logo-website
Selasa, 07 Apr 2026,  WIT
Berita Terbaru Lihat semua
Bayang-Bayang Korupsi: Hibah Bupati Mimika Kepada Kejaksaan Negeri, Pertanda Hukum Tumpul? Papuanewsonline.com, Mimika - Independensi dan integritas penegakan hukum di wilayah Mimika kini menjadi sorotan publik. Dianus Omaleng, seorang warga Mimika, menyatakan keprihatinan terkait adanya penerimaan hibah oleh Kejaksaan Negeri Mimika dari Pemerintah Kabupaten Mimika di bawah kepemimpinan Bupati Johannes Rettob.Penerimaan hibah ini terjadi di tengah berlangsungnya perkara hukum yang melibatkan Bupati Mimika sebagai pihak penggugat dalam kasus melawan Robert Kambu. Dianus Omaleng menilai bahwa penerimaan hibah ini berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat dan mengindikasikan adanya benturan kepentingan."Penegakan hukum tidak boleh terlihat 'berhutang budi' kepada pihak yang sedang berperkara. Hukum harus tegak lurus tanpa intervensi, baik dalam bentuk kebijakan maupun pemberian materiil," kata Dianus Omaleng.Dianus Omaleng juga mengacu pada beberapa regulasi, termasuk Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) dan Kode Etik Jaksa, yang melarang penerimaan hadiah atau janji yang dapat memengaruhi independensi dalam penanganan perkara."Kami menuntut agar Kejaksaan Negeri Mimika menjelaskan transparansi penerimaan hibah ini dan memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam penanganan kasus yang melibatkan Bupati Mimika," tambah Dianus Omaleng.Aspirasi ini disampaikan sebagai bentuk kontrol sosial demi terciptanya pemerintahan dan penegakan hukum yang bersih di Kabupaten Mimika. Penulis: Hendrik Editor: GF 06 Apr 2026, 22:14 WIT
Kontroversi Pernyataan Bupati Mimika tentang Aktivitas Pendulang Emas Ilegal Papuanewsonline.com, Mimika - Pernyataan Bupati Mimika, Johannes Rettob, tentang aktivitas pendulang emas ilegal telah memicu kontroversi. Dalam pernyataannya pada 26 Maret 2026, bupati menekankan bahwa aktivitas pendulang harus sesuai aturan dan tidak bisa dilegalkan tanpa proses hukum yang kuat.Namun, Pengacara Hendra Jamlaay, S.H., menilai pernyataan bupati tersebut melanggar undang-undang karena menyatakan aktivitas pendulang ilegal tanpa kapasitas yang jelas. "Pernyataan bupati ini berarti mengakui bahwa aktivitas pendulang ilegal, tapi tidak ada tindakan nyata untuk menghentikannya," Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa baru sekarang bupati bicara soal ilegalitas aktivitas pendulang? Selama bertahun-tahun, PT Freeport Indonesia (PTFI) tidak pernah melarang aktivitas pendulang. Kata Hendra Kata ilegal yang dikeluarkan oleh bupati“Ini bukan hanya soal membantu masyarakat, tapi bagaimana kita memastikan semua berjalan sesuai aturan. Aktivitas yang selama ini dianggap ilegal tidak bisa langsung dilegalkan tanpa proses dan dasar hukum yang kuat,” terangnya. Kata bupati yang di kutip dari media Penapapua,com.Jika aktivitas pendulang memang ilegal, maka pajak dari pembeli emas juga bisa dianggap hasil perbuatan ilegal. "Ini menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi pajak yang diterima oleh pemerintah," tambah Hendra.Bupati Mimika, Johannes Rettob, belum memberikan pernyataan resmi terkait isu ini. Namun, dalam pernyataannya sebelumnya, ia menekankan pentingnya memastikan semua aktivitas berjalan sesuai aturan.Kontroversi ini masih terus berkembang dan memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan informasi terbaru kepada publik. Penulis: Hend Editor: GF 06 Apr 2026, 21:51 WIT
Keluarga Diadang OTK Berparang di Kali Wania, HP dan Uang Tunai Dirampas Papuanewsonline.com, Timika – Sebuah aksi pengadangan yang mengerikan terjadi di kawasan Kali Wania SP3, Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Senin (6/4/2026) sekitar pukul 14.30 WIT. Satu rombongan keluarga yang hendak mandi di lokasi tersebut mendadak dihadang oleh sekelompok orang tak dikenal (OTK) yang membawa senjata tajam jenis parang.Peristiwa ini menimbulkan kepanikan, terlebih dalam kendaraan tersebut terdapat anak-anak yang ikut bersama keluarga menuju lokasi pemandian. Aksi pelaku disebut berlangsung saat kendaraan korban mendekati area Kali Wania.“Sebuah aksi pengadangan yang mengerikan terjadi di Kali Wania SP3, Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, pada Senin (6/4/2026) sekitar pukul 14.30 WIT.”Mendapat laporan dari masyarakat, personel Polsek Kuala Kencana langsung bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan pengejaran dan olah TKP awal.“Mendapat laporan tersebut, personel Polsek Kuala Kencana langsung bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara (TKP).”Namun, saat petugas tiba di lokasi, para pelaku diketahui telah melarikan diri lebih dulu. Upaya penangkapan sementara belum membuahkan hasil, dan polisi kini masih melakukan penyisiran di sekitar kawasan kejadian.“Namun, upaya penangkapan belum membuahkan hasil karena para pelaku diketahui sudah lebih dulu melarikan diri menjauh dari lokasi sebelum kedatangan petugas.”Berdasarkan keterangan Kanit Reskrim Polsek Kuala Kencana, Ipda Kristiyono Y. Tansah, jumlah pelaku diperkirakan sebanyak enam orang. Mereka membawa parang dan melakukan intimidasi terhadap korban dengan mencoba menarik penumpang keluar dari kendaraan.“Berdasarkan keterangan Kanit Reskrim Polsek Kuala Kencana, Ipda Kristiyono Y. Tansah, pelaku berjumlah enam orang yang membawa senjata tajam jenis parang.”Meski situasi berlangsung sangat mencekam, seluruh korban yang berada di dalam mobil berhasil bertahan dan tidak keluar dari kendaraan. Total terdapat 11 orang di dalam mobil, terdiri dari lima orang dewasa dan enam anak-anak.“Mereka melakukan intimidasi dan berusaha menarik korban keluar dari mobil. Beruntung, seluruh korban yang berjumlah 11 orang (5 dewasa dan 6 anak-anak) berhasil bertahan di dalam kendaraan sehingga tidak mengalami luka fisik.”Dalam aksi tersebut, pelaku berhasil merampas satu unit telepon genggam dan uang tunai sebesar Rp200 ribu milik korban. Meski tidak ada korban luka, kejadian ini menyebabkan trauma, terutama bagi anak-anak yang berada di lokasi saat peristiwa berlangsung.“Meski selamat, korban tetap mengalami kerugian materiil berupa satu unit handphone dan uang tunai Rp200 ribu yang dirampas.”Petugas kepolisian juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang ditemukan di sekitar lokasi, yakni sepasang sandal merek Swallow dan aksesoris rambut yang diduga milik salah satu pelaku.“Di lokasi, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa sepasang sandal Swallow dan aksesoris rambut yang diduga milik pelaku.”Saat ini, kasus tersebut masih dalam penanganan intensif Polsek Kuala Kencana. Polisi terus mengumpulkan keterangan saksi serta menelusuri identitas para pelaku guna segera melakukan penangkapan.“Kasus ini kini tengah diselidiki pihak kepolisian untuk mengungkap identitas dan menangkap para pelaku.” Penulis: Jid Editor: GF 06 Apr 2026, 21:49 WIT
