Papuanewsonline.com
Berita Terbaru
Lihat semua
Cagar Budaya di Tengah Ancaman Bencana, BNPB Ingatkan Pentingnya Perlindungan Warisan Bangsa
Papuanewsonline.com, Jakarta – Ancaman bencana alam di
Indonesia tidak hanya berdampak pada keselamatan manusia, tetapi juga terus
mengintai keberadaan warisan sejarah bangsa. Persoalan ini menjadi sorotan
utama dalam seminar nasional bertajuk “Cagar Budaya yang Tangguh Bencana
Berkelanjutan” yang digelar di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta, Selasa
(14/4/2026), dengan menghadirkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
sebagai narasumber utama.Dalam kegiatan tersebut, Menteri Kebudayaan Fadli Zon
menegaskan bahwa dampak bencana harus dilihat secara lebih luas, termasuk
terhadap sistem kehidupan dan nilai-nilai sejarah yang melekat pada situs
budaya. “Cagar budaya merupakan bagian dari sistem kehidupan yang juga rentan
terdampak bencana,” ujarnya saat membuka seminar.Indonesia, lanjutnya, menghadapi tantangan besar karena
berada di wilayah rawan bencana, namun di sisi lain memiliki kekayaan warisan
budaya yang sangat besar. Kondisi ini menjadikan perlindungan situs budaya
sebagai agenda penting yang tidak dapat dipisahkan dari upaya mitigasi bencana
nasional.Data BNPB mencatat hingga 13 April 2026 telah terjadi
sebanyak 748 kejadian bencana di berbagai wilayah Indonesia, yang mayoritas
didominasi banjir dan cuaca ekstrem. Kepala Pusat Data, Informasi, dan
Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menegaskan bahwa ancaman tersebut
dapat menyebabkan kerusakan serius bahkan menghilangkan jejak sejarah bangsa.
“Cagar budaya berisiko rusak atau hilang akibat bencana atau perang,” tegasnya.Ia menjelaskan, sejumlah kejadian di masa lalu menjadi bukti
nyata besarnya risiko tersebut. Tsunami Aceh tahun 2004 misalnya, menghancurkan
lebih dari 50 situs budaya. Sementara gempa Yogyakarta tahun 2006 menyebabkan
kerusakan pada struktur Candi Borobudur dan Prambanan. Tidak hanya itu, banjir
dan longsor pada November 2025 juga tercatat merusak puluhan situs bersejarah
di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.Menurut Abdul Muhari, perlindungan cagar budaya tidak cukup
hanya dilakukan secara fisik. Situs sejarah, manuskrip kuno, dan artefak juga
perlu dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran untuk memahami pola kebencanaan
di masa lalu. Pengetahuan yang tersimpan dalam warisan budaya dinilai dapat
menjadi referensi penting dalam membangun sistem mitigasi yang lebih kuat.BNPB juga menilai Indonesia perlu belajar dari pengalaman
negara lain, salah satunya Jepang. Pasca tsunami Tohoku 2011, Jepang dinilai
berhasil melakukan pemulihan situs budaya secara cepat dan sistematis melalui
kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi, serta dukungan anggaran yang
memadai. Konsep build back better menjadi salah satu pendekatan yang dinilai
relevan untuk diterapkan di Indonesia.Sebagai langkah ke depan, BNPB mendorong transformasi
pengelolaan cagar budaya yang lebih adaptif dan berbasis mitigasi risiko.
Pemanfaatan teknologi seperti InaRISK disebut menjadi kunci integrasi data
bahaya, kerentanan, dan kapasitas dalam satu platform yang terukur. Dengan
demikian, perlindungan warisan budaya tidak lagi bersifat reaktif, melainkan
menjadi bagian dari sistem kesiapsiagaan nasional.“Pada akhirnya, cagar budaya bukan sekedar peninggalan masa
lalu. Ia adalah identitas bangsa dan memori kolektif yang harus dijaga.
Melindunginya dari ancaman bencana bukan hanya soal kebijakan, melainkan
tanggung jawab bersama,” tutup Abdul Muhari. (GF)
16 Apr 2026, 00:32 WIT
Menko Yusril Tegaskan Konsep Smart Justice di Forum Dunia, Dorong Sistem Keadilan Humanis
Papuanewsonline.com, Badung – Kementerian Koordinator Bidang
Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas)
menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem keadilan yang lebih cerdas,
humanis, dan berbasis bukti melalui forum internasional 7th World Congress on
Probation and Parole (WCPP) 2026 yang digelar di Mangupura Hall, Bali Nusa Dua,
Westin Hotel, Selasa (14/4/2026).Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pejabat tinggi nasional
dan delegasi internasional, di antaranya Menteri Koordinator Kumham Imipas
Yusril Ihza Mahendra, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Gubernur
Bali I Wayan Koster, serta aparat penegak hukum dari berbagai negara. Forum ini
menjadi ruang penting untuk memperkuat kerja sama global dalam bidang
pemasyarakatan dan reformasi sistem keadilan.Dalam sambutannya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus
Andrianto menegaskan bahwa di tengah dinamika geopolitik global, kehadiran
delegasi internasional menunjukkan adanya komitmen bersama untuk memperkuat
kolaborasi lintas negara dalam membangun sistem hukum yang lebih modern dan
adaptif.“Pendekatan restorative justice menegaskan bahwa hukum tidak
lagi semata sebagai pembalasan, melainkan sebagai upaya pemulihan dan
reintegrasi sosial,” ujarnya.Ia menambahkan bahwa sistem pemasyarakatan modern harus
mampu menciptakan safer society melalui pembimbingan dan pengawasan yang
efektif, termasuk peran Balai Pemasyarakatan (Bapas), guna memutus mata rantai
residivisme dan memberi peluang perubahan bagi pelaku tindak pidana.Sementara itu, dalam keynote speech-nya, Menko Yusril Ihza
Mahendra menegaskan bahwa tema WCPP 2026, “Getting Smart on Justice: Healing
Hearts & Safer Societies”, mencerminkan kebutuhan global untuk membangun
sistem keadilan yang tidak hanya tegas, tetapi juga rasional, manusiawi, dan
berorientasi pada pemulihan.Ia menekankan bahwa keadilan di abad ke-21 tidak lagi dapat
dipahami hanya sebatas kemampuan negara menjatuhkan hukuman. Menurutnya, sistem
hukum harus mampu menjaga keseimbangan antara akuntabilitas, perlindungan
korban, keselamatan publik, penghormatan terhadap martabat manusia, serta
peluang perubahan bagi pelaku.“Keadilan harus dilihat sebagai kemampuan negara membangun
keseimbangan antara akuntabilitas, perlindungan korban, keselamatan publik,
penghormatan terhadap martabat manusia, dan peluang perubahan bagi pelaku,”
tegas Yusril.Lebih lanjut, Yusril menegaskan bahwa probation dan parole
bukanlah instrumen pinggiran, melainkan indikator kedewasaan sistem hukum
modern. Negara yang maju, menurutnya, bukan hanya memahami cara menghukum,
tetapi juga mengetahui kapan dan bagaimana memberikan ruang bagi reintegrasi
sosial.Ia juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan publik
terhadap sistem probation dan parole. Transparansi, profesionalisme, dan
konsistensi dalam implementasi kebijakan dinilai menjadi faktor utama dalam
keberhasilan sistem tersebut.“Alternatif terhadap pemenjaraan bukan pengingkaran terhadap
keadilan, melainkan cara agar keadilan bekerja lebih efektif dan rasional,”
ujarnya.Dalam forum tersebut, Menko Yusril juga menekankan
pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan dalam sistem peradilan, dengan
tetap menjaga prinsip etika dan akuntabilitas. Menurutnya, teknologi harus
menjadi alat bantu, bukan pengganti pertimbangan moral manusia.“Teknologi tidak boleh menggantikan tanggung jawab moral
negara. Algoritma boleh membantu, tetapi tidak boleh menggantikan penilaian
manusia yang akuntabel,” tegasnya.Sebagai penutup, Yusril menyampaikan tiga fondasi utama
reformasi sistem pemasyarakatan modern, yakni berbasis bukti (evidence-based
policy), berlandaskan etika, dan didukung koordinasi lintas sektor yang kuat.
