Papuanewsonline.com
Berita Terbaru
Lihat semua
Bantuan Pangan Bapanas Mulai Disalurkan ke 568 Keluarga di Kampung Nawaripi
Papuanewsonline.com, Timika – Sebanyak 568 Kepala Keluarga
di Kampung Nawaripi menerima bantuan beras dan minyak goreng dari Badan Pangan
Nasional (Bapanas) untuk periode Februari–Maret 2026. Penyaluran bantuan ini
dimulai sejak Selasa (23/6/2026), dan hingga hari kedua pelaksanaannya, Rabu
(24/6), sudah tercatat hampir 200 kepala keluarga yang telah mengambil haknya.Kepala Kampung Nawaripi, Norman Ditubun, menjelaskan
pembagian dilakukan secara ketat mengacu pada daftar resmi yang dikirim
pemerintah pusat melalui Bulog Timika. Setiap keluarga penerima mendapatkan
jatah masing-masing 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng. “Bantuan hanya diberikan kepada nama yang tercantum dalam
daftar, tidak ada penambahan penerima di luar ketentuan,” tegasnya.Norman mengimbau warga yang belum menerima bantuan untuk
segera datang ke lokasi penyaluran di Warkop Nawaripi pada jam kerja, yaitu
mulai pukul 09.00 WIT. Ia mengingatkan agar tidak datang di siang hari mengingat
petugas juga memiliki waktu istirahat yang harus dihormati.Untuk memastikan keabsahan data, setiap warga yang datang
wajib membawa Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga sebagai bukti identitas.
Langkah ini dilakukan agar penyaluran berjalan tertib, tepat
sasaran, dan tidak terjadi kesalahan penyerahan bantuan. Penulis: Jid
Editor: GF
26 Jun 2026, 17:56 WIT
Kejari Mimika Perkuat Kewaspadaan, Belum Ada Aliran Menyimpang yang Terdeteksi
Papuanewsonline.com, Timika – Kejaksaan Negeri Mimika
melalui Bidang Intelijen menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Aliran
Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (Pakem) Tahun 2026. Kegiatan
berlangsung di Aula Kejari Mimika, Jalan Agimuga, Mile 32, Kuala Kencana, pada
Kamis (25/6/2026), dipimpin oleh Plh Kepala Kejari Mimika Reinaldo Sampe
didampingi pejabat terkait.Kepala Seksi Intelijen Norbertus Dhendy Restu Prayogo
menyatakan pertemuan ini bertujuan memperkuat langkah pencegahan masuknya
ajaran atau aliran yang menyimpang dan berpotensi mengganggu ketertiban. Tim Pakem dibentuk secara lintas unsur, meliputi Kejaksaan,
TNI, Polri, Kementerian Agama, Kesbangpol, FKUB, serta lembaga gereja setempat.Tugas utama tim adalah menghimpun data dan informasi terkait
aktivitas keagamaan maupun kepercayaan di masyarakat. Hasil pengamatan akan menjadi dasar untuk menentukan langkah
tindak lanjut yang tepat dan sesuai aturan yang berlaku.Berdasarkan pemantauan hingga saat ini, belum ditemukan
aliran atau ajaran yang menyimpang dan mengganggu kerukunan di wilayah Mimika. Meski demikian, kewaspadaan tetap ditingkatkan sebagai upaya
antisipasi dini, mengingat potensi munculnya ajaran baru yang dapat memicu
keresahan di kemudian hari. Penulis: Jid
Editor: GF
26 Jun 2026, 17:51 WIT
Mama Aliana Diizinkan Pulang Usai Dirawat, Pemda Intan Jaya Sesalkan Insiden Ledakan
Papuanewsonline.com, Nabire – Mama Aliana Pogau, salah satu
korban ledakan pada 18 Juni lalu di Kampung Danggoa, Distrik Agisiga, Intan
Jaya, telah diizinkan pulang setelah menjalani perawatan intensif di RSUD
Nabire. Bersama Mama Otopina Hogajau, keduanya awalnya dievakuasi ke RSUD Intan
Jaya, sebelum Mama Aliana dirujuk ke Nabire guna mendapatkan penanganan lebih
lanjut.Naftali Maisini dari Tim Kemanusiaan Pemkab Intan Jaya
menyampaikan rasa syukur atas perkembangan kondisi korban. “Selama hampir satu minggu menjalani perawatan, kini Mama
Aliana diperbolehkan kembali ke rumah. Seluruh biaya pengobatan ditanggung
sepenuhnya oleh pemerintah daerah, dan kami akan segera mengantarnya pulang ke
kampung halaman,” ujarnya.Sementara itu, Bupati Intan Jaya Aner Maisini menyatakan
penyesalan mendalam atas peristiwa yang menimpa warga sipil tersebut. Ia menegaskan bahwa upaya menciptakan suasana damai telah
terus dilakukan, namun kejadian ini berpotensi menimbulkan keresahan dan
mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keamanan daerah.Pemerintah daerah meminta penjelasan terbuka serta evaluasi
menyeluruh agar insiden serupa tidak terulang. “Setiap tindakan pengamanan harus mengutamakan keselamatan
warga dan dilakukan secara profesional. Kami juga mengharapkan aparat
mengedepankan pendekatan yang manusiawi dalam menjalankan tugasnya,” tegas
Bupati. Penulis: Jid
Editor: GF
26 Jun 2026, 17:14 WIT
Momen Hut Bhayangkara ke-80: Kapolda Maluku Perkenalkan Art Policing, Seni dan Musik
Papuanewsonline.com, Ambon – Di tengah berbagai tantangan keamanan dan dinamika sosial yang terus berkembang, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., memperkenalkan konsep Art Policing atau pemolisian berbasis seni dan budaya sebagai pendekatan strategis dalam membangun perdamaian, memperkuat persatuan, dan mendorong kemajuan daerah.Gagasan tersebut disampaikan Kapolda Maluku saat membuka Lomba Vocal Group Antar Satuan Kerja (Satker) Polda Maluku dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Sagu, Gedung Plaza Presisi Polda Maluku, Kamis (25/6/2026).Menurut Kapolda, paradigma keamanan modern tidak lagi dapat bertumpu semata pada penegakan hukum dan pendekatan represif. Di tengah masyarakat yang semakin dinamis, keamanan harus dibangun melalui pendekatan yang lebih humanis, partisipatif, dan menyentuh aspek sosial budaya masyarakat.Dalam konteks tersebut, seni dan musik dinilai memiliki kekuatan besar sebagai instrumen sosial yang mampu mempererat hubungan antarmanusia, membangun dialog, mengurangi potensi konflik, serta memperkuat kohesi sosial di tengah keberagaman.“Keamanan tidak hanya dibangun melalui penegakan hukum. Seni dan budaya memiliki kekuatan untuk menyatukan berbagai perbedaan, membangun dialog, memperkuat persaudaraan, dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Karena itu, pendekatan budaya harus menjadi bagian dari strategi menjaga keamanan masyarakat,” kata Kapolda.Ia menjelaskan, konsep Art Policing merupakan pendekatan yang memanfaatkan seni, budaya, dan kreativitas sebagai sarana membangun kesadaran sosial, memperkuat nilai kebersamaan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.Menurutnya, pendekatan tersebut sangat relevan diterapkan di Maluku yang memiliki kekayaan budaya dan tradisi musikal yang kuat serta dikenal luas sebagai City of Music.“Musik telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Maluku. Ini bukan hanya kekayaan budaya, tetapi juga modal sosial yang sangat besar untuk membangun karakter masyarakat yang damai, toleran, dan produktif,” ujarnya.Kapolda menilai bahwa kekuatan budaya yang dimiliki Maluku dapat menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan sosial masyarakat. Melalui seni dan musik, pesan-pesan moral, semangat persatuan, serta nilai toleransi dapat disampaikan secara lebih efektif dan mudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya alam atau infrastruktur, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas hubungan sosial, tingkat kepercayaan masyarakat, dan kemampuan menjaga stabilitas keamanan.“Tidak akan ada investasi tanpa keamanan. Tidak akan ada pembangunan tanpa stabilitas. Dan tidak akan ada kemajuan tanpa persatuan. Karena itu, menjaga keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat,” tegas Kapolda.Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga menyoroti makna lagu “Maluku Tarus Biking Bae” yang menurutnya telah berkembang menjadi simbol optimisme dan gerakan moral masyarakat Maluku untuk terus membangun daerah melalui tindakan-tindakan positif dalam kehidupan sehari-hari.Menurutnya, pesan yang terkandung dalam lagu tersebut sejalan dengan semangat pembangunan nasional yang menempatkan persatuan, gotong royong, dan partisipasi masyarakat sebagai fondasi utama kemajuan bangsa.