Papuanewsonline.com
9 Helikopter Kawal Operasi Darat TNI di Intan Jaya, TPNPB Klaim Warga Terganggu Ibadah Minggu
Lantik 13 Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, Ketua MA Ingatkan Pentingnya Keteladanan
Publik Heboh! Dana Silpa 1,1 Triliun Mengendap, Bupati Mimika Masih Minta Tambahan Dana Dari Pempus
Jalan Trans Papua Mamberamo–Elelim Capai 51,59 Persen, Buka Keterisolasian Wilayah Pegunungan
Kemenhaj Mimika Percepat Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji 2027, Diberikan Secara Gratis
Rakerda I TP PKK Mimika 2026, Perkuat Sinergi Menuju Gerbang Emas Pembangunan
BGN Gandeng Tim Ekspedisi Patriot, 1.200 Peserta Diterjunkan Dukung MBG di Papua
Wapanglima TNI Buka Kejuaraan Taekwondo Asia ke-8, Pererat Persahabatan Lewat Olahraga
Kejar Target Tanam Oktober, Kementan Terapkan Swakelola Cetak Sawah Papua
Tim AS Selesaikan Misi Penelusuran Sejarah Perang Dunia II di Biak
Berita Terbaru
Lihat semua
9 Helikopter Kawal Operasi Darat TNI di Intan Jaya, TPNPB Klaim Warga Terganggu Ibadah Minggu
Papuanewsonline.com, Intan Jaya - Manajemen Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (KOMNAS TPNPB-OPM) melaporkan adanya operasi udara besar-besaran yang melibatkan 9 unit helikopter militer dan sipil di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.Laporan tersebut tertuang dalam Siaran Pers resmi yang dikeluarkan Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB per Senin, 3 Agustus 2026, yang disampaikan Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom.Dalam siaran pers tersebut, KOMNAS TPNPB menyebut menerima laporan langsung dari Pasukan TPNPB Kodap VIII Intan Jaya. Disebutkan, operasi udara dilakukan pada Minggu, 2 Agustus 2026, mulai pukul 05.00 WIT hingga sore hari, dengan rute penerbangan dari Distrik Sugapa menuju wilayah Distrik Ugimba."9 unit helikopter militer dan sipil telah melakukan operasi udara dari Distrik Sugapa ke wilayah Distrik Ugimba," tulis laporan PIS TPNPB yang dikutip dalam siaran pers tersebut.Ibadah Minggu Terganggu, Pendoropan di Halaman GerejaTPNPB mengklaim, manuver belasan kali keluar-masuk helikopter di wilayah tersebut mengakibatkan aktivitas warga sipil terganggu. Warga di kampung-kampung di Distrik Sugapa dan Distrik Ugimba disebut tidak dapat melaksanakan ibadah hari Minggu dengan baik.Pihak TPNPB juga melaporkan adanya aktivitas pendoropan pasukan dan logistik militer di halaman Gereja Wanibugi, Distrik Ugimba, sebagai bagian dari pengawalan operasi darat yang digelar aparat militer Indonesia."Di halaman Gereja Wanibugi, di wilayah Distrik Ugimba aparat militer Indonesia berulangkali melakukan pendoropan pasukan dan logistik militer sambil pengawalan operasi darat," bunyi laporan tersebut.Pasukan Darat Sudah Masuk KampungSelain operasi udara, TPNPB melaporkan bahwa aparat militer Indonesia yang melakukan operasi darat dari Sugapa ke Distrik Ugimba telah menempuh perjalanan selama satu hari sejak 2 Agustus dan telah memasuki wilayah kampung-kampung di Distrik Ugimba.Disebutkan, sebagian besar pasukan masih berada di hutan-hutan sambil mendirikan kamp-kamp militer.Menanggapi situasi tersebut, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB mengeluarkan imbauan kepada aparat militer Indonesia untuk tidak melakukan penembakan dan penangkapan terhadap warga sipil di seluruh wilayah Distrik Ugimba.Mereka juga mendesak agar seluruh pos-pos militer yang berada di pemukiman warga sipil segera dicabut karena dinilai berdampak langsung terhadap rasa aman warga sipil.Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI/Polri maupun Pemerintah Kabupaten Intan Jaya terkait klaim operasi udara dan darat tersebut.Penulis: HendrikEditor: OF
03 Agu 2026, 23:29 WIT
Lantik 13 Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, Ketua MA Ingatkan Pentingnya Keteladanan
Papuanewsonline.com, Jakarta - Humas: Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 13 Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, hingga peradilan militer.Pelantikan berlangsung khidmat pada Senin, 03 Agustus 2026, bertempat di Ruang Koesoemah Atmadja, Lantai 14 Tower Mahkamah Agung, Jakarta Pusat. Acara tersebut dihadiri oleh para Wakil Ketua Mahkamah Agung, para Ketua Kamar, Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung, serta para undangan.Sebanyak 13 pimpinan pengadilan yang dilantik tersebut akan mengemban amanah baru sebagai Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, dan Pengadilan Tinggi Militer di berbagai wilayah di Indonesia.Dalam amanatnya, Prof. Sunarto menegaskan bahwa jabatan yang baru diemban bukanlah sekadar kewenangan struktural atau posisi administratif semata. Lebih dari itu, jabatan merupakan tanggung jawab moral untuk menjadi teladan dan menghadirkan semangat melayani di setiap satuan kerja yang dipimpin.Ketua MA menekankan bahwa seorang pimpinan pengadilan tingkat banding memiliki peran strategis sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung di daerah. Pimpinan banding tidak hanya bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengadilan tingkat pertama di wilayah hukumnya, tetapi juga menjadi cerminan wajah peradilan Indonesia di mata masyarakat."Jabatan memang dapat membuat seseorang dipatuhi, namun hanya keteladanan yang akan melahirkan kepercayaan. Jabatan dapat menghadirkan penghormatan secara formal, tetapi keteladananlah yang akan menumbuhkan penghormatan yang diberikan secara tulus," ujar Prof. Sunarto.Lebih lanjut, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga tersebut mengingatkan agar para pimpinan yang baru dilantik senantiasa menjaga integritas, profesionalitas, dan kesederhanaan dalam menjalankan tugas. Ia meminta agar para pimpinan menjauhi segala bentuk transaksional dan membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan.Menurutnya, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan tidak dibangun melalui gedung yang megah atau sistem yang canggih saja, melainkan melalui perilaku dan putusan hakim yang adil, yang lahir dari keteladanan pimpinannya.Di akhir amanatnya, Prof. Sunarto mengucapkan selamat kepada para pimpinan pengadilan yang baru dilantik dan berharap mereka dapat segera beradaptasi serta membawa inovasi untuk mewujudkan peradilan yang agung dan modern di wilayah masing-masing. (OF)
03 Agu 2026, 23:25 WIT
Publik Heboh! Dana Silpa 1,1 Triliun Mengendap, Bupati Mimika Masih Minta Tambahan Dana Dari Pempus