Ia menegaskan masa depan sistem keadilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan
menghukum, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam membina, memulihkan, dan
mereintegrasikan individu ke tengah masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Republik Indonesia, kami berharap
forum ini menghasilkan kerja sama konkret dan kontribusi nyata bagi penguatan
sistem keadilan global yang lebih cerdas, manusiawi, dan mampu menjaga
masyarakat tetap aman,” pungkasnya. (GF)
16 Apr 2026, 00:28 WIT
Dewan Adat Mimika Siap Jadi Tuan Rumah Konferensi Wilayah Meepago Pada Mei 2026
Papuanewsonline.com, Mimika – Di bawah kepemimpinan Ketua
Umum Vinsent Oniyoma, Dewan Adat Daerah Mimika Papua Tengah kini tengah gencar
melakukan persiapan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Dewan
Adat Papua wilayah Meepago. Acara akbar yang sangat dinantikan ini dijadwalkan
akan digelar di Timika pada bulan Mei 2026 mendatang.Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen para pemimpin adat
dalam menjaga dan memajukan kearifan lokal di tengah dinamika pembangunan zaman
sekarang. Pertemuan strategis ini mengusung agenda utama yang sangat
krusial, yaitu melakukan revitalisasi serta pembenahan menyeluruh terhadap
struktur masyarakat adat yang selama ini dianggap belum berjalan maksimal atau
vakum. "Inti dari kegiatan ini adalah memperbaiki dan
menghidupkan kembali struktur adat," tegas Vinsent Oniyoma. Ia menjelaskan bahwa upaya pembenahan akan dilakukan secara
bertahap dan menyeluruh, mulai dari tingkat kampung, suku, hingga level daerah,
agar peran dan fungsi lembaga adat dapat kembali berjalan optimal dan efektif.Selain melakukan perbaikan internal, konferensi ini juga
menjadi momentum penting untuk mempertegas kembali berbagai pernyataan dan
komitmen yang sebelumnya telah disampaikan oleh Ketua DAP wilayah Meepago pada
pertemuan di Jayapura tanggal 7-8 April lalu. Hal ini dilakukan demi memperkuat pondasi serta mempertegas
posisi masyarakat adat dalam pembangunan daerah. Diharapkan, dari forum ini akan lahir berbagai keputusan
strategis yang menjadi landasan kuat bagi pembangunan berkelanjutan serta
perlindungan hak-hak ulayat dan masyarakat adat di seluruh wilayah Meepago.Guna menyukseskan agenda besar ini, seluruh elemen
masyarakat adat kini mulai melakukan konsolidasi di berbagai tingkatan.Mulai dari lingkup suku, organisasi, hingga institusi
terkait, semuanya bersatu padu memberikan pemahaman dan edukasi yang baik
kepada seluruh warga. Sinergi dan kesatuan visi ini diharapkan mampu membawa hasil
terbaik demi masa depan yang lebih terhormat dan sejahtera bagi generasi adat
di Papua Tengah. Penulis: Jid
Editor: GF
16 Apr 2026, 00:22 WIT
Afirmasi Gagal Total! OAP Disingkirkan di Tengah Proyek Miliaran di Mimika
Papuanewsonline.com, Timika – Aliansi Pengusaha Orang Asli
Papua (OAP) menilai implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun
2025 di Kabupaten Mimika belum berjalan efektif, bahkan cenderung gagal.Penilaian ini muncul menyikapi pernyataan kontraktor OAP,
Yohana Alomang, yang mengungkap bahwa hingga saat ini kontraktor OAP masih
minim dilibatkan, sementara banyak proyek justru diambil oleh pihak non-Papua
dengan mengatasnamakan OAP.Aliansi menegaskan bahwa kondisi tersebut menunjukkan adanya
kesenjangan serius antara kebijakan dan realitas di lapangan.“Perpres 108 seharusnya menjadi alat afirmasi bagi OAP,
tetapi yang terjadi justru OAP masih menjadi penonton di tanahnya sendiri,”
demikian pernyataan Aliansi Pengusaha OAP.Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah masih
maraknya praktik “pinjam bendera”, di mana perusahaan non-OAP menggunakan nama
OAP untuk memenangkan proyek, namun pekerjaan dan keuntungan tetap dikuasai
pihak luar.Menurut Aliansi, hal ini terjadi karena lemahnya
implementasi di tingkat daerah, khususnya di Mimika yang hingga kini belum
memiliki aturan turunan yang jelas.“Tanpa Peraturan Bupati dan petunjuk teknis, Perpres 108
hanya menjadi aturan di atas kertas,” tegas mereka.Aliansi pun mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika untuk
segera mengambil langkah konkret, antara lain:Menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai turunan
Perpres 108Membentuk database resmi pengusaha OAPMelakukan verifikasi ketat kepemilikan perusahaanMenetapkan paket proyek khusus untuk OAPMemberikan sanksi tegas bagi praktik pinjam namaSelain itu, Aliansi juga menekankan pentingnya kemitraan
yang adil antara perusahaan besar dan pengusaha OAP, bukan sekadar formalitas
administratif.Aliansi menilai persoalan ini bukan hanya soal proyek,
tetapi menyangkut keadilan ekonomi dan masa depan Orang Asli Papua.Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan tujuan Otonomi
Khusus Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli tidak akan
tercapai. Penulis: Jid
Editor: GF
15 Apr 2026, 08:37 WIT
Luncurkan Layanan LP Online, Super App Polri Kini Semakin Lengkap dan Transparan
Papuanewsonline.com, Jakarta Utara - Kepolisian Negara Republik Indonesia terus memperkuat transformasi digital dalam pelayanan publik. Komitmen tersebut ditandai dengan peluncuran Layanan Inovasi Digital Laporan Polisi (LP) dan Laporan Kehilangan secara online melalui Super App Polri oleh Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Pro1f. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M.Peluncuran ini dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Komite TIK Polri Tahun Anggaran 2026 pada Selasa, 14 April 2026 pukul 09.00 WIB, bertempat di Ballroom Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara.Dalam sambutannya, Wakapolri menegaskan bahwa penguatan fitur dalam Super App Polri merupakan langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.Aplikasi Super App Polri yang telah tersedia di App Store (iOS) dan Play Store (Android) kini semakin lengkap dengan hadirnya fitur pembuatan laporan polisi dan laporan kehilangan secara online. Melalui inovasi ini, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor polisi pada tahap awal pelaporan. Cukup melalui gawai, layanan dapat diakses kapan saja dan di mana saja secara praktis dan efisien.Untuk mendukung pelayanan yang lebih responsif, Polri juga menghadirkan Engine Konsultasi Laporan Polisi, yaitu sistem terpadu yang memungkinkan masyarakat berkonsultasi secara daring dan real-time. Melalui fitur video conference dan live chat, masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan petugas untuk memperoleh arahan serta penanganan awal secara cepat dan tepat.Seluruh proses layanan dalam sistem ini dirancang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap tahapan terdokumentasi secara digital, dilengkapi dengan fitur monitoring, histori komunikasi, serta evaluasi kinerja, sehingga menjamin pelayanan yang profesional, terukur, dan transparan.Wakapolri menekankan bahwa digitalisasi pelayanan tidak hanya berfokus pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga menjadi bagian dari peningkatan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja Polri yang lebih modern dan terintegrasi. Pelayanan publik harus dilaksanakan dengan prosedur yang efektif, efisien, dan berbasis teknologi informasi, serta didukung sarana dan prasarana yang modern.Selain itu, peran fungsi Samapta (Pamapta) terus diperkuat untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat direspons secara cepat dan tepat di lapangan.Implementasi layanan laporan polisi dan laporan kehilangan secara online ini dilakukan secara bertahap, dengan tahap awal telah diberlakukan di Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, dan Polda Banten. Ke depan, layanan ini akan terus dikembangkan dan diperluas ke seluruh wilayah Indonesia.Dalam arah kebijakan ke depan, Polri juga menegaskan tiga fokus utama, yakni digitalisasi layanan kepolisian, optimalisasi penegakan hukum melalui pendekatan restorative justice, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersih, transparan, dan antikorupsi.Peluncuran ini menjadi langkah nyata Polri dalam menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat.Super App Polri kini hadir lebih lengkap mempercepat layanan, memperkuat transparansi, dan membangun kepercayaan publik sebagai bagian dari Transformasi Polri di era digital. PNO-12
14 Apr 2026, 17:53 WIT
Aliansi Pemuda Amungsa Apresiasi Satpol PP Mimika Sosialisasikan Perda Perlindungan UMKM OAP
Papuanewsonline.com, Mimika - Ketua Aliansi Pemuda Amungsa
(APA), Hellois Kemong, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada
Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas
sosialisasi Perda No. 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM
bagi Orang Asli Papua (OAP).Sebagai tokoh Pemuda Amungme, Hellois turut mengapresiasi
seluruh pemuda Mimika yang terus memperjuangkan hak-hak Orang Asli Papua. “Puji
Tuhan, perjuangan tersebut mulai membuahkan hasil,” ujarnya. Dalam rilis yang
diterima dari Hellois kemong.Hellois menegaskan komitmen pemuda untuk mengawal
implementasi Perda tersebut. “Kami Pemuda akan siap kawal terus supaya ini
benar-benar dirasakan oleh Orang Asli Papua,” katanya.Ia juga menyampaikan harapan kepada Pemerintah Kabupaten
Mimika agar membuat jadwal khusus untuk pembelian hasil bumi Mama-Mama Papua.
