Papuanewsonline.com
Berita Terbaru
Lihat semua
Presiden Prabowo dan Kepala BNPB Rayakan Lebaran Bersama Warga Aceh Tamiang
Papuanewsonline.com, Aceh Tamiang – Presiden Prabowo bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Sabtu (21/3). Kehadiran keduanya disambut hangat oleh warga yang telah lama menantikan perhatian langsung dari pemerintah.Momen kebersamaan tersebut berlangsung di Masjid Darussalam, Kecamatan Karang Baru. Presiden tiba saat warga telah berkumpul untuk melaksanakan salat Id, sementara Kepala BNPB turut menyambut dan mendampingi dalam kegiatan tersebut.Warga yang tinggal di hunian sementara (huntara) bersama masyarakat sekitar terlihat antusias mengikuti salat Id bersama Presiden. Kehadiran orang nomor satu di Indonesia itu menjadi simbol nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang masih berjuang pulih dari bencana.Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan pesan Idul Fitri kepada seluruh masyarakat Indonesia. “Alhamdulilah kita sampai ke hari Idul Fitri ini, saya mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan tahun yang akan datang tahun yang baik untuk kita semua,” pesan Presiden.Selain bersilaturahmi, Presiden juga menyoroti progres pemulihan pasca bencana yang dinilai berjalan cepat. Ia menyampaikan bahwa berbagai pihak telah bekerja keras untuk memastikan masyarakat dapat segera bangkit dari kondisi sulit.Menurut Presiden, warga yang sebelumnya tinggal di tenda pengungsian kini mulai berpindah ke hunian sementara maupun hunian tetap. Perbaikan infrastruktur juga disebut hampir rampung, termasuk jaringan listrik dan distribusi bantuan yang telah menjangkau masyarakat.“Saya sangat bangga dan terima kasih kepada semua petugas dan aparat, dari TNI-Polri, BNPB, PU, Pemda dan semua kementerian/lembaga yang kerja luar biasa,” tutupnya.Kehadiran Presiden juga memberikan kesan mendalam bagi warga. Salah satu penerima hunian sementara, Sumiati, mengungkapkan rasa syukurnya atas perhatian yang diberikan pemerintah.Sumiati yang berasal dari Desa Sukajadi, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, mengatakan, "Alhamdulilah, kami mendapatkan perhatian Bapak Presiden." Menurutnya, ini menunjukkan perhatian besar Presiden kepada masyarakat.Usai pelaksanaan salat Id, Presiden melanjutkan silaturahmi dengan warga di dalam masjid. Ia juga menyempatkan diri menyapa langsung masyarakat yang tinggal di hunian sementara yang berada di sekitar lokasi.Sebelum meninggalkan Aceh Tamiang, Presiden secara simbolis menyerahkan bantuan kepada sejumlah warga terdampak bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025 lalu.Berdasarkan data BNPB per 19 Maret 2026, total hunian sementara di Kabupaten Aceh Tamiang mencapai 4.089 unit. Dari jumlah tersebut, 1.949 unit dibangun oleh BNPB, sementara sisanya merupakan kontribusi dari kementerian, lembaga, dan pihak swasta.Selain pembangunan huntara, pemerintah juga menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada 1.426 kepala keluarga. Bantuan tersebut telah tersalurkan seluruhnya sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan kehidupan masyarakat pasca bencana. (GF)
22 Mar 2026, 22:55 WIT
Dugaan Korupsi Dana KPU Mimika 28 Miliar Ditangan Polda Papua Tengah, Diduga Jadi ATM Berjalan
Papuanewsonline.com, Timika- Penanganan Perkara korupsi dana hiba KPU Mimika oleh Dit Reskrimsus Polda Papua Tengah kini mennjadi sorotan tajam, karena hingga kini penanganan perkara tersebut diam ditelan bumi.Dit Reskrimsus Polda Papua Tengah dalam Penanganan perkara ini-pun belum ada yang langkah-langkah ofensif untuk meyakinkan publik bahwa penanganan kasus mega korupsi ini akan sampai ke Meja hijau.Langkah membisu Polda Papua Tengah dalam menangani perkara ini memicuh reaksi publik yang menduga kasus ini bakal menjadi ATM berjalan.Dugaan ATM berjalan dalam kasus ini muncul sebagai respons atas keraguan Masyarakat yang khawatir penanganan perkara yang berjalan tertutup mencederai rasa keadilan publik untuk mengetahui perkembangan penanganan perkara yang merugikan negara puluhan miliar tersebut.Informasi yang dihimpun Media Papuanewsonline.com pada Minggu 22 Maret menyatakan keraguan Publik terhadap Polda Papua Tengah dalam kasus ini, karena ada dugaan keterlibatan anggota Polri dalam mega korupsi tersebut." Polda Papua Tengah dalam menangani perkara mega korupsi ini, harus provesional dengan membuka setiap tahapan penyelidikan dan penyidikan untuk diketahui publik, kalau tertutup pasti menimbulkan banyak pertanyaan dari publik, ini ada apa?," tegas Evan satu warga Mimika, Minggu (22/3/2026).Aroma "Amis" Dana Hibah KPU Mimika Sangat Menyengat, Temuan BPK 28 MiliarDiketahui Aroma Amis penyalahgunaan anggaran, atau praktik mafia yang menggerogoti anggaran dana hibah KPU Mimika senilai 140,9 Miliar sangat menyengat.Satu per satu fakta kembali mencuat ke publik terkait pengelolaan dana hibah Pilkada di KPU Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.Dit Reskrimsus Polda Papua Tengah Saat ini tengah melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap bendahara dan sekretaris KPU Mimika Roni Robert Toisuta.Berdasarkan Dokumen LHP BPK RI , BPK menemukan kerugian Negara dalam pengelolaan keuangan KPU Mimika hingga mencapai 28 Miliar Rupiah.Fakta terbaru kalau, anggaran untuk seminar kit juga tidak jelas rimbanya, bahkan brosur sosialisasi DPT bernilai miliaran rupiah juga fiktif, pengadaan alat peraga kampanye (APK) yang volumenya membengkak jauh di atas kebutuhan.Ironisnya Nilai dari paket-paket ini bukan recehan, karena Total pengadaan bermasalah ini menembus belasan miliar rupiah.Anggaran Untuk Debat Publik BermasalahSekretaris KPU Mimika Roni Robert Toisuta merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada BPK RI, mengaku tidak mengetahui teknis pelaksanaan pengadaan seminar kit untuk Debat Publik pertama dan kedua.Lebih mengejutkan, hingga akhir pemeriksaan, PPK dan Bendahara Pengeluaran periode Januari–Agustus 2024 tidak mampu menunjukkan dokumen pendukung apa pun. Tidak ada dokumentasi pengadaan, tidak ada bukti pembagian, dan tidak ada jejak fisik." Akibatnya, pengadaan senilai Rp 111.819.000 itu dinyatakan tidak dapat diyakini keterjadiannya, " Ungkap BPK.Yang lebih mengerikan lagi pengadaan Brosur DPT senilai Rp2 Miliar: Perusahaan Mengaku Tak Pernah Terima UangTemuan yang bakal menjadi Skandal mega korupsi ini ditemukan bahwa dalam pengadaan, Brosur Sosialisasi Daftar Pemilih Tetap (DPT).Nilainya fantastis: Rp 2.000.000.000 untuk 200.000 lembar brosur, dengan harga satuan Rp 10.000 per lembar.Namun BPK menemukan fakta terbalik kalau pengadaan dilakukan melalui dua SPK terpisah, masing-masing Rp 1 miliar, dengan pelaksana disebutkan PT TV. Bahkan, pembayaran diklaim sudah lunas 100 persen.Namun fakta di lapangan berkata lain, sesuai hasil konfirmasi BPK, kepada PT TV menunjukkan perusahaan tersebut, tidak pernah membuat atau menerima SPK dari KPU Mimika.Selain itu BPK mengakui, PTTV, tidak pernah menerima pembayaran Rp 2 miliar, baik tunai maupun transfer.Tak hanya itu, Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Mimika serta Kepala Subbag terkait mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan sosialisasi pembagian 200.000 brosur pada Juni 2024.Tak ada kegiatan. Tak ada pembagian. Tak ada jejak distribusiIronisnya, pajak atas pengadaan itu baru dibayarkan pada 10 Juli 2025, melewati tahun anggaran 2024, sebesar Rp198.198.198.Dengan kondisi tersebut, menurut BPK, pengadaan brosur dinyatakan fiktif Rp1.801.801.000.Publik Mimika bertanya, jika perusahaan tak pernah menerima uang, lalu ke mana Rp 2 miliar itu mengalir?Roni Robert Toisuta Sebagai Sekretaris Rangkap KPA dan PPKk Mengaku Tak Paham AturanDalam keterangannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Roni Robert Toisuta kepada BPK mengakui belum sepenuhnya memahami dan menerapkan regulasi pengadaan barang dan jasa.Bahkan disebutkan, ada Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan spesifikasi teknis yang tidak sempat ditetapkan karena keterbatasan waktu dan padatnya tahapan Pilkada. Akibatnya, sejumlah pengadaan dilakukan secara mendadak melalui penunjukan langsung tanpa penetapan dokumen teknis yang semestinya menjadi dasar hukum.Pengakuan ini menjadi alarm serius, bagaimana mungkin pengelolaan dana miliaran rupiah dilakukan tanpa pemahaman utuh terhadap aturan?APK Membengkak Rp 11,2 Miliar di Atas KebutuhanMasalah tak berhenti di sana. Dalam pengadaan alat peraga kampanye dan bahan kampanye (APKBK), ditemukan penetapan volume yang jauh melampaui kebutuhan sesuai fakta lapangan berdasarkan DPT.BPK menemukan fakta bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi DPT tertanggal 20 September 2024, jumlah pemilih di Mimika adalah 224.514 orang, dengan 18 distrik dan 152 kelurahan/desa serta tiga pasangan calon.Mengacu pada pedoman teknis yang diatur dalam Komisi Pemilihan Umum melalui Keputusan Nomor 1363 Tahun 2024, kebutuhan selebaran, brosur, pamflet, dan poster seharusnya masing-masing hanya 18.710 lembar.Namun, kata BPK, dalam kontrak dengan PT APM senilai Rp13.984.074.250, jumlah yang direalisasikan mencapai 278.995 lembar untuk masing-masing jenis.Selisihnya mencengangkan, yakni260.285 lembar untuk setiap jenis bahan kampanye.BPK mencatat, Total nilai pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan mencapai Rp 11.231.297.750.Lebih janggal lagi, proses pengadaan dilakukan sebelum penetapan jumlah DPT resmi.PPK mengaku tidak memahami perhitungan volume berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024. Subbag Teknis dan Hukum pun mengaku tidak dilibatkan.Dari sisi distribusi, barang dikirim dalam satuan colly sebanyak 828 colly dari Makassar ke Timika, tanpa perhitungan ulang satuan lembaran saat serah terima.Distribusi ke tim sukses pasangan calon pun dilakukan dalam kondisi masih terbungkus. Tak ada verifikasi jumlah riil. Tak ada penghitungan satuan. Semua berjalan di atas kertas dan colly.Pola Sekretaris, Bendahara dan Bagian Keuangan Hingga Tenaga Honorer di KPUDari seminar kit Rp 111 juta, brosur DPT Rp 1,8 miliar yang tak bisa diyakini keberadaannya, hingga APK Rp 11,2 miliar di atas kebutuhan, muncul pola yang mengkhawatirkan, dokumen teknis tidak lengkap, volume tidak berbasis kebutuhan riil, perusahaan mengaku tidak menerima pembayaran.Pajak dibayar melewati tahun anggaranPPK mengaku tidak memahami regulasi.Ini bukan sekadar kekeliruan administratif.Aneh Bin Ajaib Roni Robert Toisuta Sebagai Sekretaris Rangkap PPK Namun Tak Miliki Kompetensi PBJDari Skandal pengelolaan dana Hibah KPU Mimika ini juga menciptakan tanda heran satu ke tanda heran lain.Selain temuan BPK 28 Miliar, terungkap juga kalau Sekretaris KPU Mimika, Roni Robert Toisuta sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam