Papuanewsonline.com
Berita Terbaru
Lihat semua
"Di Bawah Langit Timur": Kisah Cinta Tanah Air dari Tanah Papua
Papuanewsonline.com, Papua — Sebuah karya sinematik penuh makna hadir menyambut peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Film pendek musikal berjudul "Di Bawah Langit Timur" yang disutradarai oleh Abet Fahmi mengambil latar di Distrik Wamena, Papua Selatan, mengisahkan perjalanan seorang anak bernama Libo dari pedalaman menuju upacara pengibaran bendera. Perjalanan itu menjadi jendela untuk menyampaikan pesan tentang perjuangan, harapan, persatuan, dan kecintaan kepada Indonesia dari perspektif bagian timur negeri ini.Sutradara memilih Papua bukan sekadar sebagai latar yang indah, melainkan untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki luas yang tercermin dari kekayaan kisah di setiap penjuru tanah air. "Kemerdekaan itu harus dirasakan sebagai milik semua orang, dari Sabang sampai Merauke," ujar Abet. Demi menjaga kejujuran cerita, pemeran utama pun dipilih anak Papua asli yang tinggal di sana, bukan berdasarkan popularitas, melainkan kesesuaian karakter agar terasa natural dan dekat dengan kehidupan masyarakat sesungguhnya.Film ini tidak mengajak kita menyamakan segala sesuatu agar bersatu, melainkan mengajak melihat Indonesia sebagai rumah bersama yang dibangun dari beragam budaya, bahasa, dan tradisi. Melengkapi pesan tersebut, lagu "Fajar Indonesia" yang mengiringi karya ini merangkai kearifan lokal dari berbagai suku bangsa, mulai dari Bugis, Mandar, Dayak, Jawa, Sunda, Minangkabau, hingga Batak menjadi satu melodi persaudaraan yang menyentuh hati.Musik dan liriknya lahir dari semangat cinta tanah air yang tulus, bahwa mengabdi pada negeri adalah panggilan sejati setiap anak bangsa. Nasionalisme, menurut pesan yang disampaikan, bukan sekadar tuntutan kepada orang lain, melainkan kesadaran dari dalam diri sendiri untuk mencintai dan mengabdi kepada Indonesia sepanjang hayat. Pesan yang sederhana namun mendalam itu menyatu dengan alur cerita yang hangat dan menyentuh jiwa.Penulis: JidEditor: OF
16 Agu 2026, 14:59 WIT
BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Bank Papua, Permudah Akses Pembiayaan Rumah Bagi Pekerja di Tanah Papua
Papuanewsonline.com, Jakarta — BPJS Ketenagakerjaan memperluas akses kepemilikan rumah bagi pekerja di wilayah Papua melalui kerja sama strategis dengan PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua). Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Manfaat Layanan Tambahan Perumahan berlangsung di Plaza BPJamsostek, Jakarta, yang ditandatangani oleh Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Trisna Sonjaya, bersama Direktur Keuangan Bank Papua, Pujianto. Program ini membuka peluang pembiayaan hunian dengan skema yang lebih mudah dan terjangkau.Melalui program Manfaat Layanan Tambahan Perumahan, peserta aktif Jaminan Hari Tua dapat mengakses Kredit Pemilikan Rumah hingga Rp500 juta, Pinjaman Renovasi Perumahan hingga Rp200 juta, Pinjaman Uang Muka Perumahan hingga Rp150 juta, serta Fasilitas Pembiayaan Konstruksi bagi pengembang. Trisna Sonjaya menyampaikan bahwa langkah ini merupakan wujud sinergi untuk mendukung program pemerintah menyediakan tiga juta rumah layak bagi pekerja di seluruh Indonesia, termasuk di Papua.“BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya hadir memberikan perlindungan saat bekerja, tetapi juga memastikan masa depan peserta lebih sejahtera, salah satunya melalui akses hunian yang layak,” ujar Trisna. Sementara itu, Pujianto menegaskan kesiapan Bank Papua untuk mendukung sepenuhnya program ini guna mewujudkan kepemilikan rumah bagi pekerja dengan ketentuan yang ringan dan terjangkau.Untuk dapat memanfaatkan kemudahan ini, peserta harus terdaftar aktif minimal satu tahun, perusahaan tempat bekerja tertib administrasi, peserta belum memiliki rumah sendiri, serta telah memperoleh persetujuan BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi ketentuan perbankan. Diharapkan semakin banyak pekerja di Papua yang dapat mewujudkan impian memiliki rumah yang layak bagi keluarga tercinta.Penulis: JidEditor: OF
16 Agu 2026, 14:56 WIT
Jelang Muktamar ke-35 NU, Forbes NU 26 Dorong Evaluasi Menyeluruh Terkait Konsesi Tambang
Papuanewsonline.com, Bogor — Dua belas hari menjelang penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Forum Bersama (Forbes) NU 26 menggelar Rembug Warga NU Jabodetabek di Institut Pertanian Bogor, Sabtu (15/8/2026). Diskusi bertajuk “Tambang Ormas NU: Menimbang Fikih, Kemandirian Ekonomi, dan Keberlanjutan Lingkungan” digelar sebulan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mengoreksi dasar hukum pemberian izin pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan.Forum menegaskan bahwa persoalan konsesi tambang tidak cukup dinilai dari pertanyaan fikih semata soal “boleh atau tidak boleh”. Lebih dari itu, keputusan tersebut menyangkut kehormatan organisasi, kemandirian ekonomi, keadilan sosial dan gender, keselamatan warga, serta kelestarian lingkungan hidup. Semua aspek itu harus dipertimbangkan secara utuh dan seimbang sebelum mengambil keputusan yang berjangka panjang.Putusan MK Nomor 160/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa frasa “pemberian prioritas” dalam UU Minerba tidak boleh dimaknai sebagai penunjukan langsung. Jika pun diberikan prioritas, harus didasarkan pada parameter yang jelas, penilaian objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketidakjelasan prosedur dinilai berpotensi membuka ruang yang merugikan lingkungan dan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tambang.Dr. Ivanovich Agusta mengingatkan bahwa persoalan tambang harus dilihat sekaligus dengan persoalan kemandirian desa. “Jangan sampai desa kehilangan uang untuk membiayai koperasi, lalu kehilangan tanah untuk membiayai tambang. Kalau nilai tambahnya dibawa keluar, sementara desa hanya menanggung dampaknya, itu bukan kemandirian desa,” tegasnya. Pembangunan pun sebaiknya memperkuat kemampuan warga mengelola kekayaan sendiri, bukan justru menciptakan ketergantungan baru.Penulis: JidEditor: OF
16 Agu 2026, 14:53 WIT
Presiden Prabowo Perintahkan Penanganan Cepat Gempa Flores, Pejabat Pusat Langsung Turun ke Lokasi
Papuanewsonline.com, Jakarta — Pemerintah bergerak cepat menanggapi dampak gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto segera memerintahkan seluruh jajaran terkait untuk bertindak dan memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan serta penanganan yang dibutuhkan tanpa menunda waktu. Instruksi tersebut disampaikan sejak pagi hari agar langkah penanggulangan dapat berjalan secepat mungkin.Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 15 Agustus 2026, bahwa Presiden telah menugaskan sejumlah pejabat tingkat pusat untuk langsung berangkat menuju wilayah terdampak di Labuan Bajo dan Maumere pada hari yang sama. Mereka dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, didampingi Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, serta Wakil Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Sosial.Turut diberangkatkan pula tim dari sejumlah Badan Usaha Milik Negara untuk mendukung pemulihan kebutuhan mendesak di lapangan, antara lain PLN, Telkom, Pertamina, dan Bulog. Langkah ini diambil agar pemulihan sarana prasarana vital, pelayanan kesehatan, serta pasokan kebutuhan pokok dapat segera terpenuhi. Sinergi antarlembaga dipastikan berjalan terpadu demi mempercepat pemulihan kondisi masyarakat.Sebagai langkah nyata, pemerintah juga telah mengirimkan bantuan berupa kebutuhan pokok bagi warga terdampak. Sebanyak 50.000 paket sembako yang berasal dari Bantuan Presiden telah diberangkatkan menuju Maumere guna didistribusikan kepada warga yang membutuhkan. Pemerintah berkomitmen memastikan tidak ada warga yang kekurangan sandang, pangan, maupun tempat berlindung yang layak pascabencana.Penulis: JidEditor: OF
