Papuanewsonline.com
Berita Terbaru
Lihat semua
Kemenko Kumham Imipas Raih Digital Innovation Awards 2026
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Koordinator
Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham
Imipas) kembali mencatatkan prestasi nasional dengan meraih penghargaan
kategori Best Integrated Digital Innovation for Public Service dalam ajang
Digital Innovation Awards 2026 yang diselenggarakan oleh I-News TV, Jumat
(22/5/2026).Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas
keberhasilan Kemenko Kumham Imipas menghadirkan ekosistem digital terintegrasi
melalui layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sistem
tersebut dinilai mampu menghadirkan pelayanan informasi publik yang lebih
cepat, terbuka, transparan, serta dapat diakses masyarakat secara on demand.Ajang Digital Innovation Awards 2026 sendiri merupakan
program penghargaan bagi institusi maupun pihak yang dinilai berhasil
menciptakan inovasi berbasis digital dengan dampak nyata terhadap pelayanan
publik dan kehidupan masyarakat.Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,
Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa
penghargaan tersebut bukan hanya simbol keberhasilan kelembagaan, melainkan
bentuk tanggung jawab untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik di era
digital.“Pelayanan publik dan informasi hari ini harus semakin
cepat, semakin terbuka, semakin mudah diakses, dan semakin dekat dengan
kebutuhan masyarakat,” ujar Yusril.Menurut Yusril, transformasi digital yang dilakukan melalui
pengembangan aplikasi dan website PPID menjadi bagian dari komitmen pemerintah
dalam membangun layanan informasi publik yang proaktif, terintegrasi, serta
berpusat pada kebutuhan pengguna.Ia menilai perkembangan teknologi digital saat ini menuntut
setiap lembaga pemerintah untuk mampu beradaptasi dengan cepat tanpa
meninggalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.Dalam kesempatan tersebut, Yusril juga menyoroti
perkembangan artificial intelligence (AI) yang semakin pesat dan memengaruhi
berbagai sektor kehidupan, termasuk pelayanan publik dan tata kelola
pemerintahan.“Di tengah perkembangan artificial intelligence yang semakin
berkembang, natural intelligence tetap lebih pintar dari artificial
intelligence. Karena itu, kita sebagai manusia harus terus meningkatkan
kecerdasan, kemampuan berpikir, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan
zaman,” ujar Yusril.Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa teknologi
hanyalah alat bantu, sementara kemampuan manusia dalam mengambil keputusan,
membangun empati, dan memahami kebutuhan masyarakat tetap menjadi faktor utama
dalam pelayanan publik.Melalui penghargaan yang diraih, Kemenko Kumham Imipas
memastikan akan terus memperkuat pengembangan platform PPID, baik dari sisi
integrasi data, kecepatan layanan, kemudahan navigasi, keamanan informasi,
hingga perluasan pemanfaatan sistem digital untuk masyarakat luas.Langkah tersebut juga diharapkan dapat menjadi model
pengembangan layanan informasi publik nasional yang modern, efisien, dan
akuntabel di tengah percepatan transformasi digital pemerintahan Indonesia.Acara penghargaan turut dihadiri Staf Khusus Bidang
Komunikasi dan Media Iqbal Fadil, Kepala Biro Humas dan Teknologi Informasi
Mamur Saputra, serta sejumlah perwakilan kementerian, lembaga, dan instansi
terkait lainnya.Kehadiran berbagai unsur pemerintah dan pemangku kepentingan
dalam ajang tersebut menunjukkan bahwa inovasi digital kini menjadi bagian
penting dalam mendorong reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan
publik di Indonesia.Pemerintah juga terus mendorong setiap kementerian dan
lembaga untuk melakukan inovasi pelayanan yang mampu menjawab tantangan era
digital, terutama dalam memberikan akses informasi yang cepat dan mudah kepada
masyarakat.Dengan penghargaan ini, Kemenko Kumham Imipas mempertegas
komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan publik berbasis teknologi yang
adaptif, inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era transformasi
digital yang terus berkembang. (GF)
24 Mei 2026, 20:09 WIT
Panglima TNI Lepas Satgas Garuda UNIFIL 2026, Tegaskan Misi Perdamaian Adalah Kehormatan Bangsa
Papuanewsonline.com, Jakarta – Panglima TNI Jenderal TNI
Agus Subiyanto memimpin langsung upacara pemberangkatan Satuan Tugas (Satgas)
TNI Kontingen Garuda (Konga) United Nations Interim Force in Lebanon
(UNIFIL) Tahun Anggaran 2026 di Lapangan Prima, Mabes TNI, Jakarta Timur, Kamis
(21/5/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam
melanjutkan komitmennya menjaga perdamaian dunia melalui misi Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB).Dalam upacara tersebut, Panglima TNI bertindak sebagai
Inspektur Upacara sekaligus memberikan amanat kepada seluruh personel Satgas
yang akan bertugas di wilayah Lebanon Selatan. Kehadiran para prajurit TNI
dalam misi internasional ini dinilai sebagai bagian penting dari kontribusi
aktif Indonesia di forum global.Dalam amanatnya, Panglima TNI menegaskan bahwa penugasan
sebagai Pasukan Perdamaian PBB bukan sekadar tugas biasa, melainkan sebuah
kehormatan besar yang membawa nama baik bangsa Indonesia di mata dunia
internasional.“Penugasan sebagai Pasukan Perdamaian PBB merupakan
kehormatan sekaligus amanah besar yang membawa nama baik bangsa dan negara di
forum internasional,” tegas Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.Ia juga mengingatkan seluruh prajurit agar menjaga
profesionalisme, disiplin, integritas, serta mematuhi seluruh ketentuan dan Standard
Operating Procedures (SOP) selama menjalankan tugas di daerah misi.
Menurutnya, keberhasilan misi perdamaian tidak hanya diukur dari kemampuan
militer, tetapi juga dari sikap dan perilaku prajurit di tengah masyarakat
internasional.Selain menjaga stabilitas keamanan di wilayah operasi,
Panglima TNI meminta seluruh personel Satgas mampu membangun hubungan baik
dengan masyarakat lokal maupun pasukan dari negara lain yang tergabung dalam
misi UNIFIL. Hal tersebut dinilai penting guna memperkuat citra positif
Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian dunia.Panglima TNI juga menekankan bahwa personel Satgas Konga
UNIFIL harus aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di wilayah penugasan.
Kegiatan seperti pelayanan kesehatan, bantuan pendidikan, dan aksi kemanusiaan
lainnya disebut sebagai bagian dari implementasi nyata misi perdamaian.“Seluruh personel harus mampu melaksanakan tugas pokok
secara optimal, menjaga stabilitas keamanan di wilayah operasi, serta membangun
komunikasi dan hubungan yang baik dengan masyarakat setempat maupun unsur
pasukan dari negara lain,” lanjut Panglima TNI.Upacara pemberangkatan tersebut turut dihadiri Wakil
Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R., para pejabat utama Mabes TNI, serta
pejabat dari masing-masing angkatan. Kehadiran para pimpinan TNI menunjukkan
dukungan penuh terhadap keberangkatan Kontingen Garuda dalam menjalankan mandat
internasional.Satgas TNI Konga UNIFIL sendiri melaksanakan mandat
Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Misi utama
mereka adalah menjaga stabilitas keamanan, memantau penghentian permusuhan,
serta membantu menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Lebanon Selatan.Keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian dunia telah
berlangsung selama puluhan tahun dan menjadi bagian dari politik luar negeri
bebas aktif yang konsisten dijalankan pemerintah Indonesia. Kontingen Garuda
dikenal sebagai salah satu pasukan perdamaian yang memiliki reputasi baik dalam
berbagai misi internasional.Melalui pemberangkatan Satgas TNI Konga UNIFIL TA 2026 ini,
Indonesia kembali menunjukkan komitmennya sebagai negara yang aktif
berkontribusi menjaga stabilitas dan perdamaian global. Para prajurit yang
diberangkatkan diharapkan mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab
serta membawa harum nama bangsa di panggung internasional. (GF)
24 Mei 2026, 19:45 WIT
Modernisasi Sistem Navigasi Penerbangan Nasional, Komisi V DPR RI Tinjau Langsung New JATSC
Papuanewsonline.com, Tangerang – Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan bersama AirNav
Indonesia memastikan kesiapan operasional sistem navigasi penerbangan nasional
melalui implementasi modernisasi Air Traffic Management Automation System
(ATMAS) di New Jakarta Air Traffic Services Centre (JATSC). Kepastian tersebut
disampaikan saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kantor
Pusat AirNav Indonesia, Tangerang, Jumat (22/05/2026).
Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua
Komisi V DPR RI Ridwan Bae dan diisi dengan rapat koordinasi serta peninjauan
lapangan ke Indonesia Network Management Centre (INMC) dan fasilitas New JATSC.
Agenda ini dilakukan untuk memastikan kesiapan sistem navigasi penerbangan
nasional dalam mendukung pelayanan lalu lintas udara yang aman dan modern.
Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara,
Lukman F. Laisa, menegaskan bahwa modernisasi sistem navigasi penerbangan
nasional merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kapasitas
dan kualitas layanan penerbangan di Indonesia.
“Seluruh tahapan implementasi dilakukan secara hati-hati
dengan mitigasi risiko dan contingency plan yang komprehensif guna memastikan
pelayanan navigasi penerbangan tetap aman dan andal,” ujar Lukman.
Menurutnya, implementasi modernisasi ATMAS di Jakarta
ditargetkan mulai beroperasi penuh pada Juni 2026. Sebelumnya, sistem tersebut
telah lebih dahulu diterapkan di sejumlah wilayah, seperti Medan, Pontianak,
dan Balikpapan.
Selain fokus pada modernisasi sistem, Ditjen Hubud juga
memaparkan langkah mitigasi terhadap gangguan Global Navigation Satellite
System Radio Frequency Interference (GNSS RFI) yang sempat terjadi di sekitar
Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta pada April 2026 lalu.
Meski terjadi gangguan, operasional penerbangan disebut
tetap berjalan aman melalui optimalisasi sistem navigasi cadangan berbasis
terrestrial, seperti Instrument Landing System (ILS), Distance Measuring
Equipment (DME), serta VHF Omnidirectional Range (VOR). Dukungan radar vector
oleh petugas Air Traffic Controller (ATC) juga menjadi bagian penting dalam
menjaga keselamatan penerbangan selama gangguan berlangsung.
Ditjen Hubud bersama AirNav Indonesia juga memperkuat
koordinasi lintas instansi dengan menerbitkan Notice to Airmen (NOTAM),
melaporkan kejadian tersebut kepada ICAO Asia Pacific Regional Office, serta
menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE-DJPU 11
Tahun 2026 tentang Pelaporan dan Penanganan GNSS RFI.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae memberikan apresiasi
atas langkah cepat dan responsif yang dilakukan Ditjen Hubud bersama AirNav
Indonesia dalam menangani gangguan sistem navigasi tersebut. Ia menilai langkah
mitigasi yang dilakukan menunjukkan komitmen serius pemerintah terhadap
keselamatan dan keamanan penerbangan nasional.
Menurut Ridwan, modernisasi sistem navigasi penerbangan
harus menjadi prioritas penting mengingat tingginya pertumbuhan sektor
transportasi udara di Indonesia. Ia berharap kesiapan teknologi dan sumber daya
manusia dapat berjalan seiring untuk menghadirkan pelayanan penerbangan yang
semakin optimal.