semua pengadaan barang dan jasa di kantor KPU Mimika, tidak memiliki sertifikat kompotensi pengadaan barang dan jasah (PBJ).Hal ini berpengaruh terhadap Realisasi dana hibah Pilkada di KPU Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, yang nyaris menyentuh angka 100 persen, namun kini memasuki proses hukum di Dit Reskrimsus Polda Papua Tengah.Diketahui dibalik serapan anggaran ratusan miliar rupiah itu, tersimpan sederet persoalan hukum serius yang akan menyeret banyak pihak termasuk komisoner KPU Mimika ke ranah Hukum.Pada tahun 2024, KPU Mimika menganggarkan belanja barang dan jasa serta belanja modal sebesar Rp144,75 miliar dengan realisasi mencapai Rp137,21 miliar atau 94,82 persen.Sementara pada 2025 (hingga Semester I), dari pagu Rp 7,54 miliar, terealisasi Rp 7,54 miliar atau 99,99 persen.Dari anggaran Negara ratusan miliar ini terdapat 22 Paket Tanpa Kerangka Acuan Kerja (KAK)Dari hasil uji petik BPK terhadap dokumen pengadaan, ditemukan sedikitnya 22 paket pengadaan barang dan jasa tidak dilengkapi Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau spesifikasi teknis.Padahal, KAK merupakan dokumen fundamental yang menjadi pedoman penyedia dalam melaksanakan pekerjaan agar sesuai standar dan tujuan kegiatan.Mirisnya pengadaan 22 paket tersebut tetap dilaksanakan dan berjalan, dan pada akhirnya dalam sejumlah paket juga ditemukan, penetapan volume pengadaan melebihi kebutuhan riil, PPK tidak menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau referensi harga, penetapan nilai kontrak yang belum sepenuhnya memadai, dan kuantitas dan kualitas hasil pengadaan tidak sesuai kontrak.BPK juga menemukan, bukti pertanggungjawaban fiktif Temuan ini membuka ruang bahwa perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di KPU Mimika sarat dengan sukses fee, dan hal ini diduga keras turut diketahui oleh lima komisoner KPU Mimika.Persoalan tidak berhenti di sana. Berdasarkan keterangan Sekretaris KPU, Kasubbag Perencanaan, serta Bendahara Pengeluaran, perubahan rincian penggunaan dana hibah Pilkada tidak diberitahukan kepada Bupati Mimika.Padahal, Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 secara tegas mengatur bahwa setiap perubahan rincian penggunaan hibah wajib diberitahukan dan melalui mekanisme pembahasan bersama TAPD serta kepala daerah, dengan tenggat waktu maksimal tujuh hari kerja.Faktanya, menurut BPK, mekanisme tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya.Bendahara Pengeluaran bahkan tidak dapat menjelaskan secara rinci sumber pagu atau alokasi anggaran Pilkada yang digunakan untuk menutupi penggunaan dana kegiatan Pemilu 2024. Skandal ini diketahui dalam proses hukum yang ditangani Dit Reskrimsus Polda Papua Tengah, namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari Dirkrimsus maupun Kapolda Papua Tengah.Kini pertanyaan besar menggantung di langit Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah siapa yang sesungguhnya mengendalikan arus miliaran rupiah dana hibah Pilkada di tubuh KPU Mimika? dan yang lebih penting, beranikah Dit Reskrimsus Polda Papua Tengah membongkar seluruhnya hingga ke akar Mega korupsi ini?Penulis: HendrikEditor. : Galang Fadila
22 Mar 2026, 21:12 WIT
Penembakan di Puncak Jaya, Tenaga Kesehatan Militer Jadi Korban, Aksi OPM Dikecam
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya - Insiden penembakan yang
menargetkan kendaraan berisi aparat dan tenaga kesehatan militer terjadi di
Distrik Nume, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, pada 21 Maret 2026 sekitar pukul
14.00 WIT. Peristiwa ini menambah daftar panjang kekerasan yang dilakukan kelompok
bersenjata di wilayah tersebut.Kendaraan jenis Triton yang menjadi sasaran diketahui
membawa seorang anggota yang disebut sebagai agen intelijen militer bersama
tiga penumpang lainnya, termasuk tenaga kesehatan yang tengah menjalankan tugas
pelayanan di wilayah konflik.Serangan tersebut menuai kecaman luas karena tidak hanya
menyasar aparat, tetapi juga tenaga kesehatan yang memiliki peran kemanusiaan
dalam memberikan layanan kepada masyarakat di daerah terpencil dan rawan
konflik.Kelompok TPNPB melalui juru bicaranya, Sebby Sambom,
mengakui adanya insiden tersebut dalam pernyataan resminya. "Proses
penembakan ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut, namun kami telah menerima
laporan bahwa mobil tersebut mengalami luka tembak," kata Sebby Sambom,
Jubir TPNPB OPM, dalam siaran persnya.Dalam pernyataan lanjutan, kelompok tersebut juga
menyampaikan ancaman terhadap pihak-pihak yang berada di wilayah konflik.
"Kami telah memperingatkan bahwa Jalan Trans Jayapura-Wamena akan menjadi
wilayah operasi TPNPB, dan kami tidak akan bertanggung jawab atas keselamatan
warga imigran Indonesia yang tetap berada di wilayah konflik," tambah
Sambom.Tindakan ini dinilai sebagai bentuk kekerasan yang tidak
dapat dibenarkan, terutama karena turut membahayakan tenaga kesehatan yang
seharusnya dilindungi dalam situasi konflik. Kehadiran tenaga medis di wilayah
Papua selama ini justru bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan layanan
kesehatan.Selain itu, serangan terhadap kendaraan sipil maupun tenaga
pelayanan publik berpotensi memperburuk situasi keamanan dan meningkatkan rasa
takut di tengah masyarakat yang tinggal di wilayah konflik.Dalam keterangannya, TPNPB juga mengeluarkan imbauan agar
sejumlah profesi, termasuk tenaga kesehatan, meninggalkan wilayah Papua.
Pernyataan tersebut memicu kekhawatiran karena menunjukkan adanya ancaman
berkelanjutan terhadap pekerja sipil."Kami membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk membantu
warga sipil yang terjebak di wilayah konflik," kata Sambom.Namun di sisi lain, pernyataan tersebut dinilai kontradiktif
dengan tindakan kekerasan yang justru memperparah kondisi kemanusiaan di
lapangan. Serangan terhadap tenaga kesehatan berpotensi menghambat akses
layanan medis bagi masyarakat yang sangat membutuhkan.Insiden ini kembali menegaskan pentingnya perlindungan
terhadap tenaga kesehatan dan pekerja kemanusiaan di wilayah konflik. Aparat
keamanan diharapkan meningkatkan pengamanan, sementara masyarakat diimbau tetap
waspada terhadap situasi yang berkembang.Peristiwa di Puncak Jaya ini menjadi pengingat bahwa
kekerasan terhadap tenaga medis tidak hanya melanggar nilai kemanusiaan, tetapi
juga berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat sipil yang bergantung pada
layanan kesehatan di daerah terpencil. Penulis: Hendrik
Editor: GF
22 Mar 2026, 20:13 WIT
Tangkap Pemicu Tawuran di Mangga Dua, Polres Malra: Pelaku Terancam 2,6 Tahun Penjara
Papuanewsonline.com, Langgur - Polres Maluku Tenggara menetapkan seorang pria berinisial E.M. alias Risen sebagai tersangka kasus penganiayaan yang memicu keributan hingga hampir berujung tawuran di kawasan Mangga Dua. Pelaku kini telah ditahan.Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi, S.Pt., S.I.K., didampingi Kasat Reskrim AKP Barry Talabessy, menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (17/3/2026) sekitar pukul 23.30 WIT.“Awalnya pelaku dalam kondisi mabuk terlibat adu mulut dengan korban berinisial PLJ alias Paul. Pelaku kemudian melakukan pemukulan ke arah mata korban hingga menyebabkan luka memar,” ujar Kapolres, Sabtu (21/3/2026).Insiden itu sempat memicu kerumunan warga dan situasi tegang di lokasi kejadian. Aparat kepolisian yang sedang patroli segera turun tangan untuk membubarkan massa dan mengamankan situasi.Tak berhenti di situ, pelaku juga diduga melakukan aksi lanjutan dengan mendatangi kawasan Mangga Dua Atas menggunakan sepeda motor sambil melakukan pengancaman, yang nyaris memicu bentrokan antarwarga.Hasil penyidikan mengungkap bahwa pelaku diduga kerap menjadi pemicu konflik di wilayah tersebut. Sebelumnya, pada 7 Maret 2026, pelaku juga diduga terlibat dalam kasus penganiayaan yang memicu aksi balas dendam hingga terjadi saling lempar batu antara warga Mangga Dua Atas dan Bawah.“Pelaku telah kami tetapkan sebagai tersangka dan saat ini sudah dilakukan penahanan,” tegas Kapolres.Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 466 ayat (1) KUHP Nasional tentang penganiayaan dan perbuatan yang membahayakan keamanan umum, dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun 6 bulan penjara.Kapolres menegaskan pihaknya akan terus konsisten menindak tegas berbagai bentuk kekerasan, terutama yang dipicu konsumsi minuman keras.“Kami mengimbau masyarakat untuk menjauhi miras dan tidak terlibat dalam aksi kekerasan. Laporkan setiap kejadian melalui Call Center 110 atau kepada Bhabinkamtibmas maupun kantor polisi terdekat,” pungkasnya. PNO-12
22 Mar 2026, 19:58 WIT
Penembakan di Maybrat: TPNPB Klaim Serang Pos Militer, Satu Aparat Tewas
Papuanewsonline.com, Maybrat - Insiden penembakan kembali
terjadi di wilayah Papua, tepatnya di Kampung Sori, Distrik Aifat Selatan,
Kabupaten Maybrat, pada Minggu siang, 22 Maret 2026. Peristiwa ini dilaporkan
melibatkan kelompok bersenjata TPNPB yang menyerang pos militer Indonesia.Dalam laporan yang beredar, penembakan tersebut menyasar
tiga aparat militer Indonesia yang tengah bertugas di lokasi. Akibat insiden
tersebut, satu orang dilaporkan meninggal dunia, sementara dua lainnya
mengalami luka tembak serius.Kelompok TPNPB melalui juru bicaranya, Sebby Sambom,
menyampaikan keterangan terkait peristiwa tersebut. "Prada S**** tewas
akibat terkena tembakan di dada, sementara dua rekannya lainnya kritis dan
sedang di rujuk dari Maybrat ke Sorong," ujar Sebby Sambom, Jubir TPNPB
OPM, dalam siaran persnya.Wilayah Maybrat sendiri dikenal sebagai salah satu daerah
dengan intensitas konflik yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Berbagai insiden kekerasan bersenjata kerap dilaporkan terjadi di wilayah ini.Selain korban dari pihak aparat, TPNPB juga mengklaim telah
melakukan penyitaan terhadap perlengkapan militer dalam insiden tersebut.
"Warga sipil yang mengungsi ke hutan telah dipaksa oleh aparat militer
Indonesia untuk kembali ke rumah mereka pada 21 Maret 2026 kemarin di Maybrat,
namun situasi sekarang akibat penyerangan Pos Militer tersebut mengakibatkan
warga sipil ketakutan dan lainnya mengungsi kembali," kata Sambom.Peristiwa ini kembali memicu kekhawatiran terhadap kondisi
warga sipil yang berada di sekitar lokasi konflik. Banyak warga dilaporkan
memilih mengungsi demi menghindari potensi dampak lanjutan dari bentrokan
bersenjata.Dalam pernyataannya, TPNPB juga menyampaikan sikap terkait
aksi yang mereka lakukan. "Kami siap bertanggung jawab atas penyerangan
yang mengakibatkan tiga aparat militer Indonesia mengalami luka tembak dan satu
orang lainnya gugur," tambah Sambom.Selain itu, TPNPB turut menyampaikan imbauan kepada
pemerintah Indonesia untuk menghentikan operasi militer di wilayah tersebut.
