Papuanewsonline.com
Amnesty International: Putusan MK Soal Penghinaan Presiden Belum Lindungi Kebebasan Berekspresi
Pasca-Gempa M7,7 Flores: 2.768 Gempa Susulan Tercatat, Masyarakat Diimbau Tetap Waspada
Perpres Ojol Diperluas: Tarif Barang-Makanan Diatur, Komisi Aplikator Dibatasi Maksimal 8 Persen
Neeltje, Paskibraka Asal Papua: Gugup Membawa Baki Bendera, Bangga Bertemu Presiden di Istana
OPM Serang Pos TNI di Jila Mimika, Pratu Riski Gugur dan Sembilan Perempuan Dibawa Paksa
Peringati HUT ke-81 RI, Wakil Bupati Mimika Serahkan Remisi kepada 230 Warga Binaan Lapas Timika
Puisi "Hanya Joel Yang Tidak Bohong" Jadi Bumerang, Edoardus: Janji Kampanye Kosong Belaka
BPK Bongkar Pengadaan Brosur KPU Mimika Rp3,7M Tanpa Invoice, Desak Setor Rp24,4M Ke Kas Negara
BPK Bongkar SPBy Ganda Di KPU Mimika, Negara Potensi Rugi Rp455 Juta
Temuan BPK: Dana Hibah Pilkada KPU Mimika Rp11,2 Miliar Bocor ke Kegiatan Pemilu 2024
Berita Terbaru
Lihat semua
Amnesty International: Putusan MK Soal Penghinaan Presiden Belum Lindungi Kebebasan Berekspresi
Papuanewsonline.com, Jakarta — Amnesty International Indonesia menilai putusan Mahkamah Konstitusi terkait pasal penyerangan kehormatan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP baru belum konsisten dan belum sepenuhnya melindungi hak warga untuk bebas menyampaikan pendapat. Dalam putusan Nomor 275/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 12 Agustus 2026, MK membatasi hak melaporkan dugaan penghinaan hanya kepada Presiden dan Wakil Presiden sendiri, namun menolak membatalkan pasal-pasal tersebut secara menyeluruh.Manajer Media Amnesty International Indonesia, Haeril Halim, menyayangkan sikap MK yang dianggap tidak konsisten. Pada tahun 2006, MK pernah mencabut pasal penghinaan Presiden dari KUHP lama, namun kini justru membiarkan pasal serupa tetap berlaku.“MK seolah menjilat ludahnya sendiri dan tidak sepenuh hati menjaga konstitusi ketika DPR kembali memasukkan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden ke dalam KUHP baru,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (19/8/2026).Putusan MK memang membatasi pengaduan hanya dapat diajukan oleh Presiden atau Wakil Presiden sendiri, sehingga pihak ketiga, simpatisan, maupun pendukung tidak lagi dapat menyalahgunakan pasal tersebut. Namun, ruang kriminalisasi warga yang mengkritik pimpinan negara tetap terbuka apabila Presiden atau Wakil Presiden sendiri yang melaporkan ke pihak berwajib. Amnesty menegaskan, MK seharusnya membatalkan pasal tersebut secara utuh demi menjamin kebebasan berekspresi yang dilindungi UUD 1945.Pasal penghinaan Presiden dinilai merupakan warisan hukum kolonial Belanda yang diciptakan untuk melindungi penguasa, bukan rakyat. Standar hak asasi manusia internasional menganjurkan agar penghormatan terhadap reputasi tidak ditegakkan melalui jalur pidana. Jika pasal ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan menciptakan iklim ketakutan dan membungkam kritik di ruang publik, padahal kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara yang tidak boleh dibatasi dengan alasan menindas.Penulis: JidEditor: OF
19 Agu 2026, 19:26 WIT
Pasca-Gempa M7,7 Flores: 2.768 Gempa Susulan Tercatat, Masyarakat Diimbau Tetap Waspada
Papuanewsonline.com, Jakarta — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat hingga tanggal 19 Agustus 2026 pukul 05.00 WIB, telah terjadi sebanyak 2.768 kali gempa susulan pasca-gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Rentang kekuatan gempa susulan tercatat dari magnitudo 1,1 hingga 6,2. Di antaranya, gempa berkekuatan lebih dari magnitudo 5 terjadi sebanyak 24 kali dan sebanyak 81 kali dirasakan langsung oleh masyarakat.Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, menjelaskan bahwa gempa utama terjadi pada pukul 04.58 WIB akibat pergerakan lempeng naik di wilayah Flores. “Berdasarkan data sementara, aktivitas gempa susulan diperkirakan baru akan berakhir dalam tiga hingga empat minggu ke depan. Masyarakat diimbau tetap tenang namun senantiasa waspada terhadap kemungkinan guncangan yang masih bisa terjadi,” ujarnya di Jakarta, Rabu (19/8).Gempa tersebut juga memicu tsunami yang teramati di 16 titik pengamatan di empat provinsi, yaitu NTT, NTB, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Ketinggian gelombang tertinggi tercatat di Pota, Manggarai Timur, mencapai 1,605 meter. Peringatan dini tsunami yang disampaikan BMKG hanya bersifat sementara dan telah dicabut pada pukul 07.30 WIB atau sekitar dua jam tiga puluh menit setelah peristiwa.Dampak yang ditimbulkan cukup besar. Tercatat 69 orang meninggal dunia, 331 orang lainnya mengalami luka-luka, serta kerusakan bangunan meluas di beberapa kabupaten seperti Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, hingga Sikka dan Maumere dengan tingkat kerusakan bervariasi. BMKG telah mengirimkan tim gabungan untuk melakukan penelitian lapangan, pemantauan lanjutan, serta edukasi guna menenangkan masyarakat dan mendukung pemulihan wilayah terdampak.Penulis: JidEditor: OF
19 Agu 2026, 19:23 WIT
Perpres Ojol Diperluas: Tarif Barang-Makanan Diatur, Komisi Aplikator Dibatasi Maksimal 8 Persen
Papuanewsonline.com, Jakarta — Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI kini sedang menyelesaikan penyusunan Peraturan Presiden tentang ekosistem transportasi daring. Rapat koordinasi finalisasi regulasi dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (18/8/2026). Regulasi ini menjadi harapan baru bagi para pengemudi ojek daring dan kurir di seluruh Indonesia agar mendapatkan perlindungan yang lebih luas dan pasti.Perpres Nomor 27 Tahun 2026 yang sebelumnya hanya mengatur jasa angkutan penumpang kini diperluas mencakup pula pengantar barang dan makanan. Pembagian kewenangan pun ditetapkan jelas: tarif pengantaran barang dan makanan menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital, sedangkan tarif angkutan orang diatur oleh Kementerian Perhubungan. Sementara itu, pembinaan terhadap para pelaku transportasi daring akan menjadi tanggung jawab Kementerian UMKM.Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan akan segera turun menyerap aspirasi langsung dari komunitas pengemudi, asosiasi, hingga pihak penyedia aplikasi.Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menambahkan bahwa pihaknya sedang menyusun rumus tarif yang seimbang, agar tetap kompetitif sekaligus menyejahterakan para pengemudi dan kurir yang menjadi tulang punggung pelayanan ini.Salah satu poin penting yang disepakati adalah pembatasan komisi atau potongan biaya layanan dari pihak aplikasi yang dibatasi maksimal sebesar 8 persen. Langkah ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto guna memastikan keadilan bagi para pelaku usaha mikro dan pengemudi. Regulasi ini ditargetkan dapat ditetapkan dan resmi berlaku pada akhir Agustus 2026 ini.Penulis: JidEditor: OF
19 Agu 2026, 19:17 WIT
Neeltje, Paskibraka Asal Papua: Gugup Membawa Baki Bendera, Bangga Bertemu Presiden di Istana