16 Agu 2026, 14:50 WIT
Istana Wapres di IKN Hampir Rampung, Gibran Direncanakan Mulai Berkantor Tahun Ini
Papuanewsonline.com, Penajam Paser Utara — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, memberikan perkembangan terbaru mengenai rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Meski belum menyebutkan tanggal pastinya, Basuki memastikan bahwa Wakil Presiden akan mulai berkantor di IKN pada tahun 2026 ini. Sebagian staf dari Sekretariat Wakil Presiden pun telah mulai ditempatkan di kawasan tersebut sebagai langkah awal persiapan.“Insyaallah tahun ini, karena sudah beberapa stafnya yang berada di sini,” ujar Basuki saat ditemui awak media di lokasi pembangunan, Sabtu (15/8/2026). Pembangunan fisik Istana Wakil Presiden kini telah memasuki tahap akhir. Pekerjaan yang tersisa hanyalah pengisian perabotan ke dalam ruangan, yang proses pengadaannya saat ini sedang berjalan melalui mekanisme penawaran umum. Segala persiapan terus dipercepat agar dapat segera digunakan.Meskipun direncanakan akan berkantor di IKN tahun ini, Wakil Presiden Gibran dipastikan belum dapat bertugas dari IKN pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Ia akan tetap berada di Jakarta untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian upacara perayaan kemerdekaan di Istana Merdeka. Kehadiran Wapres di IKN akan dimulai setelah rangkaian perayaan kemerdekaan selesai dilaksanakan.Atas permintaan Wakil Presiden sendiri, kawasan Istana Wakil Presiden mulai dibuka untuk umum sejak tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026, bertepatan dengan perayaan HUT RI. Langkah ini diambil mengingat tingginya antusiasme masyarakat yang datang berkunjung ke kawasan IKN, sehingga masyarakat dapat melihat langsung kemegahan bangunan tersebut sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan.Penulis: JidEditor: OF
16 Agu 2026, 14:45 WIT
Jelang Muktamar ke-35 NU, Forbes NU 26 Dorong Evaluasi Menyeluruh Terkait Konsesi Tambang
Papuanewsonline.com, Bogor — Dua belas hari menjelang penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Forum Bersama (Forbes) NU 26 menggelar Rembug Warga NU Jabodetabek di Institut Pertanian Bogor, Sabtu (15/8/2026). Diskusi bertajuk “Tambang Ormas NU: Menimbang Fikih, Kemandirian Ekonomi, dan Keberlanjutan Lingkungan” digelar sebulan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mengoreksi dasar hukum pemberian izin pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan.Forum menegaskan bahwa persoalan konsesi tambang tidak cukup dinilai dari pertanyaan fikih semata soal “boleh atau tidak boleh”. Lebih dari itu, keputusan tersebut menyangkut kehormatan organisasi, kemandirian ekonomi, keadilan sosial dan gender, keselamatan warga, serta kelestarian lingkungan hidup. Semua aspek itu harus dipertimbangkan secara utuh dan seimbang sebelum mengambil keputusan yang berjangka panjang.Putusan MK Nomor 160/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa frasa “pemberian prioritas” dalam UU Minerba tidak boleh dimaknai sebagai penunjukan langsung. Jika pun diberikan prioritas, harus didasarkan pada parameter yang jelas, penilaian objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketidakjelasan prosedur dinilai berpotensi membuka ruang yang merugikan lingkungan dan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tambang.Dr. Ivanovich Agusta mengingatkan bahwa persoalan tambang harus dilihat sekaligus dengan persoalan kemandirian desa. “Jangan sampai desa kehilangan uang untuk membiayai koperasi, lalu kehilangan tanah untuk membiayai tambang. Kalau nilai tambahnya dibawa keluar, sementara desa hanya menanggung dampaknya, itu bukan kemandirian desa,” tegasnya. Pembangunan pun sebaiknya memperkuat kemampuan warga mengelola kekayaan sendiri, bukan justru menciptakan ketergantungan baru.Penulis: JidEditor: OF
16 Agu 2026, 14:42 WIT
Pilihan Redaksi
"Di Bawah Langit Timur": Kisah Cinta Tanah Air dari Tanah Papua
Papuanewsonline.com, Papua — Sebuah karya sinematik penuh makna hadir menyambut peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Film pendek musikal berjudul "Di Bawah Langit Timur" yang disutradarai oleh Abet Fahmi mengambil latar di Distrik Wamena, Papua Selatan, mengisahkan perjalanan seorang anak bernama Libo dari pedalaman menuju upacara pengibaran bendera. Perjalanan itu menjadi jendela untuk menyampaikan pesan tentang perjuangan, harapan, persatuan, dan kecintaan kepada Indonesia dari perspektif bagian timur negeri ini.Sutradara memilih Papua bukan sekadar sebagai latar yang indah, melainkan untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki luas yang tercermin dari kekayaan kisah di setiap penjuru tanah air. "Kemerdekaan itu harus dirasakan sebagai milik semua orang, dari Sabang sampai Merauke," ujar Abet. Demi menjaga kejujuran cerita, pemeran utama pun dipilih anak Papua asli yang tinggal di sana, bukan berdasarkan popularitas, melainkan kesesuaian karakter agar terasa natural dan dekat dengan kehidupan masyarakat sesungguhnya.Film ini tidak mengajak kita menyamakan segala sesuatu agar bersatu, melainkan mengajak melihat Indonesia sebagai rumah bersama yang dibangun dari beragam budaya, bahasa, dan tradisi. Melengkapi pesan tersebut, lagu "Fajar Indonesia" yang mengiringi karya ini merangkai kearifan lokal dari berbagai suku bangsa, mulai dari Bugis, Mandar, Dayak, Jawa, Sunda, Minangkabau, hingga Batak menjadi satu melodi persaudaraan yang menyentuh hati.Musik dan liriknya lahir dari semangat cinta tanah air yang tulus, bahwa mengabdi pada negeri adalah panggilan sejati setiap anak bangsa. Nasionalisme, menurut pesan yang disampaikan, bukan sekadar tuntutan kepada orang lain, melainkan kesadaran dari dalam diri sendiri untuk mencintai dan mengabdi kepada Indonesia sepanjang hayat. Pesan yang sederhana namun mendalam itu menyatu dengan alur cerita yang hangat dan menyentuh jiwa.Penulis: JidEditor: OF
16 Agu 2026, 14:59 WIT
BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Bank Papua, Permudah Akses Pembiayaan Rumah Bagi Pekerja di Tanah Papua
