Papuanewsonline.com
Berita Terbaru
Lihat semua
Dua Kasus Pembunuhan Di Mimika Masih Diusut, Polisi Amankan Barang Bukti
Papuanewsonline.com, Timika – Proses hukum atas dua kasus
pembunuhan yang mengguncang Kabupaten Mimika masih berjalan intensif.
Kepolisian terus melakukan pendalaman materi dan pengejaran terhadap terduga
pelaku yang terlibat dalam peristiwa menewaskan korban berinisial BM di Kwamki
Narama dan JM di Jalan WR Soepratman pada akhir Maret lalu.Kapolres Mimika, Billyandha Hildiario Budiman, membenarkan
hal tersebut saat dikonfirmasi di Polsek Kwamki Narama, Senin (13/4/2026). "Kami masih melakukan upaya pengejaran dan pendalaman
terhadap dua kasus tersebut," ujarnya. Pihaknya memastikan tim penyidik bekerja maksimal untuk
mengungkap motif serta dalang di balik aksi kekerasan tersebut.Dalam penyelidikan ini, polisi telah berhasil mengamankan
sejumlah barang bukti penting dari lokasi kejadian, termasuk pakaian yang
diduga milik pelaku. Barang bukti tersebut saat ini tengah diteliti lebih lanjut
untuk mendapatkan petunjuk yang akurat guna mempercepat proses penangkapan.Billyandha juga mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap
tenang, menahan diri, dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang beredar."Kami harap masyarakat membantu kami agar fokus dalam
penyelidikan," tambahnya. Kepolisian berkomitmen menyelesaikan kasus ini secepat
mungkin demi memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi warga. Penulis: Jid
Editor: GF
14 Apr 2026, 14:09 WIT
Pos Brimob Di Kwamki Narama Dibakar Massa Usai Bentrok Antarwarga
Papuanewsonline.com, Timika – Suasana memanas kembali di
Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, setelah satu bangunan semi-permanen
yang difungsikan sebagai pos keamanan Brimob Polda Papua Tengah dibakar oleh
sekelompok massa. Insiden yang terjadi di Jalan penghubung Kwamki Narama–Kali
Eden, tepatnya di area Cafe Waanal, ini diduga merupakan lanjutan dari konflik
sosial yang sempat memuncak beberapa hari sebelumnya. (13/4/2026)Puluhan orang diduga datang membawa senjata tradisional
berupa panah. Mereka merusak dan membakar pos tersebut yang saat itu dalam
keadaan kosong dan sudah tidak dioperasikan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam aksi pembakaran ini,
namun kejadian ini menambah ketegangan usai bentrokan besar yang terjadi
sebelumnya.Diketahui, kericuhan bermula dari tradisi bakar batu pada
Sabtu (11/4/26) sore yang seharusnya menjadi ajang perdamaian. Namun usai
acara, terjadi kesalahpahaman saat salah satu kelompok bergerak menuju wilayah
lawan yang dianggap provokasi.Terjadilah saling serang menggunakan panah selama sekitar 30
menit yang mengakibatkan sejumlah warga terluka.Merespons situasi tersebut, personel Polres Mimika dan
Brimob Batalyon B langsung dikerahkan untuk mengamankan lokasi. Hingga kini,
situasi di lapangan dilaporkan mulai kondusif. Aparat terus berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan
pemerintah distrik guna mencegah eskalasi konflik agar tidak kembali terjadi. Penulis: Jid
Editor: GF
14 Apr 2026, 14:06 WIT
"KAMI BUKAN OBJEK!" ALIANSI PENGUSAHA OAP KRITIK KERAS SOSIALISASI PERDA UMKM MIMIKA
Papuanewsonline.com, Timika – Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Mimika terkait proses sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) UMKM OAP. Dalam pernyataan resmi yang dirilis Senin (13/4/26), aliansi menilai bahwa kebijakan yang seharusnya berpihak kepada masyarakat asli ini justru masih menerapkan pola lama yang menempatkan OAP hanya sebagai objek, bukan subjek yang dilibatkan sejak awal perumusan.Aliansi menegaskan bahwa proses yang berjalan saat ini tidak mencerminkan partisipasi yang bermakna. Pelibatan masyarakat dinilai hanya formalitas dan terbatas pada kelompok tertentu saja, sementara pelaku usaha di tingkat akar rumput, seperti mama-mama penjual pinang, pedagang kecil, dan pelaku usaha informal yang justru menjadi pihak paling terdampak, tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk menyampaikan aspirasi. Mereka menilai sosialisasi yang dilakukan saat ini hanya bersifat satu arah, di mana masyarakat seolah hanya diminta untuk menerima tanpa diberi kesempatan berdialog secara setara.Lebih jauh, kelompok ini mengingatkan risiko yang akan muncul jika kebijakan disusun tanpa keterlibatan langsung masyarakat. Mulai dari ketidaktepatan sasaran, potensi konflik sosial, hingga praktik penyalahgunaan seperti "pinjam nama OAP" dan dominasi kelompok tertentu yang bisa merugikan pelaku usaha asli. Bagi Aliansi, Perda ini bukan sekadar aturan ekonomi, melainkan soal keadilan dan martabat OAP dalam mengelola ruang ekonomi di tanah sendiri.Oleh karena itu, prinsip "tidak ada kebijakan tentang kami tanpa kami" harus menjadi dasar utama.Aliansi menegaskan bahwa mereka tidak menolak keberadaan Perda UMKM tersebut, namun menolak proses pembuatan dan sosialisasi yang mengabaikan partisipasi publik. Mereka meminta pemerintah segera membuka dialog publik yang inklusif, melibatkan pelaku UMKM secara luas dalam evaluasi, serta menjamin transparansi implementasi. "Kami siap menjadi mitra kritis, tetapi akan bersikap tegas jika suara kami terus diabaikan," tandas mereka. Penulis: JidEditor: GF
14 Apr 2026, 13:05 WIT
KNPI Jayawijaya Tolak Instruksi Gubernur Papua Pegunungan, Sebut Tidak Berdasar Hukum