Papuanewsonline.com, Jakarta — Sebuah kisah haru lahir dari Istana Merdeka saat peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Neeltje Deliana Insjowi Werimon, siswi asal Papua yang terpilih menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, mendapat tugas mulia membawa baki penyerahan Bendera Merah Putih kepada Presiden Prabowo Subianto pada upacara penurunan bendera, Senin (17/8/2026). Meski sempat merasa gugup luar biasa menaiki anak tangga Istana di hadapan banyak orang, ia berhasil menyelesaikan tugasnya dengan penuh kebanggaan.“Tentunya pertama gugup sekali karena harus melakukan tugas yang sangat berat. Tetapi di sisi lain juga bangga dan bersemangat karena bisa melaksanakan tugas di Istana Negara sekaligus bertemu langsung dengan Bapak Presiden,” ujar Neeltje. Selama sebulan penuh ia dan rekan-rekannya berlatih fisik dan mental bersama, sehingga ketika hari puncak tiba, rasa lelah terbayar lunas dengan keberhasilan menjalankan amanah tersebut.Bagi Neeltje, momen kemerdekaan menjadi pengingat tulus akan jasa para pahlawan yang telah berjuang mengorbankan segalanya demi kemerdekaan bangsa. “Berkat jasa para pahlawan, kini kami generasi muda berkesempatan mengejar impian,” tuturnya. Gadis yang bercita-cita menjadi insinyur pertambangan ini berharap pengalaman berharga selama menjadi Paskibraka menjadi bekal kuat bagi masa depannya kelak.Kehadiran kedua orang tua Neeltje yang hadir menyaksikan langsung putri mereka bertugas di Istana Merdeka turut melengkapi kebahagiaan tersebut. Ayahnya, Aiwoisendin Hendrik Werimon, mengaku kagum sekaligus bangga luar biasa melihat putrinya tampil berwibawa. Ibu Neeltje, Steffi Edithya Florence Awom, pun merasa haru melihat putrinya mampu menempa diri menjadi pribadi yang disiplin, tangguh, dan berkarakter mulia.Penulis: JidEditor: OF
19 Agu 2026, 19:14 WIT
OPM Serang Pos TNI di Jila Mimika, Pratu Riski Gugur dan Sembilan Perempuan Dibawa Paksa
Papuanewsonline.com, Mimika — Di tengah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026), kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka melakukan serangan mendadak terhadap pos keamanan Satgas Pam Obvitnas PTFI Yonif 133/YS di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Serangan berdarah itu menewaskan seorang prajurit, Pratu Riski Kurniawan, yang gugur di tempat akibat terkena tembakan musuh.Kontak tembak pecah seketika saat kelompok bersenjata melancarkan serangan. Aparat keamanan segera memberikan balasan tembakan yang sengit hingga memukul mundur pelaku. Saat melarikan diri ke kawasan hutan, kelompok OPM nekat membawa paksa sembilan warga perempuan yang berada di sekitar lokasi kejadian. Peristiwa itu baru terungkap sepenuhnya ketika aparat melakukan penyisiran dan pemeriksaan keamanan di pemukiman warga pasca-serangan.Dandim 1710/Mimika Letkol Inf Jozanda membenarkan peristiwa tersebut. Ia menjelaskan bahwa pembawaan paksa warga terjadi saat pelaku dalam keadaan terpukul mundur berusaha melarikan diri. Sembilan perempuan yang dibawa paksa tersebut merupakan warga sipil yang kebetulan berada di lokasi saat kelompok bersenjata melintas dan membawa mereka pergi secara paksa ke dalam hutan.Di samping itu, dilaporkan pula dua orang ibu Papua turut menjadi korban kekerasan karena berupaya melindungi anak-anak mereka agar tidak ikut dibawa. Satu orang ibu ditembak, sementara satu orang lainnya dilempar ke dalam jurang. Wilayah Distrik Jila yang letaknya terisolasi dan sulit dijangkau menjadi salah satu kendala dalam penanganan cepat dan pengejaran kelompok bersenjata tersebut.Penulis: JidEditor: OF
19 Agu 2026, 19:09 WIT
Peringati HUT ke-81 RI, Wakil Bupati Mimika Serahkan Remisi kepada 230 Warga Binaan Lapas Timika
Papuanewsonline.com, Mimika — Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terasa istimewa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong memimpin upacara peringatan kemerdekaan pada Senin, 17 Agustus 2026, sekaligus menyerahkan remisi yang menjadi berkah kemerdekaan bagi warga binaan. Turut hadir Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau, Pj Sekda Abraham Kateyau, Kapolres Mimika AKBP Alredo Agustinus Rumbiak, serta jajaran Forkopimda dan kepala Organisasi Perangkat Daerah.Dalam upacara tersebut, Emanuel Kemong membacakan sambutan tertulis Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Menteri menyampaikan pemberian remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana bagi anak binaan sebagai wujud peringatan kemerdekaan. Tema kemerdekaan “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” menjadi landasan moral: berdaulat berarti negara hadir menegakkan hukum secara adil; adil berarti hukum memberi kepastian yang berkeadaban; makmur berarti masyarakat aman dan produktif, termasuk kesempatan bagi mantan narapidana untuk kembali berkontribusi.Pemerintah memberikan remisi umum kepada 173.706 narapidana dan pengurangan masa pidana bagi 1.085 anak binaan di seluruh Indonesia. Remisi ini menjadi penghargaan atas kemajuan pembinaan sekaligus jalan reintegrasi sosial. Di Lapas Timika sendiri, sebanyak 230 warga binaan berhak menerima remisi, dan tiga orang di antaranya langsung bebas setelah menjalani masa pidana.Wakil Bupati Emanuel Kemong menyampaikan pesan agar warga binaan yang telah bebas tidak kembali ke tempat ini, melainkan berbaur dan berkarya di tengah masyarakat. Bagi yang belum menerima remisi bebas, ia mengajak tetap semangat dan percaya akan ada waktu yang baik. Apresiasi juga disampaikan kepada pihak Lapas yang telah membina warga binaan dengan penuh kesabaran dan ketulusan.Penulis: JidEditor: OF
19 Agu 2026, 19:05 WIT
Pilihan Redaksi
Amnesty International: Putusan MK Soal Penghinaan Presiden Belum Lindungi Kebebasan Berekspresi
Papuanewsonline.com, Jakarta — Amnesty International Indonesia menilai putusan Mahkamah Konstitusi terkait pasal penyerangan kehormatan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP baru belum konsisten dan belum sepenuhnya melindungi hak warga untuk bebas menyampaikan pendapat. Dalam putusan Nomor 275/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 12 Agustus 2026, MK membatasi hak melaporkan dugaan penghinaan hanya kepada Presiden dan Wakil Presiden sendiri, namun menolak membatalkan pasal-pasal tersebut secara menyeluruh.Manajer Media Amnesty International Indonesia, Haeril Halim, menyayangkan sikap MK yang dianggap tidak konsisten. Pada tahun 2006, MK pernah mencabut pasal penghinaan Presiden dari KUHP lama, namun kini justru membiarkan pasal serupa tetap berlaku.“MK seolah menjilat ludahnya sendiri dan tidak sepenuh hati menjaga konstitusi ketika DPR kembali memasukkan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden ke dalam KUHP baru,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (19/8/2026).Putusan MK memang membatasi pengaduan hanya dapat diajukan oleh Presiden atau Wakil Presiden sendiri, sehingga pihak ketiga, simpatisan, maupun pendukung tidak lagi dapat menyalahgunakan pasal tersebut. Namun, ruang kriminalisasi warga yang mengkritik pimpinan negara tetap terbuka apabila Presiden atau Wakil Presiden sendiri yang melaporkan ke pihak berwajib. Amnesty menegaskan, MK seharusnya membatalkan pasal tersebut secara utuh demi menjamin kebebasan berekspresi yang dilindungi UUD 1945.Pasal penghinaan Presiden dinilai merupakan warisan hukum kolonial Belanda yang diciptakan untuk melindungi penguasa, bukan rakyat. Standar hak asasi manusia internasional menganjurkan agar penghormatan terhadap reputasi tidak ditegakkan melalui jalur pidana. Jika pasal ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan menciptakan iklim ketakutan dan membungkam kritik di ruang publik, padahal kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara yang tidak boleh dibatasi dengan alasan menindas.Penulis: JidEditor: OF