Papuanewsonline.com, Jakarta — BPJS Ketenagakerjaan memperluas akses kepemilikan rumah bagi pekerja di wilayah Papua melalui kerja sama strategis dengan PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua). Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Manfaat Layanan Tambahan Perumahan berlangsung di Plaza BPJamsostek, Jakarta, yang ditandatangani oleh Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Trisna Sonjaya, bersama Direktur Keuangan Bank Papua, Pujianto. Program ini membuka peluang pembiayaan hunian dengan skema yang lebih mudah dan terjangkau.Melalui program Manfaat Layanan Tambahan Perumahan, peserta aktif Jaminan Hari Tua dapat mengakses Kredit Pemilikan Rumah hingga Rp500 juta, Pinjaman Renovasi Perumahan hingga Rp200 juta, Pinjaman Uang Muka Perumahan hingga Rp150 juta, serta Fasilitas Pembiayaan Konstruksi bagi pengembang. Trisna Sonjaya menyampaikan bahwa langkah ini merupakan wujud sinergi untuk mendukung program pemerintah menyediakan tiga juta rumah layak bagi pekerja di seluruh Indonesia, termasuk di Papua.“BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya hadir memberikan perlindungan saat bekerja, tetapi juga memastikan masa depan peserta lebih sejahtera, salah satunya melalui akses hunian yang layak,” ujar Trisna. Sementara itu, Pujianto menegaskan kesiapan Bank Papua untuk mendukung sepenuhnya program ini guna mewujudkan kepemilikan rumah bagi pekerja dengan ketentuan yang ringan dan terjangkau.Untuk dapat memanfaatkan kemudahan ini, peserta harus terdaftar aktif minimal satu tahun, perusahaan tempat bekerja tertib administrasi, peserta belum memiliki rumah sendiri, serta telah memperoleh persetujuan BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi ketentuan perbankan. Diharapkan semakin banyak pekerja di Papua yang dapat mewujudkan impian memiliki rumah yang layak bagi keluarga tercinta.Penulis: JidEditor: OF
16 Agu 2026, 14:56 WIT
Jelang Muktamar ke-35 NU, Forbes NU 26 Dorong Evaluasi Menyeluruh Terkait Konsesi Tambang
Papuanewsonline.com, Bogor — Dua belas hari menjelang penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Forum Bersama (Forbes) NU 26 menggelar Rembug Warga NU Jabodetabek di Institut Pertanian Bogor, Sabtu (15/8/2026). Diskusi bertajuk “Tambang Ormas NU: Menimbang Fikih, Kemandirian Ekonomi, dan Keberlanjutan Lingkungan” digelar sebulan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mengoreksi dasar hukum pemberian izin pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan.Forum menegaskan bahwa persoalan konsesi tambang tidak cukup dinilai dari pertanyaan fikih semata soal “boleh atau tidak boleh”. Lebih dari itu, keputusan tersebut menyangkut kehormatan organisasi, kemandirian ekonomi, keadilan sosial dan gender, keselamatan warga, serta kelestarian lingkungan hidup. Semua aspek itu harus dipertimbangkan secara utuh dan seimbang sebelum mengambil keputusan yang berjangka panjang.Putusan MK Nomor 160/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa frasa “pemberian prioritas” dalam UU Minerba tidak boleh dimaknai sebagai penunjukan langsung. Jika pun diberikan prioritas, harus didasarkan pada parameter yang jelas, penilaian objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketidakjelasan prosedur dinilai berpotensi membuka ruang yang merugikan lingkungan dan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tambang.Dr. Ivanovich Agusta mengingatkan bahwa persoalan tambang harus dilihat sekaligus dengan persoalan kemandirian desa. “Jangan sampai desa kehilangan uang untuk membiayai koperasi, lalu kehilangan tanah untuk membiayai tambang. Kalau nilai tambahnya dibawa keluar, sementara desa hanya menanggung dampaknya, itu bukan kemandirian desa,” tegasnya. Pembangunan pun sebaiknya memperkuat kemampuan warga mengelola kekayaan sendiri, bukan justru menciptakan ketergantungan baru.Penulis: JidEditor: OF
16 Agu 2026, 14:53 WIT
Presiden Prabowo Perintahkan Penanganan Cepat Gempa Flores, Pejabat Pusat Langsung Turun ke Lokasi
Papuanewsonline.com, Jakarta — Pemerintah bergerak cepat menanggapi dampak gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto segera memerintahkan seluruh jajaran terkait untuk bertindak dan memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan serta penanganan yang dibutuhkan tanpa menunda waktu. Instruksi tersebut disampaikan sejak pagi hari agar langkah penanggulangan dapat berjalan secepat mungkin.Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 15 Agustus 2026, bahwa Presiden telah menugaskan sejumlah pejabat tingkat pusat untuk langsung berangkat menuju wilayah terdampak di Labuan Bajo dan Maumere pada hari yang sama. Mereka dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, didampingi Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, serta Wakil Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Sosial.Turut diberangkatkan pula tim dari sejumlah Badan Usaha Milik Negara untuk mendukung pemulihan kebutuhan mendesak di lapangan, antara lain PLN, Telkom, Pertamina, dan Bulog. Langkah ini diambil agar pemulihan sarana prasarana vital, pelayanan kesehatan, serta pasokan kebutuhan pokok dapat segera terpenuhi. Sinergi antarlembaga dipastikan berjalan terpadu demi mempercepat pemulihan kondisi masyarakat.Sebagai langkah nyata, pemerintah juga telah mengirimkan bantuan berupa kebutuhan pokok bagi warga terdampak. Sebanyak 50.000 paket sembako yang berasal dari Bantuan Presiden telah diberangkatkan menuju Maumere guna didistribusikan kepada warga yang membutuhkan. Pemerintah berkomitmen memastikan tidak ada warga yang kekurangan sandang, pangan, maupun tempat berlindung yang layak pascabencana.Penulis: JidEditor: OF
16 Agu 2026, 14:50 WIT
Istana Wapres di IKN Hampir Rampung, Gibran Direncanakan Mulai Berkantor Tahun Ini
Papuanewsonline.com, Penajam Paser Utara — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, memberikan perkembangan terbaru mengenai rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Meski belum menyebutkan tanggal pastinya, Basuki memastikan bahwa Wakil Presiden akan mulai berkantor di IKN pada tahun 2026 ini. Sebagian staf dari Sekretariat Wakil Presiden pun telah mulai ditempatkan di kawasan tersebut sebagai langkah awal persiapan.“Insyaallah tahun ini, karena sudah beberapa stafnya yang berada di sini,” ujar Basuki saat ditemui awak media di lokasi pembangunan, Sabtu (15/8/2026). Pembangunan fisik Istana Wakil Presiden kini telah memasuki tahap akhir. Pekerjaan yang tersisa hanyalah pengisian perabotan ke dalam ruangan, yang proses pengadaannya saat ini sedang berjalan melalui mekanisme penawaran umum. Segala persiapan terus dipercepat agar dapat segera digunakan.Meskipun direncanakan akan berkantor di IKN tahun ini, Wakil Presiden Gibran dipastikan belum dapat bertugas dari IKN pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Ia akan tetap berada di Jakarta untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian upacara perayaan kemerdekaan di Istana Merdeka. Kehadiran Wapres di IKN akan dimulai setelah rangkaian perayaan kemerdekaan selesai dilaksanakan.Atas permintaan Wakil Presiden sendiri, kawasan Istana Wakil Presiden mulai dibuka untuk umum sejak tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026, bertepatan dengan perayaan HUT RI. Langkah ini diambil mengingat tingginya antusiasme masyarakat yang datang berkunjung ke kawasan IKN, sehingga masyarakat dapat melihat langsung kemegahan bangunan tersebut sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan.Penulis: JidEditor: OF
16 Agu 2026, 14:45 WIT