Papuanewsonline.com, Wamena - KNPI Jayawijaya menolak instruksi Gubernur Papua Pegunungan Nomor 960 tanggal 7 April 2026 yang memerintahkan percepatan pelantikan anggota DPRK dalam waktu 14 hari. Ketua KNPI Jayawijaya, Hengky Hilapok, menyatakan bahwa instruksi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan berpotensi mencederai prinsip negara hukum."Instruksi ini patut dipertanyakan. Empat belas hari tidak memiliki daya tarik hukum yang mengikat. Apakah ini bertumpu pada keputusan gubernur yang sah, atau justru mengabaikan batas kewenangan yang telah ditentukan undang-undang?" Ujar Hengky. Yang di kutip dari akun, seputaran Papua.Hengky menyoroti dugaan intervensi terhadap hasil seleksi Pansel di beberapa daerah dan menekankan bahwa Gubernur tidak memiliki kewenangan untuk mengubah atau mengganti hasil seleksi. Ia meminta transparansi dasar hukum dan prosedur yang sah dalam proses pelantikan anggota DPRK.Instruksi Gubernur Papua Pegunungan telah disebarkan ke berbagai media dan para Bupati, namun KNPI Jayawijaya tetap menolak dan meminta agar proses pelantikan dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.Hengky juga mengingatkan bahwa percepatan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prosedur yang sah. "Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Pertanyaannya sederhana: apakah setiap tindakan tunduk pada hukum, atau hukum ditarik mengikuti kehendak kekuasaan?" katanya.Dua kabupaten telah melaksanakan pelantikan anggota DPR jalur otsus, namun enam kabupaten lainnya belum melaksanakan pelantikan. KNPI Jayawijaya meminta agar proses pelantikan dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.Hengky juga meminta agar Gubernur Papua Pegunungan menjelaskan dasar hukum instruksi tersebut dan memastikan bahwa proses pelantikan anggota DPRK dilakukan dengan sah dan transparan. "Kami akan terus memantau proses ini dan memperjuangkan hak-hak masyarakat," tutupnya.Penulis: HendrikEditor: GF
13 Apr 2026, 19:24 WIT
Pemkab Mimika Sosialisasikan Perda UMKM OAP, 180 Pelaku Usaha Dilibatkan
Papuanewsonline.com, Mimika — Sebanyak 180 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengikuti kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM Orang Asli Papua (OAP), yang digelar pada Senin, 14 April 2026.Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menegaskan bahwa sosialisasi ini sangat penting, khususnya bagi pelaku usaha OAP, agar memahami aturan hukum yang mengatur aktivitas usaha mereka.Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang secara khusus untuk memberikan pemahaman terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pelaku usaha tidak hanya diharapkan menjalankan usahanya, tetapi juga memahami dan mematuhi regulasi agar tercipta ketertiban dalam berusaha.“Melalui sosialisasi ini, narasumber akan menjelaskan secara rinci mengenai Perda Nomor 4 Tahun 2024, termasuk bagaimana pengaturan ruang usaha agar lebih tertib dan tidak menimbulkan gesekan antar pelaku usaha,” ujarnya.Perda tersebut juga mengatur berbagai jenis usaha yang umum dijalankan masyarakat, khususnya OAP, seperti penjualan pinang, petatas, buah merah, sarang semut, dan komoditas lokal lainnya. Pengaturan ini bertujuan agar setiap pelaku usaha memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan ruang usaha, namun tetap dalam koridor yang tertib dan teratur.Wakil Bupati menekankan bahwa pemerintah hadir untuk melindungi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Setiap warga memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan ruang publik, selama dijalankan sesuai aturan yang berlaku.Ia juga berharap para peserta yang hadir dapat menjadi perpanjangan informasi bagi masyarakat lainnya, mengingat keterbatasan jumlah peserta dalam kegiatan tersebut.“Dengan begitu, pemahaman tentang aturan ini bisa tersebar luas di tengah masyarakat,” tambahnya.Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Mimika sebagai daerah yang harmonis, di mana ruang usaha dapat dimanfaatkan secara adil, tertib, dan berkelanjutan oleh seluruh masyarakat.Penulis: BimEditor: GF
13 Apr 2026, 19:10 WIT
Kelangkaan LPG di Mimika Dipicu Keterlambatan Kapal dan Kendala Impor
Papuanewsonline.com, Mimika — Kelangkaan gas LPG yang terjadi di Kabupaten Mimika saat ini dipicu oleh sejumlah faktor, diantaranya keterlambatan kedatangan kapal pengangkut serta kendala impor yang tidak berhasil masuk. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Mimika, tetapi juga berdampak secara nasional di berbagai daerah.Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Mimika, drh. Sabelina Fitriani, saat diwawancarai pada Senin (13/4/2026), menjelaskan bahwa pasokan LPG ke Timika selama ini bergantung dari Makassar. Namun, karena wilayah tersebut juga harus memenuhi kebutuhan regional Sulawesi, distribusi ke luar daerah menjadi prioritas setelah kebutuhan lokal terpenuhi.“Akibatnya, suplai ke Timika mengalami pengurangan,” ujarnya.Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah tengah mempertimbangkan alternatif sumber pasokan dari wilayah lain guna mencukupi kebutuhan masyarakat Mimika.Dalam waktu dekat, pasokan tambahan sekitar 4.000 tabung LPG dijadwalkan masuk pada 13–14 April 2026. Selain itu, pengiriman berikutnya juga direncanakan pada 25 April. Dengan adanya tambahan tersebut, diharapkan kebutuhan LPG masyarakat dapat terpenuhi hingga akhir April, selama tidak terjadi penimbunan atau pembelian berlebihan.Pemerintah daerah juga menghimbau masyarakat agar tidak melakukan stok berlebih di rumah, karena hal itu dapat memperparah kelangkaan. Selain itu, ditemukan indikasi adanya oknum yang membeli LPG dalam jumlah besar untuk dijual kembali, sehingga mengganggu distribusi.Sebagai solusi sementara, masyarakat dapat menggunakan alternatif lain seperti LPG ukuran 5,5 kilogram yang stoknya masih tersedia, atau beralih ke minyak tanah jika diperlukan.Khusus bagi pelaku usaha seperti warung makan dan restoran, pemerintah akan mengeluarkan himbauan resmi agar menggunakan LPG ukuran 50 kilogram. Kebijakan ini bertujuan agar LPG ukuran 12 kilogram tetap tersedia untuk kebutuhan rumah tangga.Saat ini terdapat tiga agen resmi LPG di Mimika. Berdasarkan informasi dari para agen, stok LPG sebenarnya masih tersedia dan harga dari distributor resmi belum mengalami kenaikan. Namun demikian, potensi kenaikan harga tetap dapat terjadi di tingkat pengecer.Secara keseluruhan, pasokan LPG di Mimika diperkirakan masih aman hingga akhir April. Meski demikian, pemerintah menilai perlu adanya diversifikasi jalur distribusi selain dari Makassar, mengingat keterbatasan suplai dari wilayah tersebut. Kebijakan terkait hal ini nantinya akan ditentukan oleh pihak Pertamina.Penulis: BimEditor: GF
13 Apr 2026, 18:59 WIT
Pilihan Redaksi
Dua Kasus Pembunuhan Di Mimika Masih Diusut, Polisi Amankan Barang Bukti
Papuanewsonline.com, Timika – Proses hukum atas dua kasus
pembunuhan yang mengguncang Kabupaten Mimika masih berjalan intensif.