19 Agu 2026, 19:26 WIT
Pasca-Gempa M7,7 Flores: 2.768 Gempa Susulan Tercatat, Masyarakat Diimbau Tetap Waspada
Papuanewsonline.com, Jakarta — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat hingga tanggal 19 Agustus 2026 pukul 05.00 WIB, telah terjadi sebanyak 2.768 kali gempa susulan pasca-gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Rentang kekuatan gempa susulan tercatat dari magnitudo 1,1 hingga 6,2. Di antaranya, gempa berkekuatan lebih dari magnitudo 5 terjadi sebanyak 24 kali dan sebanyak 81 kali dirasakan langsung oleh masyarakat.Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, menjelaskan bahwa gempa utama terjadi pada pukul 04.58 WIB akibat pergerakan lempeng naik di wilayah Flores. “Berdasarkan data sementara, aktivitas gempa susulan diperkirakan baru akan berakhir dalam tiga hingga empat minggu ke depan. Masyarakat diimbau tetap tenang namun senantiasa waspada terhadap kemungkinan guncangan yang masih bisa terjadi,” ujarnya di Jakarta, Rabu (19/8).Gempa tersebut juga memicu tsunami yang teramati di 16 titik pengamatan di empat provinsi, yaitu NTT, NTB, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Ketinggian gelombang tertinggi tercatat di Pota, Manggarai Timur, mencapai 1,605 meter. Peringatan dini tsunami yang disampaikan BMKG hanya bersifat sementara dan telah dicabut pada pukul 07.30 WIB atau sekitar dua jam tiga puluh menit setelah peristiwa.Dampak yang ditimbulkan cukup besar. Tercatat 69 orang meninggal dunia, 331 orang lainnya mengalami luka-luka, serta kerusakan bangunan meluas di beberapa kabupaten seperti Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, hingga Sikka dan Maumere dengan tingkat kerusakan bervariasi. BMKG telah mengirimkan tim gabungan untuk melakukan penelitian lapangan, pemantauan lanjutan, serta edukasi guna menenangkan masyarakat dan mendukung pemulihan wilayah terdampak.Penulis: JidEditor: OF
19 Agu 2026, 19:23 WIT
Perpres Ojol Diperluas: Tarif Barang-Makanan Diatur, Komisi Aplikator Dibatasi Maksimal 8 Persen
Papuanewsonline.com, Jakarta — Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI kini sedang menyelesaikan penyusunan Peraturan Presiden tentang ekosistem transportasi daring. Rapat koordinasi finalisasi regulasi dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (18/8/2026). Regulasi ini menjadi harapan baru bagi para pengemudi ojek daring dan kurir di seluruh Indonesia agar mendapatkan perlindungan yang lebih luas dan pasti.Perpres Nomor 27 Tahun 2026 yang sebelumnya hanya mengatur jasa angkutan penumpang kini diperluas mencakup pula pengantar barang dan makanan. Pembagian kewenangan pun ditetapkan jelas: tarif pengantaran barang dan makanan menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital, sedangkan tarif angkutan orang diatur oleh Kementerian Perhubungan. Sementara itu, pembinaan terhadap para pelaku transportasi daring akan menjadi tanggung jawab Kementerian UMKM.Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan akan segera turun menyerap aspirasi langsung dari komunitas pengemudi, asosiasi, hingga pihak penyedia aplikasi.Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menambahkan bahwa pihaknya sedang menyusun rumus tarif yang seimbang, agar tetap kompetitif sekaligus menyejahterakan para pengemudi dan kurir yang menjadi tulang punggung pelayanan ini.Salah satu poin penting yang disepakati adalah pembatasan komisi atau potongan biaya layanan dari pihak aplikasi yang dibatasi maksimal sebesar 8 persen. Langkah ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto guna memastikan keadilan bagi para pelaku usaha mikro dan pengemudi. Regulasi ini ditargetkan dapat ditetapkan dan resmi berlaku pada akhir Agustus 2026 ini.Penulis: JidEditor: OF
19 Agu 2026, 19:17 WIT
Neeltje, Paskibraka Asal Papua: Gugup Membawa Baki Bendera, Bangga Bertemu Presiden di Istana
Papuanewsonline.com, Jakarta — Sebuah kisah haru lahir dari Istana Merdeka saat peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Neeltje Deliana Insjowi Werimon, siswi asal Papua yang terpilih menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, mendapat tugas mulia membawa baki penyerahan Bendera Merah Putih kepada Presiden Prabowo Subianto pada upacara penurunan bendera, Senin (17/8/2026). Meski sempat merasa gugup luar biasa menaiki anak tangga Istana di hadapan banyak orang, ia berhasil menyelesaikan tugasnya dengan penuh kebanggaan.“Tentunya pertama gugup sekali karena harus melakukan tugas yang sangat berat. Tetapi di sisi lain juga bangga dan bersemangat karena bisa melaksanakan tugas di Istana Negara sekaligus bertemu langsung dengan Bapak Presiden,” ujar Neeltje. Selama sebulan penuh ia dan rekan-rekannya berlatih fisik dan mental bersama, sehingga ketika hari puncak tiba, rasa lelah terbayar lunas dengan keberhasilan menjalankan amanah tersebut.Bagi Neeltje, momen kemerdekaan menjadi pengingat tulus akan jasa para pahlawan yang telah berjuang mengorbankan segalanya demi kemerdekaan bangsa. “Berkat jasa para pahlawan, kini kami generasi muda berkesempatan mengejar impian,” tuturnya. Gadis yang bercita-cita menjadi insinyur pertambangan ini berharap pengalaman berharga selama menjadi Paskibraka menjadi bekal kuat bagi masa depannya kelak.Kehadiran kedua orang tua Neeltje yang hadir menyaksikan langsung putri mereka bertugas di Istana Merdeka turut melengkapi kebahagiaan tersebut. Ayahnya, Aiwoisendin Hendrik Werimon, mengaku kagum sekaligus bangga luar biasa melihat putrinya tampil berwibawa. Ibu Neeltje, Steffi Edithya Florence Awom, pun merasa haru melihat putrinya mampu menempa diri menjadi pribadi yang disiplin, tangguh, dan berkarakter mulia.Penulis: JidEditor: OF
19 Agu 2026, 19:14 WIT
OPM Serang Pos TNI di Jila Mimika, Pratu Riski Gugur dan Sembilan Perempuan Dibawa Paksa
