Papuanewsonline.com
Berita Terbaru
Lihat semua
Astaga!! Bupati Yoas Beon Diduga Jadi Tukang Tipu Bagi Masyarakat Nduga
Papuanewsonline,com.Nduga, - Bupati Yoas Beon diduga mengeluarkan pernyataan yang menyesatkan masyarakat-nya sendiri di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan.Dugaan pernyataan hoax yang diucapkan Yoas Beon terhadap masyarakat ini terjadi dalam pertemuan bersama di Kabupaten Nduga pada Sabtu (21/3).Yang dikatakan Bupati berkaitan tentang pencairan anggaran APBD Kabupaten Nduga Triwulan satu yang belum masuk ke Kas Daerah, dalam hal ini belum dicairakan, sehingga menghambat pelaksanaan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di Kabupaten Nduga.Apa yang dikatakan Bupati Yoas Beon tidak sesuai kenyataan, karena setelah pertemuan itu, ada beberapa masyarakat yang memperoleh informasi kalau dana APBD Triwulan satu telah dicairkan dan sudah digunakan.Hal ini memicu reaksi Masyarakat Nduga yang merasa ditipu oleh Bupati Yoas Beon."Kami ditipu oleh Bupati, karena selesai pertemuan kami dapat informasi APBD triwulan satu telah cair," ujar SG salah satu Masyarakat Kabupaten Nduga melalui sambungan telepon selulernya, Rabu (25/3).Pernyataan Bupati Yoas Beon yang kontroversi berimplikasi melanggar etika dan sumpah Janji Jabatan sebagai kepala daerahPernyataan kontroversi oleh kepala daerah dapat dikategorikan melanggar sumpah/janji jabatan jika pernyataan tersebut bertentangan dengan kewajiban, asas pemerintahan yang baik, atau peraturan perundang-undangan, dan berpotensi memicu ketidakharmonisan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah bersumpah untuk memegang teguh UUD 1945, menjalankan peraturan perundang-undangan, dan berbakti kepada nusa dan bangsa.Informasi dan data yang diterima Media Papuanewsonline.com menyebutkan bahwa Dana APBD untuk Kabupaten Nduga pada Triwulan I telah direalisasikan sebagian, yaitu untuk bulan Januari dan Februari yang sudah terpakai habis. Sementara untuk bulan Maret memang belum dilakukan pencairan karena belum dikirimkannya laporan penggunaan anggaran bulan Januari dan Februari sebagai salah satu syarat administrasi pencairan berikutnya.Pernyataan Bupati Nduga tersebut berpotensi menyesatkan dan menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat. Hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk informasi yang tidak utuh dan menyesatkan serta membingungkan publik.Tidak Ada Transparansi dalam pengelolaan APBD Nduga Pernyataan Bupati Yoas Beon yang tidak sesuai fakta merupakan indikasi pengaburan informasi kepada masyarakat, yang mencoba menutupi pengelolaan keuangan daerah, padahal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sangat penting dalam menjaga keseimbangan dalam kemajuan daerah pada semua sektor.Bupati Membisu Tidak ada Tanggapan Saat Dikonfirmasi Awak MediaTerkait persoalan ini Bupati Kabupaten Nduga Yoas Beon tidak mau menanggapi bahkan terkesan menghindar untuk dikonfirmasi.Masyarakat Kabupaten Nduga berharap agar Bupati Yoas Beon dapat memberikan penjelasan yang jujur, terbuka, dan menyeluruh kepada masyarakat, serta melakukan klarifikasi resmi untuk meluruskan informasi yang telah beredar, sehingga kedepan, setiap informasi terkait keuangan daerah harus disampaikan secara akurat dan tertanggungjawab.Penulis : Hendrik
Editor. : GF
25 Mar 2026, 21:02 WIT
Pantau Arus Balik Lebaran, Menhub dan Seskab Sambut Pemudik di Pulo Gebang
Papuanewsonline.com, Jakarta – Menteri Perhubungan Dudy
Purwagandhi bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya turun langsung
memantau puncak arus balik Lebaran gelombang pertama di Terminal Terpadu Pulo
Gebang, Jakarta, Rabu (25/3) dini hari. Dalam kesempatan tersebut, keduanya
juga menyambut kedatangan para pemudik dari berbagai daerah.Para pemudik yang tiba berasal dari sejumlah wilayah seperti
Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sumatera. Kehadiran pemerintah di lokasi
menjadi bentuk perhatian langsung terhadap masyarakat yang melakukan perjalanan
balik usai merayakan Idulfitri di kampung halaman.Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa
puncak arus balik diperkirakan tidak hanya terjadi pada gelombang pertama,
tetapi juga akan kembali meningkat pada gelombang berikutnya.“Ada masyarakat yang menggunakan FWA sebagaimana yang kita
imbau, supaya mereka bisa merencanakan perjalanan dengan baik, sehingga kita
juga dapat mendistribusikan pengangkutan Lebaran dengan baik. Bisa kita lihat
dari jalan tol yang tidak terlalu padat, kemudian tadi arusnya masuk
perlahan-lahan, itu menunjukkan bahwa situasi ini berjalan sudah lebih baik,”
ujar Menhub Dudy.Ia menjelaskan bahwa kebijakan flexible working arrangement
(FWA) yang diterapkan pemerintah memberikan dampak positif dalam mengurai
kepadatan arus balik. Pola perjalanan masyarakat menjadi lebih tersebar
sehingga tidak terjadi penumpukan di satu waktu.Untuk menjaga kelancaran arus balik, Kementerian Perhubungan
telah menerapkan berbagai kebijakan strategis, seperti sistem one way nasional
dan pengaturan lalu lintas di titik-titik tertentu, termasuk rest area dengan
skema buka tutup.Selain itu, kendaraan berat dengan sumbu tiga juga diimbau
untuk tidak beroperasi selama periode arus balik guna mengurangi potensi
kemacetan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan.Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa
secara umum pelaksanaan angkutan Lebaran tahun ini berjalan sesuai harapan
pemerintah dan Presiden."Tahun ini harapan kita semua, harapan Bapak Presiden
(Prabowo Subianto), (angkutan Lebaran) berjalan lebih baik. Dan ya
alhamdulillah sejauh ini terbukti (berjalan lebih baik)," kata Seskab
Teddy disela meninjau arus balik Lebaran di Terminal Pulo Gebang Jakarta, Rabu
dini hari.Ia juga mengapresiasi seluruh petugas yang telah bekerja
keras dalam memastikan kelancaran arus mudik dan balik, sehingga mobilitas
masyarakat tetap terjaga dengan baik.“Harapan kita semua, harapan pemerintah, pelaksanaan mudik
Lebaran 2026 ini harus lebih baik dari tahun lalu,” ujar Seskab Teddy.
Kegiatan pemantauan ini turut dihadiri sejumlah pejabat
terkait, termasuk Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan dan jajaran
lainnya, yang bersama-sama memastikan pelayanan transportasi berjalan optimal
selama masa arus balik Lebaran. (GF)
25 Mar 2026, 19:01 WIT
Polsek Kei Besar Selatan Gencarkan Pemupukan Jagung Tahap III, Perkuat Ketahanan Pangan
Papuanewsonline.com, Malra – Komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional terus diperkuat di wilayah kepulauan. Polsek Kei Besar Selatan, jajaran Polres Maluku Tenggara (Malra), melaksanakan kegiatan pemupukan tahap ketiga tanaman jagung pada lahan ketahanan pangan, Rabu (25/3/2026).Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 09.30 WIT itu dipusatkan di lahan milik Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Tamangil, Kecamatan Kei Besar Selatan, dengan luas garapan mencapai 0,40 hektare.Pemupukan dilakukan langsung oleh Kapolsek Kei Besar Selatan IPTU W. Pelmelay bersama personel Polsek dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) setempat sebagai bagian dari perawatan intensif tanaman jagung pada Kuartal I Tahun 2026.Langkah ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah “Asta Cita”, khususnya dalam mendorong swasembada pangan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di daerah.Kapolsek Kei Besar Selatan IPTU W. Pelmelay menegaskan, keterlibatan Polri dalam sektor pertanian merupakan bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.“Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas, tetapi bentuk komitmen kami dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Melalui pemupukan tahap ketiga ini, kami berharap tanaman jagung dapat tumbuh optimal dan memberikan hasil maksimal bagi masyarakat,” ujar IPTU Pelmelay.Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara Polri dan penyuluh pertanian menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan program tersebut di tingkat lapangan.“Kami terus berkolaborasi dengan PPL agar proses budidaya berjalan sesuai standar, mulai dari pengolahan lahan hingga perawatan tanaman. Ini penting untuk memastikan produktivitas tetap terjaga,” tambahnya.Secara teknis, pemupukan tahap ketiga merupakan fase penting dalam pertumbuhan tanaman jagung, karena berperan dalam memperkuat batang, mempercepat pembentukan tongkol, serta meningkatkan kualitas hasil panen.Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud implementasi pendekatan humanis Polri, tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga turut berperan aktif dalam pembangunan sektor strategis, termasuk pertanian.Langkah yang dilakukan Polsek Kei Besar Selatan menunjukkan transformasi peran Polri yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Di tengah tantangan ketahanan pangan global, keterlibatan aparat di tingkat lokal menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pasokan pangan. Program seperti ini tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri sebagai mitra pembangunan.Dengan konsistensi dan kolaborasi lintas sektor, upaya swasembada pangan di daerah diharapkan dapat terwujud secara berkelanjutan. PNO-12
25 Mar 2026, 18:06 WIT
Satgas Ops Damai Cartenz Bersama Personil Gabungan Respon Cepat Tangani Kasus Penganiayaan
