Papuanewsonline.com
Berita Terbaru
Lihat semua
BPK Bongkar Dugaan Pembengkakan Anggaran Pilkada 2024 di Papua Tengah
TIMIKA, Papuanewsonline.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mengungkap temuan serius dalam pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan belanja hibah Pilkada Serentak 2024 di wilayah Papua Tengah. Pemeriksaan dilakukan pada KPU Provinsi Papua Tengah, KPU Kabupaten Mimika, dan KPU Kabupaten Puncak untuk periode Tahun 2024 hingga Semester I Tahun 2025.
Hasilnya?, sejumlah penyimpangan dalam tahap perencanaan dan penganggaran belanja hibah Pilkada terungkap. Salah satu yang paling mencolok adalah dugaan kelebihan anggaran pada pos carter pesawat di KPU Kabupaten Mimika yang nilainya mencapai miliaran rupiah
Berdasarkan data hasil audit BPK RI, yang dimiliki Papuanewsonline.com, Kamis ( 19 / 2 ). BPK mencatat, penyusunan Rincian Kebutuhan Biaya (RKB) belum sepenuhnya mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM), Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML), maupun Standar Satuan Harga (SSH) yang ditetapkan Kepala Daerah.
Tak hanya itu, perubahan rincian penggunaan dana hibah kegiatan pemilihan juga dilaporkan tidak seluruhnya disampaikan kepada Kepala Daerah sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Padahal, KPU telah menetapkan Keputusan KPU Nomor 543 Tahun 2022 sebagai pedoman teknis penyusunan anggaran kebutuhan barang/jasa dan honorarium penyelenggaraan Pilkada.
Carter Pesawat di Distrik Gunung: Anggaran Melonjak Tajam
Temuan paling signifikan BPK berada pada kegiatan Transportasi Distrik Gunung (Carter Pesawat) di KPU Kabupaten Mimika.
Dalam dokumen RKB, tercatat alokasi sebagai berikut:
Distrik Jila: Rp 65.000.000
Distrik Hoya: Rp 60.000.000
Distrik Tembagapura: Rp 115.000.000
Distrik Alama: Rp 115.500.000.
Namun berdasarkan pemeriksaan dan perbandingan dengan SSH yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Mimika, anggaran tersebut melebihi standar yang berlaku. Total selisih kelebihan anggaran untuk carter pesawat ini mencapai Rp 5.474.000.000.
Angka yang tentu tidak kecil dalam konteks pengelolaan dana hibah Pilkada.
Dalih “Biaya Pikul” Dipertanyakan
BPK menyebutkan, Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Mimika menjelaskan bahwa harga satuan carter pesawat tersebut tidak mengikuti SSH, karena sudah termasuk biaya pikul dan transportasi dari kampung-kampung menuju ibu kota distrik, berdasarkan nilai perkiraan sendiri.
Namun penelusuran BPK menunjukkan fakta lain. Dalam RKB yang sama, ternyata sudah terdapat alokasi biaya untuk transportasi distrik dalam kota. Selain itu, tidak semua kegiatan yang dibiayai, seperti sosialisasi, bimbingan teknis, dan verifikasi pasangan calon memerlukan biaya pikul secara penuh sebagaimana didalihkan.
Artinya, justifikasi pembengkakan biaya tersebut dinilai tidak sepenuhnya berdasar.
Temuan ini memunculkan pertanyaan serius, apakah ini murni kesalahan administratif dalam penyusunan anggaran?
atau ada kelalaian sistemik dalam pengawasan internal sebelum NPHD diteken?.
Inspektorat Utama KPU RI sebenarnya telah melakukan reviu atas RKB sebelum pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Mimika. Namun, kelebihan anggaran tersebut tetap lolos hingga masuk dalam dokumen pendukung Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Jika tidak ditindaklanjuti secara tegas, kondisi ini berpotensi menjadi preseden buruk dalam tata kelola dana hibah Pilkada di daerah dengan karakteristik geografis sulit seperti Papua Tengah.
Pilkada bukan hanya soal demokrasi prosedural, tetapi juga soal akuntabilitas penggunaan uang rakyat. Temuan BPK ini menjadi ujian serius bagi integritas pengelolaan anggaran di tubuh penyelenggara pemilu.
Penulis : Risman Serang
Editor. : Nerius Rahabav
20 Feb 2026, 05:08 WIT
DIDUGA ADA OKNUM “KAJARI GADUNGAN” HUBUNGI ADVOKAT TERKAIT PERKARA PRAPERADILAN
Manokwari, Papuanewsonline.com– Perkara Praperadilan Nomor: 4/Pid.Pra/2026/PN.Mnk atas nama Pemohon Muh. Rizal, yang saya ditangani Penatua Advokat, Yan Christian Warinussy, SH, kini diwarnai dugaan aksi penipuan oleh oknum yang mengaku sebagai pejabat Kejaksaan.
Perkara tersebut diajukan melawan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Teluk Bintuni selaku Termohon I dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Teluk Bintuni selaku Termohon II.
Dalam siaran Pers yang diterima, Rabu malam (19/2/2026) sekitar pukul 19.30 WIT, Warrinusy mengakui
dihubungi melalui pesan WhatsApp dari nomor 0812-2724 4945.
Oknum tersebut mengaku bernama Muh. Ikbal dan menyatakan dirinya sebagai Kajari Teluk Bintuni.
Ia menanyakan perkembangan perkara klienya, Muh. Rizal, yang sedang mengajukan praperadilan.
Namun, kata dia, dalam percakapan tersebut muncul sejumlah kejanggalan yang menimbulkan kecurigaan kuat, antara lain, oknum tersebut menyebut memperoleh nomornya dari Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Teluk Bintuni dengan nama yang keliru.
Ia mengklaim telah menghubungi Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, Ibu Helmin Somalay.
Padahal, faktanya saat ini Ibu Helmin Somalay telah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Sorong, bukan lagi di Manokwari.
Ia bahkan menyatakan meminta Ibu Helmin Somalay untuk menyampaikan kepada Ketua PN Manokwari agar menghubungi dirinya.
Kata Advokat Yan, pernyataan-pernyataan tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa yang bersangkutan bukan pejabat resmi, melainkan oknum penipu yang mencoba memanfaatkan momentum perkara hukum yang sedang berjalan.
" Saya dengan tegas menyatakan bahwa komunikasi tersebut tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Patut diduga kuat bahwa tindakan ini merupakan modus penipuan yang mencatut nama pejabat negara, guna mencari keuntungan tertentu, " Tegasnya.
Selaian itu, dirinya menghimbau
Kepada publik, agar tak mudah percaya terhadap pihak yang mengaku sebagai pejabat penegak hukum.
" Saya mengimbau kepada seluruh pihak yang sedang berperkara di Pengadilan Negeri Manokwari maupun di seluruh wilayah Tanah Papua agar, tak mudah percaya terhadap pihak yang mengaku sebagai pejabat penegak hukum melalui komunikasi pribadi yang tidak resmi, Pintahnya.