Papuanewsonline.com, Mimika — Di tengah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026), kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka melakukan serangan mendadak terhadap pos keamanan Satgas Pam Obvitnas PTFI Yonif 133/YS di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Serangan berdarah itu menewaskan seorang prajurit, Pratu Riski Kurniawan, yang gugur di tempat akibat terkena tembakan musuh.Kontak tembak pecah seketika saat kelompok bersenjata melancarkan serangan. Aparat keamanan segera memberikan balasan tembakan yang sengit hingga memukul mundur pelaku. Saat melarikan diri ke kawasan hutan, kelompok OPM nekat membawa paksa sembilan warga perempuan yang berada di sekitar lokasi kejadian. Peristiwa itu baru terungkap sepenuhnya ketika aparat melakukan penyisiran dan pemeriksaan keamanan di pemukiman warga pasca-serangan.Dandim 1710/Mimika Letkol Inf Jozanda membenarkan peristiwa tersebut. Ia menjelaskan bahwa pembawaan paksa warga terjadi saat pelaku dalam keadaan terpukul mundur berusaha melarikan diri. Sembilan perempuan yang dibawa paksa tersebut merupakan warga sipil yang kebetulan berada di lokasi saat kelompok bersenjata melintas dan membawa mereka pergi secara paksa ke dalam hutan.Di samping itu, dilaporkan pula dua orang ibu Papua turut menjadi korban kekerasan karena berupaya melindungi anak-anak mereka agar tidak ikut dibawa. Satu orang ibu ditembak, sementara satu orang lainnya dilempar ke dalam jurang. Wilayah Distrik Jila yang letaknya terisolasi dan sulit dijangkau menjadi salah satu kendala dalam penanganan cepat dan pengejaran kelompok bersenjata tersebut.Penulis: JidEditor: OF
19 Agu 2026, 19:09 WIT
Peringati HUT ke-81 RI, Wakil Bupati Mimika Serahkan Remisi kepada 230 Warga Binaan Lapas Timika
Papuanewsonline.com, Mimika — Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terasa istimewa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong memimpin upacara peringatan kemerdekaan pada Senin, 17 Agustus 2026, sekaligus menyerahkan remisi yang menjadi berkah kemerdekaan bagi warga binaan. Turut hadir Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau, Pj Sekda Abraham Kateyau, Kapolres Mimika AKBP Alredo Agustinus Rumbiak, serta jajaran Forkopimda dan kepala Organisasi Perangkat Daerah.Dalam upacara tersebut, Emanuel Kemong membacakan sambutan tertulis Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Menteri menyampaikan pemberian remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana bagi anak binaan sebagai wujud peringatan kemerdekaan. Tema kemerdekaan “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” menjadi landasan moral: berdaulat berarti negara hadir menegakkan hukum secara adil; adil berarti hukum memberi kepastian yang berkeadaban; makmur berarti masyarakat aman dan produktif, termasuk kesempatan bagi mantan narapidana untuk kembali berkontribusi.Pemerintah memberikan remisi umum kepada 173.706 narapidana dan pengurangan masa pidana bagi 1.085 anak binaan di seluruh Indonesia. Remisi ini menjadi penghargaan atas kemajuan pembinaan sekaligus jalan reintegrasi sosial. Di Lapas Timika sendiri, sebanyak 230 warga binaan berhak menerima remisi, dan tiga orang di antaranya langsung bebas setelah menjalani masa pidana.Wakil Bupati Emanuel Kemong menyampaikan pesan agar warga binaan yang telah bebas tidak kembali ke tempat ini, melainkan berbaur dan berkarya di tengah masyarakat. Bagi yang belum menerima remisi bebas, ia mengajak tetap semangat dan percaya akan ada waktu yang baik. Apresiasi juga disampaikan kepada pihak Lapas yang telah membina warga binaan dengan penuh kesabaran dan ketulusan.Penulis: JidEditor: OF
19 Agu 2026, 19:05 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Tag Berita
Pendidikan & Kesehatan
Lihat semua
Pasca-Gempa M7,7 Flores: 2.768 Gempa Susulan Tercatat, Masyarakat Diimbau Tetap Waspada
Papuanewsonline.com, Jakarta — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat hingga tanggal 19 Agustus 2026 pukul 05.00 WIB, telah terjadi sebanyak 2.768 kali gempa susulan pasca-gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Rentang kekuatan gempa susulan tercatat dari magnitudo 1,1 hingga 6,2. Di antaranya, gempa berkekuatan lebih dari magnitudo 5 terjadi sebanyak 24 kali dan sebanyak 81 kali dirasakan langsung oleh masyarakat.Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, menjelaskan bahwa gempa utama terjadi pada pukul 04.58 WIB akibat pergerakan lempeng naik di wilayah Flores. “Berdasarkan data sementara, aktivitas gempa susulan diperkirakan baru akan berakhir dalam tiga hingga empat minggu ke depan. Masyarakat diimbau tetap tenang namun senantiasa waspada terhadap kemungkinan guncangan yang masih bisa terjadi,” ujarnya di Jakarta, Rabu (19/8).Gempa tersebut juga memicu tsunami yang teramati di 16 titik pengamatan di empat provinsi, yaitu NTT, NTB, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Ketinggian gelombang tertinggi tercatat di Pota, Manggarai Timur, mencapai 1,605 meter. Peringatan dini tsunami yang disampaikan BMKG hanya bersifat sementara dan telah dicabut pada pukul 07.30 WIB atau sekitar dua jam tiga puluh menit setelah peristiwa.Dampak yang ditimbulkan cukup besar. Tercatat 69 orang meninggal dunia, 331 orang lainnya mengalami luka-luka, serta kerusakan bangunan meluas di beberapa kabupaten seperti Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, hingga Sikka dan Maumere dengan tingkat kerusakan bervariasi. BMKG telah mengirimkan tim gabungan untuk melakukan penelitian lapangan, pemantauan lanjutan, serta edukasi guna menenangkan masyarakat dan mendukung pemulihan wilayah terdampak.Penulis: JidEditor: OF
19 Agu 2026, 19:23 WIT
Hadir di Ujung Perbatasan, Bupati Boven Digoel Roni Omba Resmikan SD Negeri di Ninati
Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Komitmen menghadirkan pelayanan pendidikan hingga ke wilayah perbatasan ditunjukkan Bupati Boven Digoel, Roni Omba. Ia meresmikan SD Negeri Persiapan Amupkim yang berlokasi di Kampung Timbuka, Distrik Ninati, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, Jumat (14/8/2026).Peresmian ditandai dengan pemberkatan gedung sekolah oleh Pastor Paroki Distrik Ninati, dilanjutkan dengan pengguntingan pita oleh Bupati bersama Pastor Paroki.Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimdistrik, Kapospol Ninati, Kapolsek Waropko, Danpos Satgas Pamtas Ninati, kepala sekolah, dewan guru, orang tua murid, para siswa, serta masyarakat setempat.Dalam sambutannya, Bupati Roni Omba menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan sekolah tersebut. Ia menegaskan bahwa sekolah ini merupakan milik bersama yang harus dijaga keberlanjutannya."Sekolah ini adalah milik kita bersama. Karena itu, mari kita jaga dan rawat dengan baik agar anak-anak kita dapat belajar dengan nyaman," ujar Roni Omba.Terkait status lahan, Bupati menjelaskan bahwa proses pelepasan tanah sekolah telah diperoleh. Pemerintah Kabupaten Boven Digoel akan berupaya menyelesaikan pembayaran lahan tersebut pada tahun anggaran mendatang.Di hadapan para siswa, Bupati berpesan agar tekun belajar, menghormati guru, dan menjauhi pengaruh negatif. Pesan itu ditekankan mengingat Distrik Ninati merupakan salah satu distrik yang berada langsung di kawasan perbatasan negara.Pada kesempatan yang sama, Roni Omba juga meminta kepada para kepala kampung di Distrik Ninati agar selalu berada di tempat tugas, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal.Usai prosesi peresmian, Bupati meninjau langsung ruang-ruang kelas dan fasilitas penunjang sekolah.Rangkaian kunjungan kerja di Ninati dilanjutkan dengan penyerahan bantuan untuk pembangunan gereja, dialog dengan masyarakat di pasar lokal, serta pemberian bantuan pribadi berupa bahan makanan di sejumlah titik.Kehadiran Bupati di Ninati mendapat sambutan antusias dari warga. Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Boven Digoel untuk memastikan kehadiran negara dan pelayanan publik benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke distrik dan kampung terluar di wilayah perbatasan.Penulis: MuhtarEditor: OF