Papuanewsonline.com, Yahukimo – Personil Gabungan Satgas Ops Damai Cartenz, Polres Yahukimo dan BKO Brimob Polda Papua bergerak cepat menangani kasus penganiayaan yang terjadi di area parkir Gereja GKI Metanoia, Dekai, Senin malam (23/3/2026) sekitar pukul 20.30 WIT.Korban, seorang pria berinisial SGF (44), saat ini dalam kondisi sadar dan masih menjalani perawatan di RSUD Dekai. Penanganan medis terus dilakukan untuk memastikan kondisi korban stabil.Peristiwa terjadi saat korban hendak pulang usai melakukan persiapan kegiatan ibadah. Berdasarkan keterangan saksi, korban diserang oleh orang tak dikenal di area parkir gereja. Warga sekitar segera memberikan pertolongan dan membawa korban ke rumah sakit.Menerima laporan tersebut, personel langsung bergerak menuju lokasi dan RSUD Dekai untuk melakukan penanganan awal, mengamankan situasi, serta mengumpulkan keterangan saksi. Aparat juga melakukan penyisiran di sekitar lokasi guna mendukung proses penyelidikan.Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramdhani S.Sos., S.I.K., M.H. menegaskan bahwa penanganan kasus dilakukan secara profesional dan terukur.“Aparat bergerak cepat untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif serta memberikan rasa aman kepada masyarakat,” ujar Irjen Pol. Dr. Faizal.Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga S.I.K., M.Hum. menyampaikan bahwa langkah-langkah pengamanan terus ditingkatkan.“Kami terus memperkuat patroli dan pengawasan guna mencegah terjadinya gangguan kamtibmas serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah Yahukimo,” ungkap Kombes Pol. Adarma.Wakasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2026, AKBP Andria, S.I.K., menambahkan bahwa penanganan dilakukan secara cepat dan terukur sejak awal kejadian.“Korban telah dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis dalam kondisi sadar. Personel kami juga telah mengamankan TKP, mengumpulkan keterangan saksi, serta melakukan penyisiran di sekitar lokasi. Saat ini situasi terpantau terkendali,” jelasnya.Ia juga menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak dan privasi korban menjadi prioritas, sekaligus memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional.Aparat mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta bersama-sama menjaga keamanan lingkungan.Penanganan kasus ini terus dilakukan dengan mengedepankan perlindungan terhadap korban serta menjaga situasi tetap aman dan kondusif. PNO-12
25 Mar 2026, 17:59 WIT
Masuki Hari Ke-13 Operasi Ketupat 2026 Kondusif, Arus Balik Mulai Meningkat
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Humas Operasi Ketupat 2026 menyampaikan update situasi kamtibmas pada hari ke-13 pelaksanaan operasi. Secara umum, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat terpantau aman dan kondusif tanpa adanya kejadian menonjol.Juru Bicara Satgas Humas Operasi Ketupat 2026, Kombes Pol. Jansen Avitus Panjaitan, mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan harian, jumlah gangguan kamtibmas tercatat sebanyak 1.387 kejadian.“Secara umum situasi kamtibmas dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 hingga hari ke-13 terpantau kondusif dan tidak terdapat kejadian menonjol. Kami terus mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam momentum arus mudik dan balik Lebaran,” ujar Jansen.Dari data tersebut, tercatat 1.288 kasus kejahatan, 18 pelanggaran, 8 kejadian bencana, serta 73 gangguan lainnya. Sementara itu, pada sektor lalu lintas, tercatat 226 kejadian kecelakaan dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 73 orang luka berat, dan 440 orang luka ringan, serta kerugian materiil sebesar Rp226.150.000.Untuk penegakan hukum lalu lintas, Polri mencatat 10 pelanggaran melalui sistem ETLE serta 27 teguran kepada pengguna jalan sebagai langkah preventif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.Terkait arus lalu lintas, volume kendaraan keluar Jakarta melalui empat gerbang tol utama mencapai 135.724 kendaraan, meningkat 2,77 persen dibandingkan kondisi normal. Namun, angka tersebut mengalami penurunan sebesar 11,98 persen dibandingkan periode Lebaran tahun sebelumnya.Sebaliknya, arus kendaraan yang masuk ke Jakarta menunjukkan peningkatan signifikan. Tercatat sebanyak 256.338 kendaraan masuk ke ibu kota, meningkat 99,02 persen dibandingkan volume normal dan naik 14,87 persen dibandingkan tahun lalu.“Arus balik sudah mulai terlihat meningkat signifikan. Oleh karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk mengatur waktu perjalanan dengan baik, memanfaatkan kebijakan Work From Anywhere (WFA), serta memperhatikan kondisi fisik dan kendaraan sebelum melakukan perjalanan,” jelas Jansen.Selain itu, mobilitas masyarakat di sektor transportasi umum juga masih cukup tinggi. Pada moda penyeberangan, tercatat 1.438 trip kapal dengan total 496.130 penumpang. Sementara itu, pada moda kereta api terdapat 2.707 perjalanan dengan jumlah 1.475.203 penumpang, dan sektor penerbangan mencatat 2.473 penerbangan dengan 311.047 penumpang.Polri juga mengingatkan masyarakat untuk tetap mengutamakan keselamatan selama perjalanan, terutama menuju destinasi wisata dan pusat keramaian.“Masyarakat diimbau untuk tidak memaksakan diri saat lelah, memanfaatkan rest area dengan bijak, memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima, serta mematuhi rambu dan arahan petugas di lapangan,” tambahnya.Sebagai bentuk pelayanan, Polri juga menyediakan layanan darurat melalui call center 110 yang aktif selama 24 jam bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan.Polri bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik demi memastikan keamanan dan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026.“Mudik aman, keluarga bahagia,” tutup Jansen. PNO-12
25 Mar 2026, 17:48 WIT
Desakan KPI Terkait Skandal Danah Hibah KPU Mimika 28 Miliar Langsung Direspon KPK
Papuanewsonline.com, Jakarta- Desakan Koalisi Pemuda Indonesia (KPI) agar KPK mengambil alih proses penegakan hukum skandal dugaan korupsi dana hibah KPU Mimika dari Polda Papua Tengah, langsung direspon dengan baik oleh Komisi Pemberantsan Korupsi ( KPK).Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK secara terbuka mendengar aspirasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk daerah di Papua." KPK terbuka untuk mendengar aspirasi masyarakat tentang pentingnya pemberantasan korupsi di Papua," ujar Budi melalui pesan singkat, Rabu (25/3).Juru bicara KPK yang dekat dengan awak Media ini menyampaikan KPK akan mendalami permintaan dari masyarakat tersebut." KPK akan dalami dan berkooordinasi sehingga bisa juga suprevisi," Tegasnya.Diberitakan Media Papuanewsonline.com sebelumnya bahwa terkait mandeknya skandal dugaan korupsi dana hibah KPU Mimika di Polda Papua Tengah, memicuh reaksi dari Koalisi Pemuda Indonesia (KPI) yang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) untuk mengambil alih proses penegakan hukum skandal korupsi tersebut.Desakan ini disampaikan Arjuna selaku koordinator koalisi pemuda Indonesia melaui siaran pers yang diterima Media Papuanewsonline.com, dari Jakarta, Rabu (25/3).Aktifis anti korupsi ini mengatakan dasar hukum KPK mengambil alih kasus tersebut telah diatur secara jelas, sehingga kasus yang mandek dan mengendap lama seperti penegakan hukum kasus dugaan korupsi dana hibah KPU 28 Miliar di Polda Papua Tengah bisa diambil alih oleh KPK." KPK memiliki wewenang untuk mengambil alih kasus korupsi tertentu dari Kepolisian atau Kejaksaan. Wewenang ini diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, sehingga mutlak kami mendesak KPK segerah mengambil alih perkara ini untuk memberikan kepastian hukum," jelas Arjuna.Arjuna menjelaskan ada Syarat Pengambilalihan Kasus ke KPK dan sesuai kronologis perkara dana hibah KPU Mimika dengan kerugian negara 28 Miliar sudah memenuhi unsur." Secara spesisifik kan sudah diatur, bahwa KPK dapat mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi jika memenuhi syarat keterlibatan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, atau pihak lain yang terkait, nah kalau kronologis perkara ini dengan kerugian negara Rp.28 Miliar maka pasti melibatkan pihak lain, aparat penegak hukum dan penyelenggara negara, sehingga syarat ini sudah terpenuhi," Jelasnya.Sayarat yang kedua lanjut Arjuna satu kasus yang sudah menjadi perhatian publik dan penanganannya terhambat oleh campur tangan eksekutif, yudikatif, atau legislatif." Nah kalau syarat ini juga sudah terpenuhi karena kasus ini juga sudah menjadi perhatian publik namun penanganannya terlambat bahkan mandek, berarti ada campur tangan pihak lain," Tegasnya.Kata Arjuna syarat yang ke tiga yaitu satu kasus korupsi yang terjadi di daerah perbatasan Republik Indonesia atau lintas negara.Membutuhkan penanganan khusus karena kompleksitas masalah, pembuktian sulit, atau teknologi tinggi.Penanganan di lembaga penegak hukum lain (Polri atau Kejaksaan) tidak berjalan efektif atau sulit dipertanggungjawabkan. " Kami berpendapat bahwa syarat yang ketiga ini juga sudah memenuhi unsur karena penanganan perkara ini oleh Polda Papua Tengah sudah 7 bulan tidak ada tanda-tanda berarti proses penegakan hukum kasus ini tidak berjalan efektif," Terangnya.Lanjut dia, atas dasar itu, koalisi pemuda Indonesia mendesak KPK mengambil alih proses penegakan hukum perkara dugaan korupsi danah hibah KPU Mimika dari Polda Papua Tengah.Arjuna menjelaskan Dugaan korupsi ini bukan hanya persoalan pelanggaran hukum semata, tetapi juga merupakan ancaman serius terhadap kualitas demokrasi, kepercayaan publik, serta integritas penyelenggaraan pemilu di Indonesia, khususnya di wilayah Papua Tengah." KPK harus ambil alih supaya proses hukum harus on the track dalam arti bahwa semua pihak yang terlibat kalaupun termasuk ada APH harus ditangkap dan di penjarakan, sehingga ada efek jerah," Sorotnya.Arjuna menyempaikan Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), ditemukan adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah Pilkada 2024 di Kabupaten Mimika dengan total anggaran sebesar Rp140,9 miliar. Dari jumlah tersebut, terdapat kerugian negara/daerah mencapai Rp 28 miliar. " Angka Rp 28 Miliar merugikan negara ini mulanya dari permohonan proposal yang di ajukan kepada Pemda Mimika senilai 113 miliar, namun pada pencairannya terjadi pelonjakan anggaran sebesar 140,9 miliar tanpa ada pengusulan perubahan, ini merupakan kejahatan terstruktur dan masif," Imbuhnya.Lanjut Arjuna Temuan ini mengindikasikan adanya praktik penyalahgunaan kewenangan, lemahnya sistem pengawasan internal, serta potensi keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Miris sekali, meskipun temuan BPK Rp 28 Miliar dalam kasus ini, dan telah menjadi perhatian publik, bahkan telah ditangani Polda Papua Tengah, namun sudah 7 bulan belum ada kejelasan," Ujarnya.Kata Arjuna Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang profesionalitas, serta