Razia Di Pelabuhan Pomako, 206 Liter Sopi Diamankan dan Akan Dimusnahkan Papuanewsonline.com, Timika – Gabungan petugas dari Polsek Kawasan Pelabuhan Pomako dan KPLP Syahbandar berhasil mengamankan ratusan liter minuman keras (miras) jenis sopi lokal saat melakukan pengamanan dan razia kedatangan kapal perintis KM Sabuk Nusantara 32. Operasi yang berlangsung pada Senin (6/4/2026) mulai pukul 02.00 WIT hingga 05.30 WIT ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Kawasan Pelabuhan Pomako, Iptu Fits Gerald M. Nanlohy.Dalam kegiatan tersebut, tim gabungan yang terdiri dari 6 personel polisi dan 3 personel KPLP melakukan pemeriksaan ketat terhadap penumpang serta barang bawaan. Berdasarkan hasil pengecekan, petugas berhasil menemukan dan menyita total 206 liter miras yang disembunyikan dalam berbagai wadah. Rinciannya meliputi 1 jerigen 20 liter, 7 jerigen 5 liter, dan 236 botol plastik ukuran 600 ml. Barang bukti tersebut diduga sengaja ditinggalkan oleh pemiliknya saat menyadari kehadiran aparat.“Seluruh barang bukti tersebut kami amankan ke Polsek Kawasan Pelabuhan Pomako untuk selanjutnya dilakukan proses pemusnahan,” ujar Iptu Nanlohy. Ia menegaskan bahwa razia ini merupakan langkah rutin dan komitmen Polres Mimika untuk mencegah masuk serta beredarnya miras ilegal di wilayah Kabupaten Mimika melalui jalur laut. Upaya ini dilakukan sebagai tindakan preventif guna menekan angka kriminalitas dan menjaga ketertiban umum.Selama operasi berlangsung, situasi terpantau aman dan kondusif. Tercatat sebanyak 62 penumpang turun dan 59 penumpang naik dari kapal KM Sabuk Nusantara 32. Setelah selesai proses pemeriksaan dan kepulangan penumpang, kapal tersebut kemudian bertolak meninggalkan Dermaga Pomako menuju Pelabuhan Dobo dan Pelabuhan Saumlaki sesuai jadwal perjalanan yang telah ditentukan. Penulis: Jid Editor: GF 06 Apr 2026, 21:38 WIT
Stok LPG Timika Diatur, Pembelian Dibatasi 1 Tabung Per Keluarga Papuanewsonline.com, Timika – Isu kelangkaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) tengah menjadi keluhan warga di Kabupaten Mimika. Beberapa hari terakhir, masyarakat terlihat memadati agen penjualan, seperti di PT Mitra Indimatam di Nawaripi, untuk mendapatkan pasokan tabung gas. Antrean panjang terjadi lantaran adanya kebijakan pembatasan pembelian yang diterapkan guna menjaga ketersediaan stok agar tidak habis secara mendadak. (6/4/2026)Owner PT Mitra Indimatam, Andi Tajerimin, menjelaskan bahwa permintaan pasokan sudah dikirim ke Makassar seperti biasa. Namun, saat ini diberlakukan aturan pembelian maksimal satu tabung per rumah tangga. Langkah ini diambil untuk mencegah praktik penimbunan dan penjualan kembali dengan harga selangit oleh oknum tertentu."Sebenarnya stok tidak kosong, hanya sedang diatur distribusinya sambil menunggu suplai baru tiba," ujarnya.Menanggapi hal ini, Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Rayon II Papua Tengah, Junaedi Kala, memastikan bahwa pembatasan ini bertujuan agar stok tidak kosong total. Saat ini, hanya PT Mitra Indimatam yang aktif melayani dengan sisa stok sekitar 2.000 tabung 5,5 kg dan 1.000 tabung 12 kg yang diperkirakan cukup untuk 5-6 hari ke depan dengan sistem penjualan teratur.Ke depan, distribusi LPG direncanakan akan dioptimalkan melalui suplai langsung dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di wilayah Regional Papua Maluku. Skema baru ini diharapkan mempersingkat rantai distribusi. Pihaknya saat ini masih mengkoordinasikan teknis dan harga jual bersama pemerintah daerah, serta menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir soal kenaikan harga.  Penulis: Jid Editor: GF 06 Apr 2026, 21:34 WIT
Polisi Amankan Distribusi BBM Ke Pegunungan, Atasi Krisis Listrik Dogiyai, Deiyai, Dan Paniai Papuanewsonline.com, Papua Tengah – Aparat kepolisian melaksanakan pengawalan ketat terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) menuju tiga kabupaten di wilayah pegunungan, yakni Dogiyai, Deiyai, dan Paniai. Langkah ini diambil sebagai respons atas krisis listrik yang terjadi dan mengganggu aktivitas masyarakat di wilayah tersebut. Pengawalan dilakukan mulai Sabtu malam pukul 21.00 WIT hingga Minggu pagi pukul 07.05 WIT. (05/4/2026)Kegiatan dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas Kapolres Dogiyai, AKBP Dennis A. Putra, bersama sejumlah pejabat dan personel kepolisian. Rombongan penyalur BBM harus menempuh perjalanan lintas kabupaten dengan medan yang cukup berat dan menantang. Meskipun demikian, seluruh personel tetap siaga penuh demi memastikan keamanan armada hingga sampai ke tujuan dengan selamat.Diketahui, ketiga kabupaten tersebut sebelumnya mengalami kekurangan pasokan listrik yang cukup signifikan akibat terhambatnya distribusi BBM. Kondisi ini berdampak langsung pada terganggunya berbagai aktivitas warga dan pelayanan publik. Dengan adanya pengawalan ini, diharapkan pasokan energi dapat segera terisi kembali sehingga layanan listrik dapat beroperasi normal.Upaya ini menjadi bukti nyata komitmen aparat keamanan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta menjaga stabilitas di wilayah pegunungan Papua Tengah. Kehadiran polisi di jalur distribusi memastikan bantuan energi ini tepat sasaran dan dapat segera dinikmati oleh masyarakat yang sedang membutuhkan. Penulis: Jid Editor: GF 06 Apr 2026, 10:51 WIT