Menurutnya, langkah itu penting agar penguatan perputaran ekonomi langsung
dirasakan oleh Mama-Mama Papua.“Usulan ini juga agar kehadiran nyata pemerintah di tengah
masyarakat dapat dirasakan langsung,” tambah Hellois.Hellois menutup pernyataannya dengan menegaskan tujuan utama
dari dorongan tersebut. “Demi kesejahteraan masyarakat Mimika yang
berkeadilan,” tutup. Penulis: Hendrik
Editor: GF
14 Apr 2026, 17:38 WIT
Pilihan Redaksi
Cagar Budaya di Tengah Ancaman Bencana, BNPB Ingatkan Pentingnya Perlindungan Warisan Bangsa
Papuanewsonline.com, Jakarta – Ancaman bencana alam di
Indonesia tidak hanya berdampak pada keselamatan manusia, tetapi juga terus
mengintai keberadaan warisan sejarah bangsa. Persoalan ini menjadi sorotan
utama dalam seminar nasional bertajuk “Cagar Budaya yang Tangguh Bencana
Berkelanjutan” yang digelar di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta, Selasa
(14/4/2026), dengan menghadirkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
sebagai narasumber utama.Dalam kegiatan tersebut, Menteri Kebudayaan Fadli Zon
menegaskan bahwa dampak bencana harus dilihat secara lebih luas, termasuk
terhadap sistem kehidupan dan nilai-nilai sejarah yang melekat pada situs
budaya. “Cagar budaya merupakan bagian dari sistem kehidupan yang juga rentan
terdampak bencana,” ujarnya saat membuka seminar.Indonesia, lanjutnya, menghadapi tantangan besar karena
berada di wilayah rawan bencana, namun di sisi lain memiliki kekayaan warisan
budaya yang sangat besar. Kondisi ini menjadikan perlindungan situs budaya
sebagai agenda penting yang tidak dapat dipisahkan dari upaya mitigasi bencana
nasional.Data BNPB mencatat hingga 13 April 2026 telah terjadi
sebanyak 748 kejadian bencana di berbagai wilayah Indonesia, yang mayoritas
didominasi banjir dan cuaca ekstrem. Kepala Pusat Data, Informasi, dan
Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menegaskan bahwa ancaman tersebut
dapat menyebabkan kerusakan serius bahkan menghilangkan jejak sejarah bangsa.
“Cagar budaya berisiko rusak atau hilang akibat bencana atau perang,” tegasnya.Ia menjelaskan, sejumlah kejadian di masa lalu menjadi bukti
nyata besarnya risiko tersebut. Tsunami Aceh tahun 2004 misalnya, menghancurkan
lebih dari 50 situs budaya. Sementara gempa Yogyakarta tahun 2006 menyebabkan
kerusakan pada struktur Candi Borobudur dan Prambanan. Tidak hanya itu, banjir
dan longsor pada November 2025 juga tercatat merusak puluhan situs bersejarah
di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.Menurut Abdul Muhari, perlindungan cagar budaya tidak cukup
hanya dilakukan secara fisik. Situs sejarah, manuskrip kuno, dan artefak juga
perlu dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran untuk memahami pola kebencanaan
di masa lalu. Pengetahuan yang tersimpan dalam warisan budaya dinilai dapat
menjadi referensi penting dalam membangun sistem mitigasi yang lebih kuat.BNPB juga menilai Indonesia perlu belajar dari pengalaman
negara lain, salah satunya Jepang. Pasca tsunami Tohoku 2011, Jepang dinilai
berhasil melakukan pemulihan situs budaya secara cepat dan sistematis melalui
kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi, serta dukungan anggaran yang
memadai. Konsep build back better menjadi salah satu pendekatan yang dinilai
relevan untuk diterapkan di Indonesia.Sebagai langkah ke depan, BNPB mendorong transformasi
pengelolaan cagar budaya yang lebih adaptif dan berbasis mitigasi risiko.
Pemanfaatan teknologi seperti InaRISK disebut menjadi kunci integrasi data
bahaya, kerentanan, dan kapasitas dalam satu platform yang terukur. Dengan
demikian, perlindungan warisan budaya tidak lagi bersifat reaktif, melainkan
menjadi bagian dari sistem kesiapsiagaan nasional.“Pada akhirnya, cagar budaya bukan sekedar peninggalan masa
lalu. Ia adalah identitas bangsa dan memori kolektif yang harus dijaga.
Melindunginya dari ancaman bencana bukan hanya soal kebijakan, melainkan
tanggung jawab bersama,” tutup Abdul Muhari. (GF)
16 Apr 2026, 00:32 WIT
Menko Yusril Tegaskan Konsep Smart Justice di Forum Dunia, Dorong Sistem Keadilan Humanis
Papuanewsonline.com, Badung – Kementerian Koordinator Bidang
Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas)
menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem keadilan yang lebih cerdas,
humanis, dan berbasis bukti melalui forum internasional 7th World Congress on
Probation and Parole (WCPP) 2026 yang digelar di Mangupura Hall, Bali Nusa Dua,
Westin Hotel, Selasa (14/4/2026).Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pejabat tinggi nasional
dan delegasi internasional, di antaranya Menteri Koordinator Kumham Imipas
Yusril Ihza Mahendra, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Gubernur
Bali I Wayan Koster, serta aparat penegak hukum dari berbagai negara. Forum ini
menjadi ruang penting untuk memperkuat kerja sama global dalam bidang
pemasyarakatan dan reformasi sistem keadilan.Dalam sambutannya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus
Andrianto menegaskan bahwa di tengah dinamika geopolitik global, kehadiran
delegasi internasional menunjukkan adanya komitmen bersama untuk memperkuat
kolaborasi lintas negara dalam membangun sistem hukum yang lebih modern dan
adaptif.“Pendekatan restorative justice menegaskan bahwa hukum tidak
lagi semata sebagai pembalasan, melainkan sebagai upaya pemulihan dan
reintegrasi sosial,” ujarnya.Ia menambahkan bahwa sistem pemasyarakatan modern harus
mampu menciptakan safer society melalui pembimbingan dan pengawasan yang
efektif, termasuk peran Balai Pemasyarakatan (Bapas), guna memutus mata rantai
residivisme dan memberi peluang perubahan bagi pelaku tindak pidana.Sementara itu, dalam keynote speech-nya, Menko Yusril Ihza
Mahendra menegaskan bahwa tema WCPP 2026, “Getting Smart on Justice: Healing
Hearts & Safer Societies”, mencerminkan kebutuhan global untuk membangun
sistem keadilan yang tidak hanya tegas, tetapi juga rasional, manusiawi, dan
berorientasi pada pemulihan.Ia menekankan bahwa keadilan di abad ke-21 tidak lagi dapat
dipahami hanya sebatas kemampuan negara menjatuhkan hukuman. Menurutnya, sistem
hukum harus mampu menjaga keseimbangan antara akuntabilitas, perlindungan
korban, keselamatan publik, penghormatan terhadap martabat manusia, serta
peluang perubahan bagi pelaku.“Keadilan harus dilihat sebagai kemampuan negara membangun
keseimbangan antara akuntabilitas, perlindungan korban, keselamatan publik,
penghormatan terhadap martabat manusia, dan peluang perubahan bagi pelaku,”
tegas Yusril.Lebih lanjut, Yusril menegaskan bahwa probation dan parole
bukanlah instrumen pinggiran, melainkan indikator kedewasaan sistem hukum
modern. Negara yang maju, menurutnya, bukan hanya memahami cara menghukum,
tetapi juga mengetahui kapan dan bagaimana memberikan ruang bagi reintegrasi
sosial.Ia juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan publik
terhadap sistem probation dan parole. Transparansi, profesionalisme, dan
konsistensi dalam implementasi kebijakan dinilai menjadi faktor utama dalam
keberhasilan sistem tersebut.“Alternatif terhadap pemenjaraan bukan pengingkaran terhadap
keadilan, melainkan cara agar keadilan bekerja lebih efektif dan rasional,”
ujarnya.Dalam forum tersebut, Menko Yusril juga menekankan
pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan dalam sistem peradilan, dengan
tetap menjaga prinsip etika dan akuntabilitas. Menurutnya, teknologi harus
menjadi alat bantu, bukan pengganti pertimbangan moral manusia.“Teknologi tidak boleh menggantikan tanggung jawab moral
negara. Algoritma boleh membantu, tetapi tidak boleh menggantikan penilaian
manusia yang akuntabel,” tegasnya.Sebagai penutup, Yusril menyampaikan tiga fondasi utama
reformasi sistem pemasyarakatan modern, yakni berbasis bukti (evidence-based
policy), berlandaskan etika, dan didukung koordinasi lintas sektor yang kuat.