20 Feb 2026, 04:46 WIT
Bupati Mimika Bakal Dilaporkan ke Kemendagri, Warga Adat Waniawee Tuntut Ganti Rugi Rp 168 M
MIMIKA, Papuanewsonline.com – Polemik tanah ulayat kembali mencuat di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.Tim Penyelesaian Tanah Hak Ulayat Sub Suku Imamukawe dan Sub Suku Kapawe, wilayah hukum adat Waniawee, secara resmi, bakal melaporkan Bupati Mimika, Johanis Rettob ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Menteri ATR/BPN di Jakarta. Berdasarkan Surat resmi dari Tim Penyelesaian Tanah Hak ulayat Suku Imamukawe dan Sub Suku Kapawe, wilayah hukum adat Waniawee, nomor 04 / TIM-PHU/ I / K - II/ MMK / 2026, tanggal 29 Desember 2025, ditandatangani Kepala Suku Imamukawee, Pius Tayaro dan kepala suku Kapawe serta perwakilan tanah Papua, Habel Yawa, diterima Papuanewsonline.com, Kamis ( 19 / 2 ).Dalam surat secara tegas, mereka mengakui menempuh jalur ini, karena pemerintah daerah Mimika, dinilai belum merealisasikan pembayaran ganti rugi atas tanah ulayat yang telah digunakan sebagai aset Pemerintah Kabupaten Mimika.Dikatakan, tanah ulayat milik masyarakat adat hingga kini belum pernah dibayarkan, meski telah digunakan untuk sejumlah fasilitas pemerintahan.“Kami Tokoh Adat Papua dari Suku Kamoro, khususnya Sub Suku Kapawe dan Sub Suku Imamukawee yang mendiami wilayah adat Waniawee di jantung Kota Mimika, menuntut kejelasan dan realisasi pembayaran hak ulayat kami,” tegas perwakilan tim dalam surat yang diterima media Papuanewsonline.com. Adapun Kronologi TuntutanSejak 2013 itu belum tuntas, sehingga masyarakat adat menyebut penyelesaian ganti rugi sebenarnya telah memiliki dasar administratif sejak 30 Agustus 2013. Hal ini terbukti, melalui Surat Keputusan Gubernur Papua tentang penyelesaian ganti rugi tanah ulayat oleh Pemda Mimika, Dokumen yang disebutkan dalam kronologi antara lain: 1. SK Gubernur Papua tertanggal 30 Agustus 2013.2. Lembaran disposisi Kabag Aset Daerah kepada Sekda Mimika.3. Surat permohonan pembayaran lokasi Kantor Bupati Baru (Sentra Pemerintahan).4. Surat pernyataan sikap masyarakat adat Sub Suku Imamukawee dan Kapawe.5. Surat aspirasi masyarakat adat melalui Gubernur Papua Tengah tahun 2025.Namun, kata mereka, hingga 29 Desember 2025, masyarakat menyebut belum ada pembayaran yang direalisasikan.Tanah ulayat yang menjadi objek tuntutan merupakan lokasi strategis yang kini menjadi aset Pemda Mimika, yakni:1. Kantor Bupati Lama – Jalan Poros SP I, Kampung Limau Asri, Distrik Iwaka.2. Kantor Bupati Baru (Sentra Pemerintahan) – SP III, Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana.4. Lokasi Pasar Lama. Total nilai ganti rugi yang dituntut mencapai Rp168.000.000.000, dengan rincian:Kantor Bupati Lama: Rp 11 miliarKantor Bupati Baru: Rp 48 miliarPasar Lama: Rp 110 miliar.Tuntutan ini diklaim mewakili masyarakat adat dari 10 kampung, yakni: Kaugapu, Muare, Pigapu, Hiripau, Iwaka (wilayah Wania), Koperapoka, Nawaryo, Eyare Nawarpi, Hirles Tipuka, dan Ayuka (wilayah Daskam).Mereka meminta Gubernur Papua Tengah turun tangan sebagai representasi kepemimpinan daerah untuk menjembatani penyelesaian sebelum konflik meluas.Dalam pernyataan sikapnya, masyarakat adat menyampaikan ultimatum, Apabila Bupati Mimika dan tim terpadu pengadaan tanah tidak segera merealisasikan pembayaran, maka laporan resmi akan disampaikan kepada:Menteri ATR/BPN dan Menteri Dalam Negeri, melalui Presiden Republik Indonesia.Masyarakat juga mendesak agar klarifikasi pembayaran dilakukan sebelum memasuki tahun 2026.Meski mengambil langkah pelaporan, masyarakat adat menegaskan mereka tetap mengedepankan penyelesaian secara hukum dan dialogis.“Harapan kami, Bapak Gubernur Papua Tengah dapat menyampaikan aspirasi kami kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika agar segera menyelesaikan pembayaran tanah ulayat atas wilayah kami,” tulis masyarakat adat dalam pernyataan tersebut.Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Bupati Mimika maupun tim terpadu pengadaan tanah terkait tuntutan tersebut.Polemik ini berpotensi menjadi ujian serius bagi tata kelola aset daerah dan komitmen pemerintah dalam menghormati hak ulayat masyarakat adat di Papua Tengah.Penulis. : Nerius RahabavEditor : Nerius Rahabav
20 Feb 2026, 02:54 WIT
Ini Sosok Anggota Brimob Terduga Pelaku Yang Aniaya Anak di Tual Hingga Tewas
Papuanewsonline.com, Tual- Bripda Masias Siahaya Anggota Kompi 1 Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Maluku merupakan terduga pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Maluku Tenggara (Malra) berinisial AT (14) hingga meninggal dunia di Kota Tual.Terduga pelaku teridentifikasi setelah peristiwa tragis menimpah kedua bersaudara di Kota Tual pada Kamis, (19/2/2026).Korban AT usai dianiaya sempat dilarikan untuk mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun. Namun, korban dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 13.00 WIT. Siang.Berdasarkan keterangan kaka korban Nasri Karim bahwa peristiwa bermula saat ia dan adiknya mengendarai sepeda motor melintas di ruas jalan RSUD Maren, Tual.Saat itu, korban dipukul menggunakan helm oleh salah satu oknum Brimob hingga terjatuh.“Iya benar. Saat itu oknum Brimob melompat dan memukul adik saya dengan helm,” Ucapnya.Lanjut Nasri saat dipukul langsung adiknya jatuh dengan posisi menyamping dan terseret beberapa meter di atas jalan." Adik masih sempat sadar, namun mengalami pendarahan dari mulut dan hidung serta benturan di bagian belakang kepala," tandas Nasri.Nasri mengatakan sempat mendengar oknum Brimob lain menegur rekannya dengan mengatakan, “Kenapa pukul pakai helm.”Menurut Nasri, Annggota Brimob tersebut sempat ingin merekayasa peristiwa dengan menyatakan bahwa korban melakukan aksi balapan liar.“Oknum Brimob masih memaksa untuk mengakui itu adalah balapan. Namun saya membantah karena saat itu jalan menurun otomatis motor melaju kencang,” Tegasnya.Atas peristiwa ini teridentifikasi kalau oknum anggota Bbrimob yang memukul korban dengan helem atas nama Bripda Masias Siahaya Anggota Kompi 1 Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Maluku.Saat ini Bripda Masias Siahaya dengan NRP: 03070871 telah diamankan di Polres Tual untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik.Kasat Reskrim Polres Tual IPTU Aji Prakoso Trisaputra dikonformasi membenarkan peristiwa tersebut." Benar, terduga pelaku sudah diamankan dan Sementara masih dalam pemeriksaan oleh penyidik," Pungkasnya.Penulis: AbimEditor. : Galang Fadila
20 Feb 2026, 01:46 WIT
KEMELANGAN KEKERASAN DI YAHUKIMO: SUARA DARI PEDALAMAN
Papuanewsonline.com, Yahukimo - Suara Mayor Kopitua Heluka, Komandan Operasi TPNPB wilayah Yahukimo, mengguncang keheningan di pedalaman Yahukimo. Dalam pesan suara yang beredar di media sosial, ia menegaskan bahwa wilayah Yahukimo telah ditetapkan sebagai zona merah dan zona militer yang menjadi target operasi TPNPB.Kekerasaan kembali melanda Yahukimo, meninggalkan luka yang dalam bagi masyarakat lokal. Tenaga kesehatan dan guru menjadi korban, fasilitas kesehatan ditutup, dan kehidupan sehari-hari terganggu."Saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok," kata seorang ibu rumah tangga di Yahukimo, suaranya bergetar. "Kami hanya ingin hidup damai, tapi sepertinya itu hanya mimpi."Pemerintah dan aparat keamanan telah mengambil langkah-langkah untuk menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut. Namun, masyarakat masih khawatir tentang keselamatan mereka dan meminta pemerintah untuk mengambil tindakan lebih lanjut."Ini bukan hanya tentang konflik antara TPNPB dan pemerintah, tapi juga tentang keselamatan masyarakat lokal yang terjebak dalam situasi ini," kata Tepu masyarakat Yahukimo.Sementara itu, Mayor Kopitua Heluka tetap pada pendiriannya, bahwa operasi TPNPB akan terus berlanjut sampai tujuan mereka tercapai. "Kami tidak akan mundur," katanya.Situasi di Yahukimo masih tegang, dan masyarakat terus menunggu jawaban atas pertanyaan yang sama: kapan kekerasan ini akan berakhir?Penulis: HendEditor: GF
20 Feb 2026, 01:06 WIT
Penyerahan DPA Boven Digoel, Bupati Roni Omba Tekankan Kinerja Akuntabel
Papuanewsonline.com, Boven Digoel - Bupati Boven Digoel,
Roni Omba, menekankan pentingnya pelaksanaan program pembangunan yang efektif
dan bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA)
menjadi dasar kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan
program secara maksimal, profesional, dan bertanggung jawab.DPA adalah dokumen yang berisi rencana anggaran dan program
kerja OPD untuk satu tahun anggaran. Dokumen ini sangat penting karena menjadi
acuan bagi OPD dalam melaksanakan program-program pembangunan dan memastikan
bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efisien."Percepatan pelaksanaan kegiatan serta kepatuhan
terhadap aturan sangat penting agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan
masyarakat," kata Bupati Roni Omba di Tanah Merah, Kamis (13/2/2026).Ia juga meminta kepada seluruh OPD untuk memastikan bahwa
program-program yang dilaksanakan sesuai dengan DPA dan dapat memberikan dampak
positif bagi masyarakat. Beberapa program yang sedang dilaksanakan oleh OPD
antara lain program peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan."Kita harus bekerja sama untuk mencapai tujuan
pembangunan yang telah ditetapkan," tambahnya.Bupati Roni Omba juga mengingatkan agar seluruh OPD untuk
selalu transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran dan melaksanakan
program-program pembangunan. Penulis: Hend
Editor: GF
20 Feb 2026, 00:01 WIT
Pilihan Redaksi
BPK Bongkar Dugaan Pembengkakan Anggaran Pilkada 2024 di Papua Tengah
TIMIKA, Papuanewsonline.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mengungkap temuan serius dalam pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan belanja hibah Pilkada Serentak 2024 di wilayah Papua Tengah. Pemeriksaan dilakukan pada KPU Provinsi Papua Tengah, KPU Kabupaten Mimika, dan KPU Kabupaten Puncak untuk periode Tahun 2024 hingga Semester I Tahun 2025.