16 Agu 2026, 20:30 WIT
Tim Ekspedisi Patriot ITB Dorong Penataan Drainase dan Sanitasi Berbasis Kebutuhan Masyarakat
Papuanewsonline.com, Jayapura — Tim Ekspedisi Patriot ITB 2026, Tim 15, melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai infrastruktur drainase dan sanitasi di Balai Pertemuan Distrik Yapsi, Kampung SP2 Bumi Sahaja, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (14/8). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Patriot Transmigrasi di bawah Kementerian Transmigrasi.FGD dipimpin oleh Abdul Rohman Supandi, Ph.D., dosen Program Studi Kimia FMIPA ITB, selaku Ketua Tim, dan dihadiri oleh perwakilan Distrik Yapsi, Polsek dan Koramil Distrik Yapsi, Puskesmas, serta seluruh kepala kampung di wilayah Distrik Yapsi.Pertemuan ini menjadi langkah awal penyusunan strategi penataan drainase dan sanitasi berdasarkan hasil survei lapangan yang telah dilakukan selama hampir dua minggu sejak kedatangan di Yapsi pada 1 Agustus 2026. Program akan berlangsung hingga akhir November 2026, dengan fokus pada pendataan, pengkoneksian, penataan, dan optimalisasi fungsi drainase dan sanitasi, termasuk pengembangan pilot project yang dapat diterapkan langsung di masyarakat.Dalam pemaparannya, Abdul Rohman Supandi menjelaskan bahwa penataan tidak hanya diarahkan pada fungsi teknis, tetapi juga kualitas lingkungan dan keberlanjutan pemeliharaannya.“Kami tidak hanya mendata kondisi drainase dan sanitasi, tetapi menentukan bagian yang perlu ditata, dihubungkan, dan diperbaiki agar berfungsi baik, memiliki nilai estetis dan nilai tambah. Kami juga akan melihat titik genangan, saluran yang terputus atau tersumbat, serta pengelolaan air limbah agar tidak membahayakan lingkungan. Dari hasil tersebut, kami akan menentukan lokasi yang dapat dikembangkan menjadi percontohan. Yang penting, masyarakat harus dilibatkan dalam penataan dan pemeliharaannya,” jelasnya.Temuan Lapangan dan Kebutuhan MasyarakatHasil survei menunjukkan berbagai persoalan drainase di sejumlah kampung. Di Ongan Jaya, saluran ditemukan menjadi tempat pembuangan sampah dan tertutup semak serta mengalami genangan. Di Bumi Sahaja ditemukan saluran terputus, genangan, semak, dan endapan pasir. Kondisi berupa saluran terputus, lumut, semak, dan endapan juga ditemukan di Nawa Mulya, Nawa Mukti, dan Takwa Bangun. Sementara di Tabbeyan, ditemukan longsoran di sekitar sungai dekat posyandu.Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan drainase tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga keterhubungan saluran, pemeliharaan, pengelolaan limbah, genangan, dan perilaku masyarakat.Masyarakat juga menyampaikan kebutuhan yang lebih luas, terutama terkait air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah. Markus Agung dari Ongan Jaya berharap hasil survei tidak berhenti sebagai laporan.Perwakilan Kampung Bundru juga menyoroti keterbatasan MCK dan air bersih bagi masyarakat kampung lokal. Aspirasi tersebut menegaskan harapan agar hasil survei dapat diterjemahkan menjadi kegiatan nyata yang dirasakan masyarakat.Foto: Pemaparan yang Dilakukan oleh Ketua Tim dan Koordinator Lapangan TimDrainase dengan Nilai Estetika dan Nilai TambahPenataan drainase tidak hanya diarahkan agar saluran mampu mengalirkan air dengan baik. Saluran yang bersih dan tertata diharapkan menjadi bagian dari lingkungan yang lebih sehat, memiliki nilai estetika, dan memberikan manfaat tambahan bagi masyarakat.Pada bagian atau titik yang memungkinkan secara teknis, sistem drainase dapat dikembangkan dengan fungsi tambahan, seperti pemanfaatan bagian pelebaran saluran, kolam penampungan, atau bagian akhir aliran untuk budidaya ikan, serta penanaman vegetasi yang bermanfaat di sekitar saluran. Pemanfaatan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekologis sekaligus potensi ekonomi dan meningkatkan rasa memiliki masyarakat.Fungsi tambahan tersebut tetap harus disesuaikan dengan kondisi setiap lokasi dan tidak menghambat fungsi utama drainase sebagai pengalir air dan pengendali genangan.Foto: Penyampaian Aspirasi dari Perwakilan Tokoh MasyarakatDrainase, Sanitasi, dan KesehatanPersoalan drainase juga berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Perwakilan Puskesmas menyampaikan bahwa kondisi drainase berimbas terhadap meningkatnya risiko malaria di wilayah Yapsi. Puskesmas juga masih menghadapi keterbatasan fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).Dalam konsep yang dibahas, fungsi drainase dan sanitasi tetap dibedakan. Drainase berfungsi mengalirkan air, sedangkan limbah domestik perlu dikelola melalui sistem sanitasi agar tidak mencemari lingkungan dan badan air. Selain mendorong pemanfaatan dan pemeliharaan MCK yang telah tersedia, direncanakan pula MCK umum percontohan yang akan dikembangkan bersama masyarakat lokal.FGD juga mengungkap persoalan banjir di SP6 yang telah berlangsung sejak 2019 dan dikaitkan dengan kondisi bendungan yang tidak terawat. Dampaknya turut dirasakan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Persoalan ini membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait untuk penanganan dan mitigasi jangka panjang.Dari FGD Menuju AksiBerbagai masukan dalam FGD akan menjadi dasar penyusunan masterplan penataan kawasan dan penentuan prioritas intervensi, termasuk pipanisasi air bersih di SP2 dan Tabbeyan, fasilitas MCK di Bundru, serta penataan dan pemeliharaan drainase di sejumlah kampung.Selain perencanaan, akan didorong kerja bakti bersama masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun pola pemeliharaan yang dapat diteruskan oleh masyarakat dan pemerintah kampung. Pengembangan pilot project juga akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.FGD ini menjadi titik awal untuk bergerak dari survei menuju aksi nyata. Penataan yang diharapkan bukan hanya menghasilkan drainase dan sanitasi yang berfungsi lebih baik, tetapi juga lingkungan yang lebih sehat dan tertata serta infrastruktur yang memiliki nilai estetika dan manfaat tambahan bagi masyarakat, dengan tetap mempertahankan fungsi utamanya dan dikelola secara berkelanjutan.Editor: OF
16 Agu 2026, 14:33 WIT
Karya Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda Segera Hadir, Bahas Hukum Acara Sengketa Pemilu