Ia menegaskan masa depan sistem keadilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan
menghukum, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam membina, memulihkan, dan
mereintegrasikan individu ke tengah masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Republik Indonesia, kami berharap
forum ini menghasilkan kerja sama konkret dan kontribusi nyata bagi penguatan
sistem keadilan global yang lebih cerdas, manusiawi, dan mampu menjaga
masyarakat tetap aman,” pungkasnya. (GF)
16 Apr 2026, 00:28 WIT
Dewan Adat Mimika Siap Jadi Tuan Rumah Konferensi Wilayah Meepago Pada Mei 2026
Papuanewsonline.com, Mimika – Di bawah kepemimpinan Ketua
Umum Vinsent Oniyoma, Dewan Adat Daerah Mimika Papua Tengah kini tengah gencar
melakukan persiapan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Dewan
Adat Papua wilayah Meepago. Acara akbar yang sangat dinantikan ini dijadwalkan
akan digelar di Timika pada bulan Mei 2026 mendatang.Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen para pemimpin adat
dalam menjaga dan memajukan kearifan lokal di tengah dinamika pembangunan zaman
sekarang. Pertemuan strategis ini mengusung agenda utama yang sangat
krusial, yaitu melakukan revitalisasi serta pembenahan menyeluruh terhadap
struktur masyarakat adat yang selama ini dianggap belum berjalan maksimal atau
vakum. "Inti dari kegiatan ini adalah memperbaiki dan
menghidupkan kembali struktur adat," tegas Vinsent Oniyoma. Ia menjelaskan bahwa upaya pembenahan akan dilakukan secara
bertahap dan menyeluruh, mulai dari tingkat kampung, suku, hingga level daerah,
agar peran dan fungsi lembaga adat dapat kembali berjalan optimal dan efektif.Selain melakukan perbaikan internal, konferensi ini juga
menjadi momentum penting untuk mempertegas kembali berbagai pernyataan dan
komitmen yang sebelumnya telah disampaikan oleh Ketua DAP wilayah Meepago pada
pertemuan di Jayapura tanggal 7-8 April lalu. Hal ini dilakukan demi memperkuat pondasi serta mempertegas
posisi masyarakat adat dalam pembangunan daerah. Diharapkan, dari forum ini akan lahir berbagai keputusan
strategis yang menjadi landasan kuat bagi pembangunan berkelanjutan serta
perlindungan hak-hak ulayat dan masyarakat adat di seluruh wilayah Meepago.Guna menyukseskan agenda besar ini, seluruh elemen
masyarakat adat kini mulai melakukan konsolidasi di berbagai tingkatan.Mulai dari lingkup suku, organisasi, hingga institusi
terkait, semuanya bersatu padu memberikan pemahaman dan edukasi yang baik
kepada seluruh warga. Sinergi dan kesatuan visi ini diharapkan mampu membawa hasil
terbaik demi masa depan yang lebih terhormat dan sejahtera bagi generasi adat
di Papua Tengah. Penulis: Jid
Editor: GF
16 Apr 2026, 00:22 WIT
Afirmasi Gagal Total! OAP Disingkirkan di Tengah Proyek Miliaran di Mimika
Papuanewsonline.com, Timika – Aliansi Pengusaha Orang Asli
Papua (OAP) menilai implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun
2025 di Kabupaten Mimika belum berjalan efektif, bahkan cenderung gagal.Penilaian ini muncul menyikapi pernyataan kontraktor OAP,
Yohana Alomang, yang mengungkap bahwa hingga saat ini kontraktor OAP masih
minim dilibatkan, sementara banyak proyek justru diambil oleh pihak non-Papua
dengan mengatasnamakan OAP.Aliansi menegaskan bahwa kondisi tersebut menunjukkan adanya
kesenjangan serius antara kebijakan dan realitas di lapangan.“Perpres 108 seharusnya menjadi alat afirmasi bagi OAP,
tetapi yang terjadi justru OAP masih menjadi penonton di tanahnya sendiri,”
demikian pernyataan Aliansi Pengusaha OAP.Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah masih
maraknya praktik “pinjam bendera”, di mana perusahaan non-OAP menggunakan nama
OAP untuk memenangkan proyek, namun pekerjaan dan keuntungan tetap dikuasai
pihak luar.Menurut Aliansi, hal ini terjadi karena lemahnya
implementasi di tingkat daerah, khususnya di Mimika yang hingga kini belum
memiliki aturan turunan yang jelas.“Tanpa Peraturan Bupati dan petunjuk teknis, Perpres 108
hanya menjadi aturan di atas kertas,” tegas mereka.Aliansi pun mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika untuk
segera mengambil langkah konkret, antara lain:Menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai turunan
Perpres 108Membentuk database resmi pengusaha OAPMelakukan verifikasi ketat kepemilikan perusahaanMenetapkan paket proyek khusus untuk OAPMemberikan sanksi tegas bagi praktik pinjam namaSelain itu, Aliansi juga menekankan pentingnya kemitraan
yang adil antara perusahaan besar dan pengusaha OAP, bukan sekadar formalitas
administratif.Aliansi menilai persoalan ini bukan hanya soal proyek,
tetapi menyangkut keadilan ekonomi dan masa depan Orang Asli Papua.Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan tujuan Otonomi
Khusus Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli tidak akan
tercapai. Penulis: Jid
Editor: GF
15 Apr 2026, 08:37 WIT
Luncurkan Layanan LP Online, Super App Polri Kini Semakin Lengkap dan Transparan
Papuanewsonline.com, Jakarta Utara - Kepolisian Negara Republik Indonesia terus memperkuat transformasi digital dalam pelayanan publik. Komitmen tersebut ditandai dengan peluncuran Layanan Inovasi Digital Laporan Polisi (LP) dan Laporan Kehilangan secara online melalui Super App Polri oleh Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Pro1f. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M.Peluncuran ini dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Komite TIK Polri Tahun Anggaran 2026 pada Selasa, 14 April 2026 pukul 09.00 WIB, bertempat di Ballroom Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara.Dalam sambutannya, Wakapolri menegaskan bahwa penguatan fitur dalam Super App Polri merupakan langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.Aplikasi Super App Polri yang telah tersedia di App Store (iOS) dan Play Store (Android) kini semakin lengkap dengan hadirnya fitur pembuatan laporan polisi dan laporan kehilangan secara online. Melalui inovasi ini, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor polisi pada tahap awal pelaporan. Cukup melalui gawai, layanan dapat diakses kapan saja dan di mana saja secara praktis dan efisien.Untuk mendukung pelayanan yang lebih responsif, Polri juga menghadirkan Engine Konsultasi Laporan Polisi, yaitu sistem terpadu yang memungkinkan masyarakat berkonsultasi secara daring dan real-time. Melalui fitur video conference dan live chat, masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan petugas untuk memperoleh arahan serta penanganan awal secara cepat dan tepat.Seluruh proses layanan dalam sistem ini dirancang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap tahapan terdokumentasi secara digital, dilengkapi dengan fitur monitoring, histori komunikasi, serta evaluasi kinerja, sehingga menjamin pelayanan yang profesional, terukur, dan transparan.Wakapolri menekankan bahwa digitalisasi pelayanan tidak hanya berfokus pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga menjadi bagian dari peningkatan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja Polri yang lebih modern dan terintegrasi. Pelayanan publik harus dilaksanakan dengan prosedur yang efektif, efisien, dan berbasis teknologi informasi, serta didukung sarana dan prasarana yang modern.Selain itu, peran fungsi Samapta (Pamapta) terus diperkuat untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat direspons secara cepat dan tepat di lapangan.Implementasi layanan laporan polisi dan laporan kehilangan secara online ini dilakukan secara bertahap, dengan tahap awal telah diberlakukan di Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, dan Polda Banten. Ke depan, layanan ini akan terus dikembangkan dan diperluas ke seluruh wilayah Indonesia.Dalam arah kebijakan ke depan, Polri juga menegaskan tiga fokus utama, yakni digitalisasi layanan kepolisian, optimalisasi penegakan hukum melalui pendekatan restorative justice, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersih, transparan, dan antikorupsi.Peluncuran ini menjadi langkah nyata Polri dalam menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat.Super App Polri kini hadir lebih lengkap mempercepat layanan, memperkuat transparansi, dan membangun kepercayaan publik sebagai bagian dari Transformasi Polri di era digital. PNO-12
14 Apr 2026, 17:53 WIT
Aliansi Pemuda Amungsa Apresiasi Satpol PP Mimika Sosialisasikan Perda Perlindungan UMKM OAP
Papuanewsonline.com, Mimika - Ketua Aliansi Pemuda Amungsa
(APA), Hellois Kemong, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada
Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas
sosialisasi Perda No. 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM
bagi Orang Asli Papua (OAP).Sebagai tokoh Pemuda Amungme, Hellois turut mengapresiasi
seluruh pemuda Mimika yang terus memperjuangkan hak-hak Orang Asli Papua. “Puji
Tuhan, perjuangan tersebut mulai membuahkan hasil,” ujarnya. Dalam rilis yang
diterima dari Hellois kemong.Hellois menegaskan komitmen pemuda untuk mengawal
implementasi Perda tersebut. “Kami Pemuda akan siap kawal terus supaya ini
benar-benar dirasakan oleh Orang Asli Papua,” katanya.Ia juga menyampaikan harapan kepada Pemerintah Kabupaten
Mimika agar membuat jadwal khusus untuk pembelian hasil bumi Mama-Mama Papua.