Papuanewsonline.com, Timika, - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,1 Triliun kembali menjadi sorotan tajam publik. Besarnya dana yang mengendap tersebut berbanding terbalik dengan langkah Bupati Mimika Johanes Rettob yang masih mengajukan tambahan anggaran kepada Pemerintah Pusat.Polemik kian memanas setelah beredar informasi adanya dugaan transaksi mencurigakan dana SILPA tersebut yang bergeser dari Bank Papua ke rekening Bank Mandiri atas perintah Bupati tanpa persetujuan DPRK Mimika.Menanggapi kegaduhan itu, Sekjen DPD Fornas 08 Kabupaten Mimika, Jhon Wenehen, angkat bicara. Ia menilai langkah Bupati meminta tambahan anggaran di tengah SILPA jumbo adalah bentuk ketidakpekaan terhadap rasa keadilan publik dan lemahnya tata kelola keuangan daerah."Ini ironi dan melukai hati rakyat Mimika. Di satu sisi SILPA Rp1,1 triliun masih mengendap, tidak jelas penggunaannya untuk rakyat, bahkan muncul isu pemindahan rekening yang janggal. Di sisi lain, Bupati masih punya muka untuk minta tambahan anggaran ke Pemerintah Pusat. Ini logika anggaran yang sesat," tegas Jhon Wenehen kepada wartawan, Senin (3/8/2026).Menurutnya, dengan APBD Mimika yang termasuk terbesar di Indonesia Timur, seharusnya tidak ada lagi alasan pembangunan tersendat dan pelayanan dasar tidak maksimal. Ia menilai ada masalah serius dalam perencanaan dan serapan anggaran di tingkat OPD.Sementara itu, Pemkab Mimika berdalih adanya penurunan dana transfer dari pusat sebagai alasan pengajuan tambahan. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2025, dana transfer ke Mimika tercatat turun menjadi sekitar Rp2,6 triliun.Namun bagi Fornas 08, alasan tersebut tidak bisa menjadi pembenaran."Kalau tidak mampu kelola uang besar, jangan minta tambah. Selesaikan dulu Rp1,1 triliun itu untuk rakyat. Rakyat di pedalaman masih susah air bersih, pendidikan, dan kesehatan. Jangan uang rakyat hanya muter-muter di rekening bank," ujarnya.Fornas 08 secara tegas meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung RI jangan tutup mata terkait kondisi pengelolaan keuangan di Timika."Kami minta KPK dan Kejaksaan Agung jangan tutup mata. Timika ini bukan daerah miskin uang, tapi miskin pengawasan. Fornas 08 meminta BPK dan KPK segera lakukan audit forensik dana SILPA Rp1,1 triliun itu. Kemana alirannya, kenapa bisa mengendap sebesar itu, dan apa urgensinya pindah dari Bank Papua ke Bank Mandiri. DPRK jangan hanya jadi stempel, panggil Bupati untuk buka semuanya secara transparan," tutup Jhon.Hingga berita ini diterbitkan, pihak BPKAD dan Bupati Mimika Johanes Rettob belum memberikan klarifikasi resmi terkait kritik tersebut maupun terkait status SILPA Rp1,1 triliun yang dipersoalkan publik.Penulis: HendrikEditor. : Of
03 Agu 2026, 22:26 WIT
Jalan Trans Papua Mamberamo–Elelim Capai 51,59 Persen, Buka Keterisolasian Wilayah Pegunungan
Papuanewsonline.com, Jayapura – Kementerian Pekerjaan Umum terus melanjutkan pembangunan Jalan Trans Papua ruas Jayapura–Wamena guna mengakhiri keterisolasian wilayah pegunungan, memperkuat konektivitas, dan mewujudkan pemerataan pembangunan. Saat ini fokus pekerjaan tertuju pada segmen Mamberamo–Elelim sepanjang 50,14 km yang menjadi penghubung utama antara Provinsi Papua dan Papua Pegunungan.Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan jalan dan jembatan adalah fondasi pertumbuhan. “Jaringan jalan yang terhubung akan membuka akses investasi, mendukung kawasan industri, memajukan pariwisata, serta memperlancar pergerakan orang dan barang di seluruh pelosok negeri,” ujarnya. Kehadiran ruas ini diharapkan mempermudah akses pendidikan dan kesehatan, menekan biaya logistik, serta menurunkan harga kebutuhan pokok yang selama ini tinggi akibat keterbatasan akses.Pekerjaan yang dikerjakan lewat skema KPBU dengan pembayaran berbasis layanan dimulai Juli 2024 dan ditargetkan tuntas November 2026. Hingga pertengahan Juli 2026, progres fisik telah mencapai 51,59 persen, mencakup pembentukan badan jalan, perkerasan, drainase, jembatan, pengamanan lereng, hingga pembangunan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor.Pembangunan menghadapi tantangan medan berat berupa tebing curam, hutan lebat, curah hujan tinggi, serta risiko longsor. Kendati demikian, tim menerapkan teknologi survei satelit RTK dan LiDAR serta survei geoteknik mendalam untuk desain yang presisi. Penanganan lereng, sistem drainase, dan stabilisasi tebing dilakukan guna menjamin keamanan dan keawetan jalan jangka panjang. Proyek ini juga memberdayakan warga sekitar dengan melibatkan 116 tenaga kerja lokal atau sekitar 28 persen dari total pekerja.Penulis: JidEditor: OF
03 Agu 2026, 21:44 WIT
Kemenhaj Mimika Percepat Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji 2027, Diberikan Secara Gratis
Papuanewsonline.com, Mimika – Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Mimika bersama RSUD Mimika, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Badan Keluarga Kependudukan menggelar rapat koordinasi persiapan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji musim 1448 Hijriah atau tahun 2027 Masehi. Langkah ini diambil untuk menyamakan persepsi serta memastikan persiapan berjalan lebih dini dibanding tahun-tahun sebelumnya.Kepala Kemenhaj Mimika Muhammad Hilal menjelaskan instruksi pusat mewajibkan pemeriksaan dilakukan lebih awal agar verifikasi kesehatan berlangsung lebih lama. Tujuannya agar jemaah yang berangkat benar-benar dalam kondisi sehat dan siap menjalankan ibadah. Berbeda dengan sistem sebelumnya yang acak, kini jemaah akan diperiksa sesuai wilayah tempat tinggal masing-masing di Puskesmas terdekat. Estimasi kuota jemaah haji Mimika tahun depan mencapai 168 orang, termasuk 13 jemaah prioritas lansia. (3/8/26) Hingga saat ini baru 127 orang yang melapor, sehingga masih ada sekitar 40 calon jemaah yang diharapkan segera mengurus administrasi. Kemenhaj juga telah berkoordinasi dengan daerah tetangga untuk memastikan jemaah asal luar wilayah tetap mendapat pendampingan pemeriksaan.Kepala Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Mimika Farida menyatakan tim pemeriksa sudah bersiap. Pemeriksaan meliputi gula darah, kolesterol, dan indikator kesehatan umum lainnya yang diselenggarakan secara gratis atas dukungan pemerintah daerah di tiga lokasi: Puskesmas Timika, Pasar Sentral, dan Wania. Pemeriksaan tahap pertama direncanakan mulai pertengahan Agustus setelah peringatan Hari Kemerdekaan.Farida mengimbau seluruh calon jemaah menjaga stamina, mengatur pola makan bergizi, istirahat cukup, membatasi gula, serta rajin berolahraga.Penulis: JidEditor: OF
03 Agu 2026, 21:42 WIT
Rakerda I TP PKK Mimika 2026, Perkuat Sinergi Menuju Gerbang Emas Pembangunan