Mereka menilai langkah tersebut penting untuk meredakan situasi yang semakin
memanas.KOMNAS TPNPB juga menyerukan perhatian dari komunitas
internasional terhadap kondisi di Papua, khususnya bagi warga sipil yang
terdampak konflik. "Lebih dari 21 warga sipil yang dipaksa oleh aparat
militer Indonesia untuk kembali ke rumah mereka akibat dari intimidasi dan
pemaksaan walaupun nyawa mereka sedang dalam ancaman," tutup Sambom.Hingga saat ini, situasi di wilayah Maybrat dilaporkan masih
dalam kondisi rawan. Aparat keamanan terus meningkatkan kewaspadaan, sementara
masyarakat di sekitar lokasi kejadian dihadapkan pada ketidakpastian akibat
konflik yang belum mereda. Penulis: Hendrik
Editor: GF
22 Mar 2026, 20:03 WIT
Proses Seleksi Terbuka Sekda Nduga Disorot, Transparansi dan Netralitas ASN Dipertanyakan
Papuanewsonline.com, Nduga – Proses pengisian jabatan
Sekretaris Daerah (Sekda) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nduga kini tengah
menjadi sorotan publik. Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama
yang sedang berlangsung dinilai belum mencerminkan prinsip transparansi dalam
tata kelola pemerintahan.Sejumlah pihak menilai pelaksanaan seleksi tersebut terkesan
tertutup dan kurang memberikan akses informasi yang memadai, baik kepada
masyarakat maupun kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah
daerah setempat.Kritik semakin menguat seiring dengan minimnya publikasi
terkait tahapan seleksi. Informasi mengenai proses administrasi hingga tahapan
lanjutan disebut tidak disampaikan secara terbuka sebagaimana mestinya dalam
mekanisme seleksi jabatan strategis."Proses seleksi yang berlangsung saat ini diduga tidak
memenuhi asas keterbukaan dan objektivitas. Hal ini sangat disayangkan karena
dapat mencederai prinsip netralitas ASN dan merusak integritas kelembagaan di
Kabupaten Nduga," ujar seorang sumber yang meminta identitasnya
dirahasiakan demi keamanan birokrasi.Landasan Hukum yang Menjadi AcuanSecara regulasi, proses pengisian jabatan Sekda telah diatur
secara ketat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya:Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN).Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif.Dalam aturan tersebut, setiap tahapan seleksi—mulai dari
pengumuman, seleksi administrasi, asesmen kompetensi, hingga wawancara
akhir—wajib dilakukan secara transparan dan hasilnya diumumkan kepada khalayak.Potensi Penyalahgunaan WewenangSejumlah pihak mengingatkan Penjabat (Pj) Bupati Nduga, Yoas
Beon, agar tetap tegak lurus pada aturan yang berlaku. Jika proses seleksi ini
terbukti mengabaikan prinsip-prinsip hukum, hal tersebut dapat dikategorikan
sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang (abuse of power).Publik kini mendesak lembaga pengawas seperti Komisi
Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Inspektorat untuk turun tangan melakukan
pengawasan ketat serta mengevaluasi jalannya proses seleksi di Nduga. Langkah
ini dinilai penting untuk mencegah terjadinya praktik nepotisme dalam penentuan
jabatan strategis.Dampak pada Kepercayaan PublikPolemik ini dikhawatirkan berdampak pada menurunnya
kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Nduga. Transparansi yang
lemah berpotensi merusak citra birokrasi di mata publik.Situasi ini menjadi pengingat pentingnya keterbukaan dan
akuntabilitas dalam setiap proses pengisian jabatan publik, demi menjaga
kepercayaan masyarakat serta memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih
dan profesional.Hingga berita ini dinaikkan, Bupati Nduga Yoas Beon belum
memberikan keterangan resmi terkait polemik seleksi Sekda tersebut. Pihak media
masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada pemerintah daerah untuk
mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai tahapan dan prosedur yang telah
dijalankan. Penulis: Hendrik
Editor: GF
22 Mar 2026, 19:57 WIT
Pilihan Redaksi
Presiden Prabowo dan Kepala BNPB Rayakan Lebaran Bersama Warga Aceh Tamiang
Papuanewsonline.com, Aceh Tamiang – Presiden Prabowo bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Sabtu (21/3). Kehadiran keduanya disambut hangat oleh warga yang telah lama menantikan perhatian langsung dari pemerintah.Momen kebersamaan tersebut berlangsung di Masjid Darussalam, Kecamatan Karang Baru. Presiden tiba saat warga telah berkumpul untuk melaksanakan salat Id, sementara Kepala BNPB turut menyambut dan mendampingi dalam kegiatan tersebut.Warga yang tinggal di hunian sementara (huntara) bersama masyarakat sekitar terlihat antusias mengikuti salat Id bersama Presiden. Kehadiran orang nomor satu di Indonesia itu menjadi simbol nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang masih berjuang pulih dari bencana.Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan pesan Idul Fitri kepada seluruh masyarakat Indonesia. “Alhamdulilah kita sampai ke hari Idul Fitri ini, saya mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan tahun yang akan datang tahun yang baik untuk kita semua,” pesan Presiden.Selain bersilaturahmi, Presiden juga menyoroti progres pemulihan pasca bencana yang dinilai berjalan cepat. Ia menyampaikan bahwa berbagai pihak telah bekerja keras untuk memastikan masyarakat dapat segera bangkit dari kondisi sulit.Menurut Presiden, warga yang sebelumnya tinggal di tenda pengungsian kini mulai berpindah ke hunian sementara maupun hunian tetap. Perbaikan infrastruktur juga disebut hampir rampung, termasuk jaringan listrik dan distribusi bantuan yang telah menjangkau masyarakat.“Saya sangat bangga dan terima kasih kepada semua petugas dan aparat, dari TNI-Polri, BNPB, PU, Pemda dan semua kementerian/lembaga yang kerja luar biasa,” tutupnya.Kehadiran Presiden juga memberikan kesan mendalam bagi warga. Salah satu penerima hunian sementara, Sumiati, mengungkapkan rasa syukurnya atas perhatian yang diberikan pemerintah.Sumiati yang berasal dari Desa Sukajadi, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, mengatakan, "Alhamdulilah, kami mendapatkan perhatian Bapak Presiden." Menurutnya, ini menunjukkan perhatian besar Presiden kepada masyarakat.Usai pelaksanaan salat Id, Presiden melanjutkan silaturahmi dengan warga di dalam masjid. Ia juga menyempatkan diri menyapa langsung masyarakat yang tinggal di hunian sementara yang berada di sekitar lokasi.Sebelum meninggalkan Aceh Tamiang, Presiden secara simbolis menyerahkan bantuan kepada sejumlah warga terdampak bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025 lalu.Berdasarkan data BNPB per 19 Maret 2026, total hunian sementara di Kabupaten Aceh Tamiang mencapai 4.089 unit. Dari jumlah tersebut, 1.949 unit dibangun oleh BNPB, sementara sisanya merupakan kontribusi dari kementerian, lembaga, dan pihak swasta.Selain pembangunan huntara, pemerintah juga menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada 1.426 kepala keluarga. Bantuan tersebut telah tersalurkan seluruhnya sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan kehidupan masyarakat pasca bencana. (GF)
22 Mar 2026, 22:55 WIT
Dugaan Korupsi Dana KPU Mimika 28 Miliar Ditangan Polda Papua Tengah, Diduga Jadi ATM Berjalan
Papuanewsonline.com, Timika- Penanganan Perkara korupsi dana hiba KPU Mimika oleh Dit Reskrimsus Polda Papua Tengah kini mennjadi sorotan tajam, karena hingga kini penanganan perkara tersebut diam ditelan bumi.Dit Reskrimsus Polda Papua Tengah dalam Penanganan perkara ini-pun belum ada yang langkah-langkah ofensif untuk meyakinkan publik bahwa penanganan kasus mega korupsi ini akan sampai ke Meja hijau.Langkah membisu Polda Papua Tengah dalam menangani perkara ini memicuh reaksi publik yang menduga kasus ini bakal menjadi ATM berjalan.Dugaan ATM berjalan dalam kasus ini muncul sebagai respons atas keraguan Masyarakat yang khawatir penanganan perkara yang berjalan tertutup mencederai rasa keadilan publik untuk mengetahui perkembangan penanganan perkara yang merugikan negara puluhan miliar tersebut.Informasi yang dihimpun Media Papuanewsonline.com pada Minggu 22 Maret menyatakan keraguan Publik terhadap Polda Papua Tengah dalam kasus ini, karena ada dugaan keterlibatan anggota Polri dalam mega korupsi tersebut." Polda Papua Tengah dalam menangani perkara mega korupsi ini, harus provesional dengan membuka setiap tahapan penyelidikan dan penyidikan untuk diketahui publik, kalau tertutup pasti menimbulkan banyak pertanyaan dari publik, ini ada apa?," tegas Evan satu warga Mimika, Minggu (22/3/2026).Aroma "Amis" Dana Hibah KPU Mimika Sangat Menyengat, Temuan BPK 28 MiliarDiketahui Aroma Amis penyalahgunaan anggaran, atau praktik mafia yang menggerogoti anggaran dana hibah KPU Mimika senilai 140,9 Miliar sangat menyengat.Satu per satu fakta kembali mencuat ke publik terkait pengelolaan dana hibah Pilkada di KPU Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.Dit Reskrimsus Polda Papua Tengah Saat ini tengah melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap bendahara dan sekretaris KPU Mimika Roni Robert Toisuta.Berdasarkan Dokumen LHP BPK RI , BPK menemukan kerugian Negara dalam pengelolaan keuangan KPU Mimika hingga mencapai 28 Miliar Rupiah.Fakta terbaru kalau, anggaran untuk seminar kit juga tidak jelas rimbanya, bahkan brosur sosialisasi DPT bernilai miliaran rupiah juga fiktif, pengadaan alat peraga kampanye (APK) yang volumenya membengkak jauh di atas kebutuhan.Ironisnya Nilai dari paket-paket ini bukan recehan, karena Total pengadaan bermasalah ini menembus belasan miliar rupiah.Anggaran Untuk Debat Publik BermasalahSekretaris KPU Mimika Roni Robert Toisuta merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada BPK RI, mengaku tidak mengetahui teknis pelaksanaan pengadaan seminar kit untuk Debat Publik pertama dan kedua.Lebih mengejutkan, hingga akhir pemeriksaan, PPK dan Bendahara Pengeluaran periode Januari–Agustus 2024 tidak mampu menunjukkan dokumen pendukung apa pun. Tidak ada dokumentasi pengadaan, tidak ada bukti pembagian, dan tidak ada jejak fisik." Akibatnya, pengadaan senilai Rp 111.819.000 itu dinyatakan tidak dapat diyakini keterjadiannya, " Ungkap BPK.Yang lebih mengerikan lagi pengadaan Brosur DPT senilai Rp2 Miliar: Perusahaan Mengaku Tak Pernah Terima UangTemuan yang bakal menjadi Skandal mega korupsi ini ditemukan bahwa dalam pengadaan, Brosur Sosialisasi Daftar Pemilih Tetap (DPT).Nilainya fantastis: Rp 2.000.000.000 untuk 200.000 lembar brosur, dengan harga satuan Rp 10.000 per lembar.Namun BPK menemukan fakta terbalik kalau pengadaan dilakukan melalui dua SPK terpisah, masing-masing Rp 1 miliar, dengan pelaksana disebutkan PT TV. Bahkan, pembayaran diklaim sudah lunas 100 persen.Namun fakta di lapangan berkata lain, sesuai hasil konfirmasi BPK, kepada PT TV menunjukkan perusahaan tersebut, tidak pernah membuat atau menerima SPK dari KPU Mimika.Selain itu BPK mengakui, PTTV, tidak pernah menerima pembayaran Rp 2 miliar, baik tunai maupun transfer.Tak hanya itu, Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Mimika serta Kepala Subbag terkait mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan sosialisasi pembagian 200.000 brosur pada Juni 2024.Tak ada kegiatan. Tak ada pembagian. Tak ada jejak distribusiIronisnya, pajak atas pengadaan itu baru dibayarkan pada 10 Juli 2025, melewati tahun anggaran 2024, sebesar Rp198.198.198.Dengan kondisi tersebut, menurut BPK, pengadaan brosur dinyatakan fiktif Rp1.801.801.000.Publik Mimika bertanya, jika perusahaan tak pernah menerima uang, lalu ke mana Rp 2 miliar itu mengalir?Roni Robert Toisuta Sebagai Sekretaris Rangkap KPA dan PPKk Mengaku Tak Paham AturanDalam keterangannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Roni Robert Toisuta kepada BPK mengakui belum sepenuhnya memahami dan menerapkan regulasi pengadaan barang dan jasa.Bahkan disebutkan, ada Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan spesifikasi teknis yang tidak sempat ditetapkan karena keterbatasan waktu dan padatnya tahapan Pilkada. Akibatnya, sejumlah pengadaan dilakukan secara mendadak melalui penunjukan langsung tanpa penetapan dokumen teknis yang semestinya menjadi dasar hukum.Pengakuan ini menjadi alarm serius, bagaimana mungkin pengelolaan dana miliaran rupiah dilakukan tanpa pemahaman utuh terhadap aturan?APK Membengkak Rp 11,2 Miliar di Atas KebutuhanMasalah