independensi aparat penegak hukum di Polda Papua Tengah dalam menangani kasus korupsi yang menyangkut dana publik dalam jumlah besar.Analisis dan Keprihatinan PublikKoalisi Pemuda Indonesia menilai bahwa terdapat beberapa persoalan mendasar dalam penanganan kasus ini:1.Lambannya Proses Hukum Penanganan yang berlarut-larut tanpa kepastian hukum berpotensi menghambat pengungkapan fakta serta membuka ruang bagi hilangnya barang bukti maupun jejak aliran dana.2.Minimnya Transparansi Tidak adanya informasi yang jelas kepada publik terkait perkembangan kasus ini memperkuat persepsi negatif terhadap aparat penegak hukum, bisa jadi ada keterlibatan aparat penegak hukum.3. Potensi Intervensi dan KonflikKepentingan Lambannya penanganan, membuka dugaan adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.4. Ancaman terhadap DemokrasiPenyalahgunaan dana Pilkada merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip demokrasi yang jujur dan adil.5. Menurunnya Kepercayaan Publik Terhadap Penegakan HukumKetidakjelasan penanganan kasus ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan penyelenggara pemilu.Sikap dan PernyataanDengan ini Koalisi Pemuda Indonesia menyatakan:1. Mengutuk keras segala bentuk praktik korupsi, terlebih yang berkaitan dengan dana penyelenggaraan Pilkada.2. Menilai bahwa dugaan korupsi sebesar Rp28 miliar merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang harus ditangani secara luar biasa pula oleh KPK.3. Menegaskan bahwa temuan BPK RI merupakan dasar yang kuat untuk segera meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan tersangka.4. Menyatakan bahwa lambannya penanganan selama 7 bulan adalah bentuk kegagalan Polda Papua Tengah dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.5. Menuntut adanya komitmen nyata dari aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini secara profesional dan transparan. TuntutanSehubungan dengan hal tersebut, kami menyampaikan tuntutan sebagai berikut:1. Meminta KPK mengambil alih perkara dugaan korupsi dana hibah KPU Mimika.2. Mendesak Polda Papua Tengah untuk segera meningkatkan status kasus dugaan korupsi dana hibah KPU Mimika dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dengan menetapkan tersangka, bilah tidak ditindak lanjuti maka dalam waktu dekat koalisi pemuda Indonesia menggelar aksi demo di Mabes Polri.2. Mendesak aparat penegak hukum untuk segera menetapkan tersangka berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan.3. Menuntut transparansi penuh kepada publik terkait perkembangan penanganan kasus ini.4. Mendesak proses hukum harus dilakukan transparan, dan proses hukum dengan langkah dilakukannya audit investigatif lanjutan guna mengungkap aliran dana secara menyeluruh.5. Menuntut agar seluruh pihak yang terlibat diproses secara hukum tanpa pandang bulu.6. Menolak segala bentuk intervensi yang dapat menghambat proses hukum.7. Mendorong pengawasan aktif dari masyarakat sipil dan media dalam mengawal kasus ini. Desakan kepada KPK RIKami menegaskan bahwa apabila aparat penegak hukum di daerah, dalam hal ini Polda Papua Tengah, tidak mampu atau tidak menunjukkan progres signifikan dalam menindaklanjuti kasus ini dalam waktu dekat, maka kami secara tegas:Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk segera mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada KPU Mimika.Desakan ini didasarkan pada:- Besarnya nilai kerugian negara yang mencapai Rp28 miliar .- Adanya temuan resmi dari BPK RI - Lambannya proses penanganan di tingkat daerah .- Potensi keterlibatan banyak pihak termasuk aparat penegak hukum dalam kompleksitas perkara .- Pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi secara nasional.Kami meyakini bahwa KPK RI memiliki kewenangan, kapasitas, dan independensi yang lebih kuat dalam menangani perkara korupsi besar yang berpotensi mandek di tingkat daerah." Dalam waktu dekat kami akan mengeluarkan seruan aksi bagi mahasiswa dan pemuda di Jakarta untuk bersama-sama menggelar aksi di Mabes Polri dan KPK," Pungkas Arjuna.Penulis: HendrikEditor. : Galang Fadila
25 Mar 2026, 11:10 WIT
Pilihan Redaksi
Astaga!! Bupati Yoas Beon Diduga Jadi Tukang Tipu Bagi Masyarakat Nduga
Papuanewsonline,com.Nduga, - Bupati Yoas Beon diduga mengeluarkan pernyataan yang menyesatkan masyarakat-nya sendiri di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan.Dugaan pernyataan hoax yang diucapkan Yoas Beon terhadap masyarakat ini terjadi dalam pertemuan bersama di Kabupaten Nduga pada Sabtu (21/3).Yang dikatakan Bupati berkaitan tentang pencairan anggaran APBD Kabupaten Nduga Triwulan satu yang belum masuk ke Kas Daerah, dalam hal ini belum dicairakan, sehingga menghambat pelaksanaan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di Kabupaten Nduga.Apa yang dikatakan Bupati Yoas Beon tidak sesuai kenyataan, karena setelah pertemuan itu, ada beberapa masyarakat yang memperoleh informasi kalau dana APBD Triwulan satu telah dicairkan dan sudah digunakan.Hal ini memicu reaksi Masyarakat Nduga yang merasa ditipu oleh Bupati Yoas Beon."Kami ditipu oleh Bupati, karena selesai pertemuan kami dapat informasi APBD triwulan satu telah cair," ujar SG salah satu Masyarakat Kabupaten Nduga melalui sambungan telepon selulernya, Rabu (25/3).Pernyataan Bupati Yoas Beon yang kontroversi berimplikasi melanggar etika dan sumpah Janji Jabatan sebagai kepala daerahPernyataan kontroversi oleh kepala daerah dapat dikategorikan melanggar sumpah/janji jabatan jika pernyataan tersebut bertentangan dengan kewajiban, asas pemerintahan yang baik, atau peraturan perundang-undangan, dan berpotensi memicu ketidakharmonisan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah bersumpah untuk memegang teguh UUD 1945, menjalankan peraturan perundang-undangan, dan berbakti kepada nusa dan bangsa.Informasi dan data yang diterima Media Papuanewsonline.com menyebutkan bahwa Dana APBD untuk Kabupaten Nduga pada Triwulan I telah direalisasikan sebagian, yaitu untuk bulan Januari dan Februari yang sudah terpakai habis. Sementara untuk bulan Maret memang belum dilakukan pencairan karena belum dikirimkannya laporan penggunaan anggaran bulan Januari dan Februari sebagai salah satu syarat administrasi pencairan berikutnya.Pernyataan Bupati Nduga tersebut berpotensi menyesatkan dan menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat. Hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk informasi yang tidak utuh dan menyesatkan serta membingungkan publik.Tidak Ada Transparansi dalam pengelolaan APBD Nduga Pernyataan Bupati Yoas Beon yang tidak sesuai fakta merupakan indikasi pengaburan informasi kepada masyarakat, yang mencoba menutupi pengelolaan keuangan daerah, padahal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sangat penting dalam menjaga keseimbangan dalam kemajuan daerah pada semua sektor.Bupati Membisu Tidak ada Tanggapan Saat Dikonfirmasi Awak MediaTerkait persoalan ini Bupati Kabupaten Nduga Yoas Beon tidak mau menanggapi bahkan terkesan menghindar untuk dikonfirmasi.Masyarakat Kabupaten Nduga berharap agar Bupati Yoas Beon dapat memberikan penjelasan yang jujur, terbuka, dan menyeluruh kepada masyarakat, serta melakukan klarifikasi resmi untuk meluruskan informasi yang telah beredar, sehingga kedepan, setiap informasi terkait keuangan daerah harus disampaikan secara akurat dan tertanggungjawab.Penulis : Hendrik
Editor. : GF
25 Mar 2026, 21:02 WIT
Pantau Arus Balik Lebaran, Menhub dan Seskab Sambut Pemudik di Pulo Gebang
Papuanewsonline.com, Jakarta – Menteri Perhubungan Dudy
Purwagandhi bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya turun langsung
memantau puncak arus balik Lebaran gelombang pertama di Terminal Terpadu Pulo
Gebang, Jakarta, Rabu (25/3) dini hari. Dalam kesempatan tersebut, keduanya
juga menyambut kedatangan para pemudik dari berbagai daerah.Para pemudik yang tiba berasal dari sejumlah wilayah seperti
Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sumatera. Kehadiran pemerintah di lokasi
menjadi bentuk perhatian langsung terhadap masyarakat yang melakukan perjalanan
balik usai merayakan Idulfitri di kampung halaman.Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa
puncak arus balik diperkirakan tidak hanya terjadi pada gelombang pertama,
tetapi juga akan kembali meningkat pada gelombang berikutnya.“Ada masyarakat yang menggunakan FWA sebagaimana yang kita
imbau, supaya mereka bisa merencanakan perjalanan dengan baik, sehingga kita
juga dapat mendistribusikan pengangkutan Lebaran dengan baik. Bisa kita lihat
dari jalan tol yang tidak terlalu padat, kemudian tadi arusnya masuk
perlahan-lahan, itu menunjukkan bahwa situasi ini berjalan sudah lebih baik,”
ujar Menhub Dudy.Ia menjelaskan bahwa kebijakan flexible working arrangement
(FWA) yang diterapkan pemerintah memberikan dampak positif dalam mengurai
kepadatan arus balik. Pola perjalanan masyarakat menjadi lebih tersebar
sehingga tidak terjadi penumpukan di satu waktu.Untuk menjaga kelancaran arus balik, Kementerian Perhubungan
telah menerapkan berbagai kebijakan strategis, seperti sistem one way nasional
dan pengaturan lalu lintas di titik-titik tertentu, termasuk rest area dengan
skema buka tutup.Selain itu, kendaraan berat dengan sumbu tiga juga diimbau
untuk tidak beroperasi selama periode arus balik guna mengurangi potensi
kemacetan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan.Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa
secara umum pelaksanaan angkutan Lebaran tahun ini berjalan sesuai harapan
pemerintah dan Presiden."Tahun ini harapan kita semua, harapan Bapak Presiden
(Prabowo Subianto), (angkutan Lebaran) berjalan lebih baik. Dan ya
alhamdulillah sejauh ini terbukti (berjalan lebih baik)," kata Seskab
Teddy disela meninjau arus balik Lebaran di Terminal Pulo Gebang Jakarta, Rabu
dini hari.Ia juga mengapresiasi seluruh petugas yang telah bekerja
keras dalam memastikan kelancaran arus mudik dan balik, sehingga mobilitas
masyarakat tetap terjaga dengan baik.“Harapan kita semua, harapan pemerintah, pelaksanaan mudik
Lebaran 2026 ini harus lebih baik dari tahun lalu,” ujar Seskab Teddy.
