Papuanewsonline.com
Berita Terbaru
Lihat semua
Tokoh Masyarakat Mimika, Piet Rafra Perkuat Basis dan Kepengurusan PSI Mimika
Papuanewsonline.com, Timika – Tokoh masyarakat Mimika, Piet Rafra, resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Mimika. Ia langsung dipercaya menduduki posisi Dewan Pembina DPD PSI Mimika. Penyambutan keanggotaannya ditandai dengan penyerahan Kartu Tanda Anggota secara langsung oleh Ketua DPD PSI Mimika, Suraya Madubun. (17/06/26) Penyerahan KTA ini menjadi tanda dimulainya pengabdian Piet Rafra melalui jalur politik bersama PSI. Kehadirannya dinilai membawa semangat dan kekuatan baru untuk memperkuat struktur organisasi serta memperluas jangkauan dukungan masyarakat di wilayah Mimika. “Saya memilih bergabung dengan PSI karena melihat partai ini masih tergolong baru dan berkembang, serta berada di bawah komando Bapak Joko Widodo. Saya dipercaya menjabat sebagai Dewan Pembina, dan saya menyambutnya dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya. Piet Rafra menyampaikan harapannya agar PSI ke depan dapat memperoleh dukungan yang signifikan. Ia berkeinginan partai ini mampu meraih kursi yang cukup banyak dalam Pemilu Legislatif, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Penulis: JidEditor: GF
17 Jun 2026, 23:23 WIT
Papua Tengah Kekurangan 391 Tenaga Kesehatan, Dinkes Mimika Susun Peta Kebutuhan SDM Medis
Papuanewsonline.com, Mimika — Dinas Kesehatan Kabupaten
Mimika melaksanakan kegiatan pendampingan perhitungan rencana pemenuhan tenaga
kesehatan pada 17–18 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam
menyusun perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang tepat dan
berbasis data guna meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan hingga wilayah
terpencil.Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Provinsi Papua Tengah,
Kristianus Tebai, menyampaikan bahwa kondisi geografis Papua Tengah yang
terdiri dari wilayah pesisir, pegunungan, hingga daerah yang sulit dijangkau
menjadi tantangan dalam pemerataan tenaga kesehatan.Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil pemetaan, Papua Tengah
masih mengalami kekurangan sebanyak 391 tenaga kesehatan yang terdiri dari
dokter, bidan, tenaga gizi, tenaga teknis kefarmasian, dokter gigi, tenaga
kesehatan gigi, tenaga promosi kesehatan, tenaga farmasi, tenaga sanitasi
lingkungan, hingga Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM).Khusus di Kabupaten Mimika, kata Kristianus, masih terdapat
kekurangan beberapa jenis tenaga kesehatan seperti tenaga gizi, dokter gigi,
tenaga kesehatan gigi, dan tenaga farmasi. Melalui kegiatan pendampingan
tersebut, diharapkan dapat dilakukan penghitungan serta pemetaan kebutuhan
sembilan jenis tenaga kesehatan yang masih kurang di sejumlah puskesmas sebagai
dasar pengambilan kebijakan pemenuhan tenaga kesehatan.Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga tengah
menjalankan program perekrutan dan pembiayaan pendidikan dokter spesialis
sebagai bagian dari visi dan misi Gubernur Papua Tengah dalam mewujudkan
pemerataan dokter spesialis di 15 rumah sakit yang ada di wilayah tersebut.Dari hasil pendataan di Kabupaten Mimika, terdapat dua
dokter yang menyatakan minat untuk melanjutkan pendidikan dokter spesialis.
Informasi terkait program tersebut telah disampaikan kepada rumah sakit,
puskesmas, serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.Kristianus memberikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan
Kabupaten Mimika karena pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan berbagai
pihak, seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektorat, serta unsur
kesehatan lainnya dalam menyusun perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan.Menurutnya, model perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan
yang dilakukan Mimika dapat menjadi contoh bagi kabupaten lain di Papua Tengah.
Sebab, hingga kini masih terjadi ketimpangan tenaga kesehatan, di mana sejumlah
daerah memiliki jumlah perawat yang cukup banyak, namun masih mengalami
kekurangan tenaga teknis elektromedik, tenaga laboratorium, dan tenaga
kesehatan lainnya.Ia juga menyoroti tantangan penempatan tenaga kesehatan di
wilayah konflik seperti Intan Jaya dan Puncak Jaya yang membutuhkan perhatian
khusus dari sisi keamanan dan ketersediaan fasilitas pendukung.Karena itu, pemerintah mendorong putra-putri asli daerah
untuk menempuh pendidikan di bidang kesehatan dan kembali mengabdi di daerah
asal sehingga pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh Papua Tengah dapat
terwujud.Sementara itu, Bupati Mimika yang diwakili Asisten III
Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, Herry Onawame,
menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang terus
memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan
sektor kesehatan.Menurutnya, keberhasilan pelayanan kesehatan sangat
bergantung pada ketersediaan tenaga kesehatan yang mencukupi, baik dari sisi
jumlah, kompetensi, pemerataan, maupun kualitas pelayanan.Ia menegaskan bahwa Kabupaten Mimika memiliki tantangan
geografis yang kompleks, mulai dari wilayah perkotaan, pesisir, pegunungan
hingga daerah terpencil. Oleh sebab itu, perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan
harus dilakukan secara tepat, terukur, dan berdasarkan data yang akurat.“Hasil perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan nantinya akan
menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, pengadaan, pemerataan distribusi,
hingga pengembangan kompetensi tenaga kesehatan di Kabupaten Mimika,” ujarnya.Herry berharap kegiatan pendampingan tersebut tidak sekadar
menjadi kegiatan administratif, tetapi mampu menghasilkan data kebutuhan tenaga
kesehatan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan
pembangunan kesehatan daerah.Ia juga mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan
secara serius serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah
daerah, rumah sakit, puskesmas, dan seluruh pemangku kepentingan kesehatan.Pemerintah Kabupaten Mimika, lanjutnya, berkomitmen untuk
terus mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan
sumber daya manusia kesehatan yang profesional, merata, dan berkualitas. Penulis: Bim
Editor: GF
17 Jun 2026, 15:43 WIT
TPNPB Klaim Delapan Warga Sipil Bukan Anggota TPNPB yang Menyerahkan Diri di Pegunungan Bintang
Papuanewsonline.com, Jayapura - Manajemen Markas Pusat
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM melalui Juru Bicara Sebby
Sambom merilis siaran pers pada Rabu, 17 Juni 2026, terkait delapan orang warga
sipil yang menyerahkan diri kepada aparat TNI-Polri di Distrik Kiwirok,
Kabupaten Pegunungan Bintang, pada 10 Juni 2026.Dalam siaran pers yang diterima redaksi, TPNPB-OPM
menyatakan bahwa delapan warga sipil tersebut “bukan bagian dari pasukan TPNPB
Kodap XVI Yahukimo” dan “tidak membawa senjata api”. TPNPB menuding aparat
keamanan Indonesia melakukan “kriminalisasi” dengan menyebut mereka sebagai
anggota TPNPB yang menyerahkan diri.“Delapan warga sipil yang menyerahkan diri di Kiwirok pada