“Kalau kita ingin Maluku maju, maka semua harus berbuat baik. Polisi harus berbuat baik, pemerintah harus berbuat baik, tokoh agama harus berbuat baik, tokoh masyarakat harus berbuat baik, dan masyarakat juga harus berbuat baik. Kemajuan daerah dibangun dari akumulasi kebaikan yang dilakukan secara bersama-sama,” ungkapnya.Kapolda menambahkan bahwa seni dan budaya memiliki kemampuan untuk membangun ruang perjumpaan yang sehat di tengah masyarakat. Melalui musik, masyarakat dapat belajar menghargai perbedaan, memperkuat solidaritas, dan mengembangkan semangat kolaborasi yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.Menurutnya, pendekatan keamanan berbasis budaya juga sejalan dengan upaya Polri dalam mewujudkan institusi yang Presisi, humanis, dan semakin dekat dengan masyarakat.“Polri harus mampu hadir dengan pendekatan yang adaptif dan relevan dengan perkembangan masyarakat. Seni dan budaya merupakan bahasa universal yang dapat menjembatani komunikasi, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat,” katanya.Lomba Vocal Group Antar Satker Polda Maluku yang digelar dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 tersebut menjadi salah satu implementasi nyata dari semangat Art Policing. Selain menjadi wadah pengembangan kreativitas personel, kegiatan itu juga diharapkan mampu memperkuat soliditas internal serta menumbuhkan budaya kerja yang harmonis dan kolaboratif.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Maluku, Ketua Bhayangkari Daerah Maluku, Irwasda Polda Maluku, para Pejabat Utama Polda Maluku, pengurus Bhayangkari Daerah Maluku, dewan juri, peserta lomba, serta sejumlah tamu undangan.Menutup sambutannya, Kapolda mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan seni, budaya, dan nilai-nilai persaudaraan sebagai energi positif dalam menjaga keamanan dan mempercepat kemajuan daerah.“Melalui momentum Hari Bhayangkara ke-80, mari kita jadikan seni dan budaya sebagai kekuatan sosial yang mempersatukan, memperkuat toleransi, menjaga perdamaian, dan mendorong kemajuan Maluku serta Indonesia. Karena keamanan yang berkelanjutan lahir dari masyarakat yang hidup dalam harmoni dan saling menghargai,” pungkasnya.Gagasan Art Policing yang diperkenalkan Kapolda Maluku tersebut menjadi perspektif baru dalam pembangunan keamanan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan kekuatan budaya sebagai instrumen memperkuat ketahanan sosial, persatuan, dan pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. PNO-12
26 Jun 2026, 13:46 WIT
Peringati Hari Bhayangkara ke-80, Wakapolda Maluku Tekankan Aktualisasi Nilai-Nilai Tribrata
Papuanewsonline.com, Ambon – Momentum Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 dimanfaatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memperkuat komitmen moral dan profesionalisme seluruh personel melalui Upacara Pemuliaan Nilai-Nilai Tribrata yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia, Kamis (25/6/2026).Di Maluku, kegiatan tersebut diikuti Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H., bersama Irwasda dan para Pejabat Utama Polda Maluku melalui video conference yang terhubung langsung dengan pelaksanaan upacara tingkat nasional yang dipimpin Kapolri dari Mabes Polri.Pemuliaan Nilai-Nilai Tribrata menjadi salah satu rangkaian penting dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi momentum refleksi dan penguatan komitmen seluruh insan Bhayangkara untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai luhur pengabdian kepada bangsa dan negara.Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni mengatakan, Tribrata merupakan pedoman hidup sekaligus fondasi moral yang harus terus diaktualisasikan dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian, terutama dalam menghadapi dinamika dan tantangan keamanan yang semakin komplek.“Pemuliaan Nilai-Nilai Tribrata bukan sekadar tradisi institusi, tetapi menjadi momentum penting untuk memperkuat integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab moral setiap anggota Polri. Nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata harus tercermin dalam setiap tindakan, keputusan, dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,” kata Wakapolda Maluku.Menurutnya, memasuki usia ke-80 tahun pengabdian Polri, tantangan institusi semakin beragam, mulai dari perkembangan teknologi informasi, dinamika sosial masyarakat, hingga tuntutan publik terhadap pelayanan yang semakin cepat, transparan, dan akuntabel.Karena itu, kata Wakapolda, penguatan nilai-nilai Tribrata menjadi landasan utama dalam membangun kultur organisasi yang berintegritas sekaligus memperkuat implementasi Polri Presisi yang berorientasi pada pelayanan publik.“Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama institusi Polri. Oleh karena itu, setiap anggota harus mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Tribrata dalam tugas sehari-hari melalui pelayanan yang profesional, humanis, responsif, dan berkeadilan. Dengan demikian, kehadiran Polri benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.Lebih lanjut, Wakapolda menegaskan bahwa semangat Tribrata harus menjadi kompas moral bagi seluruh personel dalam menjalankan fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta penegak hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi.Menurutnya, aktualisasi nilai-nilai Tribrata juga menjadi bagian penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional, menjaga stabilitas keamanan, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.“Melalui momentum Hari Bhayangkara ke-80 ini, kami ingin memastikan bahwa nilai-nilai Tribrata tidak hanya dihafalkan, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam setiap pengabdian anggota Polri. Inilah fondasi yang akan memperkuat transformasi Polri yang semakin profesional, modern, dan terpercaya,” tegasnya.Upacara Pemuliaan Nilai-Nilai Tribrata berlangsung khidmat dan diikuti seluruh jajaran Polri di berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai dasar kepolisian yang menjadi landasan pengabdian institusi sejak awal berdiri.Melalui momentum tersebut, Polri menegaskan kembali komitmennya untuk terus memperkuat integritas personel, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga kepercayaan masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban yang mendukung tercapainya visi Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. PNO-12
26 Jun 2026, 13:31 WIT
Pilihan Redaksi
Bantuan Pangan Bapanas Mulai Disalurkan ke 568 Keluarga di Kampung Nawaripi
Papuanewsonline.com, Timika – Sebanyak 568 Kepala Keluarga
di Kampung Nawaripi menerima bantuan beras dan minyak goreng dari Badan Pangan
Nasional (Bapanas) untuk periode Februari–Maret 2026. Penyaluran bantuan ini
dimulai sejak Selasa (23/6/2026), dan hingga hari kedua pelaksanaannya, Rabu
(24/6), sudah tercatat hampir 200 kepala keluarga yang telah mengambil haknya.Kepala Kampung Nawaripi, Norman Ditubun, menjelaskan
pembagian dilakukan secara ketat mengacu pada daftar resmi yang dikirim
pemerintah pusat melalui Bulog Timika. Setiap keluarga penerima mendapatkan
jatah masing-masing 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng. “Bantuan hanya diberikan kepada nama yang tercantum dalam
daftar, tidak ada penambahan penerima di luar ketentuan,” tegasnya.Norman mengimbau warga yang belum menerima bantuan untuk
segera datang ke lokasi penyaluran di Warkop Nawaripi pada jam kerja, yaitu
mulai pukul 09.00 WIT. Ia mengingatkan agar tidak datang di siang hari mengingat
petugas juga memiliki waktu istirahat yang harus dihormati.Untuk memastikan keabsahan data, setiap warga yang datang
wajib membawa Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga sebagai bukti identitas.