Hasilnya?, sejumlah penyimpangan dalam tahap perencanaan dan penganggaran belanja hibah Pilkada terungkap. Salah satu yang paling mencolok adalah dugaan kelebihan anggaran pada pos carter pesawat di KPU Kabupaten Mimika yang nilainya mencapai miliaran rupiah
Berdasarkan data hasil audit BPK RI, yang dimiliki Papuanewsonline.com, Kamis ( 19 / 2 ). BPK mencatat, penyusunan Rincian Kebutuhan Biaya (RKB) belum sepenuhnya mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM), Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML), maupun Standar Satuan Harga (SSH) yang ditetapkan Kepala Daerah.
Tak hanya itu, perubahan rincian penggunaan dana hibah kegiatan pemilihan juga dilaporkan tidak seluruhnya disampaikan kepada Kepala Daerah sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Padahal, KPU telah menetapkan Keputusan KPU Nomor 543 Tahun 2022 sebagai pedoman teknis penyusunan anggaran kebutuhan barang/jasa dan honorarium penyelenggaraan Pilkada.
Carter Pesawat di Distrik Gunung: Anggaran Melonjak Tajam
Temuan paling signifikan BPK berada pada kegiatan Transportasi Distrik Gunung (Carter Pesawat) di KPU Kabupaten Mimika.
Dalam dokumen RKB, tercatat alokasi sebagai berikut:
Distrik Jila: Rp 65.000.000
Distrik Hoya: Rp 60.000.000
Distrik Tembagapura: Rp 115.000.000
Distrik Alama: Rp 115.500.000.
Namun berdasarkan pemeriksaan dan perbandingan dengan SSH yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Mimika, anggaran tersebut melebihi standar yang berlaku. Total selisih kelebihan anggaran untuk carter pesawat ini mencapai Rp 5.474.000.000.
Angka yang tentu tidak kecil dalam konteks pengelolaan dana hibah Pilkada.
Dalih “Biaya Pikul” Dipertanyakan
BPK menyebutkan, Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Mimika menjelaskan bahwa harga satuan carter pesawat tersebut tidak mengikuti SSH, karena sudah termasuk biaya pikul dan transportasi dari kampung-kampung menuju ibu kota distrik, berdasarkan nilai perkiraan sendiri.
Namun penelusuran BPK menunjukkan fakta lain. Dalam RKB yang sama, ternyata sudah terdapat alokasi biaya untuk transportasi distrik dalam kota. Selain itu, tidak semua kegiatan yang dibiayai, seperti sosialisasi, bimbingan teknis, dan verifikasi pasangan calon memerlukan biaya pikul secara penuh sebagaimana didalihkan.
Artinya, justifikasi pembengkakan biaya tersebut dinilai tidak sepenuhnya berdasar.
Temuan ini memunculkan pertanyaan serius, apakah ini murni kesalahan administratif dalam penyusunan anggaran?
atau ada kelalaian sistemik dalam pengawasan internal sebelum NPHD diteken?.
Inspektorat Utama KPU RI sebenarnya telah melakukan reviu atas RKB sebelum pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Mimika. Namun, kelebihan anggaran tersebut tetap lolos hingga masuk dalam dokumen pendukung Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Jika tidak ditindaklanjuti secara tegas, kondisi ini berpotensi menjadi preseden buruk dalam tata kelola dana hibah Pilkada di daerah dengan karakteristik geografis sulit seperti Papua Tengah.
Pilkada bukan hanya soal demokrasi prosedural, tetapi juga soal akuntabilitas penggunaan uang rakyat. Temuan BPK ini menjadi ujian serius bagi integritas pengelolaan anggaran di tubuh penyelenggara pemilu.
Penulis : Risman Serang
Editor. : Nerius Rahabav
20 Feb 2026, 05:08 WIT
DIDUGA ADA OKNUM “KAJARI GADUNGAN” HUBUNGI ADVOKAT TERKAIT PERKARA PRAPERADILAN
Manokwari, Papuanewsonline.com– Perkara Praperadilan Nomor: 4/Pid.Pra/2026/PN.Mnk atas nama Pemohon Muh. Rizal, yang saya ditangani Penatua Advokat, Yan Christian Warinussy, SH, kini diwarnai dugaan aksi penipuan oleh oknum yang mengaku sebagai pejabat Kejaksaan.
Perkara tersebut diajukan melawan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Teluk Bintuni selaku Termohon I dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Teluk Bintuni selaku Termohon II.
Dalam siaran Pers yang diterima, Rabu malam (19/2/2026) sekitar pukul 19.30 WIT, Warrinusy mengakui
dihubungi melalui pesan WhatsApp dari nomor 0812-2724 4945.
Oknum tersebut mengaku bernama Muh. Ikbal dan menyatakan dirinya sebagai Kajari Teluk Bintuni.
Ia menanyakan perkembangan perkara klienya, Muh. Rizal, yang sedang mengajukan praperadilan.
Namun, kata dia, dalam percakapan tersebut muncul sejumlah kejanggalan yang menimbulkan kecurigaan kuat, antara lain, oknum tersebut menyebut memperoleh nomornya dari Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Teluk Bintuni dengan nama yang keliru.
Ia mengklaim telah menghubungi Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, Ibu Helmin Somalay.
Padahal, faktanya saat ini Ibu Helmin Somalay telah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Sorong, bukan lagi di Manokwari.
Ia bahkan menyatakan meminta Ibu Helmin Somalay untuk menyampaikan kepada Ketua PN Manokwari agar menghubungi dirinya.
Kata Advokat Yan, pernyataan-pernyataan tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa yang bersangkutan bukan pejabat resmi, melainkan oknum penipu yang mencoba memanfaatkan momentum perkara hukum yang sedang berjalan.
" Saya dengan tegas menyatakan bahwa komunikasi tersebut tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Patut diduga kuat bahwa tindakan ini merupakan modus penipuan yang mencatut nama pejabat negara, guna mencari keuntungan tertentu, " Tegasnya.
Selaian itu, dirinya menghimbau
Kepada publik, agar tak mudah percaya terhadap pihak yang mengaku sebagai pejabat penegak hukum.
" Saya mengimbau kepada seluruh pihak yang sedang berperkara di Pengadilan Negeri Manokwari maupun di seluruh wilayah Tanah Papua agar, tak mudah percaya terhadap pihak yang mengaku sebagai pejabat penegak hukum melalui komunikasi pribadi yang tidak resmi, Pintahnya.
20 Feb 2026, 04:46 WIT
Bupati Mimika Bakal Dilaporkan ke Kemendagri, Warga Adat Waniawee Tuntut Ganti Rugi Rp 168 M
MIMIKA, Papuanewsonline.com – Polemik tanah ulayat kembali mencuat di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.Tim Penyelesaian Tanah Hak Ulayat Sub Suku Imamukawe dan Sub Suku Kapawe, wilayah hukum adat Waniawee, secara resmi, bakal melaporkan Bupati Mimika, Johanis Rettob ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Menteri ATR/BPN di Jakarta. Berdasarkan Surat resmi dari Tim Penyelesaian Tanah Hak ulayat Suku Imamukawe dan Sub Suku Kapawe, wilayah hukum adat Waniawee, nomor 04 / TIM-PHU/ I / K - II/ MMK / 2026, tanggal 29 Desember 2025, ditandatangani Kepala Suku Imamukawee, Pius Tayaro dan kepala suku Kapawe serta perwakilan tanah Papua, Habel Yawa, diterima Papuanewsonline.com, Kamis ( 19 / 2 ).Dalam surat secara tegas, mereka mengakui menempuh jalur ini, karena pemerintah daerah Mimika, dinilai belum merealisasikan pembayaran ganti rugi atas tanah ulayat yang telah digunakan sebagai aset Pemerintah Kabupaten Mimika.Dikatakan, tanah ulayat milik masyarakat adat hingga kini belum pernah dibayarkan, meski telah digunakan untuk sejumlah fasilitas pemerintahan.“Kami Tokoh Adat Papua dari Suku Kamoro, khususnya Sub Suku Kapawe dan Sub Suku Imamukawee yang mendiami wilayah adat Waniawee di jantung Kota Mimika, menuntut kejelasan dan realisasi pembayaran hak ulayat kami,” tegas perwakilan tim dalam surat yang diterima media Papuanewsonline.com. Adapun Kronologi TuntutanSejak 2013 itu belum tuntas, sehingga masyarakat adat menyebut penyelesaian ganti rugi sebenarnya telah memiliki dasar administratif sejak 30 Agustus 2013. Hal ini terbukti, melalui Surat Keputusan Gubernur Papua tentang penyelesaian ganti rugi tanah ulayat oleh Pemda Mimika, Dokumen yang disebutkan dalam kronologi antara lain: 1. SK Gubernur Papua tertanggal 30 Agustus 2013.2. Lembaran disposisi Kabag Aset Daerah kepada Sekda Mimika.3. Surat permohonan pembayaran lokasi Kantor Bupati Baru (Sentra Pemerintahan).4. Surat pernyataan sikap masyarakat adat Sub Suku Imamukawee dan Kapawe.5. Surat aspirasi masyarakat adat melalui Gubernur Papua Tengah tahun 2025.Namun, kata mereka, hingga 29 Desember 2025, masyarakat menyebut belum ada pembayaran yang direalisasikan.Tanah ulayat yang menjadi objek tuntutan merupakan lokasi strategis yang kini menjadi aset Pemda Mimika, yakni:1. Kantor Bupati Lama – Jalan Poros SP I, Kampung Limau Asri, Distrik Iwaka.2. Kantor Bupati Baru (Sentra Pemerintahan) – SP III, Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana.4. Lokasi Pasar Lama. Total nilai ganti rugi yang dituntut mencapai Rp168.000.000.000, dengan rincian:Kantor Bupati Lama: Rp 11 miliarKantor Bupati Baru: Rp 48 miliarPasar Lama: Rp 110 miliar.Tuntutan ini diklaim mewakili masyarakat adat dari 10 kampung, yakni: Kaugapu, Muare, Pigapu, Hiripau, Iwaka (wilayah Wania), Koperapoka, Nawaryo, Eyare Nawarpi, Hirles Tipuka, dan Ayuka (wilayah Daskam).Mereka meminta Gubernur Papua Tengah turun tangan sebagai representasi kepemimpinan daerah untuk menjembatani penyelesaian sebelum konflik meluas.Dalam pernyataan sikapnya, masyarakat adat menyampaikan ultimatum, Apabila Bupati Mimika dan tim terpadu pengadaan tanah tidak segera merealisasikan pembayaran, maka laporan resmi akan disampaikan kepada:Menteri ATR/BPN dan Menteri Dalam Negeri, melalui Presiden Republik Indonesia.Masyarakat juga mendesak agar klarifikasi pembayaran dilakukan sebelum memasuki tahun 2026.Meski mengambil langkah pelaporan, masyarakat adat menegaskan mereka tetap mengedepankan penyelesaian secara hukum dan dialogis.