10 Juni 2026 adalah petani, pedagang, dan pelajar asli Pegunungan Bintang.
Mereka tidak pernah dilatih militer dan tidak tergabung dalam struktur komando
TPNPB Kodap XVI Yahukimo,” tulis siaran pers yang ditandatangani Juru Bicara
TPNPB Sebby Sambom.Kronologi Versi TPNPB
Menurut TPNPB, pada 9–10 Juni 2026 terjadi operasi
pengejaran oleh aparat TNI-Polri di wilayah Kiwirok setelah kontak tembak
dengan pasukan TPNPB Kodap XVI Yahukimo. Dalam situasi panik, delapan warga
sipil yang sedang berladang dan berdagang di Pasar Kiwirok memilih menyerahkan
diri ke Koramil Kiwirok karena takut dituduh sebagai pendukung TPNPB.“TPNPB menyesalkan tindakan aparat yang memaksa delapan
warga sipil untuk mengaku sebagai anggota TPNPB, lalu menyerahkannya kepada
media sebagai ‘propaganda kemenangan’. Hal ini merupakan pelanggaran hak asasi
manusia dan hukum humaniter internasional,” lanjut siaran pers.TPNPB juga membantah tuduhan bahwa kedelapan warga tersebut
terlibat dalam penyerangan Pos TNI di Kiwirok pada 2021. “Nama-nama yang
disebut aparat tidak ada dalam daftar pasukan TPNPB Kodap XVI. TPNPB menuntut
pembebasan segera terhadap delapan warga sipil tanpa syarat,” tegas Sebby
Sambom.Tuntutan TPNPB Dalam siaran pers 17 Juni 2026, TPNPB menyampaikan tiga
tuntutan: 1. Pemerintah Indonesia dan TNI-Polri segera membebaskan
delapan warga sipil Pegunungan Bintang dan memulangkan mereka ke keluarga. 2. Menghentikan kriminalisasi warga sipil dengan menuduh
sebagai anggota TPNPB. 3. Mengizinkan Komnas HAM RI, KNPB, dan Palang Merah
Indonesia PMI mengakses delapan warga tersebut untuk verifikasi independen.“Hingga siaran pers ini dikeluarkan, keluarga delapan warga
sipil belum diizinkan bertemu. TPNPB khawatir terjadi penyiksaan dalam
tahanan,” tulis TPNPB.Upaya Konfirmasi Redaksi
Hingga berita ini ditayangkan, redaksi berupaya
mengonfirmasi kebenaran siaran pers tersebut kepada Kepala Penerangan Kodam
XVII/Cenderawasih, Kapolres Pegunungan Bintang, dan Komandan Kodim
1715/Yahukimo. Namun, belum ada tanggapan resmi.Sebelumnya, pada 11 Juni 2026, Komandan Korem 172/Praja Wira
Yakthi Brigadir Jenderal TNI Dedi Hardono melalui keterangan pers menyatakan
bahwa delapan orang yang menyerahkan diri di Kiwirok adalah “anggota kelompok
bersenjata TPNPB Kodap XVI Yahukimo” yang menyerahkan satu pucuk senjata
rakitan. Pernyataan resmi TNI-Polri tersebut menjadi rujukan awal pemberitaan
media nasional.Redaksi juga telah meminta tanggapan kepada Komnas HAM
Perwakilan Papua dan Lembaga Bantuan Hukum LBH Papua untuk memverifikasi status
delapan warga sipil tersebut. Penulis: Hendrik
Editor: GF
17 Jun 2026, 15:19 WIT
TPNPB Klaim Tembak Jatuh Drone Militer dalam Serangan Udara di Puncak Jaya
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Manajemen Markas Pusat
KOMNAS TPNPB mengklaim satu unit drone militer berhasil ditembak jatuh oleh
pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dalam serangan udara
yang terjadi di wilayah Distrik Sinak Barat, Kabupaten Puncak Jaya.Dalam siaran pers yang diterima pada Selasa (16/6/2026),
TPNPB menyatakan telah menerima laporan resmi dari pasukan mereka di Markas
Gilonik terkait serangan yang disebut terjadi pada 6 April 2026. Menurut
laporan tersebut, aparat militer Indonesia diduga melancarkan serangan
menggunakan tiga unit drone ke wilayah markas TPNPB.TPNPB mengklaim serangan tersebut mengakibatkan sejumlah
pasukan mereka mengalami luka ringan. Selain itu, mereka juga menyebut satu
unit drone militer Indonesia berhasil ditembak jatuh dan hingga kini masih
berada di Markas Gilonik.Pasukan TPNPB juga melaporkan bahwa tiga unit drone tersebut
diterbangkan dari pos militer Indonesia di Timobut. Dalam pernyataannya, TPNPB
menuding serangan tidak hanya menyasar posisi mereka, tetapi juga mengenai
pemukiman warga sipil di Distrik Sinak Barat sehingga menyebabkan masyarakat
mengungsi ke tempat yang lebih aman.Selain itu, TPNPB menduga drone yang diklaim berhasil
ditembak jatuh tersebut merupakan milik negara asing yang dipasok kepada
pemerintah Indonesia untuk mendukung operasi militer dan serangan udara di
Papua.Dalam siaran persnya, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB
juga meminta negara-negara asing untuk menghentikan penjualan maupun pengiriman
logistik militer kepada pemerintah Indonesia."Kami juga menegaskan kepada negara-negara asing di
dunia untuk segera hentikan melakukan penjualan dan pendoropan logistik militer
kepada pemerintah Indonesia demi melancarkan serangan terhadap pasukan TPNPB
serta operasi militer di seluruh Tanah Papua yang dapat menjatuhkan korban jiwa
dari warga sipil," demikian pernyataan TPNPB.TPNPB juga meminta aparat militer Indonesia menghentikan
pemasangan ranjau di wilayah pemukiman warga sipil selama operasi militer
berlangsung. Selain itu, mereka mengimbau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan
Palang Merah Internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga
yang mengungsi akibat konflik bersenjata di Papua."Kami juga meminta kepada PBB dan Palang Merah
Internasional untuk dapat memberikan bantuan kemanusiaan terhadap 122.931 warga
sipil yang mengungsi secara internal akibat konflik bersenjata antara Tentara
Pembebasan Nasional Papua Barat dan aparat militer Indonesia," tulis TPNPB
dalam siaran pers tersebut.Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi
maupun tanggapan dari TNI terkait klaim TPNPB mengenai serangan drone, dugaan
pengungsian warga sipil, maupun informasi mengenai satu unit drone yang disebut
berhasil ditembak jatuh. Informasi dalam berita ini masih berdasarkan
pernyataan resmi dari Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB dan belum dapat
diverifikasi secara independen. (GF)
17 Jun 2026, 13:37 WIT
Gempa M 6,7 Guncang Sulawesi Tengah, Warga Panik dan BPBD Masih Data Kerusakan
Papuanewsonline.com, Jakarta – Gempa bumi berkekuatan
magnitudo (M) 6,7 mengguncang wilayah Sulawesi Tengah pada Selasa (16/6/2026)
pukul 10.27 WIB atau 11.27 WITA. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di sejumlah wilayah terdampak
langsung bergerak melakukan pemantauan dan pendataan terhadap dampak yang
ditimbulkan.Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika (BMKG), gempa berpusat di darat pada koordinat 1,03 Lintang Selatan
dan 120,24 Bujur Timur dengan kedalaman 10 kilometer. Episenter gempa berada
sekitar 42 kilometer tenggara Kota Palu, 54 kilometer timur laut Kabupaten
Sigi, 70 kilometer barat laut Kabupaten Poso, dan 81 kilometer tenggara
Kabupaten Donggala.Guncangan paling kuat dirasakan di Kota Palu selama sekitar
empat hingga enam detik. Warga yang merasakan getaran langsung berhamburan
keluar rumah untuk menyelamatkan diri. BPBD Kota Palu segera melakukan
pemantauan dan asesmen cepat di sejumlah lokasi.Di Kabupaten Poso, gempa juga dirasakan cukup kuat selama
kurang lebih enam detik. Kepanikan warga sempat terjadi, sementara tim BPBD
masih melakukan pendataan terhadap dampak yang ditimbulkan di lapangan.Sementara itu, di Kabupaten Sigi, getaran dirasakan sekitar
lima detik. Masyarakat memilih keluar dari rumah dan menjauhi bangunan guna
mengantisipasi kemungkinan gempa susulan. BPBD setempat masih melakukan asesmen
terhadap kondisi wilayah terdampak.Di Kabupaten Donggala, gempa dirasakan dengan intensitas
sedang selama sekitar dua detik. Meski berlangsung singkat, warga sempat panik
dan petugas BPBD langsung melakukan monitoring di sejumlah titik.Getaran gempa juga dirasakan di Kabupaten Parigi Moutong.
Banyak warga, baik di dalam maupun di luar rumah, merasakan guncangan yang
membuat jendela dan pintu berderik serta dinding bangunan mengeluarkan suara.Laporan sementara mencatat adanya kerusakan pada sejumlah
bangunan di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong. Namun
hingga siaran pers ini diterbitkan, rincian jumlah dan tingkat kerusakan masih
dalam proses pendataan oleh tim BPBD di masing-masing daerah.Selain kerusakan bangunan, pendataan terhadap kemungkinan
adanya korban jiwa maupun warga yang mengungsi juga masih terus dilakukan oleh
petugas di lapangan.BMKG melaporkan, hingga pukul 12.17 WITA telah terjadi
sebanyak 13 kali gempa susulan atau aftershock dengan magnitudo yang bervariasi
di sekitar lokasi gempa utama. Kondisi ini membuat masyarakat diimbau tetap
waspada terhadap potensi guncangan lanjutan.BPBD Provinsi Sulawesi Tengah bersama Tim Reaksi Cepat (TRC)
dan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kabupaten
Sigi serta Kabupaten Parigi Moutong terus berkoordinasi guna memperoleh
gambaran menyeluruh terkait dampak bencana tersebut.Hingga saat ini, BNPB menyebut belum ada laporan mengenai
kebutuhan mendesak dari wilayah terdampak. Meski demikian, proses pemantauan
dan asesmen masih terus dilakukan secara intensif.BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah
terpancing informasi yang belum terverifikasi, serta mengikuti arahan dari
pemerintah daerah, BPBD, dan BMKG.Warga juga diminta memeriksa kondisi bangunan sebelum
kembali masuk ke dalam rumah dan segera menjauhi bangunan yang mengalami
keretakan atau kerusakan hingga dinyatakan aman oleh petugas berwenang.BNPB memastikan akan terus memantau perkembangan situasi dan
menyampaikan informasi terbaru secara berkala seiring proses pendataan yang
masih berlangsung di wilayah terdampak gempa. (GF)
17 Jun 2026, 13:32 WIT
Serapan APBD Mimika Disebut Masih Rendah, Pengusaha OAP Dorong Audiensi dengan Pemda & DPRK
Papuanewsonline.com, Timika – Kondisi keuangan Pemerintah
Kabupaten Mimika menjadi sorotan kalangan pengusaha Orang Papua Asli (OPA).