Menurutnya, langkah itu penting agar penguatan perputaran ekonomi langsung
dirasakan oleh Mama-Mama Papua.“Usulan ini juga agar kehadiran nyata pemerintah di tengah
masyarakat dapat dirasakan langsung,” tambah Hellois.Hellois menutup pernyataannya dengan menegaskan tujuan utama
dari dorongan tersebut. “Demi kesejahteraan masyarakat Mimika yang
berkeadilan,” tutup. Penulis: Hendrik
Editor: GF
14 Apr 2026, 17:38 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Tag Berita
Pendidikan & Kesehatan
Lihat semua
Kedubes AS di Jakarta Gelar Konferensi “Alumni United”, Rayakan 250 Tahun Kemerdekaan AS
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kedutaan Besar Amerika
Serikat di Jakarta menggelar konferensi perdana bertajuk “Alumni United States
of America” (Alumni United) sebagai bagian dari perayaan Freedom 250, yang
menandai 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat. Kegiatan yang berlangsung di
Jakarta pada Sabtu (11/4/2026) ini dihadiri sekitar 400 alumni Indonesia yang
pernah menempuh pendidikan di universitas Amerika Serikat maupun mengikuti
program pertukaran yang didanai pemerintah dan militer AS.Konferensi ini menjadi inisiatif unggulan baru yang
dirancang untuk menghubungkan, memberdayakan, dan memperkuat kolaborasi
antaralumni Indonesia yang memiliki pengalaman akademik dan profesional di
Amerika Serikat. Selain menjadi ruang silaturahmi, kegiatan ini juga menegaskan
kedalaman hubungan strategis antara kedua negara.Acara tersebut menghadirkan sejumlah tokoh alumni terkemuka
dari berbagai bidang, mulai dari dunia perfilman, diplomasi, bisnis, hingga
industri kreatif. Di antaranya penulis dan sutradara film Joko Anwar, mantan
Duta Besar RI untuk Selandia Baru Tantowi Yahya, Managing Director AmCham
Indonesia Donna Priadi, CEO Citi Indonesia Batara Sianturi, CEO dan Co-founder Kopi
Kenangan Edward Tirtanata, CEO Bluebird Andre Djokosoetono, serta finalis Top 8
MasterChef Indonesia Angie Wiranata.Para tokoh tersebut tampil sebagai pembicara dan moderator
dalam sejumlah sesi diskusi yang membahas bagaimana pendidikan dan pengalaman
pertukaran di Amerika Serikat telah membentuk perjalanan karier, karya kreatif,
jalur kewirausahaan, hingga kontribusi mereka bagi pembangunan ekonomi dan
sosial di Indonesia.Dalam sambutan pembukaan, Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan
Besar AS di Jakarta, Peter M. Haymond, menegaskan pentingnya peran alumni
sebagai jembatan hubungan bilateral kedua negara.“Dalam merayakan Freedom 250 – peringatan 250 tahun
kemerdekaan Amerika Serikat – kami merasa terhormat dapat berdiri bersama para
alumni Indonesia, yang talenta dan kepemimpinannya mencerminkan hal terbaik
dari kemitraan kita,” ujar Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar AS di Jakarta,
Peter M. Haymond, dalam sambutan pembukaannya.Ia menambahkan bahwa para alumni menjadi bukti nyata
bagaimana talenta Indonesia yang dipadukan dengan kualitas pendidikan Amerika
mampu melahirkan inovasi, membangun usaha, memperkuat interoperabilitas
antarlembaga, termasuk antara angkatan bersenjata kedua negara, serta
memberikan dampak sosial yang luas di Indonesia.“Masing-masing dari Anda menunjukkan apa yang dapat dicapai
ketika talenta Indonesia bertemu dengan keunggulan pendidikan
Amerika—menciptakan inovasi, membangun usaha, memperkuat interoperabilitas
antara angkatan bersenjata kita, serta mendukung masyarakat di seluruh
Indonesia.”Selain sesi diskusi, konferensi ini juga menghadirkan
berbagai pengalaman interaktif untuk mendorong jejaring dan kolaborasi
langsung. Para peserta mengunjungi stan pameran yang diisi
perusahaan-perusahaan Amerika serta perusahaan yang dipimpin oleh alumni,
menikmati layanan foto profesional (headshot), tech corner yang
menampilkan teknologi terbaru, sesi speed networking, hingga pameran
proyek-proyek alumni.Melalui kegiatan ini, Alumni United diharapkan mampu
membangun koneksi profesional jangka panjang serta memperkuat hubungan
antarmasyarakat yang menjadi fondasi penting dalam kemitraan strategis
AS–Indonesia. Program ini juga dirancang untuk mendorong kolaborasi lintas
sektor, mentoring, dan pembelajaran berkelanjutan.
Konferensi perdana ini menjadi simbol eratnya hubungan
pendidikan, budaya, dan inovasi antara Indonesia dan Amerika Serikat, sekaligus
membuka ruang kontribusi lebih luas bagi para alumni dalam mendukung
pembangunan nasional dan hubungan bilateral kedua negara di masa mendatang.
(GF)
14 Apr 2026, 17:34 WIT
Satgas Yon Parako 466 Pasgat Gelar Bakti Kesehatan Gratis di Jayapura
Papuanewsonline.com, Jayapura – Satgas Yon Parako 466 Pasgat
kembali menunjukkan kepeduliannya dengan mengadakan pelayanan kesehatan gratis
bagi masyarakat di Kampung Heinekombe, Kabupaten Jayapura, Papua. Kegiatan ini
merupakan wujud nyata peran prajurit sebagai pengayom dan penolong yang hadir
langsung di tengah masyarakat. Dengan mendirikan posko kesehatan lapangan, tim
medis berupaya memberikan layanan maksimal meski dengan keterbatasan sarana dan
prasarana yang ada.Pelayanan medis diberikan secara komprehensif dan penuh
dedikasi dengan pendekatan yang sangat humanis. Para prajurit medis dengan
sabar memeriksa kondisi kesehatan warga, mulai dari lansia hingga anak-anak.