“Harapan kami, Bapak Gubernur Papua Tengah dapat menyampaikan aspirasi kami kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika agar segera menyelesaikan pembayaran tanah ulayat atas wilayah kami,” tulis masyarakat adat dalam pernyataan tersebut.Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Bupati Mimika maupun tim terpadu pengadaan tanah terkait tuntutan tersebut.Polemik ini berpotensi menjadi ujian serius bagi tata kelola aset daerah dan komitmen pemerintah dalam menghormati hak ulayat masyarakat adat di Papua Tengah.Penulis. : Nerius RahabavEditor : Nerius Rahabav
20 Feb 2026, 02:54 WIT
Ini Sosok Anggota Brimob Terduga Pelaku Yang Aniaya Anak di Tual Hingga Tewas
Papuanewsonline.com, Tual- Bripda Masias Siahaya Anggota Kompi 1 Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Maluku merupakan terduga pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Maluku Tenggara (Malra) berinisial AT (14) hingga meninggal dunia di Kota Tual.Terduga pelaku teridentifikasi setelah peristiwa tragis menimpah kedua bersaudara di Kota Tual pada Kamis, (19/2/2026).Korban AT usai dianiaya sempat dilarikan untuk mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun. Namun, korban dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 13.00 WIT. Siang.Berdasarkan keterangan kaka korban Nasri Karim bahwa peristiwa bermula saat ia dan adiknya mengendarai sepeda motor melintas di ruas jalan RSUD Maren, Tual.Saat itu, korban dipukul menggunakan helm oleh salah satu oknum Brimob hingga terjatuh.“Iya benar. Saat itu oknum Brimob melompat dan memukul adik saya dengan helm,” Ucapnya.Lanjut Nasri saat dipukul langsung adiknya jatuh dengan posisi menyamping dan terseret beberapa meter di atas jalan." Adik masih sempat sadar, namun mengalami pendarahan dari mulut dan hidung serta benturan di bagian belakang kepala," tandas Nasri.Nasri mengatakan sempat mendengar oknum Brimob lain menegur rekannya dengan mengatakan, “Kenapa pukul pakai helm.”Menurut Nasri, Annggota Brimob tersebut sempat ingin merekayasa peristiwa dengan menyatakan bahwa korban melakukan aksi balapan liar.“Oknum Brimob masih memaksa untuk mengakui itu adalah balapan. Namun saya membantah karena saat itu jalan menurun otomatis motor melaju kencang,” Tegasnya.Atas peristiwa ini teridentifikasi kalau oknum anggota Bbrimob yang memukul korban dengan helem atas nama Bripda Masias Siahaya Anggota Kompi 1 Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Maluku.Saat ini Bripda Masias Siahaya dengan NRP: 03070871 telah diamankan di Polres Tual untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik.Kasat Reskrim Polres Tual IPTU Aji Prakoso Trisaputra dikonformasi membenarkan peristiwa tersebut." Benar, terduga pelaku sudah diamankan dan Sementara masih dalam pemeriksaan oleh penyidik," Pungkasnya.Penulis: AbimEditor. : Galang Fadila
20 Feb 2026, 01:46 WIT
KEMELANGAN KEKERASAN DI YAHUKIMO: SUARA DARI PEDALAMAN
Papuanewsonline.com, Yahukimo - Suara Mayor Kopitua Heluka, Komandan Operasi TPNPB wilayah Yahukimo, mengguncang keheningan di pedalaman Yahukimo. Dalam pesan suara yang beredar di media sosial, ia menegaskan bahwa wilayah Yahukimo telah ditetapkan sebagai zona merah dan zona militer yang menjadi target operasi TPNPB.Kekerasaan kembali melanda Yahukimo, meninggalkan luka yang dalam bagi masyarakat lokal. Tenaga kesehatan dan guru menjadi korban, fasilitas kesehatan ditutup, dan kehidupan sehari-hari terganggu."Saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok," kata seorang ibu rumah tangga di Yahukimo, suaranya bergetar. "Kami hanya ingin hidup damai, tapi sepertinya itu hanya mimpi."Pemerintah dan aparat keamanan telah mengambil langkah-langkah untuk menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut. Namun, masyarakat masih khawatir tentang keselamatan mereka dan meminta pemerintah untuk mengambil tindakan lebih lanjut."Ini bukan hanya tentang konflik antara TPNPB dan pemerintah, tapi juga tentang keselamatan masyarakat lokal yang terjebak dalam situasi ini," kata Tepu masyarakat Yahukimo.Sementara itu, Mayor Kopitua Heluka tetap pada pendiriannya, bahwa operasi TPNPB akan terus berlanjut sampai tujuan mereka tercapai. "Kami tidak akan mundur," katanya.Situasi di Yahukimo masih tegang, dan masyarakat terus menunggu jawaban atas pertanyaan yang sama: kapan kekerasan ini akan berakhir?Penulis: HendEditor: GF
20 Feb 2026, 01:06 WIT
Penyerahan DPA Boven Digoel, Bupati Roni Omba Tekankan Kinerja Akuntabel
Papuanewsonline.com, Boven Digoel - Bupati Boven Digoel,
Roni Omba, menekankan pentingnya pelaksanaan program pembangunan yang efektif
dan bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA)
menjadi dasar kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan
program secara maksimal, profesional, dan bertanggung jawab.DPA adalah dokumen yang berisi rencana anggaran dan program
kerja OPD untuk satu tahun anggaran. Dokumen ini sangat penting karena menjadi
acuan bagi OPD dalam melaksanakan program-program pembangunan dan memastikan
bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efisien."Percepatan pelaksanaan kegiatan serta kepatuhan
terhadap aturan sangat penting agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan
masyarakat," kata Bupati Roni Omba di Tanah Merah, Kamis (13/2/2026).Ia juga meminta kepada seluruh OPD untuk memastikan bahwa
program-program yang dilaksanakan sesuai dengan DPA dan dapat memberikan dampak
positif bagi masyarakat. Beberapa program yang sedang dilaksanakan oleh OPD
antara lain program peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan."Kita harus bekerja sama untuk mencapai tujuan
pembangunan yang telah ditetapkan," tambahnya.Bupati Roni Omba juga mengingatkan agar seluruh OPD untuk
selalu transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran dan melaksanakan
program-program pembangunan. Penulis: Hend
Editor: GF
20 Feb 2026, 00:01 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Tag Berita
Pendidikan & Kesehatan
Lihat semua
BMKG Peringatkan Hujan Lebat di Wilayah Jawa Hingga Papua di Hari Pertama Puasa 1447 H
Papuanewsonline.com, Jakarta - Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan bahwa pada hari pertama puasa
Ramadhan 1447 H (19/02/2026), sejumlah wilayah Indonesia akan diguyur hujan
dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Potensi cuaca ekstrem ini muncul
akibat dinamika atmosfer yang terjadi di berbagai wilayah perairan Indonesia."Kita mengawasi perkembangan kondisi atmosfer yang
cukup signifikan, yang berpotensi menimbulkan hujan deras di banyak
daerah," ujar Prakirawan BMKG, Ira.Sistem cuaca yang menjadi penyebab utama adalah sirkulasi
siklonik yang terpantau di tiga lokasi utama, yaitu Samudera Hindia Barat Daya
Jawa Barat, Samudera Hindia Barat Aceh, serta Laut Maluku antara Sulawesi Utara
dan Pulau Halmahera. Seluruh sistem ini membentuk daerah konfergensi dan
konfluensi yang memanjang melintasi berbagai wilayah perairan, mulai dari
Samudera Hindia Barat Daya Banten hingga Selatan Jawa Barat, pesisir Barat