Pilihan Redaksi
Bayang-Bayang Korupsi: Hibah Bupati Mimika Kepada Kejaksaan Negeri, Pertanda Hukum Tumpul? Papuanewsonline.com, Mimika - Independensi dan integritas penegakan hukum di wilayah Mimika kini menjadi sorotan publik. Dianus Omaleng, seorang warga Mimika, menyatakan keprihatinan terkait adanya penerimaan hibah oleh Kejaksaan Negeri Mimika dari Pemerintah Kabupaten Mimika di bawah kepemimpinan Bupati Johannes Rettob.Penerimaan hibah ini terjadi di tengah berlangsungnya perkara hukum yang melibatkan Bupati Mimika sebagai pihak penggugat dalam kasus melawan Robert Kambu. Dianus Omaleng menilai bahwa penerimaan hibah ini berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat dan mengindikasikan adanya benturan kepentingan."Penegakan hukum tidak boleh terlihat 'berhutang budi' kepada pihak yang sedang berperkara. Hukum harus tegak lurus tanpa intervensi, baik dalam bentuk kebijakan maupun pemberian materiil," kata Dianus Omaleng.Dianus Omaleng juga mengacu pada beberapa regulasi, termasuk Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) dan Kode Etik Jaksa, yang melarang penerimaan hadiah atau janji yang dapat memengaruhi independensi dalam penanganan perkara."Kami menuntut agar Kejaksaan Negeri Mimika menjelaskan transparansi penerimaan hibah ini dan memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam penanganan kasus yang melibatkan Bupati Mimika," tambah Dianus Omaleng.Aspirasi ini disampaikan sebagai bentuk kontrol sosial demi terciptanya pemerintahan dan penegakan hukum yang bersih di Kabupaten Mimika. Penulis: Hendrik Editor: GF 06 Apr 2026, 22:14 WIT
Kontroversi Pernyataan Bupati Mimika tentang Aktivitas Pendulang Emas Ilegal Papuanewsonline.com, Mimika - Pernyataan Bupati Mimika, Johannes Rettob, tentang aktivitas pendulang emas ilegal telah memicu kontroversi. Dalam pernyataannya pada 26 Maret 2026, bupati menekankan bahwa aktivitas pendulang harus sesuai aturan dan tidak bisa dilegalkan tanpa proses hukum yang kuat.Namun, Pengacara Hendra Jamlaay, S.H., menilai pernyataan bupati tersebut melanggar undang-undang karena menyatakan aktivitas pendulang ilegal tanpa kapasitas yang jelas. "Pernyataan bupati ini berarti mengakui bahwa aktivitas pendulang ilegal, tapi tidak ada tindakan nyata untuk menghentikannya," Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa baru sekarang bupati bicara soal ilegalitas aktivitas pendulang? Selama bertahun-tahun, PT Freeport Indonesia (PTFI) tidak pernah melarang aktivitas pendulang. Kata Hendra Kata ilegal yang dikeluarkan oleh bupati“Ini bukan hanya soal membantu masyarakat, tapi bagaimana kita memastikan semua berjalan sesuai aturan. Aktivitas yang selama ini dianggap ilegal tidak bisa langsung dilegalkan tanpa proses dan dasar hukum yang kuat,” terangnya. Kata bupati yang di kutip dari media Penapapua,com.Jika aktivitas pendulang memang ilegal, maka pajak dari pembeli emas juga bisa dianggap hasil perbuatan ilegal. "Ini menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi pajak yang diterima oleh pemerintah," tambah Hendra.Bupati Mimika, Johannes Rettob, belum memberikan pernyataan resmi terkait isu ini. Namun, dalam pernyataannya sebelumnya, ia menekankan pentingnya memastikan semua aktivitas berjalan sesuai aturan.Kontroversi ini masih terus berkembang dan memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan informasi terbaru kepada publik. Penulis: Hend Editor: GF 06 Apr 2026, 21:51 WIT
Keluarga Diadang OTK Berparang di Kali Wania, HP dan Uang Tunai Dirampas Papuanewsonline.com, Timika – Sebuah aksi pengadangan yang mengerikan terjadi di kawasan Kali Wania SP3, Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Senin (6/4/2026) sekitar pukul 14.30 WIT. Satu rombongan keluarga yang hendak mandi di lokasi tersebut mendadak dihadang oleh sekelompok orang tak dikenal (OTK) yang membawa senjata tajam jenis parang.Peristiwa ini menimbulkan kepanikan, terlebih dalam kendaraan tersebut terdapat anak-anak yang ikut bersama keluarga menuju lokasi pemandian. Aksi pelaku disebut berlangsung saat kendaraan korban mendekati area Kali Wania.“Sebuah aksi pengadangan yang mengerikan terjadi di Kali Wania SP3, Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, pada Senin (6/4/2026) sekitar pukul 14.30 WIT.”Mendapat laporan dari masyarakat, personel Polsek Kuala Kencana langsung bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan pengejaran dan olah TKP awal.“Mendapat laporan tersebut, personel Polsek Kuala Kencana langsung bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara (TKP).”Namun, saat petugas tiba di lokasi, para pelaku diketahui telah melarikan diri lebih dulu. Upaya penangkapan sementara belum membuahkan hasil, dan polisi kini masih melakukan penyisiran di sekitar kawasan kejadian.“Namun, upaya penangkapan belum membuahkan hasil karena para pelaku diketahui sudah lebih dulu melarikan diri menjauh dari lokasi sebelum kedatangan petugas.”Berdasarkan keterangan Kanit Reskrim Polsek Kuala Kencana, Ipda Kristiyono Y. Tansah, jumlah pelaku diperkirakan sebanyak enam orang. Mereka membawa parang dan melakukan intimidasi terhadap korban dengan mencoba menarik penumpang keluar dari kendaraan.“Berdasarkan keterangan Kanit Reskrim Polsek Kuala Kencana, Ipda Kristiyono Y. Tansah, pelaku berjumlah enam orang yang membawa senjata tajam jenis parang.”Meski situasi berlangsung sangat mencekam, seluruh korban yang berada di dalam mobil berhasil bertahan dan tidak keluar dari kendaraan. Total terdapat 11 orang di dalam mobil, terdiri dari lima orang dewasa dan enam anak-anak.“Mereka melakukan intimidasi dan berusaha menarik korban keluar dari mobil. Beruntung, seluruh korban yang berjumlah 11 orang (5 dewasa dan 6 anak-anak) berhasil bertahan di dalam kendaraan sehingga tidak mengalami luka fisik.”Dalam aksi tersebut, pelaku berhasil merampas satu unit telepon genggam dan uang tunai sebesar Rp200 ribu milik korban. Meski tidak ada korban luka, kejadian ini menyebabkan trauma, terutama bagi anak-anak yang berada di lokasi saat peristiwa berlangsung.“Meski selamat, korban tetap mengalami kerugian materiil berupa satu unit handphone dan uang tunai Rp200 ribu yang dirampas.”Petugas kepolisian juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang ditemukan di sekitar lokasi, yakni sepasang sandal merek Swallow dan aksesoris rambut yang diduga milik salah satu pelaku.“Di lokasi, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa sepasang sandal Swallow dan aksesoris rambut yang diduga milik pelaku.”Saat ini, kasus tersebut masih dalam penanganan intensif Polsek Kuala Kencana. Polisi terus mengumpulkan keterangan saksi serta menelusuri identitas para pelaku guna segera melakukan penangkapan.“Kasus ini kini tengah diselidiki pihak kepolisian untuk mengungkap identitas dan menangkap para pelaku.” Penulis: Jid Editor: GF 06 Apr 2026, 21:49 WIT