Pemeriksaan meliputi cek mata, pemeriksaan fisik umum, hingga pengukuran
tekanan darah."Kami berikan penanganan awal yang optimal didukung
perlengkapan medis darurat," jelas Dokter Satgas Kapten Kes dr. Hamdi. Interaksi yang hangat juga diterapkan saat menangani balita
agar mereka tidak merasa takut dan kondisi tumbuh kembang dapat terpantau
dengan baik.Selain melakukan pemeriksaan, tim juga membagikan
obat-obatan dan vitamin secara cuma-cuma kepada seluruh warga yang hadir. Agar penggunaan obat tepat sasaran, petugas medis tidak
hanya menyerahkan obat, tetapi juga menjelaskan aturan pakai dan menuliskannya
langsung pada kemasan. Langkah ini diambil untuk memastikan pengobatan berjalan
efektif dan aman bagi kesehatan masyarakat.Antusiasme warga terlihat sangat tinggi dan penuh rasa
syukur atas kehadiran Satgas di tengah-tengah mereka. Kegiatan bakti sosial ini tidak hanya bermanfaat secara
medis, tetapi juga semakin mempererat tali persaudaraan dan kemanunggalan
antara TNI dan rakyat."Terima kasih kepada bapak-bapak TNI yang sudah peduli
dan melayani kami dengan sangat baik," ucap salah satu warga dengan penuh
haru. Penulis: Jid
Editor: GF
14 Apr 2026, 17:12 WIT
116 Calon Polwan SPKT Jalani Rikkes Tahap I di SPN Polda Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon – Sebanyak 116 calon polisi wanita (Polwan) mengikuti pemeriksaan kesehatan (Rikkes) tahap I dalam seleksi Bintara Polri Tahun Anggaran 2026 di SPN Polda Maluku, Senin (13/4/2026), dengan pengawasan ketat untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.Tahapan Rikkes yang berlangsung di Gedung Faisal Heluth tersebut merupakan bagian dari proses seleksi Bintara Polri Tugas Umum (PTU) berkemampuan SPKT (Polwan), setelah peserta dinyatakan lulus verifikasi administrasi awal.Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kabid Dokkes Polda Maluku selaku Ketua Tim Rikkes Panda, Kombes Pol. dr. Muhammad Faizal Zulkarnaen, Sp.KF., M.H.Kes., M.A.R.S., didampingi Kabag Dalpers Biro SDM Polda Maluku.Untuk menjamin proses seleksi berjalan objektif dan bebas dari praktik kecurangan, panitia melibatkan pengawas internal dari Itwasda dan Bid Propam Polda Maluku. Seleksi dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).Kombes Pol. dr. Muhammad Faizal Zulkarnaen menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan dilakukan secara menyeluruh dan profesional untuk memastikan calon anggota Polri memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan.“Pemeriksaan kesehatan tahap pertama ini bertujuan memastikan kondisi fisik peserta secara umum. Seluruh proses dilaksanakan secara objektif, transparan, dan sesuai standar medis yang berlaku,” ujarnya.Ia juga menambahkan bahwa integritas dalam setiap tahapan seleksi menjadi prioritas utama panitia.“Kami berkomitmen melaksanakan seleksi secara bersih dan akuntabel. Tidak ada toleransi terhadap praktik kecurangan dalam bentuk apa pun,” tegasnya.Adapun pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan fisik luar, gigi dan mulut (odontogram), mata (visus dan buta warna), THT, tekanan darah, denyut nadi, serta pemeriksaan umum lainnya.Dalam pelaksanaan hari pertama, dua peserta tercatat tidak melanjutkan seleksi. Satu peserta mengundurkan diri karena alasan kesehatan, sementara satu lainnya mengundurkan diri karena terpilih sebagai atlet yang akan mewakili Indonesia di ajang internasional.Panitia memastikan seluruh tahapan seleksi tetap berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.Hingga kegiatan berakhir, proses pemeriksaan kesehatan berlangsung aman, tertib, dan lancar dengan mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan Mabes Polri. PNO-12
14 Apr 2026, 15:27 WIT
Satgas Damai Cartenz Gelar Patroli Humanis dan Pelayanan Kesehatan di Sinak
Papuanewsonline.com, Puncak - Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat melalui pendekatan humanis di wilayah penugasan.Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Minggu (12/4/2026) di Kampung Ngingga Baru, tepatnya di Gereja Tabernakel, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak. Dalam kegiatan ini, personel melaksanakan patroli jalan kaki, pelayanan kesehatan kepada masyarakat, serta berbincang santai dengan warga setempat.Kehadiran personel disambut hangat oleh masyarakat yang memanfaatkan layanan kesehatan yang diberikan. Selain itu, interaksi langsung antara aparat dan warga juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan serta membangun rasa percaya di tengah masyarakat.Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam situasi aman dan terkendali. Pendekatan yang dilakukan oleh personel Satgas Damai Cartenz dinilai memberikan dampak positif, baik dalam menjaga stabilitas keamanan maupun meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran Polri di wilayah tersebut.Kepala Operasi Damai Cartenz, Irjen. Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kegiatan patroli yang dikombinasikan dengan pelayanan sosial merupakan strategi utama dalam menciptakan situasi yang kondusif di Papua.“Kami tidak hanya hadir untuk menjaga keamanan, tetapi juga memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Pendekatan humanis seperti ini menjadi kunci dalam membangun kepercayaan dan menjaga stabilitas wilayah,” tegas Kaops Irjen. Pol. Faizal Ramadhani. Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menambahkan bahwa interaksi langsung dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan sejak dini.“Dengan patroli dialogis dan pelayanan kesehatan, kami dapat lebih dekat dengan masyarakat serta mengetahui secara langsung kondisi di lapangan. Ini penting untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif,” ujarnya Kombes. Pol. Adarma Sinaga.Melalui kegiatan ini, Satgas Damai Cartenz berharap kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya dirasakan sebagai aparat keamanan, tetapi juga sebagai mitra yang peduli dan hadir memberikan solusi bagi kebutuhan masyarakat. PNO-12
13 Apr 2026, 14:27 WIT
Tingkatkan Kualitas SDM, Kapolda Maluku Dorong Program “Polisi Mengajar”
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, memimpin rapat koordinasi (rakor) kesiapan pelaksanaan Program “Polisi Mengajar” sebagai upaya strategis meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) generasi muda sekaligus menekan potensi kenakalan remaja di Maluku.Rakor yang digelar di ruang rapat Mapolda Maluku, Jumat (10/4/2026), turut dihadiri Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Iman Tobroni, pejabat utama Polda Maluku, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku bersama jajaran.Kapolda Maluku menegaskan, persoalan pendidikan merupakan isu fundamental yang harus menjadi perhatian bersama, terutama dalam menghadapi tantangan generasi muda saat ini.“Persoalan pendidikan adalah hal utama, khususnya bagi generasi Z. Kita melihat berbagai permasalahan seperti tindak pidana hingga konflik antar kelompok banyak melibatkan anak muda. Karena itu, peningkatan kualitas SDM harus menjadi prioritas bersama, termasuk oleh kepolisian,” kata Dadang.Menurutnya, Program “Polisi Mengajar” dirancang tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, mental, dan kesadaran hukum generasi muda.“Kita ingin membangun mindset dan mental generasi muda agar lebih baik. Dengan pendidikan yang tepat, mereka akan mampu menyelesaikan persoalan secara bijak dan sesuai hukum,” ujarnya.Ia juga menyoroti faktor pemicu konflik sosial seperti konsumsi minuman keras dan ego kelompok yang tinggi, yang dinilai dapat mempercepat eskalasi masalah di kalangan pemuda.Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku menyampaikan apresiasi atas inisiatif Polda Maluku dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah.“Kami mengapresiasi perhatian dan komitmen Kapolda Maluku terhadap pendidikan generasi muda. Program ini merupakan langkah positif yang akan kami tindak lanjuti melalui kolaborasi berkelanjutan,” ujarnya.Pihaknya berharap sinergi antara kepolisian dan sektor pendidikan dapat melahirkan generasi Maluku yang disiplin, berkarakter, dan memiliki daya saing di masa depan.Rakor tersebut berlangsung lancar dan menghasilkan komitmen bersama untuk segera merealisasikan Program “Polisi Mengajar” di wilayah Maluku. PNO-12
13 Apr 2026, 14:07 WIT
Muscab ke-6 IDI Timika 2026, Perkuat Organisasi dan Pelayanan Kesehatan
Papuanewsonline.com, Mimika — Musyawarah Cabang (Muscab)
ke-6 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Timika resmi digelar pada Minggu, 12
April 2026. Kegiatan ini dirangkaikan dengan Simposium Mimika Medical Update
sebagai upaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme tenaga medis di daerah.Sambutan Bupati Mimika yang diwakili oleh Asisten II Bidang
Perekonomian dan Pembangunan, Santi Sondang, S.IP., M.Si., menyampaikan
apresiasi kepada IDI Cabang Timika atas terselenggaranya kegiatan tersebut.“Atas nama pemerintah daerah, kami menyampaikan apresiasi
kepada Ikatan Dokter Indonesia Cabang Timika atas terselenggaranya Muscab ini.
Kegiatan ini merupakan momentum penting dalam memperkuat organisasi serta
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujarnya.Ia menegaskan bahwa Muscab bukan sekadar agenda rutin,
tetapi menjadi forum strategis untuk mengevaluasi kinerja organisasi serta
merumuskan langkah-langkah ke depan.Menurutnya, peran dokter dan tenaga kesehatan sangat vital
dalam pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah
daerah dan organisasi profesi seperti IDI guna mewujudkan pelayanan kesehatan
yang merata, berkualitas, dan berkeadilan.“Saya berharap melalui Muscab ini akan lahir
keputusan-keputusan yang bijaksana serta kepengurusan yang solid dan mampu
membawa organisasi semakin maju,” tambahnya.Sementara itu, Ketua IDI Wilayah Papua, Nickanor K.R.