Aceh, serta dari pesisir Utara Sulawesi Utara hingga pesisir Barat Maluku
Utara."Daerah konferensi juga diperkirakan terbentuk di
berbagai lokasi lainnya seperti Laut Andaman, Bali, Nusa Tenggara, Laut
Arafuru, dan Papua Selatan," jelas Ira.Kondisi atmosfer tersebut meningkatkan potensi pertumbuhan
awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konfergensi atau
konfluensi. Kombinasi ini menyebabkan potensi cuaca cukup tinggi di beberapa
wilayah besar Indonesia."Kami mengimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan
terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di Jakarta, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Papua, dan Papua Selatan," beber dia.Masyarakat diharapkan selalu mengikuti perkembangan cuaca
secara real-time melalui laman resmi dan media sosial BMKG untuk menghindari
dampak buruk yang mungkin terjadi. Penulis: Jid
Editor: GF
19 Feb 2026, 15:47 WIT
Pasca Bencana, Wakapolda NTT Sambangi SMP Negeri 48 Sa Ate Gaikiu
Papuanewsonline.com, Sikka – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan dan kemanusiaan dengan hadir langsung di tengah masyarakat pascabencana. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT), Baskoro Tri Prabowo, melakukan kunjungan kerja ke SMP Negeri 48 Sa Ate Gaikiu, Desa Bu Utara, Kecamatan Tana Wawo, Kabupaten Sikka, Senin (16/2/2026).Kegiatan berlangsung sejak pukul 07.53 WITA hingga 08.46 WITA. Setibanya di lokasi, Wakapolda NTT disambut secara adat. Dalam kunjungan tersebut, Wakapolda NTT didampingi Kapolres Sikka AKBP Bambang Supeno, S.I.K., Wakapolres Sikka Kompol Nofi Posu, S.H., S.I.K., M.H., serta unsur pemerintah kecamatan dan desa.Plt Kepala SMP Negeri 48 Sa Ate Gaikiu, Maria Astinoli, S.Pd, memaparkan kondisi sekolah yang mengalami kerusakan berat akibat hujan deras dan angin kencang yang terjadi pada 22–25 Januari 2026. Bangunan sekolah roboh sehingga tidak lagi layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.Sebagai bentuk respons cepat, Polri mendirikan dua unit tenda Polri yang difungsikan sebagai ruang kelas darurat agar proses belajar mengajar bagi 52 siswa tetap dapat berjalan.Wakapolda NTT menegaskan bahwa kehadiran Polri merupakan harapan dari masyarakat dan pimpinan Polri agar seluruh jajaran lebih aktif turun ke lapangan dan hadir di tengah masyarakat.“Polri turut merasakan duka atas musibah yang dialami para guru dan siswa. Oleh karena itu, Polri hadir untuk memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan meskipun dalam kondisi darurat,” ujar Wakapolda.Lebih lanjut, Wakapolda menekankan peran strategis Polri dalam mendukung program sosial pemerintah.“Saya bersama Kapolres dan pemerintah daerah diminta untuk lebih banyak turun melihat kondisi objektif di lapangan. Lakukan pendataan keluarga miskin ekstrem secara langsung, bantu verifikasi data, dan dampingi masyarakat agar bisa mengakses seluruh program bantuan pemerintah,” tegasnya.Menurutnya, Bhabinkamtibmas dan jajaran Polsek harus menjadi garda terdepan dalam memastikan kehadiran negara dirasakan masyarakat.“Polri harus menjadi jembatan kehadiran negara. Jangan sampai ada warga yang berhak menerima bantuan tetapi tidak mengetahui caranya atau kesulitan mengaksesnya,” tambah Wakapolda.Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda NTT juga menyerahkan bantuan pendidikan kepada SMP Negeri 48 Sa Ate Gaikiu berupa: 1. 100 buah tas sekolah berisi buku dan alat tulis 2. 2 unit tenda Polri sebagai ruang kelas darurat 3. 4 lembar papan tulis lengkap dengan spidol dan penghapus 4. 100 unit meja dan kursi yang akan segera menyusul untuk disalurkanKegiatan ini turut dihadiri Camat Tana Wawo, petugas BPBD Kabupaten Sikka, Penjabat Kepala Desa Bu Utara, tokoh masyarakat, para guru, siswa SMP Negeri 48 Sa Ate Gaikiu, serta perwakilan masyarakat setempat.Melalui kegiatan ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus hadir, peduli, dan bergerak cepat dalam membantu masyarakat, khususnya dalam memastikan hak dasar anak-anak untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi meskipun berada dalam keterbatasan dan situasi bencana. PNO-12
19 Feb 2026, 15:15 WIT
Personil Gabungan TNI-POLRI-PEMKAB Gelar Kerja Bakti di Lapangan Eks Pasar Lama Timika
Papuanewsonline.com, Timika – Personil gabungan dari Tentara
Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Pemerintah
Kabupaten Mimika melaksanakan kegiatan kerja bakti bersama di Lapangan Eks
Pasar Lama, Jalan Yos Sudarso, Distrik Mimika Baru pada Rabu (18/2/2026).Kegiatan ini menjadi bentuk kolaborasi antar instansi untuk
menciptakan lingkungan yang bersih dan mendukung program kebersihan daerah.Sekitar 250 peserta dari berbagai elemen gabungan terlibat
dalam kegiatan ini, antara lain Polres Mimika, Kodim 1710 Mimika, Brimob Yon B
Mimika, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Mimika, dan Dinas Lingkungan
Hidup. Setelah apel pembukaan, peserta dibagi ke beberapa titik
pembersihan yang mencakup area lapangan utama, saluran drainase, pinggir jalan,
serta lokasi yang berpotensi menjadi sarang penyakit. Satpol PP dan Dinas
Lingkungan Hidup mendukung dengan menyediakan peralatan kebersihan dan
kendaraan pengangkut sampah.Kegiatan yang dipimpin oleh Kasubbag Bin Ops Bag Ops Polres
Mimika, AKP Anwar M, S.E., merupakan bentuk tindak lanjut instruksi dari
pimpinan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memperkuat stabilitas
keamanan di wilayah hukum Polres Mimika. "Kebersihan lingkungan perlu terus dilestarikan. Hal
ini sejalan dengan rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI – Aman, Sehat,
Resik, dan Indah, yang akan digencarkan oleh Presiden RI setelah rapat
koordinasi pusat dan daerah beberapa waktu lalu di Jakarta," jelasnya
dalam arahannya.Pelaksanaan kerja bakti berlangsung tertib dan lancar dengan
didukung cuaca yang cerah. Tidak ditemukan gangguan ketertiban umum selama kegiatan
berlangsung, bahkan masyarakat sekitar menunjukkan antusiasme dan sebagian ikut
membantu proses pembersihan. AKP Anwar menyampaikan bahwa kegiatan serupa akan
direncanakan secara berkala ke depannya, dengan melibatkan lebih banyak elemen
masyarakat untuk menjaga kebersihan dan memperkuat hubungan baik antara aparat
dengan warga. Penulis: Jid
Editor: GF
19 Feb 2026, 13:33 WIT
Evakuasi Darurat Boven Digoel: Pemerintah Jemput Nakes, Guru, dan Pengungsi dari Koroway Batu
Papuanewsonline.com, Boven Digoel — Pemerintah Kabupaten
Boven Digoel bergerak cepat melakukan evakuasi darurat terhadap tenaga
kesehatan (nakes), guru, dan warga dari Koroway Batu, Distrik Yanirumah.
Operasi penjemputan dilakukan di Bandara Tanah Merah pada Jumat (13/2/2026)
dengan pengawalan ketat aparat TNI dan Polri.Langkah ini diambil menyusul insiden penembakan pesawat
PK-SNT milik PT Smart Air Aviation di Bandara Koroway yang menewaskan pilot dan
kopilot. Situasi keamanan yang belum sepenuhnya stabil mendorong pemerintah
daerah untuk memprioritaskan keselamatan tenaga pelayanan publik serta warga
sipil, khususnya anak-anak.Sebanyak 33 orang berhasil dievakuasi melalui tiga
penerbangan bertahap. Mereka terdiri atas tenaga kesehatan, tenaga pendidik,
serta warga yang sebelumnya bertahan di wilayah tersebut. Seluruhnya langsung
diarahkan ke lokasi aman setibanya di Tanah Merah.Bupati Boven Digoel, Roni Omba, SIP, hadir langsung memimpin
proses penjemputan. Ia menegaskan bahwa kehadiran pemerintah daerah di lokasi
menjadi bentuk tanggung jawab sekaligus dukungan moril bagi masyarakat yang
terdampak.“Kami hadir untuk memastikan semua yang terdampak insiden di
Koroway Batu dapat memperoleh perlindungan dan pendampingan yang layak. Kami
juga memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak dan tenaga pelayanan publik
agar mereka merasa aman dan mendapatkan kebutuhan dasar,” ujarnya dalam
pernyataan resmi.Pemerintah daerah juga memastikan koordinasi intensif dengan
aparat keamanan untuk menjaga situasi tetap kondusif. Selain itu, kebutuhan
pokok bagi para pengungsi turut menjadi perhatian utama, mengingat distribusi
logistik ke Koroway Batu sempat terganggu akibat penghentian sementara
penerbangan.Proses evakuasi berlangsung dengan protokol keamanan ketat.