Papuanewsonline.com, Jakarta – Karya tulis berjudul “Hukum Acara Sengketa Pemilu di Indonesia” karya Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H., dikabarkan segera hadir untuk melengkapi referensi di bidang hukum tata negara, hukum kepartaian, serta penyelenggaraan pemilu. Kabar ini disampaikan melalui media sosial dengan harapan buku tersebut bermanfaat luas bagi dunia akademik maupun praktik ketatanegaraan.Buku ini mengupas secara mendalam teori, praktik, serta dinamika penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Penulis menyajikan pembahasan yang menyeluruh mulai dari sistem pemilu, landasan hukum, hingga mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku, sekaligus menyoroti berbagai tantangan dan permasalahan yang kerap muncul dalam pelaksanaannya di lapangan.Kehadiran karya ini diharapkan menjadi bahan masukan berharga dalam upaya penyempurnaan desain dan regulasi kepemiluan nasional, termasuk dalam kerangka penyusunan Revisi Undang-Undang Pemilu. Hal ini menjadi tanggung jawab besar bagi seluruh pemangku kepentingan agar sistem demokrasi semakin berkualitas dan dipercaya rakyat.Diharapkan buku ini dapat menjadi rujukan yang memperkaya khazanah keilmuan hukum tata negara, hukum kepartaian, serta studi demokrasi dan politik di Indonesia. Bagi akademisi, peneliti, praktisi hukum, maupun penyelenggara pemilu, karya ini menjadi pelengkap pemahaman yang komprehensif dan mendalam.Penulis: JidEditor: OF
16 Agu 2026, 11:08 WIT
"Pilih Hidup Sehat atau Hidup Jokowi" Zumba Party PSI Mimika Jadi Sarana Sehat
Papuanewsonline.com, Mimika — Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mimika menggelar kegiatan Zumba Party secara gratis di Pelataran Hotel Serayu, Sabtu (15/8/2026). Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 07.00 pagi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPD PSI Mimika, Suraya Madubun, bersama para kader dari tingkat DPD, DPC, hingga Dewan Pengurus Ranting, serta dihadiri luas oleh masyarakat Mimika. Tujuannya sederhana: mempererat silaturahmi sekaligus menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh bersama-sama.Antusiasme peserta terlihat sangat luar biasa, terutama dari kalangan ibu-ibu dan generasi muda yang tampak semangat mengikuti irama musik dan gerakan Zumba bersama instruktur ZIN Yanti dan kawan-kawan. Suraya Madubun menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kader dan simpatisan yang hadir dengan penuh semangat. “Kegiatan ini membuat PSI semakin nyata kehadirannya dan semakin dekat di hati masyarakat,” ujarnya tulus.Salah satu daya tarik yang menyita perhatian masyarakat, terutama generasi muda, adalah kalimat yang tertulis pada pduk kegiatan: “Pilih Hidup Sehat atau Hidup Jokowi.” Kalimat ini menjadi candaan hangat sekaligus cerminan rasa hormat dan kebanggaan yang begitu besar masyarakat Mimika terhadap mantan Presiden Joko Widodo. Hal ini membuat PSI semakin dikenal dan disukai karena kedekatannya dengan sosok yang dicintai rakyat.Di samping canda dan tawa, kegiatan ini juga menjadi momen berharga untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Diiringi alunan musik yang penuh semangat, setiap gerakan menjadi sarana menyegarkan tubuh sekaligus mempererat persaudaraan antarwarga. Kegiatan sederhana namun bermakna ini membuktikan bahwa kebersamaan yang hangat dapat tumbuh lewat hal-hal yang bermanfaat dan menyenangkan.Penulis: JidEditor: OF
15 Agu 2026, 21:32 WIT
Pidato Prabowo: 108 Juta Orang Ikut Cek Kesehatan Gratis, Negara Fokus Cegah Bukan Cuma Obati
Papuanewsonline.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengubah haluan kebijakan kesehatan nasional. Fokusnya tidak lagi hanya mengobati saat sakit, tapi mencegah sejak dini dan memastikan layanan sampai ke pelosok.Arah baru itu disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Senayan, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2026.108 Juta Warga Jalani Cek Kesehatan GratisBukti nyata perubahan itu adalah program Cek Kesehatan Gratis. Sejak diluncurkan Februari 2025, program ini sudah menjangkau 108 juta orang.Rinciannya: 70,2 juta peserta pada 2025, dan 59,5 juta peserta hingga Juni 2026. Layanan kini tersedia di 10.255 puskesmas di 38 provinsi."Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat," tegas Prabowo.4 Jurus Kuatkan Kesehatan: Cegah, Bangun, Biayai, Tambah DokterPrabowo memaparkan penguatan kesehatan ditempuh lewat 4 jalur sekaligus:1. Pencegahan MasifLewat Cek Kesehatan Gratis di puskesmas agar penyakit terdeteksi sebelum parah.2. Bangun & Tingkatkan FasilitasPemerintah membangun dan meningkatkan 66 RSUD di daerah 3T - Tertinggal, Terdepan, Terluar. Sebanyak 20 rumah sakit baru milik pemerintah juga sudah beroperasi.3. Jamin PembiayaanIuran Jaminan Kesehatan Nasional - JKN ditanggung penuh negara untuk 96,8 juta warga miskin dan tidak mampu. Tujuannya agar uang tidak jadi penghalang berobat.4. Kejar Kekurangan DokterIni PR besar. Data Kemenkes: 474 kabupaten/kota butuh 84.781 dokter umum. 505 kabupaten/kota butuh 127.580 dokter gigi. 481 kabupaten/kota butuh 55.712 dokter spesialis. Kebutuhan paling banyak ada di luar Jawa dan Indonesia Timur.Untuk menjawab itu, dalam 21 bulan terakhir pemerintah membuka 9 fakultas kedokteran baru dan 170 program studi spesialis serta subspesialis. Untuk pertama kalinya, prodi spesialis dibuka di 11 provinsi."Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kalinya di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita," ujar Prabowo.Kesehatan Jadi Fondasi ManusiaMenurut Prabowo, kesehatan bukan sekadar urusan rumah sakit. Ini fondasi pembangunan manusia Indonesia."Penguatan layanan kesehatan dengan demikian ditempuh melalui sejumlah jalur sekaligus, mulai dari pemeriksaan gratis, pembangunan fasilitas, perlindungan pembiayaan hingga penambahan tenaga medis," katanya.Dengan begitu, kata Prabowo, masyarakat bisa mendapat layanan yang lebih dekat, lebih terjangkau, dan berkelanjutan.Penulis: HendrikEditor: OF
15 Agu 2026, 06:08 WIT
Seni & Budaya
Lihat semua
"Tong Masih di Sini": Kreativitas Anak Muda Papua Berkumpul di Papua Kreatif
Papuanewsonline.com, Jayapura – Komunitas kreatif Imaji Papua menggelar “Papua Kreatif: Film, Budaya & Kreativitas” di halaman Museum Loka Budaya Universitas Cenderawasih, Jayapura, Rabu (12/8/2026). Kegiatan yang bertepatan dengan Hari Pemuda Internasional itu menjadi ruang pertemuan bagi generasi muda Papua untuk menampilkan karya, memperluas jejaring, serta membuka peluang kolaborasi di bidang ekonomi kreatif.Kegiatan ini memperlihatkan bahwa kreativitas anak muda Papua terus berkembang dan mampu mengolah kekayaan budaya lokal menjadi karya yang memiliki nilai ekonomi. Sineas, fotografer, desainer, ilustrator, musisi hingga pelaku UMKM melebur dalam satu ruang untuk memperkuat ekosistem kreatif berbasis komunitas.Kolaborasi Kunci Kembangkan Ekonomi KreatifKetua Imaji Papua Yulika Anastasia mengatakan kolaborasi menjadi kunci agar potensi ekonomi kreatif Papua dapat berkembang lebih luas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.“Kalau berkolaborasi, akan jauh lebih meyakinkan semua pihak, bisa bergandengan tangan, dan tumbuh bersama. Hari ini tidak bisa jalan sendiri-sendiri,” ujar Yulika Anastasia.Film “Tong Masih di Sini” Rekam Kehidupan Pelaku Ekonomi LokalSalah satu karya yang menjadi perhatian adalah film dokumenter berdurasi 33 menit berjudul “Tong Masih di Sini”. Film garapan Yulika Anastasia tersebut merekam kehidupan pelaku ekonomi lokal, mulai dari anak muda yang menjadi petani kopi, petani sagu, pedagang pinang hingga petani sayur-mayur. Cerita tersebut menggambarkan bagaimana masyarakat biasa turut berperan menggerakkan ekonomi daerah.Fashion Show Noken Tampilkan Karya Lima Desainer MudaSemangat serupa terlihat dalam Fashion Show Noken yang menghadirkan lima desainer muda Papua, yakni Agusta Bunai, Pretty Syul Rogi, Margaretha Uktoselya, Lusi Umbora dan Alfianty Mandosir. Mereka memadukan kearifan lokal dengan sentuhan desain kontemporer.Desainer Agusta Bunai menilai panggung tersebut memberikan ruang penting bagi talenta lokal untuk meningkatkan nilai karya sekaligus memperkenalkan produk Papua kepada khalayak yang lebih luas.