Kepolisian terus melakukan pendalaman materi dan pengejaran terhadap terduga
pelaku yang terlibat dalam peristiwa menewaskan korban berinisial BM di Kwamki
Narama dan JM di Jalan WR Soepratman pada akhir Maret lalu.Kapolres Mimika, Billyandha Hildiario Budiman, membenarkan
hal tersebut saat dikonfirmasi di Polsek Kwamki Narama, Senin (13/4/2026). "Kami masih melakukan upaya pengejaran dan pendalaman
terhadap dua kasus tersebut," ujarnya. Pihaknya memastikan tim penyidik bekerja maksimal untuk
mengungkap motif serta dalang di balik aksi kekerasan tersebut.Dalam penyelidikan ini, polisi telah berhasil mengamankan
sejumlah barang bukti penting dari lokasi kejadian, termasuk pakaian yang
diduga milik pelaku. Barang bukti tersebut saat ini tengah diteliti lebih lanjut
untuk mendapatkan petunjuk yang akurat guna mempercepat proses penangkapan.Billyandha juga mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap
tenang, menahan diri, dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang beredar."Kami harap masyarakat membantu kami agar fokus dalam
penyelidikan," tambahnya. Kepolisian berkomitmen menyelesaikan kasus ini secepat
mungkin demi memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi warga. Penulis: Jid
Editor: GF
14 Apr 2026, 14:09 WIT
Pos Brimob Di Kwamki Narama Dibakar Massa Usai Bentrok Antarwarga
Papuanewsonline.com, Timika – Suasana memanas kembali di
Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, setelah satu bangunan semi-permanen
yang difungsikan sebagai pos keamanan Brimob Polda Papua Tengah dibakar oleh
sekelompok massa. Insiden yang terjadi di Jalan penghubung Kwamki Narama–Kali
Eden, tepatnya di area Cafe Waanal, ini diduga merupakan lanjutan dari konflik
sosial yang sempat memuncak beberapa hari sebelumnya. (13/4/2026)Puluhan orang diduga datang membawa senjata tradisional
berupa panah. Mereka merusak dan membakar pos tersebut yang saat itu dalam
keadaan kosong dan sudah tidak dioperasikan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam aksi pembakaran ini,
namun kejadian ini menambah ketegangan usai bentrokan besar yang terjadi
sebelumnya.Diketahui, kericuhan bermula dari tradisi bakar batu pada
Sabtu (11/4/26) sore yang seharusnya menjadi ajang perdamaian. Namun usai
acara, terjadi kesalahpahaman saat salah satu kelompok bergerak menuju wilayah
lawan yang dianggap provokasi.Terjadilah saling serang menggunakan panah selama sekitar 30
menit yang mengakibatkan sejumlah warga terluka.Merespons situasi tersebut, personel Polres Mimika dan
Brimob Batalyon B langsung dikerahkan untuk mengamankan lokasi. Hingga kini,
situasi di lapangan dilaporkan mulai kondusif. Aparat terus berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan
pemerintah distrik guna mencegah eskalasi konflik agar tidak kembali terjadi. Penulis: Jid
Editor: GF
14 Apr 2026, 14:06 WIT
"KAMI BUKAN OBJEK!" ALIANSI PENGUSAHA OAP KRITIK KERAS SOSIALISASI PERDA UMKM MIMIKA
Papuanewsonline.com, Timika – Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Mimika terkait proses sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) UMKM OAP. Dalam pernyataan resmi yang dirilis Senin (13/4/26), aliansi menilai bahwa kebijakan yang seharusnya berpihak kepada masyarakat asli ini justru masih menerapkan pola lama yang menempatkan OAP hanya sebagai objek, bukan subjek yang dilibatkan sejak awal perumusan.Aliansi menegaskan bahwa proses yang berjalan saat ini tidak mencerminkan partisipasi yang bermakna. Pelibatan masyarakat dinilai hanya formalitas dan terbatas pada kelompok tertentu saja, sementara pelaku usaha di tingkat akar rumput, seperti mama-mama penjual pinang, pedagang kecil, dan pelaku usaha informal yang justru menjadi pihak paling terdampak, tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk menyampaikan aspirasi. Mereka menilai sosialisasi yang dilakukan saat ini hanya bersifat satu arah, di mana masyarakat seolah hanya diminta untuk menerima tanpa diberi kesempatan berdialog secara setara.Lebih jauh, kelompok ini mengingatkan risiko yang akan muncul jika kebijakan disusun tanpa keterlibatan langsung masyarakat. Mulai dari ketidaktepatan sasaran, potensi konflik sosial, hingga praktik penyalahgunaan seperti "pinjam nama OAP" dan dominasi kelompok tertentu yang bisa merugikan pelaku usaha asli. Bagi Aliansi, Perda ini bukan sekadar aturan ekonomi, melainkan soal keadilan dan martabat OAP dalam mengelola ruang ekonomi di tanah sendiri.Oleh karena itu, prinsip "tidak ada kebijakan tentang kami tanpa kami" harus menjadi dasar utama.Aliansi menegaskan bahwa mereka tidak menolak keberadaan Perda UMKM tersebut, namun menolak proses pembuatan dan sosialisasi yang mengabaikan partisipasi publik. Mereka meminta pemerintah segera membuka dialog publik yang inklusif, melibatkan pelaku UMKM secara luas dalam evaluasi, serta menjamin transparansi implementasi. "Kami siap menjadi mitra kritis, tetapi akan bersikap tegas jika suara kami terus diabaikan," tandas mereka. Penulis: JidEditor: GF
14 Apr 2026, 13:05 WIT
KNPI Jayawijaya Tolak Instruksi Gubernur Papua Pegunungan, Sebut Tidak Berdasar Hukum
Papuanewsonline.com, Wamena - KNPI Jayawijaya menolak instruksi Gubernur Papua Pegunungan Nomor 960 tanggal 7 April 2026 yang memerintahkan percepatan pelantikan anggota DPRK dalam waktu 14 hari. Ketua KNPI Jayawijaya, Hengky Hilapok, menyatakan bahwa instruksi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan berpotensi mencederai prinsip negara hukum."Instruksi ini patut dipertanyakan. Empat belas hari tidak memiliki daya tarik hukum yang mengikat. Apakah ini bertumpu pada keputusan gubernur yang sah, atau justru mengabaikan batas kewenangan yang telah ditentukan undang-undang?" Ujar Hengky. Yang di kutip dari akun, seputaran Papua.Hengky menyoroti dugaan intervensi terhadap hasil seleksi Pansel di beberapa daerah dan menekankan bahwa Gubernur tidak memiliki kewenangan untuk mengubah atau mengganti hasil seleksi. Ia meminta transparansi dasar hukum dan prosedur yang sah dalam proses