Wonatorey, Sp.U., dalam sambutan tertulis yang dibacakan perwakilan IDI Papua,
menyampaikan bahwa Muscab merupakan momentum penting, tidak hanya dalam
pergantian kepemimpinan, tetapi juga sebagai wadah evaluasi dan refleksi
organisasi.Ia menyoroti berbagai tantangan dunia kesehatan yang semakin
kompleks, mulai dari perkembangan teknologi medis, tuntutan pelayanan
berkualitas, hingga persoalan kesehatan di Papua yang membutuhkan perhatian
serius.“IDI harus mampu hadir sebagai organisasi profesi yang kuat,
solid, dan menjadi mitra strategis pemerintah serta masyarakat dalam
meningkatkan derajat kesehatan,” ungkapnya.Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan ucapan selamat
kepada Ketua IDI Cabang Timika masa bakti 2025–2028, dr. Eni Genangalem,
M.Biomed. Ia diharapkan mampu mengemban amanah dengan mengedepankan kepentingan
organisasi, menjaga martabat profesi, serta memberikan kontribusi nyata bagi
peningkatan layanan kesehatan di Timika.Kegiatan Muscab berlangsung dalam suasana kekeluargaan,
demokratis, serta menjunjung tinggi etika profesi, dengan melibatkan berbagai
unsur tenaga kesehatan dan pimpinan rumah sakit di Kabupaten Mimika. Penulis: BimEditor: GF
13 Apr 2026, 11:05 WIT
Seni & Budaya
Lihat semua
Cagar Budaya di Tengah Ancaman Bencana, BNPB Ingatkan Pentingnya Perlindungan Warisan Bangsa
Papuanewsonline.com, Jakarta – Ancaman bencana alam di
Indonesia tidak hanya berdampak pada keselamatan manusia, tetapi juga terus
mengintai keberadaan warisan sejarah bangsa. Persoalan ini menjadi sorotan
utama dalam seminar nasional bertajuk “Cagar Budaya yang Tangguh Bencana
Berkelanjutan” yang digelar di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta, Selasa
(14/4/2026), dengan menghadirkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
sebagai narasumber utama.Dalam kegiatan tersebut, Menteri Kebudayaan Fadli Zon
menegaskan bahwa dampak bencana harus dilihat secara lebih luas, termasuk
terhadap sistem kehidupan dan nilai-nilai sejarah yang melekat pada situs
budaya. “Cagar budaya merupakan bagian dari sistem kehidupan yang juga rentan
terdampak bencana,” ujarnya saat membuka seminar.Indonesia, lanjutnya, menghadapi tantangan besar karena
berada di wilayah rawan bencana, namun di sisi lain memiliki kekayaan warisan
budaya yang sangat besar. Kondisi ini menjadikan perlindungan situs budaya
sebagai agenda penting yang tidak dapat dipisahkan dari upaya mitigasi bencana
nasional.Data BNPB mencatat hingga 13 April 2026 telah terjadi
sebanyak 748 kejadian bencana di berbagai wilayah Indonesia, yang mayoritas
didominasi banjir dan cuaca ekstrem. Kepala Pusat Data, Informasi, dan
Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menegaskan bahwa ancaman tersebut
dapat menyebabkan kerusakan serius bahkan menghilangkan jejak sejarah bangsa.
“Cagar budaya berisiko rusak atau hilang akibat bencana atau perang,” tegasnya.Ia menjelaskan, sejumlah kejadian di masa lalu menjadi bukti
nyata besarnya risiko tersebut. Tsunami Aceh tahun 2004 misalnya, menghancurkan
lebih dari 50 situs budaya. Sementara gempa Yogyakarta tahun 2006 menyebabkan
kerusakan pada struktur Candi Borobudur dan Prambanan. Tidak hanya itu, banjir
dan longsor pada November 2025 juga tercatat merusak puluhan situs bersejarah
di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.Menurut Abdul Muhari, perlindungan cagar budaya tidak cukup
hanya dilakukan secara fisik. Situs sejarah, manuskrip kuno, dan artefak juga
perlu dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran untuk memahami pola kebencanaan
di masa lalu. Pengetahuan yang tersimpan dalam warisan budaya dinilai dapat
menjadi referensi penting dalam membangun sistem mitigasi yang lebih kuat.BNPB juga menilai Indonesia perlu belajar dari pengalaman
negara lain, salah satunya Jepang. Pasca tsunami Tohoku 2011, Jepang dinilai
berhasil melakukan pemulihan situs budaya secara cepat dan sistematis melalui
kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi, serta dukungan anggaran yang
memadai. Konsep build back better menjadi salah satu pendekatan yang dinilai
relevan untuk diterapkan di Indonesia.Sebagai langkah ke depan, BNPB mendorong transformasi
pengelolaan cagar budaya yang lebih adaptif dan berbasis mitigasi risiko.
Pemanfaatan teknologi seperti InaRISK disebut menjadi kunci integrasi data
bahaya, kerentanan, dan kapasitas dalam satu platform yang terukur. Dengan
demikian, perlindungan warisan budaya tidak lagi bersifat reaktif, melainkan
menjadi bagian dari sistem kesiapsiagaan nasional.“Pada akhirnya, cagar budaya bukan sekedar peninggalan masa
lalu. Ia adalah identitas bangsa dan memori kolektif yang harus dijaga.
Melindunginya dari ancaman bencana bukan hanya soal kebijakan, melainkan
tanggung jawab bersama,” tutup Abdul Muhari. (GF)
16 Apr 2026, 00:32 WIT
Dewan Adat Mimika Siap Jadi Tuan Rumah Konferensi Wilayah Meepago Pada Mei 2026
Papuanewsonline.com, Mimika – Di bawah kepemimpinan Ketua
Umum Vinsent Oniyoma, Dewan Adat Daerah Mimika Papua Tengah kini tengah gencar
melakukan persiapan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Dewan
Adat Papua wilayah Meepago. Acara akbar yang sangat dinantikan ini dijadwalkan
akan digelar di Timika pada bulan Mei 2026 mendatang.Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen para pemimpin adat
dalam menjaga dan memajukan kearifan lokal di tengah dinamika pembangunan zaman
sekarang. Pertemuan strategis ini mengusung agenda utama yang sangat
krusial, yaitu melakukan revitalisasi serta pembenahan menyeluruh terhadap
struktur masyarakat adat yang selama ini dianggap belum berjalan maksimal atau
vakum. "Inti dari kegiatan ini adalah memperbaiki dan
menghidupkan kembali struktur adat," tegas Vinsent Oniyoma. Ia menjelaskan bahwa upaya pembenahan akan dilakukan secara
bertahap dan menyeluruh, mulai dari tingkat kampung, suku, hingga level daerah,
agar peran dan fungsi lembaga adat dapat kembali berjalan optimal dan efektif.Selain melakukan perbaikan internal, konferensi ini juga
menjadi momentum penting untuk mempertegas kembali berbagai pernyataan dan
komitmen yang sebelumnya telah disampaikan oleh Ketua DAP wilayah Meepago pada
pertemuan di Jayapura tanggal 7-8 April lalu. Hal ini dilakukan demi memperkuat pondasi serta mempertegas
posisi masyarakat adat dalam pembangunan daerah. Diharapkan, dari forum ini akan lahir berbagai keputusan
strategis yang menjadi landasan kuat bagi pembangunan berkelanjutan serta
perlindungan hak-hak ulayat dan masyarakat adat di seluruh wilayah Meepago.Guna menyukseskan agenda besar ini, seluruh elemen
masyarakat adat kini mulai melakukan konsolidasi di berbagai tingkatan.Mulai dari lingkup suku, organisasi, hingga institusi
terkait, semuanya bersatu padu memberikan pemahaman dan edukasi yang baik
kepada seluruh warga. Sinergi dan kesatuan visi ini diharapkan mampu membawa hasil
terbaik demi masa depan yang lebih terhormat dan sejahtera bagi generasi adat
di Papua Tengah. Penulis: Jid
Editor: GF
16 Apr 2026, 00:22 WIT
Layar Tancap “Pesta Babi” Gugah Kesadaran Publik soal Tanah Adat dan Ekologi Papua
Papuanewsonline.com, Timika – Puluhan warga, pegiat
komunitas, dan aktivis lingkungan berkumpul di Easy Coffee & Eatery, dalam
acara bertajuk "Layar Tancap". Kegiatan yang digagas oleh Singgah