Jelang Muktamar ke-35 NU, Forbes NU 26 Dorong Evaluasi Menyeluruh Terkait Konsesi Tambang
Papuanewsonline.com, Bogor — Dua belas hari menjelang penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Forum Bersama (Forbes) NU 26 menggelar Rembug Warga NU Jabodetabek di Institut Pertanian Bogor, Sabtu (15/8/2026). Diskusi bertajuk “Tambang Ormas NU: Menimbang Fikih, Kemandirian Ekonomi, dan Keberlanjutan Lingkungan” digelar sebulan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mengoreksi dasar hukum pemberian izin pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan.Forum menegaskan bahwa persoalan konsesi tambang tidak cukup dinilai dari pertanyaan fikih semata soal “boleh atau tidak boleh”. Lebih dari itu, keputusan tersebut menyangkut kehormatan organisasi, kemandirian ekonomi, keadilan sosial dan gender, keselamatan warga, serta kelestarian lingkungan hidup. Semua aspek itu harus dipertimbangkan secara utuh dan seimbang sebelum mengambil keputusan yang berjangka panjang.Putusan MK Nomor 160/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa frasa “pemberian prioritas” dalam UU Minerba tidak boleh dimaknai sebagai penunjukan langsung. Jika pun diberikan prioritas, harus didasarkan pada parameter yang jelas, penilaian objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketidakjelasan prosedur dinilai berpotensi membuka ruang yang merugikan lingkungan dan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tambang.Dr. Ivanovich Agusta mengingatkan bahwa persoalan tambang harus dilihat sekaligus dengan persoalan kemandirian desa. “Jangan sampai desa kehilangan uang untuk membiayai koperasi, lalu kehilangan tanah untuk membiayai tambang. Kalau nilai tambahnya dibawa keluar, sementara desa hanya menanggung dampaknya, itu bukan kemandirian desa,” tegasnya. Pembangunan pun sebaiknya memperkuat kemampuan warga mengelola kekayaan sendiri, bukan justru menciptakan ketergantungan baru.Penulis: JidEditor: OF
16 Agu 2026, 14:42 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Tag Berita
Pendidikan & Kesehatan
Lihat semua
Tim Ekspedisi Patriot ITB Dorong Penataan Drainase dan Sanitasi Berbasis Kebutuhan Masyarakat
Papuanewsonline.com, Jayapura — Tim Ekspedisi Patriot ITB 2026, Tim 15, melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai infrastruktur drainase dan sanitasi di Balai Pertemuan Distrik Yapsi, Kampung SP2 Bumi Sahaja, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (14/8). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Patriot Transmigrasi di bawah Kementerian Transmigrasi.FGD dipimpin oleh Abdul Rohman Supandi, Ph.D., dosen Program Studi Kimia FMIPA ITB, selaku Ketua Tim, dan dihadiri oleh perwakilan Distrik Yapsi, Polsek dan Koramil Distrik Yapsi, Puskesmas, serta seluruh kepala kampung di wilayah Distrik Yapsi.Pertemuan ini menjadi langkah awal penyusunan strategi penataan drainase dan sanitasi berdasarkan hasil survei lapangan yang telah dilakukan selama hampir dua minggu sejak kedatangan di Yapsi pada 1 Agustus 2026. Program akan berlangsung hingga akhir November 2026, dengan fokus pada pendataan, pengkoneksian, penataan, dan optimalisasi fungsi drainase dan sanitasi, termasuk pengembangan pilot project yang dapat diterapkan langsung di masyarakat.Dalam pemaparannya, Abdul Rohman Supandi menjelaskan bahwa penataan tidak hanya diarahkan pada fungsi teknis, tetapi juga kualitas lingkungan dan keberlanjutan pemeliharaannya.“Kami tidak hanya mendata kondisi drainase dan sanitasi, tetapi menentukan bagian yang perlu ditata, dihubungkan, dan diperbaiki agar berfungsi baik, memiliki nilai estetis dan nilai tambah. Kami juga akan melihat titik genangan, saluran yang terputus atau tersumbat, serta pengelolaan air limbah agar tidak membahayakan lingkungan. Dari hasil tersebut, kami akan menentukan lokasi yang dapat dikembangkan menjadi percontohan. Yang penting, masyarakat harus dilibatkan dalam penataan dan pemeliharaannya,” jelasnya.Temuan Lapangan dan Kebutuhan MasyarakatHasil survei menunjukkan berbagai persoalan drainase di sejumlah kampung. Di Ongan Jaya, saluran ditemukan menjadi tempat pembuangan sampah dan tertutup semak serta mengalami genangan. Di Bumi Sahaja ditemukan saluran terputus, genangan, semak, dan endapan pasir. Kondisi berupa saluran terputus, lumut, semak, dan endapan juga ditemukan di Nawa Mulya, Nawa Mukti, dan Takwa Bangun. Sementara di Tabbeyan, ditemukan longsoran di sekitar sungai dekat posyandu.Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan drainase tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga keterhubungan saluran, pemeliharaan, pengelolaan limbah, genangan, dan perilaku masyarakat.Masyarakat juga menyampaikan kebutuhan yang lebih luas, terutama terkait air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah. Markus Agung dari Ongan Jaya berharap hasil survei tidak berhenti sebagai laporan.Perwakilan Kampung Bundru juga menyoroti keterbatasan MCK dan air bersih bagi masyarakat kampung lokal. Aspirasi tersebut menegaskan harapan agar hasil survei dapat diterjemahkan menjadi kegiatan nyata yang dirasakan masyarakat.Foto: Pemaparan yang Dilakukan oleh Ketua Tim dan Koordinator Lapangan TimDrainase dengan Nilai Estetika dan Nilai TambahPenataan drainase tidak hanya diarahkan agar saluran mampu mengalirkan air dengan baik. Saluran yang bersih dan tertata diharapkan menjadi bagian dari lingkungan yang lebih sehat, memiliki nilai estetika, dan memberikan manfaat tambahan bagi masyarakat.Pada bagian atau titik yang memungkinkan secara teknis, sistem drainase dapat dikembangkan dengan fungsi tambahan, seperti pemanfaatan bagian pelebaran saluran, kolam penampungan, atau bagian akhir aliran untuk budidaya ikan, serta penanaman vegetasi yang bermanfaat di sekitar saluran. Pemanfaatan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekologis sekaligus potensi ekonomi dan meningkatkan rasa memiliki masyarakat.Fungsi tambahan tersebut tetap harus disesuaikan dengan kondisi setiap lokasi dan tidak menghambat fungsi utama drainase sebagai pengalir air dan pengendali genangan.Foto: Penyampaian Aspirasi dari Perwakilan Tokoh MasyarakatDrainase, Sanitasi, dan KesehatanPersoalan drainase juga berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Perwakilan Puskesmas menyampaikan bahwa kondisi drainase berimbas terhadap meningkatnya risiko malaria di wilayah Yapsi. Puskesmas juga masih menghadapi keterbatasan fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).Dalam konsep yang dibahas, fungsi drainase dan sanitasi tetap dibedakan. Drainase berfungsi mengalirkan air, sedangkan limbah domestik perlu dikelola melalui sistem sanitasi agar tidak mencemari lingkungan dan badan air. Selain mendorong pemanfaatan dan pemeliharaan MCK yang telah tersedia, direncanakan pula MCK umum percontohan yang akan dikembangkan bersama masyarakat lokal.FGD juga mengungkap persoalan banjir di SP6 yang telah berlangsung sejak 2019 dan dikaitkan dengan kondisi bendungan yang tidak terawat. Dampaknya turut dirasakan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Persoalan ini membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait untuk penanganan dan mitigasi jangka panjang.Dari FGD Menuju AksiBerbagai masukan dalam FGD akan menjadi dasar penyusunan masterplan penataan kawasan dan penentuan prioritas intervensi, termasuk pipanisasi air bersih di SP2 dan Tabbeyan, fasilitas MCK di Bundru, serta penataan dan pemeliharaan drainase di sejumlah kampung.Selain perencanaan, akan didorong kerja bakti bersama masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun pola pemeliharaan yang dapat diteruskan oleh masyarakat dan pemerintah kampung. Pengembangan pilot project juga akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.FGD ini menjadi titik awal untuk bergerak dari survei menuju aksi nyata. Penataan yang diharapkan bukan hanya menghasilkan drainase dan sanitasi yang berfungsi lebih baik, tetapi juga lingkungan yang lebih sehat dan tertata serta infrastruktur yang memiliki nilai estetika dan manfaat tambahan bagi masyarakat, dengan tetap mempertahankan fungsi utamanya dan dikelola secara berkelanjutan.Editor: OF