Langkah ini dilakukan agar penyaluran berjalan tertib, tepat
sasaran, dan tidak terjadi kesalahan penyerahan bantuan. Penulis: Jid
Editor: GF
26 Jun 2026, 17:56 WIT
Kejari Mimika Perkuat Kewaspadaan, Belum Ada Aliran Menyimpang yang Terdeteksi
Papuanewsonline.com, Timika – Kejaksaan Negeri Mimika
melalui Bidang Intelijen menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Aliran
Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (Pakem) Tahun 2026. Kegiatan
berlangsung di Aula Kejari Mimika, Jalan Agimuga, Mile 32, Kuala Kencana, pada
Kamis (25/6/2026), dipimpin oleh Plh Kepala Kejari Mimika Reinaldo Sampe
didampingi pejabat terkait.Kepala Seksi Intelijen Norbertus Dhendy Restu Prayogo
menyatakan pertemuan ini bertujuan memperkuat langkah pencegahan masuknya
ajaran atau aliran yang menyimpang dan berpotensi mengganggu ketertiban. Tim Pakem dibentuk secara lintas unsur, meliputi Kejaksaan,
TNI, Polri, Kementerian Agama, Kesbangpol, FKUB, serta lembaga gereja setempat.Tugas utama tim adalah menghimpun data dan informasi terkait
aktivitas keagamaan maupun kepercayaan di masyarakat. Hasil pengamatan akan menjadi dasar untuk menentukan langkah
tindak lanjut yang tepat dan sesuai aturan yang berlaku.Berdasarkan pemantauan hingga saat ini, belum ditemukan
aliran atau ajaran yang menyimpang dan mengganggu kerukunan di wilayah Mimika. Meski demikian, kewaspadaan tetap ditingkatkan sebagai upaya
antisipasi dini, mengingat potensi munculnya ajaran baru yang dapat memicu
keresahan di kemudian hari. Penulis: Jid
Editor: GF
26 Jun 2026, 17:51 WIT
Mama Aliana Diizinkan Pulang Usai Dirawat, Pemda Intan Jaya Sesalkan Insiden Ledakan
Papuanewsonline.com, Nabire – Mama Aliana Pogau, salah satu
korban ledakan pada 18 Juni lalu di Kampung Danggoa, Distrik Agisiga, Intan
Jaya, telah diizinkan pulang setelah menjalani perawatan intensif di RSUD
Nabire. Bersama Mama Otopina Hogajau, keduanya awalnya dievakuasi ke RSUD Intan
Jaya, sebelum Mama Aliana dirujuk ke Nabire guna mendapatkan penanganan lebih
lanjut.Naftali Maisini dari Tim Kemanusiaan Pemkab Intan Jaya
menyampaikan rasa syukur atas perkembangan kondisi korban. “Selama hampir satu minggu menjalani perawatan, kini Mama
Aliana diperbolehkan kembali ke rumah. Seluruh biaya pengobatan ditanggung
sepenuhnya oleh pemerintah daerah, dan kami akan segera mengantarnya pulang ke
kampung halaman,” ujarnya.Sementara itu, Bupati Intan Jaya Aner Maisini menyatakan
penyesalan mendalam atas peristiwa yang menimpa warga sipil tersebut. Ia menegaskan bahwa upaya menciptakan suasana damai telah
terus dilakukan, namun kejadian ini berpotensi menimbulkan keresahan dan
mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keamanan daerah.Pemerintah daerah meminta penjelasan terbuka serta evaluasi
menyeluruh agar insiden serupa tidak terulang. “Setiap tindakan pengamanan harus mengutamakan keselamatan
warga dan dilakukan secara profesional. Kami juga mengharapkan aparat
mengedepankan pendekatan yang manusiawi dalam menjalankan tugasnya,” tegas
Bupati. Penulis: Jid
Editor: GF
26 Jun 2026, 17:14 WIT
Momen Hut Bhayangkara ke-80: Kapolda Maluku Perkenalkan Art Policing, Seni dan Musik
Papuanewsonline.com, Ambon – Di tengah berbagai tantangan keamanan dan dinamika sosial yang terus berkembang, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., memperkenalkan konsep Art Policing atau pemolisian berbasis seni dan budaya sebagai pendekatan strategis dalam membangun perdamaian, memperkuat persatuan, dan mendorong kemajuan daerah.Gagasan tersebut disampaikan Kapolda Maluku saat membuka Lomba Vocal Group Antar Satuan Kerja (Satker) Polda Maluku dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Sagu, Gedung Plaza Presisi Polda Maluku, Kamis (25/6/2026).Menurut Kapolda, paradigma keamanan modern tidak lagi dapat bertumpu semata pada penegakan hukum dan pendekatan represif. Di tengah masyarakat yang semakin dinamis, keamanan harus dibangun melalui pendekatan yang lebih humanis, partisipatif, dan menyentuh aspek sosial budaya masyarakat.Dalam konteks tersebut, seni dan musik dinilai memiliki kekuatan besar sebagai instrumen sosial yang mampu mempererat hubungan antarmanusia, membangun dialog, mengurangi potensi konflik, serta memperkuat kohesi sosial di tengah keberagaman.“Keamanan tidak hanya dibangun melalui penegakan hukum. Seni dan budaya memiliki kekuatan untuk menyatukan berbagai perbedaan, membangun dialog, memperkuat persaudaraan, dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Karena itu, pendekatan budaya harus menjadi bagian dari strategi menjaga keamanan masyarakat,” kata Kapolda.Ia menjelaskan, konsep Art Policing merupakan pendekatan yang memanfaatkan seni, budaya, dan kreativitas sebagai sarana membangun kesadaran sosial, memperkuat nilai kebersamaan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.Menurutnya, pendekatan tersebut sangat relevan diterapkan di Maluku yang memiliki kekayaan budaya dan tradisi musikal yang kuat serta dikenal luas sebagai City of Music.“Musik telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Maluku. Ini bukan hanya kekayaan budaya, tetapi juga modal sosial yang sangat besar untuk membangun karakter masyarakat yang damai, toleran, dan produktif,” ujarnya.Kapolda menilai bahwa kekuatan budaya yang dimiliki Maluku dapat menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan sosial masyarakat. Melalui seni dan musik, pesan-pesan moral, semangat persatuan, serta nilai toleransi dapat disampaikan secara lebih efektif dan mudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya alam atau infrastruktur, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas hubungan sosial, tingkat kepercayaan masyarakat, dan kemampuan menjaga stabilitas keamanan.“Tidak akan ada investasi tanpa keamanan. Tidak akan ada pembangunan tanpa stabilitas. Dan tidak akan ada kemajuan tanpa persatuan. Karena itu, menjaga keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat,” tegas Kapolda.Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga menyoroti makna lagu “Maluku Tarus Biking Bae” yang menurutnya telah berkembang menjadi simbol optimisme dan gerakan moral masyarakat Maluku untuk terus membangun daerah melalui tindakan-tindakan positif dalam kehidupan sehari-hari.Menurutnya, pesan yang terkandung dalam lagu tersebut sejalan dengan semangat pembangunan nasional yang menempatkan persatuan, gotong royong, dan partisipasi masyarakat sebagai fondasi utama kemajuan bangsa.