Sementara itu, Lukman F. Laisa menegaskan pihaknya akan
terus memperkuat pengawasan, pengendalian, dan koordinasi bersama seluruh
pemangku kepentingan di sektor penerbangan nasional.
“Kami terus memperkuat pengawasan, pengendalian, dan
kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pelayanan
navigasi penerbangan nasional berjalan aman, selamat, tertib, efisien, dan
berkelanjutan,” tutup Lukman.
Turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut Direktur Utama
AirNav Indonesia Capt. Avirianto beserta jajaran, Direktur Operasi PT Angkasa
Pura Indonesia Agus Haryadi, Direktur Navigasi Penerbangan Syamsu Rizal,
Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Sokhib Al-Rokhman,
Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Teguh Jalu Waskito, serta
Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Putu Eka Cahyadhi. (GF)
24 Mei 2026, 19:38 WIT
Ketua Pemuda Kei Mimika Soroti Kegagalan OTSUS dan Desak Bupati Mimika Mundur
Papuanewsonline.com, Mimika – Ketua Pemuda Kei Mimika,
Edoardus Rahawadan, menyoroti sejumlah persoalan demokrasi dan birokrasi di
Kabupaten Mimika yang dinilai semakin jauh dari semangat Otonomi Khusus (OTSUS)
bagi Orang Asli Papua.Menurut Edoardus, kegagalan demokrasi dan birokrasi di
Mimika terjadi karena pemerintah daerah belum memahami secara mendalam makna
serta tujuan utama OTSUS bagi masyarakat Papua, khususnya di Kabupaten Mimika.“Pemerintah daerah gagal memahami substansi OTSUS.
Akibatnya, masyarakat asli Papua di Mimika terus merasa terpinggirkan di
tanahnya sendiri,” tegas Edoardus Rahawadan. Dalam rilis tertulisnya Yang di
kirim via Whatsap ke media Papuanewsonline,com. (23/5/2026.Ia menilai, anak-anak daerah Mimika tidak perlu turun ke
jalan melakukan aksi demonstrasi apabila pemerintah mampu menjalankan instrumen
OTSUS secara benar dan berpihak kepada rakyat.“Anak daerah Mimika seharusnya tidak perlu berdemonstrasi di
rumahnya sendiri. Namun kenyataannya mereka harus turun ke jalan karena
kegagalan pemimpin daerah dalam memahami dan mengelola instrumen OTSUS dengan
baik,” ujarnya.Edoardus meminta Bupati Mimika, Johanes Rettob, agar tidak
hanya fokus memberikan penjelasan aturan di depan media, tetapi lebih
mengutamakan kebijakan nyata yang berpihak kepada masyarakat Amungme dan Kamoro
sebagai pemilik hak ulayat di Mimika.“Kami tidak membutuhkan terlalu banyak penjelasan di depan
kamera. Yang masyarakat butuhkan adalah kebijakan nyata yang melindungi dan
memberdayakan orang Amungme dan Kamoro,” katanya.Lebih lanjut, Edoardus menegaskan bahwa apabila bupati
merasa tidak mampu menjalankan pemerintahan secara maksimal, maka kewenangan
sebaiknya diberikan kepada wakil bupati agar pelayanan kepada masyarakat
berjalan lebih baik.“Apabila bupati tidak mampu, maka berikan kewenangan kepada
wakil bupati supaya masyarakat dapat diurus dengan baik,” tegasnya.Ia juga meminta Bupati Mimika mundur apabila hanya mampu
mengendalikan media dan pemberitaan tanpa menghadirkan solusi nyata bagi
persoalan masyarakat.“Apabila hanya mampu mengendalikan media dan pemberitaan,
tetapi banyak kegagalan dalam pemerintahan, maka saya meminta Bupati Johanes
Rettob mundur dari jabatannya,” tutup Edoardus Rahawadan.Hingga berita ini dipublikasikan, redaksi belum memperoleh
konfirmasi dari Bupati Mimika, Johanes Rettob. Redaksi telah berupaya
menghubungi Pemerintah Kabupaten Mimika untuk meminta tanggapan. Sesuai Pasal 5
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, ruang hak jawab dan koreksi tetap
terbuka bagi pihak terkait. Penulis: Hendrik
Editor: GF
23 Mei 2026, 21:37 WIT
Wakapolri: Lewat Transformasi Digital Korlantas, Sistem Layanan Dapat diakses dengan Mudah
Papuanewsonline.com, Jakarta – Transformasi digital yang dikembangkan Korlantas Polri melalui ETLE Drone, ETLE Face Recognition, SIM Digital hingga integrasi layanan berbasis data real time, menjadi salah satu implementasi konkret jawaban Polri atas rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), khususnya pada aspek penguatan tata kelola, transparansi pelayanan publik, pengawasan, digitalisasi, serta pencegahan penyimpangan dalam layanan kepolisian.Hal tersebut disampaikan Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Lalu Lintas Tahun 2026 di Auditorium PTIK, Jakarta, Jumat (22/5).Menurut Wakapolri, reformasi Polri harus diwujudkan dalam sistem pelayanan yang lebih transparan, cepat, akuntabel dan mudah diakses masyarakat, bukan hanya perubahan regulasi.“Rekomendasi reformasi tidak boleh berhenti pada dokumen. Masyarakat harus merasakan perubahan nyata dalam pelayanan publik Polri,” tegas Wakapolri.ETLE Drone: Pelanggaran Terdeteksi Otomatis, Konfirmasi Bisa Melalui WhatsAppSalah satu inovasi yang dikembangkan yakni ETLE Drone Patroli Presisi, yang digunakan untuk memantau dan mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara real time, termasuk pelanggaran ganjil-genap dan pelanggaran kasat mata lainnya.Kasi Binwas Subdit Dakgar Korlantas Polri AKBP M. Adiel Aristo, S.I.K., M.H. menjelaskan, mekanisme kerja ETLE Drone dilakukan secara terintegrasi:1. Drone melakukan patroli udara dan merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis;2. Data pelanggaran langsung masuk ke sistem Back Office ETLE Nasional;3. Petugas validator melakukan verifikasi dan identifikasi kendaraan;4. Konfirmasi dikirim kepada pemilik kendaraan melalui: * Surat konfirmasi, atau * Notifikasi WhatsApp yang langsung diterima nomor pelanggar;5. Pemilik kendaraan dapat melakukan klarifikasi dan penyelesaian pembayaran secara daring melalui BRIVA;6. Jika konfirmasi diabaikan, kendaraan berpotensi diblokir sementara oleh petugas Back Office sesuai mekanisme yang berlaku.Sistem ini dirancang untuk mengurangi interaksi langsung, memperkuat transparansi penindakan dan menekan potensi penyimpangan.ETLE Face Recognition Terintegrasi Dukcapil Korlantas juga mengembangkan ETLE Face Recognition yang telah terintegrasi dengan data kependudukan Dukcapil dan digunakan pada sistem ETLE di berbagai wilayah Indonesia.Teknologi ini berfungsi ketika:* Nomor kendaraan tidak terbaca;* Kendaraan belum terdaftar atau terindikasi tidak sesuai data registrasi;* Dibutuhkan identifikasi tambahan terhadap pelanggaran.Integrasi ini bertujuan meningkatkan akurasi identifikasi dan memperkuat sistem penegakan hukum berbasis data.SIM Digital: Barcode Berubah Setiap 10 Detik dan Tidak Bisa Di-screenshotInovasi lainnya ialah SIM Digital, yang memungkinkan masyarakat mengakses SIM melalui aplikasi Digital Korlantas tanpa harus selalu membawa kartu fisik.AKBP Randy Asdar, S.Kom., S.I.K., M.Si. menjelaskan sejumlah fitur teknis SIM Digital:* Memiliki kedudukan yang sama dengan SIM fisik sesuai Pasal 85 Ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009;* Menggunakan barcode dinamis yang berubah setiap 10 detik untuk mencegah pemalsuan;* Tidak dapat di-screenshot atau dipindahtangankan;* Memiliki sertifikasi keamanan dari BSSN untuk perlindungan data;* Petugas dapat memverifikasi keaslian SIM melalui aplikasi pemindai khusus;* Data pemilik SIM akan muncul otomatis saat dilakukan verifikasi.Selain itu, aplikasi Digital Korlantas memiliki fitur:✓ Pengingat masa berlaku SIM sebelum habis;✓ Perpanjangan SIM secara daring, tanpa perlu datang ke Satpas;✓ Integrasi layanan administrasi lalu lintas dalam satu aplikasi.“Masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor pelayanan hanya untuk memperpanjang SIM. Seluruh proses dapat dilakukan melalui aplikasi,” jelas AKBP Randy.Digitalisasi Layanan Nasional Terus DiperluasSelain ETLE dan SIM Digital, Korlantas juga telah memperkuat layanan berbasis digital melalui:* SIGNAL (Samsat Digital Nasional) yang telah terintegrasi dengan 1.324 Samsat atau 93,7 persen nasional;* SINAR (SIM Nasional Presisi) yang terhubung dengan 153 Satpas;* 783.858 penerbitan E-BPKB;* Penguatan 1 NTMC, 31 RTMC, dan 25 TMC untuk pengelolaan lalu lintas berbasis data real time;* Pengembangan Body Worn Camera untuk meningkatkan akuntabilitas personel;* Integrasi CCTV dan Artificial Intelligence (AI) dalam pengelolaan lalu lintas.Menurut Wakapolri, inovasi tersebut menjadi bagian dari reformasi tata kelola Polri yang menempatkan pelayanan publik sebagai pusat perubahan institusi.“Digitalisasi bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, akuntabel dan mudah diakses masyarakat,” ujar Wakapolri.Namun demikian, ia menegaskan keberhasilan transformasi tetap ditentukan kualitas SDM dan integritas personel.“Sebaik apa pun sistem yang dibangun, faktor utama tetap manusia yang menjalankannya,” tutup Wakapolri. PNO-12
22 Mei 2026, 20:18 WIT
TPNPB Klaim Serangan Drone Bom Militer Indonesia Tewaskan Anggota Muda Batalyon Yuguru
Papuanewsonline.com, Nduga – Situasi konflik bersenjata di
Papua Pegunungan kembali menjadi sorotan setelah Tentara Pembebasan Nasional
Papua Barat (TPNPB) mengklaim terjadi serangan drone bom yang dilakukan aparat
militer Indonesia terhadap markas mereka di wilayah Ndugama-Derakma, Kabupaten
Nduga.Klaim tersebut disampaikan melalui Siaran Pers Ke III
Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB tertanggal Jumat, 22 Mei 2026. Dalam
laporan yang diterima dari Komandan Batalyon Yuguru, Mayor Yibet Gwijangge,
disebutkan bahwa serangan terjadi pada 18 Mei 2026 dan menyebabkan satu anggota
TPNPB gugur.Korban yang disebut meninggal dalam serangan tersebut adalah
Engenpi Gwijangge, pemuda berusia 18 tahun yang diklaim sebagai anggota TPNPB
Kodap III Ndugama-Derakma dari Batalyon Yuguru. Dalam siaran pers itu, TPNPB
menggambarkan Engenpi sebagai anggota muda yang aktif terlibat dalam operasi
kelompok bersenjata di wilayah Nduga.TPNPB juga menyebut Engenpi Gwijangge merupakan anak kandung
dari Komandan Batalyon Yuguru, Mayor Yibet Gwijangge. Mereka mengklaim korban
telah tumbuh dan besar di lingkungan kelompok tersebut hingga akhirnya
bergabung secara resmi sebagai anggota TPNPB sejak tahun 2018.Dalam pernyataan resminya, TPNPB menyebut gugurnya Engenpi
Gwijangge sebagai kehilangan besar bagi kelompok mereka. Kodap III
Ndugama-Derakma bersama sejumlah batalyon lain juga mengumumkan duka nasional
atas insiden tersebut.“Engenpi Gwijangge adalah prajurit terbaik TPNPB Kodap III
Ndugama Derakma dari Batalyon Yuguru yang berani dan siap melaksanan tugas
dalam medan perang demi merebut kembali kemerdekaan bangsa Papua dari jajahan
kolonialisme Indonesia,” demikian isi siaran pers yang disampaikan Manajemen
Markas Pusat KOMNAS TPNPB.TPNPB juga menilai serangan tersebut sebagai bagian dari
operasi militer Indonesia di wilayah konflik Papua Pegunungan. Kelompok itu
mengklaim serangan dilakukan menggunakan drone bom ke markas mereka di kawasan
Yuguru, Nduga. Namun hingga kini, klaim tersebut belum dapat diverifikasi
secara independen.Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi
dari pihak TNI maupun aparat keamanan terkait tudingan serangan drone bom yang
disampaikan TPNPB tersebut. Aparat keamanan sebelumnya memang diketahui
meningkatkan operasi di sejumlah wilayah rawan konflik di Papua Pegunungan
dalam beberapa waktu terakhir.
