (14/6/2026). Pada ajang
kali ini, tuan rumah Distrik Wania berhasil keluar sebagai juara umum sekaligus
mencatatkan sejarah baru dalam penyelenggaraan MTQ di daerah tersebut.Dalam sambutannya, Emanuel Kemong menyampaikan apresiasi
setinggi-tingginya kepada LPTQ, Kementerian Agama, panitia, dewan hakim,
seluruh peserta, dan pihak pendukung lainnya. Ia menegaskan bahwa MTQ bukan sekadar lomba, melainkan
sarana dakwah, pembinaan generasi Qurani, dan penguat kecintaan umat terhadap
Al-Qur’an. “Bagi yang menang, jadikan prestasi bekal untuk tingkat
lebih tinggi; bagi yang belum, teruslah berlatih dan tetap istiqamah,”
pesannya.Ia juga menilai kegiatan ini membuktikan bahwa keberagaman
yang ada di Mimika justru menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan dan
kerukunan. Pemerintah daerah berkomitmen terus mendukung kegiatan
keagamaan guna membentuk masyarakat yang berilmu, berkarakter, dan berakhlak
mulia. Semangat yang tumbuh diharapkan dapat diwujudkan dalam
kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, lingkungan kerja, maupun
bermasyarakat.Ketua Umum Panitia, Firdaus Amir, menyampaikan hasil
perolehan juara secara lengkap: juara kelima Mimika Timur, keempat Iwaka,
ketiga Kuala Kencana, kedua Mimika Baru, dan juara utama diraih Distrik Wania. Para peserta terbaik akan segera dipersiapkan mengikuti MTQ
tingkat Provinsi Papua Tengah yang digelar sekitar 26 hari ke depan, yang
menjadi yang pertama sejak provinsi ini terbentuk. Penulis: Jid
Editor: GF
15 Jun 2026, 15:46 WIT
Mimika Lepas Kontingen Pesparawi Nasional, Siap Mewakili Papua Tengah Di Manokwari
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika
secara resmi melepas kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) untuk
mengikuti ajang Pesparawi Tingkat Nasional XIV. Kegiatan akan berlangsung di
Manokwari, Papua Barat, pada 18 hingga 28 Juni 2026. Dalam ajang ini, Mimika
bersama Nabire dan Puncak ditunjuk sebagai perwakilan resmi Provinsi Papua
Tengah, dengan mengikuti dua kategori lomba yaitu Paduan Suara Dewasa Campuran
dan Solo Anak.Ketua Harian Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Mimika,
Johan Ade Matulessy, memohon dukungan dan doa dari seluruh warga agar tim dapat
tampil sebaik mungkin. Ia menyatakan keyakinannya bahwa persiapan yang telah
dilakukan akan membuahkan hasil terbaik bagi daerah dan provinsi. Sementara itu, pelatih sekaligus konduktor Hugo Iwangin
menjelaskan tim akan membawakan lagu wajib, pilihan terikat, dan pilihan bebas,
dengan semangat utama melayani dan memuliakan nama Tuhan.Melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Fransiskus
Bokeyau, Bupati Mimika menyampaikan pesan agar seluruh peserta senantiasa
menjaga nama baik daerah. Keikutsertaan ini bukan hanya soal meraih juara, melainkan
menjadi duta yang mencerminkan kekompakan, kedisiplinan, serta kerendahan hati
selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.Pemerintah daerah menilai Pesparawi sebagai wadah untuk
membina iman, mengembangkan bakat, serta mempererat persaudaraan antarumat
se-Indonesia.Dukungan penuh terus diberikan agar kegiatan keagamaan
seperti ini dapat membentuk karakter positif dan memperkuat rasa persatuan di
tengah keberagaman masyarakat. Penulis: Jid
Editor: GF
15 Jun 2026, 15:33 WIT
MTQ Ke-XIII Kabupaten Mimika Resmi Dibuka, Libatkan Seluruh Distrik Dan Hadirkan Piala Bergilir
Papuanewsonline.com, Timika – Suasana penuh semangat
menyelimuti Masjid Baiturrahman SP 4, Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania,
pada pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran Tingkat Kabupaten Mimika ke-XIII.