Papuanewsonline.com, Mimika – Rapat Kerja Daerah I Tim Penggerak PKK Kabupaten Mimika Tahun 2026 resmi digelar Senin (3/8) di Ruang Multi Purpose Hotel Grand Tembagapura. Mengusung tema “Penguatan Kelembagaan dan Sinergitas Menuju Gerbang Emas”, kegiatan ini dihadiri 190 peserta yang meliputi pengurus kabupaten hingga perwakilan dari 18 distrik se-Kabupaten Mimika.Hadir secara langsung Wakil Bupati Emanuel Kemong, Penjabat Sekda Abraham Kateyau, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, perwakilan PT Freeport Indonesia, para kepala distrik, lurah, kepala kampung, serta ketua berbagai organisasi wanita. Kegiatan ini diselenggarakan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 36 Tahun 2020, dengan anggaran bersumber dari hibah APBD Tahun Anggaran 2026.Ketua Panitia Sarah Lisa menjelaskan rapat ini bertujuan menyelaraskan sepuluh program pokok PKK dengan kebijakan daerah, merumuskan rencana kerja tahun depan, serta mengevaluasi capaian yang telah dilaksanakan. Berbagai materi penting disampaikan narasumber, mulai dari kesehatan reproduksi, pencegahan pernikahan dini, program wajib belajar 13 tahun, pemanfaatan lahan pekarangan, hingga penanganan kekerasan dalam rumah tangga.Ketua TP PKK Kabupaten Mimika Susana Susy Herawaty Rettob melaporkan capaian tahun lalu antara lain dukungan pendidikan, penurunan stunting, penguatan Posyandu, gerakan satu rumah satu pohon, serta pemberdayaan ekonomi bersama Dekranasda. Acara dibuka resmi Bupati Johannes Rettob dengan pemukulan tifa, yang memuji jangkauan organisasi hingga ke tingkat rumah tangga dan meminta program disusun terukur serta hasil nyata, bukan sekadar seremonial.Penulis: JidEditor: OF
03 Agu 2026, 21:39 WIT
Pilihan Redaksi
9 Helikopter Kawal Operasi Darat TNI di Intan Jaya, TPNPB Klaim Warga Terganggu Ibadah Minggu
Papuanewsonline.com, Intan Jaya - Manajemen Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (KOMNAS TPNPB-OPM) melaporkan adanya operasi udara besar-besaran yang melibatkan 9 unit helikopter militer dan sipil di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.Laporan tersebut tertuang dalam Siaran Pers resmi yang dikeluarkan Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB per Senin, 3 Agustus 2026, yang disampaikan Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom.Dalam siaran pers tersebut, KOMNAS TPNPB menyebut menerima laporan langsung dari Pasukan TPNPB Kodap VIII Intan Jaya. Disebutkan, operasi udara dilakukan pada Minggu, 2 Agustus 2026, mulai pukul 05.00 WIT hingga sore hari, dengan rute penerbangan dari Distrik Sugapa menuju wilayah Distrik Ugimba."9 unit helikopter militer dan sipil telah melakukan operasi udara dari Distrik Sugapa ke wilayah Distrik Ugimba," tulis laporan PIS TPNPB yang dikutip dalam siaran pers tersebut.Ibadah Minggu Terganggu, Pendoropan di Halaman GerejaTPNPB mengklaim, manuver belasan kali keluar-masuk helikopter di wilayah tersebut mengakibatkan aktivitas warga sipil terganggu. Warga di kampung-kampung di Distrik Sugapa dan Distrik Ugimba disebut tidak dapat melaksanakan ibadah hari Minggu dengan baik.Pihak TPNPB juga melaporkan adanya aktivitas pendoropan pasukan dan logistik militer di halaman Gereja Wanibugi, Distrik Ugimba, sebagai bagian dari pengawalan operasi darat yang digelar aparat militer Indonesia."Di halaman Gereja Wanibugi, di wilayah Distrik Ugimba aparat militer Indonesia berulangkali melakukan pendoropan pasukan dan logistik militer sambil pengawalan operasi darat," bunyi laporan tersebut.Pasukan Darat Sudah Masuk KampungSelain operasi udara, TPNPB melaporkan bahwa aparat militer Indonesia yang melakukan operasi darat dari Sugapa ke Distrik Ugimba telah menempuh perjalanan selama satu hari sejak 2 Agustus dan telah memasuki wilayah kampung-kampung di Distrik Ugimba.Disebutkan, sebagian besar pasukan masih berada di hutan-hutan sambil mendirikan kamp-kamp militer.Menanggapi situasi tersebut, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB mengeluarkan imbauan kepada aparat militer Indonesia untuk tidak melakukan penembakan dan penangkapan terhadap warga sipil di seluruh wilayah Distrik Ugimba.Mereka juga mendesak agar seluruh pos-pos militer yang berada di pemukiman warga sipil segera dicabut karena dinilai berdampak langsung terhadap rasa aman warga sipil.Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI/Polri maupun Pemerintah Kabupaten Intan Jaya terkait klaim operasi udara dan darat tersebut.Penulis: HendrikEditor: OF
03 Agu 2026, 23:29 WIT
Lantik 13 Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, Ketua MA Ingatkan Pentingnya Keteladanan
Papuanewsonline.com, Jakarta - Humas: Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 13 Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, hingga peradilan militer.Pelantikan berlangsung khidmat pada Senin, 03 Agustus 2026, bertempat di Ruang Koesoemah Atmadja, Lantai 14 Tower Mahkamah Agung, Jakarta Pusat. Acara tersebut dihadiri oleh para Wakil Ketua Mahkamah Agung, para Ketua Kamar, Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung, serta para undangan.Sebanyak 13 pimpinan pengadilan yang dilantik tersebut akan mengemban amanah baru sebagai Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, dan Pengadilan Tinggi Militer di berbagai wilayah di Indonesia.Dalam amanatnya, Prof. Sunarto menegaskan bahwa jabatan yang baru diemban bukanlah sekadar kewenangan struktural atau posisi administratif semata. Lebih dari itu, jabatan merupakan tanggung jawab moral untuk menjadi teladan dan menghadirkan semangat melayani di setiap satuan kerja yang dipimpin.Ketua MA menekankan bahwa seorang pimpinan pengadilan tingkat banding memiliki peran strategis sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung di daerah. Pimpinan banding tidak hanya bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengadilan tingkat pertama di wilayah hukumnya, tetapi juga menjadi cerminan wajah peradilan Indonesia di mata masyarakat."Jabatan memang dapat membuat seseorang dipatuhi, namun hanya keteladanan yang akan melahirkan kepercayaan. Jabatan dapat menghadirkan penghormatan secara formal, tetapi keteladananlah yang akan menumbuhkan penghormatan yang diberikan secara tulus," ujar Prof. Sunarto.Lebih lanjut, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga tersebut mengingatkan agar para pimpinan yang baru dilantik senantiasa menjaga integritas, profesionalitas, dan kesederhanaan dalam menjalankan tugas. Ia meminta agar para pimpinan menjauhi segala bentuk transaksional dan membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan.Menurutnya, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan tidak dibangun melalui gedung yang megah atau sistem yang canggih saja, melainkan melalui perilaku dan putusan hakim yang adil, yang lahir dari keteladanan pimpinannya.Di akhir amanatnya, Prof. Sunarto mengucapkan selamat kepada para pimpinan pengadilan yang baru dilantik dan berharap mereka dapat segera beradaptasi serta membawa inovasi untuk mewujudkan peradilan yang agung dan modern di wilayah masing-masing. (OF)