Kegiatan pemantauan ini turut dihadiri sejumlah pejabat
terkait, termasuk Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan dan jajaran
lainnya, yang bersama-sama memastikan pelayanan transportasi berjalan optimal
selama masa arus balik Lebaran. (GF)
25 Mar 2026, 19:01 WIT
Polsek Kei Besar Selatan Gencarkan Pemupukan Jagung Tahap III, Perkuat Ketahanan Pangan
Papuanewsonline.com, Malra – Komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional terus diperkuat di wilayah kepulauan. Polsek Kei Besar Selatan, jajaran Polres Maluku Tenggara (Malra), melaksanakan kegiatan pemupukan tahap ketiga tanaman jagung pada lahan ketahanan pangan, Rabu (25/3/2026).Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 09.30 WIT itu dipusatkan di lahan milik Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Tamangil, Kecamatan Kei Besar Selatan, dengan luas garapan mencapai 0,40 hektare.Pemupukan dilakukan langsung oleh Kapolsek Kei Besar Selatan IPTU W. Pelmelay bersama personel Polsek dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) setempat sebagai bagian dari perawatan intensif tanaman jagung pada Kuartal I Tahun 2026.Langkah ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah “Asta Cita”, khususnya dalam mendorong swasembada pangan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di daerah.Kapolsek Kei Besar Selatan IPTU W. Pelmelay menegaskan, keterlibatan Polri dalam sektor pertanian merupakan bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.“Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas, tetapi bentuk komitmen kami dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Melalui pemupukan tahap ketiga ini, kami berharap tanaman jagung dapat tumbuh optimal dan memberikan hasil maksimal bagi masyarakat,” ujar IPTU Pelmelay.Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara Polri dan penyuluh pertanian menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan program tersebut di tingkat lapangan.“Kami terus berkolaborasi dengan PPL agar proses budidaya berjalan sesuai standar, mulai dari pengolahan lahan hingga perawatan tanaman. Ini penting untuk memastikan produktivitas tetap terjaga,” tambahnya.Secara teknis, pemupukan tahap ketiga merupakan fase penting dalam pertumbuhan tanaman jagung, karena berperan dalam memperkuat batang, mempercepat pembentukan tongkol, serta meningkatkan kualitas hasil panen.Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud implementasi pendekatan humanis Polri, tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga turut berperan aktif dalam pembangunan sektor strategis, termasuk pertanian.Langkah yang dilakukan Polsek Kei Besar Selatan menunjukkan transformasi peran Polri yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Di tengah tantangan ketahanan pangan global, keterlibatan aparat di tingkat lokal menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pasokan pangan. Program seperti ini tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri sebagai mitra pembangunan.Dengan konsistensi dan kolaborasi lintas sektor, upaya swasembada pangan di daerah diharapkan dapat terwujud secara berkelanjutan. PNO-12
25 Mar 2026, 18:06 WIT
Satgas Ops Damai Cartenz Bersama Personil Gabungan Respon Cepat Tangani Kasus Penganiayaan
Papuanewsonline.com, Yahukimo – Personil Gabungan Satgas Ops Damai Cartenz, Polres Yahukimo dan BKO Brimob Polda Papua bergerak cepat menangani kasus penganiayaan yang terjadi di area parkir Gereja GKI Metanoia, Dekai, Senin malam (23/3/2026) sekitar pukul 20.30 WIT.Korban, seorang pria berinisial SGF (44), saat ini dalam kondisi sadar dan masih menjalani perawatan di RSUD Dekai. Penanganan medis terus dilakukan untuk memastikan kondisi korban stabil.Peristiwa terjadi saat korban hendak pulang usai melakukan persiapan kegiatan ibadah. Berdasarkan keterangan saksi, korban diserang oleh orang tak dikenal di area parkir gereja. Warga sekitar segera memberikan pertolongan dan membawa korban ke rumah sakit.Menerima laporan tersebut, personel langsung bergerak menuju lokasi dan RSUD Dekai untuk melakukan penanganan awal, mengamankan situasi, serta mengumpulkan keterangan saksi. Aparat juga melakukan penyisiran di sekitar lokasi guna mendukung proses penyelidikan.Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramdhani S.Sos., S.I.K., M.H. menegaskan bahwa penanganan kasus dilakukan secara profesional dan terukur.“Aparat bergerak cepat untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif serta memberikan rasa aman kepada masyarakat,” ujar Irjen Pol. Dr. Faizal.Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga S.I.K., M.Hum. menyampaikan bahwa langkah-langkah pengamanan terus ditingkatkan.“Kami terus memperkuat patroli dan pengawasan guna mencegah terjadinya gangguan kamtibmas serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah Yahukimo,” ungkap Kombes Pol. Adarma.Wakasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2026, AKBP Andria, S.I.K., menambahkan bahwa penanganan dilakukan secara cepat dan terukur sejak awal kejadian.“Korban telah dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis dalam kondisi sadar. Personel kami juga telah mengamankan TKP, mengumpulkan keterangan saksi, serta melakukan penyisiran di sekitar lokasi. Saat ini situasi terpantau terkendali,” jelasnya.Ia juga menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak dan privasi korban menjadi prioritas, sekaligus memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional.Aparat mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta bersama-sama menjaga keamanan lingkungan.Penanganan kasus ini terus dilakukan dengan mengedepankan perlindungan terhadap korban serta menjaga situasi tetap aman dan kondusif. PNO-12
25 Mar 2026, 17:59 WIT
Masuki Hari Ke-13 Operasi Ketupat 2026 Kondusif, Arus Balik Mulai Meningkat
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Humas Operasi Ketupat 2026 menyampaikan update situasi kamtibmas pada hari ke-13 pelaksanaan operasi. Secara umum, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat terpantau aman dan kondusif tanpa adanya kejadian menonjol.Juru Bicara Satgas Humas Operasi Ketupat 2026, Kombes Pol. Jansen Avitus Panjaitan, mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan harian, jumlah gangguan kamtibmas tercatat sebanyak 1.387 kejadian.“Secara umum situasi kamtibmas dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 hingga hari ke-13 terpantau kondusif dan tidak terdapat kejadian menonjol. Kami terus mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam momentum arus mudik dan balik Lebaran,” ujar Jansen.Dari data tersebut, tercatat 1.288 kasus kejahatan, 18 pelanggaran, 8 kejadian bencana, serta 73 gangguan lainnya. Sementara itu, pada sektor lalu lintas, tercatat 226 kejadian kecelakaan dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 73 orang luka berat, dan 440 orang luka ringan, serta kerugian materiil sebesar Rp226.150.000.Untuk penegakan hukum lalu lintas, Polri mencatat 10 pelanggaran melalui sistem ETLE serta 27 teguran kepada pengguna jalan sebagai langkah preventif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.Terkait arus lalu lintas, volume kendaraan keluar Jakarta melalui empat gerbang tol utama mencapai 135.724 kendaraan, meningkat 2,77 persen dibandingkan kondisi normal. Namun, angka tersebut mengalami penurunan sebesar 11,98 persen dibandingkan periode Lebaran tahun sebelumnya.Sebaliknya, arus kendaraan yang masuk ke Jakarta menunjukkan peningkatan signifikan. Tercatat sebanyak 256.338 kendaraan masuk ke ibu kota, meningkat 99,02 persen dibandingkan volume normal dan naik 14,87 persen dibandingkan tahun lalu.“Arus balik sudah mulai terlihat meningkat signifikan. Oleh karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk mengatur waktu perjalanan dengan baik, memanfaatkan kebijakan Work From Anywhere (WFA), serta memperhatikan kondisi fisik dan kendaraan sebelum melakukan perjalanan,” jelas Jansen.Selain itu, mobilitas masyarakat di sektor transportasi umum juga masih cukup tinggi. Pada moda penyeberangan, tercatat 1.438 trip kapal dengan total 496.130 penumpang. Sementara itu, pada moda kereta api terdapat 2.707 perjalanan dengan jumlah 1.475.203 penumpang, dan sektor penerbangan mencatat 2.473 penerbangan dengan 311.047 penumpang.Polri juga mengingatkan masyarakat untuk tetap mengutamakan keselamatan selama perjalanan, terutama menuju destinasi wisata dan pusat keramaian.“Masyarakat diimbau untuk tidak memaksakan diri saat lelah, memanfaatkan rest area dengan bijak, memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima, serta mematuhi rambu dan arahan petugas di lapangan,” tambahnya.Sebagai bentuk pelayanan, Polri juga menyediakan layanan darurat melalui call center 110 yang aktif selama 24 jam bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan.Polri bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik demi memastikan keamanan dan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026.“Mudik aman, keluarga bahagia,” tutup Jansen. PNO-12
25 Mar 2026, 17:48 WIT
Desakan KPI Terkait Skandal Danah Hibah KPU Mimika 28 Miliar Langsung Direspon KPK
Papuanewsonline.com, Jakarta- Desakan Koalisi Pemuda Indonesia (KPI) agar KPK mengambil alih proses penegakan hukum skandal dugaan korupsi dana hibah KPU Mimika dari Polda Papua Tengah, langsung direspon dengan baik oleh Komisi Pemberantsan Korupsi ( KPK).Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK secara terbuka mendengar aspirasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk daerah di Papua." KPK terbuka untuk mendengar aspirasi masyarakat tentang pentingnya pemberantasan korupsi di Papua," ujar Budi melalui pesan singkat, Rabu (25/3).Juru bicara KPK yang dekat dengan awak Media ini menyampaikan KPK akan mendalami permintaan dari masyarakat tersebut." KPK akan dalami dan berkooordinasi sehingga bisa juga suprevisi," Tegasnya.Diberitakan Media Papuanewsonline.com sebelumnya bahwa terkait mandeknya skandal dugaan korupsi dana hibah KPU Mimika di Polda Papua Tengah, memicuh reaksi dari Koalisi Pemuda Indonesia (KPI) yang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) untuk mengambil alih proses penegakan hukum skandal korupsi tersebut.Desakan ini disampaikan Arjuna selaku koordinator koalisi pemuda Indonesia melaui siaran pers yang diterima Media Papuanewsonline.com, dari Jakarta, Rabu (25/3).Aktifis anti korupsi ini mengatakan dasar hukum KPK mengambil alih kasus tersebut telah diatur secara jelas, sehingga kasus yang mandek dan mengendap lama seperti penegakan hukum kasus dugaan korupsi dana hibah KPU 28 Miliar di Polda Papua Tengah bisa diambil alih oleh KPK." KPK memiliki wewenang untuk mengambil alih kasus korupsi tertentu dari Kepolisian atau Kejaksaan. Wewenang ini diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, sehingga mutlak kami mendesak KPK segerah mengambil alih perkara ini untuk memberikan kepastian hukum," jelas Arjuna.Arjuna menjelaskan ada Syarat Pengambilalihan Kasus ke KPK dan sesuai kronologis perkara dana hibah KPU Mimika dengan kerugian negara 28 Miliar sudah memenuhi unsur." Secara spesisifik kan sudah diatur, bahwa KPK dapat mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi jika memenuhi syarat keterlibatan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, atau pihak lain yang terkait, nah kalau kronologis perkara ini dengan kerugian negara Rp.28 Miliar maka pasti melibatkan pihak lain, aparat penegak hukum dan penyelenggara negara, sehingga