Kegiatan bertema “Cahaya Alquran Pemersatu Jiwa, Meneguhkan Harmoni Menuju Mimika
Emas” ini dihadiri ribuan jemaah dan peserta, serta dipimpin langsung oleh
Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong, didampingi jajaran
Forkopimda dan pimpinan instansi terkait. (12/6/26)Ketua Panitia, Ustadz Firdaus Amir, melaporkan bahwa tahun
ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya seleksi dilaksanakan
secara berjenjang hingga tingkat distrik. Sebanyak 268 peserta terdaftar dari lima wilayah, yaitu
Kuala Kencana, Mimika Baru, Mimika Timur, Iwaka, dan Wania. “Ini langkah baru agar MTQ semakin merata menjangkau seluruh
warga. Kami berterima kasih atas dukungan penuh pemerintah daerah,” ujarnya.Ketua LPTQ Mimika, Muh Darwis, menyampaikan bahwa kegiatan
ini juga menghadirkan Piala Bergilir Bupati dan Wakil Bupati bagi distrik juara
umum. Ia juga mengusulkan agar setiap distrik mendapatkan dana
khusus untuk menggelar lomba serupa mulai tahun depan. “Kami juga mendatangkan 17 pembina dari berbagai daerah
untuk mencetak qari-qariah andalan, agar dua tahun ke depan peserta lokal bisa
bersaing di tingkat provinsi,” tegasnya.Dalam sambutannya, Bupati Johannes Rettob menegaskan bahwa
MTQ bukan sekadar ajang lomba, melainkan sarana menanamkan nilai-nilai Alquran
dalam kehidupan sehari-hari. “Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, tema ini
sangat tepat. Alquran menjadi pemersatu dan benteng generasi agar tetap
berkarakter baik,” ujarnya. Ia juga meminta dewan hakim bersikap adil dan peserta
menjadikan lomba ini sebagai ajang peningkatan kualitas diri.Dengan tabuhan beduk dan lantunan ayat suci, MTQ ke-XIII
resmi dibuka. Kegiatan yang berlangsung beberapa hari ini diharapkan melahirkan
bibit unggul yang mampu mengharumkan nama daerah, sekaligus memperkuat
kerukunan dan persatuan menuju Mimika Emas yang lebih maju dan harmonis. Penulis: Jid
Editor: GF
15 Jun 2026, 03:14 WIT
Sambut Tahun Baru Islam 1448 H, Mimika Gelar Doa Lintas Agama dan Pawai Ta’aruf
Papuanewsonline.com, Timika – Panitia Hari Besar Islam
(PHBI) Kabupaten Mimika akan menggelar serangkaian kegiatan istimewa dalam
rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, yang berlangsung
pada 15 hingga 16 Juni 2026 di Timika. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana
syiar agama, tetapi juga momentum untuk mempererat persaudaraan dan memperkuat
kerukunan antarumat beragama di tengah keberagaman masyarakat setempat.Ketua PHBI Mimika, Ustadz H. Joko Priyanto, menyampaikan
bahwa rangkaian acara diawali dengan Doa Lintas Agama. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin malam,
15 Juni 2026 pukul 19.30 WIT di Ballroom Hotel Grand Tembaga Timika, dan akan
dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan pemerintah, serta
undangan lainnya.Keesokan harinya, Selasa 16 Juni 2026, akan dilaksanakan
Pawai Ta’aruf yang terbuka untuk diikuti seluruh warga. Pawai dimulai pukul 06.30 WIT dari Lapangan Eks Pasar Lama,
melintasi sejumlah ruas jalan utama kota seperti Jalan Pendidikan, Budi Utomo,
Diana, Katedral Tiga Raja, hingga Jalan Yos Sudarso, sebelum kembali ke titik
awal sebagai lokasi penutupan.Untuk menambah semarak acara, panitia menyiapkan berbagai
hadiah menarik bagi peserta, dengan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor.
Tersedia pula hadiah lain seperti kulkas, mesin cuci,
peralatan elektronik, dan berbagai doorprize hiburan lainnya.Kegiatan ini mengusung semangat “Hijrah menuju pribadi yang
lebih baik, masyarakat yang lebih rukun, dan Mimika yang lebih maju”. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Jun 2026, 05:45 WIT