Aparat TNI dan Polri ditempatkan di sejumlah titik untuk memastikan kelancaran
serta mencegah potensi gangguan selama pemindahan warga dari pesawat menuju
area aman.Setibanya di Tanah Merah, para pengungsi mendapatkan
pendampingan lanjutan berupa tempat tinggal sementara, bantuan makanan, serta
layanan kesehatan. Pemerintah daerah menyiapkan fasilitas khusus guna
memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa pemulihan.Sejumlah warga yang ikut dievakuasi mengaku lega atas
respons cepat pemerintah dan aparat keamanan. “Kami merasa aman karena
pemerintah dan aparat langsung menjemput kami. Ini sangat membantu, terutama
bagi anak-anak yang takut setelah insiden di Koroway,” kata salah seorang warga
yang enggan disebutkan namanya.Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menegaskan akan terus
memantau perkembangan situasi di Koroway Batu serta berkoordinasi dengan
seluruh pihak terkait guna menjaga stabilitas keamanan. Upaya ini diharapkan
mampu meredam kecemasan warga dan mempercepat pemulihan kondisi pasca-insiden.Penulis: Hend
Editor: GF
17 Feb 2026, 02:13 WIT
Ratusan Warga Negeri Kabauw Antusias Mengikuti Bhakti Kesehatan Polda Maluku
Papuanewsonline.com, Kabauw – Ratusan warga Negeri Kabauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, antusias mengikuti kegiatan bhakti kesehatan yang diselenggarakan Polda Maluku.Kegiatan kemanusiaan yang dihelat secara gratis pada Sabtu (14/2/2026), merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.Hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Sekda Provinsi Maluku, Kasdam XV/Pattimura, Irwasda Maluku, perwakilan Kajati Maluku, perwakilan Danlanud Pattimura, Aster Kodam XV/Pattimura, serta perwakilan Kabinda Maluku. Turut mendampingi pula PJU Polda Maluku, Kapolresta Ambon, Kapolsek Pulau Haruku, Danramil Pulau Haruku, Raja Negeri Kailolo, dan Ketua Saniri Negeri Kabauw.Dalam kegiatan itu Polda Maluku mengerahkan sejumlah dokter spesialis dan para tenaga medis handal meliputi dokter spesialis penyakit dalam, gigi, kulit dan kelamin, THT, penyakit Paru dan dokter umum.Selain pemeriksaan kesehatan dan pengobatan secara gratis, Polda Maluku juga menyediakan pelayanan seperti pelayanan pemeriksaan gol darah, pelayanan KIA/KB, dan pelayanan khitanan atau sunatan massal."Sebanyak 234 orang mengikuti kegiatan bakti kesehatan yang meliputi pengobatan umum dan khitanan massal. Untuk pengobatan diikuti 227 orang sedangkan sunatan massal diikuti oleh 7 orang anak-anak," ungkap Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi S.I.K.Bhakti kesehatan yang dilaksanakan Polda Maluku, kata Kombes Rositah disambut positif oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dari ratusan warga Kabauw yang antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut.Kombes Rositah mengaku, selain bakti kesehatan, Polda Maluku juga menyalurkan bantuan sosial sebagai wujud kepedulian ekonomi bagi masyarakat.Aksi sosial berupa pelayanan kesehatan dan penyaluran bantuan secara langsung selain sebagai bentuk perhatian Polda Maluku juga bertujuan untuk mendekatkan Polri dengan masyarakat."Polri hadir tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Melalui bakti kesehatan ini, kami berharap dapat membantu masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan sekaligus mempererat hubungan emosional antara Polri dan masyarakat,” jelasnya.Polda Maluku juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah baik pemerintah provinsi, kabupaten hingga negeri Kailolo dan semua pihak terkait yang telah berkolaborasi sehingga kegiatan kemanusiaan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.“Sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat sangat penting dalam membangun masyarakat yang sehat, aman, dan sejahtera,” pungkasnya. PNO-12
16 Feb 2026, 20:34 WIT
Polda Maluku Gelar Pengobatan dan Khitanan Massal di Negeri Kailolo
Papuanewsonline.com, Kailolo – Sebagai bentuk nyata kepedulian Polri terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, Kepolisian Daerah Maluku menggelar kegiatan bhakti kesehatan di Negeri Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.Aksi sosial kemanusiaan yang dilaksanakan pada Sabtu (14/2/2026), meliputi pengobatan umum dan khitanan massal secara gratis.Hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Sekda Provinsi Maluku, Kasdam XV/Pattimura, Irwasda Maluku, perwakilan Kajati Maluku, perwakilan Danlanud Pattimura, Aster Kodam XV/Pattimura, serta perwakilan Kabinda Maluku. Turut mendampingi pula PJU Polda Maluku, Kapolresta Ambon, Kapolsek Pulau Haruku, Danramil Pulau Haruku, Raja Negeri Kailolo, dan Ketua Saniri Negeri Kabauw.Dalam kegiatan tersebut, Polda Maluku mengerahkan dokter-dokter spesialis dan para tenaga medis handal. Seperti dokter spesialis penyakit dalam, gigi, kulit dan kelamin, THT, penyakit Paru dan dokter umum."Kami juga melaksanakan pelayanan seperti pelayanan pemeriksaan gol darah, pelayanan KIA/KB, dan pelayanan khitanan," ungkap Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi S.I.K.Kegiatan bakti kesehatan yang dilaksanakan Polda Maluku, kata Kombes Rositah disambut positif oleh masyarakat. Tercatat, ratusan warga antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut."Sebanyak 377 orang mengikuti kegiatan bakti kesehatan yang meliputi pengobatan umum dan khitanan massal. Untuk pengobatan diikuti 357 orang sedangkan khitanan massal diikuti oleh 7 anak-anak," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Rositah Umasugi.Selain bakti kesehatan, Polda Maluku juga menyalurkan bantuan sosial sebagai wujud kepedulian ekonomi bagi masyarakat.Aksi sosial berupa pelayanan kesehatan dan penyaluran bantuan secara langsung selain sebagai bentuk perhatian Polda Maluku juga bertujuan untuk mendekatkan Polri dengan masyarakat."Polri hadir tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Melalui bakti kesehatan ini, kami berharap dapat membantu masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan sekaligus mempererat hubungan emosional antara Polri dan masyarakat,” jelasnya.Polda Maluku juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah baik pemerintah provinsi, kabupaten hingga negeri Kailolo dan semua pihak terkait yang telah berkolaborasi sehingga kegiatan kemanusiaan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.“Sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat sangat penting dalam membangun masyarakat yang sehat, aman, dan sejahtera,” pungkasnya. PNO-12
16 Feb 2026, 20:22 WIT
Seni & Budaya
Lihat semua
Organisasi Sayap Golkar Beri Bantuan Al-Qur'an Untuk Tiga Yayasan Yatim Piatu Timika
Papuanewsonline.com, Timika – Organisasi sayap Partai
Golkar, Al-Hidayah, memberikan bantuan berupa Al-Qur’an kepada tiga yayasan
yatim piatu di Timika. Pembagian bantuan dilakukan oleh pengurus DPD Partai
Golkar Provinsi Papua dan DPD Kabupaten Mimika di tiga lokasi panti asuhan, yaitu
Panti Asuhan Bunda Mulia, Baiturasul, dan Al Furqon.Imran Ibrahim, salah satu pengurus DPD Partai Golkar Mimika,
menjelaskan bahwa jumlah Al-Qur’an yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan
masing-masing panti. "Pembagian dilakukan sesuai dengan jumlah anak di
setiap panti, dengan rincian 20, 30, dan 40 eksemplar," ujarnya. Menurutnya, pemberian Al-Qur’an ini merupakan bagian dari
rangkaian aktivitas dalam menyambut Bulan Suci Ramadan yang akan tiba.Pengurus lainnya, Paula Tunya, menambahkan bahwa Al-Hidayah
adalah organisasi sayap Golkar yang terdiri dari ibu-ibu pengajian, dan
kunjungan kasih ini merupakan salah satu program kerja mereka. "Selain memberikan Al-Qur’an, kami juga melakukan
pengecekan kondisi dan kebutuhan yang kurang di setiap panti. Rencananya pada
tanggal 1 Maret mendatang akan diberikan bantuan tambahan berupa sembako,"
ungkapnya.Ia menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan pendataan
mendetail terkait kebutuhan di ketiga panti asuhan. "Kami sedang
mengumpulkan data agar bantuan sembako yang diberikan sesuai dengan kebutuhan
sebenarnya. Di panti tersebut tidak hanya ada anak yatim, tetapi juga terdapat
orang tua lansia yang membutuhkan perhatian," jelas Paula. Penulis: Jid
Editor: GF
19 Feb 2026, 15:42 WIT