16 Agu 2026, 14:33 WIT
Karya Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda Segera Hadir, Bahas Hukum Acara Sengketa Pemilu
Papuanewsonline.com, Jakarta – Karya tulis berjudul “Hukum Acara Sengketa Pemilu di Indonesia” karya Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H., dikabarkan segera hadir untuk melengkapi referensi di bidang hukum tata negara, hukum kepartaian, serta penyelenggaraan pemilu. Kabar ini disampaikan melalui media sosial dengan harapan buku tersebut bermanfaat luas bagi dunia akademik maupun praktik ketatanegaraan.Buku ini mengupas secara mendalam teori, praktik, serta dinamika penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Penulis menyajikan pembahasan yang menyeluruh mulai dari sistem pemilu, landasan hukum, hingga mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku, sekaligus menyoroti berbagai tantangan dan permasalahan yang kerap muncul dalam pelaksanaannya di lapangan.Kehadiran karya ini diharapkan menjadi bahan masukan berharga dalam upaya penyempurnaan desain dan regulasi kepemiluan nasional, termasuk dalam kerangka penyusunan Revisi Undang-Undang Pemilu. Hal ini menjadi tanggung jawab besar bagi seluruh pemangku kepentingan agar sistem demokrasi semakin berkualitas dan dipercaya rakyat.Diharapkan buku ini dapat menjadi rujukan yang memperkaya khazanah keilmuan hukum tata negara, hukum kepartaian, serta studi demokrasi dan politik di Indonesia. Bagi akademisi, peneliti, praktisi hukum, maupun penyelenggara pemilu, karya ini menjadi pelengkap pemahaman yang komprehensif dan mendalam.Penulis: JidEditor: OF
16 Agu 2026, 11:08 WIT
"Pilih Hidup Sehat atau Hidup Jokowi" Zumba Party PSI Mimika Jadi Sarana Sehat
Papuanewsonline.com, Mimika — Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mimika menggelar kegiatan Zumba Party secara gratis di Pelataran Hotel Serayu, Sabtu (15/8/2026). Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 07.00 pagi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPD PSI Mimika, Suraya Madubun, bersama para kader dari tingkat DPD, DPC, hingga Dewan Pengurus Ranting, serta dihadiri luas oleh masyarakat Mimika. Tujuannya sederhana: mempererat silaturahmi sekaligus menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh bersama-sama.Antusiasme peserta terlihat sangat luar biasa, terutama dari kalangan ibu-ibu dan generasi muda yang tampak semangat mengikuti irama musik dan gerakan Zumba bersama instruktur ZIN Yanti dan kawan-kawan. Suraya Madubun menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kader dan simpatisan yang hadir dengan penuh semangat. “Kegiatan ini membuat PSI semakin nyata kehadirannya dan semakin dekat di hati masyarakat,” ujarnya tulus.Salah satu daya tarik yang menyita perhatian masyarakat, terutama generasi muda, adalah kalimat yang tertulis pada pduk kegiatan: “Pilih Hidup Sehat atau Hidup Jokowi.” Kalimat ini menjadi candaan hangat sekaligus cerminan rasa hormat dan kebanggaan yang begitu besar masyarakat Mimika terhadap mantan Presiden Joko Widodo. Hal ini membuat PSI semakin dikenal dan disukai karena kedekatannya dengan sosok yang dicintai rakyat.Di samping canda dan tawa, kegiatan ini juga menjadi momen berharga untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Diiringi alunan musik yang penuh semangat, setiap gerakan menjadi sarana menyegarkan tubuh sekaligus mempererat persaudaraan antarwarga. Kegiatan sederhana namun bermakna ini membuktikan bahwa kebersamaan yang hangat dapat tumbuh lewat hal-hal yang bermanfaat dan menyenangkan.Penulis: JidEditor: OF
15 Agu 2026, 21:32 WIT
Pidato Prabowo: 108 Juta Orang Ikut Cek Kesehatan Gratis, Negara Fokus Cegah Bukan Cuma Obati
Papuanewsonline.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengubah haluan kebijakan kesehatan nasional. Fokusnya tidak lagi hanya mengobati saat sakit, tapi mencegah sejak dini dan memastikan layanan sampai ke pelosok.Arah baru itu disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Senayan, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2026.108 Juta Warga Jalani Cek Kesehatan GratisBukti nyata perubahan itu adalah program Cek Kesehatan Gratis. Sejak diluncurkan Februari 2025, program ini sudah menjangkau 108 juta orang.Rinciannya: 70,2 juta peserta pada 2025, dan 59,5 juta peserta hingga Juni 2026. Layanan kini tersedia di 10.255 puskesmas di 38 provinsi."Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat," tegas Prabowo.4 Jurus Kuatkan Kesehatan: Cegah, Bangun, Biayai, Tambah DokterPrabowo memaparkan penguatan kesehatan ditempuh lewat 4 jalur sekaligus:1. Pencegahan MasifLewat Cek Kesehatan Gratis di puskesmas agar penyakit terdeteksi sebelum parah.2. Bangun & Tingkatkan FasilitasPemerintah membangun dan meningkatkan 66 RSUD di daerah 3T - Tertinggal, Terdepan, Terluar. Sebanyak 20 rumah sakit baru milik pemerintah juga sudah beroperasi.3. Jamin PembiayaanIuran Jaminan Kesehatan Nasional - JKN ditanggung penuh negara untuk 96,8 juta warga miskin dan tidak mampu. Tujuannya agar uang tidak jadi penghalang berobat.4. Kejar Kekurangan DokterIni PR besar. Data Kemenkes: 474 kabupaten/kota butuh 84.781 dokter umum. 505 kabupaten/kota butuh 127.580 dokter gigi. 481 kabupaten/kota butuh 55.712 dokter spesialis. Kebutuhan paling banyak ada di luar Jawa dan Indonesia Timur.Untuk menjawab itu, dalam 21 bulan terakhir pemerintah membuka 9 fakultas kedokteran baru dan 170 program studi spesialis serta subspesialis. Untuk pertama kalinya, prodi spesialis dibuka di 11 provinsi."Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kalinya di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita," ujar Prabowo.Kesehatan Jadi Fondasi ManusiaMenurut Prabowo, kesehatan bukan sekadar urusan rumah sakit. Ini fondasi pembangunan manusia Indonesia."Penguatan layanan kesehatan dengan demikian ditempuh melalui sejumlah jalur sekaligus, mulai dari pemeriksaan gratis, pembangunan fasilitas, perlindungan pembiayaan hingga penambahan tenaga medis," katanya.Dengan begitu, kata Prabowo, masyarakat bisa mendapat layanan yang lebih dekat, lebih terjangkau, dan berkelanjutan.Penulis: HendrikEditor: OF
15 Agu 2026, 06:08 WIT
Boven Digoel Siaga! Bupati Roni Omba: Lawan TBC Sampai Stroke Butuh Gerakan Bersama