“Kalau kita ingin Maluku maju, maka semua harus berbuat baik. Polisi harus berbuat baik, pemerintah harus berbuat baik, tokoh agama harus berbuat baik, tokoh masyarakat harus berbuat baik, dan masyarakat juga harus berbuat baik. Kemajuan daerah dibangun dari akumulasi kebaikan yang dilakukan secara bersama-sama,” ungkapnya.Kapolda menambahkan bahwa seni dan budaya memiliki kemampuan untuk membangun ruang perjumpaan yang sehat di tengah masyarakat. Melalui musik, masyarakat dapat belajar menghargai perbedaan, memperkuat solidaritas, dan mengembangkan semangat kolaborasi yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.Menurutnya, pendekatan keamanan berbasis budaya juga sejalan dengan upaya Polri dalam mewujudkan institusi yang Presisi, humanis, dan semakin dekat dengan masyarakat.“Polri harus mampu hadir dengan pendekatan yang adaptif dan relevan dengan perkembangan masyarakat. Seni dan budaya merupakan bahasa universal yang dapat menjembatani komunikasi, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat,” katanya.Lomba Vocal Group Antar Satker Polda Maluku yang digelar dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 tersebut menjadi salah satu implementasi nyata dari semangat Art Policing. Selain menjadi wadah pengembangan kreativitas personel, kegiatan itu juga diharapkan mampu memperkuat soliditas internal serta menumbuhkan budaya kerja yang harmonis dan kolaboratif.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Maluku, Ketua Bhayangkari Daerah Maluku, Irwasda Polda Maluku, para Pejabat Utama Polda Maluku, pengurus Bhayangkari Daerah Maluku, dewan juri, peserta lomba, serta sejumlah tamu undangan.Menutup sambutannya, Kapolda mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan seni, budaya, dan nilai-nilai persaudaraan sebagai energi positif dalam menjaga keamanan dan mempercepat kemajuan daerah.“Melalui momentum Hari Bhayangkara ke-80, mari kita jadikan seni dan budaya sebagai kekuatan sosial yang mempersatukan, memperkuat toleransi, menjaga perdamaian, dan mendorong kemajuan Maluku serta Indonesia. Karena keamanan yang berkelanjutan lahir dari masyarakat yang hidup dalam harmoni dan saling menghargai,” pungkasnya.Gagasan Art Policing yang diperkenalkan Kapolda Maluku tersebut menjadi perspektif baru dalam pembangunan keamanan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan kekuatan budaya sebagai instrumen memperkuat ketahanan sosial, persatuan, dan pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. PNO-12
26 Jun 2026, 13:46 WIT
Peringati Hari Bhayangkara ke-80, Wakapolda Maluku Tekankan Aktualisasi Nilai-Nilai Tribrata
Papuanewsonline.com, Ambon – Momentum Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 dimanfaatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memperkuat komitmen moral dan profesionalisme seluruh personel melalui Upacara Pemuliaan Nilai-Nilai Tribrata yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia, Kamis (25/6/2026).Di Maluku, kegiatan tersebut diikuti Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H., bersama Irwasda dan para Pejabat Utama Polda Maluku melalui video conference yang terhubung langsung dengan pelaksanaan upacara tingkat nasional yang dipimpin Kapolri dari Mabes Polri.Pemuliaan Nilai-Nilai Tribrata menjadi salah satu rangkaian penting dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi momentum refleksi dan penguatan komitmen seluruh insan Bhayangkara untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai luhur pengabdian kepada bangsa dan negara.Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni mengatakan, Tribrata merupakan pedoman hidup sekaligus fondasi moral yang harus terus diaktualisasikan dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian, terutama dalam menghadapi dinamika dan tantangan keamanan yang semakin komplek.“Pemuliaan Nilai-Nilai Tribrata bukan sekadar tradisi institusi, tetapi menjadi momentum penting untuk memperkuat integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab moral setiap anggota Polri. Nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata harus tercermin dalam setiap tindakan, keputusan, dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,” kata Wakapolda Maluku.Menurutnya, memasuki usia ke-80 tahun pengabdian Polri, tantangan institusi semakin beragam, mulai dari perkembangan teknologi informasi, dinamika sosial masyarakat, hingga tuntutan publik terhadap pelayanan yang semakin cepat, transparan, dan akuntabel.Karena itu, kata Wakapolda, penguatan nilai-nilai Tribrata menjadi landasan utama dalam membangun kultur organisasi yang berintegritas sekaligus memperkuat implementasi Polri Presisi yang berorientasi pada pelayanan publik.“Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama institusi Polri. Oleh karena itu, setiap anggota harus mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Tribrata dalam tugas sehari-hari melalui pelayanan yang profesional, humanis, responsif, dan berkeadilan. Dengan demikian, kehadiran Polri benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.Lebih lanjut, Wakapolda menegaskan bahwa semangat Tribrata harus menjadi kompas moral bagi seluruh personel dalam menjalankan fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta penegak hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi.Menurutnya, aktualisasi nilai-nilai Tribrata juga menjadi bagian penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional, menjaga stabilitas keamanan, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.“Melalui momentum Hari Bhayangkara ke-80 ini, kami ingin memastikan bahwa nilai-nilai Tribrata tidak hanya dihafalkan, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam setiap pengabdian anggota Polri. Inilah fondasi yang akan memperkuat transformasi Polri yang semakin profesional, modern, dan terpercaya,” tegasnya.Upacara Pemuliaan Nilai-Nilai Tribrata berlangsung khidmat dan diikuti seluruh jajaran Polri di berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai dasar kepolisian yang menjadi landasan pengabdian institusi sejak awal berdiri.Melalui momentum tersebut, Polri menegaskan kembali komitmennya untuk terus memperkuat integritas personel, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga kepercayaan masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban yang mendukung tercapainya visi Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. PNO-12