Konflik bersenjata yang terus berlangsung di Papua kembali
menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak terhadap kondisi keamanan dan
keselamatan masyarakat sipil di daerah konflik. Sejumlah kalangan pun mendorong
adanya pendekatan dialog dan penyelesaian damai guna mengurangi eskalasi
kekerasan yang terus terjadi di wilayah Papua. (GF)
22 Mei 2026, 20:32 WIT
Pilihan Redaksi
Kemenko Kumham Imipas Raih Digital Innovation Awards 2026
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Koordinator
Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham
Imipas) kembali mencatatkan prestasi nasional dengan meraih penghargaan
kategori Best Integrated Digital Innovation for Public Service dalam ajang
Digital Innovation Awards 2026 yang diselenggarakan oleh I-News TV, Jumat
(22/5/2026).Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas
keberhasilan Kemenko Kumham Imipas menghadirkan ekosistem digital terintegrasi
melalui layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sistem
tersebut dinilai mampu menghadirkan pelayanan informasi publik yang lebih
cepat, terbuka, transparan, serta dapat diakses masyarakat secara on demand.Ajang Digital Innovation Awards 2026 sendiri merupakan
program penghargaan bagi institusi maupun pihak yang dinilai berhasil
menciptakan inovasi berbasis digital dengan dampak nyata terhadap pelayanan
publik dan kehidupan masyarakat.Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,
Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa
penghargaan tersebut bukan hanya simbol keberhasilan kelembagaan, melainkan
bentuk tanggung jawab untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik di era
digital.“Pelayanan publik dan informasi hari ini harus semakin
cepat, semakin terbuka, semakin mudah diakses, dan semakin dekat dengan
kebutuhan masyarakat,” ujar Yusril.Menurut Yusril, transformasi digital yang dilakukan melalui
pengembangan aplikasi dan website PPID menjadi bagian dari komitmen pemerintah
dalam membangun layanan informasi publik yang proaktif, terintegrasi, serta
berpusat pada kebutuhan pengguna.Ia menilai perkembangan teknologi digital saat ini menuntut
setiap lembaga pemerintah untuk mampu beradaptasi dengan cepat tanpa
meninggalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.Dalam kesempatan tersebut, Yusril juga menyoroti
perkembangan artificial intelligence (AI) yang semakin pesat dan memengaruhi
berbagai sektor kehidupan, termasuk pelayanan publik dan tata kelola
pemerintahan.“Di tengah perkembangan artificial intelligence yang semakin
berkembang, natural intelligence tetap lebih pintar dari artificial
intelligence. Karena itu, kita sebagai manusia harus terus meningkatkan
kecerdasan, kemampuan berpikir, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan
zaman,” ujar Yusril.Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa teknologi
hanyalah alat bantu, sementara kemampuan manusia dalam mengambil keputusan,
membangun empati, dan memahami kebutuhan masyarakat tetap menjadi faktor utama
dalam pelayanan publik.Melalui penghargaan yang diraih, Kemenko Kumham Imipas
memastikan akan terus memperkuat pengembangan platform PPID, baik dari sisi
integrasi data, kecepatan layanan, kemudahan navigasi, keamanan informasi,
hingga perluasan pemanfaatan sistem digital untuk masyarakat luas.Langkah tersebut juga diharapkan dapat menjadi model
pengembangan layanan informasi publik nasional yang modern, efisien, dan
akuntabel di tengah percepatan transformasi digital pemerintahan Indonesia.Acara penghargaan turut dihadiri Staf Khusus Bidang
Komunikasi dan Media Iqbal Fadil, Kepala Biro Humas dan Teknologi Informasi
Mamur Saputra, serta sejumlah perwakilan kementerian, lembaga, dan instansi
terkait lainnya.Kehadiran berbagai unsur pemerintah dan pemangku kepentingan
dalam ajang tersebut menunjukkan bahwa inovasi digital kini menjadi bagian
penting dalam mendorong reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan
publik di Indonesia.Pemerintah juga terus mendorong setiap kementerian dan
lembaga untuk melakukan inovasi pelayanan yang mampu menjawab tantangan era
digital, terutama dalam memberikan akses informasi yang cepat dan mudah kepada
masyarakat.Dengan penghargaan ini, Kemenko Kumham Imipas mempertegas
komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan publik berbasis teknologi yang
adaptif, inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era transformasi
digital yang terus berkembang. (GF)
24 Mei 2026, 20:09 WIT
Panglima TNI Lepas Satgas Garuda UNIFIL 2026, Tegaskan Misi Perdamaian Adalah Kehormatan Bangsa
Papuanewsonline.com, Jakarta – Panglima TNI Jenderal TNI
Agus Subiyanto memimpin langsung upacara pemberangkatan Satuan Tugas (Satgas)
TNI Kontingen Garuda (Konga) United Nations Interim Force in Lebanon
(UNIFIL) Tahun Anggaran 2026 di Lapangan Prima, Mabes TNI, Jakarta Timur, Kamis
(21/5/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam
melanjutkan komitmennya menjaga perdamaian dunia melalui misi Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB).Dalam upacara tersebut, Panglima TNI bertindak sebagai
Inspektur Upacara sekaligus memberikan amanat kepada seluruh personel Satgas
yang akan bertugas di wilayah Lebanon Selatan. Kehadiran para prajurit TNI
dalam misi internasional ini dinilai sebagai bagian penting dari kontribusi
aktif Indonesia di forum global.Dalam amanatnya, Panglima TNI menegaskan bahwa penugasan
sebagai Pasukan Perdamaian PBB bukan sekadar tugas biasa, melainkan sebuah
kehormatan besar yang membawa nama baik bangsa Indonesia di mata dunia
internasional.“Penugasan sebagai Pasukan Perdamaian PBB merupakan
kehormatan sekaligus amanah besar yang membawa nama baik bangsa dan negara di
forum internasional,” tegas Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.Ia juga mengingatkan seluruh prajurit agar menjaga
profesionalisme, disiplin, integritas, serta mematuhi seluruh ketentuan dan Standard
Operating Procedures (SOP) selama menjalankan tugas di daerah misi.
Menurutnya, keberhasilan misi perdamaian tidak hanya diukur dari kemampuan
militer, tetapi juga dari sikap dan perilaku prajurit di tengah masyarakat
internasional.Selain menjaga stabilitas keamanan di wilayah operasi,
Panglima TNI meminta seluruh personel Satgas mampu membangun hubungan baik
dengan masyarakat lokal maupun pasukan dari negara lain yang tergabung dalam
misi UNIFIL. Hal tersebut dinilai penting guna memperkuat citra positif
Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian dunia.Panglima TNI juga menekankan bahwa personel Satgas Konga
UNIFIL harus aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di wilayah penugasan.
Kegiatan seperti pelayanan kesehatan, bantuan pendidikan, dan aksi kemanusiaan
lainnya disebut sebagai bagian dari implementasi nyata misi perdamaian.“Seluruh personel harus mampu melaksanakan tugas pokok
secara optimal, menjaga stabilitas keamanan di wilayah operasi, serta membangun
komunikasi dan hubungan yang baik dengan masyarakat setempat maupun unsur
pasukan dari negara lain,” lanjut Panglima TNI.Upacara pemberangkatan tersebut turut dihadiri Wakil
Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R., para pejabat utama Mabes TNI, serta
pejabat dari masing-masing angkatan. Kehadiran para pimpinan TNI menunjukkan
dukungan penuh terhadap keberangkatan Kontingen Garuda dalam menjalankan mandat
internasional.Satgas TNI Konga UNIFIL sendiri melaksanakan mandat
Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Misi utama
mereka adalah menjaga stabilitas keamanan, memantau penghentian permusuhan,
serta membantu menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Lebanon Selatan.Keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian dunia telah
berlangsung selama puluhan tahun dan menjadi bagian dari politik luar negeri
bebas aktif yang konsisten dijalankan pemerintah Indonesia. Kontingen Garuda
dikenal sebagai salah satu pasukan perdamaian yang memiliki reputasi baik dalam
berbagai misi internasional.Melalui pemberangkatan Satgas TNI Konga UNIFIL TA 2026 ini,
Indonesia kembali menunjukkan komitmennya sebagai negara yang aktif
berkontribusi menjaga stabilitas dan perdamaian global. Para prajurit yang
diberangkatkan diharapkan mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab
serta membawa harum nama bangsa di panggung internasional. (GF)
24 Mei 2026, 19:45 WIT
Modernisasi Sistem Navigasi Penerbangan Nasional, Komisi V DPR RI Tinjau Langsung New JATSC
Papuanewsonline.com, Tangerang – Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan bersama AirNav
Indonesia memastikan kesiapan operasional sistem navigasi penerbangan nasional
melalui implementasi modernisasi Air Traffic Management Automation System
(ATMAS) di New Jakarta Air Traffic Services Centre (JATSC). Kepastian tersebut
disampaikan saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kantor
Pusat AirNav Indonesia, Tangerang, Jumat (22/05/2026).
Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua
Komisi V DPR RI Ridwan Bae dan diisi dengan rapat koordinasi serta peninjauan
lapangan ke Indonesia Network Management Centre (INMC) dan fasilitas New JATSC.
Agenda ini dilakukan untuk memastikan kesiapan sistem navigasi penerbangan
nasional dalam mendukung pelayanan lalu lintas udara yang aman dan modern.
Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara,
Lukman F. Laisa, menegaskan bahwa modernisasi sistem navigasi penerbangan
nasional merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kapasitas
dan kualitas layanan penerbangan di Indonesia.
“Seluruh tahapan implementasi dilakukan secara hati-hati
dengan mitigasi risiko dan contingency plan yang komprehensif guna memastikan
pelayanan navigasi penerbangan tetap aman dan andal,” ujar Lukman.
Menurutnya, implementasi modernisasi ATMAS di Jakarta
ditargetkan mulai beroperasi penuh pada Juni 2026. Sebelumnya, sistem tersebut
telah lebih dahulu diterapkan di sejumlah wilayah, seperti Medan, Pontianak,
dan Balikpapan.