pelantikan anggota DPRK.Instruksi Gubernur Papua Pegunungan telah disebarkan ke berbagai media dan para Bupati, namun KNPI Jayawijaya tetap menolak dan meminta agar proses pelantikan dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.Hengky juga mengingatkan bahwa percepatan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prosedur yang sah. "Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Pertanyaannya sederhana: apakah setiap tindakan tunduk pada hukum, atau hukum ditarik mengikuti kehendak kekuasaan?" katanya.Dua kabupaten telah melaksanakan pelantikan anggota DPR jalur otsus, namun enam kabupaten lainnya belum melaksanakan pelantikan. KNPI Jayawijaya meminta agar proses pelantikan dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.Hengky juga meminta agar Gubernur Papua Pegunungan menjelaskan dasar hukum instruksi tersebut dan memastikan bahwa proses pelantikan anggota DPRK dilakukan dengan sah dan transparan. "Kami akan terus memantau proses ini dan memperjuangkan hak-hak masyarakat," tutupnya.Penulis: HendrikEditor: GF
13 Apr 2026, 19:24 WIT
Pemkab Mimika Sosialisasikan Perda UMKM OAP, 180 Pelaku Usaha Dilibatkan
Papuanewsonline.com, Mimika — Sebanyak 180 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengikuti kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM Orang Asli Papua (OAP), yang digelar pada Senin, 14 April 2026.Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menegaskan bahwa sosialisasi ini sangat penting, khususnya bagi pelaku usaha OAP, agar memahami aturan hukum yang mengatur aktivitas usaha mereka.Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang secara khusus untuk memberikan pemahaman terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pelaku usaha tidak hanya diharapkan menjalankan usahanya, tetapi juga memahami dan mematuhi regulasi agar tercipta ketertiban dalam berusaha.“Melalui sosialisasi ini, narasumber akan menjelaskan secara rinci mengenai Perda Nomor 4 Tahun 2024, termasuk bagaimana pengaturan ruang usaha agar lebih tertib dan tidak menimbulkan gesekan antar pelaku usaha,” ujarnya.Perda tersebut juga mengatur berbagai jenis usaha yang umum dijalankan masyarakat, khususnya OAP, seperti penjualan pinang, petatas, buah merah, sarang semut, dan komoditas lokal lainnya. Pengaturan ini bertujuan agar setiap pelaku usaha memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan ruang usaha, namun tetap dalam koridor yang tertib dan teratur.Wakil Bupati menekankan bahwa pemerintah hadir untuk melindungi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Setiap warga memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan ruang publik, selama dijalankan sesuai aturan yang berlaku.Ia juga berharap para peserta yang hadir dapat menjadi perpanjangan informasi bagi masyarakat lainnya, mengingat keterbatasan jumlah peserta dalam kegiatan tersebut.“Dengan begitu, pemahaman tentang aturan ini bisa tersebar luas di tengah masyarakat,” tambahnya.Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Mimika sebagai daerah yang harmonis, di mana ruang usaha dapat dimanfaatkan secara adil, tertib, dan berkelanjutan oleh seluruh masyarakat.Penulis: BimEditor: GF
13 Apr 2026, 19:10 WIT
Kelangkaan LPG di Mimika Dipicu Keterlambatan Kapal dan Kendala Impor
Papuanewsonline.com, Mimika — Kelangkaan gas LPG yang terjadi di Kabupaten Mimika saat ini dipicu oleh sejumlah faktor, diantaranya keterlambatan kedatangan kapal pengangkut serta kendala impor yang tidak berhasil masuk. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Mimika, tetapi juga berdampak secara nasional di berbagai daerah.Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Mimika, drh. Sabelina Fitriani, saat diwawancarai pada Senin (13/4/2026), menjelaskan bahwa pasokan LPG ke Timika selama ini bergantung dari Makassar. Namun, karena wilayah tersebut juga harus memenuhi kebutuhan regional Sulawesi, distribusi ke luar daerah menjadi prioritas setelah kebutuhan lokal terpenuhi.“Akibatnya, suplai ke Timika mengalami pengurangan,” ujarnya.Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah tengah mempertimbangkan alternatif sumber pasokan dari wilayah lain guna mencukupi kebutuhan masyarakat Mimika.Dalam waktu dekat, pasokan tambahan sekitar 4.000 tabung LPG dijadwalkan masuk pada 13–14 April 2026. Selain itu, pengiriman berikutnya juga direncanakan pada 25 April. Dengan adanya tambahan tersebut, diharapkan kebutuhan LPG masyarakat dapat terpenuhi hingga akhir April, selama tidak terjadi penimbunan atau pembelian berlebihan.Pemerintah daerah juga menghimbau masyarakat agar tidak melakukan stok berlebih di rumah, karena hal itu dapat memperparah kelangkaan. Selain itu, ditemukan indikasi adanya oknum yang membeli LPG dalam jumlah besar untuk dijual kembali, sehingga mengganggu distribusi.Sebagai solusi sementara, masyarakat dapat menggunakan alternatif lain seperti LPG ukuran 5,5 kilogram yang stoknya masih tersedia, atau beralih ke minyak tanah jika diperlukan.Khusus bagi pelaku usaha seperti warung makan dan restoran, pemerintah akan mengeluarkan himbauan resmi agar menggunakan LPG ukuran 50 kilogram. Kebijakan ini bertujuan agar LPG ukuran 12 kilogram tetap tersedia untuk kebutuhan rumah tangga.Saat ini terdapat tiga agen resmi LPG di Mimika. Berdasarkan informasi dari para agen, stok LPG sebenarnya masih tersedia dan harga dari distributor resmi belum mengalami kenaikan. Namun demikian, potensi kenaikan harga tetap dapat terjadi di tingkat pengecer.Secara keseluruhan, pasokan LPG di Mimika diperkirakan masih aman hingga akhir April. Meski demikian, pemerintah menilai perlu adanya diversifikasi jalur distribusi selain dari Makassar, mengingat keterbatasan suplai dari wilayah tersebut. Kebijakan terkait hal ini nantinya akan ditentukan oleh pihak Pertamina.Penulis: BimEditor: GF
13 Apr 2026, 18:59 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Tag Berita
Pendidikan & Kesehatan
Lihat semua
Satgas Damai Cartenz Gelar Patroli Humanis dan Pelayanan Kesehatan di Sinak