26 Jun 2026, 13:31 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Tag Berita
Pendidikan & Kesehatan
Lihat semua
Bantuan Pangan Bapanas Mulai Disalurkan ke 568 Keluarga di Kampung Nawaripi
Papuanewsonline.com, Timika – Sebanyak 568 Kepala Keluarga
di Kampung Nawaripi menerima bantuan beras dan minyak goreng dari Badan Pangan
Nasional (Bapanas) untuk periode Februari–Maret 2026. Penyaluran bantuan ini
dimulai sejak Selasa (23/6/2026), dan hingga hari kedua pelaksanaannya, Rabu
(24/6), sudah tercatat hampir 200 kepala keluarga yang telah mengambil haknya.Kepala Kampung Nawaripi, Norman Ditubun, menjelaskan
pembagian dilakukan secara ketat mengacu pada daftar resmi yang dikirim
pemerintah pusat melalui Bulog Timika. Setiap keluarga penerima mendapatkan
jatah masing-masing 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng. “Bantuan hanya diberikan kepada nama yang tercantum dalam
daftar, tidak ada penambahan penerima di luar ketentuan,” tegasnya.Norman mengimbau warga yang belum menerima bantuan untuk
segera datang ke lokasi penyaluran di Warkop Nawaripi pada jam kerja, yaitu
mulai pukul 09.00 WIT. Ia mengingatkan agar tidak datang di siang hari mengingat
petugas juga memiliki waktu istirahat yang harus dihormati.Untuk memastikan keabsahan data, setiap warga yang datang
wajib membawa Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga sebagai bukti identitas.
Langkah ini dilakukan agar penyaluran berjalan tertib, tepat
sasaran, dan tidak terjadi kesalahan penyerahan bantuan. Penulis: Jid
Editor: GF
26 Jun 2026, 17:56 WIT
Mama Aliana Diizinkan Pulang Usai Dirawat, Pemda Intan Jaya Sesalkan Insiden Ledakan
Papuanewsonline.com, Nabire – Mama Aliana Pogau, salah satu
korban ledakan pada 18 Juni lalu di Kampung Danggoa, Distrik Agisiga, Intan
Jaya, telah diizinkan pulang setelah menjalani perawatan intensif di RSUD
Nabire. Bersama Mama Otopina Hogajau, keduanya awalnya dievakuasi ke RSUD Intan
Jaya, sebelum Mama Aliana dirujuk ke Nabire guna mendapatkan penanganan lebih
lanjut.Naftali Maisini dari Tim Kemanusiaan Pemkab Intan Jaya
menyampaikan rasa syukur atas perkembangan kondisi korban. “Selama hampir satu minggu menjalani perawatan, kini Mama
Aliana diperbolehkan kembali ke rumah. Seluruh biaya pengobatan ditanggung
sepenuhnya oleh pemerintah daerah, dan kami akan segera mengantarnya pulang ke
kampung halaman,” ujarnya.Sementara itu, Bupati Intan Jaya Aner Maisini menyatakan
penyesalan mendalam atas peristiwa yang menimpa warga sipil tersebut. Ia menegaskan bahwa upaya menciptakan suasana damai telah
terus dilakukan, namun kejadian ini berpotensi menimbulkan keresahan dan
mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keamanan daerah.Pemerintah daerah meminta penjelasan terbuka serta evaluasi
menyeluruh agar insiden serupa tidak terulang. “Setiap tindakan pengamanan harus mengutamakan keselamatan
warga dan dilakukan secara profesional. Kami juga mengharapkan aparat
mengedepankan pendekatan yang manusiawi dalam menjalankan tugasnya,” tegas
Bupati. Penulis: Jid
Editor: GF
26 Jun 2026, 17:14 WIT
Yohanis Nussy: Papua Harus Jadi Produsen Pengetahuan untuk Kebijakan yang Melindungi Warga
Papuanewsonline.com, Timika — Pegiat Advokasi Papua
sekaligus penulis buku Transformasi Papua, Yohanis S. Nussy, menegaskan bahwa
masa depan perlindungan warga sipil Papua harus dibangun dari kekuatan
pengetahuan lokal. Menurutnya, Papua harus menjadi produsen data, penggerak
advokasi, dan penentu arah kebijakan.Hal itu disampaikan Nussy dalam paparannya pada kegiatan
Workshop Penguatan Riset Advokasi dan Pengembangan Jaringan Aktor Lokal dalam
Perlindungan Warga Sipil Papua yang diselenggarakan oleh Yayasan Merah Pusaka
Stratejik Indonesia (MPSI) di Horison Diana Hotel Timika, Kamis (25/6/2026).Dalam materi bertajuk “Membangun Kapasitas RAJA Lokal:
Riset, Advokasi, Jejaring Aktor”, Nussy menekankan pentingnya membangun
kekuatan aktor lokal Papua melalui tiga pilar utama, yakni riset, advokasi, dan
jejaring aktor. Ketiganya, kata dia, harus menjadi fondasi perubahan kebijakan
yang berbasis bukti dan berpihak pada keselamatan warga sipil.“Papua tidak boleh selamanya hanya menjadi objek riset dan
objek kebijakan. Putra-putri Papua harus menjadi subjek utama pembangunan,
produsen pengetahuan, dan pengawal kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan
masyarakat,” tegas Nussy.Menurut Nussy, tantangan Papua tidak bisa dijawab dengan
pendekatan seragam dari luar. Papua memiliki kompleksitas geopolitik, sosial,
budaya, dan geografis yang menuntut pendekatan spesifik lokal. Karena itu,
pengetahuan yang lahir dari masyarakat Papua sendiri harus ditempatkan sebagai
dasar dalam membaca masalah dan menyusun solusi.Ia menyebut, aktor lokal Papua harus memiliki kapasitas
untuk mengubah data lapangan menjadi bukti, bukti menjadi narasi kebijakan, dan
narasi kebijakan menjadi rekomendasi yang dapat diterima oleh pengambil
keputusan. Dengan begitu, advokasi tidak berhenti sebagai suara protes, tetapi
menjadi kerja strategis yang mampu memengaruhi kebijakan publik.“Data adalah senjata demokrasi. Bukan untuk menyerang,
tetapi untuk memastikan kebijakan maupun kritik tidak dibangun di atas
prasangka, asumsi, atau kepentingan sepihak,” ujarnya.Nussy menjelaskan bahwa riset advokasi harus dimulai dari
identifikasi masalah yang nyata di masyarakat. Ia menekankan pentingnya riset
kebijakan, riset partisipatif, dan bank data lokal sebagai fondasi advokasi
yang kuat. Menurutnya, masyarakat akar rumput, tokoh adat, komunitas lokal,
akademisi, jurnalis, dan organisasi sipil harus dilibatkan sebagai sumber utama
pengetahuan.Ia juga menilai bahwa kerja advokasi Papua perlu
meninggalkan pola reaktif. Aktor lokal harus mampu menyusun policy brief yang
tajam, ringkas, berbasis data, serta menawarkan solusi konkret kepada
pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.“Keluhan warga harus naik kelas menjadi dokumen kebijakan.