Selain fokus pada modernisasi sistem, Ditjen Hubud juga
memaparkan langkah mitigasi terhadap gangguan Global Navigation Satellite
System Radio Frequency Interference (GNSS RFI) yang sempat terjadi di sekitar
Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta pada April 2026 lalu.
Meski terjadi gangguan, operasional penerbangan disebut
tetap berjalan aman melalui optimalisasi sistem navigasi cadangan berbasis
terrestrial, seperti Instrument Landing System (ILS), Distance Measuring
Equipment (DME), serta VHF Omnidirectional Range (VOR). Dukungan radar vector
oleh petugas Air Traffic Controller (ATC) juga menjadi bagian penting dalam
menjaga keselamatan penerbangan selama gangguan berlangsung.
Ditjen Hubud bersama AirNav Indonesia juga memperkuat
koordinasi lintas instansi dengan menerbitkan Notice to Airmen (NOTAM),
melaporkan kejadian tersebut kepada ICAO Asia Pacific Regional Office, serta
menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE-DJPU 11
Tahun 2026 tentang Pelaporan dan Penanganan GNSS RFI.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae memberikan apresiasi
atas langkah cepat dan responsif yang dilakukan Ditjen Hubud bersama AirNav
Indonesia dalam menangani gangguan sistem navigasi tersebut. Ia menilai langkah
mitigasi yang dilakukan menunjukkan komitmen serius pemerintah terhadap
keselamatan dan keamanan penerbangan nasional.
Menurut Ridwan, modernisasi sistem navigasi penerbangan
harus menjadi prioritas penting mengingat tingginya pertumbuhan sektor
transportasi udara di Indonesia. Ia berharap kesiapan teknologi dan sumber daya
manusia dapat berjalan seiring untuk menghadirkan pelayanan penerbangan yang
semakin optimal.
Sementara itu, Lukman F. Laisa menegaskan pihaknya akan
terus memperkuat pengawasan, pengendalian, dan koordinasi bersama seluruh
pemangku kepentingan di sektor penerbangan nasional.
“Kami terus memperkuat pengawasan, pengendalian, dan
kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pelayanan
navigasi penerbangan nasional berjalan aman, selamat, tertib, efisien, dan
berkelanjutan,” tutup Lukman.
Turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut Direktur Utama
AirNav Indonesia Capt. Avirianto beserta jajaran, Direktur Operasi PT Angkasa
Pura Indonesia Agus Haryadi, Direktur Navigasi Penerbangan Syamsu Rizal,
Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Sokhib Al-Rokhman,
Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Teguh Jalu Waskito, serta
Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Putu Eka Cahyadhi. (GF)
24 Mei 2026, 19:38 WIT
Ketua Pemuda Kei Mimika Soroti Kegagalan OTSUS dan Desak Bupati Mimika Mundur
Papuanewsonline.com, Mimika – Ketua Pemuda Kei Mimika,
Edoardus Rahawadan, menyoroti sejumlah persoalan demokrasi dan birokrasi di
Kabupaten Mimika yang dinilai semakin jauh dari semangat Otonomi Khusus (OTSUS)
bagi Orang Asli Papua.Menurut Edoardus, kegagalan demokrasi dan birokrasi di
Mimika terjadi karena pemerintah daerah belum memahami secara mendalam makna
serta tujuan utama OTSUS bagi masyarakat Papua, khususnya di Kabupaten Mimika.“Pemerintah daerah gagal memahami substansi OTSUS.
Akibatnya, masyarakat asli Papua di Mimika terus merasa terpinggirkan di
tanahnya sendiri,” tegas Edoardus Rahawadan. Dalam rilis tertulisnya Yang di
kirim via Whatsap ke media Papuanewsonline,com. (23/5/2026.Ia menilai, anak-anak daerah Mimika tidak perlu turun ke
jalan melakukan aksi demonstrasi apabila pemerintah mampu menjalankan instrumen
OTSUS secara benar dan berpihak kepada rakyat.“Anak daerah Mimika seharusnya tidak perlu berdemonstrasi di
rumahnya sendiri. Namun kenyataannya mereka harus turun ke jalan karena
kegagalan pemimpin daerah dalam memahami dan mengelola instrumen OTSUS dengan
baik,” ujarnya.Edoardus meminta Bupati Mimika, Johanes Rettob, agar tidak
hanya fokus memberikan penjelasan aturan di depan media, tetapi lebih
mengutamakan kebijakan nyata yang berpihak kepada masyarakat Amungme dan Kamoro
sebagai pemilik hak ulayat di Mimika.“Kami tidak membutuhkan terlalu banyak penjelasan di depan
kamera. Yang masyarakat butuhkan adalah kebijakan nyata yang melindungi dan
memberdayakan orang Amungme dan Kamoro,” katanya.Lebih lanjut, Edoardus menegaskan bahwa apabila bupati
merasa tidak mampu menjalankan pemerintahan secara maksimal, maka kewenangan
sebaiknya diberikan kepada wakil bupati agar pelayanan kepada masyarakat
berjalan lebih baik.“Apabila bupati tidak mampu, maka berikan kewenangan kepada
wakil bupati supaya masyarakat dapat diurus dengan baik,” tegasnya.Ia juga meminta Bupati Mimika mundur apabila hanya mampu
mengendalikan media dan pemberitaan tanpa menghadirkan solusi nyata bagi
persoalan masyarakat.“Apabila hanya mampu mengendalikan media dan pemberitaan,
tetapi banyak kegagalan dalam pemerintahan, maka saya meminta Bupati Johanes
Rettob mundur dari jabatannya,” tutup Edoardus Rahawadan.Hingga berita ini dipublikasikan, redaksi belum memperoleh
konfirmasi dari Bupati Mimika, Johanes Rettob. Redaksi telah berupaya
menghubungi Pemerintah Kabupaten Mimika untuk meminta tanggapan. Sesuai Pasal 5
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, ruang hak jawab dan koreksi tetap
terbuka bagi pihak terkait. Penulis: Hendrik
Editor: GF
23 Mei 2026, 21:37 WIT
Wakapolri: Lewat Transformasi Digital Korlantas, Sistem Layanan Dapat diakses dengan Mudah
Papuanewsonline.com, Jakarta – Transformasi digital yang dikembangkan Korlantas Polri melalui ETLE Drone, ETLE Face Recognition, SIM Digital hingga integrasi layanan berbasis data real time, menjadi salah satu implementasi konkret jawaban Polri atas rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), khususnya pada aspek penguatan tata kelola, transparansi pelayanan publik, pengawasan, digitalisasi, serta pencegahan penyimpangan dalam layanan kepolisian.Hal tersebut disampaikan Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Lalu Lintas Tahun 2026 di Auditorium PTIK, Jakarta, Jumat (22/5).Menurut Wakapolri, reformasi Polri harus diwujudkan dalam sistem pelayanan yang lebih transparan, cepat, akuntabel dan mudah diakses masyarakat, bukan hanya perubahan regulasi.“Rekomendasi reformasi tidak boleh berhenti pada dokumen. Masyarakat harus merasakan perubahan nyata dalam pelayanan publik Polri,” tegas Wakapolri.ETLE Drone: Pelanggaran Terdeteksi Otomatis, Konfirmasi Bisa Melalui WhatsAppSalah satu inovasi yang dikembangkan yakni ETLE Drone Patroli Presisi, yang digunakan untuk memantau dan mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara real time, termasuk pelanggaran ganjil-genap dan pelanggaran kasat mata lainnya.Kasi Binwas Subdit Dakgar Korlantas Polri AKBP M. Adiel Aristo, S.I.K., M.H. menjelaskan, mekanisme kerja ETLE Drone dilakukan secara terintegrasi:1. Drone melakukan patroli udara dan merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis;2. Data pelanggaran langsung masuk ke sistem Back Office ETLE Nasional;3. Petugas validator melakukan verifikasi dan identifikasi kendaraan;4. Konfirmasi dikirim kepada pemilik kendaraan melalui: * Surat konfirmasi, atau * Notifikasi WhatsApp yang langsung diterima nomor pelanggar;5. Pemilik kendaraan dapat melakukan klarifikasi dan penyelesaian pembayaran secara daring melalui BRIVA;6. Jika konfirmasi diabaikan, kendaraan berpotensi diblokir sementara oleh petugas Back Office sesuai mekanisme yang berlaku.Sistem ini dirancang untuk mengurangi interaksi langsung, memperkuat transparansi penindakan dan menekan potensi penyimpangan.ETLE Face Recognition Terintegrasi Dukcapil Korlantas juga mengembangkan ETLE Face Recognition yang telah terintegrasi dengan data kependudukan Dukcapil dan digunakan pada sistem ETLE di berbagai wilayah Indonesia.Teknologi ini berfungsi ketika:* Nomor kendaraan tidak terbaca;* Kendaraan belum terdaftar atau terindikasi tidak sesuai data registrasi;* Dibutuhkan identifikasi tambahan terhadap pelanggaran.Integrasi ini bertujuan meningkatkan akurasi identifikasi dan memperkuat sistem penegakan hukum berbasis data.SIM Digital: Barcode Berubah Setiap 10 Detik dan Tidak Bisa Di-screenshotInovasi lainnya ialah SIM Digital, yang memungkinkan masyarakat mengakses SIM melalui aplikasi Digital Korlantas tanpa harus selalu membawa kartu fisik.AKBP Randy Asdar, S.Kom., S.I.K., M.Si. menjelaskan sejumlah fitur teknis SIM Digital:* Memiliki kedudukan yang sama dengan SIM fisik sesuai Pasal 85 Ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009;* Menggunakan barcode dinamis yang berubah setiap 10 detik untuk mencegah pemalsuan;* Tidak dapat di-screenshot atau dipindahtangankan;* Memiliki sertifikasi keamanan dari BSSN untuk perlindungan data;* Petugas dapat memverifikasi keaslian SIM melalui aplikasi pemindai khusus;* Data pemilik SIM akan muncul otomatis saat dilakukan verifikasi.Selain itu, aplikasi Digital Korlantas memiliki fitur:✓ Pengingat masa berlaku SIM sebelum habis;✓ Perpanjangan SIM secara daring, tanpa perlu datang ke Satpas;✓ Integrasi layanan administrasi lalu lintas dalam satu aplikasi.“Masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor pelayanan hanya untuk memperpanjang SIM. Seluruh proses dapat dilakukan melalui aplikasi,” jelas AKBP Randy.Digitalisasi Layanan Nasional Terus DiperluasSelain ETLE dan SIM Digital, Korlantas juga telah memperkuat layanan berbasis digital melalui:* SIGNAL (Samsat Digital Nasional) yang telah terintegrasi dengan 1.324 Samsat atau 93,7 persen nasional;* SINAR (SIM Nasional Presisi) yang terhubung dengan 153 Satpas;* 783.858 penerbitan E-BPKB;* Penguatan 1 NTMC, 31 RTMC, dan 25 TMC untuk pengelolaan lalu lintas berbasis data real time;* Pengembangan Body Worn Camera untuk meningkatkan akuntabilitas personel;* Integrasi CCTV dan Artificial Intelligence (AI) dalam pengelolaan lalu lintas.Menurut Wakapolri, inovasi tersebut menjadi bagian dari reformasi tata kelola Polri yang menempatkan pelayanan publik sebagai pusat perubahan institusi.“Digitalisasi bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, akuntabel dan mudah diakses masyarakat,” ujar Wakapolri.Namun demikian, ia menegaskan keberhasilan transformasi tetap ditentukan kualitas SDM dan integritas personel.“Sebaik apa pun sistem yang dibangun, faktor utama tetap manusia yang menjalankannya,” tutup Wakapolri. PNO-12
22 Mei 2026, 20:18 WIT
TPNPB Klaim Serangan Drone Bom Militer Indonesia Tewaskan Anggota Muda Batalyon Yuguru
Papuanewsonline.com, Nduga – Situasi konflik bersenjata di
Papua Pegunungan kembali menjadi sorotan setelah Tentara Pembebasan Nasional
Papua Barat (TPNPB) mengklaim terjadi serangan drone bom yang dilakukan aparat
militer Indonesia terhadap markas mereka di wilayah Ndugama-Derakma, Kabupaten
Nduga.Klaim tersebut disampaikan melalui Siaran Pers Ke III
Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB tertanggal Jumat, 22 Mei 2026. Dalam
laporan yang diterima dari Komandan Batalyon Yuguru, Mayor Yibet Gwijangge,
disebutkan bahwa serangan terjadi pada 18 Mei 2026 dan menyebabkan satu anggota
TPNPB gugur.Korban yang disebut meninggal dalam serangan tersebut adalah
Engenpi Gwijangge, pemuda berusia 18 tahun yang diklaim sebagai anggota TPNPB
Kodap III Ndugama-Derakma dari Batalyon Yuguru. Dalam siaran pers itu, TPNPB
menggambarkan Engenpi sebagai anggota muda yang aktif terlibat dalam operasi
kelompok bersenjata di wilayah Nduga.TPNPB juga menyebut Engenpi Gwijangge merupakan anak kandung
dari Komandan Batalyon Yuguru, Mayor Yibet Gwijangge. Mereka mengklaim korban
telah tumbuh dan besar di lingkungan kelompok tersebut hingga akhirnya
bergabung secara resmi sebagai anggota TPNPB sejak tahun 2018.Dalam pernyataan resminya, TPNPB menyebut gugurnya Engenpi
Gwijangge sebagai kehilangan besar bagi kelompok mereka. Kodap III
Ndugama-Derakma bersama sejumlah batalyon lain juga mengumumkan duka nasional
atas insiden tersebut.“Engenpi Gwijangge adalah prajurit terbaik TPNPB Kodap III
Ndugama Derakma dari Batalyon Yuguru yang berani dan siap melaksanan tugas
dalam medan perang demi merebut kembali kemerdekaan bangsa Papua dari jajahan
kolonialisme Indonesia,” demikian isi siaran pers yang disampaikan Manajemen
Markas Pusat KOMNAS TPNPB.TPNPB juga menilai serangan tersebut sebagai bagian dari
operasi militer Indonesia di wilayah konflik Papua Pegunungan. Kelompok itu
mengklaim serangan dilakukan menggunakan drone bom ke markas mereka di kawasan
Yuguru, Nduga. Namun hingga kini, klaim tersebut belum dapat diverifikasi
secara independen.Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi
dari pihak TNI maupun aparat keamanan terkait tudingan serangan drone bom yang
disampaikan TPNPB tersebut. Aparat keamanan sebelumnya memang diketahui
meningkatkan operasi di sejumlah wilayah rawan konflik di Papua Pegunungan
dalam beberapa waktu terakhir.