Papuanewsonline.com, Puncak - Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat melalui pendekatan humanis di wilayah penugasan.Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Minggu (12/4/2026) di Kampung Ngingga Baru, tepatnya di Gereja Tabernakel, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak. Dalam kegiatan ini, personel melaksanakan patroli jalan kaki, pelayanan kesehatan kepada masyarakat, serta berbincang santai dengan warga setempat.Kehadiran personel disambut hangat oleh masyarakat yang memanfaatkan layanan kesehatan yang diberikan. Selain itu, interaksi langsung antara aparat dan warga juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan serta membangun rasa percaya di tengah masyarakat.Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam situasi aman dan terkendali. Pendekatan yang dilakukan oleh personel Satgas Damai Cartenz dinilai memberikan dampak positif, baik dalam menjaga stabilitas keamanan maupun meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran Polri di wilayah tersebut.Kepala Operasi Damai Cartenz, Irjen. Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kegiatan patroli yang dikombinasikan dengan pelayanan sosial merupakan strategi utama dalam menciptakan situasi yang kondusif di Papua.“Kami tidak hanya hadir untuk menjaga keamanan, tetapi juga memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Pendekatan humanis seperti ini menjadi kunci dalam membangun kepercayaan dan menjaga stabilitas wilayah,” tegas Kaops Irjen. Pol. Faizal Ramadhani. Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menambahkan bahwa interaksi langsung dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan sejak dini.“Dengan patroli dialogis dan pelayanan kesehatan, kami dapat lebih dekat dengan masyarakat serta mengetahui secara langsung kondisi di lapangan. Ini penting untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif,” ujarnya Kombes. Pol. Adarma Sinaga.Melalui kegiatan ini, Satgas Damai Cartenz berharap kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya dirasakan sebagai aparat keamanan, tetapi juga sebagai mitra yang peduli dan hadir memberikan solusi bagi kebutuhan masyarakat. PNO-12
13 Apr 2026, 14:27 WIT
Tingkatkan Kualitas SDM, Kapolda Maluku Dorong Program “Polisi Mengajar”
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, memimpin rapat koordinasi (rakor) kesiapan pelaksanaan Program “Polisi Mengajar” sebagai upaya strategis meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) generasi muda sekaligus menekan potensi kenakalan remaja di Maluku.Rakor yang digelar di ruang rapat Mapolda Maluku, Jumat (10/4/2026), turut dihadiri Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Iman Tobroni, pejabat utama Polda Maluku, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku bersama jajaran.Kapolda Maluku menegaskan, persoalan pendidikan merupakan isu fundamental yang harus menjadi perhatian bersama, terutama dalam menghadapi tantangan generasi muda saat ini.“Persoalan pendidikan adalah hal utama, khususnya bagi generasi Z. Kita melihat berbagai permasalahan seperti tindak pidana hingga konflik antar kelompok banyak melibatkan anak muda. Karena itu, peningkatan kualitas SDM harus menjadi prioritas bersama, termasuk oleh kepolisian,” kata Dadang.Menurutnya, Program “Polisi Mengajar” dirancang tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, mental, dan kesadaran hukum generasi muda.“Kita ingin membangun mindset dan mental generasi muda agar lebih baik. Dengan pendidikan yang tepat, mereka akan mampu menyelesaikan persoalan secara bijak dan sesuai hukum,” ujarnya.Ia juga menyoroti faktor pemicu konflik sosial seperti konsumsi minuman keras dan ego kelompok yang tinggi, yang dinilai dapat mempercepat eskalasi masalah di kalangan pemuda.Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku menyampaikan apresiasi atas inisiatif Polda Maluku dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah.“Kami mengapresiasi perhatian dan komitmen Kapolda Maluku terhadap pendidikan generasi muda. Program ini merupakan langkah positif yang akan kami tindak lanjuti melalui kolaborasi berkelanjutan,” ujarnya.Pihaknya berharap sinergi antara kepolisian dan sektor pendidikan dapat melahirkan generasi Maluku yang disiplin, berkarakter, dan memiliki daya saing di masa depan.Rakor tersebut berlangsung lancar dan menghasilkan komitmen bersama untuk segera merealisasikan Program “Polisi Mengajar” di wilayah Maluku. PNO-12
13 Apr 2026, 14:07 WIT
Muscab ke-6 IDI Timika 2026, Perkuat Organisasi dan Pelayanan Kesehatan
Papuanewsonline.com, Mimika — Musyawarah Cabang (Muscab)
ke-6 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Timika resmi digelar pada Minggu, 12
April 2026. Kegiatan ini dirangkaikan dengan Simposium Mimika Medical Update
sebagai upaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme tenaga medis di daerah.Sambutan Bupati Mimika yang diwakili oleh Asisten II Bidang
Perekonomian dan Pembangunan, Santi Sondang, S.IP., M.Si., menyampaikan
apresiasi kepada IDI Cabang Timika atas terselenggaranya kegiatan tersebut.“Atas nama pemerintah daerah, kami menyampaikan apresiasi
kepada Ikatan Dokter Indonesia Cabang Timika atas terselenggaranya Muscab ini.
Kegiatan ini merupakan momentum penting dalam memperkuat organisasi serta
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujarnya.Ia menegaskan bahwa Muscab bukan sekadar agenda rutin,
tetapi menjadi forum strategis untuk mengevaluasi kinerja organisasi serta
merumuskan langkah-langkah ke depan.Menurutnya, peran dokter dan tenaga kesehatan sangat vital
dalam pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah
daerah dan organisasi profesi seperti IDI guna mewujudkan pelayanan kesehatan
yang merata, berkualitas, dan berkeadilan.“Saya berharap melalui Muscab ini akan lahir
keputusan-keputusan yang bijaksana serta kepengurusan yang solid dan mampu
membawa organisasi semakin maju,” tambahnya.Sementara itu, Ketua IDI Wilayah Papua, Nickanor K.R.