Razia Di Pelabuhan Pomako, 206 Liter Sopi Diamankan dan Akan Dimusnahkan Papuanewsonline.com, Timika – Gabungan petugas dari Polsek Kawasan Pelabuhan Pomako dan KPLP Syahbandar berhasil mengamankan ratusan liter minuman keras (miras) jenis sopi lokal saat melakukan pengamanan dan razia kedatangan kapal perintis KM Sabuk Nusantara 32. Operasi yang berlangsung pada Senin (6/4/2026) mulai pukul 02.00 WIT hingga 05.30 WIT ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Kawasan Pelabuhan Pomako, Iptu Fits Gerald M. Nanlohy.Dalam kegiatan tersebut, tim gabungan yang terdiri dari 6 personel polisi dan 3 personel KPLP melakukan pemeriksaan ketat terhadap penumpang serta barang bawaan. Berdasarkan hasil pengecekan, petugas berhasil menemukan dan menyita total 206 liter miras yang disembunyikan dalam berbagai wadah. Rinciannya meliputi 1 jerigen 20 liter, 7 jerigen 5 liter, dan 236 botol plastik ukuran 600 ml. Barang bukti tersebut diduga sengaja ditinggalkan oleh pemiliknya saat menyadari kehadiran aparat.“Seluruh barang bukti tersebut kami amankan ke Polsek Kawasan Pelabuhan Pomako untuk selanjutnya dilakukan proses pemusnahan,” ujar Iptu Nanlohy. Ia menegaskan bahwa razia ini merupakan langkah rutin dan komitmen Polres Mimika untuk mencegah masuk serta beredarnya miras ilegal di wilayah Kabupaten Mimika melalui jalur laut. Upaya ini dilakukan sebagai tindakan preventif guna menekan angka kriminalitas dan menjaga ketertiban umum.Selama operasi berlangsung, situasi terpantau aman dan kondusif. Tercatat sebanyak 62 penumpang turun dan 59 penumpang naik dari kapal KM Sabuk Nusantara 32. Setelah selesai proses pemeriksaan dan kepulangan penumpang, kapal tersebut kemudian bertolak meninggalkan Dermaga Pomako menuju Pelabuhan Dobo dan Pelabuhan Saumlaki sesuai jadwal perjalanan yang telah ditentukan. Penulis: Jid Editor: GF 06 Apr 2026, 21:38 WIT
Stok LPG Timika Diatur, Pembelian Dibatasi 1 Tabung Per Keluarga Papuanewsonline.com, Timika – Isu kelangkaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) tengah menjadi keluhan warga di Kabupaten Mimika. Beberapa hari terakhir, masyarakat terlihat memadati agen penjualan, seperti di PT Mitra Indimatam di Nawaripi, untuk mendapatkan pasokan tabung gas. Antrean panjang terjadi lantaran adanya kebijakan pembatasan pembelian yang diterapkan guna menjaga ketersediaan stok agar tidak habis secara mendadak. (6/4/2026)Owner PT Mitra Indimatam, Andi Tajerimin, menjelaskan bahwa permintaan pasokan sudah dikirim ke Makassar seperti biasa. Namun, saat ini diberlakukan aturan pembelian maksimal satu tabung per rumah tangga. Langkah ini diambil untuk mencegah praktik penimbunan dan penjualan kembali dengan harga selangit oleh oknum tertentu."Sebenarnya stok tidak kosong, hanya sedang diatur distribusinya sambil menunggu suplai baru tiba," ujarnya.Menanggapi hal ini, Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Rayon II Papua Tengah, Junaedi Kala, memastikan bahwa pembatasan ini bertujuan agar stok tidak kosong total. Saat ini, hanya PT Mitra Indimatam yang aktif melayani dengan sisa stok sekitar 2.000 tabung 5,5 kg dan 1.000 tabung 12 kg yang diperkirakan cukup untuk 5-6 hari ke depan dengan sistem penjualan teratur.Ke depan, distribusi LPG direncanakan akan dioptimalkan melalui suplai langsung dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di wilayah Regional Papua Maluku. Skema baru ini diharapkan mempersingkat rantai distribusi. Pihaknya saat ini masih mengkoordinasikan teknis dan harga jual bersama pemerintah daerah, serta menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir soal kenaikan harga.  Penulis: Jid Editor: GF 06 Apr 2026, 21:34 WIT
Polisi Amankan Distribusi BBM Ke Pegunungan, Atasi Krisis Listrik Dogiyai, Deiyai, Dan Paniai Papuanewsonline.com, Papua Tengah – Aparat kepolisian melaksanakan pengawalan ketat terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) menuju tiga kabupaten di wilayah pegunungan, yakni Dogiyai, Deiyai, dan Paniai. Langkah ini diambil sebagai respons atas krisis listrik yang terjadi dan mengganggu aktivitas masyarakat di wilayah tersebut. Pengawalan dilakukan mulai Sabtu malam pukul 21.00 WIT hingga Minggu pagi pukul 07.05 WIT. (05/4/2026)Kegiatan dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas Kapolres Dogiyai, AKBP Dennis A. Putra, bersama sejumlah pejabat dan personel kepolisian. Rombongan penyalur BBM harus menempuh perjalanan lintas kabupaten dengan medan yang cukup berat dan menantang. Meskipun demikian, seluruh personel tetap siaga penuh demi memastikan keamanan armada hingga sampai ke tujuan dengan selamat.Diketahui, ketiga kabupaten tersebut sebelumnya mengalami kekurangan pasokan listrik yang cukup signifikan akibat terhambatnya distribusi BBM. Kondisi ini berdampak langsung pada terganggunya berbagai aktivitas warga dan pelayanan publik. Dengan adanya pengawalan ini, diharapkan pasokan energi dapat segera terisi kembali sehingga layanan listrik dapat beroperasi normal.Upaya ini menjadi bukti nyata komitmen aparat keamanan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta menjaga stabilitas di wilayah pegunungan Papua Tengah. Kehadiran polisi di jalur distribusi memastikan bantuan energi ini tepat sasaran dan dapat segera dinikmati oleh masyarakat yang sedang membutuhkan. Penulis: Jid Editor: GF 06 Apr 2026, 10:51 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Pendidikan & Kesehatan Lihat semua