Meski memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 yang
mencapai sekitar Rp5,6 triliun hingga Rp5,7 triliun, realisasi penyerapannya
hingga pertengahan Mei 2026 disebut baru mencapai 11,38 persen.Dalam pernyataan yang beredar di kalangan pengusaha OPA,
rendahnya serapan anggaran tersebut dinilai telah menimbulkan kekhawatiran
terhadap kondisi perekonomian daerah. Hingga pertengahan Juni 2026, serapan
anggaran bahkan disebut masih berada di bawah 50 persen.Pemerintah Daerah sebelumnya beralasan bahwa keterlambatan
penyerapan anggaran dipengaruhi oleh kenaikan harga barang secara nasional yang
berdampak pada perubahan harga satuan material, sehingga memerlukan proses
peninjauan ulang atau review harga.Namun, kalangan pengusaha mempertanyakan lambatnya proses
administrasi tersebut yang dinilai justru menghambat pelaksanaan pembangunan.
Mereka menilai penyesuaian anggaran seharusnya dapat dilakukan melalui
mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), tanpa
harus menunda dimulainya proyek-proyek fisik yang dibutuhkan masyarakat.Selain itu, pengusaha juga menyinggung mekanisme Contract
Change Order (CCO) yang sebelumnya diakui oleh pemerintah daerah. Menurut
mereka, mekanisme tersebut belum berjalan maksimal untuk menyelamatkan berbagai
paket pekerjaan yang hingga kini belum dapat dilaksanakan.Data yang disampaikan dalam pernyataan tersebut juga
menyebutkan bahwa dari 9.205 kegiatan yang direncanakan pada tahun anggaran
2026, baru 11 paket pekerjaan yang siap dilelang di Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa (BPBJ). Sementara lebih dari 200 paket lainnya masih tertahan di
masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap
masyarakat. Perputaran uang di daerah menjadi tersendat, pelaku UMKM dan
mama-mama Papua mengalami penurunan daya beli, serta kontraktor lokal
kehilangan kesempatan memperoleh pekerjaan dari proyek-proyek pemerintah.Para pengusaha juga mengingatkan bahwa keterlambatan
pelaksanaan proyek berpotensi menyebabkan penumpukan pekerjaan di akhir tahun
anggaran yang dapat berpengaruh terhadap kualitas pembangunan karena dikerjakan
secara terburu-buru.Atas kondisi tersebut, kalangan pengusaha OPA mengajak
seluruh pelaku usaha untuk melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten
Mimika dan DPRK Mimika. Mereka meminta adanya keterbukaan mengenai hambatan
yang terjadi di setiap OPD, percepatan proses tender, serta kepastian hukum dan
ekonomi bagi pengusaha dan tenaga kerja lokal."Mimika butuh aksi nyata, bukan sekadar janji dan
retorika birokrasi yang terlena. Apakah kita sepakat untuk bergerak?" (GF)
16 Jun 2026, 17:39 WIT
Pilihan Redaksi
Tokoh Masyarakat Mimika, Piet Rafra Perkuat Basis dan Kepengurusan PSI Mimika
Papuanewsonline.com, Timika – Tokoh masyarakat Mimika, Piet Rafra, resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Mimika. Ia langsung dipercaya menduduki posisi Dewan Pembina DPD PSI Mimika. Penyambutan keanggotaannya ditandai dengan penyerahan Kartu Tanda Anggota secara langsung oleh Ketua DPD PSI Mimika, Suraya Madubun. (17/06/26) Penyerahan KTA ini menjadi tanda dimulainya pengabdian Piet Rafra melalui jalur politik bersama PSI. Kehadirannya dinilai membawa semangat dan kekuatan baru untuk memperkuat struktur organisasi serta memperluas jangkauan dukungan masyarakat di wilayah Mimika. “Saya memilih bergabung dengan PSI karena melihat partai ini masih tergolong baru dan berkembang, serta berada di bawah komando Bapak Joko Widodo. Saya dipercaya menjabat sebagai Dewan Pembina, dan saya menyambutnya dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya. Piet Rafra menyampaikan harapannya agar PSI ke depan dapat memperoleh dukungan yang signifikan. Ia berkeinginan partai ini mampu meraih kursi yang cukup banyak dalam Pemilu Legislatif, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Penulis: JidEditor: GF
17 Jun 2026, 23:23 WIT
Papua Tengah Kekurangan 391 Tenaga Kesehatan, Dinkes Mimika Susun Peta Kebutuhan SDM Medis
Papuanewsonline.com, Mimika — Dinas Kesehatan Kabupaten
Mimika melaksanakan kegiatan pendampingan perhitungan rencana pemenuhan tenaga
kesehatan pada 17–18 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam
menyusun perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang tepat dan
berbasis data guna meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan hingga wilayah
terpencil.Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Provinsi Papua Tengah,
Kristianus Tebai, menyampaikan bahwa kondisi geografis Papua Tengah yang
terdiri dari wilayah pesisir, pegunungan, hingga daerah yang sulit dijangkau
menjadi tantangan dalam pemerataan tenaga kesehatan.Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil pemetaan, Papua Tengah
masih mengalami kekurangan sebanyak 391 tenaga kesehatan yang terdiri dari
dokter, bidan, tenaga gizi, tenaga teknis kefarmasian, dokter gigi, tenaga
kesehatan gigi, tenaga promosi kesehatan, tenaga farmasi, tenaga sanitasi
lingkungan, hingga Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM).Khusus di Kabupaten Mimika, kata Kristianus, masih terdapat
kekurangan beberapa jenis tenaga kesehatan seperti tenaga gizi, dokter gigi,
tenaga kesehatan gigi, dan tenaga farmasi. Melalui kegiatan pendampingan
tersebut, diharapkan dapat dilakukan penghitungan serta pemetaan kebutuhan
sembilan jenis tenaga kesehatan yang masih kurang di sejumlah puskesmas sebagai
dasar pengambilan kebijakan pemenuhan tenaga kesehatan.Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga tengah
menjalankan program perekrutan dan pembiayaan pendidikan dokter spesialis
sebagai bagian dari visi dan misi Gubernur Papua Tengah dalam mewujudkan
pemerataan dokter spesialis di 15 rumah sakit yang ada di wilayah tersebut.Dari hasil pendataan di Kabupaten Mimika, terdapat dua
dokter yang menyatakan minat untuk melanjutkan pendidikan dokter spesialis.
Informasi terkait program tersebut telah disampaikan kepada rumah sakit,
puskesmas, serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.Kristianus memberikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan
Kabupaten Mimika karena pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan berbagai
pihak, seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektorat, serta unsur
kesehatan lainnya dalam menyusun perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan.Menurutnya, model perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan
yang dilakukan Mimika dapat menjadi contoh bagi kabupaten lain di Papua Tengah.
Sebab, hingga kini masih terjadi ketimpangan tenaga kesehatan, di mana sejumlah
daerah memiliki jumlah perawat yang cukup banyak, namun masih mengalami
kekurangan tenaga teknis elektromedik, tenaga laboratorium, dan tenaga
kesehatan lainnya.Ia juga menyoroti tantangan penempatan tenaga kesehatan di
wilayah konflik seperti Intan Jaya dan Puncak Jaya yang membutuhkan perhatian
khusus dari sisi keamanan dan ketersediaan fasilitas pendukung.Karena itu, pemerintah mendorong putra-putri asli daerah
untuk menempuh pendidikan di bidang kesehatan dan kembali mengabdi di daerah
asal sehingga pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh Papua Tengah dapat
terwujud.Sementara itu, Bupati Mimika yang diwakili Asisten III
Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, Herry Onawame,
menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang terus
memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan
sektor kesehatan.Menurutnya, keberhasilan pelayanan kesehatan sangat
bergantung pada ketersediaan tenaga kesehatan yang mencukupi, baik dari sisi
jumlah, kompetensi, pemerataan, maupun kualitas pelayanan.Ia menegaskan bahwa Kabupaten Mimika memiliki tantangan
geografis yang kompleks, mulai dari wilayah perkotaan, pesisir, pegunungan
hingga daerah terpencil. Oleh sebab itu, perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan
harus dilakukan secara tepat, terukur, dan berdasarkan data yang akurat.“Hasil perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan nantinya akan
menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, pengadaan, pemerataan distribusi,
hingga pengembangan kompetensi tenaga kesehatan di Kabupaten Mimika,” ujarnya.Herry berharap kegiatan pendampingan tersebut tidak sekadar
menjadi kegiatan administratif, tetapi mampu menghasilkan data kebutuhan tenaga
kesehatan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan
pembangunan kesehatan daerah.Ia juga mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan
secara serius serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah
daerah, rumah sakit, puskesmas, dan seluruh pemangku kepentingan kesehatan.Pemerintah Kabupaten Mimika, lanjutnya, berkomitmen untuk
terus mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan
sumber daya manusia kesehatan yang profesional, merata, dan berkualitas. Penulis: Bim
Editor: GF
17 Jun 2026, 15:43 WIT
TPNPB Klaim Delapan Warga Sipil Bukan Anggota TPNPB yang Menyerahkan Diri di Pegunungan Bintang
Papuanewsonline.com, Jayapura - Manajemen Markas Pusat
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM melalui Juru Bicara Sebby
Sambom merilis siaran pers pada Rabu, 17 Juni 2026, terkait delapan orang warga
sipil yang menyerahkan diri kepada aparat TNI-Polri di Distrik Kiwirok,
Kabupaten Pegunungan Bintang, pada 10 Juni 2026.Dalam siaran pers yang diterima redaksi, TPNPB-OPM
menyatakan bahwa delapan warga sipil tersebut “bukan bagian dari pasukan TPNPB
Kodap XVI Yahukimo” dan “tidak membawa senjata api”. TPNPB menuding aparat
keamanan Indonesia melakukan “kriminalisasi” dengan menyebut mereka sebagai
anggota TPNPB yang menyerahkan diri.“Delapan warga sipil yang menyerahkan diri di Kiwirok pada