Papuanewsonline.com, Boven Digoel - Bupati Boven Digoel Roni Omba gebrak barisan kesehatan. Ia menegaskan, perang melawan penyakit menular dan tidak menular di Boven Digoel tidak bisa dititipkan ke Dinas Kesehatan saja.Pernyataan itu disampaikan saat membuka Sosialisasi Program Penyakit Menular dan Tidak Menular 2026, di Boven Digoel, Kamis (13/8/2026).Acara dihadiri Forkopimda, Dinkes Provinsi Papua Selatan, Plt. Kadinkes Boven Digoel, pimpinan OPD, kepala distrik, kepala kampung, kapus, nakes, dan kader kesehatan.Bupati menyebut kesehatan adalah modal produktivitas. Fakta di lapangan, Boven Digoel masih dihantam dua beban sekaligus yaitu penyakit Menular sperti TBC, HIV/AIDS, Malaria, dan DBD.Sedangkan penyakit tidak Menular juga terus naik seperti Hipertensi, diabetes, jantung, stroke, kanker, gagal ginjal. Pemicunya gaya hidup tidak sehat, makan sembarangan, mager, dan rokok."Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit harus menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah dan tenaga kesehatan, tetapi juga seluruh elemen masyarakat," tegas Roni Omba.Jangan Cuma Seremonial!Bupati minta sosialisasi ini tidak berhenti di ruangan dan hanya sekedar acara seremonial, tapi para peserta wajib teruskan ilmu deteksi dini dan pencegagan ke keluarga di kampung-kampung." Pemerintah juga akan perkuat pelayanan di Puskesmas dengan meningkatkan fasilitas mendorong kapasitas Nakes lebih profesional dan memberikan edukasi kepada masyarakat," tandas Bupati.Bupati juga menekankan pentingnya Disiplin PHBS, karena harus Rutin cek kesehatan, imunisasi, jaga kebersihan lingkungan, makan bergizi, rajin olahraga, dn stop perilaku berisiko.Ia juga memberi apresiasi untuk nakes dan kader yang jadi ujung tombak di distrik terpencil."Dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, dunia usaha, dan seluruh lapisan masyarakat, kita optimistis dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, produktif dan sejahtera," pungkasnya.Penulis: MuhtarEditor: OF
14 Agu 2026, 11:03 WIT
Wamendagri Ribka Haluk Sambut 65 Pelajar Papua: Pendidikan Jembatan Masa Depan yang Lebih Cerah
Papuanewsonline.com, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyambut hangat kedatangan 65 pelajar asal berbagai wilayah pedalaman dan pegunungan Papua yang tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (11/8/2026). Mereka menempuh perjalanan laut selama tujuh hari dari Jayapura sebelum melanjutkan pendidikan di Tangerang, Banten. Mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Ribka menyampaikan selamat datang sekaligus apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membuka jalan bagi kesempatan berharga ini.Para pelajar berasal dari sejumlah daerah, antara lain Nalca, Korupun, Danowage, Daboto, Mokndoma, Waisai, Sentani, dan Tarup, terdiri dari siswa kelas 7 hingga kelas 10. Dalam perjalanan tersebut, mereka didampingi oleh 32 orang, meliputi rohaniawan, guru, dokter, perawat, serta tenaga medis. Langkah ini merupakan bagian dari program Yayasan Pendidikan Harapan Papua (YPHP) yang didampingi sejak jenjang SMP, termasuk penyediaan asrama, hingga dukungan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.“Saya sudah mengikuti perkembangan program ini sejak 2023. Begitu direkrut dari SMP, difasilitasi asrama, semuanya, hingga dibantu sampai ke perguruan tinggi. Ini pekerjaan yang luar biasa,” ujar Ribka. Ia menegaskan bahwa membawa anak-anak dari wilayah yang sulit dijangkau bukanlah hal mudah, melainkan sebuah perjuangan menembus batas. “Atas nama seluruh masyarakat di Papua, saya ucapkan terima kasih. Ini tidak gampang,” tambahnya tulus.Kepada para pelajar, Ribka berpesan agar memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan belajar dengan sungguh-sungguh. Mereka juga diminta mampu beradaptasi dengan lingkungan baru di Tangerang. “Ibu harap kalian belajar baik-baik di sini. Kebiasaan yang kurang baik di sana, tinggalkan. Bawa semangat baru, ilmu yang bermanfaat, dan harapan yang tinggi,” ungkapnya. Para siswa nantinya akan menempuh pendidikan di SLH Gunung Moria, Tangerang.Penulis: JidEditor: OF
12 Agu 2026, 21:00 WIT
Seni & Budaya
Lihat semua
"Di Bawah Langit Timur": Kisah Cinta Tanah Air dari Tanah Papua
Papuanewsonline.com, Papua — Sebuah karya sinematik penuh makna hadir menyambut peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Film pendek musikal berjudul "Di Bawah Langit Timur" yang disutradarai oleh Abet Fahmi mengambil latar di Distrik Wamena, Papua Selatan, mengisahkan perjalanan seorang anak bernama Libo dari pedalaman menuju upacara pengibaran bendera. Perjalanan itu menjadi jendela untuk menyampaikan pesan tentang perjuangan, harapan, persatuan, dan kecintaan kepada Indonesia dari perspektif bagian timur negeri ini.Sutradara memilih Papua bukan sekadar sebagai latar yang indah, melainkan untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki luas yang tercermin dari kekayaan kisah di setiap penjuru tanah air. "Kemerdekaan itu harus dirasakan sebagai milik semua orang, dari Sabang sampai Merauke," ujar Abet. Demi menjaga kejujuran cerita, pemeran utama pun dipilih anak Papua asli yang tinggal di sana, bukan berdasarkan popularitas, melainkan kesesuaian karakter agar terasa natural dan dekat dengan kehidupan masyarakat sesungguhnya.Film ini tidak mengajak kita menyamakan segala sesuatu agar bersatu, melainkan mengajak melihat Indonesia sebagai rumah bersama yang dibangun dari beragam budaya, bahasa, dan tradisi. Melengkapi pesan tersebut, lagu "Fajar Indonesia" yang mengiringi karya ini merangkai kearifan lokal dari berbagai suku bangsa, mulai dari Bugis, Mandar, Dayak, Jawa, Sunda, Minangkabau, hingga Batak menjadi satu melodi persaudaraan yang menyentuh hati.Musik dan liriknya lahir dari semangat cinta tanah air yang tulus, bahwa mengabdi pada negeri adalah panggilan sejati setiap anak bangsa. Nasionalisme, menurut pesan yang disampaikan, bukan sekadar tuntutan kepada orang lain, melainkan kesadaran dari dalam diri sendiri untuk mencintai dan mengabdi kepada Indonesia sepanjang hayat. Pesan yang sederhana namun mendalam itu menyatu dengan alur cerita yang hangat dan menyentuh jiwa.Penulis: JidEditor: OF
16 Agu 2026, 14:59 WIT
Jelang Muktamar ke-35 NU, Forbes NU 26 Dorong Evaluasi Menyeluruh Terkait Konsesi Tambang