syarat ini sudah terpenuhi," Jelasnya.Sayarat yang kedua lanjut Arjuna satu kasus yang sudah menjadi perhatian publik dan penanganannya terhambat oleh campur tangan eksekutif, yudikatif, atau legislatif." Nah kalau syarat ini juga sudah terpenuhi karena kasus ini juga sudah menjadi perhatian publik namun penanganannya terlambat bahkan mandek, berarti ada campur tangan pihak lain," Tegasnya.Kata Arjuna syarat yang ke tiga yaitu satu kasus korupsi yang terjadi di daerah perbatasan Republik Indonesia atau lintas negara.Membutuhkan penanganan khusus karena kompleksitas masalah, pembuktian sulit, atau teknologi tinggi.Penanganan di lembaga penegak hukum lain (Polri atau Kejaksaan) tidak berjalan efektif atau sulit dipertanggungjawabkan. " Kami berpendapat bahwa syarat yang ketiga ini juga sudah memenuhi unsur karena penanganan perkara ini oleh Polda Papua Tengah sudah 7 bulan tidak ada tanda-tanda berarti proses penegakan hukum kasus ini tidak berjalan efektif," Terangnya.Lanjut dia, atas dasar itu, koalisi pemuda Indonesia mendesak KPK mengambil alih proses penegakan hukum perkara dugaan korupsi danah hibah KPU Mimika dari Polda Papua Tengah.Arjuna menjelaskan Dugaan korupsi ini bukan hanya persoalan pelanggaran hukum semata, tetapi juga merupakan ancaman serius terhadap kualitas demokrasi, kepercayaan publik, serta integritas penyelenggaraan pemilu di Indonesia, khususnya di wilayah Papua Tengah." KPK harus ambil alih supaya proses hukum harus on the track dalam arti bahwa semua pihak yang terlibat kalaupun termasuk ada APH harus ditangkap dan di penjarakan, sehingga ada efek jerah," Sorotnya.Arjuna menyempaikan Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), ditemukan adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah Pilkada 2024 di Kabupaten Mimika dengan total anggaran sebesar Rp140,9 miliar. Dari jumlah tersebut, terdapat kerugian negara/daerah mencapai Rp 28 miliar. " Angka Rp 28 Miliar merugikan negara ini mulanya dari permohonan proposal yang di ajukan kepada Pemda Mimika senilai 113 miliar, namun pada pencairannya terjadi pelonjakan anggaran sebesar 140,9 miliar tanpa ada pengusulan perubahan, ini merupakan kejahatan terstruktur dan masif," Imbuhnya.Lanjut Arjuna Temuan ini mengindikasikan adanya praktik penyalahgunaan kewenangan, lemahnya sistem pengawasan internal, serta potensi keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Miris sekali, meskipun temuan BPK Rp 28 Miliar dalam kasus ini, dan telah menjadi perhatian publik, bahkan telah ditangani Polda Papua Tengah, namun sudah 7 bulan belum ada kejelasan," Ujarnya.Kata Arjuna Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang profesionalitas, serta independensi aparat penegak hukum di Polda Papua Tengah dalam menangani kasus korupsi yang menyangkut dana publik dalam jumlah besar.Analisis dan Keprihatinan PublikKoalisi Pemuda Indonesia menilai bahwa terdapat beberapa persoalan mendasar dalam penanganan kasus ini:1.Lambannya Proses Hukum Penanganan yang berlarut-larut tanpa kepastian hukum berpotensi menghambat pengungkapan fakta serta membuka ruang bagi hilangnya barang bukti maupun jejak aliran dana.2.Minimnya Transparansi Tidak adanya informasi yang jelas kepada publik terkait perkembangan kasus ini memperkuat persepsi negatif terhadap aparat penegak hukum, bisa jadi ada keterlibatan aparat penegak hukum.3. Potensi Intervensi dan KonflikKepentingan Lambannya penanganan, membuka dugaan adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.4. Ancaman terhadap DemokrasiPenyalahgunaan dana Pilkada merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip demokrasi yang jujur dan adil.5. Menurunnya Kepercayaan Publik Terhadap Penegakan HukumKetidakjelasan penanganan kasus ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan penyelenggara pemilu.Sikap dan PernyataanDengan ini Koalisi Pemuda Indonesia menyatakan:1. Mengutuk keras segala bentuk praktik korupsi, terlebih yang berkaitan dengan dana penyelenggaraan Pilkada.2. Menilai bahwa dugaan korupsi sebesar Rp28 miliar merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang harus ditangani secara luar biasa pula oleh KPK.3. Menegaskan bahwa temuan BPK RI merupakan dasar yang kuat untuk segera meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan tersangka.4. Menyatakan bahwa lambannya penanganan selama 7 bulan adalah bentuk kegagalan Polda Papua Tengah dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.5. Menuntut adanya komitmen nyata dari aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini secara profesional dan transparan. TuntutanSehubungan dengan hal tersebut, kami menyampaikan tuntutan sebagai berikut:1. Meminta KPK mengambil alih perkara dugaan korupsi dana hibah KPU Mimika.2. Mendesak Polda Papua Tengah untuk segera meningkatkan status kasus dugaan korupsi dana hibah KPU Mimika dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dengan menetapkan tersangka, bilah tidak ditindak lanjuti maka dalam waktu dekat koalisi pemuda Indonesia menggelar aksi demo di Mabes Polri.2. Mendesak aparat penegak hukum untuk segera menetapkan tersangka berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan.3. Menuntut transparansi penuh kepada publik terkait perkembangan penanganan kasus ini.4. Mendesak proses hukum harus dilakukan transparan, dan proses hukum dengan langkah dilakukannya audit investigatif lanjutan guna mengungkap aliran dana secara menyeluruh.5. Menuntut agar seluruh pihak yang terlibat diproses secara hukum tanpa pandang bulu.6. Menolak segala bentuk intervensi yang dapat menghambat proses hukum.7. Mendorong pengawasan aktif dari masyarakat sipil dan media dalam mengawal kasus ini. Desakan kepada KPK RIKami menegaskan bahwa apabila aparat penegak hukum di daerah, dalam hal ini Polda Papua Tengah, tidak mampu atau tidak menunjukkan progres signifikan dalam menindaklanjuti kasus ini dalam waktu dekat, maka kami secara tegas:Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk segera mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada KPU Mimika.Desakan ini didasarkan pada:- Besarnya nilai kerugian negara yang mencapai Rp28 miliar .- Adanya temuan resmi dari BPK RI - Lambannya proses penanganan di tingkat daerah .- Potensi keterlibatan banyak pihak termasuk aparat penegak hukum dalam kompleksitas perkara .- Pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi secara nasional.Kami meyakini bahwa KPK RI memiliki kewenangan, kapasitas, dan independensi yang lebih kuat dalam menangani perkara korupsi besar yang berpotensi mandek di tingkat daerah." Dalam waktu dekat kami akan mengeluarkan seruan aksi bagi mahasiswa dan pemuda di Jakarta untuk bersama-sama menggelar aksi di Mabes Polri dan KPK," Pungkas Arjuna.Penulis: HendrikEditor. : Galang Fadila
25 Mar 2026, 11:10 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Tag Berita
Pendidikan & Kesehatan
Lihat semua
PMI Pertimbangkan Bantuan Medis untuk Iran, Skema Penyaluran Disiapkan Lewat Jalur Internasional
Papuanewsonline.com, Jakarta - Palang Merah Indonesia (PMI)
tengah mempertimbangkan langkah strategis untuk mengirimkan bantuan kesehatan
ke Iran melalui jalur internasional. Wacana ini mencuat setelah adanya
permintaan resmi dari pemerintah Iran yang disampaikan melalui perwakilan diplomatiknya
di Indonesia.Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Duta Besar
Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, dalam pertemuan bersama Ketua Umum
PMI Jusuf Kalla di Markas PMI, Jakarta Selatan, Rabu (18/3). Pertemuan itu
menjadi awal pembahasan serius terkait dukungan kemanusiaan yang dapat
diberikan Indonesia.Jusuf Kalla menjelaskan bahwa kondisi sektor kesehatan di
Iran saat ini membutuhkan perhatian, terutama dalam hal ketersediaan fasilitas
rumah sakit dan pasokan obat-obatan. Oleh karena itu, PMI mulai mengkaji
kemungkinan bantuan yang dapat segera disalurkan sesuai kebutuhan di lapangan.“Seperti biasa, bantuan akan disalurkan melalui PMI ke
Palang Merah Internasional (Red Crescent) negara tetangga, seperti Turki,
kemudian diteruskan ke Iran untuk masyarakat,” ujar Kalla.Ia menegaskan bahwa mekanisme penyaluran bantuan tidak
dilakukan secara langsung oleh pemerintah Indonesia, melainkan melalui jaringan
organisasi kemanusiaan internasional. Skema ini dinilai lebih efektif sekaligus
memastikan bantuan dapat diterima dengan cepat oleh masyarakat yang
membutuhkan.Dalam proses distribusinya, PMI juga mempertimbangkan
penggunaan jalur logistik melalui negara-negara terdekat seperti Pakistan atau
Turki. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat pengiriman sekaligus
meminimalkan hambatan distribusi di tengah situasi yang kompleks.Namun demikian, aspek efisiensi biaya juga menjadi perhatian
utama. Jusuf Kalla menyebutkan bahwa pengiriman obat langsung dari Indonesia
berpotensi menimbulkan biaya tinggi yang tidak sebanding dengan nilai bantuan
itu sendiri.“Lebih baik membeli obat di negara terdekat. Pengalaman
kami, harga obat di Pakistan bisa setengah lebih murah dibanding di Indonesia,”
katanya.Saat ini, PMI masih melakukan perhitungan terkait total
kebutuhan bantuan, termasuk jenis obat-obatan dan perlengkapan medis yang
diperlukan oleh Iran. Koordinasi lebih lanjut juga akan dilakukan bersama
Kementerian Kesehatan untuk memastikan kelancaran teknis penyaluran bantuan.
Langkah PMI ini menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam
menjalankan misi kemanusiaan global, khususnya dalam membantu negara yang
tengah menghadapi tantangan di sektor kesehatan melalui kerja sama organisasi
kemanusiaan internasional. (GF)
19 Mar 2026, 12:08 WIT
KM Gandha Nusantara 17 Mati Mesin di Perairan Maluku Utara, Basarnas Ternate Kerahkan Personel
Papuanewsonline.com, Ternate – Sebuah kapal rute
Bitung–Ternate dilaporkan mengalami kerusakan mesin di perairan Maluku Utara
sehingga memicu operasi pencarian dan pertolongan oleh Basarnas Ternate bersama
unsur SAR gabungan.Informasi mengenai kejadian tersebut diterima Kantor
Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Ternate dari pihak PELNI Ternate melalui
Rudi Arif pada Minggu, 15 Maret 2026.Berdasarkan kronologi kejadian, pada Sabtu 14 Maret 2026
sekitar pukul 22.00 WIT, KM Gandha Nusantara 17 berlayar dari Bitung menuju
Ternate. Namun pada Minggu pagi sekitar pukul 08.00 WIT kapal dilaporkan
mengalami kerusakan mesin saat berada di perairan sekitar Maluku Utara.Pihak kru kapal sempat melakukan upaya perbaikan secara
mandiri untuk mengatasi gangguan pada mesin. Namun hingga beberapa waktu
kemudian perbaikan tersebut belum berhasil dilakukan sehingga kapal tidak dapat
melanjutkan perjalanan.Kapten kapal kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada
pihak PELNI. Laporan tersebut selanjutnya diteruskan kepada Basarnas Ternate
untuk meminta bantuan penanganan melalui operasi SAR.Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Ternate, Ferdinando,
mengatakan bahwa pada pukul 12.15 WIT Tim Rescue Kantor SAR Ternate bersama
unsur yang terlibat langsung bergerak menuju lokasi kejadian menggunakan KN SAR
237 Pandudewanata.Di sisi lain, kapal KM Sabuk Nusantara 115 yang berada di
sekitar lokasi kejadian juga sempat berusaha melakukan penarikan terhadap kapal
yang mengalami kerusakan tersebut. Namun upaya tersebut terkendala kondisi
gelombang laut yang mencapai sekitar 2,5 hingga 3 meter.Selain itu dilaporkan kapal mengalami kemiringan sekitar 20
derajat sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut oleh tim penyelamat.