Festival Barongsai Meriahkan Perayaan Imlek di Diana Mall Timika
Papuanewsonline.com, Timika – Festival barongsai tahunan
kembali menghiasi Diana Mall Timika dalam rangka merayakan Tahun Baru Imlek,
pada Selasa (17/02/2026). Kegiatan yang telah menjadi tradisi tahunan ini tidak
hanya menghibur masyarakat luas, tetapi juga menyimpan makna filosofis mendalam
terkait keberuntungan dan kemakmuran bagi seluruh peserta dan pengunjung.Festival yang digelar di pusat perbelanjaan terbesar dan
terkemuka di Timika menghadirkan berbagai atraksi menarik, mulai dari
pertunjukan barongsai dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI)
hingga pertunjukan Wushu yang diperagakan oleh LANSHURA, perkumpulan Wushu
lokal di Timika.Selain itu, acara juga diperkaya dengan penampilan tari oleh
siswa Sekolah Santa Maria serta hiburan panggung yang membuat suasana semakin
meriah dan penuh kegembiraan. General Manager Diana Mall, Ariyanti Pakilaran, menjelaskan
bahwa festival barongsai merupakan agenda tahunan yang konsisten digelar
bekerja sama dengan berbagai mitra terkait."Setiap tahun kami selalu menyelenggarakan atraksi
barongsai bersama PSMTI dan juga menampilkan pertunjukan Wushu dari LANSHURA
untuk memperkaya rangkaian acara," ujarnya.Menurutnya, pertunjukan barongsai memiliki makna simbolis
yang dalam dalam budaya Tionghoa, di mana sosok barongsai dipercaya mampu
membawa keberuntungan dan rezeki bagi tempat yang dikunjunginya."Barongsai dianggap sebagai simbol kemakmuran. Tradisi
barongsai yang melakukan aksi 'memakan' angpao juga memiliki makna doa agar
usaha dapat berkembang pesat dan semakin makmur di tahun yang baru," jelas
Ariyanti. Jenis barongsai yang ditampilkan disesuaikan dengan koleksi
yang dimiliki oleh PSMTI, dengan para pemain telah melalui proses latihan fisik
dan koordinasi yang matang untuk memberikan performa terbaik. Penulis: Abim
Editor: GF
19 Feb 2026, 13:58 WIT
Lanud YKU Timika Gelar Doa Bersama, Siapkan Penyambutan Bulan Suci Ramadhan 1447 H
Papuanewsonline.com, Timika – Untuk menyambut kedatangan
Bulan Suci Ramadhan 1447 H, Lanud Yohanis Kapiyau (YKU) Timika menggelar acara
doa bersama yang berjalan khidmat di Masjid Nur Samawat, Perumahan Dirgantara,
Lanud YKU Timika, Papua Tengah pada Rabu (18/2/2026).Kegiatan yang dipimpin oleh Ustad Abdul Adzim diikuti oleh
seluruh keluarga besar Lanud YKU, dengan kehadiran langsung Komandan Lanud
Yohanis Kapiyau Kolonel Pnb Taufik Andriadi, S.Sos., M.Intl.Sy."Ramadhan adalah bulan yang penuh berkah dan keutamaan,
oleh karena itu kita perlu menyambutnya dengan hati yang siap dan suci,"
ujar Ustad Abdul Adzim dalam sambutan pembukaan. Komandan Lanud YKU dalam amanatnya menyampaikan bahwa tujuan
utama acara ini adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan seluruh
personel serta keluarga besar Lanud YKU. Acara juga menjadi wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas
segala nikmat yang telah diberikan, sekaligus sebagai persiapan menghadapi
bulan yang mulia tersebut."Kita harus memanfaatkan setiap saat di Bulan Ramadhan
untuk memperbaiki diri dan memperdalam hubungan dengan Sang Pencipta,"
jelas Kolonel Pnb Taufik Andriadi. Selain meningkatkan kualitas ibadah, kegiatan ini juga
diharapkan mempererat tali silaturahmi antar anggota dan keluarga Lanud YKU. Semangat kekeluargaan terasa sangat hangat selama acara
berlangsung, dengan seluruh peserta saling berbagi kebahagiaan dan dukungan
dalam menyambut bulan suci.Acara berlangsung lancar dan penuh kebersamaan, mencerminkan
komitmen seluruh jajaran Lanud Yohanis Kapiyau untuk menyambut Ramadhan 1447 H
dengan penuh kesadaran dan kesiapan."Semoga acara doa bersama ini membawa berkah, sehingga
kita semua dapat mengambil hikmah besar dan semakin meningkatkan kualitas iman
serta takwa selama bulan suci nanti," pungkas Komandan Lanud YKU dengan
penuh harapan. Penulis: Abim
Editor: GF
19 Feb 2026, 13:38 WIT
Konflik Kapiraya Memanas, Kepala Suku Besar Meepago Desak Negara Jangan Abaikan Batas Adat
Papuanewsonline.com, Papua Tengah - Papua Tengah kembali diguncang konflik tapal batas adat di Kapiraya. Sengketa antara komunitas adat suku Mee dan suku Kamoro yang telah lama berlarut kini berubah menjadi bentrokan terbuka yang berujung pembakaran fasilitas pemerintah dan rumah warga.Berdasarkan laporan sejumlah media, pada 11 Februari 2026 setidaknya 18 unit rumah warga di Kampung Mauka dilaporkan terbakar. Kantor Distrik Kapiraya Atas serta Pos Polisi Sektor Kapiraya juga ikut menjadi sasaran amukan massa. Aparat gabungan dari Polres Mimika dan Brimob diterjunkan untuk meredam situasi dan mencegah meluasnya konflik.Namun di balik kerusakan fisik tersebut, persoalan yang lebih dalam justru mengemuka: siapa pemilik hak ulayat Kapiraya yang sah?Kepala Suku Besar Meepago, Deki Tenoye, angkat bicara. Ia menegaskan persoalan Kapiraya bukan sekadar batas administratif kabupaten atau dampak pemekaran wilayah, melainkan sengketa batas adat yang harus diselesaikan oleh pemegang hak adat itu sendiri.“Ini batas adat, bukan semata batas pemerintah. Kalau batas pemerintah berdasarkan peta pemekaran, itu tugas negara. Tapi batas adat itu hak kami kepala suku untuk bicara dan selesaikan,” tegasnya, seperti dikutip Papuanewsonline.com dari TikTok, Rabu (18/2/2026).Deki mengaku telah melakukan pertemuan dengan para pemimpin adat suku Mee dan sepakat membentuk tim adat untuk turun langsung ke Kapiraya. Ia menyatakan telah melaporkan langkah tersebut kepada Gubernur Papua Tengah, yang kemudian mengarahkan agar Bupati Mimika, Bupati Deiyai, dan Bupati Dogiyai memfasilitasi proses dialog adat.Namun Deki secara terbuka mengungkapkan kendala utama, yakni para kepala suku tidak memiliki anggaran untuk menjalankan misi perdamaian tersebut.“Kami kepala suku tidak punya uang. Kami tidak punya anggaran negara. Tapi ini tugas adat kami. Pemerintah harus fasilitasi kalau memang ingin damai,” ujarnya.Pernyataan ini muncul di tengah fakta bahwa konflik Kapiraya tidak berdiri sendiri. Sejumlah pemberitaan juga menyoroti aktivitas pertambangan rakyat dan penggunaan alat berat yang diduga memperkeruh ketegangan sosial. Bahkan dalam rapat darurat Pemerintah Provinsi Papua Tengah, isu tambang ilegal disebut sebagai salah satu faktor pemicu eskalasi konflik.Deki secara tegas meminta perusahaan dan pihak luar menghentikan aktivitas sementara di wilayah sengketa hingga proses adat selesai.“Sebelum ada kepentingan luar masuk, masyarakat hidup damai. Ada hubungan keluarga. Tapi ketika ada perusahaan dan kepentingan lain, mulai terjadi bentrok. Ada korban rumah, ada korban manusia. Saya tidak mau itu lagi,” katanya.Ia juga memperingatkan agar tidak ada provokasi dari kelompok luar, baik dari wilayah lain maupun aktor politik yang membawa isu pemekaran.“Orang yang tinggal di Kapiraya yang harus bicara. Bukan yang dari luar. Jangan provokasi demi kepentingan pemekaran atau kepentingan lain,” tegasnya.Situasi ini menempatkan pemerintah daerah dalam posisi krusial. Jika konflik ini terus dibiarkan tanpa kejelasan penegasan hak ulayat dan batas adat, bukan tidak mungkin bentrokan akan berulang. Apalagi, fasilitas negara sudah ikut terbakar, sinyal bahwa konflik telah melampaui sekadar gesekan antarwarga.Kapiraya kini menjadi ujian bagi pemerintah provinsi dan kabupaten: apakah negara mampu memediasi secara adil dan menghormati batas adat, atau justru membiarkan kepentingan ekonomi dan pemekaran terus menggerus stabilitas sosial?Yang jelas, masyarakat di lapangan membutuhkan kepastian, bukan sekadar rapat koordinasi. Dan tanpa penyelesaian yang menyentuh akar persoalan hak ulayat dan legitimasi adat, api konflik Kapiraya bisa kembali menyala kapan saja.Penulis: Tim Media PNOEditor: GF
19 Feb 2026, 13:04 WIT
Imlek 2577 di Timika: PSMTI Gelar Festival Harmoni Nusantara dengan Pasar UMKM dan Kegiatan Sosial
Papuanewsonline.com, Timika – Paguyuban Sosial Marga
Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kabupaten Mimika akan meramaikan perayaan Tahun Baru
Imlek 2026 dengan mengusung tema “Harmoni Nusantara Cahaya Imlek”. Acara yang
terbuka untuk seluruh masyarakat lintas suku dan etnis ini akan menghadirkan
beragam kegiatan mulai dari festival budaya, pasar UMKM, hingga aksi sosial