Wonatorey, Sp.U., dalam sambutan tertulis yang dibacakan perwakilan IDI Papua,
menyampaikan bahwa Muscab merupakan momentum penting, tidak hanya dalam
pergantian kepemimpinan, tetapi juga sebagai wadah evaluasi dan refleksi
organisasi.Ia menyoroti berbagai tantangan dunia kesehatan yang semakin
kompleks, mulai dari perkembangan teknologi medis, tuntutan pelayanan
berkualitas, hingga persoalan kesehatan di Papua yang membutuhkan perhatian
serius.“IDI harus mampu hadir sebagai organisasi profesi yang kuat,
solid, dan menjadi mitra strategis pemerintah serta masyarakat dalam
meningkatkan derajat kesehatan,” ungkapnya.Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan ucapan selamat
kepada Ketua IDI Cabang Timika masa bakti 2025–2028, dr. Eni Genangalem,
M.Biomed. Ia diharapkan mampu mengemban amanah dengan mengedepankan kepentingan
organisasi, menjaga martabat profesi, serta memberikan kontribusi nyata bagi
peningkatan layanan kesehatan di Timika.Kegiatan Muscab berlangsung dalam suasana kekeluargaan,
demokratis, serta menjunjung tinggi etika profesi, dengan melibatkan berbagai
unsur tenaga kesehatan dan pimpinan rumah sakit di Kabupaten Mimika. Penulis: BimEditor: GF
13 Apr 2026, 11:05 WIT
Pihak Sekolah di Mimika Keluhkan MBG Berhenti, Satgas Akan Turun Cek 18 Sppg
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika
segera melakukan monitoring dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil menyusul adanya laporan
dari sejumlah sekolah yang mengaku sempat mendapatkan layanan, namun belakangan
ini justru terhenti dan tidak lagi menerima jatah makan siang.Wakil Bupati sekaligus Ketua Satgas MBG, Emanuel Kemong,
menegaskan pihaknya tidak mau hanya mengandalkan laporan di atas kertas. "Selama ini kami terima laporan administratif, tapi
faktanya ada sekolah yang mengeluh tidak dapat lagi. Karena itu kami akan turun
langsung cek kondisi riil di lapangan," ujarnya usai kegiatan di RSUD
Mimika, (10/4/26).Saat ini terdapat 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
yang beroperasi. Evaluasi akan difokuskan pada kualitas dapur, standar
kelayakan, menu, hingga kapasitas distribusi. Pemerintah ingin memastikan apakah SPPG tersebut benar
berjalan efektif atau justru bermasalah sehingga layanan ke sekolah-sekolah
terputus.Hasil pengecekan ini nantinya akan menjadi dasar kebijakan
perbaikan."Yang terpenting program ini memenuhi standar dan
manfaatnya benar sampai ke anak didik, tidak boleh ada yang terhenti tanpa
alasan jelas," tegasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Apr 2026, 13:28 WIT
Keuskupan Timika Gelar Lokakarya: Bangkitkan Pendidikan Katolik Di Tengah Krisis
Papuanewsonline.com, Timika – Keuskupan Timika mengambil
langkah strategis dengan menyelenggarakan Lokakarya Umum Pendidikan Dasar dan
Menengah yang akan berlangsung pada 14–16 April 2026 di Hotel Swiss-Belinn.
Kegiatan ini mengusung tema "Membangun Kembali Pendidikan Katolik di Tanah
Papua: Menemukan Terobosan di Tengah Krisis" sebagai upaya mencari solusi
atas berbagai tantangan yang ada.Lokakarya ini digelar menyusul berbagai permasalahan
kompleks mulai dari kondisi geografis, keterbatasan tenaga pengajar, pendanaan,
hingga dampak konflik sosial yang menyebabkan menurunnya kualitas pendidikan,
terutama di daerah pedalaman. Bahkan, sejumlah sekolah yang dulu menjadi
kebanggaan kini tidak lagi berfungsi secara optimal. Forum ini bertujuan mengevaluasi kondisi terkini dan
merumuskan arah kebijakan baru yang lebih adaptif.Sekitar 100 peserta dijadwalkan hadir, mulai dari Uskup
Timika Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, OSA., para imam, tarekat, pengurus YPPK,
kepala sekolah, guru, hingga perwakilan pemerintah dan dunia usaha.Mereka akan mendiskusikan berbagai solusi berbasis karakter
wilayah, baik di daerah konflik, pegunungan, pesisir, maupun perkotaan, dengan
menghadirkan praktik terbaik dari tingkat nasional.Keuskupan berharap kegiatan ini tidak hanya menghasilkan
dokumen strategis dan roadmap yang jelas, tetapi juga menjadi titik awal
kebangkitan pendidikan Katolik. Melalui langkah ini, diharapkan kualitas pendidikan di Papua
dapat kembali meningkat dan mencetak generasi yang beriman, berbudaya, dan
mandiri. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Apr 2026, 13:25 WIT
DPRK Dan Pemkab Mimika Tinjau RSUD, Pastikan Pelayanan Optimal
Papuanewsonline.com, Timika – Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau
didampingi Wakil Ketua I Asri Akkas, Ketua Komisi III Herman Ghafur, serta
sejumlah anggota dewan lainnya, turut mendampingi Bupati Johannes Rettob dan
Wakil Bupati Emanuel Kemong dalam kunjungan kerja di Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Mimika. Rombongan melakukan peninjauan langsung untuk melihat kondisi
fasilitas serta kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. (10/4/2026)Dalam kunjungan tersebut, mereka didampingi oleh Direktur
RSUD Mimika, dr. Faustina Helena Burdam. Para pimpinan daerah melihat secara
detail kondisi sarana prasarana, mulai dari area perawatan hingga fasilitas
penunjang lainnya. Mereka juga berdialog intensif dengan manajemen rumah sakit
dan tenaga medis guna mendengar langsung berbagai kendala operasional serta
kebutuhan yang mendesak di lapangan.Kunjungan ini merupakan wujud nyata komitmen bersama antara
legislatif dan eksekutif untuk memastikan layanan kesehatan berjalan optimal. Mengingat peran strategis RSUD Mimika sebagai pusat rujukan
utama bagi wilayah Papua Tengah, evaluasi menyeluruh sangat diperlukan agar
mutu pelayanan terus terjaga dan meningkat.Melalui pemantauan langsung ini, diharapkan dapat ditemukan
solusi terbaik atas berbagai permasalahan yang ada. Sinergi antara DPRK dan Pemkab ini diharapkan mampu menjawab
kebutuhan masyarakat, sehingga pelayanan kesehatan di RSUD Mimika dapat
dirasakan secara merata, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh pasien. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Apr 2026, 12:57 WIT
Seni & Budaya
Lihat semua
Layar Tancap “Pesta Babi” Gugah Kesadaran Publik soal Tanah Adat dan Ekologi Papua
Papuanewsonline.com, Timika – Puluhan warga, pegiat
komunitas, dan aktivis lingkungan berkumpul di Easy Coffee & Eatery, dalam
acara bertajuk "Layar Tancap". Kegiatan yang digagas oleh Singgah
Baca, Eastworks Creative, Lepemawi Timika, dan Greenpeace Indonesia ini
menghadirkan pemutaran film dokumenter serta diskusi terbuka mengenai isu