Papuanewsonline.com, Bogor — Dua belas hari menjelang penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Forum Bersama (Forbes) NU 26 menggelar Rembug Warga NU Jabodetabek di Institut Pertanian Bogor, Sabtu (15/8/2026). Diskusi bertajuk “Tambang Ormas NU: Menimbang Fikih, Kemandirian Ekonomi, dan Keberlanjutan Lingkungan” digelar sebulan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mengoreksi dasar hukum pemberian izin pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan.Forum menegaskan bahwa persoalan konsesi tambang tidak cukup dinilai dari pertanyaan fikih semata soal “boleh atau tidak boleh”. Lebih dari itu, keputusan tersebut menyangkut kehormatan organisasi, kemandirian ekonomi, keadilan sosial dan gender, keselamatan warga, serta kelestarian lingkungan hidup. Semua aspek itu harus dipertimbangkan secara utuh dan seimbang sebelum mengambil keputusan yang berjangka panjang.Putusan MK Nomor 160/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa frasa “pemberian prioritas” dalam UU Minerba tidak boleh dimaknai sebagai penunjukan langsung. Jika pun diberikan prioritas, harus didasarkan pada parameter yang jelas, penilaian objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketidakjelasan prosedur dinilai berpotensi membuka ruang yang merugikan lingkungan dan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tambang.Dr. Ivanovich Agusta mengingatkan bahwa persoalan tambang harus dilihat sekaligus dengan persoalan kemandirian desa. “Jangan sampai desa kehilangan uang untuk membiayai koperasi, lalu kehilangan tanah untuk membiayai tambang. Kalau nilai tambahnya dibawa keluar, sementara desa hanya menanggung dampaknya, itu bukan kemandirian desa,” tegasnya. Pembangunan pun sebaiknya memperkuat kemampuan warga mengelola kekayaan sendiri, bukan justru menciptakan ketergantungan baru.Penulis: JidEditor: OF
16 Agu 2026, 14:53 WIT
Jelang HUT ke-81 RI, Tokoh Adat Puncak Jaya Salurkan Bantuan dan Ajak Jaga Kamtibmas
Papuanewsonline.com, Mulia - Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, tokoh adat di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, menyalurkan bantuan kepada masyarakat di Kota Mulia, Sabtu (15/8/2026).Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Suku Distrik Pegelimi, Waitelenggen. Sebanyak 150 paket sembako, tiga net bola voli, dan enam bola voli diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian menjelang peringatan 17 Agustus.Penyaluran bantuan sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara tokoh adat dan masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan sosial serta mendorong kebersamaan di tengah masyarakat Puncak Jaya.Warga yang menerima bantuan menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan. Mereka juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, atas perhatian yang dirasakan masyarakat.Waitelenggen mengatakan bantuan tersebut tidak hanya ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kebersamaan dan stabilitas keamanan di wilayah Puncak Jaya.“Bantuan ini merupakan bentuk perhatian yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kami berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya menjelang peringatan 17 Agustus 2026,” ujar Waitelenggen.Selain bantuan kebutuhan pokok, perlengkapan olahraga yang diserahkan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan positif. Aktivitas olahraga dinilai dapat menjadi sarana mempererat hubungan dan kebersamaan antarwarga.Waitelenggen juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Puncak Jaya untuk berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menurutnya, kondisi yang aman dan kondusif diperlukan agar seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 RI dapat berlangsung dengan lancar.Ajakan tersebut disampaikan menjelang perayaan kemerdekaan yang akan dipusatkan pada 17 Agustus 2026. Masyarakat diharapkan dapat menjaga lingkungan masing-masing serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat mengganggu situasi keamanan.Di tengah adanya informasi mengenai larangan dari kelompok KSTP terkait kegiatan peringatan HUT RI, kondisi keamanan di Kabupaten Puncak Jaya hingga kini dilaporkan masih kondusif.Bendera Merah Putih dan berbagai umbul-umbul dalam rangka menyambut HUT ke-81 RI juga masih terlihat terpasang di sejumlah kantor pemerintahan, objek vital, serta fasilitas umum di wilayah tersebut.Selama kegiatan penyaluran bantuan berlangsung hingga selesai, tidak ditemukan adanya aksi sabotase berupa pengrusakan ataupun pencabutan bendera dan umbul-umbul yang telah dipasang.Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat komunikasi sosial antara tokoh adat dan masyarakat sekaligus mendorong keterlibatan seluruh elemen dalam menjaga stabilitas kamtibmas di Kabupaten Puncak Jaya menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.Editor: OF
15 Agu 2026, 21:14 WIT
Gempa M 7,7 Guncang Nagekeo NTT, BMKG Sempat Keluarkan Peringatan Tsunami
Papuanewsonline.com, NTT - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu (15/08) pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa terjadi pada pukul 05:58 WITA.Pusat gempa berada di kedalaman dangkal 15 kilometer, dengan episenter 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, NTT. Gempa ini tergolong dangkal akibat aktivitas subduksi dengan mekanisme sesar naik (thrust fault), yang berpotensi memicu tsunami.BMKG langsung menerbitkan peringatan dini tsunami atas peristiwa tersebut. Peringatan tersebut dinyatakan telah berakhir setelah dilakukan pemantauan.Hingga pukul 07:07 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan aktivitas susulan masih terus terjadi. Tercatat sebanyak 37 gempa susulan (aftershock) dengan magnitudo 3,7 hingga 6,2.Di sejumlah wilayah pesisir, tsunami dengan ketinggian kecil terpantau oleh tide gauge yakni-Bakalang, Alor, NTT: tsunami setinggi 0,14 meter terdeteksi pada pukul 05:41 WIB-Dompu, NTB: tsunami setinggi 0,17 meter -Flores Timur, Labuan Bajo, dan Sikka ketinggian muka air antara 0,19 hingga 0,36 meter .BMKG mengimbau masyarakat di wilayah pesisir Nagekeo, Flores, Alor, Sikka, Labuan Bajo, Dompu dan sekitarnya untuk tetap tenang namun waspada, menjauhi pantai dan bangunan yang retak akibat gempa, serta hanya mengikuti informasi resmi dari BMKG.Belum ada laporan resmi terkait dampak kerusakan dan korban jiwa hingga berita ini diturunkan.Editor: OF
15 Agu 2026, 21:06 WIT
Semarakkan HUT ke-81 RI di Jayapura, Maxim Gratiskan Perjalanan dengan Mobil Berdekorasi Merah Putih
Papuanewsonline.com, Jayapura — Maxim Indonesia menghadirkan program khusus dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak 81 unit Maxim Car dihias dengan desain bertema kepulauan Indonesia dan akan beroperasi di 19 kota, termasuk Kota Jayapura, Papua.Program tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati perjalanan gratis pada 17 Agustus 2026. Pengguna yang secara kebetulan mendapatkan mobil dengan desain khusus kemerdekaan saat melakukan pemesanan akan memperoleh perjalanan tanpa biaya.Sementara bagi pengguna yang belum mendapatkan mobil dengan dekorasi khusus tersebut, Maxim tetap memberikan potongan harga sebesar 17 persen. Promo ini berlaku secara nasional mulai 11 hingga 21 Agustus 2026.Masyarakat dapat melakukan pemesanan layanan Maxim seperti biasa melalui aplikasi. Sistem akan secara otomatis menentukan pengemudi dan kendaraan yang tersedia, termasuk kemungkinan mendapatkan salah satu mobil yang telah dihias khusus untuk perayaan HUT RI.Selain Jayapura, mobil dengan desain kemerdekaan tersebut juga beroperasi di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Ambon, Makassar, Kendari, Cilegon, Serang, Kupang, Balikpapan, Bandar Lampung, Batam, Palembang, Malang, Pekanbaru, Timika, Bukittinggi, dan Bau-Bau.Program tersebut menjangkau berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua. Pada setiap kendaraan, terdapat stiker bergambar kepulauan Indonesia yang menggambarkan keberagaman sekaligus persatuan masyarakat.Development Director Maxim Indonesia, Dirhamsyah, mengatakan program tersebut merupakan bentuk partisipasi perusahaan dalam merayakan momentum kemerdekaan bersama masyarakat di berbagai daerah.