tak berhenti di sana. Dalam pengadaan alat peraga kampanye dan bahan kampanye (APKBK), ditemukan penetapan volume yang jauh melampaui kebutuhan sesuai fakta lapangan berdasarkan DPT.BPK menemukan fakta bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi DPT tertanggal 20 September 2024, jumlah pemilih di Mimika adalah 224.514 orang, dengan 18 distrik dan 152 kelurahan/desa serta tiga pasangan calon.Mengacu pada pedoman teknis yang diatur dalam Komisi Pemilihan Umum melalui Keputusan Nomor 1363 Tahun 2024, kebutuhan selebaran, brosur, pamflet, dan poster seharusnya masing-masing hanya 18.710 lembar.Namun, kata BPK, dalam kontrak dengan PT APM senilai Rp13.984.074.250, jumlah yang direalisasikan mencapai 278.995 lembar untuk masing-masing jenis.Selisihnya mencengangkan, yakni260.285 lembar untuk setiap jenis bahan kampanye.BPK mencatat, Total nilai pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan mencapai Rp 11.231.297.750.Lebih janggal lagi, proses pengadaan dilakukan sebelum penetapan jumlah DPT resmi.PPK mengaku tidak memahami perhitungan volume berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024. Subbag Teknis dan Hukum pun mengaku tidak dilibatkan.Dari sisi distribusi, barang dikirim dalam satuan colly sebanyak 828 colly dari Makassar ke Timika, tanpa perhitungan ulang satuan lembaran saat serah terima.Distribusi ke tim sukses pasangan calon pun dilakukan dalam kondisi masih terbungkus. Tak ada verifikasi jumlah riil. Tak ada penghitungan satuan. Semua berjalan di atas kertas dan colly.Pola Sekretaris, Bendahara dan Bagian Keuangan Hingga Tenaga Honorer di KPUDari seminar kit Rp 111 juta, brosur DPT Rp 1,8 miliar yang tak bisa diyakini keberadaannya, hingga APK Rp 11,2 miliar di atas kebutuhan, muncul pola yang mengkhawatirkan, dokumen teknis tidak lengkap, volume tidak berbasis kebutuhan riil, perusahaan mengaku tidak menerima pembayaran.Pajak dibayar melewati tahun anggaranPPK mengaku tidak memahami regulasi.Ini bukan sekadar kekeliruan administratif.Aneh Bin Ajaib Roni Robert Toisuta Sebagai Sekretaris Rangkap PPK Namun Tak Miliki Kompetensi PBJDari Skandal pengelolaan dana Hibah KPU Mimika ini juga menciptakan tanda heran satu ke tanda heran lain.Selain temuan BPK 28 Miliar, terungkap juga kalau Sekretaris KPU Mimika, Roni Robert Toisuta sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam semua pengadaan barang dan jasa di kantor KPU Mimika, tidak memiliki sertifikat kompotensi pengadaan barang dan jasah (PBJ).Hal ini berpengaruh terhadap Realisasi dana hibah Pilkada di KPU Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, yang nyaris menyentuh angka 100 persen, namun kini memasuki proses hukum di Dit Reskrimsus Polda Papua Tengah.Diketahui dibalik serapan anggaran ratusan miliar rupiah itu, tersimpan sederet persoalan hukum serius yang akan menyeret banyak pihak termasuk komisoner KPU Mimika ke ranah Hukum.Pada tahun 2024, KPU Mimika menganggarkan belanja barang dan jasa serta belanja modal sebesar Rp144,75 miliar dengan realisasi mencapai Rp137,21 miliar atau 94,82 persen.Sementara pada 2025 (hingga Semester I), dari pagu Rp 7,54 miliar, terealisasi Rp 7,54 miliar atau 99,99 persen.Dari anggaran Negara ratusan miliar ini terdapat 22 Paket Tanpa Kerangka Acuan Kerja (KAK)Dari hasil uji petik BPK terhadap dokumen pengadaan, ditemukan sedikitnya 22 paket pengadaan barang dan jasa tidak dilengkapi Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau spesifikasi teknis.Padahal, KAK merupakan dokumen fundamental yang menjadi pedoman penyedia dalam melaksanakan pekerjaan agar sesuai standar dan tujuan kegiatan.Mirisnya pengadaan 22 paket tersebut tetap dilaksanakan dan berjalan, dan pada akhirnya dalam sejumlah paket juga ditemukan, penetapan volume pengadaan melebihi kebutuhan riil, PPK tidak menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau referensi harga, penetapan nilai kontrak yang belum sepenuhnya memadai, dan kuantitas dan kualitas hasil pengadaan tidak sesuai kontrak.BPK juga menemukan, bukti pertanggungjawaban fiktif Temuan ini membuka ruang bahwa perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di KPU Mimika sarat dengan sukses fee, dan hal ini diduga keras turut diketahui oleh lima komisoner KPU Mimika.Persoalan tidak berhenti di sana. Berdasarkan keterangan Sekretaris KPU, Kasubbag Perencanaan, serta Bendahara Pengeluaran, perubahan rincian penggunaan dana hibah Pilkada tidak diberitahukan kepada Bupati Mimika.Padahal, Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 secara tegas mengatur bahwa setiap perubahan rincian penggunaan hibah wajib diberitahukan dan melalui mekanisme pembahasan bersama TAPD serta kepala daerah, dengan tenggat waktu maksimal tujuh hari kerja.Faktanya, menurut BPK, mekanisme tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya.Bendahara Pengeluaran bahkan tidak dapat menjelaskan secara rinci sumber pagu atau alokasi anggaran Pilkada yang digunakan untuk menutupi penggunaan dana kegiatan Pemilu 2024. Skandal ini diketahui dalam proses hukum yang ditangani Dit Reskrimsus Polda Papua Tengah, namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari Dirkrimsus maupun Kapolda Papua Tengah.Kini pertanyaan besar menggantung di langit Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah siapa yang sesungguhnya mengendalikan arus miliaran rupiah dana hibah Pilkada di tubuh KPU Mimika? dan yang lebih penting, beranikah Dit Reskrimsus Polda Papua Tengah membongkar seluruhnya hingga ke akar Mega korupsi ini?Penulis: HendrikEditor. : Galang Fadila
22 Mar 2026, 21:12 WIT
Penembakan di Puncak Jaya, Tenaga Kesehatan Militer Jadi Korban, Aksi OPM Dikecam
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya - Insiden penembakan yang
menargetkan kendaraan berisi aparat dan tenaga kesehatan militer terjadi di
Distrik Nume, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, pada 21 Maret 2026 sekitar pukul
14.00 WIT. Peristiwa ini menambah daftar panjang kekerasan yang dilakukan kelompok
bersenjata di wilayah tersebut.Kendaraan jenis Triton yang menjadi sasaran diketahui
membawa seorang anggota yang disebut sebagai agen intelijen militer bersama
tiga penumpang lainnya, termasuk tenaga kesehatan yang tengah menjalankan tugas
pelayanan di wilayah konflik.Serangan tersebut menuai kecaman luas karena tidak hanya
menyasar aparat, tetapi juga tenaga kesehatan yang memiliki peran kemanusiaan
dalam memberikan layanan kepada masyarakat di daerah terpencil dan rawan
konflik.Kelompok TPNPB melalui juru bicaranya, Sebby Sambom,
mengakui adanya insiden tersebut dalam pernyataan resminya. "Proses
penembakan ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut, namun kami telah menerima
laporan bahwa mobil tersebut mengalami luka tembak," kata Sebby Sambom,
Jubir TPNPB OPM, dalam siaran persnya.Dalam pernyataan lanjutan, kelompok tersebut juga
menyampaikan ancaman terhadap pihak-pihak yang berada di wilayah konflik.
"Kami telah memperingatkan bahwa Jalan Trans Jayapura-Wamena akan menjadi
wilayah operasi TPNPB, dan kami tidak akan bertanggung jawab atas keselamatan
warga imigran Indonesia yang tetap berada di wilayah konflik," tambah
Sambom.Tindakan ini dinilai sebagai bentuk kekerasan yang tidak
dapat dibenarkan, terutama karena turut membahayakan tenaga kesehatan yang
seharusnya dilindungi dalam situasi konflik. Kehadiran tenaga medis di wilayah
Papua selama ini justru bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan layanan
kesehatan.Selain itu, serangan terhadap kendaraan sipil maupun tenaga
pelayanan publik berpotensi memperburuk situasi keamanan dan meningkatkan rasa
takut di tengah masyarakat yang tinggal di wilayah konflik.Dalam keterangannya, TPNPB juga mengeluarkan imbauan agar
sejumlah profesi, termasuk tenaga kesehatan, meninggalkan wilayah Papua.
Pernyataan tersebut memicu kekhawatiran karena menunjukkan adanya ancaman
berkelanjutan terhadap pekerja sipil."Kami membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk membantu
warga sipil yang terjebak di wilayah konflik," kata Sambom.Namun di sisi lain, pernyataan tersebut dinilai kontradiktif
dengan tindakan kekerasan yang justru memperparah kondisi kemanusiaan di
lapangan. Serangan terhadap tenaga kesehatan berpotensi menghambat akses
layanan medis bagi masyarakat yang sangat membutuhkan.Insiden ini kembali menegaskan pentingnya perlindungan
terhadap tenaga kesehatan dan pekerja kemanusiaan di wilayah konflik. Aparat
keamanan diharapkan meningkatkan pengamanan, sementara masyarakat diimbau tetap
waspada terhadap situasi yang berkembang.Peristiwa di Puncak Jaya ini menjadi pengingat bahwa
kekerasan terhadap tenaga medis tidak hanya melanggar nilai kemanusiaan, tetapi
juga berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat sipil yang bergantung pada
layanan kesehatan di daerah terpencil. Penulis: Hendrik
Editor: GF
22 Mar 2026, 20:13 WIT
Tangkap Pemicu Tawuran di Mangga Dua, Polres Malra: Pelaku Terancam 2,6 Tahun Penjara
Papuanewsonline.com, Langgur - Polres Maluku Tenggara menetapkan seorang pria berinisial E.M. alias Risen sebagai tersangka kasus penganiayaan yang memicu keributan hingga hampir berujung tawuran di kawasan Mangga Dua. Pelaku kini telah ditahan.Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi, S.Pt., S.I.K., didampingi Kasat Reskrim AKP Barry Talabessy, menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (17/3/2026) sekitar pukul 23.30 WIT.“Awalnya pelaku dalam kondisi mabuk terlibat adu mulut dengan korban berinisial PLJ alias Paul. Pelaku kemudian melakukan pemukulan ke arah mata korban hingga menyebabkan luka memar,” ujar Kapolres, Sabtu (21/3/2026).Insiden itu sempat memicu kerumunan warga dan situasi tegang di lokasi kejadian. Aparat kepolisian yang sedang patroli segera turun tangan untuk membubarkan massa dan mengamankan situasi.Tak berhenti di situ, pelaku juga diduga melakukan aksi lanjutan dengan mendatangi kawasan Mangga Dua Atas menggunakan sepeda motor sambil melakukan pengancaman, yang nyaris memicu bentrokan antarwarga.Hasil penyidikan mengungkap bahwa pelaku diduga kerap menjadi pemicu konflik di wilayah tersebut. Sebelumnya, pada 7 Maret 2026, pelaku juga diduga terlibat dalam kasus penganiayaan yang memicu aksi balas dendam hingga terjadi saling lempar batu antara warga Mangga Dua Atas dan Bawah.“Pelaku telah kami tetapkan sebagai tersangka dan saat ini sudah dilakukan penahanan,” tegas Kapolres.Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 466 ayat (1) KUHP Nasional tentang penganiayaan dan perbuatan yang membahayakan keamanan umum, dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun 6 bulan penjara.Kapolres menegaskan pihaknya akan terus konsisten menindak tegas berbagai bentuk kekerasan, terutama yang dipicu konsumsi minuman keras.“Kami mengimbau masyarakat untuk menjauhi miras dan tidak terlibat dalam aksi kekerasan. Laporkan setiap kejadian melalui Call Center 110 atau kepada Bhabinkamtibmas maupun kantor polisi terdekat,” pungkasnya. PNO-12
22 Mar 2026, 19:58 WIT
Penembakan di Maybrat: TPNPB Klaim Serang Pos Militer, Satu Aparat Tewas
Papuanewsonline.com, Maybrat - Insiden penembakan kembali
terjadi di wilayah Papua, tepatnya di Kampung Sori, Distrik Aifat Selatan,
Kabupaten Maybrat, pada Minggu siang, 22 Maret 2026. Peristiwa ini dilaporkan
melibatkan kelompok bersenjata TPNPB yang menyerang pos militer Indonesia.Dalam laporan yang beredar, penembakan tersebut menyasar
tiga aparat militer Indonesia yang tengah bertugas di lokasi. Akibat insiden
tersebut, satu orang dilaporkan meninggal dunia, sementara dua lainnya
mengalami luka tembak serius.Kelompok TPNPB melalui juru bicaranya, Sebby Sambom,
menyampaikan keterangan terkait peristiwa tersebut. "Prada S**** tewas
akibat terkena tembakan di dada, sementara dua rekannya lainnya kritis dan
sedang di rujuk dari Maybrat ke Sorong," ujar Sebby Sambom, Jubir TPNPB
OPM, dalam siaran persnya.Wilayah Maybrat sendiri dikenal sebagai salah satu daerah
dengan intensitas konflik yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Berbagai insiden kekerasan bersenjata kerap dilaporkan terjadi di wilayah ini.Selain korban dari pihak aparat, TPNPB juga mengklaim telah
melakukan penyitaan terhadap perlengkapan militer dalam insiden tersebut.