Hingga saat ini proses evakuasi dan upaya penyelamatan masih terus dilakukan
oleh Tim SAR Gabungan.Unsur yang terlibat dalam operasi ini antara lain Kantor SAR
Ternate, Polairud Polda Maluku Utara, KPLP Ternate, PT PELNI, serta kapal KM
Sabuk Nusantara 115. Sementara itu jumlah korban yang berada di kapal
dilaporkan sebanyak tujuh orang dan seluruhnya masih dalam proses penanganan
oleh tim SAR. (GF)
16 Mar 2026, 21:32 WIT
KEBAKARAN HANGUSKAN TIGA RUMAH DI MIMIKA BARU, SATU ORANG ALAMI LUKA BAKAR
Papuanewsonline.com, Timika – Sebuah kebakaran melanda pemukiman warga di Jalan Baru, Gang Pelangi Kasih, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, pada Minggu pagi (15/03/26) sekitar pukul 08.50 WIT. Peristiwa tersebut menghanguskan tiga unit rumah petakan dan menyebabkan seorang penghuni mengalami luka bakar. Kasi Humas Polres Mimika Iptu Hempy Ona, SE, menyampaikan bahwa kerugian materiil diperkirakan mencapai antara Rp600 juta hingga Rp700 juta. "Kami mengucapkan belasungkawa atas kejadian ini dan akan melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengetahui akar penyebabnya," ujarnya.Korban luka bakar diketahui bernama D.R (60 tahun), seorang pensiunan guru yang tinggal di lokasi kejadian.Ia mengalami luka bakar pada bagian kaki kiri dan kanan serta lengan kanan, dan saat ini tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Herlina Timika. Istri korban, V.P (61 tahun), berhasil selamat tanpa luka fisik namun masih mengalami trauma akibat insiden tersebut. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, kebakaran diduga bermula saat D.R hendak menyalakan kompor minyak tanah untuk memasak. Diduga terjadi kebocoran pada tangki bensin sepeda motor yang terparkir sekitar satu meter dari kompor, uap bensin yang menyebar kemudian tersambar api dan memicu ledakan kecil.Korban sempat berusaha mendorong sepeda motor yang terbakar keluar rumah untuk mencegah api menyebar, namun dalam upaya tersebut ia mengalami luka bakar. Warga sekitar segera berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, namun kobaran cepat merembet ke dua rumah tetangga karena jarak bangunan yang sangat berdekatan. Setelah menerima laporan, personel Polres Mimika bersama Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Mimika segera tiba di lokasi dengan empat unit mobil pemadam kebakaran. Petugas PLN juga turut membantu dengan memutus aliran listrik di sekitar lokasi untuk menghindari bahaya tambahan.Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 09.30 WIT setelah dilakukan upaya pemadaman dan pendinginan oleh tim gabungan. Selain tiga rumah yang ludes terbakar, satu unit sepeda motor hangus terbakar dan satu mobil mengalami kerusakan pada kaca depan akibat panas api. Seluruh perabot rumah tangga serta dokumen penting para penghuni tidak dapat diselamatkan. Saat ini Tim Inafis Polres Mimika sedang melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan saksi. "Kami menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menyimpan bahan bakar dan tidak memarkir kendaraan dekat sumber api. Semoga kejadian serupa tidak terulang lagi dan korban dapat segera pulih dengan baik," pungkas Hempy. Penulis: JidEditor: GF
16 Mar 2026, 08:43 WIT
SEORANG PEMANCING REMAJA TENGGELAM DI DERMAGA PELABUHAN POUMAKO TIMIKA
Papuanewsonline.com, Timika – Seorang pemancing ikan bernama Robianus Kehek (18 tahun) dilaporkan tenggelam pada Minggu (15/03/26) subuh sekitar pukul 05.00 WITA di Dermaga Pelabuhan Poumako, Kabupaten Mimika. Korban mulai melakukan aktivitas memancing sejak sekitar pukul 02.00 dini hari sebelum insiden terjadi. Pelaporan kejadian dilakukan oleh Ayub Sesa pada sore hari sekitar pukul 15.25 WITA kepada petugas jaga dermaga SAR Timika. Menurut keterangan pelapor, saat tengah memancing korban terpeleset dan jatuh ke dalam air. Ada saksi mata yang menyaksikan korban sempat berusaha berenang, namun tidak lama kemudian tidak terlihat lagi di permukaan air. Setelah kejadian terjadi, keluarga korban bersama masyarakat setempat segera melakukan upaya pencarian mandiri untuk menemukan korban. Namun hingga saat pelaporan diterima pihak Basarnas Timika, upaya tersebut belum menghasilkan hasil yang diharapkan.Kepala Kantor SAR Timika I Wayan Suyatna, S.H., M.M., melalui Kasubsie Operasi dan Siaga SAR Timika Charles Y. Batlajery, S.E., langsung mengerahkan tim Rescue untuk melakukan pencarian intensif. Tim menggunakan Perahu Karet 25 PK dalam menuju lokasi kejadian untuk melakukan operasi pencarian. Langkah ini dilakukan secepat mungkin untuk meningkatkan peluang menemukan korban dengan selamat.Hingga saat berita ini diterbitkan, tim SAR gabungan yang juga dibantu oleh keluarga korban dan masyarakat setempat masih terus melakukan upaya pencarian dengan penuh semangat. Pihak SAR mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati ketika berada di sekitar dermaga atau perairan, terutama pada kondisi cuaca dan visibilitas yang terbatas di pagi hari. "Kami akan terus melakukan pencarian hingga korban ditemukan dan dapat segera kembali ke pangkuan keluarga," pungkas Charles Y. Batlajery.Penulis: JidEditor: GF
16 Mar 2026, 08:32 WIT
Pelatihan MoJo Kedubes AS Dorong Jurnalis Muda Kuasai Jurnalisme Digital
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kedutaan Besar Amerika
Serikat di Jakarta menyelenggarakan pelatihan Mobile Journalism (MoJo) pada
Jumat, 13 Maret, di American Space yang berlokasi di Masjid Istiqlal. Kegiatan
ini diikuti oleh 31 peserta yang terdiri dari jurnalis anggota Ikatan Wartawan
Online (IWO), anggota Asosiasi Jurnalis Warga Indonesia (AJWI), serta jurnalis
mahasiswa dari berbagai universitas dan sekolah jurnalistik.Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan
peserta dalam memproduksi konten digital berkualitas menggunakan telepon
pintar, khususnya dalam peliputan Ramadan. Kegiatan tersebut juga menjadi
bagian dari upaya mendorong jurnalis agar mampu beradaptasi dengan perkembangan
teknologi media yang semakin pesat.Seiring dengan berkembangnya platform digital di Indonesia,
pola masyarakat dalam mengonsumsi informasi, termasuk cerita dan berita
mengenai Ramadan, juga mengalami perubahan. Melalui pelatihan ini, para peserta
didorong untuk menghasilkan liputan yang kreatif, akurat, dan tetap menjunjung
tinggi tanggung jawab jurnalistik.“Kedutaan Besar Amerika Serikat berkomitmen mendukung
jurnalisme profesional serta menjalin keterlibatan dengan komunitas media yang
terus berkembang,” ujar Juru Bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat Jamie W.
Ravetz dalam sambutan pembukaan.“Melalui lokakarya ini, kami berharap dapat memberikan
perangkat praktis yang dapat mendukung kerja jurnalistik—mulai dari menyusun
cerita yang menarik, melakukan wawancara yang membangun narasi kuat, hingga
memanfaatkan perangkat mobile untuk merekam video, foto, dan audio secara
efektif.”Pada sesi pertama, peserta mengikuti materi bertajuk
“Ramadan Storytelling in the Digital Age” yang dipandu oleh wartawan senior
Hanna Fauzie. Dalam sesi ini, peserta mempelajari tren peliputan Ramadan di era
digital serta pentingnya pelaporan yang sensitif terhadap isu-isu keagamaan.Selain itu, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai
teknik wawancara yang mampu membangun narasi kuat dalam sebuah laporan
jurnalistik, tanpa mengabaikan prinsip etika serta akurasi dalam pemberitaan.Sesi kedua dipandu oleh jurnalis digital Tedy Tri Setio yang
berfokus pada keterampilan praktis dalam Mobile Journalism. Peserta diajarkan
berbagai teknik dasar pengambilan video dan foto berkualitas menggunakan
telepon pintar.Materi yang diberikan mencakup teknik framing, pengaturan
pencahayaan, hingga pengolahan audio agar hasil produksi konten menjadi lebih
profesional. Para peserta juga diperkenalkan dengan berbagai aplikasi
pengeditan sederhana yang dapat digunakan untuk membuat konten digital secara
cepat dan efektif.Selain itu, pelatihan juga membahas tren format konten
digital yang kini banyak digunakan di berbagai platform media sosial, seperti
reels, shorts, dan video vertikal yang semakin populer di kalangan audiens
digital.Kegiatan pelatihan kemudian ditutup dengan sesi praktik dan
presentasi ide cerita. Dalam sesi tersebut, peserta diminta mengembangkan ide
liputan singkat bertema Ramadan dan memproduksi konten video pendek berdasarkan
materi yang telah dipelajari.Melalui kegiatan ini, Kedutaan Besar Amerika Serikat
berharap pelatihan tersebut dapat memperkuat kapasitas jurnalis warga, jurnalis
muda, serta mahasiswa jurnalistik dalam memanfaatkan teknologi mobile untuk
menghasilkan liputan yang informatif, menarik, dan relevan bagi masyarakat di
era digital. (GF)
15 Mar 2026, 11:44 WIT
Operasi Ketupat Salawaku 2026: Bid Dokkes Polda Maluku Perkuat Dukungan Medis Personel di Lapangan
Papuanewsonline.com, Ambon – Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Bid Dokkes) Polda Maluku menggelar pemeriksaan kesehatan bagi personel yang terlibat dalam Operasi Ketupat Salawaku 2026, guna memastikan seluruh anggota yang bertugas dalam pengamanan arus mudik Idulfitri berada dalam kondisi fisik yang prima.Pemeriksaan kesehatan tersebut dilaksanakan di Lapangan Tahapary Polda Maluku usai pelaksanaan apel kesiapan personel Operasi Ketupat Salawaku 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan medis terhadap pelaksanaan operasi kepolisian terpusat yang bertujuan mengamankan arus mudik dan perayaan Hari Raya Idulfitri.Tim kesehatan Bid Dokkes Polda Maluku melakukan sejumlah pemeriksaan dasar kepada personel, di antaranya pengecekan tekanan darah, pemberian vitamin, serta layanan konsultasi kesehatan bagi anggota yang akan melaksanakan tugas pengamanan di berbagai titik operasi.Ketua Tim Kesehatan Lapangan Operasi Ketupat Salawaku 2026, IPTU Rsya A. Tamaela, A.Md.Kep., S.H., mengatakan pemeriksaan kesehatan ini dilakukan secara rutin selama pelaksanaan operasi guna memastikan kondisi kesehatan personel tetap terjaga.“Pemeriksaan kesehatan ini akan terus kami lakukan hingga berakhirnya pelaksanaan Operasi Ketupat Salawaku 2026. Tujuannya agar seluruh personel yang bertugas di lapangan tetap dalam kondisi sehat dan mampu melaksanakan tugas pengamanan secara maksimal,” ujarnya.Ia menjelaskan, layanan kesehatan tidak hanya dilakukan di markas komando operasi, tetapi juga akan diberikan langsung di lokasi penugasan anggota.“Kami setiap hari membuka layanan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan bagi personel Polda Maluku maupun Polresta Ambon yang terlibat dalam operasi. Selain itu, tim kesehatan juga akan turun langsung ke pos-pos pengamanan untuk memastikan kondisi kesehatan personel tetap terpantau,” tambahnya.Operasi Ketupat Salawaku 2026 sendiri merupakan operasi kepolisian terpusat yang dilaksanakan oleh Polda Maluku bersama unsur TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya untuk menjamin keamanan dan kelancaran arus mudik serta perayaan Idulfitri di wilayah Maluku.Dalam operasi tersebut, Polda Maluku menyiagakan sejumlah pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu di berbagai titik strategis, seperti pelabuhan, bandara, pusat perbelanjaan, serta jalur transportasi utama yang menjadi pusat mobilitas masyarakat selama musim mudik.Melalui dukungan layanan kesehatan dari Bid Dokkes Polda Maluku, diharapkan seluruh personel yang bertugas dalam Operasi Ketupat Salawaku 2026 dapat menjalankan tugas pengamanan secara optimal sehingga masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan aman, nyaman, dan lancar.Dukungan layanan kesehatan bagi personel yang bertugas dalam Operasi Ketupat Salawaku 2026 menjadi bagian penting dalam keberhasilan pengamanan arus mudik di wilayah Maluku. Personel kepolisian yang bertugas di lapangan seringkali menghadapi kondisi kerja yang padat dan membutuhkan kesiapan fisik yang prima.Dengan adanya pemeriksaan kesehatan rutin serta layanan medis langsung di pos-pos pengamanan, Bid Dokkes Polda Maluku menunjukkan komitmennya dalam menjaga kesiapan personel sekaligus memastikan pelaksanaan operasi berjalan optimal. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama momentum mudik dan perayaan Idulfitri. PNO-12