ekologi dan hak masyarakat adat di Tanah Papua. 10/4/26)Acara menghadirkan dua narasumber perempuan, Adolfina Kum
dari Lepemawi dan Rossy You dari Greenpeace. Adolfina menekankan bahwa
pembangunan harus berpijak pada kepentingan masyarakat adat, terutama kelompok
rentan yang sering terpinggirkan. Sementara itu, Rossy mengingatkan pentingnya keseimbangan
antara pembangunan dan kelestarian alam, di mana hutan bukan hanya sumber
ekonomi, tapi juga identitas dan kehidupan.Puncak acara ditandai dengan pemutaran film dokumenter
"Pesta Babi" karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale. Film ini menyajikan
kisah perjuangan suku-suku di Papua Selatan seperti Awyu, Muyu, Yei, dan Marind
dalam mempertahankan ruang hidup di tengah ekpsi industri. Visual yang kuat berhasil menyentuh hati penonton dan
membuka wawasan mengenai realitas di lapangan.Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang
berlangsung hangat. Para peserta aktif menyampaikan pandangan dan harapan demi
masa depan Papua. Melalui pendekatan kreatif ini, diharapkan kesadaran publik
semakin tumbuh, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tapi juga
terlibat aktif menjaga alam dan memperjuangkan hak-hak asli. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Apr 2026, 13:37 WIT
DAP Meepago Sikapi Freeport, Eltinus Omaleng: Enam Gubernur dan Tujuh Wilayah Adat
Papuanewsonline.com, Jayapura – Forum Pleno I Dewan Adat
Wilayah Meepago yang dipimpin oleh Ketua Dewan Adat Papua Representasi wilayah
Adat Meepago, Eltinus Omaleng, Ketua Dewan Adat Wilayah Meepago, Wolter Belau,
Ketua I Dewan Adat Papua, Yakonias Wabrar dan Wakil Sekjen Dewan Adat Papua.Eltinus Omaleng mengeluarkan pernyataan sikap tegas. Mereka
menolak dan mendesak penghentian sementara seluruh operasi PT Freeport
Indonesia hingga perusahaan mampu memberikan manfaat yang adil dan
berkelanjutan. Selain itu, mereka juga menuntut evaluasi total Kontrak
Karya serta menolak keras rencana eksploitasi di Blok Wabu, Intan Jaya, yang
dinilai memicu konflik dan kekerasan.Pernyataan sikap ini merupakan hasil pembahasan dalam Forum
Pleno I Dewan Adat Wilayah Meepago, yang diselenggerakan di Abepura, Kota
Jayapura, Papua pada 7-8 April 2026. Eltinus menyoroti kurangnya transparansi
pemerintah terkait pengelolaan sumber daya alam, termasuk skema perdagangan
karbon. "Eksploitasi tanpa persetujuan adat adalah pelanggaran
konstitusi. Negara hadir bukan sebagai alat kekuasaan semata, tapi pelindung
hak rakyat," tegas Eltinus. Ia juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera
menarik seluruh pasukan non-organik dari wilayah adat guna memulihkan rasa aman
dan menghentikan pelanggaran HAM.Terkait Freeport yang sudah beroperasi 59 tahun, Eltinus
menuntut ruang kepemimpinan strategis bagi putra daerah, termasuk posisi
Direktur Utama. Ia juga mempertanyakan nasib 37 persen saham yang masih
dikuasai asing, dan meminta agar bagian tersebut dapat dimiliki masyarakat
adat. "Jika keadilan ini tidak terjawab, kami akan
memperjuangkannya hingga tingkat internasional," ujarnya. Pertemuan besar rencananya digelar 10 Mei 2026 di Mimika
dengan melibatkan enam gubernur dan tujuh wilayah adat.Dukungan penuh datang dari seluruh elemen. Ketua Dewan Adat
Wilayah Meepago, Wolter Belau, menegaskan pemilik ulayat siap mengambil langkah
radikal jika dialog gagal.Sementara perwakilan DAP, Yakobias Wabrar, memastikan tujuh
wilayah adat bersatu dan menunjuk Eltinus sebagai koordinator perjuangan. Mereka berharap para kepala daerah juga menunjukkan komitmen
kuat demi masa depan anak cucu Papua. Penulis: Jid
Editor: GF
09 Apr 2026, 15:45 WIT
Parade Paskah PGGM: Warga Bersatu Wujudkan Mimika Damai Sejahtera
Papuanewsonline.com, Timika – Persekutuan Gereja-gereja
Mimika (PGGM) memeriahkan perayaan Hari Raya Paskah dengan tema besar
"Kristus Bangkit Membaharui Kemanusiaan Kita" yang berlandaskan kitab
2 Korintus 5:17. Acara sakral ini digelar di Gedung Eme Neme Yauware (7/4/2026),
yang diawali dengan parade penuh semangat dari anak-anak Sekolah Minggu GKI
Pengharapan.Mewakili Kapolres Mimika, Pastor Ibrani Gwijangge Projo
dalam sambutannya mengajak seluruh umat Kristiani untuk senantiasa hidup dalam
kasih dan saling menghormati. Ia khusus menekankan pentingnya menjaga
ketertiban dan keselamatan berlalu lintas."Tunjukkan sikap baik dan bertanggung jawab sebagai
wujud iman. Mari jaga toleransi di jalan karena jalan ini digunakan
bersama," ujarnya, berharap damai Paskah senantiasa menyertai masyarakat.Sementara itu, Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan
bahwa makna kebangkitan membawa harapan baru di tengah tantangan hidup. Ia menyoroti bahwa parade Paskah bukan sekadar seremonial,
melainkan bukti nyata persatuan di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama. "Mimika baru saja lewat Imlek, Tahun Baru Saka, dan
Idul Fitri. Semua perayaan harus dijalani dalam kebersamaan lintas agama,"
tegasnya.Bupati pun mengapresiasi PGGM, FKUB, dan seluruh pihak yang
terlibat. Ia berpesan agar nilai-nilai Paskah seperti kasih dan
kerendahan hati diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi teladan di
keluarga dan masyarakat, serta menjadi berkat bagi semua golongan. Ia juga mengingatkan peserta parade untuk tetap tertib demi
mewujudkan Mimika yang aman, damai, dan sejahtera. Penulis: Jid
Editor: GF
07 Apr 2026, 18:54 WIT
Himtak BKMT Mimika Gelar Pengajian Gabungan: Bersihkan Hati Dan Gerakkan Inovasi
Papuanewsonline.com, Timika – Himpunan Majelis Taklim
Kerukunan (Himtak) BKMT Kabupaten Mimika menggelar pengajian akbar yang
dirangkaikan dengan halal bihalal pada Minggu (05/04/26). Kegiatan ini
mengusung tema "Bersihkan Hati, Kuatkan Silaturahmi, dan Bergerak Bersama
dalam Karya dan Inovasi" sebagai momentum mempererat ukhuwah pascakekberan
Idul Fitri.Acara yang dihadiri oleh ratusan jamaah ini menghadirkan
tausiyah dari Ketua PHBI Kabupaten Mimika, Ustadz H. Joko Prianto, S.E. Dalam
ceramahnya, ia mengajak seluruh umat untuk memanfaatkan suasana Syawal guna
memperbaiki diri dan meningkatkan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat.Hadir pula dalam kesempatan tersebut Ketua Himtak BKMT, Hj.
Farida, S.KM., M.Kes, dan Ketua BKMT Kabupaten Mimika, drh. Sabelina Fitriani.Hj. Farida dalam sambutannya menjelaskan bahwa pengajian
gabungan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap dua bulan sekali.