Konflik bersenjata yang terus berlangsung di Papua kembali
menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak terhadap kondisi keamanan dan
keselamatan masyarakat sipil di daerah konflik. Sejumlah kalangan pun mendorong
adanya pendekatan dialog dan penyelesaian damai guna mengurangi eskalasi
kekerasan yang terus terjadi di wilayah Papua. (GF)
22 Mei 2026, 20:32 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Tag Berita
Pendidikan & Kesehatan
Lihat semua
Rekrutmen Akpol 2026 di Maluku Terapkan Pengawasan Berlapis dan Sistem Terbuka
Papuanewsonline.com, Ambon – Komitmen mewujudkan rekrutmen Polri yang bersih, transparan, dan bebas praktik kecurangan kembali ditegaskan dalam pelaksanaan seleksi Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 di wilayah Maluku.Proses seleksi Uji Kesamaptaan Jasmani yang digelar di Lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Tantui, Kota Ambon, Kamis (21/5/2026), dipantau langsung oleh Irwasda Polda Maluku Kombes Pol I Made Sunarta, S.E., M.H., bersama jajaran pengawas internal dan eksternal guna memastikan seluruh tahapan berjalan objektif dan akuntabel.Pengawasan ketat dilakukan sebagai bagian dari implementasi prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) yang menjadi pedoman dalam proses rekrutmen anggota Polri.Turut hadir dalam peninjauan tersebut Dansat Brimob Polda Maluku selaku Ketua Bidang Kesamaptaan Jasmani, Kabag Dalpers Biro SDM Polda Maluku, Kabag Watpers Biro SDM Polda Maluku, serta Kasubbag Diapers Bag Dalpers Biro SDM Polda Maluku.Dalam pelaksanaannya, seleksi juga diawasi secara berlapis oleh unsur internal maupun eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Itwasda dan Bid Propam Polda Maluku, sementara pengawasan eksternal melibatkan perwakilan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Maluku.Irwasda Polda Maluku Kombes Pol I Made Sunarta menegaskan bahwa proses seleksi Akpol merupakan bagian penting dalam mencetak calon-calon perwira Polri yang profesional, berintegritas, dan memiliki kualitas fisik yang prima.“Seleksi Akpol bukan ruang kompromi ataupun titipan. Seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama dan setiap tahapan diawasi secara terbuka untuk memastikan proses berjalan objektif, bersih, dan bebas dari kecurangan,” tegas Kombes Pol I Made Sunarta di sela peninjauan.Ia menambahkan, seluruh hasil penilaian peserta dicatat dan diumumkan secara terbuka sebagai bentuk transparansi kepada publik.“Kami ingin memastikan kepercayaan masyarakat terhadap proses rekrutmen Polri terus terjaga. Karena itu, setiap tahapan dilakukan secara profesional dengan pengawasan ketat dari internal maupun eksternal,” ujarnya.Sebanyak 29 peserta mengikuti tahapan Uji Kesamaptaan Jasmani yang terbagi dalam tiga kategori utama, yakni Kesamaptaan A berupa lari ketahanan selama 12 menit, Kesamaptaan B meliputi pull-up, sit-up, push-up, dan shuttle run, serta Kesamaptaan C berupa uji ketangkasan renang yang dilanjutkan pemeriksaan antropometrik atau postur tubuh.Dari hasil pelaksanaan seleksi, dua peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya, masing-masing karena tidak hadir dan tidak mencapai standar nilai fisik yang telah ditentukan.Sementara peserta yang dinyatakan memenuhi syarat akan melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya sesuai mekanisme penerimaan Taruna Akpol Tahun Anggaran 2026.Pelaksanaan seleksi berlangsung aman, tertib, dan lancar dengan pengawasan ketat di seluruh tahapan. Polda Maluku menegaskan komitmennya mendukung reformasi rekrutmen Polri melalui sistem seleksi yang mengedepankan prinsip merit, transparansi, dan akuntabilitas guna menghasilkan calon perwira Polri yang unggul serta dipercaya masyarakat. PNO-12
22 Mei 2026, 19:38 WIT
Perluas Program Polisi Mengajar, Polres Kepulauan Tanimbar Sambangi SMA Kristen Saumlaki
Papuanewsonline.com, Tanimbar - Program unggulan Kapolda Maluku bertajuk “Polisi Mengajar” terus diperluas hingga wilayah kepulauan terluar. Kali ini, jajaran Polres Kepulauan Tanimbar menyasar pelajar di SMA Kristen Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Rabu (20/5/2026), guna memperkuat kesadaran hukum, membangun karakter generasi muda, serta mencegah kenakalan remaja dan tindak kriminal di lingkungan pendidikan.Kegiatan yang berlangsung di Aula SMA Kristen Saumlaki itu merupakan implementasi Surat Telegram Kapolda Maluku Nomor: ST/152/IV/OPS.1.3./2026 tanggal 29 April 2026 tentang Launching Polisi Mengajar Polda Maluku.Program edukatif tersebut dipimpin Kasat Binmas Polres Kepulauan Tanimbar AKP J. Samponu bersama Kasi Kum Polres Kepulauan Tanimbar AIPTU J. Jaflaun, S.H., dengan diikuti ratusan siswa dan dewan guru.Kepala SMA Kristen Saumlaki, A. Batlayar, S.Pd., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Polri yang dinilai memberikan edukasi penting bagi pembentukan karakter dan kedisiplinan pelajar.Ia menegaskan bahwa kehadiran polisi di lingkungan sekolah bukan untuk menakut-nakuti siswa, melainkan sebagai bentuk kepedulian dalam menjaga dan membimbing generasi muda agar terhindar dari perilaku menyimpang.“Program ini menjadi langkah strategis dalam membangun generasi muda yang cerdas, berintegritas, taat hukum, dan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi,” ujarnya.Dalam sesi penyuluhan, AKP J. Samponu menyampaikan sejumlah materi penting terkait penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Materi yang diberikan meliputi ketentuan pidana tentang tawuran, kekerasan bersama, penyebaran berita bohong atau hoaks, mabuk di tempat umum, pencurian, hingga gangguan ketertiban lingkungan.Selain itu, para pelajar juga diberikan pemahaman mengenai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahaya penyalahgunaan minuman keras dan narkoba, serta edukasi terkait perundungan verbal dan kekerasan seksual terhadap anak.Suasana dialog berlangsung interaktif. Sejumlah siswa aktif mengajukan pertanyaan mengenai pencegahan kenakalan remaja, mekanisme pembayaran denda pidana, aturan lalu lintas, hingga penanganan korban pelecehan seksual dan sanksi hukum terhadap penjualan minuman keras ilegal.Kasat Binmas Polres Kepulauan Tanimbar AKP J. Samponu menegaskan bahwa pendekatan edukatif menjadi langkah utama Polri dalam membangun kesadaran hukum sejak dini di kalangan pelajar.Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani menyampaikan bahwa program “Polisi Mengajar” merupakan strategi preventif Polri untuk melindungi generasi muda dari ancaman kenakalan remaja, kekerasan, narkoba, hingga penyalahgunaan media sosial.“Melalui program Polisi Mengajar, kami ingin menghadirkan Polri sebagai sahabat pelajar sekaligus mitra pendidikan dalam membentuk generasi muda yang disiplin, sadar hukum, berkarakter, dan mampu menjadi pelopor keamanan di lingkungan masing-masing,” ujar AKBP Ayani.Ia menambahkan, edukasi hukum di lingkungan sekolah menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya tindakan kriminal yang melibatkan usia remaja.“Pencegahan jauh lebih penting daripada penindakan. Karena itu kami hadir langsung di sekolah untuk memberikan pemahaman kepada para siswa tentang konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang melanggar aturan,” tambahnya.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K, mengatakan bahwa program “Polisi Mengajar” merupakan bagian dari komitmen Polda Maluku dalam membangun pendekatan humanis Polri kepada masyarakat, khususnya generasi muda di wilayah kepulauan dan daerah 3T.“Program Polisi Mengajar tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi hukum, tetapi juga membangun kedekatan emosional antara Polri dan pelajar. Kami ingin anak-anak muda Maluku memiliki ketahanan moral, disiplin, serta kesadaran hukum yang kuat di tengah tantangan sosial dan digital saat ini,” kata Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K.Menurutnya, pendidikan karakter dan literasi hukum menjadi fondasi penting dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di masa depan“Polda Maluku terus mendorong seluruh jajaran untuk aktif hadir di sekolah-sekolah sebagai bentuk investasi sosial dalam menciptakan generasi emas Maluku yang aman, cerdas, dan bebas dari pengaruh negatif,” ungkapnya.Dari hasil kegiatan tersebut, terjadi peningkatan pemahaman pelajar mengenai bahaya tawuran, bullying, penyalahgunaan media sosial, narkoba, serta pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, terbangun pula komunikasi yang lebih baik antara pihak sekolah dengan kepolisian dalam mendukung pembinaan generasi muda.Kegiatan Polisi Mengajar berakhir pada pukul 11.15 WIT dalam situasi aman, tertib, dan kondusif. PNO-12