10 Juni 2026 adalah petani, pedagang, dan pelajar asli Pegunungan Bintang.
Mereka tidak pernah dilatih militer dan tidak tergabung dalam struktur komando
TPNPB Kodap XVI Yahukimo,” tulis siaran pers yang ditandatangani Juru Bicara
TPNPB Sebby Sambom.Kronologi Versi TPNPB
Menurut TPNPB, pada 9–10 Juni 2026 terjadi operasi
pengejaran oleh aparat TNI-Polri di wilayah Kiwirok setelah kontak tembak
dengan pasukan TPNPB Kodap XVI Yahukimo. Dalam situasi panik, delapan warga
sipil yang sedang berladang dan berdagang di Pasar Kiwirok memilih menyerahkan
diri ke Koramil Kiwirok karena takut dituduh sebagai pendukung TPNPB.“TPNPB menyesalkan tindakan aparat yang memaksa delapan
warga sipil untuk mengaku sebagai anggota TPNPB, lalu menyerahkannya kepada
media sebagai ‘propaganda kemenangan’. Hal ini merupakan pelanggaran hak asasi
manusia dan hukum humaniter internasional,” lanjut siaran pers.TPNPB juga membantah tuduhan bahwa kedelapan warga tersebut
terlibat dalam penyerangan Pos TNI di Kiwirok pada 2021. “Nama-nama yang
disebut aparat tidak ada dalam daftar pasukan TPNPB Kodap XVI. TPNPB menuntut
pembebasan segera terhadap delapan warga sipil tanpa syarat,” tegas Sebby
Sambom.Tuntutan TPNPB Dalam siaran pers 17 Juni 2026, TPNPB menyampaikan tiga
tuntutan: 1. Pemerintah Indonesia dan TNI-Polri segera membebaskan
delapan warga sipil Pegunungan Bintang dan memulangkan mereka ke keluarga. 2. Menghentikan kriminalisasi warga sipil dengan menuduh
sebagai anggota TPNPB. 3. Mengizinkan Komnas HAM RI, KNPB, dan Palang Merah
Indonesia PMI mengakses delapan warga tersebut untuk verifikasi independen.“Hingga siaran pers ini dikeluarkan, keluarga delapan warga
sipil belum diizinkan bertemu. TPNPB khawatir terjadi penyiksaan dalam
tahanan,” tulis TPNPB.Upaya Konfirmasi Redaksi
Hingga berita ini ditayangkan, redaksi berupaya
mengonfirmasi kebenaran siaran pers tersebut kepada Kepala Penerangan Kodam
XVII/Cenderawasih, Kapolres Pegunungan Bintang, dan Komandan Kodim
1715/Yahukimo. Namun, belum ada tanggapan resmi.Sebelumnya, pada 11 Juni 2026, Komandan Korem 172/Praja Wira
Yakthi Brigadir Jenderal TNI Dedi Hardono melalui keterangan pers menyatakan
bahwa delapan orang yang menyerahkan diri di Kiwirok adalah “anggota kelompok
bersenjata TPNPB Kodap XVI Yahukimo” yang menyerahkan satu pucuk senjata
rakitan. Pernyataan resmi TNI-Polri tersebut menjadi rujukan awal pemberitaan
media nasional.Redaksi juga telah meminta tanggapan kepada Komnas HAM
Perwakilan Papua dan Lembaga Bantuan Hukum LBH Papua untuk memverifikasi status
delapan warga sipil tersebut. Penulis: Hendrik
Editor: GF
17 Jun 2026, 15:19 WIT
TPNPB Klaim Tembak Jatuh Drone Militer dalam Serangan Udara di Puncak Jaya
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Manajemen Markas Pusat
KOMNAS TPNPB mengklaim satu unit drone militer berhasil ditembak jatuh oleh
pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dalam serangan udara
yang terjadi di wilayah Distrik Sinak Barat, Kabupaten Puncak Jaya.Dalam siaran pers yang diterima pada Selasa (16/6/2026),
TPNPB menyatakan telah menerima laporan resmi dari pasukan mereka di Markas
Gilonik terkait serangan yang disebut terjadi pada 6 April 2026. Menurut
laporan tersebut, aparat militer Indonesia diduga melancarkan serangan
menggunakan tiga unit drone ke wilayah markas TPNPB.TPNPB mengklaim serangan tersebut mengakibatkan sejumlah
pasukan mereka mengalami luka ringan. Selain itu, mereka juga menyebut satu
unit drone militer Indonesia berhasil ditembak jatuh dan hingga kini masih
berada di Markas Gilonik.Pasukan TPNPB juga melaporkan bahwa tiga unit drone tersebut
diterbangkan dari pos militer Indonesia di Timobut. Dalam pernyataannya, TPNPB
menuding serangan tidak hanya menyasar posisi mereka, tetapi juga mengenai
pemukiman warga sipil di Distrik Sinak Barat sehingga menyebabkan masyarakat
mengungsi ke tempat yang lebih aman.Selain itu, TPNPB menduga drone yang diklaim berhasil
ditembak jatuh tersebut merupakan milik negara asing yang dipasok kepada
pemerintah Indonesia untuk mendukung operasi militer dan serangan udara di
Papua.Dalam siaran persnya, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB
juga meminta negara-negara asing untuk menghentikan penjualan maupun pengiriman
logistik militer kepada pemerintah Indonesia."Kami juga menegaskan kepada negara-negara asing di
dunia untuk segera hentikan melakukan penjualan dan pendoropan logistik militer
kepada pemerintah Indonesia demi melancarkan serangan terhadap pasukan TPNPB
serta operasi militer di seluruh Tanah Papua yang dapat menjatuhkan korban jiwa
dari warga sipil," demikian pernyataan TPNPB.TPNPB juga meminta aparat militer Indonesia menghentikan
pemasangan ranjau di wilayah pemukiman warga sipil selama operasi militer
berlangsung. Selain itu, mereka mengimbau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan
Palang Merah Internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga
yang mengungsi akibat konflik bersenjata di Papua."Kami juga meminta kepada PBB dan Palang Merah
Internasional untuk dapat memberikan bantuan kemanusiaan terhadap 122.931 warga
sipil yang mengungsi secara internal akibat konflik bersenjata antara Tentara
Pembebasan Nasional Papua Barat dan aparat militer Indonesia," tulis TPNPB
dalam siaran pers tersebut.Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi
maupun tanggapan dari TNI terkait klaim TPNPB mengenai serangan drone, dugaan
pengungsian warga sipil, maupun informasi mengenai satu unit drone yang disebut
berhasil ditembak jatuh. Informasi dalam berita ini masih berdasarkan
pernyataan resmi dari Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB dan belum dapat
diverifikasi secara independen. (GF)
17 Jun 2026, 13:37 WIT
Gempa M 6,7 Guncang Sulawesi Tengah, Warga Panik dan BPBD Masih Data Kerusakan
Papuanewsonline.com, Jakarta – Gempa bumi berkekuatan
magnitudo (M) 6,7 mengguncang wilayah Sulawesi Tengah pada Selasa (16/6/2026)
pukul 10.27 WIB atau 11.27 WITA. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di sejumlah wilayah terdampak
langsung bergerak melakukan pemantauan dan pendataan terhadap dampak yang
ditimbulkan.Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika (BMKG), gempa berpusat di darat pada koordinat 1,03 Lintang Selatan
dan 120,24 Bujur Timur dengan kedalaman 10 kilometer. Episenter gempa berada
sekitar 42 kilometer tenggara Kota Palu, 54 kilometer timur laut Kabupaten
Sigi, 70 kilometer barat laut Kabupaten Poso, dan 81 kilometer tenggara
Kabupaten Donggala.Guncangan paling kuat dirasakan di Kota Palu selama sekitar
empat hingga enam detik. Warga yang merasakan getaran langsung berhamburan
keluar rumah untuk menyelamatkan diri. BPBD Kota Palu segera melakukan
pemantauan dan asesmen cepat di sejumlah lokasi.Di Kabupaten Poso, gempa juga dirasakan cukup kuat selama
kurang lebih enam detik. Kepanikan warga sempat terjadi, sementara tim BPBD
masih melakukan pendataan terhadap dampak yang ditimbulkan di lapangan.Sementara itu, di Kabupaten Sigi, getaran dirasakan sekitar
lima detik. Masyarakat memilih keluar dari rumah dan menjauhi bangunan guna
mengantisipasi kemungkinan gempa susulan. BPBD setempat masih melakukan asesmen
terhadap kondisi wilayah terdampak.Di Kabupaten Donggala, gempa dirasakan dengan intensitas
sedang selama sekitar dua detik. Meski berlangsung singkat, warga sempat panik
dan petugas BPBD langsung melakukan monitoring di sejumlah titik.Getaran gempa juga dirasakan di Kabupaten Parigi Moutong.