Baca, Eastworks Creative, Lepemawi Timika, dan Greenpeace Indonesia ini
menghadirkan pemutaran film dokumenter serta diskusi terbuka mengenai isu
ekologi dan hak masyarakat adat di Tanah Papua. 10/4/26)Acara menghadirkan dua narasumber perempuan, Adolfina Kum
dari Lepemawi dan Rossy You dari Greenpeace. Adolfina menekankan bahwa
pembangunan harus berpijak pada kepentingan masyarakat adat, terutama kelompok
rentan yang sering terpinggirkan. Sementara itu, Rossy mengingatkan pentingnya keseimbangan
antara pembangunan dan kelestarian alam, di mana hutan bukan hanya sumber
ekonomi, tapi juga identitas dan kehidupan.Puncak acara ditandai dengan pemutaran film dokumenter
"Pesta Babi" karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale. Film ini menyajikan
kisah perjuangan suku-suku di Papua Selatan seperti Awyu, Muyu, Yei, dan Marind
dalam mempertahankan ruang hidup di tengah ekpsi industri. Visual yang kuat berhasil menyentuh hati penonton dan
membuka wawasan mengenai realitas di lapangan.Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang
berlangsung hangat. Para peserta aktif menyampaikan pandangan dan harapan demi
masa depan Papua. Melalui pendekatan kreatif ini, diharapkan kesadaran publik
semakin tumbuh, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tapi juga
terlibat aktif menjaga alam dan memperjuangkan hak-hak asli. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Apr 2026, 13:37 WIT
DAP Meepago Sikapi Freeport, Eltinus Omaleng: Enam Gubernur dan Tujuh Wilayah Adat
Papuanewsonline.com, Jayapura – Forum Pleno I Dewan Adat
Wilayah Meepago yang dipimpin oleh Ketua Dewan Adat Papua Representasi wilayah
Adat Meepago, Eltinus Omaleng, Ketua Dewan Adat Wilayah Meepago, Wolter Belau,
Ketua I Dewan Adat Papua, Yakonias Wabrar dan Wakil Sekjen Dewan Adat Papua.Eltinus Omaleng mengeluarkan pernyataan sikap tegas. Mereka
menolak dan mendesak penghentian sementara seluruh operasi PT Freeport
Indonesia hingga perusahaan mampu memberikan manfaat yang adil dan
berkelanjutan. Selain itu, mereka juga menuntut evaluasi total Kontrak
Karya serta menolak keras rencana eksploitasi di Blok Wabu, Intan Jaya, yang
dinilai memicu konflik dan kekerasan.Pernyataan sikap ini merupakan hasil pembahasan dalam Forum
Pleno I Dewan Adat Wilayah Meepago, yang diselenggerakan di Abepura, Kota
Jayapura, Papua pada 7-8 April 2026. Eltinus menyoroti kurangnya transparansi
pemerintah terkait pengelolaan sumber daya alam, termasuk skema perdagangan
karbon. "Eksploitasi tanpa persetujuan adat adalah pelanggaran
konstitusi. Negara hadir bukan sebagai alat kekuasaan semata, tapi pelindung
hak rakyat," tegas Eltinus. Ia juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera
menarik seluruh pasukan non-organik dari wilayah adat guna memulihkan rasa aman
dan menghentikan pelanggaran HAM.Terkait Freeport yang sudah beroperasi 59 tahun, Eltinus
menuntut ruang kepemimpinan strategis bagi putra daerah, termasuk posisi
Direktur Utama. Ia juga mempertanyakan nasib 37 persen saham yang masih
dikuasai asing, dan meminta agar bagian tersebut dapat dimiliki masyarakat
adat. "Jika keadilan ini tidak terjawab, kami akan
memperjuangkannya hingga tingkat internasional," ujarnya. Pertemuan besar rencananya digelar 10 Mei 2026 di Mimika
dengan melibatkan enam gubernur dan tujuh wilayah adat.Dukungan penuh datang dari seluruh elemen. Ketua Dewan Adat
Wilayah Meepago, Wolter Belau, menegaskan pemilik ulayat siap mengambil langkah
radikal jika dialog gagal.Sementara perwakilan DAP, Yakobias Wabrar, memastikan tujuh
wilayah adat bersatu dan menunjuk Eltinus sebagai koordinator perjuangan. Mereka berharap para kepala daerah juga menunjukkan komitmen
kuat demi masa depan anak cucu Papua. Penulis: Jid
Editor: GF
09 Apr 2026, 15:45 WIT
Parade Paskah PGGM: Warga Bersatu Wujudkan Mimika Damai Sejahtera
Papuanewsonline.com, Timika – Persekutuan Gereja-gereja
Mimika (PGGM) memeriahkan perayaan Hari Raya Paskah dengan tema besar
"Kristus Bangkit Membaharui Kemanusiaan Kita" yang berlandaskan kitab
2 Korintus 5:17. Acara sakral ini digelar di Gedung Eme Neme Yauware (7/4/2026),
yang diawali dengan parade penuh semangat dari anak-anak Sekolah Minggu GKI
Pengharapan.Mewakili Kapolres Mimika, Pastor Ibrani Gwijangge Projo
dalam sambutannya mengajak seluruh umat Kristiani untuk senantiasa hidup dalam
kasih dan saling menghormati. Ia khusus menekankan pentingnya menjaga
ketertiban dan keselamatan berlalu lintas."Tunjukkan sikap baik dan bertanggung jawab sebagai
wujud iman. Mari jaga toleransi di jalan karena jalan ini digunakan
bersama," ujarnya, berharap damai Paskah senantiasa menyertai masyarakat.Sementara itu, Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan
bahwa makna kebangkitan membawa harapan baru di tengah tantangan hidup. Ia menyoroti bahwa parade Paskah bukan sekadar seremonial,
melainkan bukti nyata persatuan di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama. "Mimika baru saja lewat Imlek, Tahun Baru Saka, dan
Idul Fitri. Semua perayaan harus dijalani dalam kebersamaan lintas agama,"
tegasnya.Bupati pun mengapresiasi PGGM, FKUB, dan seluruh pihak yang
terlibat. Ia berpesan agar nilai-nilai Paskah seperti kasih dan
kerendahan hati diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi teladan di
keluarga dan masyarakat, serta menjadi berkat bagi semua golongan. Ia juga mengingatkan peserta parade untuk tetap tertib demi
mewujudkan Mimika yang aman, damai, dan sejahtera. Penulis: Jid
Editor: GF
07 Apr 2026, 18:54 WIT
Himtak BKMT Mimika Gelar Pengajian Gabungan: Bersihkan Hati Dan Gerakkan Inovasi
Papuanewsonline.com, Timika – Himpunan Majelis Taklim
Kerukunan (Himtak) BKMT Kabupaten Mimika menggelar pengajian akbar yang
dirangkaikan dengan halal bihalal pada Minggu (05/04/26). Kegiatan ini
mengusung tema "Bersihkan Hati, Kuatkan Silaturahmi, dan Bergerak Bersama
dalam Karya dan Inovasi" sebagai momentum mempererat ukhuwah pascakekberan
Idul Fitri.Acara yang dihadiri oleh ratusan jamaah ini menghadirkan
tausiyah dari Ketua PHBI Kabupaten Mimika, Ustadz H. Joko Prianto, S.E. Dalam
ceramahnya, ia mengajak seluruh umat untuk memanfaatkan suasana Syawal guna
memperbaiki diri dan meningkatkan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat.Hadir pula dalam kesempatan tersebut Ketua Himtak BKMT, Hj.
Farida, S.KM., M.Kes, dan Ketua BKMT Kabupaten Mimika, drh. Sabelina Fitriani.Hj. Farida dalam sambutannya menjelaskan bahwa pengajian
gabungan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap dua bulan sekali.
Saat ini Himtak menaungi sebanyak 27 majelis taklim aktif di Mimika. "Kegiatan ini menjadi wadah mempererat kebersamaan
antar majelis. Kami juga menekankan pentingnya kolaborasi untuk melahirkan
karya dan inovasi yang bermanfaat," ujarnya.Salah satu program unggulan yang telah dijalankan adalah
fasilitasi medical check-up (MCU) bagi tokoh agama dan anggota. Sebagai organisasi yang menghimpun berbagai latar belakang
suku dan budaya, Himtak diharapkan terus menjadi motor penggerak persatuan dan
kepedulian sosial. "Kami ingin organisasi ini tidak hanya bergerak di
bidang keagamaan, tetapi juga menciptakan dampak positif nyata bagi masyarakat
luas," pungkasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
06 Apr 2026, 10:43 WIT