22 Mei 2026, 15:42 WIT
Kadensus 88: Perlindungan Anak dan Literasi Digital Jadi Kunci Hadapi Tantangan Era Digital
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri, Irjen Pol. Sentot Prasetyo, S.I.K., menegaskan pentingnya memperkuat perlindungan anak, literasi digital, dan deteksi dini berbasis kolaborasi dalam menghadapi dinamika ruang digital yang terus berkembang.Penegasan tersebut disampaikan dalam bedah buku “Gamifikasi Kekerasan dalam Teror Modern di Era Digital” pada 20 Mei 2026, yang membahas pentingnya pendekatan pencegahan yang lebih adaptif, humanis, dan berbasis perlindungan masyarakat.Dalam paparannya, Kadensus 88 menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru, terutama bagi anak dan remaja yang berada pada fase pencarian identitas dan rentan terhadap pengaruh lingkungan sosial maupun ruang digital.“Anak dan remaja berada pada fase pencarian identitas. Karena itu, penguatan literasi digital, ketahanan psikologis, dan lingkungan sosial yang sehat menjadi bagian penting agar mereka mampu menghadapi berbagai pengaruh di ruang digital secara lebih kritis dan sehat,” ujar Irjen Pol. Sentot Prasetyo.Menurutnya, pendekatan terhadap anak yang terpapar persoalan di ruang digital perlu mengedepankan perlindungan, rehabilitasi, dan pendampingan, bukan semata pendekatan penindakan.Berdasarkan hasil asesmen dan pemetaan, Densus 88 menemukan bahwa kerentanan anak di ruang digital dipengaruhi banyak faktor, mulai dari krisis identitas, keterasingan sosial, perundungan, hingga kebutuhan akan penerimaan sosial.Namun demikian, Kadensus menegaskan bahwa data tersebut harus menjadi dasar untuk memperkuat sistem perlindungan dan pencegahan, bukan membangun stigma terhadap anak.“Data dan pola yang kami temukan harus menjadi dasar memperkuat perlindungan. Anak perlu dipandang sebagai pihak yang harus dilindungi dan diperkuat ketahanannya,” jelasnya.Untuk itu, Densus 88 mendorong collaborative approach, yakni penguatan sinergi antara keluarga, sekolah, pemerintah, akademisi, komunitas, platform digital, dan masyarakat dalam membangun ekosistem perlindungan bersama.Pendekatan tersebut diwujudkan melalui penguatan literasi digital, deteksi dini berbasis multi-stakeholder, serta ecological prevention yang melibatkan keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial secara menyeluruh.Selain itu, berbagai program pencegahan juga terus diperkuat melalui Pendidikan Kritis dan Ketahanan Digital, edukasi di sekolah, serta penguatan kapasitas guru dan orang tua sebagai garda terdepan dalam mengenali perubahan perilaku anak sejak dini.Pandangan tersebut mendapat penguatan dari para akademisi dan pakar lintas disiplin yang menjadi penanggap dalam bedah buku.Psikolog forensik Dr. Zora Arfina Sukabdi menilai perlindungan anak perlu menjadi perhatian utama, terutama terhadap anak yang mengalami alienasi sosial, merasa tidak terlihat (invisible), hingga kehilangan makna, karena kondisi tersebut dapat meningkatkan kerentanan psikologis.“Pendekatan perlindungan dan deteksi dini terhadap anak menjadi sangat penting, terutama di tengah perubahan pola interaksi sosial di era digital,” ujar Dr. Zora Arfina Sukabdi.Sementara itu, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D., mengingatkan bahwa pencegahan harus tetap berpijak pada hak asasi manusia dan kebijakan berbasis bukti ilmiah, sehingga tidak menimbulkan stigma atau generalisasi terhadap generasi muda.Pandangan lain disampaikan psikolog forensik Dra. Adityana Kasandra Putranto, yang menekankan pentingnya penguatan kesehatan mental dan ketahanan psikologis sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang lebih tangguh menghadapi tantangan ruang digital.Sementara Dr. Ismail Fahmi menyoroti pentingnya edukasi publik dan sistem deteksi dini berbasis data agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap perubahan dinamika digital.Menutup paparannya, Kadensus 88 menegaskan bahwa tujuan utama berbagai upaya tersebut adalah membangun lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang generasi muda.“Tujuan akhirnya bukan menciptakan rasa takut, tetapi membangun kesadaran bersama agar anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan memiliki ketahanan menghadapi tantangan era digital,” tutup Irjen Pol. Sentot Prasetyo.Pesan tersebut menegaskan bahwa keamanan masa depan dibangun melalui perlindungan, pendidikan, kolaborasi, dan penguatan ketahanan generasi muda. PNO-12
22 Mei 2026, 13:40 WIT
Pembangunan SDM Papua Harus Jadi Prioritas, PAPEDA-YPMAK Soroti Pengelolaan Dana Otsus
Papuanewsonline.com, Mimika — Ketua Umum Perkumpulan Alumni
Penerima Beasiswa Dana Kemitraan (PAPEDA-YPMAK), Hilarious Dolame, menegaskan
bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Papua, khususnya di Kabupaten
Mimika, harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.Menurutnya, implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus
(Otsus) Papua selama ini belum menunjukkan hasil yang jelas, terutama dalam
bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bagi masyarakat asli Papua.Ia menilai dana Otsus yang setiap tahun dikucurkan
pemerintah pusat nilainya sangat besar, namun realisasi dan sasaran
penggunaannya belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat.“Pemerintah daerah harus lebih fokus dan terukur dalam
mengelola dana Otonomi Khusus, terutama untuk pembangunan manusia,” ujar
Hilarious.Ia mencontohkan, lembaga seperti YPMAK selama ini telah
menunjukkan hasil nyata dalam pengembangan SDM melalui program pendidikan,
kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Bahkan, banyak penerima manfaat program
YPMAK yang kini menjadi pemimpin di tingkat pemerintah daerah, DPR, maupun
organisasi perangkat daerah (OPD).“Kalau YPMAK dengan anggaran yang terbatas saja mampu
membiayai pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat, maka pemerintah daerah
seharusnya bisa melakukan hal yang lebih besar melalui dana Otonomi Khusus,”
katanya.Hilarious juga menyoroti masih adanya aksi protes yang
dilakukan pelajar tujuh suku terkait persoalan pendidikan. Menurutnya, kondisi
tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pendidikan masyarakat asli
Papua masih belum maksimal.Karena itu, ia mendorong adanya kolaborasi antara Pemerintah
Kabupaten Mimika dan YPMAK melalui nota kesepahaman maupun sinkronisasi
program, agar penanganan pendidikan masyarakat, khususnya anak-anak dari
wilayah pedalaman dan pesisir, dapat dilakukan secara terarah dan terukur.“Pendidikan harus dikontrol, dibina, dan dimonitor dengan
baik. Jangan terlalu banyak pintu dan kepentingan sehingga sasaran pendidikan
menjadi tidak jelas,” ujarnya.Ia menambahkan, visi pembangunan dari kampung ke kota yang
selama ini digaungkan pemerintah daerah juga harus dimulai dari pembangunan
SDM. Menurutnya, anak-anak dari kampung harus dipersiapkan sejak dini melalui
pendidikan yang baik agar mampu bersaing di era modern.“Kalau hari ini kita tidak siapkan generasi muda, maka ke
depan Mimika akan mengalami kesulitan. Pembangunan manusia itu penting supaya
kemiskinan bisa ditekan dan masyarakat asli Papua mampu bersaing,” tutupnya. Penulis: Bim
Editor: GF
18 Mei 2026, 19:00 WIT
Angin Kencang Terjang Wania, Pohon Tumbang Timpa Rumah dan Kabel Listrik
Papuanewsonline.com, Timika – Cuaca ekstrem berupa hujan
deras disertai angin kencang melanda wilayah Distrik Wania, Kabupaten Mimika,
Senin (18/5/2026) sekitar pukul 11.00 WIT. Akibatnya, sebuah pohon besar
tumbang di Jalan Poros Timika–Mapurujaya KM 6 dan menimpa dua unit rumah warga
serta jaringan kabel listrik di sekitar lokasi kejadian. Kejadian ini langsung
mendapat respons cepat dari tim relawan dan pihak berwenang setempat.Ketua Relawan Mimika Respon Cepat, Agung Arie, yang berada
di lokasi membenarkan insiden tersebut terjadi akibat kondisi alam yang tidak
bersahabat. “Pohon tumbang ini murni disebabkan hujan dan angin kencang.
Kerugian yang dialami warga berupa kerusakan pada bangunan rumah, sementara
kabel listrik yang tertimpa menyebabkan gangguan aliran listrik di lingkungan
sekitar,” jelasnya.Penanganan kejadian dilakukan secara terpadu; tim relawan
bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan
evakuasi dan pembersihan batang pohon yang menghalangi jalan dan menindih
bangunan. Di sisi lain, petugas dari PLN juga telah berada di lokasi
untuk segera memperbaiki dan menormalkan kembali jaringan listrik yang putus
atau rusak akibat tertimpa pohon tersebut agar segera berfungsi kembali. Penulis: Jid
Editor: GF
18 Mei 2026, 18:36 WIT
Bahasa Inggris di Papua: Ancaman atau Peluang bagi Bahasa Indonesia?