28 Penumpang Selamat Tiba di Pomako, Operasi SAR Ditutup Setelah Bantuan BBM dari Keluarga Papuanewsonline.com, Timika – Kabar melegakan akhirnya datang dari perairan Pasir Hitam setelah dua kapal yang sebelumnya dilaporkan mengalami kehabisan bahan bakar minyak (BBM) berhasil tiba dengan selamat di Pelabuhan Pomako, Timika, pada Minggu pagi (05/04/2026). Sebanyak 28 penumpang dipastikan selamat, mengakhiri kekhawatiran keluarga dan masyarakat yang sejak awal terus memantau perkembangan situasi.Insiden ini sempat memicu operasi pencarian dan pertolongan (SAR) secara intensif oleh tim gabungan, mengingat lokasi kejadian berada di wilayah perairan yang cukup luas dan berpotensi membahayakan keselamatan para penumpang.Menurut keterangan pelapor, Yosep Witayau, kedua kapal akhirnya dapat melanjutkan pelayaran setelah mendapatkan bantuan suplai BBM dari pihak keluarga yang turun langsung melakukan pencarian di lokasi kejadian.“Menurut keterangan pelapor, Yosep Witayau, kedua kapal tersebut dapat melanjutkan pelayaran setelah mendapatkan bantuan suplai BBM dari pihak keluarga yang turun melakukan pencarian di lokasi kejadian.”Speed boat yang mengangkut delapan penumpang menjadi kapal pertama yang berhasil tiba di Pelabuhan Pomako. Kapal tersebut dilaporkan merapat sekitar pukul 00.00 WIT atau tengah malam.Sementara itu, long boat yang membawa 20 penumpang lainnya menyusul beberapa jam kemudian dan tiba dengan selamat sekitar pukul 09.00 WIT pada Minggu pagi.“Speed boat yang membawa 8 penumpang dilaporkan tiba lebih dahulu sekitar pukul 00.00 dini hari, sedangkan long boat dengan 20 penumpang lainnya menyusul dan tiba dengan selamat pada pukul 09.00 pagi.”Dengan telah dipastikannya keselamatan seluruh penumpang, operasi SAR yang sebelumnya digelar resmi dinyatakan selesai. Seluruh unsur tim gabungan yang terlibat kemudian dikembalikan ke kesatuan masing-masing.“Dengan dikonfirmasikannya keselamatan seluruh orang di atas kapal, operasi pencarian dan pertolongan (SAR) yang digelar secara intensif resmi ditutup.”Pihak berwenang juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR, aparat gabungan, serta keluarga korban yang ikut berperan aktif dalam pencarian dan bantuan logistik di lapangan.Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pengguna transportasi laut, khususnya terkait kesiapan logistik dan kecukupan bahan bakar sebelum melakukan perjalanan di wilayah perairan Mimika yang memiliki jalur pelayaran cukup panjang.“Peristiwa ini menjadi pengingat penting akan keselamatan pelayaran, khususnya terkait kesiapan logistik dan bahan bakar sebelum berlayar di wilayah perairan yang cukup luas.”Selain itu, daftar nama seluruh penumpang yang selamat telah diterima lengkap oleh pihak berwenang, memastikan tidak ada korban jiwa maupun penumpang yang masih dinyatakan hilang dalam insiden tersebut.“Daftar nama penumpang yang selamat telah diterima lengkap oleh pihak berwenang, memastikan tidak ada satu pun jiwa yang hilang dalam insiden ini.” Penulis: Jid Editor: GF 06 Apr 2026, 10:40 WIT
Kepala BNPB Turun Langsung ke Manado, Pastikan Penanganan Darurat Gempa M 7,6 Berjalan Terpadu Papuanewsonline.com, Manado – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., turun langsung ke Kota Manado, Sulawesi Utara, Jumat (3/4/2026), untuk memastikan penanganan darurat pascagempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,6 berjalan optimal dan terpadu. Kehadirannya difokuskan pada peninjauan kerusakan bangunan serta kondisi permukiman warga terdampak.Setibanya di lokasi, Kepala BNPB meninjau area Gedung KONI (Hall B) yang mengalami kerusakan cukup parah akibat guncangan gempa. Selain itu, ia juga menyambangi kawasan permukiman warga guna melihat secara langsung dampak kerusakan rumah dan fasilitas umum yang terdampak bencana. Dalam kunjungannya, Suharyanto berdialog langsung dengan warga sekitar yang terdampak. Dari kesaksian masyarakat, ia mendengarkan kronologi saat gempa terjadi yang memicu kepanikan dan menyebabkan seorang warga meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan bangunan. BNPB mencatat hingga Jumat terdapat satu korban jiwa dan ratusan gempa susulan yang terus dipantau. Pada kesempatan tersebut, Kepala BNPB juga menyerahkan bantuan logistik berupa kebutuhan dasar kepada warga terdampak, termasuk bagi mereka yang mengalami luka-luka akibat reruntuhan material bangunan.Usai peninjauan di Kota Manado, rombongan BNPB melanjutkan perjalanan menuju rumah duka korban meninggal dunia di Desa Tateli, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa. Kehadiran Kepala BNPB di lokasi tersebut bertujuan untuk memberikan dukungan moral serta menyerahkan santunan duka cita kepada keluarga korban sebagai bentuk kepedulian pemerintah. Di sela kegiatan peninjauan, Suharyanto menegaskan bahwa pemerintah pusat telah hadir sejak Kamis malam sesuai arahan Presiden untuk mendampingi pemerintah daerah dalam penanganan awal bencana."Sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami langsung memastikan kondisi di lapangan. Tadi malam begitu sampai, kami melaksanakan rapat koordinasi dengan unsur TNI-Polri dan Kalak BPBD Provinsi Sulawesi Utara. Penanganan awal sudah dilakukan dengan sangat baik dan terpadu," ujar Suharyanto di sela-sela peninjauan. BNPB juga mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan BMKG, hingga Jumat telah terjadi 401 kali gempa susulan (aftershock), meskipun tren kekuatannya terus menurun dan tidak melebihi gempa utama M 7,6. "Bapak Kepala BMKG menginformasikan ada 401 kali gempa susulan, namun tidak ada yang kekuatannya melebihi gempa awal. Trennya menurun. Kita akan pantau terus hingga satu minggu ke depan sampai ada rilis resmi dari BMKG mengenai aktivitas energi gempa ini," tambahnya. Terkait bantuan bagi masyarakat, pemerintah menegaskan akan bertanggung jawab atas perbaikan rumah warga yang rusak, baik rusak ringan, sedang, maupun berat, dengan mekanisme yang disesuaikan berdasarkan status tanggap darurat dan kemampuan fiskal daerah."Untuk rumah masyarakat yang rusak, akan diperbaiki oleh pemerintah. Polanya sama seperti di daerah bencana lain. Rumah rusak ringan dan sedang akan diperbaiki, sementara yang rusak berat akan diganti (pembangunan baru). Mekanismenya nanti melihat pengajuan dan kemampuan fiskal daerah, jika diserahkan ke pusat, maka pusat akan ambil alih," tegasnya. BNPB bersama tim gabungan akan terus melakukan asesmen mendalam di lapangan untuk memastikan seluruh kebutuhan penyintas terpenuhi serta tidak ada wilayah terdampak yang terlewat dari penanganan. (GF) 03 Apr 2026, 23:01 WIT