“Kami mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ini adalah momen untuk merayakan persatuan dan rasa bangga sebagai bagian dari Indonesia,” ujar Dirhamsyah.Menurutnya, perjalanan gratis dengan kendaraan berdesain khusus tersebut diharapkan dapat menjadi bentuk sederhana untuk ikut menciptakan suasana perayaan kemerdekaan yang lebih meriah. Maxim juga ingin menunjukkan bahwa layanan transportasi dapat hadir dalam berbagai momen penting yang dirasakan masyarakat.Dirhamsyah menambahkan, keberadaan Maxim di berbagai kota tidak hanya berkaitan dengan aktivitas bisnis, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Karena itu, perusahaan berupaya menghadirkan berbagai kegiatan yang dapat berhubungan dengan budaya maupun tradisi masyarakat.“Melalui kampanye ini, perusahaan ingin menunjukkan bahwa layanan Maxim juga dapat menjadi bagian dari budaya perkotaan dan tradisi masyarakat dalam merayakan momen nasional,” katanya.Maxim telah beroperasi di Indonesia sejak 2018 dan pada tahun ini memasuki tahun kedelapan kehadirannya di Tanah Air. Saat ini, layanan tersebut telah tersedia di lebih dari 400 kota di Indonesia dan terus melakukan pengembangan untuk menjangkau wilayah lainnya.Melalui program kemerdekaan tersebut, Maxim berharap kehadiran layanan transportasi daring tidak hanya memberikan kemudahan mobilitas, tetapi juga dapat menjadi bagian dari berbagai kegiatan masyarakat. Semangat persatuan dan keberagaman diharapkan terus terjaga melalui berbagai aktivitas yang melibatkan masyarakat di seluruh Indonesia.Editor: OF
15 Agu 2026, 06:32 WIT
Subuh Berjamaah di Masjid Al-Hijrah, Kapolda Maluku Jalin Silaturahmi dengan Masyarakat
Papuanewsonline.com, Ambon - Membangun keamanan dan ketertiban masyarakat tidak hanya dilakukan melalui kegiatan penegakan hukum, tetapi juga dengan memperkuat komunikasi, silaturahmi dan kepercayaan publik.Pesan tersebut tercermin dalam langkah Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., yang melaksanakan Sholat Subuh Berjamaah Keliling sekaligus silaturahmi bersama masyarakat di Masjid Al-Hijrah, Kapaha, Kota Ambon, Rabu (12/8/2026).Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 04.45 WIT tersebut diikuti Dirlantas Polda Maluku, Ps. Kanit Standar Tindak dan Cegah Subdit Kamsel Ditlantas Polda Maluku, sejumlah personel Ditlantas Polda Maluku, Imam Masjid Al-Hijrah serta para jamaah.Sholat Subuh berjamaah berlangsung khidmat. Setelah ibadah, Kapolda Maluku tidak langsung meninggalkan masjid, tetapi melanjutkan kegiatan dengan bersilaturahmi dan berdialog bersama Imam Masjid serta para jamaah.Interaksi langsung tersebut menjadi ruang bagi Kapolda untuk mendengar sekaligus membangun komunikasi dengan masyarakat. Pendekatan seperti ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan emosional dan kemitraan antara Polri dengan masyarakat.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto mengatakan, menjaga keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, komunikasi dan silaturahmi harus terus dibangun secara langsung dan berkelanjutan.“Keamanan dan ketertiban tidak dapat dibangun hanya oleh Polri. Kita membutuhkan kebersamaan, komunikasi dan kepercayaan dari seluruh masyarakat. Karena itu, silaturahmi seperti ini penting untuk mendengar langsung apa yang menjadi harapan dan kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan dalam menjaga kamtibmas,” ujar Kapolda Maluku.Menurut Dadang, masjid dan tempat-tempat ibadah memiliki peran penting dalam membangun nilai kebersamaan, kepedulian sosial dan persaudaraan di tengah masyarakat.Masjid bukan hanya tempat untuk melaksanakan ibadah, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat persaudaraan, kepedulian dan kebersamaan. Polri harus hadir di tengah masyarakat, membangun komunikasi yang humanis dan menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri,katanya.Kapolda menegaskan, pendekatan kepada masyarakat harus terus dikembangkan agar tercipta hubungan yang semakin terbuka antara kepolisian dengan warga.“Kami ingin terus membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat. Kalau komunikasi berjalan baik, persoalan-persoalan di tengah masyarakat dapat kita deteksi dan selesaikan bersama lebih awal. Ini adalah bagian dari upaya menjaga Maluku tetap aman, damai dan kondusif,” tegasnya.Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Polda Maluku memperkuat kemitraan dengan tokoh agama dan masyarakat sebagai salah satu unsur penting dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Maluku.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan, kegiatan Kapolda Maluku bersama masyarakat melalui sholat berjamaah dan silaturahmi menunjukkan bahwa pendekatan humanis merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian.“Kehadiran Kapolda di tengah masyarakat melalui kegiatan sholat Subuh berjamaah dan silaturahmi merupakan bentuk nyata pendekatan Polri yang humanis. Polri tidak hanya hadir ketika terjadi persoalan, tetapi juga hadir untuk membangun komunikasi, mendengar masyarakat dan memperkuat kebersamaan,” ujar Rositah.Menurutnya, hubungan yang kuat antara Polri dengan masyarakat merupakan salah satu fondasi penting dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.“Keamanan yang berkelanjutan membutuhkan partisipasi masyarakat. Karena itu, komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh elemen warga harus terus diperkuat. Dengan komunikasi yang baik, kita dapat bersama-sama menjaga lingkungan dan mencegah berbagai potensi gangguan kamtibmas,” jelasnya.Rositah menambahkan, Polda Maluku akan terus mendorong jajaran kepolisian untuk membangun kedekatan dengan masyarakat melalui berbagai pendekatan yang humanis, komunikatif dan berorientasi pada pelayanan.“Semangatnya adalah membangun polisi yang semakin dekat dengan masyarakat. Ketika masyarakat merasa didengar, dihargai dan dilibatkan, maka kepercayaan publik akan semakin kuat. Dari kepercayaan itulah kemitraan dalam menjaga keamanan dapat tumbuh,” katanya.Bagi Polda Maluku, silaturahmi bersama masyarakat menjadi bagian dari strategi membangun keamanan yang tidak hanya bertumpu pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada pencegahan, komunikasi publik, penguatan nilai kebersamaan dan partisipasi masyarakat.Pendekatan tersebut menjadi semakin penting di tengah karakteristik Maluku sebagai daerah kepulauan yang memiliki keragaman masyarakat, budaya dan komunitas sosial. Dalam konteks tersebut, komunikasi langsung dengan masyarakat menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga kohesi sosial dan mencegah potensi gangguan kamtibmas.Melalui kegiatan Sholat Subuh Berjamaah Keliling, Polda Maluku ingin memastikan bahwa kehadiran Polri tidak berjarak dengan masyarakat.Polri hadir untuk mendengar, melayani dan membangun kepercayaan karena keamanan yang kuat tidak hanya lahir dari penegakan hukum, tetapi juga dari hubungan yang erat antara polisi dan masyarakat.Kegiatan berakhir sekitar pukul 05.35 WIT dan berlangsung aman, tertib serta kondusif. PNO-12
12 Agu 2026, 14:31 WIT