03 Agu 2026, 23:25 WIT
Publik Heboh! Dana Silpa 1,1 Triliun Mengendap, Bupati Mimika Masih Minta Tambahan Dana Dari Pempus
Papuanewsonline.com, Timika, - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,1 Triliun kembali menjadi sorotan tajam publik. Besarnya dana yang mengendap tersebut berbanding terbalik dengan langkah Bupati Mimika Johanes Rettob yang masih mengajukan tambahan anggaran kepada Pemerintah Pusat.Polemik kian memanas setelah beredar informasi adanya dugaan transaksi mencurigakan dana SILPA tersebut yang bergeser dari Bank Papua ke rekening Bank Mandiri atas perintah Bupati tanpa persetujuan DPRK Mimika.Menanggapi kegaduhan itu, Sekjen DPD Fornas 08 Kabupaten Mimika, Jhon Wenehen, angkat bicara. Ia menilai langkah Bupati meminta tambahan anggaran di tengah SILPA jumbo adalah bentuk ketidakpekaan terhadap rasa keadilan publik dan lemahnya tata kelola keuangan daerah."Ini ironi dan melukai hati rakyat Mimika. Di satu sisi SILPA Rp1,1 triliun masih mengendap, tidak jelas penggunaannya untuk rakyat, bahkan muncul isu pemindahan rekening yang janggal. Di sisi lain, Bupati masih punya muka untuk minta tambahan anggaran ke Pemerintah Pusat. Ini logika anggaran yang sesat," tegas Jhon Wenehen kepada wartawan, Senin (3/8/2026).Menurutnya, dengan APBD Mimika yang termasuk terbesar di Indonesia Timur, seharusnya tidak ada lagi alasan pembangunan tersendat dan pelayanan dasar tidak maksimal. Ia menilai ada masalah serius dalam perencanaan dan serapan anggaran di tingkat OPD.Sementara itu, Pemkab Mimika berdalih adanya penurunan dana transfer dari pusat sebagai alasan pengajuan tambahan. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2025, dana transfer ke Mimika tercatat turun menjadi sekitar Rp2,6 triliun.Namun bagi Fornas 08, alasan tersebut tidak bisa menjadi pembenaran."Kalau tidak mampu kelola uang besar, jangan minta tambah. Selesaikan dulu Rp1,1 triliun itu untuk rakyat. Rakyat di pedalaman masih susah air bersih, pendidikan, dan kesehatan. Jangan uang rakyat hanya muter-muter di rekening bank," ujarnya.Fornas 08 secara tegas meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung RI jangan tutup mata terkait kondisi pengelolaan keuangan di Timika."Kami minta KPK dan Kejaksaan Agung jangan tutup mata. Timika ini bukan daerah miskin uang, tapi miskin pengawasan. Fornas 08 meminta BPK dan KPK segera lakukan audit forensik dana SILPA Rp1,1 triliun itu. Kemana alirannya, kenapa bisa mengendap sebesar itu, dan apa urgensinya pindah dari Bank Papua ke Bank Mandiri. DPRK jangan hanya jadi stempel, panggil Bupati untuk buka semuanya secara transparan," tutup Jhon.Hingga berita ini diterbitkan, pihak BPKAD dan Bupati Mimika Johanes Rettob belum memberikan klarifikasi resmi terkait kritik tersebut maupun terkait status SILPA Rp1,1 triliun yang dipersoalkan publik.Penulis: HendrikEditor. : Of
03 Agu 2026, 22:26 WIT
Jalan Trans Papua Mamberamo–Elelim Capai 51,59 Persen, Buka Keterisolasian Wilayah Pegunungan
Papuanewsonline.com, Jayapura – Kementerian Pekerjaan Umum terus melanjutkan pembangunan Jalan Trans Papua ruas Jayapura–Wamena guna mengakhiri keterisolasian wilayah pegunungan, memperkuat konektivitas, dan mewujudkan pemerataan pembangunan. Saat ini fokus pekerjaan tertuju pada segmen Mamberamo–Elelim sepanjang 50,14 km yang menjadi penghubung utama antara Provinsi Papua dan Papua Pegunungan.Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan jalan dan jembatan adalah fondasi pertumbuhan. “Jaringan jalan yang terhubung akan membuka akses investasi, mendukung kawasan industri, memajukan pariwisata, serta memperlancar pergerakan orang dan barang di seluruh pelosok negeri,” ujarnya. Kehadiran ruas ini diharapkan mempermudah akses pendidikan dan kesehatan, menekan biaya logistik, serta menurunkan harga kebutuhan pokok yang selama ini tinggi akibat keterbatasan akses.Pekerjaan yang dikerjakan lewat skema KPBU dengan pembayaran berbasis layanan dimulai Juli 2024 dan ditargetkan tuntas November 2026. Hingga pertengahan Juli 2026, progres fisik telah mencapai 51,59 persen, mencakup pembentukan badan jalan, perkerasan, drainase, jembatan, pengamanan lereng, hingga pembangunan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor.Pembangunan menghadapi tantangan medan berat berupa tebing curam, hutan lebat, curah hujan tinggi, serta risiko longsor. Kendati demikian, tim menerapkan teknologi survei satelit RTK dan LiDAR serta survei geoteknik mendalam untuk desain yang presisi. Penanganan lereng, sistem drainase, dan stabilisasi tebing dilakukan guna menjamin keamanan dan keawetan jalan jangka panjang. Proyek ini juga memberdayakan warga sekitar dengan melibatkan 116 tenaga kerja lokal atau sekitar 28 persen dari total pekerja.Penulis: JidEditor: OF
03 Agu 2026, 21:44 WIT
Kemenhaj Mimika Percepat Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji 2027, Diberikan Secara Gratis
Papuanewsonline.com, Mimika – Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Mimika bersama RSUD Mimika, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Badan Keluarga Kependudukan menggelar rapat koordinasi persiapan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji musim 1448 Hijriah atau tahun 2027 Masehi. Langkah ini diambil untuk menyamakan persepsi serta memastikan persiapan berjalan lebih dini dibanding tahun-tahun sebelumnya.Kepala Kemenhaj Mimika Muhammad Hilal menjelaskan instruksi pusat mewajibkan pemeriksaan dilakukan lebih awal agar verifikasi kesehatan berlangsung lebih lama. Tujuannya agar jemaah yang berangkat benar-benar dalam kondisi sehat dan siap menjalankan ibadah. Berbeda dengan sistem sebelumnya yang acak, kini jemaah akan diperiksa sesuai wilayah tempat tinggal masing-masing di Puskesmas terdekat. Estimasi kuota jemaah haji Mimika tahun depan mencapai 168 orang, termasuk 13 jemaah prioritas lansia. (3/8/26) Hingga saat ini baru 127 orang yang melapor, sehingga masih ada sekitar 40 calon jemaah yang diharapkan segera mengurus administrasi. Kemenhaj juga telah berkoordinasi dengan daerah tetangga untuk memastikan jemaah asal luar wilayah tetap mendapat pendampingan pemeriksaan.Kepala Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Mimika Farida menyatakan tim pemeriksa sudah bersiap. Pemeriksaan meliputi gula darah, kolesterol, dan indikator kesehatan umum lainnya yang diselenggarakan secara gratis atas dukungan pemerintah daerah di tiga lokasi: Puskesmas Timika, Pasar Sentral, dan Wania. Pemeriksaan tahap pertama direncanakan mulai pertengahan Agustus setelah peringatan Hari Kemerdekaan.Farida mengimbau seluruh calon jemaah menjaga stamina, mengatur pola makan bergizi, istirahat cukup, membatasi gula, serta rajin berolahraga.Penulis: JidEditor: OF