“Panggung Papua Kreatif menjadi kesempatan besar untuk memamerkan karya, meningkatkan nilai ekonomi produk lokal, sekaligus menambah jam terbang,” ujar Agusta Bunai.240 Karya Foto Pamerkan Keindahan dan Aktivitas Masyarakat PapuaDari bidang fotografi, sebanyak 240 karya hasil kurasi 34 fotografer muda dipamerkan. Karya tersebut merekam keindahan alam, budaya, aktivitas ekonomi masyarakat hingga perkembangan pembangunan Papua dari perspektif kreator lokal. Koordinator Pameran Yosin Kogoya mengatakan karya fotografi tersebut dihadirkan untuk mengajak publik melihat Papua melalui pengalaman dan cerita masyarakatnya sendiri.Pemerintah Kota Jayapura Dukung Kreativitas Generasi MudaDukungan terhadap kreativitas generasi muda juga disampaikan Pemerintah Kota Jayapura. Staf Ahli Bidang SDM dan Kemasyarakatan Pemkot Jayapura Sem Meraudje menilai kemampuan anak muda Papua memanfaatkan film, media digital dan seni audio-visual semakin kuat.“Anak-anak muda Papua semakin cerdas dan adaptif memanfaatkan platform digital, film, media sosial, hingga seni audio-visual untuk menceritakan realitas dan keindahan tanah Papua secara utuh kepada dunia,” tegas Sem Meraudje.Menurut Sem Meraudje, karya kreatif tersebut tidak hanya menjadi sarana menjaga identitas budaya, tetapi juga berpotensi membawa nama Papua ke tingkat nasional hingga internasional.“Tong masih ada di sini, tra habis. Daya cinta itu masih ada, masih bisa bangkit dan terus berkarya. Keberadaan ini membawa nilai-nilai positif bagi tanah ini,” pungkas Sem Meraudje.Papua Kreatif pun menjadi bukti bahwa kreativitas generasi muda dapat menjadi kekuatan baru dalam memperkenalkan wajah Papua yang kaya budaya, produktif, adaptif dan penuh peluang. Penulis: HendrikEditor: OF
16 Agu 2026, 23:07 WIT
"Di Bawah Langit Timur": Kisah Cinta Tanah Air dari Tanah Papua
Papuanewsonline.com, Papua — Sebuah karya sinematik penuh makna hadir menyambut peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Film pendek musikal berjudul "Di Bawah Langit Timur" yang disutradarai oleh Abet Fahmi mengambil latar di Distrik Wamena, Papua Selatan, mengisahkan perjalanan seorang anak bernama Libo dari pedalaman menuju upacara pengibaran bendera. Perjalanan itu menjadi jendela untuk menyampaikan pesan tentang perjuangan, harapan, persatuan, dan kecintaan kepada Indonesia dari perspektif bagian timur negeri ini.Sutradara memilih Papua bukan sekadar sebagai latar yang indah, melainkan untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki luas yang tercermin dari kekayaan kisah di setiap penjuru tanah air. "Kemerdekaan itu harus dirasakan sebagai milik semua orang, dari Sabang sampai Merauke," ujar Abet. Demi menjaga kejujuran cerita, pemeran utama pun dipilih anak Papua asli yang tinggal di sana, bukan berdasarkan popularitas, melainkan kesesuaian karakter agar terasa natural dan dekat dengan kehidupan masyarakat sesungguhnya.Film ini tidak mengajak kita menyamakan segala sesuatu agar bersatu, melainkan mengajak melihat Indonesia sebagai rumah bersama yang dibangun dari beragam budaya, bahasa, dan tradisi. Melengkapi pesan tersebut, lagu "Fajar Indonesia" yang mengiringi karya ini merangkai kearifan lokal dari berbagai suku bangsa, mulai dari Bugis, Mandar, Dayak, Jawa, Sunda, Minangkabau, hingga Batak menjadi satu melodi persaudaraan yang menyentuh hati.Musik dan liriknya lahir dari semangat cinta tanah air yang tulus, bahwa mengabdi pada negeri adalah panggilan sejati setiap anak bangsa. Nasionalisme, menurut pesan yang disampaikan, bukan sekadar tuntutan kepada orang lain, melainkan kesadaran dari dalam diri sendiri untuk mencintai dan mengabdi kepada Indonesia sepanjang hayat. Pesan yang sederhana namun mendalam itu menyatu dengan alur cerita yang hangat dan menyentuh jiwa.Penulis: JidEditor: OF
16 Agu 2026, 14:59 WIT
Jelang Muktamar ke-35 NU, Forbes NU 26 Dorong Evaluasi Menyeluruh Terkait Konsesi Tambang
Papuanewsonline.com, Bogor — Dua belas hari menjelang penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Forum Bersama (Forbes) NU 26 menggelar Rembug Warga NU Jabodetabek di Institut Pertanian Bogor, Sabtu (15/8/2026). Diskusi bertajuk “Tambang Ormas NU: Menimbang Fikih, Kemandirian Ekonomi, dan Keberlanjutan Lingkungan” digelar sebulan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mengoreksi dasar hukum pemberian izin pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan.Forum menegaskan bahwa persoalan konsesi tambang tidak cukup dinilai dari pertanyaan fikih semata soal “boleh atau tidak boleh”. Lebih dari itu, keputusan tersebut menyangkut kehormatan organisasi, kemandirian ekonomi, keadilan sosial dan gender, keselamatan warga, serta kelestarian lingkungan hidup. Semua aspek itu harus dipertimbangkan secara utuh dan seimbang sebelum mengambil keputusan yang berjangka panjang.Putusan MK Nomor 160/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa frasa “pemberian prioritas” dalam UU Minerba tidak boleh dimaknai sebagai penunjukan langsung. Jika pun diberikan prioritas, harus didasarkan pada parameter yang jelas, penilaian objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketidakjelasan prosedur dinilai berpotensi membuka ruang yang merugikan lingkungan dan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tambang.Dr. Ivanovich Agusta mengingatkan bahwa persoalan tambang harus dilihat sekaligus dengan persoalan kemandirian desa. “Jangan sampai desa kehilangan uang untuk membiayai koperasi, lalu kehilangan tanah untuk membiayai tambang. Kalau nilai tambahnya dibawa keluar, sementara desa hanya menanggung dampaknya, itu bukan kemandirian desa,” tegasnya. Pembangunan pun sebaiknya memperkuat kemampuan warga mengelola kekayaan sendiri, bukan justru menciptakan ketergantungan baru.Penulis: JidEditor: OF
16 Agu 2026, 14:53 WIT
Jelang HUT ke-81 RI, Tokoh Adat Puncak Jaya Salurkan Bantuan dan Ajak Jaga Kamtibmas