Rekrutmen Polri 2026 Diawasi Ketat, Polda Maluku Gandeng Dukcapil hingga LLDIKTI Papuanewsonline.com, Ambon - Panitia daerah (Panda) Polda Maluku memulai tahapan seleksi penerimaan Bintara Polri 2026 dengan menggelar pemeriksaan administrasi awal (Rikmin) di Ambon, Rabu (1/4/2026), dengan melibatkan instansi eksternal untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.Biro SDM Polda Maluku melaksanakan tahapan pemeriksaan administrasi awal (Rikmin) bagi calon peserta seleksi Bintara Polri dengan kompetensi khusus Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Tahun Anggaran 2026.Kegiatan yang berlangsung di Gedung Plaza Presisi, Tantui, Ambon ini menjadi bagian awal dari rangkaian seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Daerah (Panda) Polda Maluku.Untuk memastikan proses seleksi berjalan objektif dan akuntabel, panitia melibatkan sejumlah instansi eksternal, di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, LLDIKTI, Ombudsman, LSM serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon.Karo SDM Polda Maluku, Kombes Pol Jemi Junaidi, menegaskan bahwa keterlibatan pihak eksternal merupakan bentuk komitmen Polri dalam menerapkan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).“Kami memastikan seluruh dokumen peserta diverifikasi secara faktual oleh instansi berwenang, sehingga data yang digunakan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.Sebanyak 100 peserta mengikuti tahapan Rikmin awal ini. Pemeriksaan meliputi verifikasi ijazah, transkrip nilai, akta kelahiran, kartu keluarga, hingga identitas kependudukan lainnya.Selain itu, panitia juga melakukan pengukuran tinggi dan berat badan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.Melalui rekrutmen Bintara dengan kompetensi khusus SPKT, Polri menargetkan terjaringnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan profesional.Tahapan ini menjadi pintu awal bagi peserta sebelum mengikuti seleksi lanjutan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Panda Polda Maluku.Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib, lancar, dan kondusif.Pelibatan instansi eksternal dalam tahapan awal seleksi menjadi indikator penting reformasi rekrutmen Polri yang semakin terbuka. Transparansi tidak hanya sebatas slogan, tetapi mulai diterapkan secara sistematis melalui verifikasi lintas lembaga.Langkah ini juga menjadi strategi untuk menekan praktik kecurangan yang selama ini kerap menjadi sorotan publik. Namun, konsistensi pengawasan pada tahap lanjutan tetap menjadi kunci agar integritas proses seleksi benar-benar terjaga hingga akhir. PNO-12 03 Apr 2026, 13:54 WIT
Wujudkan Seleksi BETAH; Polda Maluku Gelar Rikmin Awal Taruna/Taruni Akpol 2026 Papuanewsonline.com, Ambon - Polda Maluku memulai tahapan pemeriksaan administrasi (Rikmin) awal calon Taruna/Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 dengan menegaskan komitmen seleksi yang transparan, objektif, dan bebas pungutan.Panitia Daerah Penerimaan Anggota Polri TA. 2026 Polda Maluku melaksanakan tahapan pemeriksaan administrasi (Rikmin) awal bagi calon Taruna/Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 di Gedung Plaza Presisi, Tantui, Ambon, Rabu (1/4/2026).Tahapan ini merupakan bagian dari rangkaian seleksi penerimaan terpadu anggota Polri yang dilaksanakan secara serentak dengan mengedepankan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).Sebanyak 71 peserta mengikuti tahapan Rikmin awal, terdiri dari 62 calon taruna dan 9 calon taruni.Kepala Biro SDM Polda Maluku, Kombes Pol Jemi Junaidi selaku Ketua Panitia Daerah, menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilaksanakan secara ketat dan transparan guna menjaring calon perwira Polri yang berkualitas.“Rikmin awal ini menjadi tahap penting untuk memastikan seluruh peserta memenuhi persyaratan administrasi secara sah dan valid. Kami menjamin proses ini berjalan objektif, transparan, dan tanpa pungutan biaya apa pun,” tegasnya.Ia juga menekankan bahwa keterlibatan pengawas eksternal menjadi bagian penting dalam menjaga integritas seleksi.“Seluruh tahapan diawasi secara berlapis, baik oleh pengawas internal maupun eksternal. Ini sebagai bentuk komitmen kami untuk mencegah praktik penyimpangan,” ujarnya.Dalam pelaksanaannya, Polda Maluku turut menggandeng sejumlah instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan, LLDIKTI, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memastikan keabsahan dokumen peserta.Selain itu, pengawas eksternal juga dilibatkan guna memastikan proses seleksi berjalan sesuai ketentuan dan prinsip akuntabilitas.Karo SDM juga mengimbau peserta dan orang tua agar tidak percaya pada pihak yang menjanjikan kelulusan.“Percayalah pada kemampuan diri sendiri. Tidak ada ruang bagi praktik percaloan dalam seleksi Polri. Kelulusan ditentukan oleh kemampuan masing-masing peserta,” tegasnya.Melalui tahapan Rikmin awal yang ketat ini, Polda Maluku berharap dapat menghasilkan calon perwira Polri yang profesional, berintegritas, dan siap mengabdi kepada masyarakat. PNO-12 03 Apr 2026, 13:45 WIT