15 Mar 2026, 11:38 WIT
Seni & Budaya
Lihat semua
Wakapolda Maluku Laksanakan Salat Ied Bersama Warga Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H., melaksanakan Salat Idulfitri 1447 Hijriah bersama masyarakat di Lapangan Tahapary Polda Maluku, Sabtu (21/3/2026) pagi, di tengah guyuran hujan.Salat Ied yang dimulai pukul 06.45 WIT tersebut tetap berlangsung khusyuk. Ribuan jemaah, termasuk personel Polda Maluku dan keluarga, bertahan mengikuti ibadah hingga selesai meski cuaca kurang bersahabat.Pelaksanaan salat dihadiri Wakil Ketua Bhayangkari Daerah Maluku, para Pejabat Utama Polda Maluku, pengurus Bhayangkari, serta masyarakat umum.Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni mengatakan, momentum Idulfitri menjadi pengingat pentingnya memperkuat keimanan dan kebersamaan, termasuk dalam situasi apa pun.“Cuaca tidak menyurutkan semangat kita untuk beribadah. Ini menunjukkan bahwa nilai ketakwaan dan kebersamaan tetap menjadi kekuatan utama dalam kehidupan masyarakat,” ujarnya.Bertindak sebagai khatib, Ustadz Husein Abdul Aziz Arbi, Lc., M.A., dalam khutbahnya menekankan bahwa Idulfitri merupakan momentum kembali kepada fitrah serta memperkuat nilai-nilai spiritual setelah Ramadan.“Idulfitri adalah saat untuk saling memaafkan, mempererat silaturahmi, dan memperkuat ukhuwah, baik sesama umat maupun sebagai bangsa,” kata khatib.Ia juga mengajak jamaah untuk terus menjaga kepedulian sosial dan semangat berbagi sebagai bagian dari karakter seorang muslim.Seluruh rangkaian ibadah berlangsung tertib, aman, dan lancar hingga selesai pada pukul 07.30 WIT.Momentum ini sekaligus mencerminkan kebersamaan antara jajaran Polda Maluku dan masyarakat dalam merayakan Idulfitri, serta memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Maluku. PNO-12
22 Mar 2026, 13:35 WIT
Kapolda Maluku Jadi Khatib Sholat Idul Fitri 1447 Hijriah di Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. melaksanakan Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1447 H/2026 M sekaligus bertindak sebagai khatib, yang berlangsung di *Lapangan Merdeka Kota Ambon, Sabtu (21/3/2026) pukul 06.30 WIT.Pelaksanaan Sholat Idul Fitri tersebut dipimpin oleh Imam Drs. H. Hadi Basalamah, M.Fil.I., dan diikuti oleh ribuan jamaah yang memadati Lapangan Merdeka dalam suasana penuh kekhusyukan dan kebersamaan.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Maluku, Pangdam XV/Pattimura, Kabinda Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, Ketua Bhayangkari Daerah Maluku, Ketua MUI Provinsi Maluku, Ketua Yayasan Al-Fatah Ambon, serta Wali Kota Ambon.Selain itu, hadir pula para Pejabat Utama gabungan TNI-Polri, pimpinan OPD lingkup Provinsi Maluku, Kapolresta Pulau Ambon dan P.P. Lease beserta jajaran, Sekretaris Kota Ambon, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan masyarakat umum yang turut merayakan hari kemenangan dengan penuh suka cita.Dalam khutbah Idul Fitri yang disampaikannya, Kapolda Maluku mengajak seluruh jamaah untuk merenungkan makna berakhirnya bulan suci Ramadan. Ia menegaskan bahwa Ramadan bukan sekadar rutinitas ibadah tahunan, melainkan sebuah proses pendidikan spiritual (madrasah kehidupan) yang membentuk karakter manusia menjadi lebih baik.Kapolda mengutip pandangan para ulama terdahulu yang tidak hanya bergembira menyambut Ramadan, tetapi juga merasa sedih ketika bulan suci tersebut berlalu.“Para ulama salaf berdoa selama enam bulan agar dipertemukan dengan Ramadan, dan enam bulan berikutnya mereka berdoa agar amal-amalnya diterima oleh Allah SWT. Ini menunjukkan betapa agungnya Ramadan dalam kehidupan seorang mukmin,” ungkap Kapolda.Ia menekankan bahwa Ramadan mengajarkan umat Islam untuk menahan diri, tidak hanya dari lapar dan dahaga, tetapi juga dari amarah, hawa nafsu, dan ego pribadi.Menurutnya, kekuatan sejati seseorang bukan terletak pada kekuatan fisik, melainkan pada kemampuan mengendalikan diri.“Orang yang kuat bukanlah yang menang dalam pertarungan, tetapi mereka yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Inilah kekuatan sejati yang melahirkan kedamaian,” tegasnya.Kapolda menjelaskan bahwa Idul Fitri merupakan momentum kembali kepada fitrah, yakni kesucian diri setelah menjalani proses pembinaan selama Ramadan. Ia mengibaratkan Ramadan sebagai proses pendidikan, sementara Idul Fitri adalah hari kelulusan.Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kelulusan tersebut harus diwujudkan dalam perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari.“Ibadah Ramadan seharusnya melahirkan pribadi yang lebih lembut hatinya, lebih tenang sikapnya, dan lebih luas kasih sayangnya kepada sesama,” ujarnya.Kapolda juga menekankan pentingnya tradisi saling memaafkan sebagai bagian dari ajaran Islam yang luhur, sekaligus sebagai sarana mempererat hubungan sosial.Menurutnya, memaafkan merupakan akhlak mulia yang mencerminkan kemampuan seseorang dalam mengendalikan ego demi menjaga persaudaraan. Dalam khutbahnya, Kapolda Maluku turut menyoroti pentingnya menjaga persaudaraan, terutama di tengah keberagaman masyarakat Maluku. Ia mengangkat nilai kearifan lokal hidup orang basudara sebagai fondasi utama kehidupan sosial di daerah ini.Ungkapan seperti potong di kuku rasa di daging, ale rasa beta rasa, sagu salempeng dibagi dua disebut sebagai cerminan nilai empati, kebersamaan, dan solidaritas yang telah diwariskan oleh para leluhur.“Nilai ini sejalan dengan ajaran Islam, bahwa seseorang tidak sempurna imannya hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri,” jelas Kapolda.Ia menegaskan bahwa perbedaan suku, agama, dan latar belakang bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan merupakan kehendak Allah SWT agar manusia saling mengenal dan memahami.Kapolda juga mengingatkan bahwa keamanan dan ketenteraman merupakan nikmat besar yang sering kali terlupakan. Tanpa rasa aman, masyarakat tidak dapat menjalankan aktivitas dengan baik, termasuk dalam beribadah.Ia mengutip hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa seseorang yang merasa aman, sehat, dan tercukupi kebutuhannya, seakan telah memiliki dunia seisinya.“Menjaga keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Setiap ucapan dan tindakan kita memiliki dampak terhadap ketenteraman bersama,” tegasnya.Kapolda mengajak seluruh masyarakat untuk bijak dalam bersikap, termasuk dalam menyikapi informasi, serta tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang dapat memecah belah persatuan.Lebih lanjut, Kapolda menegaskan bahwa perbedaan dan dinamika sosial merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, yang terpenting adalah bagaimana menyikapinya dengan bijak.“Islam mengajarkan bahwa perdamaian itu lebih baik. Idul Fitri adalah momentum untuk membersihkan hati, memperbaiki hubungan, dan membuka pintu perdamaian,” ujarnya.Ia mengajak seluruh jamaah untuk menjadikan Idul Fitri sebagai titik awal dalam membangun kehidupan yang lebih harmonis, dengan mengedepankan nilai kasih sayang, toleransi, dan persaudaraan.Mengakhiri khutbahnya, Kapolda Maluku memimpin doa bersama, memohon kepada Allah SWT agar seluruh umat diberikan keberkahan, keselamatan, serta kehidupan yang damai dan harmonis.Ia juga mendoakan agar Provinsi Maluku senantiasa menjadi daerah yang aman, tenteram, dan penuh keberkahan, serta dijauhkan dari konflik dan perpecahan.“Ya Allah, satukan hati kami, perbaiki hubungan di antara kami, dan jadikan negeri kami negeri yang aman, tenteram, dan penuh keberkahan,” tutupnya.Pelaksanaan Sholat Idul Fitri berlangsung dengan tertib, aman, dan penuh kekhusyukan. Pada pukul 08.30 WIT, seluruh rangkaian kegiatan berakhir dalam keadaan khidmat.Melalui momentum Idul Fitri ini, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga dalam memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, persaudaraan, dan kedamaian di Bumi Raja-Raja. PNO-12
22 Mar 2026, 13:19 WIT
SALAT IDULFITRI 1447 H DI MIMIKA BERLANGSUNG KHIDMAT MESKI SEMPET DIGUYUR HUJAN
Papuanewsonline.com, Timika – Pelaksanaan salat Idulfitri
1447 H di Halaman Gedung Eme Neme Yauware, Kabupaten Mimika, tetap berlangsung
dengan penuh kekhusyuan meski sempat diguyur hujan ringan pada Sabtu pagi
(21/3/26). Walaupun cuaca sempat membuat lokasi lengang hingga pukul 06.30 WIT,
antusiasme umat Muslim tidak surut.Jamaah mulai memadati area dengan membawa payung dan
perlengkapan tambahan untuk melapisi sajadah dari sisa air hujan, menunjukkan
semangat ibadah yang tinggi di hari kemenangan.Ibadah yang dipimpin oleh Imam H. Muslimin Umar dan Khatib
Ustaz Abdul Syakir ini dimulai sekitar pukul 07.30 WIT tepat setelah langit
mulai cerah. Ketua PHBI Mimika, Ustaz Joko Prianto, mengapresiasi kesabaran
jamaah yang tetap setia menunggu meski acara sedikit tertunda karena faktor
cuaca dan kendala teknis. Ia berharap momen ini menjadi ajang syukur setelah sebulan
penuh berpuasa untuk kembali ke fitrah yang suci.Bupati Mimika, Johannes Rettob, yang turut hadir di lokasi,
menegaskan bahwa Idulfitri adalah simbol kemenangan dalam mengendalikan diri