Banyak warga, baik di dalam maupun di luar rumah, merasakan guncangan yang
membuat jendela dan pintu berderik serta dinding bangunan mengeluarkan suara.Laporan sementara mencatat adanya kerusakan pada sejumlah
bangunan di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong. Namun
hingga siaran pers ini diterbitkan, rincian jumlah dan tingkat kerusakan masih
dalam proses pendataan oleh tim BPBD di masing-masing daerah.Selain kerusakan bangunan, pendataan terhadap kemungkinan
adanya korban jiwa maupun warga yang mengungsi juga masih terus dilakukan oleh
petugas di lapangan.BMKG melaporkan, hingga pukul 12.17 WITA telah terjadi
sebanyak 13 kali gempa susulan atau aftershock dengan magnitudo yang bervariasi
di sekitar lokasi gempa utama. Kondisi ini membuat masyarakat diimbau tetap
waspada terhadap potensi guncangan lanjutan.BPBD Provinsi Sulawesi Tengah bersama Tim Reaksi Cepat (TRC)
dan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kabupaten
Sigi serta Kabupaten Parigi Moutong terus berkoordinasi guna memperoleh
gambaran menyeluruh terkait dampak bencana tersebut.Hingga saat ini, BNPB menyebut belum ada laporan mengenai
kebutuhan mendesak dari wilayah terdampak. Meski demikian, proses pemantauan
dan asesmen masih terus dilakukan secara intensif.BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah
terpancing informasi yang belum terverifikasi, serta mengikuti arahan dari
pemerintah daerah, BPBD, dan BMKG.Warga juga diminta memeriksa kondisi bangunan sebelum
kembali masuk ke dalam rumah dan segera menjauhi bangunan yang mengalami
keretakan atau kerusakan hingga dinyatakan aman oleh petugas berwenang.BNPB memastikan akan terus memantau perkembangan situasi dan
menyampaikan informasi terbaru secara berkala seiring proses pendataan yang
masih berlangsung di wilayah terdampak gempa. (GF)
17 Jun 2026, 13:32 WIT
Serapan APBD Mimika Disebut Masih Rendah, Pengusaha OAP Dorong Audiensi dengan Pemda & DPRK
Papuanewsonline.com, Timika – Kondisi keuangan Pemerintah
Kabupaten Mimika menjadi sorotan kalangan pengusaha Orang Papua Asli (OPA).
Meski memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 yang
mencapai sekitar Rp5,6 triliun hingga Rp5,7 triliun, realisasi penyerapannya
hingga pertengahan Mei 2026 disebut baru mencapai 11,38 persen.Dalam pernyataan yang beredar di kalangan pengusaha OPA,
rendahnya serapan anggaran tersebut dinilai telah menimbulkan kekhawatiran
terhadap kondisi perekonomian daerah. Hingga pertengahan Juni 2026, serapan
anggaran bahkan disebut masih berada di bawah 50 persen.Pemerintah Daerah sebelumnya beralasan bahwa keterlambatan
penyerapan anggaran dipengaruhi oleh kenaikan harga barang secara nasional yang
berdampak pada perubahan harga satuan material, sehingga memerlukan proses
peninjauan ulang atau review harga.Namun, kalangan pengusaha mempertanyakan lambatnya proses
administrasi tersebut yang dinilai justru menghambat pelaksanaan pembangunan.
Mereka menilai penyesuaian anggaran seharusnya dapat dilakukan melalui
mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), tanpa
harus menunda dimulainya proyek-proyek fisik yang dibutuhkan masyarakat.Selain itu, pengusaha juga menyinggung mekanisme Contract
Change Order (CCO) yang sebelumnya diakui oleh pemerintah daerah. Menurut
mereka, mekanisme tersebut belum berjalan maksimal untuk menyelamatkan berbagai
paket pekerjaan yang hingga kini belum dapat dilaksanakan.Data yang disampaikan dalam pernyataan tersebut juga
menyebutkan bahwa dari 9.205 kegiatan yang direncanakan pada tahun anggaran
2026, baru 11 paket pekerjaan yang siap dilelang di Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa (BPBJ). Sementara lebih dari 200 paket lainnya masih tertahan di
masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap
masyarakat. Perputaran uang di daerah menjadi tersendat, pelaku UMKM dan
mama-mama Papua mengalami penurunan daya beli, serta kontraktor lokal
kehilangan kesempatan memperoleh pekerjaan dari proyek-proyek pemerintah.Para pengusaha juga mengingatkan bahwa keterlambatan
pelaksanaan proyek berpotensi menyebabkan penumpukan pekerjaan di akhir tahun
anggaran yang dapat berpengaruh terhadap kualitas pembangunan karena dikerjakan
secara terburu-buru.Atas kondisi tersebut, kalangan pengusaha OPA mengajak
seluruh pelaku usaha untuk melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten
Mimika dan DPRK Mimika. Mereka meminta adanya keterbukaan mengenai hambatan
yang terjadi di setiap OPD, percepatan proses tender, serta kepastian hukum dan
ekonomi bagi pengusaha dan tenaga kerja lokal."Mimika butuh aksi nyata, bukan sekadar janji dan
retorika birokrasi yang terlena. Apakah kita sepakat untuk bergerak?" (GF)
16 Jun 2026, 17:39 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Tag Berita
Pendidikan & Kesehatan
Lihat semua
Papua Tengah Kekurangan 391 Tenaga Kesehatan, Dinkes Mimika Susun Peta Kebutuhan SDM Medis
Papuanewsonline.com, Mimika — Dinas Kesehatan Kabupaten
Mimika melaksanakan kegiatan pendampingan perhitungan rencana pemenuhan tenaga
kesehatan pada 17–18 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam
menyusun perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang tepat dan
berbasis data guna meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan hingga wilayah
terpencil.Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Provinsi Papua Tengah,
Kristianus Tebai, menyampaikan bahwa kondisi geografis Papua Tengah yang
terdiri dari wilayah pesisir, pegunungan, hingga daerah yang sulit dijangkau
menjadi tantangan dalam pemerataan tenaga kesehatan.Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil pemetaan, Papua Tengah
masih mengalami kekurangan sebanyak 391 tenaga kesehatan yang terdiri dari
dokter, bidan, tenaga gizi, tenaga teknis kefarmasian, dokter gigi, tenaga
kesehatan gigi, tenaga promosi kesehatan, tenaga farmasi, tenaga sanitasi
lingkungan, hingga Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM).Khusus di Kabupaten Mimika, kata Kristianus, masih terdapat
kekurangan beberapa jenis tenaga kesehatan seperti tenaga gizi, dokter gigi,
tenaga kesehatan gigi, dan tenaga farmasi. Melalui kegiatan pendampingan
tersebut, diharapkan dapat dilakukan penghitungan serta pemetaan kebutuhan
sembilan jenis tenaga kesehatan yang masih kurang di sejumlah puskesmas sebagai
dasar pengambilan kebijakan pemenuhan tenaga kesehatan.Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga tengah
menjalankan program perekrutan dan pembiayaan pendidikan dokter spesialis
sebagai bagian dari visi dan misi Gubernur Papua Tengah dalam mewujudkan
pemerataan dokter spesialis di 15 rumah sakit yang ada di wilayah tersebut.Dari hasil pendataan di Kabupaten Mimika, terdapat dua
dokter yang menyatakan minat untuk melanjutkan pendidikan dokter spesialis.
Informasi terkait program tersebut telah disampaikan kepada rumah sakit,
puskesmas, serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.Kristianus memberikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan
Kabupaten Mimika karena pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan berbagai
pihak, seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektorat, serta unsur
kesehatan lainnya dalam menyusun perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan.Menurutnya, model perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan
yang dilakukan Mimika dapat menjadi contoh bagi kabupaten lain di Papua Tengah.