03 Agu 2026, 21:42 WIT
Rakerda I TP PKK Mimika 2026, Perkuat Sinergi Menuju Gerbang Emas Pembangunan
Papuanewsonline.com, Mimika – Rapat Kerja Daerah I Tim Penggerak PKK Kabupaten Mimika Tahun 2026 resmi digelar Senin (3/8) di Ruang Multi Purpose Hotel Grand Tembagapura. Mengusung tema “Penguatan Kelembagaan dan Sinergitas Menuju Gerbang Emas”, kegiatan ini dihadiri 190 peserta yang meliputi pengurus kabupaten hingga perwakilan dari 18 distrik se-Kabupaten Mimika.Hadir secara langsung Wakil Bupati Emanuel Kemong, Penjabat Sekda Abraham Kateyau, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, perwakilan PT Freeport Indonesia, para kepala distrik, lurah, kepala kampung, serta ketua berbagai organisasi wanita. Kegiatan ini diselenggarakan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 36 Tahun 2020, dengan anggaran bersumber dari hibah APBD Tahun Anggaran 2026.Ketua Panitia Sarah Lisa menjelaskan rapat ini bertujuan menyelaraskan sepuluh program pokok PKK dengan kebijakan daerah, merumuskan rencana kerja tahun depan, serta mengevaluasi capaian yang telah dilaksanakan. Berbagai materi penting disampaikan narasumber, mulai dari kesehatan reproduksi, pencegahan pernikahan dini, program wajib belajar 13 tahun, pemanfaatan lahan pekarangan, hingga penanganan kekerasan dalam rumah tangga.Ketua TP PKK Kabupaten Mimika Susana Susy Herawaty Rettob melaporkan capaian tahun lalu antara lain dukungan pendidikan, penurunan stunting, penguatan Posyandu, gerakan satu rumah satu pohon, serta pemberdayaan ekonomi bersama Dekranasda. Acara dibuka resmi Bupati Johannes Rettob dengan pemukulan tifa, yang memuji jangkauan organisasi hingga ke tingkat rumah tangga dan meminta program disusun terukur serta hasil nyata, bukan sekadar seremonial.Penulis: JidEditor: OF
03 Agu 2026, 21:39 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Tag Berita
Pendidikan & Kesehatan
Lihat semua
Belum Ada Gedung Permanen, Sekolah Rakyat Mimika Tidak Terima Murid Baru Tahun Ini
Papuanewsonline.com, Mimika – Pemerintah Kabupaten Mimika memastikan tidak akan membuka penerimaan peserta didik baru untuk Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2026/2027. Keputusan ini diambil lantaran fasilitas pendidikan yang bersifat permanen belum tersedia, sehingga kapasitas gedung sementara yang digunakan saat ini belum memadai untuk menampung siswa tambahan.Bupati Mimika Johannes Rettob menjelaskan saat ini kegiatan belajar mengajar masih berlangsung di gedung sementara Wisma Atlet.“Tahun ini kami tidak merekrut murid baru karena belum memiliki fasilitas yang layak. Sekolah ini masih bersifat sementara, jadi penerimaan siswa baru baru akan dilakukan setelah gedung permanen selesai dibangun,” tegasnya di Timika, Senin (3/8/2026).Saat ini terdapat sekitar 60 siswa yang menempuh pendidikan, terdiri dari 30 siswa jenjang SMP dan 30 siswa jenjang SMA.Pemerintah daerah senantiasa memantau perkembangan belajar serta kondisi siswa secara berkala, termasuk jika ada perubahan jumlah siswa.Terkait pembangunan gedung permanen, Bupati menegaskan hal tersebut menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat. Tugas Pemkab Mimika hanya sebatas menyiapkan lahan seluas 8,2 hektare di Kampung Iwaka, tenaga pendidik, serta calon peserta didik. “Kami tidak mengurus pembangunan fisiknya, itu ranah pusat. Semoga prosesnya berjalan cepat,” ujarnya. Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Mimika Emelia Samara menyebut persiapan lokasi terus dimatangkan, termasuk merelokasi bangunan yang masih berdiri di lahan bekas asrama tersebut.Penulis: JidEditor: OF
03 Agu 2026, 21:13 WIT
UGM Bekali Tim Ekspedisi Patriot Jelang Bertugas ke Papua dan Maluku Utara
Papuanewsonline.com, Yogyakarta – Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada menggelar pembekalan menyeluruh bagi Tim Ekspedisi Patriot 2026 sebelum diterjunkan ke kawasan transmigrasi di Papua Selatan dan Maluku Utara. Kegiatan yang berlangsung 23 Juli 2026 ini diikuti alumni UGM serta mitra dari berbagai perguruan tinggi lain guna mematangkan kesiapan tugas.Materi yang diberikan meliputi kesehatan mental, keselamatan kerja, manajemen risiko, hingga pemahaman sosial budaya setempat. Peserta juga berdiskusi langsung dengan perwakilan pemerintah daerah agar program yang disusun benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Selain teori, mereka dilatih menghadapi situasi darurat dan menerima perlengkapan kesehatan untuk mendukung tugas di lapangan.Ketua Tim Muklis menilai persiapan ini sangat lengkap dan mendasar. “Kami tidak hanya dibekali ilmu, tapi juga simulasi nyata dan perlengkapan yang mendukung kelancaran serta keselamatan kerja nanti,” ujarnya.Tri Nuryati yang akan bertugas di Muting, Merauke, menyambut baik materi yang disajikan karena dinilai sangat relevan dengan tantangan yang bakal dihadapi.Bima Aditya pun berharap seluruh anggota tim mampu menyerap manfaat pembekalan ini sepenuhnya. “Kami ingin menjadi pelita yang memberi manfaat bagi sesama, sebagaimana pepatah urip iku urup. Semoga pengabdian ini membawa perubahan nyata bagi masyarakat setempat,” harapnya.UGM berharap bekal yang diterima menjadikan tim lebih siap, tangguh, dan mampu membangun program pemberdayaan yang berkelanjutan.Penulis: JidEditor: OF
02 Agu 2026, 14:32 WIT
Pemerintah Sepakati Langkah Percepat Penyelesaian Tunggakan Beasiswa Siswa Unggul Papua
Papuanewsonline.com, Jakarta – Penyelesaian tunggakan pembayaran Beasiswa Siswa Unggul Papua kini menjadi fokus utama yang disepakati seluruh pemangku kepentingan. Hal ini ditegaskan Marsma TNI Parimeng saat memimpin Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Tunggakan Beasiswa SUP di Jakarta, Kamis (30/7/2026), sebagai wujud komitmen menjamin kelanjutan pendidikan mahasiswa Papua. Dalam arahannya, ia menyatakan pertemuan ini bertujuan mengevaluasi kendala yang terjadi sekaligus merumuskan prosedur baru. “Kita butuh mekanisme yang tanggap dan cepat, sehingga jika persoalan serupa muncul lagi, solusi sudah tersedia tanpa menghambat masa depan para penerima beasiswa,” ujarnya.Rapat yang dihadiri perwakilan Kemendagri, Kemenkeu, Pemprov Papua, pemerintah kabupaten/kota se-Tanah Papua, hingga Perwakilan RI di Australia menghasilkan sejumlah kesepakatan utama. Antara lain percepatan rekonsiliasi data sebagai dasar penetapan kewajiban masing-masing daerah, penunjukan penghubung khusus di setiap instansi, serta penyatuan basis data penerima beasiswa.Selain itu, ditingkatkan pula koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar tata kelola beasiswa menjadi lebih rapi, tepat sasaran, dan transparan. Sinergi ini diharapkan mampu menjamin tidak ada lagi kendala yang mengganggu proses belajar mahasiswa Papua di dalam maupun luar negeri.Penulis: JidEditor: OF