Papuanewsonline.com, Timika – Dinamika pendidikan di Tanah
Papua saat ini terus mengalami perubahan seiring keterbukaan akses informasi
dan perkembangan dunia global. Dalam proses tersebut, bahasa menjadi salah satu
unsur penting yang menentukan kualitas pendidikan dan kemampuan adaptasi
generasi muda Papua di masa depan.Dosen STKIP Hermon Timika, Deasy Natalia Lessu, menilai
munculnya perdebatan terkait pengajaran Bahasa Inggris di Papua perlu dilihat
secara lebih luas dan ilmiah. Menurutnya, kekhawatiran bahwa pembelajaran
Bahasa Inggris akan menghambat penguasaan Bahasa Indonesia bagi anak-anak Papua
tidak sepenuhnya tepat.Ia menjelaskan, anak-anak Papua tumbuh dalam lingkungan
multibahasa dengan ratusan bahasa daerah yang digunakan dalam kehidupan
sehari-hari. Di sisi lain, Bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan sekaligus
bahasa pengantar pendidikan nasional. Kini, dengan diterapkannya kembali Bahasa
Inggris sebagai mata pelajaran wajib di SD melalui Permendikdasmen Nomor 13
Tahun 2025, muncul tantangan baru dalam dunia pendidikan Papua.“Fenomena adaptasi multibahasa cukup menjadi perhatian di
masyarakat yang kemudian memunculkan pertanyaan mendasar: Apakah pembelajaran
Bahasa Inggris di Papua menjadi penghambat atau justru pendukung penguasaan
Bahasa Indonesia?” tulis Deasy dalam opininya.Menurutnya, kekhawatiran masyarakat muncul karena banyak
anak mulai mencampuradukkan kosakata Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dalam
percakapan sehari-hari. Kondisi itu kemudian dianggap sebagai tanda adanya
kebingungan bahasa akibat beban pembelajaran yang terlalu besar bagi anak-anak
Papua.Namun, Deasy menegaskan bahwa secara psikolinguistik dan
perkembangan kognitif, penguasaan bahasa asing justru dapat merangsang
kemampuan berpikir anak. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan bilingual
maupun trilingual disebut memiliki fleksibilitas berpikir, daya analisis, serta
kemampuan mengingat yang lebih baik dibandingkan anak monolingual.“Secara psikolinguistik dan perkembangan kognitif, anggapan
bahwa bahasa asing merusak bahasa nasional telah terbantahkan,” jelasnya.Ia menilai persoalan utama bukan terletak pada keberadaan
Bahasa Inggris, melainkan pada sistem pendidikan yang belum sepenuhnya siap
mendukung pembelajaran multibahasa secara efektif. Minimnya kualitas literasi,
kurangnya tenaga pendidik yang kompeten, hingga ketimpangan fasilitas
pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedalaman menjadi tantangan utama
pendidikan di Papua saat ini.Menurut Deasy, pengajaran Bahasa Inggris justru dapat
membantu anak-anak memahami Bahasa Indonesia secara lebih baik apabila
diterapkan dengan metode yang tepat. Melalui pendekatan analisis kontrastif,
siswa dapat belajar membandingkan struktur bahasa sehingga lebih memahami tata
bahasa dan makna dalam Bahasa Indonesia.“Alih-alih menghambat, pembelajaran Bahasa Inggris yang
adaptif dapat menjadi katalisator pemahaman berbahasa,” ungkapnya.Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya menjaga keberadaan
bahasa daerah di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan bahasa
asing. Menurutnya, pendidikan di Papua harus mampu menempatkan bahasa daerah
sebagai identitas budaya, Bahasa Indonesia sebagai pilar persatuan dan
akademik, serta Bahasa Inggris sebagai alat untuk membuka akses global.Dalam opininya, Deasy mendorong pemerintah daerah melalui
skema Otonomi Khusus agar merancang kurikulum bahasa yang lebih adaptif dan
berjenjang sesuai konteks Papua. Ia menilai pendidikan dasar perlu lebih fokus
pada penguatan bahasa ibu dan Bahasa Indonesia, sementara Bahasa Inggris
diperkenalkan secara bertahap dengan metode yang komunikatif dan menyenangkan.“Visi pendidikan Papua harus diarahkan pada penciptaan
generasi yang berbudaya (menguasai dan melestarikan bahasa daerah), bersatu
(fasih dan bangga berbahasa Indonesia), serta berwawasan global (mampu
berkomunikasi dengan dunia melalui Bahasa Inggris),” tulisnya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas guru
melalui pelatihan pengajaran berbasis multibahasa agar proses pembelajaran
lebih kontekstual dan sesuai dengan realitas sosial masyarakat Papua. Dengan
sistem yang tepat, pembelajaran multibahasa diyakini dapat menjadi kekuatan
baru dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Papua. (GF)
17 Mei 2026, 12:46 WIT
Seni & Budaya
Lihat semua
Satgas Ops Damai Cartenz 2026 Amankan Peresmian Gereja di Kiwirok
Papuanewsonline.com, Pegunungan Bintang – Personel Satgas Tindak Operasi Damai Cartenz 2026 melaksanakan pengamanan kegiatan peresmian Gereja Injil Indonesia di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Jumat (15/05/2026).Kegiatan pengamanan dipimpin oleh Danpos Kiwirok, IPTU Enabel Julian K., S.Pd., dengan melibatkan 14 personel Satgas Tindak Ops Damai Cartenz 2026. Kehadiran aparat bertujuan memastikan seluruh rangkaian kegiatan ibadah dan peresmian gereja berjalan aman, tertib, dan penuh khidmat.Sejak pagi hari, personel telah bersiaga di sekitar lokasi guna memberikan rasa aman kepada masyarakat yang hadir mengikuti kegiatan keagamaan tersebut. Selain melakukan pengamanan, personel juga menjalin komunikasi humanis dengan tokoh agama dan masyarakat setempat sebagai bentuk pendekatan persuasif yang terus dikedepankan dalam pelaksanaan tugas di Papua.Kegiatan berlangsung dengan aman, lancar, dan kondusif. Masyarakat terlihat antusias dan merasa tenang dengan kehadiran aparat keamanan yang turut membantu menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa pengamanan kegiatan keagamaan merupakan bagian dari komitmen aparat dalam menjamin kebebasan masyarakat menjalankan ibadah dengan aman dan damai.“Kehadiran personel dalam kegiatan keagamaan bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat agar dapat melaksanakan ibadah dengan tenang dan penuh sukacita. Kami terus mengedepankan pendekatan humanis dan penuh rasa hormat terhadap nilai-nilai keagamaan serta budaya masyarakat Papua,” ujar Ka Ops Damai Cartenz 2026.Ia juga menegaskan bahwa stabilitas keamanan di Papua harus dibangun melalui kerja sama, toleransi, dan semangat persaudaraan antar seluruh elemen masyarakat.Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum. mengatakan bahwa pengamanan kegiatan masyarakat akan terus dilakukan secara profesional dan persuasif guna menciptakan situasi yang kondusif.“Kami ingin masyarakat merasakan bahwa aparat hadir sebagai pelindung dan pengayom. Melalui pendekatan dialogis dan humanis, kami berharap hubungan baik antara aparat dan masyarakat dapat terus terjalin demi terciptanya Papua yang aman dan damai,” ungkapnya.Kegiatan pengamanan peresmian gereja di Kiwirok ini menjadi bagian dari upaya Operasi Damai Cartenz 2026 dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus memperkuat keharmonisan dan toleransi di tengah masyarakat Papua. PNO-12
18 Mei 2026, 14:51 WIT
Ketua Dewan Adat Lemasa Tegaskan Hak Ulayat dan Tolak Klaim Sepihak atas Besi Tua di Areal Freeport
Papuanewsonline.com, Timika – Bertempat di Honai Dewan Adat
Lemasa, Jalan Kelimutu, Timika, Papua Tengah, Dewan Adat Lemasa bersama
tokoh-tokoh adat Amungme menggelar pertemuan penting guna menyikapi berbagai
persoalan adat dan hak ulayat masyarakat Amungme di wilayah operasional PT
Freeport Indonesia. (13/05/26).Dalam pertemuan tersebut, para tokoh adat menegaskan
penolakan terhadap klaim sepihak terkait pengelolaan besi tua di areal Freeport
yang dinilai tidak melalui mekanisme adat dan tidak melibatkan seluruh pemilik
hak ulayat secara sah.Ketua Dewan Adat Lemasa (Amungme Naisorey) Joel Beanal,
menegaskan bahwa setiap keputusan yang menyangkut tanah adat, sumber daya,
maupun aset yang berada di wilayah Amungsa harus dibicarakan bersama seluruh
pemilik hak adat.“Kami menolak segala bentuk klaim sepihak yang
mengatasnamakan masyarakat adat tanpa melalui musyawarah adat yang benar. Semua
keputusan harus menghormati struktur adat dan hak masyarakat Amungme,” tegas
Joel Beanal.Sementara itu, Wakil Ketua I Dewan Adat Lemasa (Amungme
Naisorei) Domi Kum, menyampaikan bahwa masyarakat adat Amungme tetap menjaga
persatuan dan meminta semua pihak menghormati keputusan adat yang lahir dari
musyawarah bersama, demi keutuhan tatanan adat suku Amungme dari 11 wilayah
amungsa.Dewan Kehormatan Anggota Pendiri Lemasa, Johanes Kasamol,
juga mengingatkan pentingnya menjaga marwah lembaga adat sebagai rumah bersama
masyarakat Amungme.“Lemasa berdiri untuk menjaga kepentingan masyarakat
Amungme. Jangan ada pihak yang menggunakan nama adat demi kepentingan pribadi
atau kelompok tertentu,” ujar Johanes Kasamol.Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Adat Lemasa
sekaligus anak dari salah satu Tokoh besar pendiri Lemasa, Florentinus Beanal,
menekankan bahwa kehadiran PT Freeport Indonesia selama ini telah memberikan
dampak yang sangat baik bagi masyarakat Papua, khususnya suku Amungme, Kamoro,
dan lima suku kekerabatan lainnya.“Freeport ini sudah terlalu baik untuk masyarakat Papua,
secara khusus Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan. Kehadiran
Freeport memberikan dampak persahabatan dan manfaat yang luar biasa bagi kita
semua,” ujar Florentinus Beanal.Ia juga mengajak seluruh masyarakat adat untuk tetap menjaga
persatuan, stabilitas, dan hubungan baik yang telah terbangun selama ini demi
masa depan generasi Amungme di Tanah Papua.Stafg Peleksana Lemasa Bidang Adat dan Budaya, Ruben Kum,
yang juga bertindak sebagai Pelaksana Program Harian Lemasa, menyampaikan bahwa
lembaga adat memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga budaya, nilai-nilai
adat, persatuan masyarakat Amungme, serta menjaga kehormatan tanah adat di
tengah berbagai persoalan yang terjadi.“Kami di Lemasa tetap berdiri menjaga adat dan budaya
Amungme. Semua persoalan harus diselesaikan dengan menghormati aturan adat,
musyawarah, dan kepentingan seluruh masyarakat pemilik hak ulayat. Lemasa hadir
untuk menjaga persatuan masyarakat Amungme agar tetap kuat dalam menghadapi
berbagai tantangan ke depan,” ujar Ruben Kum.Ia juga menambahkan bahwa Lemasa akan terus menjalankan
program-program pemberdayaan masyarakat adat dan memperkuat koordinasi
antarwilayah adat Amungme demi menjaga kehormatan masyarakat Amungsa dari
Jigimugi sampai Mbumbram.Pertemuan tersebut turut dihadiri seluruh anggota Amungme
Lemasa dari 11 wilayah Amungsa, mulai dari Jigimugi hingga Mbumbram. Kehadiran
para anggota adat menunjukkan solidaritas dan komitmen bersama dalam menjaga
hak-hak masyarakat Amungme.Melalui pertemuan ini, Dewan Adat Lemasa berharap seluruh
pihak dapat menghormati mekanisme adat yang berlaku dan mengedepankan dialog
dalam menyelesaikan setiap persoalan yang berkaitan dengan hak ulayat
masyarakat Amungme.Para tokoh adat juga menegaskan pentingnya restu adat dan
pengakuan terhadap eksistensi masyarakat asli, khususnya suku Amungme dan
Kamoro, dalam setiap aktivitas ekonomi, investasi, maupun pengelolaan sumber
daya alam di Tanah Papua. Menurut mereka, investor dan pemerintah wajib
menghormati struktur adat yang telah berdiri sejak lama, seperti Lemasa dan
Lemasko, sebagai representasi sah masyarakat pemilik hak ulayat.Dalam pernyataannya, para tokoh meminta negara dan seluruh
pihak terkait untuk menghargai hak-hak masyarakat lokal tanpa membentuk
lembaga-lembaga baru yang hanya melayani kepentingan kelompok tertentu demi
keuntungan sepihak. Mereka menilai bahwa keberadaan lembaga adat asli merupakan
fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial, budaya, dan hubungan kemitraan
di wilayah adat Amungsa.Selain itu, Dewan Adat Lemasa juga mendorong adanya sinergi
yang transparan dan terbuka antara pemerintah, PT Freeport Indonesia, dan
masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Kemitraan yang dibangun
diharapkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat asli Papua,
khususnya Amungme dan Kamoro.Lemasa sendiri merupakan lembaga kultur masyarakat Amungme
yang berdiri sejak tahun 1994 dan dikenal sebagai salah satu lembaga adat
pertama di Tanah Papua sebelum era reformasi serta sebelum lahirnya berbagai
lembaga adat lainnya di Papua. Keberadaan Lemasa dinilai memiliki sejarah
panjang dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Amungme serta menjaga nilai
budaya dan adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur.Para tokoh adat juga menyerukan persatuan seluruh masyarakat
Amungme demi menjaga tanah adat, budaya, dan masa depan generasi penerus di
Tanah Amungsa.Dalam dokumentasi kegiatan yang berlangsung di Honai Dewan
Adat Lemasa tersebut, tampak para tokoh adat, pengurus Lemasa, serta masyarakat
Amungme berkumpul bersama menyampaikan sikap adat secara terbuka dan damai.