Sebab, hingga kini masih terjadi ketimpangan tenaga kesehatan, di mana sejumlah
daerah memiliki jumlah perawat yang cukup banyak, namun masih mengalami
kekurangan tenaga teknis elektromedik, tenaga laboratorium, dan tenaga
kesehatan lainnya.Ia juga menyoroti tantangan penempatan tenaga kesehatan di
wilayah konflik seperti Intan Jaya dan Puncak Jaya yang membutuhkan perhatian
khusus dari sisi keamanan dan ketersediaan fasilitas pendukung.Karena itu, pemerintah mendorong putra-putri asli daerah
untuk menempuh pendidikan di bidang kesehatan dan kembali mengabdi di daerah
asal sehingga pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh Papua Tengah dapat
terwujud.Sementara itu, Bupati Mimika yang diwakili Asisten III
Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, Herry Onawame,
menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang terus
memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan
sektor kesehatan.Menurutnya, keberhasilan pelayanan kesehatan sangat
bergantung pada ketersediaan tenaga kesehatan yang mencukupi, baik dari sisi
jumlah, kompetensi, pemerataan, maupun kualitas pelayanan.Ia menegaskan bahwa Kabupaten Mimika memiliki tantangan
geografis yang kompleks, mulai dari wilayah perkotaan, pesisir, pegunungan
hingga daerah terpencil. Oleh sebab itu, perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan
harus dilakukan secara tepat, terukur, dan berdasarkan data yang akurat.“Hasil perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan nantinya akan
menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, pengadaan, pemerataan distribusi,
hingga pengembangan kompetensi tenaga kesehatan di Kabupaten Mimika,” ujarnya.Herry berharap kegiatan pendampingan tersebut tidak sekadar
menjadi kegiatan administratif, tetapi mampu menghasilkan data kebutuhan tenaga
kesehatan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan
pembangunan kesehatan daerah.Ia juga mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan
secara serius serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah
daerah, rumah sakit, puskesmas, dan seluruh pemangku kepentingan kesehatan.Pemerintah Kabupaten Mimika, lanjutnya, berkomitmen untuk
terus mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan
sumber daya manusia kesehatan yang profesional, merata, dan berkualitas. Penulis: Bim
Editor: GF
17 Jun 2026, 15:43 WIT
Gempa M 6,7 Guncang Sulawesi Tengah, Warga Panik dan BPBD Masih Data Kerusakan
Papuanewsonline.com, Jakarta – Gempa bumi berkekuatan
magnitudo (M) 6,7 mengguncang wilayah Sulawesi Tengah pada Selasa (16/6/2026)
pukul 10.27 WIB atau 11.27 WITA. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di sejumlah wilayah terdampak
langsung bergerak melakukan pemantauan dan pendataan terhadap dampak yang
ditimbulkan.Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika (BMKG), gempa berpusat di darat pada koordinat 1,03 Lintang Selatan
dan 120,24 Bujur Timur dengan kedalaman 10 kilometer. Episenter gempa berada
sekitar 42 kilometer tenggara Kota Palu, 54 kilometer timur laut Kabupaten
Sigi, 70 kilometer barat laut Kabupaten Poso, dan 81 kilometer tenggara
Kabupaten Donggala.Guncangan paling kuat dirasakan di Kota Palu selama sekitar
empat hingga enam detik. Warga yang merasakan getaran langsung berhamburan
keluar rumah untuk menyelamatkan diri. BPBD Kota Palu segera melakukan
pemantauan dan asesmen cepat di sejumlah lokasi.Di Kabupaten Poso, gempa juga dirasakan cukup kuat selama
kurang lebih enam detik. Kepanikan warga sempat terjadi, sementara tim BPBD
masih melakukan pendataan terhadap dampak yang ditimbulkan di lapangan.Sementara itu, di Kabupaten Sigi, getaran dirasakan sekitar
lima detik. Masyarakat memilih keluar dari rumah dan menjauhi bangunan guna
mengantisipasi kemungkinan gempa susulan. BPBD setempat masih melakukan asesmen
terhadap kondisi wilayah terdampak.Di Kabupaten Donggala, gempa dirasakan dengan intensitas
sedang selama sekitar dua detik. Meski berlangsung singkat, warga sempat panik
dan petugas BPBD langsung melakukan monitoring di sejumlah titik.Getaran gempa juga dirasakan di Kabupaten Parigi Moutong.
Banyak warga, baik di dalam maupun di luar rumah, merasakan guncangan yang
membuat jendela dan pintu berderik serta dinding bangunan mengeluarkan suara.Laporan sementara mencatat adanya kerusakan pada sejumlah
bangunan di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong. Namun
hingga siaran pers ini diterbitkan, rincian jumlah dan tingkat kerusakan masih
dalam proses pendataan oleh tim BPBD di masing-masing daerah.Selain kerusakan bangunan, pendataan terhadap kemungkinan
adanya korban jiwa maupun warga yang mengungsi juga masih terus dilakukan oleh
petugas di lapangan.BMKG melaporkan, hingga pukul 12.17 WITA telah terjadi
sebanyak 13 kali gempa susulan atau aftershock dengan magnitudo yang bervariasi
di sekitar lokasi gempa utama. Kondisi ini membuat masyarakat diimbau tetap
waspada terhadap potensi guncangan lanjutan.BPBD Provinsi Sulawesi Tengah bersama Tim Reaksi Cepat (TRC)
dan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kabupaten
Sigi serta Kabupaten Parigi Moutong terus berkoordinasi guna memperoleh
gambaran menyeluruh terkait dampak bencana tersebut.Hingga saat ini, BNPB menyebut belum ada laporan mengenai
kebutuhan mendesak dari wilayah terdampak. Meski demikian, proses pemantauan
dan asesmen masih terus dilakukan secara intensif.BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah
terpancing informasi yang belum terverifikasi, serta mengikuti arahan dari
pemerintah daerah, BPBD, dan BMKG.Warga juga diminta memeriksa kondisi bangunan sebelum
kembali masuk ke dalam rumah dan segera menjauhi bangunan yang mengalami
keretakan atau kerusakan hingga dinyatakan aman oleh petugas berwenang.BNPB memastikan akan terus memantau perkembangan situasi dan
menyampaikan informasi terbaru secara berkala seiring proses pendataan yang
masih berlangsung di wilayah terdampak gempa. (GF)
17 Jun 2026, 13:32 WIT
Dinkes Mimika Gencarkan Edukasi HIV-AIDS, Lebih dari Separuh Kasus Baru Menimpa Usia Muda
Papuanewsonline.com, Timika – Dinas Kesehatan Kabupaten
Mimika terus memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian HIV-AIDS dengan
menyasar kelompok remaja dan pemuda. Langkah ini diambil menyusul data yang
menunjukkan tingginya kasus baru pada usia produktif. Berdasarkan catatan hingga
13 Juni 2026, sepanjang tahun 2025 ditemukan 489 kasus baru, terdiri dari 227
kasus HIV dan 262 kasus AIDS. Sebanyak 268 kasus atau 54,81 persen di antaranya
terjadi pada rentang usia 15 hingga 29 tahun. Secara akumulatif sejak 1996,
total kasus yang tercatat mencapai 8.410 orang.Data tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Dinkes Mimika, Linus Dumatubun, dalam Workshop
Penanggulangan HIV pada Remaja dan Pemuda yang berlangsung Sabtu (13/6/2026). Kegiatan ini diikuti sekitar 40 peserta dari unsur
organisasi keagamaan, kepemudaan, dan kampus, serta berpedoman pada peraturan
perundangan kesehatan yang berlaku. Workshop bertujuan meningkatkan pemahaman, mengurangi
stigma, serta membentuk kader pendidik sebaya untuk menyebarkan informasi yang
benar.Linus menjelaskan tingginya angka pada kelompok muda
disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan masih
banyaknya perilaku berisiko. “Remaja adalah aset masa depan daerah. Jika dibiarkan,
penyakit ini dapat menurunkan produktivitas dan menghambat kemajuan Mimika,”
ujarnya. Oleh sebab itu, intervensi diperluas tidak hanya pada
kelompok tertentu, tetapi menjangkau seluruh lapisan masyarakat.Sementara itu, Plt Kepala Dinkes Mimika Godfield Maturbongs
menegaskan penanganan HIV-AIDS tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab satu
sektor.Ia mengajak semua elemen untuk terlibat aktif, mulai dari
memberikan edukasi, membangun jejaring kerja sama, hingga menghapus pandangan
negatif terhadap Orang Dengan HIV. Stigma yang ada justru sering menghalangi akses pemeriksaan
dan pengobatan yang seharusnya terbuka bagi siapa saja. Penulis: Jid
Editor: GF
16 Jun 2026, 16:56 WIT
Dinkes Mimika Kejar 2 Juta Tes Malaria Tahun Ini, Perlu Sinergi Semua Pihak
Papuanewsonline.com, Timika – Dinas Kesehatan (Dinkes)
Kabupaten Mimika menetapkan target sebanyak 2 juta kali pemeriksaan kasus
malaria sepanjang tahun 2026. Angka ini meningkat dua kali lipat dibandingkan
capaian tahun sebelumnya. Pada 2025, Dinkes berhasil melampaui target dengan
melakukan 1.299.815 kali tes, di mana ditemukan 190.597 kasus dan tingkat
kepositifan mencapai 14,07 persen. Hingga Mei 2026, telah tercatat 450.193 kali
pemeriksaan dengan 61.735 kasus terdeteksi atau tingkat kepositifan 13,7
persen.Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Mimika,
Kamaludin, menjelaskan upaya percepatan dilakukan melalui peningkatan layanan
di 10 puskesmas wilayah perkotaan. (12/6/26) Sebagai contoh, Puskesmas Timika menurunkan 50 tim setiap
harinya dengan target 100 tes per tim, sehingga mampu memeriksa sekitar 5.000
orang per hari. Pemeriksaan berlangsung selama 7 hingga maksimal 14 hari
dalam sebulan, dengan sasaran minimal 35 ribu tes setiap bulannya.Berbagai tantangan masih dihadapi, antara lain kondisi alam
Mimika yang bercurah hujan tinggi dan dataran rendah, sehingga banyak terbentuk
genangan air yang menjadi sarang nyamuk. Faktor perilaku masyarakat juga menjadi kendala, seperti
sering beraktivitas malam hari dengan pakaian terbuka, kurang disiplin
menghabiskan obat, dan belum membiasakan penggunaan kelambu saat tidur.Kamaludin menegaskan penanganan malaria membutuhkan kerja
sama lintas sektor dan kesadaran bersama. “Upaya medis saja
belum cukup jika lingkungan masih mendukung perkembangbiakan nyamuk."