"Warga sipil yang mengungsi ke hutan telah dipaksa oleh aparat militer
Indonesia untuk kembali ke rumah mereka pada 21 Maret 2026 kemarin di Maybrat,
namun situasi sekarang akibat penyerangan Pos Militer tersebut mengakibatkan
warga sipil ketakutan dan lainnya mengungsi kembali," kata Sambom.Peristiwa ini kembali memicu kekhawatiran terhadap kondisi
warga sipil yang berada di sekitar lokasi konflik. Banyak warga dilaporkan
memilih mengungsi demi menghindari potensi dampak lanjutan dari bentrokan
bersenjata.Dalam pernyataannya, TPNPB juga menyampaikan sikap terkait
aksi yang mereka lakukan. "Kami siap bertanggung jawab atas penyerangan
yang mengakibatkan tiga aparat militer Indonesia mengalami luka tembak dan satu
orang lainnya gugur," tambah Sambom.Selain itu, TPNPB turut menyampaikan imbauan kepada
pemerintah Indonesia untuk menghentikan operasi militer di wilayah tersebut.
Mereka menilai langkah tersebut penting untuk meredakan situasi yang semakin
memanas.KOMNAS TPNPB juga menyerukan perhatian dari komunitas
internasional terhadap kondisi di Papua, khususnya bagi warga sipil yang
terdampak konflik. "Lebih dari 21 warga sipil yang dipaksa oleh aparat
militer Indonesia untuk kembali ke rumah mereka akibat dari intimidasi dan
pemaksaan walaupun nyawa mereka sedang dalam ancaman," tutup Sambom.Hingga saat ini, situasi di wilayah Maybrat dilaporkan masih
dalam kondisi rawan. Aparat keamanan terus meningkatkan kewaspadaan, sementara
masyarakat di sekitar lokasi kejadian dihadapkan pada ketidakpastian akibat
konflik yang belum mereda. Penulis: Hendrik
Editor: GF
22 Mar 2026, 20:03 WIT
Proses Seleksi Terbuka Sekda Nduga Disorot, Transparansi dan Netralitas ASN Dipertanyakan
Papuanewsonline.com, Nduga – Proses pengisian jabatan
Sekretaris Daerah (Sekda) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nduga kini tengah
menjadi sorotan publik. Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama
yang sedang berlangsung dinilai belum mencerminkan prinsip transparansi dalam
tata kelola pemerintahan.Sejumlah pihak menilai pelaksanaan seleksi tersebut terkesan
tertutup dan kurang memberikan akses informasi yang memadai, baik kepada
masyarakat maupun kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah
daerah setempat.Kritik semakin menguat seiring dengan minimnya publikasi
terkait tahapan seleksi. Informasi mengenai proses administrasi hingga tahapan
lanjutan disebut tidak disampaikan secara terbuka sebagaimana mestinya dalam
mekanisme seleksi jabatan strategis."Proses seleksi yang berlangsung saat ini diduga tidak
memenuhi asas keterbukaan dan objektivitas. Hal ini sangat disayangkan karena
dapat mencederai prinsip netralitas ASN dan merusak integritas kelembagaan di
Kabupaten Nduga," ujar seorang sumber yang meminta identitasnya
dirahasiakan demi keamanan birokrasi.Landasan Hukum yang Menjadi AcuanSecara regulasi, proses pengisian jabatan Sekda telah diatur
secara ketat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya:Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN).Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif.Dalam aturan tersebut, setiap tahapan seleksi—mulai dari
pengumuman, seleksi administrasi, asesmen kompetensi, hingga wawancara
akhir—wajib dilakukan secara transparan dan hasilnya diumumkan kepada khalayak.Potensi Penyalahgunaan WewenangSejumlah pihak mengingatkan Penjabat (Pj) Bupati Nduga, Yoas
Beon, agar tetap tegak lurus pada aturan yang berlaku. Jika proses seleksi ini
terbukti mengabaikan prinsip-prinsip hukum, hal tersebut dapat dikategorikan
sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang (abuse of power).Publik kini mendesak lembaga pengawas seperti Komisi
Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Inspektorat untuk turun tangan melakukan
pengawasan ketat serta mengevaluasi jalannya proses seleksi di Nduga. Langkah
ini dinilai penting untuk mencegah terjadinya praktik nepotisme dalam penentuan
jabatan strategis.Dampak pada Kepercayaan PublikPolemik ini dikhawatirkan berdampak pada menurunnya
kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Nduga. Transparansi yang
lemah berpotensi merusak citra birokrasi di mata publik.Situasi ini menjadi pengingat pentingnya keterbukaan dan
akuntabilitas dalam setiap proses pengisian jabatan publik, demi menjaga
kepercayaan masyarakat serta memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih
dan profesional.Hingga berita ini dinaikkan, Bupati Nduga Yoas Beon belum
memberikan keterangan resmi terkait polemik seleksi Sekda tersebut. Pihak media
masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada pemerintah daerah untuk
mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai tahapan dan prosedur yang telah
dijalankan. Penulis: Hendrik
Editor: GF
22 Mar 2026, 19:57 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Tag Berita
Pendidikan & Kesehatan
Lihat semua
PMI Pertimbangkan Bantuan Medis untuk Iran, Skema Penyaluran Disiapkan Lewat Jalur Internasional
Papuanewsonline.com, Jakarta - Palang Merah Indonesia (PMI)
tengah mempertimbangkan langkah strategis untuk mengirimkan bantuan kesehatan
ke Iran melalui jalur internasional. Wacana ini mencuat setelah adanya
permintaan resmi dari pemerintah Iran yang disampaikan melalui perwakilan diplomatiknya
di Indonesia.Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Duta Besar
Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, dalam pertemuan bersama Ketua Umum
PMI Jusuf Kalla di Markas PMI, Jakarta Selatan, Rabu (18/3). Pertemuan itu
menjadi awal pembahasan serius terkait dukungan kemanusiaan yang dapat
diberikan Indonesia.Jusuf Kalla menjelaskan bahwa kondisi sektor kesehatan di
Iran saat ini membutuhkan perhatian, terutama dalam hal ketersediaan fasilitas
rumah sakit dan pasokan obat-obatan. Oleh karena itu, PMI mulai mengkaji
kemungkinan bantuan yang dapat segera disalurkan sesuai kebutuhan di lapangan.“Seperti biasa, bantuan akan disalurkan melalui PMI ke
Palang Merah Internasional (Red Crescent) negara tetangga, seperti Turki,
kemudian diteruskan ke Iran untuk masyarakat,” ujar Kalla.Ia menegaskan bahwa mekanisme penyaluran bantuan tidak
dilakukan secara langsung oleh pemerintah Indonesia, melainkan melalui jaringan
organisasi kemanusiaan internasional. Skema ini dinilai lebih efektif sekaligus
memastikan bantuan dapat diterima dengan cepat oleh masyarakat yang
membutuhkan.Dalam proses distribusinya, PMI juga mempertimbangkan
penggunaan jalur logistik melalui negara-negara terdekat seperti Pakistan atau
Turki. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat pengiriman sekaligus
meminimalkan hambatan distribusi di tengah situasi yang kompleks.Namun demikian, aspek efisiensi biaya juga menjadi perhatian
utama. Jusuf Kalla menyebutkan bahwa pengiriman obat langsung dari Indonesia
berpotensi menimbulkan biaya tinggi yang tidak sebanding dengan nilai bantuan
itu sendiri.“Lebih baik membeli obat di negara terdekat. Pengalaman
kami, harga obat di Pakistan bisa setengah lebih murah dibanding di Indonesia,”
katanya.Saat ini, PMI masih melakukan perhitungan terkait total
kebutuhan bantuan, termasuk jenis obat-obatan dan perlengkapan medis yang
diperlukan oleh Iran. Koordinasi lebih lanjut juga akan dilakukan bersama
Kementerian Kesehatan untuk memastikan kelancaran teknis penyaluran bantuan.
Langkah PMI ini menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam
menjalankan misi kemanusiaan global, khususnya dalam membantu negara yang
tengah menghadapi tantangan di sektor kesehatan melalui kerja sama organisasi
kemanusiaan internasional. (GF)
19 Mar 2026, 12:08 WIT
KM Gandha Nusantara 17 Mati Mesin di Perairan Maluku Utara, Basarnas Ternate Kerahkan Personel
Papuanewsonline.com, Ternate – Sebuah kapal rute
Bitung–Ternate dilaporkan mengalami kerusakan mesin di perairan Maluku Utara
sehingga memicu operasi pencarian dan pertolongan oleh Basarnas Ternate bersama
unsur SAR gabungan.Informasi mengenai kejadian tersebut diterima Kantor
Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Ternate dari pihak PELNI Ternate melalui
Rudi Arif pada Minggu, 15 Maret 2026.Berdasarkan kronologi kejadian, pada Sabtu 14 Maret 2026
sekitar pukul 22.00 WIT, KM Gandha Nusantara 17 berlayar dari Bitung menuju
Ternate. Namun pada Minggu pagi sekitar pukul 08.00 WIT kapal dilaporkan
mengalami kerusakan mesin saat berada di perairan sekitar Maluku Utara.Pihak kru kapal sempat melakukan upaya perbaikan secara
mandiri untuk mengatasi gangguan pada mesin. Namun hingga beberapa waktu
kemudian perbaikan tersebut belum berhasil dilakukan sehingga kapal tidak dapat
melanjutkan perjalanan.Kapten kapal kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada
pihak PELNI. Laporan tersebut selanjutnya diteruskan kepada Basarnas Ternate
untuk meminta bantuan penanganan melalui operasi SAR.Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Ternate, Ferdinando,
mengatakan bahwa pada pukul 12.15 WIT Tim Rescue Kantor SAR Ternate bersama
unsur yang terlibat langsung bergerak menuju lokasi kejadian menggunakan KN SAR
237 Pandudewanata.Di sisi lain, kapal KM Sabuk Nusantara 115 yang berada di
sekitar lokasi kejadian juga sempat berusaha melakukan penarikan terhadap kapal
yang mengalami kerusakan tersebut. Namun upaya tersebut terkendala kondisi
gelombang laut yang mencapai sekitar 2,5 hingga 3 meter.Selain itu dilaporkan kapal mengalami kemiringan sekitar 20
derajat sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut oleh tim penyelamat.