02 Agu 2026, 10:19 WIT
Tidak Ada Guru! Siswa SD-SMP Negeri Demba di Kabupaten Waropen Terlantar
Papuanewsonline.com, Waropen-, Negara absen total di Demba Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, dimana di SD dan SMP tidak ada Pendidikan karena guru menghilang, sehingga ada pembiaran anak-anak suku darat dibiarkan bodoh. Puncaknya, Keluarga Besar Suku Kofei Noshao mengambil langkah ekstrem dengan memalang Gedung SMP Negeri Demba dan SD Negeri Demba, Distrik Demba, Kabupaten Waropen.Pemalangan ini bukan aksi liar. Ini adalah jeritan terakhir orang tua yang melihat anaknya ditelantarkan oleh negara.Hal itu ditegaskan langsung dalam pernyataan terbuka warga masyarakat yang diterima media ini, Sabtu (1/8/2026)."Kami Keluarga Besar Suku Kofei Noshao, mengambil tindakan pemalangan tersebut dikarenakan proses belajar mengajar hampir sama sekali tidak berlangsung," tegas perwakilan keluarga.Di tengah maraknya isu palang-memalang bermotif uang di Papua, Suku Kofei Noshao menegaskan bahwa aksi tersebut murni untuk pendidikan demi generasi penerus mereka. "Tidak ada permintaan uang sepeser pun. Tidak ada kepentingan proyek, kami minta guru-guru segerah kembali mengajar anak-anak kami," ucap Warga.Kata Warga Satu-satunya tuntutan mereka hanya satu, hadirkan Guru di kelas.Mereka menuntut Bupati Waropen dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waropen berhenti tutup mata, dan Segera perintahkan semua guru yang sudah menerima SK dan yang sudah menerima gaji di SMP Negeri Demba dan SD Negeri Demba untuk kembali ke tempat tugas. Bukan makan gaji buta di kota."Kami punya anak-anak suku darat butuh pendidikan. Kami cuma mau, anak-anak generasi Suku Noshao Nohia Dama, bisa mendapatkan pendidikan yang layak seperti di daerah lain," ujar warga dengan nada kecewa.Bagi mereka, memalang sekolah adalah pilihan paling pahit. Lebih baik sekolah dipalang daripada gedung ada, papan nama ada, tapi anak-anak tidak pernah belajar.SEKOLAH NEGERI BARU 2 TAHUN, SUDAH MATI SURIIronisnya, berdasarkan data resmi Kemendikdasmen, SMP Negeri Demba dan SD Negeri Demba yang terletak di Desa Fafai / Jl. Trans Waropen, Kecamatan Demba itu baru berdiri sejak 09 Maret 2023.Sekolah baru berumur 2 tahun, namun sudah mati suri. Dibiarkan tanpa guru, tanpa proses belajar.Ini adalah potret telanjang penelantaran pendidikan di wilayah pedalaman Waropen. Anak-anak generasi Noshao Nohia Dama terancam menjadi generasi hilang karena hak dasarnya dirampas.Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waropen bungkam . Belum ada satu pun keterangan resmi, klarifikasi, maupun janji untuk mengirim guru kembali ke Demba.Namun pertanyaan sederhana Negara mau sampai kapan membiarkan anak-anak di Demba terus dipalang masa depannya?Penulis: HendrikEditor. : Of
01 Agu 2026, 10:22 WIT
Pemuda Watlar Mimika Gelar Bakti Sosial Bersih Sampah di Jalan Poros Bandara Lama Timika
Papuanewsonline.com, Timika-, Puluhan pemuda-pemudi yang tergabung dalam Pemuda Watlar Kabupaten Mimika melaksanakan aksi bakti sosial pembersihan lingkungan pada Sabtu (1/8/2026) pagi.Aksi tersebut berlangsung di Jalan Poros tepatnya di kawasan Bandara Lama Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.Pantauan media ini, dalam kegiatan bersih-bersih sampah di bahu jalan tersebut, para pemuda dan pemudi Watlar tampak mengenakan kaos hitam seragam dengan logo di bagian belakang bertuliskan "PEMUDA WATLAR".Sebelum bergerak, mereka membagikan perlengkapan kebersihan berupa masker medis berwarna biru, sarung tangan hitam, dan kantong sampah plastik hitam berukuran besar. Cuaca di lokasi terpantau mendung.Koordinator Pemuda-Pemudi Watlar, Edowardus Rahawadan, tampak mengarahkan rekan-rekannya di lapangan."Pagi ini kami pemuda-pemudi Watlar Kabupaten Mimika melaksanakan bakti sosial di Jalan Poros Wangki Lama Timika, atau tepatnya di Bandara Lama. Kami melaksanakan bakti sosial pungut sampah dan pembersihan lingkungan. Ini merupakan bagian dari kontribusi Pemuda Watlar di Kabupaten Mimika untuk pembangunan Kabupaten Mimika. Demikian, Amolongo Nimawitimi Saipa," ujarnya.Aksi pungut sampah ini disebut sebagai bentuk kontribusi nyata Pemuda Watlar untuk mendukung kebersihan dan pembangunan di Kabupaten Mimika.Hingga berita ini ditayangkan, kegiatan bakti sosial tersebut masih berlangsung dan para peserta bersiap menyisir bahu jalan serta area rumput di sekitar pagar kuning kawasan Bandara Lama.Penulis: HendrikEditor. : Of
01 Agu 2026, 09:49 WIT
Wakasad Pimpin Penerimaan 429 Paja Dikmapa PK, Tekankan Penguatan SDM TNI AD
Papuanewsonline.com, Jakarta – Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa memimpin Tradisi Penerimaan 429 Perwira Remaja (Paja) Abituren Pendidikan Pembentukan Perwira Prajurit Karier (Dikmapa PK) Tahun Anggaran 2026 di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Senin (27/7/2026). Tradisi tersebut menandai bergabungnya para perwira muda ke dalam keluarga besar TNI Angkatan Darat sekaligus menjadi awal pengabdian mereka sebagai pemimpin di satuan.Sebanyak 429 Perwira Remaja yang diterima terdiri atas 373 perwira pria dan 56 perwira Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad). Sebelumnya, di hari yang sama, mereka telah dilantik melalui Upacara Prasetya Perwira (Praspa) yang dipimpin Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Lapangan PRIMA Mabes TNI, Cilangkap.Dalam amanat tertulis Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., yang dibacakan Wakasad, ditegaskan bahwa perubahan lingkungan strategis, perkembangan teknologi, serta pergeseran karakter ancaman menuntut TNI AD terus membangun kekuatan yang progresif, adaptif, dan berkelanjutan.“Perang siber, perang informasi, penggunaan kecerdasan artifisial, sistem tanpa awak, mahadata, serta perkembangan teknologi militer telah menciptakan ruang pertempuran baru yang menuntut kecerdasan intelektual, kecermatan strategi, kecepatan respons, dan penguasaan teknologi modern,” kutip Wakasad.Kasad juga menegaskan bahwa kondisi tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga unggul secara intelektual, adaptif dalam berpikir, serta mampu mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab.“Dalam konteks inilah, kehadiran para perwira remaja dari berbagai latar belakang pendidikan tinggi, seperti kesehatan, siber, intelijen, penerbangan, biologi, kimia, fisika, matematika, teknik, dan disiplin ilmu lainnya, bukan sekadar pelengkap organisasi namun merupakan bagian penting dalam penguatan struktur TNI AD agar semakin mampu menjawab tantangan zaman melalui pendekatan ilmiah, berbasis data dan teknologi, serta berorientasi pada solusi dan modernisasi pertahanan nasional,” imbuhnya.Para Perwira Remaja tersebut berasal dari berbagai disiplin ilmu dan telah dipersiapkan untuk mengemban tugas sesuai kompetensi masing-masing guna mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI AD. Tradisi penerimaan ini juga menjadi bagian dari pembinaan personel untuk menanamkan nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI sebagai landasan moral dalam setiap pelaksanaan tugas.Bergabungnya 429 Perwira Remaja Abituren Dikmapa PK TA 2026 semakin memperkuat kualitas sumber daya manusia TNI Angkatan Darat yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi guna menjawab tantangan pertahanan negara yang semakin kompleks. PNO-12
30 Jul 2026, 13:05 WIT
Seni & Budaya
Lihat semua
Ratusan Warga Gunakan Perahu Tradisional Sambut Gubernur Apolo Safanpo di Kampung Warse
Papuanewsonline.com, Merauke – Ratusan warga Kampung Warse, Distrik Jetsy, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, menyambut meriah kunjungan kerja Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo bersama Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo, Sabtu (1/8/2026) pagi.Pantauan di lokasi, penyambutan berlangsung di perairan sekitar Kampung Warse. Ratusan warga menggunakan perahu tradisional menjemput speedboat yang ditumpangi Gubernur Apolo dan Bupati Thomas.Iring-iringan perahu warga mengapit kiri dan kanan speedboat rombongan. Warga tampak berdiri sambil mendayung, mengawal speedboat hingga tiba di bibir Kampung Warse.Setibanya di Warse, prosesi adat penyambutan dilanjutkan. Gubernur Apolo bersama Bupati Thomas dipersilakan turun dari speedboat ke salah satu perahu tradisional. Selanjutnya, perahu tersebut dipikul bersama-sama oleh warga di atas bahu menuju lokasi pertemuan.Dalam tatap muka dengan warga, Gubernur Apolo menegaskan kehadiran Provinsi Papua Selatan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dimekarkan pemerintah pusat pada tahun 2022 dan telah menjalani masa persiapan selama dua tahun."Sudah satu tahun Papua Selatan masuk pemerintahan definitif," kata Gubernur Apolo.Ia menjelaskan, kehadiran provinsi baru tersebut bertujuan untuk mempercepat pembangunan, baik infrastruktur sarana-prasarana maupun pembangunan sumber daya manusia (SDM).Gubernur berharap kunjungan ke Kampung Warse dapat mempererat tali persaudaraan antara pemerintah provinsi dengan masyarakat di wilayah pesisir Asmat. Dalam kesempatan itu, ia juga berpesan agar warga terus mendorong anak-anak untuk bersekolah.Kunjungan ke Kampung Warse ini merupakan rangkaian agenda kerja Gubernur Apolo di Kabupaten Asmat. Sehari sebelumnya, Jumat (31/7/2026), Gubernur menyerahkan hibah dermaga beserta terminal penyeberangan Ewer-Agats di Kali Aswet sebagai pintu masuk melalui akses Jalan KAMSA menuju Lapangan Terbang Ewer. (OF)
02 Agu 2026, 23:34 WIT
Lomba Paduan Suara Perdana PKK Mimika, Tegaskan Semangat Kebersamaan dan Cinta Tanah Air
Papuanewsonline.com, Mimika – Tim Penggerak PKK Kabupaten Mimika untuk pertama kalinya menggelar Lomba Paduan Suara dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-81. Kegiatan yang berlangsung di Aula Hotel Grand Tembaga, Minggu (2/8/2026), dibuka langsung oleh Ketua TP PKK Kabupaten Mimika, Ny. Suzy Rettob, dan dihadiri Penasihat TP PKK Provinsi Papua Tengah Ny. Martina serta jajaran pengurus se-Daerah.Dalam sambutannya, Ny. Suzy menyampaikan apresiasi mendalam atas persiapan yang matang dari seluruh peserta. “Kita setiap hari terjun melayani masyarakat, namun tetap mampu menghayati dan menyajikan harmoni lagu dengan sangat baik. Luar biasa semangat kalian meski ini baru pertama kali digelar di tingkat kabupaten,” ujarnya bangga.Sebanyak 14 tim turut ambil bagian, terdiri atas empat perwakilan tingkat kabupaten dan sepuluh dari jajaran distrik. Kegiatan ini bukan sekadar ajang bertanding, melainkan sarana menumbuhkan rasa cinta tanah air serta mempererat persaudaraan antaranggota PKK. Ia juga mengapresiasi kehadiran para kepala distrik yang mendukung langsung tim daerahnya.Ny. Suzy mengingatkan seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas. “Kemenangan adalah hal yang wajar, namun yang terpenting adalah usaha dan persiapan yang sudah kalian curahkan. Dewan juri yang ditunjuk adalah tenaga profesional yang akan menilai secara objektif,” tegasnya diselingi candaan ringan yang mencairkan suasana.Penulis: JidEditor: OF
02 Agu 2026, 22:58 WIT
Delapan Raja Pulau Timor Anugerahi Gelar Sesepuh Kepada Joko Widodo, Bukti Penghormatan Tulus
Papuanewsonline.com, Kupang – Presiden ke-7 RI Joko Widodo resmi menerima gelar kehormatan adat Sesepuh Raja-Raja Timor. Penobatan ini dilangsungkan dalam prosesi khidmat yang digelar delapan pemimpin kerajaan berdaulat di Pulau Timor, bertepatan dengan rangkaian Karnaval Gajah di kawasan Pantai Lahi Lai Besi Kopan, Sabtu (1/8/2026).Raja Amanatun, Jonathan Banunaek, menjelaskan gelar ini diberikan sebagai pengakuan tulus atas dedikasi dan perhatian yang selama ini diberikan. “Delapan dari sembilan kerajaan yang berdaulat hadir langsung memberikan penghormatan ini. Satu kerajaan berhalangan hadir, namun seluruhnya menyepakati penganugerahan ini,” ujarnya merinci nama-nama kerajaan yang hadir.Kedatangan Jokowi disambut lautan manusia yang memadati pesisir pantai sejak sore hari. Ribuan warga berdesakan ingin bersalaman dan menyampaikan rasa hormat.Saat naik ke panggung, beliau dipakaikan ikat kepala adat dan kain tenun khas NTT, lalu satu per satu Raja mengalungkan selendang adat sambil mendoakan kebaikan.Prosesi ini bukan sekadar seremonial, melainkan pengikat erat tali persaudaraan yang sudah terjalin. Masyarakat menyambutnya dengan sukacita yang mendalam, menandakan kepercayaan dan penghormatan yang besar terhadap sosok yang dianggap telah banyak berkontribusi bagi kemajuan daerah mereka.Penulis: JidEditor: OF
02 Agu 2026, 14:36 WIT
BUMDes Nawaripi Jaya Bangun Goa Maria Permanen, Perkuat Wisata Rohani Paieve Mil 21