yang bertujuan mempererat tali persaudaraan.Perayaan tahun ini jatuh pada Tahun Kuda Api dalam kalender
Tionghoa, atau masuk pada tahun ke-2577.Ketua Panitia Imlek 2026 PSMTI Timika, Joesoef Kurniawan,
menyampaikan bahwa simbol api dalam Tahun Kuda Api melambangkan semangat
perkembangan, keberanian menghadapi tantangan, serta energi positif yang ingin
disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat. Rangkaian acara akan digelar mulai 15 hingga 17 Februari
2026 dengan Festival Pasar Imlek di Jalan Budi Utomo, depan Cafe Mulo. Sebanyak
40 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan mendapatkan fasilitas
stan secara cuma-cuma. "Kami merancang festival ini untuk memberikan dorongan
ekonomi bagi masyarakat Timika, oleh karena itu tidak ada biaya yang dikenakan
kepada pelaku UMKM yang berpartisipasi," jelas Joesoef.Di samping aktivitas yang mendukung perekonomian lokal,
PSMTI juga akan melaksanakan prosesi peletakan batu pertama pembangunan Gedung
Sekretariat Yayasan Himpunan Peduli Kasih Tionghoa (HPKT) sebagai bentuk
komitmen organisasi dalam berkontribusi pada pembangunan daerah.Nilai Harmoni Nusantara diwujudkan melalui penggunaan simbol
budaya lokal, dimana kuda lumping dijadikan sebagai logo utama perayaan ini. Koordinator Acara Imlek 2577, Rusli Limpo, menekankan bahwa
perayaan tidak hanya fokus pada hiburan, melainkan juga mengedepankan
nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial antar warga masyarakat.Kegiatan lainnya meliputi kunjungan hormat kepada
tokoh-tokoh sesepuh komunitas Tionghoa, pertunjukan dari berbagai sekolah dan
komunitas selama tiga hari festival, serta layanan bakti sosial yang mencakup
pemeriksaan kesehatan umum gratis, kegiatan donor darah bersama Palang Merah
Indonesia (PMI), pemeriksaan mata secara cuma-cuma, dan pembagian kacamata. Atraksi budaya seperti pertunjukan wushu, barongsai, fashion
show, standup comedy, serta berbagai doorprize dari para sponsor juga akan
menghiasi setiap hari acara. Puncak perayaan Imlek 2577 sekaligus Cap Go Meh
akan berlangsung pada 3 Maret 2026 di Graha Eme Neme Yauware sebagai puncak dan
penutup dari seluruh rangkaian kegiatan. Penulis: Jid
Editor: GF
13 Feb 2026, 12:07 WIT
Sapa Jemaat Gereja, Kapolda Maluku Tegaskan Toleransi dan Peran Keluarga Sebagai Keamanan Nasional
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si menegaskan bahwa toleransi antarumat beragama, keamanan lingkungan, dan kekuatan keluarga merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Penegasan itu disampaikan saat Kapolda melaksanakan silaturahmi dan menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Gereja GPM Sejahtera Jemaat Poka, Klasis Pulau Ambon Utara, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Minggu (8/2/2026).Kegiatan yang berlangsung usai ibadah Minggu tersebut menjadi bagian dari pendekatan humanis Polri dalam membangun komunikasi langsung dengan masyarakat melalui rumah ibadah lintas agama, sekaligus memperkuat nilai kebersamaan dan tanggung jawab kolektif menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Provinsi Maluku.Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Maluku didampingi Kapolsek Teluk Ambon Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Hadir pula Ketua Majelis Jemaat GPM Poka Pdt. Vengky Lekahena, S.Th, Pdt. Nona W. Lekahena, S.Th, jajaran Majelis Jemaat, serta ratusan jemaat yang mengikuti ibadah.Mengawali penyampaiannya, Kapolda menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan jemaat GPM Sejahtera Poka untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan pesan-pesan kamtibmas.“Saya bersyukur dapat bertugas di Maluku. Ini adalah daerah yang indah, bukan hanya alamnya, tetapi juga masyarakatnya yang ramah, santun, dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan,” ujar Irjen Pol. Dadang Hartanto.Kapolda menekankan bahwa toleransi dan kerukunan umat beragama di Maluku merupakan modal sosial yang sangat kuat bagi pembangunan daerah sekaligus penopang stabilitas nasional.“Maluku hari ini memiliki indeks situasi yang aman dan damai. Ini adalah modal besar untuk melangkah ke masa depan. Kondisi ini lahir dari peran seluruh elemen masyarakat jemaat, pendeta, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, hingga aparat keamanan,” tegasnya.Dalam analoginya, Kapolda menyebut keamanan sebagai “tanah yang subur” bagi kesejahteraan.“Keamanan itu seperti tanah yang subur. Jika aman, apa pun yang kita tanam akan tumbuh dan berbuah. Sebaliknya, tanpa keamanan, kesejahteraan sulit terwujud,” tuturnya.Kapolda juga mengingatkan bahwa keamanan sering kali baru disadari nilainya ketika terganggu, layaknya kesehatan.“Hari ini kita bisa beribadah dengan tenang, anak-anak sekolah tanpa rasa takut, dan masyarakat beraktivitas dengan aman. Semua itu adalah buah dari keamanan yang kita jaga bersama,” ujarnya.Dalam kesempatan tersebut, Kapolda mengungkapkan bahwa tindak pidana berlatar belakang kekerasan masih menjadi perhatian serius Polda Maluku. Kekerasan dalam rumah tangga, perkelahian antar kelompok, hingga konflik yang dipicu emosi disebut perlu dicegah sejak dini.“Kita tidak boleh menjadi pelaku maupun korban kekerasan. Pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga dan komunitas,” tegas Kapolda.Salah satu faktor pemicu utama kekerasan, menurut Kapolda, adalah peredaran dan konsumsi minuman keras. Ia mengungkapkan bahwa aparat kepolisian telah menyita hampir 6 ton minuman keras ilegal yang diselundupkan ke wilayah Maluku.“Ini jumlah yang sangat besar. Miras sering menjadi pemicu emosi dan kekerasan, terutama di kalangan anak muda,” ungkapnya.Kapolda menegaskan perlunya solusi komprehensif terkait miras yang melibatkan pemerintah daerah, DPRD, aparat keamanan, dan masyarakat, mengingat persoalan tersebut juga berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi.Selain miras, Kapolda juga mengingatkan ancaman narkoba yang mulai masuk ke wilayah Maluku, meski belum menjadi sorotan utama.“Narkoba merusak masa depan generasi muda dan sulit dipulihkan. Mari kita perangi bersama dengan melaporkan setiap indikasi peredaran narkoba,” tegasnya.Kapolda turut menyoroti penggunaan media sosial yang tidak bijak, khususnya bagi anak-anak dan remaja. Ia meminta peran aktif orang tua dalam mengawasi aktivitas digital keluarga agar tidak terpapar hoaks, provokasi, judi online, penipuan, dan kejahatan siber.“Keluarga adalah benteng utama. Jika keluarga kuat, masyarakat dan bangsa juga akan kuat,” katanya.Menutup sambutannya, Kapolda mengajak masyarakat untuk terus menjaga ketertiban, termasuk tertib berlalu lintas dan tidak berkendara dalam pengaruh alkohol.“Mari kita jaga Maluku tetap aman dan damai. Maluku tarus biking bae, basudara tarus bikin bae,” pungkas Kapolda.Kegiatan silaturahmi tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekhidmatan, serta berakhir pada pukul 10.55 WIT dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.Melalui kegiatan ini, Polda Maluku kembali menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat dengan pendekatan humanis, memperkuat dialog lintas agama, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan demi Maluku yang damai dan sejahtera.Langkah Kapolda Maluku menyampaikan pesan kamtibmas secara langsung di rumah ibadah lintas agama mencerminkan wajah Polri modern yang humanis dan inklusif. Di tengah tantangan keamanan yang semakin kompleks mulai dari kekerasan sosial, miras, narkoba, hingga ancaman digital pendekatan dialogis seperti ini menjadi strategi penting dalam memperkuat ketahanan sosial dari akar rumput.Pesan Kapolda tentang peran keluarga sebagai benteng utama keamanan juga menegaskan bahwa stabilitas nasional tidak semata ditopang oleh aparat penegak hukum, tetapi oleh kesadaran kolektif masyarakat. Maluku, dengan sejarah panjang toleransi dan kebersamaan, kembali menunjukkan bahwa kerukunan bukan hanya warisan budaya, melainkan aset strategis bangsa.Silaturahmi lintas iman ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan sinyal kuat bahwa keamanan nasional dibangun dari ruang-ruang ibadah, keluarga, dan komunitas tempat nilai toleransi dan kemanusiaan terus dirawat. PNO-12
10 Feb 2026, 20:17 WIT