Pertemuan itu menjadi simbol persatuan masyarakat Amungme dalam menjaga hak
ulayat, martabat adat, serta solidaritas antarwilayah Amungsa.Beberapa tokoh yang hadir secara langsung dalam kegiatan
tersebut terlihat memberikan penyampaian dan dukungan terhadap keputusan
bersama Dewan Adat Lemasa. Suasana pertemuan berlangsung penuh kekeluargaan dan
penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang diwariskan leluhur Amungme.Seluruh peserta yang hadir juga menegaskan komitmen untuk
menjaga stabilitas masyarakat adat serta mengedepankan dialog adat dalam
menyelesaikan setiap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat Amungme
di wilayah Timika dan sekitarnya. Penulis: Jid
Editor: GF
14 Mei 2026, 13:28 WIT
Kloter UPG-29 Papua Tiba Selamat di Makkah, Siap Laksanakan Ibadah Haji 2026
Papuanewsonline.com, Timika – Rombongan jamaah haji yang
tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) UPG-29 asal Papua, termasuk calon
haji dari Kabupaten Mimika, tiba dengan selamat di Kota Makkah, Arab Saudi,
Selasa (12/5/2026) malam. Berangkat dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar
pukul 07.30 WITA menggunakan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GIA
1129, rombongan mendarat di Bandara King Abdul Aziz tepat pukul 22.05 WIT atau
16.05 waktu setempat dalam keadaan aman dan lancar tanpa kendala berarti.Pembimbing ibadah, H. Muhammad Hatta, membenarkan seluruh
392 orang yang terdiri dari 386 jamaah dan 6 petugas pendamping tiba dalam
kondisi sehat. Jamaah berasal dari Mimika, Biak, Mappi, Kabupaten Jayapura,
Asmat, hingga Merauke. Komposisinya didominasi perempuan sebanyak 231 orang dan
laki-laki 161 orang. Sebagian besar masuk kategori risiko tinggi, yakni 342
orang, dengan rentang usia termuda 18 tahun hingga tertua 90 tahun.Selama di Tanah Suci, rombongan akan bermukim di Hotel
Safwat Alsharooq sektor 5, dan nantinya akan pindah ke Hotel Dar Al Eiman Al
Haram sektor 1 saat berada di Madinah. Pihak penyelenggara mengimbau seluruh jamaah agar senantiasa
menjaga kesehatan, mengatur pola istirahat, serta taat mengikuti setiap arahan
petugas pendamping demi kelancaran seluruh rangkaian ibadah haji tahun ini.“Alhamdulillah, selamat bertiba di Tanah Suci. Kami ucapkan
selamat menunaikan ibadah haji bagi seluruh jamaah Kloter UPG-29. Semoga setiap
langkah, doa, dan ibadah Bapak/Ibu diterima Allah SWT, menjadi haji yang
mabrur, kembali ke tanah air dengan hati bersih, serta membawa kenangan indah
dan pahala yang berlimpah. Tetap sehat dan semangat menjalani semua rangkaian
ibadah,” ujar H. Muhammad Hatta mengucapkan doa dan harapan. Penulis: Jid
Editor: GF
13 Mei 2026, 10:56 WIT
Kloter UPG-29 Papua Berangkat Ke Tanah Suci, 342 Jamaah Termasuk Kategori Risiko Tinggi
Papuanewsonline.com, Makassar – Kelompok Terbang UPG-29 yang
membawa calon jamaah haji dari berbagai wilayah di Papua resmi diberangkatkan
ke Tanah Suci melalui Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Kloter ini
beranggotakan 392 orang, terdiri dari 386 jamaah dan 6 petugas pendamping, dengan
komposisi 231 jamaah perempuan dan 161 laki-laki. Mayoritas berusia antara 40
hingga 59 tahun, dengan usia tertua 90 tahun dan termuda 18 tahun, serta
berasal dari daerah Mimika, Biak, Mappi, Kabupaten Jayapura, Asmat, hingga
Merauke.Dipimpin Mihraeni Karim, tim pendamping juga meliputi
pembimbing ibadah, tenaga kesehatan, dan petugas pelayanan haji. Perhatian utama tertuju pada kondisi kesehatan, di mana
sebanyak 342 jamaah masuk kategori risiko tinggi, meliputi risiko berat,
sedang, dan ringan. Penyakit yang paling umum diderita adalah hipertensi,
kolesterol tinggi, dan diabetes. Sebanyak 13 jamaah membawa kursi roda pribadi,
sementara 7 lainnya memerlukan bantuan alat bantu gerak dan pengawasan khusus.Dalam keberangkatan ini, satu jamaah asal Mimika bernama Eka
Yeni Rahayu tertunda karena mengalami penurunan kadar oksigen, dan kini dirujuk
ke RS Tajuddin Chalid Makassar untuk perawatan intensif. Tidak ada laporan kematian maupun perpindahan jamaah hingga
saat ini. Nantinya, rombongan akan menginap di Hotel Safwat Alsharooq sektor 5
saat di Makkah, serta Hotel Dar Al Eiman Al Haram sektor 1 selama berada di
Madinah.Penerbangan dilakukan menggunakan pesawat Garuda Indonesia
nomor GIA 1129, lepas landas pukul 07.30 WITA dan dijadwalkan tiba di Arab
Saudi pukul 16.15 WAS. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji mengimbau seluruh jamaah
untuk senantiasa menjaga kesehatan, mengatur waktu istirahat, dan menaati
arahan petugas demi kelancaran ibadah haji tahun 2026. Penulis: Jid
Editor: GF
13 Mei 2026, 10:10 WIT
120 Jemaah Haji Mimika Bertolak ke Tanah Suci, Dilepas dengan Doa dan Haru Mendalam
Papuanewsonline.com, Timika – Calon jemaah haji reguler dari
Kabupaten Mimika sejumlah 120 jamaah, didampingi tiga petugas resmi, akhirnya
berangkat menuju Tanah Suci guna menunaikan ibadah haji tahun 2026 atau 1447
Hijriah. Momen pelepasan rombongan kloter kedua berlangsung sangat khidmat dan
sarat haru di Masjid Al Azhar, Jalan Bhayangkara, pada Minggu (10/5/26).Keberangkatan ini merupakan kelanjutan dari pelepasan resmi
yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Mimika sejak 28 April lalu. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Mimika, H. M.
Hilal, berpesan agar seluruh jemaah senantiasa menjaga kesehatan dan memurnikan
niat ibadah.“Haji bukan sekadar perjalanan rohani semata, melainkan
ibadah suci untuk mendekatkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT,” ujarnya.Ia juga mengimbau agar nama baik daerah selalu dijaga selama
berada di Arab Saudi, mengingat perhatian besar yang telah diberikan pemerintah
daerah.Suasana semakin mengharukan saat Ketua MUI Mimika, Ustadz
KH. M. Amin AR, memimpin doa bersama, diiringi tangis haru para jemaah dan
keluarga yang mengantar. Setelah menunaikan sholat sunnah safar, rombongan
bergerak menuju Bandara Mozes Kilangin Timika menggunakan bus pemerintah dengan
pengawalan ketat. Mereka dijadwalkan menginap di Asrama Haji Sudiang Makassar
pada 11 Mei, sebelum terbang ke Jeddah keesokan harinya. Penasehat PPIHD Mimika, H. M. Darwis, turut menyampaikan doa
dan ucapan selamat jalan.“Kami ucapkan selamat menempuh perjalanan suci, semoga Bapak
Ibu senantiasa diberi keselamatan, kesehatan, dan kekuatan. Besar harapan kami
agar Bapak Ibu pulang kembali ke Mimika dengan membawa keberkahan dan predikat
haji mabrur,” ungkapnya. Ia menegaskan panitia akan terus berikan pelayanan terbaik
mulai dari keberangkatan hingga kepulangan nanti.
Penulis: Jid
Editor: GF
10 Mei 2026, 23:20 WIT
LMA Mimika Ajak Semua Pihak Tahan Diri Jaga Perdamaian dan Lindungi Warga Sipil Papua
Papuanewsonline.com, Mimika - Anggota Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Mimika, Jerry Alom, S.Sos.,M.Si mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan menciptakan situasi aman di Papua Tengah di tengah dinamika keamanan yang terjadi di sejumlah wilayah pedalaman.Menurut Jerry Alom, masyarakat Papua pada dasarnya menginginkan kehidupan yang damai, tenang, dan terbebas dari konflik berkepanjangan. Karena itu, ia berharap seluruh pihak dapat mengedepankan pendekatan kemanusiaan serta menahan diri demi keselamatan masyarakat sipil.“Kami berharap semua pihak bisa bersama-sama menjaga kedamaian di Tanah Papua. Masyarakat hanya ingin hidup aman, bekerja dengan tenang, dan membesarkan keluarga dalam suasana yang damai,” ujar Jerry Alom, Sabtu (9/5/2026).Ia menyampaikan bahwa masyarakat di sejumlah wilayah, termasuk kawasan perbatasan Kabupaten Mimika dan Puncak, sangat berharap situasi keamanan segera kondusif agar aktivitas warga dapat kembali berjalan normal."Semangat persatuan dan kepedulian sosial harus terus diperkuat agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh situasi yang dapat memperkeruh keadaan", tegasnya. Menurutnya, tokoh adat, tokoh gereja, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial di Papua.“Papua ini rumah kita bersama. Karena itu, mari kita jaga persaudaraan, saling melindungi, dan mengutamakan keselamatan masyarakat sipil,” katanya.Ia juga memberikan apresiasi kepada berbagai pihak yang terus mendorong penyelesaian persoalan melalui dialog dan pendekatan damai demi menjaga stabilitas serta masa depan generasi muda Papua."Masyarakat Papua memiliki semangat gotong royong dan nilai kekeluargaan yang kuat. Nilai tersebut dinilai menjadi modal penting dalam membangun kedamaian dan memperkuat persatuan di tengah tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini", tandasnya. Lanjutnya, sebagai Anggota LMA Kabupaten Mimika, ia sangat percaya kedamaian Papua bisa terwujud apabila semua pihak menahan diri dan komitmen menjaga persaudaraan bersama. "Kami percaya Papua bisa tetap damai jika semua pihak memiliki komitmen yang sama untuk menjaga kemanusiaan dan persaudaraan,” tutupnya. Penulis: JidEditor: GF
10 Mei 2026, 07:32 WIT