Hingga saat ini proses evakuasi dan upaya penyelamatan masih terus dilakukan
oleh Tim SAR Gabungan.Unsur yang terlibat dalam operasi ini antara lain Kantor SAR
Ternate, Polairud Polda Maluku Utara, KPLP Ternate, PT PELNI, serta kapal KM
Sabuk Nusantara 115. Sementara itu jumlah korban yang berada di kapal
dilaporkan sebanyak tujuh orang dan seluruhnya masih dalam proses penanganan
oleh tim SAR. (GF)
16 Mar 2026, 21:32 WIT
KEBAKARAN HANGUSKAN TIGA RUMAH DI MIMIKA BARU, SATU ORANG ALAMI LUKA BAKAR
Papuanewsonline.com, Timika – Sebuah kebakaran melanda pemukiman warga di Jalan Baru, Gang Pelangi Kasih, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, pada Minggu pagi (15/03/26) sekitar pukul 08.50 WIT. Peristiwa tersebut menghanguskan tiga unit rumah petakan dan menyebabkan seorang penghuni mengalami luka bakar. Kasi Humas Polres Mimika Iptu Hempy Ona, SE, menyampaikan bahwa kerugian materiil diperkirakan mencapai antara Rp600 juta hingga Rp700 juta. "Kami mengucapkan belasungkawa atas kejadian ini dan akan melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengetahui akar penyebabnya," ujarnya.Korban luka bakar diketahui bernama D.R (60 tahun), seorang pensiunan guru yang tinggal di lokasi kejadian.Ia mengalami luka bakar pada bagian kaki kiri dan kanan serta lengan kanan, dan saat ini tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Herlina Timika. Istri korban, V.P (61 tahun), berhasil selamat tanpa luka fisik namun masih mengalami trauma akibat insiden tersebut. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, kebakaran diduga bermula saat D.R hendak menyalakan kompor minyak tanah untuk memasak. Diduga terjadi kebocoran pada tangki bensin sepeda motor yang terparkir sekitar satu meter dari kompor, uap bensin yang menyebar kemudian tersambar api dan memicu ledakan kecil.Korban sempat berusaha mendorong sepeda motor yang terbakar keluar rumah untuk mencegah api menyebar, namun dalam upaya tersebut ia mengalami luka bakar. Warga sekitar segera berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, namun kobaran cepat merembet ke dua rumah tetangga karena jarak bangunan yang sangat berdekatan. Setelah menerima laporan, personel Polres Mimika bersama Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Mimika segera tiba di lokasi dengan empat unit mobil pemadam kebakaran. Petugas PLN juga turut membantu dengan memutus aliran listrik di sekitar lokasi untuk menghindari bahaya tambahan.Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 09.30 WIT setelah dilakukan upaya pemadaman dan pendinginan oleh tim gabungan. Selain tiga rumah yang ludes terbakar, satu unit sepeda motor hangus terbakar dan satu mobil mengalami kerusakan pada kaca depan akibat panas api. Seluruh perabot rumah tangga serta dokumen penting para penghuni tidak dapat diselamatkan. Saat ini Tim Inafis Polres Mimika sedang melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan saksi. "Kami menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menyimpan bahan bakar dan tidak memarkir kendaraan dekat sumber api. Semoga kejadian serupa tidak terulang lagi dan korban dapat segera pulih dengan baik," pungkas Hempy. Penulis: JidEditor: GF
16 Mar 2026, 08:43 WIT
SEORANG PEMANCING REMAJA TENGGELAM DI DERMAGA PELABUHAN POUMAKO TIMIKA
Papuanewsonline.com, Timika – Seorang pemancing ikan bernama Robianus Kehek (18 tahun) dilaporkan tenggelam pada Minggu (15/03/26) subuh sekitar pukul 05.00 WITA di Dermaga Pelabuhan Poumako, Kabupaten Mimika. Korban mulai melakukan aktivitas memancing sejak sekitar pukul 02.00 dini hari sebelum insiden terjadi. Pelaporan kejadian dilakukan oleh Ayub Sesa pada sore hari sekitar pukul 15.25 WITA kepada petugas jaga dermaga SAR Timika. Menurut keterangan pelapor, saat tengah memancing korban terpeleset dan jatuh ke dalam air. Ada saksi mata yang menyaksikan korban sempat berusaha berenang, namun tidak lama kemudian tidak terlihat lagi di permukaan air. Setelah kejadian terjadi, keluarga korban bersama masyarakat setempat segera melakukan upaya pencarian mandiri untuk menemukan korban. Namun hingga saat pelaporan diterima pihak Basarnas Timika, upaya tersebut belum menghasilkan hasil yang diharapkan.Kepala Kantor SAR Timika I Wayan Suyatna, S.H., M.M., melalui Kasubsie Operasi dan Siaga SAR Timika Charles Y. Batlajery, S.E., langsung mengerahkan tim Rescue untuk melakukan pencarian intensif. Tim menggunakan Perahu Karet 25 PK dalam menuju lokasi kejadian untuk melakukan operasi pencarian. Langkah ini dilakukan secepat mungkin untuk meningkatkan peluang menemukan korban dengan selamat.Hingga saat berita ini diterbitkan, tim SAR gabungan yang juga dibantu oleh keluarga korban dan masyarakat setempat masih terus melakukan upaya pencarian dengan penuh semangat. Pihak SAR mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati ketika berada di sekitar dermaga atau perairan, terutama pada kondisi cuaca dan visibilitas yang terbatas di pagi hari. "Kami akan terus melakukan pencarian hingga korban ditemukan dan dapat segera kembali ke pangkuan keluarga," pungkas Charles Y. Batlajery.Penulis: JidEditor: GF
16 Mar 2026, 08:32 WIT
Pelatihan MoJo Kedubes AS Dorong Jurnalis Muda Kuasai Jurnalisme Digital
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kedutaan Besar Amerika
Serikat di Jakarta menyelenggarakan pelatihan Mobile Journalism (MoJo) pada
Jumat, 13 Maret, di American Space yang berlokasi di Masjid Istiqlal. Kegiatan
ini diikuti oleh 31 peserta yang terdiri dari jurnalis anggota Ikatan Wartawan
Online (IWO), anggota Asosiasi Jurnalis Warga Indonesia (AJWI), serta jurnalis
mahasiswa dari berbagai universitas dan sekolah jurnalistik.Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan
peserta dalam memproduksi konten digital berkualitas menggunakan telepon
pintar, khususnya dalam peliputan Ramadan. Kegiatan tersebut juga menjadi
bagian dari upaya mendorong jurnalis agar mampu beradaptasi dengan perkembangan
teknologi media yang semakin pesat.Seiring dengan berkembangnya platform digital di Indonesia,
pola masyarakat dalam mengonsumsi informasi, termasuk cerita dan berita
mengenai Ramadan, juga mengalami perubahan. Melalui pelatihan ini, para peserta
didorong untuk menghasilkan liputan yang kreatif, akurat, dan tetap menjunjung
tinggi tanggung jawab jurnalistik.“Kedutaan Besar Amerika Serikat berkomitmen mendukung
jurnalisme profesional serta menjalin keterlibatan dengan komunitas media yang
terus berkembang,” ujar Juru Bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat Jamie W.
Ravetz dalam sambutan pembukaan.“Melalui lokakarya ini, kami berharap dapat memberikan
perangkat praktis yang dapat mendukung kerja jurnalistik—mulai dari menyusun
cerita yang menarik, melakukan wawancara yang membangun narasi kuat, hingga
memanfaatkan perangkat mobile untuk merekam video, foto, dan audio secara
efektif.”Pada sesi pertama, peserta mengikuti materi bertajuk
“Ramadan Storytelling in the Digital Age” yang dipandu oleh wartawan senior
Hanna Fauzie. Dalam sesi ini, peserta mempelajari tren peliputan Ramadan di era
digital serta pentingnya pelaporan yang sensitif terhadap isu-isu keagamaan.Selain itu, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai
teknik wawancara yang mampu membangun narasi kuat dalam sebuah laporan
jurnalistik, tanpa mengabaikan prinsip etika serta akurasi dalam pemberitaan.Sesi kedua dipandu oleh jurnalis digital Tedy Tri Setio yang
berfokus pada keterampilan praktis dalam Mobile Journalism. Peserta diajarkan
berbagai teknik dasar pengambilan video dan foto berkualitas menggunakan
telepon pintar.Materi yang diberikan mencakup teknik framing, pengaturan
pencahayaan, hingga pengolahan audio agar hasil produksi konten menjadi lebih
profesional. Para peserta juga diperkenalkan dengan berbagai aplikasi
pengeditan sederhana yang dapat digunakan untuk membuat konten digital secara
cepat dan efektif.Selain itu, pelatihan juga membahas tren format konten
digital yang kini banyak digunakan di berbagai platform media sosial, seperti
reels, shorts, dan video vertikal yang semakin populer di kalangan audiens
digital.Kegiatan pelatihan kemudian ditutup dengan sesi praktik dan
presentasi ide cerita. Dalam sesi tersebut, peserta diminta mengembangkan ide
liputan singkat bertema Ramadan dan memproduksi konten video pendek berdasarkan
materi yang telah dipelajari.Melalui kegiatan ini, Kedutaan Besar Amerika Serikat
berharap pelatihan tersebut dapat memperkuat kapasitas jurnalis warga, jurnalis
muda, serta mahasiswa jurnalistik dalam memanfaatkan teknologi mobile untuk
menghasilkan liputan yang informatif, menarik, dan relevan bagi masyarakat di
era digital. (GF)
15 Mar 2026, 11:44 WIT
Operasi Ketupat Salawaku 2026: Bid Dokkes Polda Maluku Perkuat Dukungan Medis Personel di Lapangan
Papuanewsonline.com, Ambon – Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Bid Dokkes) Polda Maluku menggelar pemeriksaan kesehatan bagi personel yang terlibat dalam Operasi Ketupat Salawaku 2026, guna memastikan seluruh anggota yang bertugas dalam pengamanan arus mudik Idulfitri berada dalam kondisi fisik yang prima.Pemeriksaan kesehatan tersebut dilaksanakan di Lapangan Tahapary Polda Maluku usai pelaksanaan apel kesiapan personel Operasi Ketupat Salawaku 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan medis terhadap pelaksanaan operasi kepolisian terpusat yang bertujuan mengamankan arus mudik dan perayaan Hari Raya Idulfitri.Tim kesehatan Bid Dokkes Polda Maluku melakukan sejumlah pemeriksaan dasar kepada personel, di antaranya pengecekan tekanan darah, pemberian vitamin, serta layanan konsultasi kesehatan bagi anggota yang akan melaksanakan tugas pengamanan di berbagai titik operasi.Ketua Tim Kesehatan Lapangan Operasi Ketupat Salawaku 2026, IPTU Rsya A. Tamaela, A.Md.Kep., S.H., mengatakan pemeriksaan kesehatan ini dilakukan secara rutin selama pelaksanaan operasi guna memastikan kondisi kesehatan personel tetap terjaga.“Pemeriksaan kesehatan ini akan terus kami lakukan hingga berakhirnya pelaksanaan Operasi Ketupat Salawaku 2026. Tujuannya agar seluruh personel yang bertugas di lapangan tetap dalam kondisi sehat dan mampu melaksanakan tugas pengamanan secara maksimal,” ujarnya.Ia menjelaskan, layanan kesehatan tidak hanya dilakukan di markas komando operasi, tetapi juga akan diberikan langsung di lokasi penugasan anggota.“Kami setiap hari membuka layanan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan bagi personel Polda Maluku maupun Polresta Ambon yang terlibat dalam operasi. Selain itu, tim kesehatan juga akan turun langsung ke pos-pos pengamanan untuk memastikan kondisi kesehatan personel tetap terpantau,” tambahnya.Operasi Ketupat Salawaku 2026 sendiri merupakan operasi kepolisian terpusat yang dilaksanakan oleh Polda Maluku bersama unsur TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya untuk menjamin keamanan dan kelancaran arus mudik serta perayaan Idulfitri di wilayah Maluku.Dalam operasi tersebut, Polda Maluku menyiagakan sejumlah pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu di berbagai titik strategis, seperti pelabuhan, bandara, pusat perbelanjaan, serta jalur transportasi utama yang menjadi pusat mobilitas masyarakat selama musim mudik.Melalui dukungan layanan kesehatan dari Bid Dokkes Polda Maluku, diharapkan seluruh personel yang bertugas dalam Operasi Ketupat Salawaku 2026 dapat menjalankan tugas pengamanan secara optimal sehingga masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan aman, nyaman, dan lancar.Dukungan layanan kesehatan bagi personel yang bertugas dalam Operasi Ketupat Salawaku 2026 menjadi bagian penting dalam keberhasilan pengamanan arus mudik di wilayah Maluku. Personel kepolisian yang bertugas di lapangan seringkali menghadapi kondisi kerja yang padat dan membutuhkan kesiapan fisik yang prima.Dengan adanya pemeriksaan kesehatan rutin serta layanan medis langsung di pos-pos pengamanan, Bid Dokkes Polda Maluku menunjukkan komitmennya dalam menjaga kesiapan personel sekaligus memastikan pelaksanaan operasi berjalan optimal. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama momentum mudik dan perayaan Idulfitri. PNO-12