Papuanewsonline.com, Mulia - Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, tokoh adat di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, menyalurkan bantuan kepada masyarakat di Kota Mulia, Sabtu (15/8/2026).Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Suku Distrik Pegelimi, Waitelenggen. Sebanyak 150 paket sembako, tiga net bola voli, dan enam bola voli diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian menjelang peringatan 17 Agustus.Penyaluran bantuan sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara tokoh adat dan masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan sosial serta mendorong kebersamaan di tengah masyarakat Puncak Jaya.Warga yang menerima bantuan menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan. Mereka juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, atas perhatian yang dirasakan masyarakat.Waitelenggen mengatakan bantuan tersebut tidak hanya ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kebersamaan dan stabilitas keamanan di wilayah Puncak Jaya.“Bantuan ini merupakan bentuk perhatian yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kami berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya menjelang peringatan 17 Agustus 2026,” ujar Waitelenggen.Selain bantuan kebutuhan pokok, perlengkapan olahraga yang diserahkan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan positif. Aktivitas olahraga dinilai dapat menjadi sarana mempererat hubungan dan kebersamaan antarwarga.Waitelenggen juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Puncak Jaya untuk berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menurutnya, kondisi yang aman dan kondusif diperlukan agar seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 RI dapat berlangsung dengan lancar.Ajakan tersebut disampaikan menjelang perayaan kemerdekaan yang akan dipusatkan pada 17 Agustus 2026. Masyarakat diharapkan dapat menjaga lingkungan masing-masing serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat mengganggu situasi keamanan.Di tengah adanya informasi mengenai larangan dari kelompok KSTP terkait kegiatan peringatan HUT RI, kondisi keamanan di Kabupaten Puncak Jaya hingga kini dilaporkan masih kondusif.Bendera Merah Putih dan berbagai umbul-umbul dalam rangka menyambut HUT ke-81 RI juga masih terlihat terpasang di sejumlah kantor pemerintahan, objek vital, serta fasilitas umum di wilayah tersebut.Selama kegiatan penyaluran bantuan berlangsung hingga selesai, tidak ditemukan adanya aksi sabotase berupa pengrusakan ataupun pencabutan bendera dan umbul-umbul yang telah dipasang.Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat komunikasi sosial antara tokoh adat dan masyarakat sekaligus mendorong keterlibatan seluruh elemen dalam menjaga stabilitas kamtibmas di Kabupaten Puncak Jaya menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.Editor: OF
15 Agu 2026, 21:14 WIT
Gempa M 7,7 Guncang Nagekeo NTT, BMKG Sempat Keluarkan Peringatan Tsunami
Papuanewsonline.com, NTT - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu (15/08) pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa terjadi pada pukul 05:58 WITA.Pusat gempa berada di kedalaman dangkal 15 kilometer, dengan episenter 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, NTT. Gempa ini tergolong dangkal akibat aktivitas subduksi dengan mekanisme sesar naik (thrust fault), yang berpotensi memicu tsunami.BMKG langsung menerbitkan peringatan dini tsunami atas peristiwa tersebut. Peringatan tersebut dinyatakan telah berakhir setelah dilakukan pemantauan.Hingga pukul 07:07 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan aktivitas susulan masih terus terjadi. Tercatat sebanyak 37 gempa susulan (aftershock) dengan magnitudo 3,7 hingga 6,2.Di sejumlah wilayah pesisir, tsunami dengan ketinggian kecil terpantau oleh tide gauge yakni-Bakalang, Alor, NTT: tsunami setinggi 0,14 meter terdeteksi pada pukul 05:41 WIB-Dompu, NTB: tsunami setinggi 0,17 meter -Flores Timur, Labuan Bajo, dan Sikka ketinggian muka air antara 0,19 hingga 0,36 meter .BMKG mengimbau masyarakat di wilayah pesisir Nagekeo, Flores, Alor, Sikka, Labuan Bajo, Dompu dan sekitarnya untuk tetap tenang namun waspada, menjauhi pantai dan bangunan yang retak akibat gempa, serta hanya mengikuti informasi resmi dari BMKG.Belum ada laporan resmi terkait dampak kerusakan dan korban jiwa hingga berita ini diturunkan.Editor: OF
15 Agu 2026, 21:06 WIT
Semarakkan HUT ke-81 RI di Jayapura, Maxim Gratiskan Perjalanan dengan Mobil Berdekorasi Merah Putih
Papuanewsonline.com, Jayapura — Maxim Indonesia menghadirkan program khusus dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak 81 unit Maxim Car dihias dengan desain bertema kepulauan Indonesia dan akan beroperasi di 19 kota, termasuk Kota Jayapura, Papua.Program tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati perjalanan gratis pada 17 Agustus 2026. Pengguna yang secara kebetulan mendapatkan mobil dengan desain khusus kemerdekaan saat melakukan pemesanan akan memperoleh perjalanan tanpa biaya.Sementara bagi pengguna yang belum mendapatkan mobil dengan dekorasi khusus tersebut, Maxim tetap memberikan potongan harga sebesar 17 persen. Promo ini berlaku secara nasional mulai 11 hingga 21 Agustus 2026.Masyarakat dapat melakukan pemesanan layanan Maxim seperti biasa melalui aplikasi. Sistem akan secara otomatis menentukan pengemudi dan kendaraan yang tersedia, termasuk kemungkinan mendapatkan salah satu mobil yang telah dihias khusus untuk perayaan HUT RI.Selain Jayapura, mobil dengan desain kemerdekaan tersebut juga beroperasi di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Ambon, Makassar, Kendari, Cilegon, Serang, Kupang, Balikpapan, Bandar Lampung, Batam, Palembang, Malang, Pekanbaru, Timika, Bukittinggi, dan Bau-Bau.Program tersebut menjangkau berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua. Pada setiap kendaraan, terdapat stiker bergambar kepulauan Indonesia yang menggambarkan keberagaman sekaligus persatuan masyarakat.Development Director Maxim Indonesia, Dirhamsyah, mengatakan program tersebut merupakan bentuk partisipasi perusahaan dalam merayakan momentum kemerdekaan bersama masyarakat di berbagai daerah.“Kami mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ini adalah momen untuk merayakan persatuan dan rasa bangga sebagai bagian dari Indonesia,” ujar Dirhamsyah.Menurutnya, perjalanan gratis dengan kendaraan berdesain khusus tersebut diharapkan dapat menjadi bentuk sederhana untuk ikut menciptakan suasana perayaan kemerdekaan yang lebih meriah. Maxim juga ingin menunjukkan bahwa layanan transportasi dapat hadir dalam berbagai momen penting yang dirasakan masyarakat.Dirhamsyah menambahkan, keberadaan Maxim di berbagai kota tidak hanya berkaitan dengan aktivitas bisnis, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Karena itu, perusahaan berupaya menghadirkan berbagai kegiatan yang dapat berhubungan dengan budaya maupun tradisi masyarakat.“Melalui kampanye ini, perusahaan ingin menunjukkan bahwa layanan Maxim juga dapat menjadi bagian dari budaya perkotaan dan tradisi masyarakat dalam merayakan momen nasional,” katanya.Maxim telah beroperasi di Indonesia sejak 2018 dan pada tahun ini memasuki tahun kedelapan kehadirannya di Tanah Air. Saat ini, layanan tersebut telah tersedia di lebih dari 400 kota di Indonesia dan terus melakukan pengembangan untuk menjangkau wilayah lainnya.Melalui program kemerdekaan tersebut, Maxim berharap kehadiran layanan transportasi daring tidak hanya memberikan kemudahan mobilitas, tetapi juga dapat menjadi bagian dari berbagai kegiatan masyarakat. Semangat persatuan dan keberagaman diharapkan terus terjaga melalui berbagai aktivitas yang melibatkan masyarakat di seluruh Indonesia.Editor: OF
15 Agu 2026, 06:32 WIT