Pimpin Pakta Integritas, Wakapolda Maluku: 1.213 Peserta Ikuti Seleksi Anggota Polri TA. 2026 Papuanewsonline.com, Ambon - Sebanyak 1.213 peserta mengikuti penandatanganan Pakta Integritas seleksi penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2026 di Polda Maluku, sebagai wujud komitmen rekrutmen bersih dan transparan berbasis prinsip “BETAH”.Polda Maluku resmi memulai tahapan seleksi penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2026 dengan menegaskan komitmen integritas melalui prinsip “BETAH” (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).Komitmen tersebut ditandai dengan pengambilan sumpah dan penandatanganan Pakta Integritas yang dipimpin Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni di Gedung Plaza Presisi Tantui, Ambon, Selasa (31/3/2026).Kegiatan ini diikuti sebanyak 1.213 peserta seleksi, yang terdiri dari:* 71 peserta Akpol (62 pria dan 9 wanita),* 1.068 peserta Bintara/Brigadir (895 pria dan 173 wanita),* 74 peserta Tamtama (pria).Selain peserta, kegiatan juga dihadiri panitia seleksi, pengawas internal dan eksternal, serta orang tua atau wali peserta.Dalam amanat Kapolda Maluku yang dibacakannya, Wakapolda menegaskan bahwa Pakta Integritas bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen nyata untuk memastikan seluruh tahapan seleksi berlangsung jujur, objektif, dan berkeadilan.“Seleksi ini harus dijalankan secara transparan dan bebas dari praktik KKN dalam bentuk apa pun. Kami ingin memastikan yang lulus adalah mereka yang benar-benar memenuhi syarat dan berkompeten,” tegasnya.Ia menambahkan, kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama keberhasilan Polri, sehingga proses rekrutmen harus mampu melahirkan anggota yang profesional dan berintegritas.Wakapolda juga mengingatkan peserta dan orang tua agar tidak mudah percaya terhadap oknum atau calo yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu.“Jangan percaya pada pihak yang menjanjikan kelulusan. Seleksi ini murni berdasarkan kemampuan peserta,” ujarnya.Untuk menjamin akuntabilitas, Polda Maluku menerapkan sistem pengawasan berlapis. Pengawasan internal dilakukan oleh Itwasda dan Bidpropam, sementara pengawasan eksternal melibatkan Ombudsman, Mafindo, unsur media, Dinas Pendidikan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon.Sejumlah pejabat utama Polda Maluku turut hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk Karo SDM dan para kepala bidang terkait.Melalui penandatanganan Pakta Integritas ini, Polda Maluku berharap seluruh tahapan seleksi berjalan objektif dan menghasilkan calon anggota Polri yang berkualitas, sejalan dengan semangat PRESISI. PNO-12 01 Apr 2026, 22:12 WIT
Seni & Budaya Lihat semua
Himtak BKMT Mimika Gelar Pengajian Gabungan: Bersihkan Hati Dan Gerakkan Inovasi Papuanewsonline.com, Timika – Himpunan Majelis Taklim Kerukunan (Himtak) BKMT Kabupaten Mimika menggelar pengajian akbar yang dirangkaikan dengan halal bihalal pada Minggu (05/04/26). Kegiatan ini mengusung tema "Bersihkan Hati, Kuatkan Silaturahmi, dan Bergerak Bersama dalam Karya dan Inovasi" sebagai momentum mempererat ukhuwah pascakekberan Idul Fitri.Acara yang dihadiri oleh ratusan jamaah ini menghadirkan tausiyah dari Ketua PHBI Kabupaten Mimika, Ustadz H. Joko Prianto, S.E. Dalam ceramahnya, ia mengajak seluruh umat untuk memanfaatkan suasana Syawal guna memperbaiki diri dan meningkatkan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat.Hadir pula dalam kesempatan tersebut Ketua Himtak BKMT, Hj. Farida, S.KM., M.Kes, dan Ketua BKMT Kabupaten Mimika, drh. Sabelina Fitriani.Hj. Farida dalam sambutannya menjelaskan bahwa pengajian gabungan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap dua bulan sekali. Saat ini Himtak menaungi sebanyak 27 majelis taklim aktif di Mimika. "Kegiatan ini menjadi wadah mempererat kebersamaan antar majelis. Kami juga menekankan pentingnya kolaborasi untuk melahirkan karya dan inovasi yang bermanfaat," ujarnya.Salah satu program unggulan yang telah dijalankan adalah fasilitasi medical check-up (MCU) bagi tokoh agama dan anggota. Sebagai organisasi yang menghimpun berbagai latar belakang suku dan budaya, Himtak diharapkan terus menjadi motor penggerak persatuan dan kepedulian sosial. "Kami ingin organisasi ini tidak hanya bergerak di bidang keagamaan, tetapi juga menciptakan dampak positif nyata bagi masyarakat luas," pungkasnya. Penulis: Jid Editor: GF 06 Apr 2026, 10:43 WIT
Polda Metro Jaya Siagakan 4.500 Personel, Pelayanan Ibadah Paskah 2026 Jadi Prioritas Papuanewsonline.com, Jakarta – Polda Metro Jaya menyiagakan sebanyak 4.500 personel untuk melayani sekaligus mengamankan rangkaian perayaan ibadah Paskah 2026 di seluruh wilayah hukumnya. Langkah ini dilakukan guna memastikan umat Kristiani dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan penuh kekhidmatan.Personel yang telah disiapkan akan ditempatkan di berbagai gereja, titik keramaian, hingga lokasi yang menjadi pusat kegiatan umat selama perayaan Paskah. Pengamanan ini tidak hanya difokuskan pada aspek keamanan, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat.Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan bahwa kehadiran aparat di lapangan bertujuan untuk memberikan rasa tenang bagi umat yang melaksanakan ibadah. Menurutnya, Polri hadir sebagai pelindung sekaligus pelayan masyarakat dalam momentum keagamaan yang penting ini.“Sebanyak 4.500 personel kami siagakan untuk memastikan seluruh rangkaian ibadah Paskah berjalan dengan aman dan lancar. Kehadiran personel di lapangan juga merupakan bentuk pelayanan kami agar umat dapat beribadah dengan tenang dan nyaman,” dalam keterangannya pada Kamis, (02/04/26).Ia menjelaskan, personel juga disiapkan untuk mendukung kelancaran teknis pelaksanaan ibadah, mulai dari sterilisasi lokasi sebelum kegiatan berlangsung, pengaturan arus lalu lintas, hingga patroli rutin di sekitar area gereja.Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan suasana yang kondusif, sehingga umat dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah Paskah dengan lebih fokus dan damai tanpa gangguan keamanan maupun kemacetan di sekitar lokasi.Lebih lanjut, Budi Hermanto menekankan bahwa pengamanan yang dilakukan Polda Metro Jaya mengedepankan pendekatan humanis dan pelayanan kepada masyarakat.“Kami ingin kehadiran Polri benar-benar dirasakan masyarakat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan. Karena itu, pengamanan Paskah ini tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi juga pada pelayanan kepada umat agar ibadah dapat berlangsung dengan damai dan lancar,” ujarnya.Selain pengamanan langsung di lapangan, Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta segera melapor kepada petugas terdekat atau melalui layanan darurat 110 apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan di sekitar tempat ibadah maupun lingkungan sekitar.Dengan kesiapan ribuan personel serta pola pelayanan yang menyeluruh, Polda Metro Jaya berharap seluruh rangkaian perayaan Paskah 2026 dapat berlangsung aman, tertib, dan penuh kedamaian bagi seluruh umat Kristiani. (GF) 03 Apr 2026, 22:58 WIT