15 Mar 2026, 11:38 WIT
Seni & Budaya
Lihat semua
Wakapolda Maluku Laksanakan Salat Ied Bersama Warga Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H., melaksanakan Salat Idulfitri 1447 Hijriah bersama masyarakat di Lapangan Tahapary Polda Maluku, Sabtu (21/3/2026) pagi, di tengah guyuran hujan.Salat Ied yang dimulai pukul 06.45 WIT tersebut tetap berlangsung khusyuk. Ribuan jemaah, termasuk personel Polda Maluku dan keluarga, bertahan mengikuti ibadah hingga selesai meski cuaca kurang bersahabat.Pelaksanaan salat dihadiri Wakil Ketua Bhayangkari Daerah Maluku, para Pejabat Utama Polda Maluku, pengurus Bhayangkari, serta masyarakat umum.Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni mengatakan, momentum Idulfitri menjadi pengingat pentingnya memperkuat keimanan dan kebersamaan, termasuk dalam situasi apa pun.“Cuaca tidak menyurutkan semangat kita untuk beribadah. Ini menunjukkan bahwa nilai ketakwaan dan kebersamaan tetap menjadi kekuatan utama dalam kehidupan masyarakat,” ujarnya.Bertindak sebagai khatib, Ustadz Husein Abdul Aziz Arbi, Lc., M.A., dalam khutbahnya menekankan bahwa Idulfitri merupakan momentum kembali kepada fitrah serta memperkuat nilai-nilai spiritual setelah Ramadan.“Idulfitri adalah saat untuk saling memaafkan, mempererat silaturahmi, dan memperkuat ukhuwah, baik sesama umat maupun sebagai bangsa,” kata khatib.Ia juga mengajak jamaah untuk terus menjaga kepedulian sosial dan semangat berbagi sebagai bagian dari karakter seorang muslim.Seluruh rangkaian ibadah berlangsung tertib, aman, dan lancar hingga selesai pada pukul 07.30 WIT.Momentum ini sekaligus mencerminkan kebersamaan antara jajaran Polda Maluku dan masyarakat dalam merayakan Idulfitri, serta memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Maluku. PNO-12
22 Mar 2026, 13:35 WIT
Kapolda Maluku Jadi Khatib Sholat Idul Fitri 1447 Hijriah di Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. melaksanakan Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1447 H/2026 M sekaligus bertindak sebagai khatib, yang berlangsung di *Lapangan Merdeka Kota Ambon, Sabtu (21/3/2026) pukul 06.30 WIT.Pelaksanaan Sholat Idul Fitri tersebut dipimpin oleh Imam Drs. H. Hadi Basalamah, M.Fil.I., dan diikuti oleh ribuan jamaah yang memadati Lapangan Merdeka dalam suasana penuh kekhusyukan dan kebersamaan.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Maluku, Pangdam XV/Pattimura, Kabinda Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, Ketua Bhayangkari Daerah Maluku, Ketua MUI Provinsi Maluku, Ketua Yayasan Al-Fatah Ambon, serta Wali Kota Ambon.Selain itu, hadir pula para Pejabat Utama gabungan TNI-Polri, pimpinan OPD lingkup Provinsi Maluku, Kapolresta Pulau Ambon dan P.P. Lease beserta jajaran, Sekretaris Kota Ambon, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan masyarakat umum yang turut merayakan hari kemenangan dengan penuh suka cita.Dalam khutbah Idul Fitri yang disampaikannya, Kapolda Maluku mengajak seluruh jamaah untuk merenungkan makna berakhirnya bulan suci Ramadan. Ia menegaskan bahwa Ramadan bukan sekadar rutinitas ibadah tahunan, melainkan sebuah proses pendidikan spiritual (madrasah kehidupan) yang membentuk karakter manusia menjadi lebih baik.Kapolda mengutip pandangan para ulama terdahulu yang tidak hanya bergembira menyambut Ramadan, tetapi juga merasa sedih ketika bulan suci tersebut berlalu.“Para ulama salaf berdoa selama enam bulan agar dipertemukan dengan Ramadan, dan enam bulan berikutnya mereka berdoa agar amal-amalnya diterima oleh Allah SWT. Ini menunjukkan betapa agungnya Ramadan dalam kehidupan seorang mukmin,” ungkap Kapolda.Ia menekankan bahwa Ramadan mengajarkan umat Islam untuk menahan diri, tidak hanya dari lapar dan dahaga, tetapi juga dari amarah, hawa nafsu, dan ego pribadi.Menurutnya, kekuatan sejati seseorang bukan terletak pada kekuatan fisik, melainkan pada kemampuan mengendalikan diri.“Orang yang kuat bukanlah yang menang dalam pertarungan, tetapi mereka yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Inilah kekuatan sejati yang melahirkan kedamaian,” tegasnya.Kapolda menjelaskan bahwa Idul Fitri merupakan momentum kembali kepada fitrah, yakni kesucian diri setelah menjalani proses pembinaan selama Ramadan. Ia mengibaratkan Ramadan sebagai proses pendidikan, sementara Idul Fitri adalah hari kelulusan.Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kelulusan tersebut harus diwujudkan dalam perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari.“Ibadah Ramadan seharusnya melahirkan pribadi yang lebih lembut hatinya, lebih tenang sikapnya, dan lebih luas kasih sayangnya kepada sesama,” ujarnya.Kapolda juga menekankan pentingnya tradisi saling memaafkan sebagai bagian dari ajaran Islam yang luhur, sekaligus sebagai sarana mempererat hubungan sosial.Menurutnya, memaafkan merupakan akhlak mulia yang mencerminkan kemampuan seseorang dalam mengendalikan ego demi menjaga persaudaraan. Dalam khutbahnya, Kapolda Maluku turut menyoroti pentingnya menjaga persaudaraan, terutama di tengah keberagaman masyarakat Maluku. Ia mengangkat nilai kearifan lokal hidup orang basudara sebagai fondasi utama kehidupan sosial di daerah ini.Ungkapan seperti potong di kuku rasa di daging, ale rasa beta rasa, sagu salempeng dibagi dua disebut sebagai cerminan nilai empati, kebersamaan, dan solidaritas yang telah diwariskan oleh para leluhur.“Nilai ini sejalan dengan ajaran Islam, bahwa seseorang tidak sempurna imannya hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri,” jelas Kapolda.Ia menegaskan bahwa perbedaan suku, agama, dan latar belakang bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan merupakan kehendak Allah SWT agar manusia saling mengenal dan memahami.Kapolda juga mengingatkan bahwa keamanan dan ketenteraman merupakan nikmat besar yang sering kali terlupakan. Tanpa rasa aman, masyarakat tidak dapat menjalankan aktivitas dengan baik, termasuk dalam beribadah.Ia mengutip hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa seseorang yang merasa aman, sehat, dan tercukupi kebutuhannya, seakan telah memiliki dunia seisinya.“Menjaga keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Setiap ucapan dan tindakan kita memiliki dampak terhadap ketenteraman bersama,” tegasnya.Kapolda mengajak seluruh masyarakat untuk bijak dalam bersikap, termasuk dalam menyikapi informasi, serta tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang dapat memecah belah persatuan.Lebih lanjut, Kapolda menegaskan bahwa perbedaan dan dinamika sosial merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, yang terpenting adalah bagaimana menyikapinya dengan bijak.“Islam mengajarkan bahwa perdamaian itu lebih baik. Idul Fitri adalah momentum untuk membersihkan hati, memperbaiki hubungan, dan membuka pintu perdamaian,” ujarnya.Ia mengajak seluruh jamaah untuk menjadikan Idul Fitri sebagai titik awal dalam membangun kehidupan yang lebih harmonis, dengan mengedepankan nilai kasih sayang, toleransi, dan persaudaraan.Mengakhiri khutbahnya, Kapolda Maluku memimpin doa bersama, memohon kepada Allah SWT agar seluruh umat diberikan keberkahan, keselamatan, serta kehidupan yang damai dan harmonis.Ia juga mendoakan agar Provinsi Maluku senantiasa menjadi daerah yang aman, tenteram, dan penuh keberkahan, serta dijauhkan dari konflik dan perpecahan.“Ya Allah, satukan hati kami, perbaiki hubungan di antara kami, dan jadikan negeri kami negeri yang aman, tenteram, dan penuh keberkahan,” tutupnya.Pelaksanaan Sholat Idul Fitri berlangsung dengan tertib, aman, dan penuh kekhusyukan. Pada pukul 08.30 WIT, seluruh rangkaian kegiatan berakhir dalam keadaan khidmat.Melalui momentum Idul Fitri ini, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga dalam memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, persaudaraan, dan kedamaian di Bumi Raja-Raja. PNO-12
22 Mar 2026, 13:19 WIT
SALAT IDULFITRI 1447 H DI MIMIKA BERLANGSUNG KHIDMAT MESKI SEMPET DIGUYUR HUJAN
Papuanewsonline.com, Timika – Pelaksanaan salat Idulfitri
1447 H di Halaman Gedung Eme Neme Yauware, Kabupaten Mimika, tetap berlangsung
dengan penuh kekhusyuan meski sempat diguyur hujan ringan pada Sabtu pagi
(21/3/26). Walaupun cuaca sempat membuat lokasi lengang hingga pukul 06.30 WIT,
antusiasme umat Muslim tidak surut.Jamaah mulai memadati area dengan membawa payung dan
perlengkapan tambahan untuk melapisi sajadah dari sisa air hujan, menunjukkan
semangat ibadah yang tinggi di hari kemenangan.Ibadah yang dipimpin oleh Imam H. Muslimin Umar dan Khatib
Ustaz Abdul Syakir ini dimulai sekitar pukul 07.30 WIT tepat setelah langit
mulai cerah. Ketua PHBI Mimika, Ustaz Joko Prianto, mengapresiasi kesabaran
jamaah yang tetap setia menunggu meski acara sedikit tertunda karena faktor
cuaca dan kendala teknis. Ia berharap momen ini menjadi ajang syukur setelah sebulan
penuh berpuasa untuk kembali ke fitrah yang suci.Bupati Mimika, Johannes Rettob, yang turut hadir di lokasi,
menegaskan bahwa Idulfitri adalah simbol kemenangan dalam mengendalikan diri