Ujarnya. Penulis: Jid
Editor: GF
12 Jun 2026, 14:06 WIT
KKSS Mimika Gelar Kerja Bakti Jumat Bersih, Seru Tegakkan Perda Pengelolaan Sampah
Papuanewsonline.com, Timika – Kerukunan Keluarga Sulawesi
Selatan (KKSS) Kabupaten Mimika melaksanakan aksi kerja bakti dalam rangka
program Jumat Bersih di sepanjang Jalan Kartini, Kelurahan Otomona. Kegiatan
ini merupakan wujud dukungan terhadap Gerakan Indonesia Asri, yang mengacu pada
surat himbauan Bupati Mimika serta arahan resmi dari Kementerian Dalam Negeri
dan Presiden Republik Indonesia.Ketua KKSS Mimika, H. Iwan Anwar, SH, MH, menyampaikan bahwa
sekitar 30 anggota turut berpartisipasi membersihkan ruas jalan mulai dari
persimpangan Jalan Budi Utomo hingga Jalan Yos Sudarso. (12/6/26) Ia menjelaskan kegiatan ini bukan sekadar rutinitas,
melainkan bentuk tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang sehat
dan nyaman bagi seluruh warga kota.Selama pelaksanaan, peserta menemukan cukup banyak sampah
rumah tangga yang dibuang secara sembarangan di pinggir jalan.Kondisi ini dinilai mencerminkan masih rendahnya kesadaran
sebagian masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan. Iwan menegaskan bahwa kebersihan lingkungan tidak hanya
menjadi tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab setiap individu yang tinggal
di wilayah tersebut.Ia juga mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika untuk segera
menegakkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah secara tegas dan
konsisten. Menurutnya, penerapan aturan yang memberikan efek jera bagi
pelanggar menjadi langkah strategis agar kebiasaan buruk membuang sampah
sembarangan dapat dihentikan dan tercipta ketertiban yang berkelanjutan.Melalui kegiatan ini, KKSS Mimika berharap dapat menjadi
teladan bagi organisasi kemasyarakatan lain dan warga sekitar. Diharapkan semangat kebersamaan ini dapat menular, sehingga
seluruh elemen masyarakat bergotong royong mewujudkan Kota Timika yang bersih,
asri, sehat, dan layak huni bagi generasi sekarang maupun mendatang. Penulis: Jid
Editor: GF
12 Jun 2026, 13:58 WIT
Polsek Tembagapura Buka "Honai Polsek Belajar" untuk Anak-anak Pedalaman
Papuanewsonline.com, Mimika – Polsek Tembagapura menggelar
kegiatan belajar mengajar di lokasi bernama “Honai Polsek Belajar”, Distrik
Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada Kamis (11/6/2026) pagi.
Kegiatan yang berlangsung pukul 08.30 hingga 10.35 WIT ini diikuti oleh 30 anak
dari kawasan Kali Kabur dan Perkampungan Waa Banti dengan penuh semangat.Dipimpin Aipda Lebu Tadan bersama dua personel lainnya,
kegiatan diawali dengan doa bersama dan menyanyikan lagu kebangsaan.
Selanjutnya, anak-anak diajari materi dasar seperti membaca dan menulis
kosakata sederhana. Acara ditutup dengan pembagian makanan dan camilan sebagai
bentuk perhatian agar mereka semakin bersemangat menimba ilmu.Program ini diinisiasi menyusul kondisi sekolah formal di
Kampung Waa Banti yang belum berjalan secara optimal. “Kami tergerak melihat kondisi tersebut. Rasa lelah hilang
seketika melihat antusiasme mereka. Kami ingin memastikan anak-anak di
pedalaman tidak tertinggal kesempatan belajar,” ujar Aipda Lebu Tadan.Pihak kepolisian berharap kegiatan ini dapat memberikan
akses pendidikan dasar yang layak, sehingga anak-anak mampu mengenal huruf,
membaca, menulis, dan berhitung.Selain itu, dukungan dari instansi terkait, pihak swasta,
dan peran aktif orang tua sangat diharapkan agar mutu pendidikan di wilayah ini
semakin membaik ke depannya. Penulis: Jid
Editor: GF
12 Jun 2026, 13:01 WIT
Seni & Budaya
Lihat semua
Johannes Rettob Terima Gelar Kehormatan KRA dari Keraton Surakarta
Papuanewsonline.com, Solo – Prosesi penganugerahan gelar
kehormatan berlangsung khidmat di Sasana Narendra, Keraton Kasunanan Surakarta
Hadiningrat, pada Senin malam (15/6/2026). Dalam acara tersebut, Bupati Mimika
Johannes Rettob resmi dikukuhkan dengan gelar Kanjeng Raden Aryo, sedangkan
istrinya Suzy Susana Herawati Rettob menerima gelar Kanjeng Mas Ayu.Johannes menyampaikan rasa syukur dan kehormatan yang
mendalam. Ia mengapresiasi sikap inklusif pihak keraton yang tidak membatasi
apresiasi hanya bagi tokoh di Pulau Jawa atau pusat pemerintahan, melainkan
juga membuka kesempatan bagi pemimpin dari wilayah Indonesia Timur. “Ini bukti pengakuan yang objektif dan menyatukan seluruh
elemen bangsa,” ujarnya.Menurut Pengageng Sasana Wilapa PB XIV, GKRP Timoer Rumbay
Kusuma Dewayani, penganugerahan ini diberikan kepada tokoh yang memiliki
kepedulian nyata terhadap pelestarian budaya dan mendukung eksistensi keraton. Johannes dinilai sangat layak menerima penghargaan berkat
komitmen dan dukungan aktif yang telah diberikan selama ini.Penghargaan ini sekaligus diharapkan menjadi pintu awal
kerja sama strategis ke depan. Pihak keraton berharap dapat menjalin kolaborasi, baik dalam
program bersama maupun pertukaran nilai budaya antara tradisi Jawa dan kekayaan
warisan budaya yang ada di wilayah Mimika dan Papua. Penulis: Jid
Editor: GF
16 Jun 2026, 14:40 WIT
MTQ Ke-XIII Mimika Resmi Ditutup, Distrik Wania Sabet Juara Umum
Papuanewsonline.com, Timika – Wakil Bupati Mimika, Emanuel
Kemong, secara resmi menutup kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-XIII
tingkat Kabupaten Mimika. Penutupan berlangsung di Masjid Baiturrahman,
Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania, pada Minggu (14/6/2026). Pada ajang
kali ini, tuan rumah Distrik Wania berhasil keluar sebagai juara umum sekaligus
mencatatkan sejarah baru dalam penyelenggaraan MTQ di daerah tersebut.Dalam sambutannya, Emanuel Kemong menyampaikan apresiasi
setinggi-tingginya kepada LPTQ, Kementerian Agama, panitia, dewan hakim,
seluruh peserta, dan pihak pendukung lainnya. Ia menegaskan bahwa MTQ bukan sekadar lomba, melainkan
sarana dakwah, pembinaan generasi Qurani, dan penguat kecintaan umat terhadap
Al-Qur’an. “Bagi yang menang, jadikan prestasi bekal untuk tingkat
lebih tinggi; bagi yang belum, teruslah berlatih dan tetap istiqamah,”
pesannya.Ia juga menilai kegiatan ini membuktikan bahwa keberagaman
yang ada di Mimika justru menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan dan
kerukunan. Pemerintah daerah berkomitmen terus mendukung kegiatan
keagamaan guna membentuk masyarakat yang berilmu, berkarakter, dan berakhlak
mulia. Semangat yang tumbuh diharapkan dapat diwujudkan dalam
kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, lingkungan kerja, maupun
bermasyarakat.Ketua Umum Panitia, Firdaus Amir, menyampaikan hasil
perolehan juara secara lengkap: juara kelima Mimika Timur, keempat Iwaka,
ketiga Kuala Kencana, kedua Mimika Baru, dan juara utama diraih Distrik Wania. Para peserta terbaik akan segera dipersiapkan mengikuti MTQ
tingkat Provinsi Papua Tengah yang digelar sekitar 26 hari ke depan, yang
menjadi yang pertama sejak provinsi ini terbentuk. Penulis: Jid
Editor: GF
15 Jun 2026, 15:46 WIT
Mimika Lepas Kontingen Pesparawi Nasional, Siap Mewakili Papua Tengah Di Manokwari
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika
secara resmi melepas kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) untuk
mengikuti ajang Pesparawi Tingkat Nasional XIV. Kegiatan akan berlangsung di
Manokwari, Papua Barat, pada 18 hingga 28 Juni 2026. Dalam ajang ini, Mimika
bersama Nabire dan Puncak ditunjuk sebagai perwakilan resmi Provinsi Papua
Tengah, dengan mengikuti dua kategori lomba yaitu Paduan Suara Dewasa Campuran
dan Solo Anak.Ketua Harian Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Mimika,
Johan Ade Matulessy, memohon dukungan dan doa dari seluruh warga agar tim dapat
tampil sebaik mungkin. Ia menyatakan keyakinannya bahwa persiapan yang telah
dilakukan akan membuahkan hasil terbaik bagi daerah dan provinsi. Sementara itu, pelatih sekaligus konduktor Hugo Iwangin
menjelaskan tim akan membawakan lagu wajib, pilihan terikat, dan pilihan bebas,
dengan semangat utama melayani dan memuliakan nama Tuhan.Melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Fransiskus
Bokeyau, Bupati Mimika menyampaikan pesan agar seluruh peserta senantiasa
menjaga nama baik daerah. Keikutsertaan ini bukan hanya soal meraih juara, melainkan
menjadi duta yang mencerminkan kekompakan, kedisiplinan, serta kerendahan hati
selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.Pemerintah daerah menilai Pesparawi sebagai wadah untuk
membina iman, mengembangkan bakat, serta mempererat persaudaraan antarumat
se-Indonesia.Dukungan penuh terus diberikan agar kegiatan keagamaan
seperti ini dapat membentuk karakter positif dan memperkuat rasa persatuan di
tengah keberagaman masyarakat. Penulis: Jid
Editor: GF
15 Jun 2026, 15:33 WIT
MTQ Ke-XIII Kabupaten Mimika Resmi Dibuka, Libatkan Seluruh Distrik Dan Hadirkan Piala Bergilir
Papuanewsonline.com, Timika – Suasana penuh semangat
menyelimuti Masjid Baiturrahman SP 4, Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania,
pada pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran Tingkat Kabupaten Mimika ke-XIII.