Aspirasi masyarakat harus diolah menjadi rekomendasi. Jika tidak, suara rakyat
hanya akan terdengar sesaat, lalu hilang dalam hiruk-pikuk politik,” kata
Nussy.Dalam paparannya, Nussy juga menyoroti pentingnya manajemen
jejaring aktor. Menurutnya, perlindungan warga sipil Papua tidak mungkin
dilakukan oleh satu kelompok saja. Dibutuhkan pemetaan aktor, pembangunan
kepercayaan, dan kolaborasi antara masyarakat sipil, tokoh adat, gereja,
akademisi, media, pemerintah daerah, dan lembaga kebijakan.Ia menekankan bahwa jejaring bukan sekadar kumpulan nama
atau organisasi, tetapi ekosistem kerja yang harus dibangun dengan
transparansi, konsistensi, dan tujuan bersama. Jejaring yang kuat, kata dia, akan membuat advokasi lebih
tahan terhadap tekanan, fragmentasi, dan hambatan struktural.“Gerakan yang berjalan sendiri akan mudah dipatahkan. Tetapi
gerakan yang dibangun dengan riset, jejaring, dan nilai bersama akan punya daya
tahan panjang,” ucapnya.Nussy juga mengingatkan bahwa aktor lokal Papua menghadapi
tantangan serius dalam ruang sipil, mulai dari penyempitan ruang demokrasi,
ancaman keamanan fisik dan digital, hingga fragmentasi kelompok kepentingan. Karena itu, ia mendorong adanya mekanisme perlindungan
mandiri bagi para pembela hak warga, termasuk perlindungan fisik, keamanan
digital, dukungan hukum, dan sistem peringatan dini berbasis komunitas.“Perlindungan warga sipil tidak hanya berarti merespons
setelah terjadi masalah, tetapi juga membangun daya tahan masyarakat agar mampu
mendeteksi risiko sejak dini dan keamanan manusia harus menjadi prioritas utama
dalam setiap kerja advokasi”, terangnya. Penulis: Jid
Editor: GF
26 Jun 2026, 08:10 WIT
Tokoh Media Papua Nilai Literasi Digital dan Verifikasi Informasi Jadi Kunci Advokasi Berbasis Data
Papuanewsonline.com, Mimika - Tokoh Media Papua yang juga
Direktur Media Seputar Papua, Misbah Latuapo, menegaskan pentingnya literasi
digital dan tanggung jawab dalam menyebarluaskan informasi di tengah derasnya
arus informasi digital yang berkembang saat ini.Hal tersebut disampaikannya dalam Workshop Penguatan Riset,
Advokasi, dan Pengembangan Jejaring Aktor Lokal dalam Perlindungan Warga Sipil
Papua yang diselenggarakan oleh Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di
Hotel Horison Diana Timika, Kamis (25/6/2026).Menurut Misbah, perkembangan media sosial, aplikasi
percakapan, hingga kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) telah
mempercepat penyebaran informasi. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut juga
meningkatkan risiko beredarnya informasi yang tidak terverifikasi dan
berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.“Di era digital saat ini, tanggung jawab menyampaikan
informasi yang benar bukan hanya berada di tangan jurnalis profesional, tetapi
juga seluruh masyarakat yang aktif menggunakan media sosial. Karena itu, budaya
verifikasi harus menjadi kebiasaan bersama sebelum membagikan informasi kepada
publik,” ujar Misbah.Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai
maupun meneruskan informasi, foto, video, atau narasi yang beredar di media
sosial dan grup percakapan tanpa melakukan pengecekan fakta terlebih dahulu. "Penyebaran informasi yang tidak akurat dapat memicu
konflik sosial, membentuk persepsi yang keliru, bahkan berpotensi menimbulkan
persoalan hukum.Misbah juga menyoroti penggunaan teknologi kecerdasan buatan
yang kini semakin luas dimanfaatkan masyarakat", tandasnya. Menurutnya, AI dapat membantu mempercepat akses informasi,
tetapi hasil yang ditampilkan tidak selalu benar dan tetap membutuhkan proses
verifikasi melalui sumber-sumber yang kredibel.“AI hanyalah alat bantu. Informasi yang dihasilkan tetap
harus diuji, diperiksa sumbernya, dan dibandingkan dengan data lain yang dapat
dipertanggungjawabkan. Jangan sampai teknologi justru membuat kita malas
melakukan pengecekan fakta,” katanya.Dalam paparannya, Misbah menjelaskan perbedaan mendasar
antara jurnalis profesional dan jurnalis warga. Ia menuturkan, jurnalis
profesional bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik, proses verifikasi, dan
mekanisme redaksi yang ketat."Citizens journalisme memiliki peran penting dalam
mendokumentasikan peristiwa, namun sering kali belum melalui proses verifikasi
yang memadai", tegasnya. Ia menilai peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami
etika informasi menjadi kebutuhan penting, terutama bagi organisasi kepemudaan,
komunitas masyarakat sipil, dan aktor lokal yang aktif melakukan advokasi
berbagai isu publik di Papua.Lebih lanjut, Misbah menekankan bahwa media sosial
seharusnya dimanfaatkan sebagai ruang edukasi, advokasi, dan penyebaran
informasi yang konstruktif, bukan sekadar untuk mengejar popularitas atau
jumlah tayangan.“Setiap informasi yang kita unggah harus memiliki manfaat
sosial. Pertanyaannya sederhana, apakah informasi itu membantu menyelesaikan
masalah atau justru memperkeruh keadaan. Kesadaran ini penting agar media
sosial menjadi instrumen pembangunan masyarakat,” ujarnya.Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan riset dalam produksi
konten publik, termasuk film dokumenter. Menurutnya, dokumenter yang baik tidak
cukup hanya menampilkan fakta visual, tetapi harus didukung data, narasumber
yang kredibel, konteks persoalan, serta menawarkan perspektif solusi.Misbah menilai masih banyak organisasi kepemudaan dan
kelompok masyarakat yang aktif mengangkat isu kebijakan publik, namun belum
didukung data yang kuat dan saluran komunikasi yang efektif kepada para
pengambil kebijakan. "Kedepan diharapkan kerja advokasi selalu dibangun di
atas fondasi riset yang kredibel dan komunikasi publik yang bertanggung
jawab", tuturnya. Misbah mengajak seluruh peserta untuk menjadikan informasi
sebagai instrumen perubahan sosial yang positif. Ia juga mendorong kolaborasi antara media, lembaga riset,
pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil guna memperkuat
budaya riset dan advokasi berbasis data di Papua.“Perubahan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat harus
dibangun melalui data yang valid, informasi yang akurat, dan kolaborasi yang
kuat antaraktor lokal. Di sinilah pentingnya sinergi antara media, peneliti,
dan masyarakat sipil untuk menghadirkan advokasi yang lebih efektif dan
berdampak,” kata Misbah. Penulis: Jid
Editor: GF
26 Jun 2026, 08:06 WIT
Dinkes Mimika Luncurkan Program MCU Khusus dengan Anggaran Lebih Rp3 Miliar
Papuanewsonline.com, Timika – Dinas Kesehatan Kabupaten
Mimika menyiapkan program Medical Check Up (MCU) khusus yang lebih lengkap dan
menyasar kelompok sasaran tertentu. Program ini akan diluncurkan secara