Saat ini Himtak menaungi sebanyak 27 majelis taklim aktif di Mimika. "Kegiatan ini menjadi wadah mempererat kebersamaan
antar majelis. Kami juga menekankan pentingnya kolaborasi untuk melahirkan
karya dan inovasi yang bermanfaat," ujarnya.Salah satu program unggulan yang telah dijalankan adalah
fasilitasi medical check-up (MCU) bagi tokoh agama dan anggota. Sebagai organisasi yang menghimpun berbagai latar belakang
suku dan budaya, Himtak diharapkan terus menjadi motor penggerak persatuan dan
kepedulian sosial. "Kami ingin organisasi ini tidak hanya bergerak di
bidang keagamaan, tetapi juga menciptakan dampak positif nyata bagi masyarakat
luas," pungkasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
06 Apr 2026, 10:43 WIT
Polda Metro Jaya Siagakan 4.500 Personel, Pelayanan Ibadah Paskah 2026 Jadi Prioritas
Papuanewsonline.com, Jakarta – Polda Metro Jaya
menyiagakan sebanyak 4.500 personel untuk melayani sekaligus mengamankan
rangkaian perayaan ibadah Paskah 2026 di seluruh wilayah hukumnya. Langkah ini
dilakukan guna memastikan umat Kristiani dapat menjalankan ibadah dengan aman,
nyaman, dan penuh kekhidmatan.Personel yang telah disiapkan akan ditempatkan di berbagai
gereja, titik keramaian, hingga lokasi yang menjadi pusat kegiatan umat selama
perayaan Paskah. Pengamanan ini tidak hanya difokuskan pada aspek keamanan,
tetapi juga sebagai bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat.Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto
menegaskan bahwa kehadiran aparat di lapangan bertujuan untuk memberikan rasa
tenang bagi umat yang melaksanakan ibadah. Menurutnya, Polri hadir sebagai
pelindung sekaligus pelayan masyarakat dalam momentum keagamaan yang penting
ini.“Sebanyak 4.500 personel kami siagakan untuk memastikan
seluruh rangkaian ibadah Paskah berjalan dengan aman dan lancar. Kehadiran
personel di lapangan juga merupakan bentuk pelayanan kami agar umat dapat
beribadah dengan tenang dan nyaman,” dalam keterangannya pada Kamis,
(02/04/26).Ia menjelaskan, personel juga disiapkan untuk mendukung
kelancaran teknis pelaksanaan ibadah, mulai dari sterilisasi lokasi sebelum
kegiatan berlangsung, pengaturan arus lalu lintas, hingga patroli rutin di
sekitar area gereja.Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan suasana
yang kondusif, sehingga umat dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah Paskah
dengan lebih fokus dan damai tanpa gangguan keamanan maupun kemacetan di
sekitar lokasi.Lebih lanjut, Budi Hermanto menekankan bahwa pengamanan yang
dilakukan Polda Metro Jaya mengedepankan pendekatan humanis dan pelayanan
kepada masyarakat.“Kami ingin kehadiran Polri benar-benar dirasakan
masyarakat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan. Karena itu, pengamanan
Paskah ini tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi juga pada
pelayanan kepada umat agar ibadah dapat berlangsung dengan damai dan lancar,”
ujarnya.Selain pengamanan langsung di lapangan, Polda Metro Jaya
juga mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta
segera melapor kepada petugas terdekat atau melalui layanan darurat 110 apabila
menemukan hal-hal yang mencurigakan di sekitar tempat ibadah maupun lingkungan
sekitar.Dengan kesiapan ribuan personel serta pola pelayanan yang
menyeluruh, Polda Metro Jaya berharap seluruh rangkaian perayaan Paskah 2026
dapat berlangsung aman, tertib, dan penuh kedamaian bagi seluruh umat Kristiani.
(GF)
03 Apr 2026, 22:58 WIT
Hak Adat Dipertahankan, KAPP Mimika Tegaskan Organisasi Milik Amungme dan Kamoro
Papuanewsonline.com, Timika – Polemik terkait keberadaan
organisasi Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) di Kabupaten Mimika kembali
menjadi sorotan. Menanggapi isu yang berkembang, anggota KAPP sekaligus tokoh
pemuda Mimika, Andrianus Janampa, menegaskan bahwa organisasi tersebut
merupakan milik masyarakat adat suku Amungme dan Kamoro yang tidak dapat diambil
alih oleh pihak lain.Pernyataan itu disampaikan Andrianus kepada media di Timika,
Selasa (1/4/2026), sebagai bentuk klarifikasi atas adanya dinamika internal dan
isu perebutan organisasi yang belakangan mencuat di tengah masyarakat.Menurut Andrianus, KAPP adalah organisasi yang sah, memiliki
struktur yang jelas, serta dibentuk untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat
adat, khususnya suku Amungme dan Kamoro sebagai pemilik hak ulayat di wilayah
Mimika."Kami di Kabupaten Mimika, dua suku, Amungme dan
Kamoro, dan tujuh suku lain tidak pernah rebutan organisasi di bawah
pemerintah. Sampai sekarang, baru tahun 2025 ini ada rebutan organisasi
kami," kata Andrianus Janampa.Ia menegaskan, secara prinsip organisasi tersebut merupakan
rumah bersama yang lahir dari identitas adat masyarakat Mimika, sehingga
kepemilikannya harus tetap dihormati oleh seluruh pihak."KAPP itu milik Amungme dan Kamoro. Harus Tuhan itu
harus Amungme dan Kamoro. Tidak boleh ambil alih, tidak boleh kalau oke mau
cari anggota. Semua mau bergabung, orang Papua oke bisa gabung. Tapi kalau
untuk Tuhan, jangan," katanya.Lebih lanjut, Andrianus meminta masyarakat luas untuk
menghormati posisi suku Amungme dan Kamoro sebagai tuan di atas tanah Mimika.
Menurutnya, keberadaan organisasi adat harus menjadi wadah yang memperkuat
persatuan dan kesejahteraan masyarakat, bukan menjadi ruang konflik.Ia juga menekankan bahwa pihaknya tidak menolak kehadiran
masyarakat Papua lainnya untuk bergabung dan berkontribusi, selama tetap
menghormati struktur serta hak-hak adat yang melekat pada organisasi tersebut."Kami sebagai anak umumnya, kami tidak terima
berlawanan kami. Kalau organisasi lain oke. Tapi kalau itu salah satu untuk
masyarakat Kabupaten Mimika, pada khususnya orang umumnya, orang tujuh suku,
punya tempat saling makan," katanya.Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan resmi dari tokoh
adat dan pemuda Mimika bahwa polemik yang terjadi tidak boleh menggeser hak-hak
masyarakat adat sebagai pemilik organisasi.Di akhir keterangannya, Andrianus menutup pernyataan dengan
menegaskan bahwa KAPP tetap menjadi milik suku Amungme dan Kamoro, serta
meminta seluruh pihak menjaga persatuan dan menghormati hak adat di Kabupaten
Mimika. Penulis: HendrikEditor: GF
02 Apr 2026, 11:19 WIT