dan meningkatkan ketakwaan. Ia menekankan pentingnya menjaga nilai kebersamaan dan
toleransi sebagai fondasi utama masyarakat Mimika yang harmonis."Kemenangan ini adalah keberhasilan memperkuat hubungan
dengan Tuhan dan sesama manusia tanpa memandang perbedaan suku maupun
agama," tutur Bupati dalam sambutannya.Dalam khutbahnya, Ustaz Abdul Syakir mengingatkan bahwa
indikator kesuksesan puasa tecermin pada perubahan sikap yang lebih berempati
dan peduli terhadap sesama. Ia mengajak jamaah untuk memperkuat kesalehan sosial melalui
zakat sebagai sarana membersihkan jiwa serta harta. Penulis: Jid
Editor: GF
21 Mar 2026, 21:22 WIT
PHBI Mimika Tetapkan 87 Masjid, 4 Lapangan, Dan 1 Sekolah Sebagai Lokasi Salat Idul Fitri 1447 H
Papuanewsonline.com, Timika – Panitia Hari-Hari Besar Islam
(PHBI) Kabupaten Mimika telah menetapkan lokasi-lokasi resmi untuk pelaksanaan
salat Idul Fitri 1447 Hijriyah tahun 2026 dengan tema "Harmoni Fitrah: Kembali Suci, Menenun Damai dalam Keberagaman. Sebanyak 87 masjid, 4 lapangan
terbuka, serta 1 sekolah akan menjadi titik kumpul bagi umat Islam di
seluruh wilayah Mimika untuk melaksanakan ibadah raya bersama. Pengumuman ini
disampaikan untuk memastikan pelaksanaan salat berjalan dengan lancar, tertib,
dan aman bagi seluruh jamaah."Kita telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap
setiap lokasi untuk memastikan memenuhi standar keamanan dan kapasitas yang
dibutuhkan," ujar Ketua PHBI Kabupaten Mimika, H. Joko
Prianto, S.E, dalam keterangannya.Lokasi masjid yang ditetapkan tersebar di berbagai distrik
dan kelurahan di Kabupaten Mimika, termasuk Masjid Agung Mimika, Masjid
Al-Muttaqin Mimika Baru, dan Masjid Nurul Huda Kwamki Baru. Selain itu, empat lapangan terbuka yang digunakan antara
lain Halaman Gedung Eme Neme Yauware, Lapangan Pasar Sentral, Lapangan Kodim Timika, dan Lapangan Tembagapura. Satu sekolah yang menjadi lokasi tambahan adalah Sekolah
Muhammadiyah, yang dipilih karena memiliki area yang
luas dan aksesibilitas yang baik bagi masyarakat sekitar.Pelaksanaan salat Idul Fitri di setiap lokasi akan didukung
oleh panitia khusus yang terdiri dari unsur masyarakat, tokoh agama, dan
aparatur terkait. Pihak PHBI juga telah melakukan koordinasi dengan Polres
Mimika, Dinas Kesehatan, dan dinas terkait untuk menangani segala aspek
keamanan, kesehatan, serta tata kelola lalu lintas sekitar lokasi. Dalam kesempatan yang sama, Ketua PHBI juga menyampaikan
pesan khusus bagi seluruh umat Islam di Mimika."Semoga pelaksanaan salat Idul Fitri tahun ini dapat
menjadi momen untuk mempererat tali silaturahmi antarumat beragama dan membawa
berkah bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mimika," ujarnya. Penulis: Jid
Editor: GF
19 Mar 2026, 12:24 WIT
Perayaan Nyepi Tahun Saka 1948 Di Mimika Berlangsung Khidmat
Papuanewsonline.com, Timika – Perayaan Hari Raya Nyepi Tahun
Baru Saka 1948 di Kabupaten Mimika berlangsung dengan penuh khidmat, makna
mendalam, dan keceriaan bersama. Kegiatan yang berpusat di kawasan Pasar Lama
Kota Timika pada Rabu (18/3) dihadiri langsung oleh Bupati Mimika Johannes
Rettob beserta Wakil Bupati Emanuel Kemong, bersama unsur Forkopimda, tokoh
agama, dan masyarakat lintas etnis serta agama dari seluruh daerah."Kehadiran kita semua di sini menjadi bukti nyata bahwa
Mimika adalah rumah bagi seluruh elemen masyarakat yang berbeda latar belakang,
namun tetap bersatu dalam semangat persaudaraan yang kokoh," ujar Bupati
Johannes dalam sambutannya.Ketua Forum Hindu Dharma Indonesia (FHDI) Kabupaten Mimika,
I Nyoman Dwitana, menyampaikan salam penghormatan lintas agama sebagai bentuk
apresiasi terhadap keberagaman yang menjadi kekayaan daerah Mimika. Ia mengucapkan syukur atas kelancaran pelaksanaan perayaan
dan memberikan penghargaan kepada seluruh undangan yang menyempatkan diri
hadir. Perayaan tahun ini mengusung tema nasional "Wasudewa
Kutumbakam", yang memiliki makna bahwa seluruh umat manusia adalah satu
keluarga besar. "Tema ini sangat relevan dengan kehidupan masyarakat
Mimika yang majemuk. Ini juga selaras dengan visi bersama untuk mewujudkan
Kabupaten Mimika yang harmonis dan sejahtera," jelasnya. Dwitana juga menambahkan bahwa pencapaian Harmony Award pada
tahun sebelumnya menjadi bukti konkret bahwa nilai-nilai toleransi telah tumbuh
kuat di daerah ini.Dwitana menjelaskan bahwa esensi Hari Raya Nyepi bukan hanya
sebatas ritual keagamaan semata, melainkan juga momentum penting untuk refleksi
diri dalam meningkatkan kualitas kehidupan spiritual dan sosial. Ajaran Hindu
menekankan pentingnya menjaga keseimbangan tiga hubungan utama: hubungan
manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan sesama, serta
hubungan manusia dengan alam lingkungan sekitar. Selama Hari Raya Nyepi, umat Hindu akan melaksanakan Catur
Brata Penyepian yang meliputi pantangan menyalakan sumber api, melakukan
aktivitas kerja, bepergian keluar rumah, dan menikmati hiburan apapun."Melalui serangkaian pantangan ini, kita melakukan
introspeksi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik, bijaksana, dan selalu
peduli terhadap sesama manusia," tambahnya. Sebelum memasuki hari Nyepi, FHDI Mimika juga telah
melaksanakan sejumlah kegiatan sosial seperti donor darah dan kerja bakti
pembersihan lingkungan bersama masyarakat.Setelah pelaksanaan hari Nyepi, umat Hindu akan melaksanakan
kegiatan Dharma Shanti sebagai ajang silaturahmi dan saling memaafkan antar
sesama. Dalam penutup sambutannya, Dwitana mengajak seluruh
masyarakat Mimika untuk terus menjaga kerukunan dan keharmonisan yang telah
terbangun dengan baik. "Kami berharap seluruh elemen masyarakat dapat hidup
dalam suasana harmoni dan saling menghormati satu sama lain. Selamat Hari Raya
Nyepi bagi seluruh umat Hindu di Mimika, serta selamat menyongsong Hari Raya
Idul Fitri bagi saudara-saudara umat Muslim," pungkasnya.Usai sesi sambutan, acara dilanjutkan dengan pawai ogoh-ogoh
yang meriah, menampilkan berbagai karya seni yang sarat akan filosofi tentang
pentingnya pengendalian diri dan pembersihan sifat negatif dalam kehidupan
sehari-hari. Penulis: Jid
Editor: GF
19 Mar 2026, 12:06 WIT
1.100 Takjil Dibagikan, Kadin, HIPMI, IWAPI dan Komunitas di Mimika Berbagi Berkah Ramadan
Papuanewsonline.com, Mimika — Kamar Dagang dan Industri
(Kadin) Mimika bersama HIPMI Mimika, IWAPI DPC Mimika, Yayasan Rabu Biru
Foundation, dan Maxim Timika berkolaborasi membagikan 1.100 paket takjil kepada
masyarakat selama bulan Ramadan. Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa titik,
antara lain Bundaran SP2, Jalan Budi Utomo depan Cafe MULO, serta di jalur
poros Pomako–Mapurujaya dengan mengusung tema “Bersatu dalam Kolaborasi,
Berbagi dalam Keberkahan”, Sabtu (14/03/2026).Sekretaris Kadin Mimika, Viktor Fonatba, mengatakan sebagai
induk organisasi pengusaha, Kadin berupaya merangkul seluruh organisasi
underbond seperti HIPMI dan IWAPI, serta menjalin kolaborasi dengan berbagai
komunitas, termasuk Yayasan Rabu Biru dan Maxim, dalam kegiatan sosial selama
Ramadan.Menurutnya, kegiatan berbagi takjil tersebut merupakan
bentuk kepedulian bersama sekaligus upaya mempererat hubungan antara organisasi
dan masyarakat di Kabupaten Mimika.“Melalui kegiatan ini kami berharap tercipta silaturahmi
yang semakin kuat antara asosiasi dan masyarakat. Ini juga menjadi wujud
kebersamaan serta kepedulian di bulan suci Ramadan,” ujarnya.Ia menambahkan bahwa Ramadan menjadi momentum untuk
memperkuat harmoni dan kebersamaan di tengah keberagaman. Karena itu,
kolaborasi antarorganisasi dalam kegiatan sosial dinilai penting untuk
menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas.“Ramadan mengajarkan kita untuk memperbanyak amal kebaikan,
memperkuat silaturahmi, serta meningkatkan kepedulian kepada sesama. Kita semua
berbeda-beda, namun bersatu dalam tujuan yang sama, yaitu meraih keberkahan,”
tambahnya.Sementara itu, Ketua HIPMI Mimika Junaidi Samuel
menyampaikan bahwa kegiatan berbagi takjil telah menjadi tradisi organisasi
yang rutin dilakukan setiap tahun. Pada tahun sebelumnya kegiatan tersebut
dilaksanakan bersama organisasi Tidar, sedangkan tahun ini HIPMI berkolaborasi
dengan Kadin, IWAPI, Maxim, serta Yayasan Rabu Biru.“Kegiatan berbagi takjil ini memang rutin kami lakukan
setiap tahun. Tahun lalu bersama Tidar, dan tahun ini kami berkolaborasi dengan
Kadin sebagai organisasi pengusaha, IWAPI sebagai organisasi pengusaha wanita,
kemudian Maxim, serta Yayasan Rabu Biru,” jelasnya.Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat
kebersamaan sekaligus memperkuat solidaritas antarorganisasi dan masyarakat,
khususnya di bulan Ramadan.“Semangatnya sama, niatnya sama, yaitu berbagi kepada sesama
dan mempererat kebersamaan dalam keberagaman,” ujarnya.Ketua IWAPI DPC Mimika, dr. Puttri Sultan, juga menjelaskan
bahwa kegiatan berbagi takjil tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai
organisasi dan komunitas yang ada di Mimika.“Kegiatan ini kami laksanakan bersama teman-teman dari
Kadin, HIPMI, Maxim, serta Yayasan Rabu Biru dalam rangka berbagi berkah kepada
saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah puasa,” katanya.Ia menjelaskan bahwa pembagian takjil dilakukan di sejumlah
titik, mulai dari kawasan SP2, Jalan Budi Utomo, hingga sepanjang jalur
Mapurujaya–Pomako. Takjil juga dibagikan kepada masyarakat yang melintas serta
kepada jamaah di sejumlah musala dan masjid di sekitar lokasi kegiatan.Puttri berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat
bagi masyarakat sekaligus mempererat hubungan antarorganisasi dan warga.“Harapan kami, melalui kegiatan ini masyarakat dapat
terbantu, khususnya bagi mereka yang sedang menjalankan ibadah puasa. Selain
itu, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan memperkuat
kolaborasi antara berbagai organisasi,” ungkapnya.Sementara itu, Ketua Yayasan Rabu Biru Egy Kenharvey menilai
Ramadan merupakan momentum penting untuk mempererat persaudaraan sekaligus
menumbuhkan kepedulian terhadap sesama.Menurutnya, semangat berbagi dalam kebersamaan akan membawa
keberkahan bagi semua pihak. Ia juga mengapresiasi kolaborasi yang terjalin
antara Kadin, HIPMI, IWAPI, Maxim, serta berbagai komunitas dalam kegiatan
sosial tersebut.“Dari kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan bersama,
dapat tumbuh kebahagiaan di tengah masyarakat. Keikhlasan dalam berbagi menjadi
nilai utama yang mampu memperkuat persaudaraan,” ujarnya.Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan sebagai
upaya menumbuhkan semangat toleransi, kepedulian sosial, serta memperkuat
kebersamaan di tengah masyarakat Mimika. Penulis: Bim
Editor: GF
16 Mar 2026, 16:34 WIT