serentak di 10 puskesmas wilayah perkotaan mulai 1 Juli 2026 mendatang, dengan
anggaran yang dialokasikan lebih dari Rp3 miliar.Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
Dinkes Mimika, Feika Rande Ratu, menjelaskan program ini menyasar sebanyak
1.731 peserta. (24/6/26) Sasarannya meliputi pelajar Orang Asli Papua yang akan
melanjutkan pendidikan, kader kesehatan, kepala kampung, tokoh agama, serta
tokoh masyarakat.“Berbeda dengan program MCU biasa yang menjangkau 1.000
orang, program ini memiliki paket pemeriksaan yang lebih mendalam,” ujarnya.Paket layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan dada,
perut, mata, dan jantung. Mekanisme pelaksanaannya dimulai dari puskesmas; jika
ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut, peserta akan dirujuk
ke Rumah Sakit Umum Daerah Mimika untuk pemeriksaan menggunakan peralatan medis
yang lebih lengkap.Setiap peserta mendapatkan layanan senilai sekitar Rp1,5
juta. Program ini dirancang untuk mempercepat deteksi dini berbagai penyakit,
sehingga penanganan dapat dilakukan lebih awal dan risiko komplikasi dapat
ditekan seminimal mungkin. Penulis: Jid
Editor: GF
25 Jun 2026, 07:31 WIT
Seni & Budaya
Lihat semua
Kepala Suku Dani Tingginambut Sosialisasikan PSN & Salurkan Sembako
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Kepala Suku Dani Distrik
Tingginambut, Derinus Tabuni, menggelar sosialisasi penguatan Proyek Strategis
Nasional (PSN) yang dirangkai bakti sosial pembagian paket sembako kepada
warga. Kegiatan berlangsung di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya,
Jumat (25/6/2026).Kegiatan dihadiri tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda,
aparatur distrik, serta ratusan warga dari berbagai kampung di Distrik
Tingginambut. Derinus Tabuni bertindak sebagai pemateri sekaligus menyerahkan
bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.Pesan Utama: PSN Dorong Pemerataan & Kesejahteraan
Papua Dalam sambutannya, Derinus Tabuni menyampaikan PSN adalah
instrumen pemerintah untuk pemerataan pembangunan. "Proyek Strategis
Nasional mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta membuka akses
ekonomi dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Papua,"
ujarnya.Ia menekankan keberhasilan PSN tidak hanya di tangan
pemerintah. "Keberhasilan pelaksanaan PSN tidak hanya bergantung pada
pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif seluruh
elemen masyarakat," kata Derinus.Ajak Warga Paham Manfaat & Jaga Keamanan Menurut Derinus, pemahaman manfaat pembangunan penting agar
warga berperan aktif. "Diperlukan pemahaman yang baik mengenai manfaat
pembangunan agar masyarakat dapat berperan dalam menjaga stabilitas keamanan
dan mendukung berbagai program pembangunan di Papua Tengah," tegasnya.Sebagai bentuk kepedulian sosial, kegiatan dirangkai
pembagian paket sembako. "Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan
beban masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara tokoh adat dan masyarakat
di Distrik Tingginambut," katanya.Respon Warga: Sambut Baik & Harap Dampak Nyata Masyarakat yang hadir menyambut baik kegiatan tersebut.
Warga berharap program pembangunan pemerintah berdampak nyata pada
infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat di Kabupaten
Puncak Jaya.Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh kekeluargaan.
Tidak ada insiden selama acara berlangsung. Aparat distrik turut hadir memantau
jalannya kegiatan.Momentum Sinergi: Pemerintah-Tokoh Adat-Masyarakat Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi. "Ini
momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat
dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Papua
Tengah," tutup Derinus Tabuni. Penulis: Hendrik
Editor: GF
25 Jun 2026, 19:16 WIT
Jamaah Haji Kloter Pertama Asal Mimika Tiba dengan Selamat
Papuanewsonline.com, Mimika – Sebanyak 11 orang jamaah haji
asal Kabupaten Mimika yang tergabung dalam Kloter 29 UPG-TIM tiba di Bandara
Mozes Kilangin Timika, Rabu (24/6/2026) pagi. Rombongan ini merupakan kelompok
pertama yang kembali setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci,
terbang dari Makassar menggunakan pesawat Sriwijaya Air dan mendarat tepat
pukul 07.05 WIT.Sebelumnya, proses penyambutan tahap awal telah digelar di
Aula Arafah Asrama Haji Sudiang Makassar pada Selasa (23/6), menyambut total
392 jamaah dalam kloter yang sama. Setibanya di Timika, kedatangan mereka disambut secara resmi
oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Mimika, dihadiri juga oleh
keluarga, kerabat, serta tokoh agama seperti Habib Helmi Khalid Al Kaff dan
Ustadz H. Abdul Karim.Mewakili panitia, dr. M. Bustaman menyampaikan bahwa proses
penyambutan berjalan lancar dan tertib sesuai arahan Kantor Kementerian Agama
Bidang Haji dan Umrah Mimika. Ia menjelaskan adanya kebijakan baru tahun ini, di mana
peran panitia lebih difokuskan pada penerimaan di daerah asal, sementara jumlah
petugas yang diberangkatkan ke tempat pemberangkatan dibatasi mengingat sistem
transit yang diterapkan.Panitia juga mengapresiasi kesadaran keluarga penjemput yang
tetap menjaga ketertiban dan mengikuti petunjuk di lingkungan bandara. Kepulangan rombongan ini menandai dimulainya tahap
pemulangan seluruh jamaah haji asal Mimika tahun 2026. Penulis: Jid
Editor: GF
24 Jun 2026, 18:17 WIT
Tokoh Agama Hindu Mimika Apresiasi Pendekatan Humanis Satgas Damai Cartenz
Papuanewsonline.com, Timika – Tokoh Agama Hindu Kabupaten
Mimika, Pinandita I Made Kembardana, menyampaikan apresiasi mendalam terhadap
kinerja Satgas Operasi Damai Cartenz. Hal ini disampaikannya di Pura SP 4,
Mimika, pada Minggu (21/6/2026), setelah mengamati langsung maupun melalui
pemberitaan mengenai cara bertugas aparat di lapangan.“Kami menilai pendekatan yang dijalankan sudah sangat baik,
karena mengutamakan dialog, sikap persuasif, dan aspek kemanusiaan. Langkah ini
tepat guna membangun kepercayaan serta menjalin hubungan harmonis dengan
warga,” ujarnya. Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap setiap tindakan
yang dilakukan secara profesional, terukur, dan sesuai peraturan hukum yang
berlaku.Sebagai tokoh agama, ia berharap setiap permasalahan di
Papua dapat diselesaikan melalui jalur damai. “Penyelesaian dengan kekerasan tidak akan memberi solusi
jangka panjang, justru berpotensi memunculkan masalah baru. Oleh sebab itu,
pendekatan kemanusiaan harus terus dipertahankan dan dikembangkan,” tegasnya.Pinandita juga mengajak seluruh warga untuk tetap menjaga
persatuan dan berhati-hati terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya. “Perbedaan latar belakang bukan pemisah, melainkan kekayaan.