Papuanewsonline.com, Mimika – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kampung Nawaripi Jaya membangun Goa Maria permanen berbahan batu di kawasan Kampung Wisata Paieve Merah Putih, Mil 21, Distrik Wania, Kabupaten Mimika.Pembangunan fasilitas wisata rohani ini menjadi terobosan BUMDes dalam memperkuat sektor wisata rohani sekaligus mendorong kemandirian ekonomi kampung.Direktur BUMDes Kampung Nawaripi Jaya, Rafael Tarekeyau, menyebut pembangunan sepenuhnya dibiayai dari hasil pengelolaan unit usaha milik BUMDes, tanpa bergantung pada Dana Desa.Sumber pendapatan berasal dari tiga unit usaha produktif, yakni pengelolaan kolam ikan, penjualan air galon, dan retribusi wisata rohani Goa Maria Mil 21. Keuntungan dari ketiga unit usaha tersebut diinvestasikan kembali untuk pembangunan infrastruktur wisata yang lebih permanen dan representatif.Progres pembangunan saat ini terus dipantau. Pada Jumat (1/8), Pendamping Dana Desa Kabupaten Mimika dan Distrik Wania, Yosep Yeuyanan dan Siti Yaurwarin, bersama Direktur BUMDes Rafael Tarekeyau turun langsung meninjau lokasi pembangunan.Sesuai perencanaan, pembangunan Goa Maria permanen tersebut ditargetkan rampung dan siap beroperasi pada Mei 2027. Fasilitas ini diharapkan menjadi destinasi wisata rohani unggulan baru bagi umat dan peziarah, baik dari Mimika maupun dari luar daerah.Terpisah, Kepala Kampung Nawaripi, Norman Ditubun, memberikan apresiasi tinggi atas kinerja BUMDes.“Desa kita telah mampu mengembangkan usaha milik desa dan kini mampu melakukan terobosan untuk membangun Kampung Wisata Paieve Merah Putih,” ujar Norman.Ia menilai, kemampuan BUMDes membiayai pembangunan dari hasil usaha sendiri merupakan bukti nyata desa dapat berdikari secara ekonomi apabila dikelola dengan manajemen yang baik dan berkelanjutan.Norman berharap, kehadiran Goa Maria permanen tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan wisata Paieve.Keberhasilan BUMDes Nawaripi Jaya ini diharapkan dapat menjadi model percontohan bagi kampung-kampung lain di Kabupaten Mimika dalam mengoptimalkan potensi lokal melalui pengelolaan badan usaha milik kampung yang inovatif dan berorientasi jangka panjang. (OF)
01 Agu 2026, 12:26 WIT
Festival Tari Kreasi Tanimbar Lampyore 2026 Berjalan Sukses
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar, Ketua Panitia Festival Tari Kreasi Tanimbar Lampyore 2026, MATEUS LONDAR, S.ST.Par., yang akrab dipanggil MALO menyampaikan apresiasi tinggi dan terima kasih yang mendalam kepada Kapolres Kepulauan Tanimbar beserta seluruh jajarannya.Dukungan pengamanan dari pihak Kepolisian berpadu sinergis dengan dukungan fasilitas dari Pemerintah Pusat, sehingga festival seni tahunan yang digelar pada, Sabtu (25/07/26) malam ini dapat berjalan dengan sukses, aman, dan kondusif.Kegiatan festival yang menjadi wadah kreativitas ini tentunya berhasil terselenggara berkat dukungan yang penuh dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Dana Indonesiana, serta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).Sinergi lintas sektor yang terhubung ini tentunya membuktikan komitmen yang kuat dalam mendorong pemajuan kebudayaan di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) salah satunya seperti di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.Selain menjadi panggung pelestarian budaya, festival ini juga diselenggarakan secara khusus untuk membantu menggeliatkan sektor perekonomian para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di wilayah Kota Saumlaki dan sekitarnya."Saya atas nama Panitia MATEUS LONDAR (MALO) dan seluruh Masyarakat penikmat seni mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan dukungan Bapak Kapolres AKBP AYANI, S.P., S.I.K., M.H., dalam kegiatan Festival Tari Kreasi Tanimbar Lampyore 2026," ujar MALO dalam keterangan resminya pada, Minggu (26/07/27).Menurut MALO, kehadiran Personel Polres Kepulauan Tanimbar di lokasi acara berhasil menciptakan atmosfer yang sangat kondusif. Rasa aman dan nyaman yang dihadirkan Aparat keamanan membuat para seniman muda Daerah dapat mengeksplorasi karya Mereka secara maksimal di atas panggung."Terima kasih telah menghadirkan rasa aman dan nyaman selama kegiatan berlangsung. Panggung ini membuat para seniman muda Tanimbar dapat berkarya dan menampilkannya dengan penuh semangat. Dukungan Bapak Kapolres sangat berarti bagi tumbuh kembangnya kreativitas generasi muda di Daerah ini" lanjutnya.Di akhir penyataannya, MALO berharap agar kolaborasi yang positif antara Kementerian, Lembaga pendanaan, pelaku seni, Masyarakat, beserta institusi Polri dapat terus terjaga demi kelestarian warisan leluhur, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar."Semoga Polri semakin dicintai Masyarakat dan terus menjadi pelindung serta mitra terbaik dalam menjaga kelestarian tradisi dan budaya lokal, salam hormat Bapak Kapolres” pungkas MALO. PNO-12
27 Jul 2026, 09:16 WIT
FBI Kembalikan Artefak Budaya Asli Papua, Bukti Kedaulatan Budaya Semakin Kokoh
Papuanewsonline.com, Jakarta – Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Direktur Federal Bureau of Investigation Amerika Serikat, Kash Patel, di Kediaman Kertanegara, Jakarta, Rabu (22/7). Dalam pertemuan tersebut, Direktur FBI secara langsung menyerahkan sejumlah artefak budaya Indonesia yang berhasil dipulihkan melalui kerja sama repatriasi antara kedua negara.Fadli Zon menjelaskan benda-benda tersebut merupakan warisan budaya asli dari tanah Papua, tepatnya milik Suku Dani, Suku Asmat, dan masyarakat di kawasan Danau Sentani. Awalnya artefak ini diselundupkan secara ilegal ke Amerika Serikat, namun setelah melalui penelusuran asal-usul yang teliti, kini dapat dikembalikan ke tanah air. “Ini adalah benda yang sangat berharga, dan proses ini merupakan langkah nyata memulihkan kedaulatan budaya kita,” ujarnya.Ia menambahkan kerja sama semacam ini sebenarnya sudah terjalin sebelumnya, di mana FBI telah berkali-kali membantu mengembalikan berbagai peninggalan bersejarah seperti arca perunggu dan artefak dari situs-situs budaya lainnya. Dukungan Sekretariat Negara serta Kementerian Luar Negeri dinilai sangat penting agar hubungan baik ini terus diperkuat di masa mendatang.Ke depannya, seluruh artefak yang telah pulih akan dipamerkan secara resmi di Museum Nasional. Langkah ini diambil agar masyarakat luas dapat menikmati, mempelajari, dan lebih mengenal kekayaan sejarah serta identitas budaya bangsa yang sejati. Pengembalian ini menjadi bukti keseriusan pemerintah menjaga dan mengembalikan hak milik budaya Indonesia.Penulis: JidEditor: OF
24 Jul 2026, 08:40 WIT