Kegiatan bertema “Cahaya Alquran Pemersatu Jiwa, Meneguhkan Harmoni Menuju Mimika
Emas” ini dihadiri ribuan jemaah dan peserta, serta dipimpin langsung oleh
Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong, didampingi jajaran
Forkopimda dan pimpinan instansi terkait. (12/6/26)Ketua Panitia, Ustadz Firdaus Amir, melaporkan bahwa tahun
ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya seleksi dilaksanakan
secara berjenjang hingga tingkat distrik. Sebanyak 268 peserta terdaftar dari lima wilayah, yaitu
Kuala Kencana, Mimika Baru, Mimika Timur, Iwaka, dan Wania. “Ini langkah baru agar MTQ semakin merata menjangkau seluruh
warga. Kami berterima kasih atas dukungan penuh pemerintah daerah,” ujarnya.Ketua LPTQ Mimika, Muh Darwis, menyampaikan bahwa kegiatan
ini juga menghadirkan Piala Bergilir Bupati dan Wakil Bupati bagi distrik juara
umum. Ia juga mengusulkan agar setiap distrik mendapatkan dana
khusus untuk menggelar lomba serupa mulai tahun depan. “Kami juga mendatangkan 17 pembina dari berbagai daerah
untuk mencetak qari-qariah andalan, agar dua tahun ke depan peserta lokal bisa
bersaing di tingkat provinsi,” tegasnya.Dalam sambutannya, Bupati Johannes Rettob menegaskan bahwa
MTQ bukan sekadar ajang lomba, melainkan sarana menanamkan nilai-nilai Alquran
dalam kehidupan sehari-hari. “Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, tema ini
sangat tepat. Alquran menjadi pemersatu dan benteng generasi agar tetap
berkarakter baik,” ujarnya. Ia juga meminta dewan hakim bersikap adil dan peserta
menjadikan lomba ini sebagai ajang peningkatan kualitas diri.Dengan tabuhan beduk dan lantunan ayat suci, MTQ ke-XIII
resmi dibuka. Kegiatan yang berlangsung beberapa hari ini diharapkan melahirkan
bibit unggul yang mampu mengharumkan nama daerah, sekaligus memperkuat
kerukunan dan persatuan menuju Mimika Emas yang lebih maju dan harmonis. Penulis: Jid
Editor: GF
15 Jun 2026, 03:14 WIT
Sambut Tahun Baru Islam 1448 H, Mimika Gelar Doa Lintas Agama dan Pawai Ta’aruf
Papuanewsonline.com, Timika – Panitia Hari Besar Islam
(PHBI) Kabupaten Mimika akan menggelar serangkaian kegiatan istimewa dalam
rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, yang berlangsung
pada 15 hingga 16 Juni 2026 di Timika. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana
syiar agama, tetapi juga momentum untuk mempererat persaudaraan dan memperkuat
kerukunan antarumat beragama di tengah keberagaman masyarakat setempat.Ketua PHBI Mimika, Ustadz H. Joko Priyanto, menyampaikan
bahwa rangkaian acara diawali dengan Doa Lintas Agama. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin malam,
15 Juni 2026 pukul 19.30 WIT di Ballroom Hotel Grand Tembaga Timika, dan akan
dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan pemerintah, serta
undangan lainnya.Keesokan harinya, Selasa 16 Juni 2026, akan dilaksanakan
Pawai Ta’aruf yang terbuka untuk diikuti seluruh warga. Pawai dimulai pukul 06.30 WIT dari Lapangan Eks Pasar Lama,
melintasi sejumlah ruas jalan utama kota seperti Jalan Pendidikan, Budi Utomo,
Diana, Katedral Tiga Raja, hingga Jalan Yos Sudarso, sebelum kembali ke titik
awal sebagai lokasi penutupan.Untuk menambah semarak acara, panitia menyiapkan berbagai
hadiah menarik bagi peserta, dengan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor.
Tersedia pula hadiah lain seperti kulkas, mesin cuci,
peralatan elektronik, dan berbagai doorprize hiburan lainnya.Kegiatan ini mengusung semangat “Hijrah menuju pribadi yang
lebih baik, masyarakat yang lebih rukun, dan Mimika yang lebih maju”. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Jun 2026, 05:45 WIT
Penamatan Santri Angkatan II Ponpes Ahsanul Ulum, Kemenag & Pemkab Apresiasi Peran Pesantren
Papuanewsonline.com, Mimika — Pondok Pesantren Tahfidzul
Qur'an Ahsanul Ulum menggelar acara penamatan santri dan santriwati Angkatan II
Tahun 2026 di Mimika, Senin (02/06/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum
penting bagi para santri yang telah menyelesaikan pendidikan di pesantren untuk
melanjutkan perjalanan akademik ke jenjang yang lebih tinggi.Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mimika, Gabriel
Rettobyaan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelepasan santri bukan sekadar
acara perpisahan, melainkan langkah awal menuju masa depan yang lebih luas.Menurutnya, para santri diharapkan mampu menjadi generasi
penerus bangsa yang berakhlak mulia, berilmu, mandiri, serta mampu menjadi
teladan di tengah masyarakat. Ia juga memberikan apresiasi kepada para orang
tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada pondok pesantren."Pesantren memiliki peran besar dalam membentuk sumber
daya manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Nilai-nilai seperti
kejujuran, kesederhanaan, solidaritas, kemandirian, serta pengendalian diri
menjadi bagian penting dalam proses pendidikan di pesantren," ujarnya.Ia menambahkan, penguatan iman menjadi fondasi utama dalam
membangun karakter generasi muda agar mampu menghadapi berbagai tantangan
kehidupan di masa mendatang.Sementara itu, Bupati Mimika yang diwakili Staf Ahli Bidang
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Fransiskus Bokeyau, menyampaikan
apresiasi kepada pimpinan pondok pesantren, Yayasan Papua Cerdas Insani, para
ustaz, dan ustazah yang telah dengan tulus dan penuh dedikasi mendidik generasi
muda.Ia menilai keberhasilan menamatkan para santri merupakan
bukti nyata kontribusi pesantren dalam mendukung pembangunan sumber daya
manusia yang cerdas, berakhlak mulia, berintegritas, serta memiliki fondasi
keimanan yang kuat."Kepada para santri, penamatan ini bukanlah akhir dari
proses belajar, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju masa depan. Ilmu
dan nilai-nilai yang diperoleh selama berada di pesantren hendaknya menjadi
bekal untuk melanjutkan pendidikan dan mengamalkan kebaikan di tengah
masyarakat," katanya.Pemerintah Kabupaten Mimika berharap para lulusan Pondok
Pesantren Tahfidzul Qur'an Ahsanul Ulum dapat tumbuh menjadi generasi muda yang
cerdas, santun, menghargai perbedaan, serta mampu berkontribusi bagi kemajuan
daerah dan bangsa.Dalam sambutan tersebut juga ditegaskan bahwa di tengah
keberagaman suku, budaya, dan agama di Mimika, pesantren memiliki peran
strategis dalam membentuk generasi yang toleran, cinta damai, dan mampu menjadi
perekat persaudaraan.Pemerintah Kabupaten Mimika turut menyampaikan penghargaan
kepada para orang tua yang telah memilih pendidikan berbasis karakter dan agama
bagi anak-anak mereka. Pendidikan tersebut dinilai sebagai investasi terbaik
untuk membangun masa depan yang cerah dan penuh keberkahan.Melalui sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan,
Pemkab Mimika berkomitmen terus mendukung penguatan pendidikan agama dan
pembinaan karakter sebagai bagian dari upaya mewujudkan Mimika yang aman,
cerdas, dan sejahtera.Acara penamatan berlangsung khidmat dan penuh haru, menjadi
momen berharga bagi para santri, orang tua, serta seluruh keluarga besar Pondok
Pesantren Tahfidzul Qur'an Ahsanul Ulum. Penulis: Bim
Editor: GF
03 Jun 2026, 08:35 WIT