dan meningkatkan ketakwaan. Ia menekankan pentingnya menjaga nilai kebersamaan dan
toleransi sebagai fondasi utama masyarakat Mimika yang harmonis."Kemenangan ini adalah keberhasilan memperkuat hubungan
dengan Tuhan dan sesama manusia tanpa memandang perbedaan suku maupun
agama," tutur Bupati dalam sambutannya.Dalam khutbahnya, Ustaz Abdul Syakir mengingatkan bahwa
indikator kesuksesan puasa tecermin pada perubahan sikap yang lebih berempati
dan peduli terhadap sesama. Ia mengajak jamaah untuk memperkuat kesalehan sosial melalui
zakat sebagai sarana membersihkan jiwa serta harta. Penulis: Jid
Editor: GF
21 Mar 2026, 21:22 WIT
PHBI Mimika Tetapkan 87 Masjid, 4 Lapangan, Dan 1 Sekolah Sebagai Lokasi Salat Idul Fitri 1447 H
Papuanewsonline.com, Timika – Panitia Hari-Hari Besar Islam
(PHBI) Kabupaten Mimika telah menetapkan lokasi-lokasi resmi untuk pelaksanaan
salat Idul Fitri 1447 Hijriyah tahun 2026 dengan tema "Harmoni Fitrah: Kembali Suci, Menenun Damai dalam Keberagaman. Sebanyak 87 masjid, 4 lapangan
terbuka, serta 1 sekolah akan menjadi titik kumpul bagi umat Islam di
seluruh wilayah Mimika untuk melaksanakan ibadah raya bersama. Pengumuman ini
disampaikan untuk memastikan pelaksanaan salat berjalan dengan lancar, tertib,
dan aman bagi seluruh jamaah."Kita telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap
setiap lokasi untuk memastikan memenuhi standar keamanan dan kapasitas yang
dibutuhkan," ujar Ketua PHBI Kabupaten Mimika, H. Joko
Prianto, S.E, dalam keterangannya.Lokasi masjid yang ditetapkan tersebar di berbagai distrik
dan kelurahan di Kabupaten Mimika, termasuk Masjid Agung Mimika, Masjid
Al-Muttaqin Mimika Baru, dan Masjid Nurul Huda Kwamki Baru. Selain itu, empat lapangan terbuka yang digunakan antara
lain Halaman Gedung Eme Neme Yauware, Lapangan Pasar Sentral, Lapangan Kodim Timika, dan Lapangan Tembagapura. Satu sekolah yang menjadi lokasi tambahan adalah Sekolah
Muhammadiyah, yang dipilih karena memiliki area yang
luas dan aksesibilitas yang baik bagi masyarakat sekitar.Pelaksanaan salat Idul Fitri di setiap lokasi akan didukung
oleh panitia khusus yang terdiri dari unsur masyarakat, tokoh agama, dan
aparatur terkait. Pihak PHBI juga telah melakukan koordinasi dengan Polres
Mimika, Dinas Kesehatan, dan dinas terkait untuk menangani segala aspek
keamanan, kesehatan, serta tata kelola lalu lintas sekitar lokasi. Dalam kesempatan yang sama, Ketua PHBI juga menyampaikan
pesan khusus bagi seluruh umat Islam di Mimika."Semoga pelaksanaan salat Idul Fitri tahun ini dapat
menjadi momen untuk mempererat tali silaturahmi antarumat beragama dan membawa
berkah bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mimika," ujarnya. Penulis: Jid
Editor: GF
19 Mar 2026, 12:24 WIT
Perayaan Nyepi Tahun Saka 1948 Di Mimika Berlangsung Khidmat
Papuanewsonline.com, Timika – Perayaan Hari Raya Nyepi Tahun
Baru Saka 1948 di Kabupaten Mimika berlangsung dengan penuh khidmat, makna
mendalam, dan keceriaan bersama. Kegiatan yang berpusat di kawasan Pasar Lama
Kota Timika pada Rabu (18/3) dihadiri langsung oleh Bupati Mimika Johannes
Rettob beserta Wakil Bupati Emanuel Kemong, bersama unsur Forkopimda, tokoh
agama, dan masyarakat lintas etnis serta agama dari seluruh daerah."Kehadiran kita semua di sini menjadi bukti nyata bahwa
Mimika adalah rumah bagi seluruh elemen masyarakat yang berbeda latar belakang,
namun tetap bersatu dalam semangat persaudaraan yang kokoh," ujar Bupati
Johannes dalam sambutannya.Ketua Forum Hindu Dharma Indonesia (FHDI) Kabupaten Mimika,
I Nyoman Dwitana, menyampaikan salam penghormatan lintas agama sebagai bentuk
apresiasi terhadap keberagaman yang menjadi kekayaan daerah Mimika. Ia mengucapkan syukur atas kelancaran pelaksanaan perayaan
dan memberikan penghargaan kepada seluruh undangan yang menyempatkan diri
hadir. Perayaan tahun ini mengusung tema nasional "Wasudewa
Kutumbakam", yang memiliki makna bahwa seluruh umat manusia adalah satu
keluarga besar. "Tema ini sangat relevan dengan kehidupan masyarakat
Mimika yang majemuk. Ini juga selaras dengan visi bersama untuk mewujudkan
Kabupaten Mimika yang harmonis dan sejahtera," jelasnya. Dwitana juga menambahkan bahwa pencapaian Harmony Award pada
tahun sebelumnya menjadi bukti konkret bahwa nilai-nilai toleransi telah tumbuh
kuat di daerah ini.Dwitana menjelaskan bahwa esensi Hari Raya Nyepi bukan hanya
sebatas ritual keagamaan semata, melainkan juga momentum penting untuk refleksi
diri dalam meningkatkan kualitas kehidupan spiritual dan sosial. Ajaran Hindu
menekankan pentingnya menjaga keseimbangan tiga hubungan utama: hubungan
manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan sesama, serta
hubungan manusia dengan alam lingkungan sekitar. Selama Hari Raya Nyepi, umat Hindu akan melaksanakan Catur
Brata Penyepian yang meliputi pantangan menyalakan sumber api, melakukan
aktivitas kerja, bepergian keluar rumah, dan menikmati hiburan apapun."Melalui serangkaian pantangan ini, kita melakukan
introspeksi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik, bijaksana, dan selalu
peduli terhadap sesama manusia," tambahnya. Sebelum memasuki hari Nyepi, FHDI Mimika juga telah
melaksanakan sejumlah kegiatan sosial seperti donor darah dan kerja bakti
pembersihan lingkungan bersama masyarakat.Setelah pelaksanaan hari Nyepi, umat Hindu akan melaksanakan
kegiatan Dharma Shanti sebagai ajang silaturahmi dan saling memaafkan antar
sesama. Dalam penutup sambutannya, Dwitana mengajak seluruh
masyarakat Mimika untuk terus menjaga kerukunan dan keharmonisan yang telah
terbangun dengan baik. "Kami berharap seluruh elemen masyarakat dapat hidup
dalam suasana harmoni dan saling menghormati satu sama lain. Selamat Hari Raya
Nyepi bagi seluruh umat Hindu di Mimika, serta selamat menyongsong Hari Raya
Idul Fitri bagi saudara-saudara umat Muslim," pungkasnya.Usai sesi sambutan, acara dilanjutkan dengan pawai ogoh-ogoh
yang meriah, menampilkan berbagai karya seni yang sarat akan filosofi tentang
pentingnya pengendalian diri dan pembersihan sifat negatif dalam kehidupan
sehari-hari. Penulis: Jid
Editor: GF
19 Mar 2026, 12:06 WIT
1.100 Takjil Dibagikan, Kadin, HIPMI, IWAPI dan Komunitas di Mimika Berbagi Berkah Ramadan
Papuanewsonline.com, Mimika — Kamar Dagang dan Industri
(Kadin) Mimika bersama HIPMI Mimika, IWAPI DPC Mimika, Yayasan Rabu Biru
Foundation, dan Maxim Timika berkolaborasi membagikan 1.100 paket takjil kepada
masyarakat selama bulan Ramadan. Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa titik,
antara lain Bundaran SP2, Jalan Budi Utomo depan Cafe MULO, serta di jalur
poros Pomako–Mapurujaya dengan mengusung tema “Bersatu dalam Kolaborasi,
Berbagi dalam Keberkahan”, Sabtu (14/03/2026).Sekretaris Kadin Mimika, Viktor Fonatba, mengatakan sebagai
induk organisasi pengusaha, Kadin berupaya merangkul seluruh organisasi
underbond seperti HIPMI dan IWAPI, serta menjalin kolaborasi dengan berbagai
komunitas, termasuk Yayasan Rabu Biru dan Maxim, dalam kegiatan sosial selama
Ramadan.Menurutnya, kegiatan berbagi takjil tersebut merupakan
bentuk kepedulian bersama sekaligus upaya mempererat hubungan antara organisasi
dan masyarakat di Kabupaten Mimika.“Melalui kegiatan ini kami berharap tercipta silaturahmi
yang semakin kuat antara asosiasi dan masyarakat. Ini juga menjadi wujud
kebersamaan serta kepedulian di bulan suci Ramadan,” ujarnya.Ia menambahkan bahwa Ramadan menjadi momentum untuk
memperkuat harmoni dan kebersamaan di tengah keberagaman. Karena itu,
kolaborasi antarorganisasi dalam kegiatan sosial dinilai penting untuk
menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas.“Ramadan mengajarkan kita untuk memperbanyak amal kebaikan,
memperkuat silaturahmi, serta meningkatkan kepedulian kepada sesama. Kita semua
berbeda-beda, namun bersatu dalam tujuan yang sama, yaitu meraih keberkahan,”
tambahnya.Sementara itu, Ketua HIPMI Mimika Junaidi Samuel
menyampaikan bahwa kegiatan berbagi takjil telah menjadi tradisi organisasi
yang rutin dilakukan setiap tahun. Pada tahun sebelumnya kegiatan tersebut
dilaksanakan bersama organisasi Tidar, sedangkan tahun ini HIPMI berkolaborasi
dengan Kadin, IWAPI, Maxim, serta Yayasan Rabu Biru.“Kegiatan berbagi takjil ini memang rutin kami lakukan
setiap tahun. Tahun lalu bersama Tidar, dan tahun ini kami berkolaborasi dengan
Kadin sebagai organisasi pengusaha, IWAPI sebagai organisasi pengusaha wanita,
kemudian Maxim, serta Yayasan Rabu Biru,” jelasnya.Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat
kebersamaan sekaligus memperkuat solidaritas antarorganisasi dan masyarakat,
khususnya di bulan Ramadan.“Semangatnya sama, niatnya sama, yaitu berbagi kepada sesama
dan mempererat kebersamaan dalam keberagaman,” ujarnya.Ketua IWAPI DPC Mimika, dr. Puttri Sultan, juga menjelaskan
bahwa kegiatan berbagi takjil tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai
organisasi dan komunitas yang ada di Mimika.“Kegiatan ini kami laksanakan bersama teman-teman dari
Kadin, HIPMI, Maxim, serta Yayasan Rabu Biru dalam rangka berbagi berkah kepada
saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah puasa,” katanya.Ia menjelaskan bahwa pembagian takjil dilakukan di sejumlah
titik, mulai dari kawasan SP2, Jalan Budi Utomo, hingga sepanjang jalur
Mapurujaya–Pomako. Takjil juga dibagikan kepada masyarakat yang melintas serta
kepada jamaah di sejumlah musala dan masjid di sekitar lokasi kegiatan.Puttri berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat
bagi masyarakat sekaligus mempererat hubungan antarorganisasi dan warga.“Harapan kami, melalui kegiatan ini masyarakat dapat
terbantu, khususnya bagi mereka yang sedang menjalankan ibadah puasa. Selain
itu, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan memperkuat
kolaborasi antara berbagai organisasi,” ungkapnya.Sementara itu, Ketua Yayasan Rabu Biru Egy Kenharvey menilai
Ramadan merupakan momentum penting untuk mempererat persaudaraan sekaligus
menumbuhkan kepedulian terhadap sesama.Menurutnya, semangat berbagi dalam kebersamaan akan membawa
keberkahan bagi semua pihak. Ia juga mengapresiasi kolaborasi yang terjalin
antara Kadin, HIPMI, IWAPI, Maxim, serta berbagai komunitas dalam kegiatan
sosial tersebut.“Dari kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan bersama,
dapat tumbuh kebahagiaan di tengah masyarakat. Keikhlasan dalam berbagi menjadi
nilai utama yang mampu memperkuat persaudaraan,” ujarnya.Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan sebagai
upaya menumbuhkan semangat toleransi, kepedulian sosial, serta memperkuat
kebersamaan di tengah masyarakat Mimika. Penulis: Bim
Editor: GF
16 Mar 2026, 16:34 WIT