Kita semua saudara sebangsa dan setanah air yang harus saling menghormati demi
menjaga kerukunan,” tambahnya. Penulis: Jid
Editor: GF
23 Jun 2026, 03:05 WIT
Johannes Rettob Terima Gelar Kehormatan KRA dari Keraton Surakarta
Papuanewsonline.com, Solo – Prosesi penganugerahan gelar
kehormatan berlangsung khidmat di Sasana Narendra, Keraton Kasunanan Surakarta
Hadiningrat, pada Senin malam (15/6/2026). Dalam acara tersebut, Bupati Mimika
Johannes Rettob resmi dikukuhkan dengan gelar Kanjeng Raden Aryo, sedangkan
istrinya Suzy Susana Herawati Rettob menerima gelar Kanjeng Mas Ayu.Johannes menyampaikan rasa syukur dan kehormatan yang
mendalam. Ia mengapresiasi sikap inklusif pihak keraton yang tidak membatasi
apresiasi hanya bagi tokoh di Pulau Jawa atau pusat pemerintahan, melainkan
juga membuka kesempatan bagi pemimpin dari wilayah Indonesia Timur. “Ini bukti pengakuan yang objektif dan menyatukan seluruh
elemen bangsa,” ujarnya.Menurut Pengageng Sasana Wilapa PB XIV, GKRP Timoer Rumbay
Kusuma Dewayani, penganugerahan ini diberikan kepada tokoh yang memiliki
kepedulian nyata terhadap pelestarian budaya dan mendukung eksistensi keraton. Johannes dinilai sangat layak menerima penghargaan berkat
komitmen dan dukungan aktif yang telah diberikan selama ini.Penghargaan ini sekaligus diharapkan menjadi pintu awal
kerja sama strategis ke depan. Pihak keraton berharap dapat menjalin kolaborasi, baik dalam
program bersama maupun pertukaran nilai budaya antara tradisi Jawa dan kekayaan
warisan budaya yang ada di wilayah Mimika dan Papua. Penulis: Jid
Editor: GF
16 Jun 2026, 14:40 WIT
MTQ Ke-XIII Mimika Resmi Ditutup, Distrik Wania Sabet Juara Umum
Papuanewsonline.com, Timika – Wakil Bupati Mimika, Emanuel
Kemong, secara resmi menutup kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-XIII
tingkat Kabupaten Mimika. Penutupan berlangsung di Masjid Baiturrahman,
Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania, pada Minggu (14/6/2026). Pada ajang
kali ini, tuan rumah Distrik Wania berhasil keluar sebagai juara umum sekaligus
mencatatkan sejarah baru dalam penyelenggaraan MTQ di daerah tersebut.Dalam sambutannya, Emanuel Kemong menyampaikan apresiasi
setinggi-tingginya kepada LPTQ, Kementerian Agama, panitia, dewan hakim,
seluruh peserta, dan pihak pendukung lainnya. Ia menegaskan bahwa MTQ bukan sekadar lomba, melainkan
sarana dakwah, pembinaan generasi Qurani, dan penguat kecintaan umat terhadap
Al-Qur’an. “Bagi yang menang, jadikan prestasi bekal untuk tingkat
lebih tinggi; bagi yang belum, teruslah berlatih dan tetap istiqamah,”
pesannya.Ia juga menilai kegiatan ini membuktikan bahwa keberagaman
yang ada di Mimika justru menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan dan
kerukunan. Pemerintah daerah berkomitmen terus mendukung kegiatan
keagamaan guna membentuk masyarakat yang berilmu, berkarakter, dan berakhlak
mulia. Semangat yang tumbuh diharapkan dapat diwujudkan dalam
kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, lingkungan kerja, maupun
bermasyarakat.Ketua Umum Panitia, Firdaus Amir, menyampaikan hasil
perolehan juara secara lengkap: juara kelima Mimika Timur, keempat Iwaka,
ketiga Kuala Kencana, kedua Mimika Baru, dan juara utama diraih Distrik Wania. Para peserta terbaik akan segera dipersiapkan mengikuti MTQ
tingkat Provinsi Papua Tengah yang digelar sekitar 26 hari ke depan, yang
menjadi yang pertama sejak provinsi ini terbentuk. Penulis: Jid
Editor: GF
15 Jun 2026, 15:46 WIT
Mimika Lepas Kontingen Pesparawi Nasional, Siap Mewakili Papua Tengah Di Manokwari
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika
secara resmi melepas kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) untuk
mengikuti ajang Pesparawi Tingkat Nasional XIV. Kegiatan akan berlangsung di
Manokwari, Papua Barat, pada 18 hingga 28 Juni 2026. Dalam ajang ini, Mimika
bersama Nabire dan Puncak ditunjuk sebagai perwakilan resmi Provinsi Papua
Tengah, dengan mengikuti dua kategori lomba yaitu Paduan Suara Dewasa Campuran
dan Solo Anak.Ketua Harian Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Mimika,
Johan Ade Matulessy, memohon dukungan dan doa dari seluruh warga agar tim dapat
tampil sebaik mungkin. Ia menyatakan keyakinannya bahwa persiapan yang telah
dilakukan akan membuahkan hasil terbaik bagi daerah dan provinsi. Sementara itu, pelatih sekaligus konduktor Hugo Iwangin
menjelaskan tim akan membawakan lagu wajib, pilihan terikat, dan pilihan bebas,
dengan semangat utama melayani dan memuliakan nama Tuhan.Melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Fransiskus
Bokeyau, Bupati Mimika menyampaikan pesan agar seluruh peserta senantiasa
menjaga nama baik daerah. Keikutsertaan ini bukan hanya soal meraih juara, melainkan
menjadi duta yang mencerminkan kekompakan, kedisiplinan, serta kerendahan hati
selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.Pemerintah daerah menilai Pesparawi sebagai wadah untuk
membina iman, mengembangkan bakat, serta mempererat persaudaraan antarumat
se-Indonesia.Dukungan penuh terus diberikan agar kegiatan keagamaan
seperti ini dapat membentuk karakter positif dan memperkuat rasa persatuan di
tengah keberagaman masyarakat. Penulis: Jid
Editor: GF
15 Jun 2026, 15:33 WIT