Hak Adat Dipertahankan, KAPP Mimika Tegaskan Organisasi Milik Amungme dan Kamoro Papuanewsonline.com, Timika – Polemik terkait keberadaan organisasi Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) di Kabupaten Mimika kembali menjadi sorotan. Menanggapi isu yang berkembang, anggota KAPP sekaligus tokoh pemuda Mimika, Andrianus Janampa, menegaskan bahwa organisasi tersebut merupakan milik masyarakat adat suku Amungme dan Kamoro yang tidak dapat diambil alih oleh pihak lain.Pernyataan itu disampaikan Andrianus kepada media di Timika, Selasa (1/4/2026), sebagai bentuk klarifikasi atas adanya dinamika internal dan isu perebutan organisasi yang belakangan mencuat di tengah masyarakat.Menurut Andrianus, KAPP adalah organisasi yang sah, memiliki struktur yang jelas, serta dibentuk untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, khususnya suku Amungme dan Kamoro sebagai pemilik hak ulayat di wilayah Mimika."Kami di Kabupaten Mimika, dua suku, Amungme dan Kamoro, dan tujuh suku lain tidak pernah rebutan organisasi di bawah pemerintah. Sampai sekarang, baru tahun 2025 ini ada rebutan organisasi kami," kata Andrianus Janampa.Ia menegaskan, secara prinsip organisasi tersebut merupakan rumah bersama yang lahir dari identitas adat masyarakat Mimika, sehingga kepemilikannya harus tetap dihormati oleh seluruh pihak."KAPP itu milik Amungme dan Kamoro. Harus Tuhan itu harus Amungme dan Kamoro. Tidak boleh ambil alih, tidak boleh kalau oke mau cari anggota. Semua mau bergabung, orang Papua oke bisa gabung. Tapi kalau untuk Tuhan, jangan," katanya.Lebih lanjut, Andrianus meminta masyarakat luas untuk menghormati posisi suku Amungme dan Kamoro sebagai tuan di atas tanah Mimika. Menurutnya, keberadaan organisasi adat harus menjadi wadah yang memperkuat persatuan dan kesejahteraan masyarakat, bukan menjadi ruang konflik.Ia juga menekankan bahwa pihaknya tidak menolak kehadiran masyarakat Papua lainnya untuk bergabung dan berkontribusi, selama tetap menghormati struktur serta hak-hak adat yang melekat pada organisasi tersebut."Kami sebagai anak umumnya, kami tidak terima berlawanan kami. Kalau organisasi lain oke. Tapi kalau itu salah satu untuk masyarakat Kabupaten Mimika, pada khususnya orang umumnya, orang tujuh suku, punya tempat saling makan," katanya.Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan resmi dari tokoh adat dan pemuda Mimika bahwa polemik yang terjadi tidak boleh menggeser hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik organisasi.Di akhir keterangannya, Andrianus menutup pernyataan dengan menegaskan bahwa KAPP tetap menjadi milik suku Amungme dan Kamoro, serta meminta seluruh pihak menjaga persatuan dan menghormati hak adat di Kabupaten Mimika. Penulis: HendrikEditor: GF 02 Apr 2026, 11:19 WIT
Pondok Pesantren Ummahatul Mukminin Al-Akbar Timika, Cetak Generasi Penghafal Al-Qur’an Papuanewsonline.com, Timika – Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam memerlukan upaya untuk menjaga kemurnian, memahami kandungannya, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara yang efektif untuk menjaga kemurniannya adalah dengan menghafalkan ayat-ayat sucinya.Namun, di wilayah Timika, Papua, keberadaan lembaga pendidikan yang berfokus pada pembinaan hafalan Al-Qur'an (tahfidzul Qur'an) masih tergolong minim. Hal ini menjadi keprihatinan bagi pewakaf tanah dan pendiri pondok, yang kemudian menginisiasi pendirian sebuah lembaga pendidikan khusus untuk tahfidz Al-Qur'an. (31/3/2026) Berdasarkan kepedulian tersebut, pada tahun 2020 lahirlah Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ummahatul Mukminin Al-Akbar sebagai wadah untuk mencetak generasi penghafal Al-Qur'an yang tidak hanya kuat dalam hafalan, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia.Pondok pesantren ini didirikan atas dasar visi dan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat akan pendidikan berbasis Al-Qur'an di Timika. Dengan visi untuk mewujudkan generasi yang mencintai dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an, pondok ini menetapkan tiga misi utama: mencetak generasi Islam yang mencintai Al-Qur'an, menanamkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, serta membentuk santri yang berakhlak mulia. Keunggulan pondok terletak pada pembinaan hafalan Al-Qur'an yang kuat, pembentukan akhlak yang baik berlandaskan nilai-nilai Islam, dan integrasi antara hafalan dengan pengamalan dalam keseharian santri.Metode pembelajaran yang diterapkan adalah metode Mutqin, yang menekankan pada kekuatan hafalan dan konsistensi dalam menjaga hafalan yang telah dipelajari. Metode ini mencakup tiga komponen utama: murajaah dan tikrar (pengulangan hafalan secara terus-menerus), talaqqi/tasmi’ (setoran hafalan kepada guru untuk disimak langsung), serta ziyadah (penambahan hafalan baru secara bertahap). Ada aturan khusus di pondok ini: setiap santri yang telah menghafal 3 juz wajib menyetorkan seluruh hafalan dalam satu kali duduk tanpa melihat mushaf. Setelah lulus, mereka dapat melanjutkan hafalan berikutnya. Ketika telah menambah 3 juz lagi, santri akan melakukan tasmi’ 3 juz baru tersebut, kemudian dilanjutkan dengan tasmi’ gabungan sebanyak 6 juz (3 juz sebelumnya dan 3 juz baru). Proses ini diulang secara berkelanjutan hingga santri berhasil menghafal seluruh 30 juz Al-Qur'an.Pondok pesantren secara rutin mengikuti perlombaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Musabaqah Higdzil Qur'an (MHQ) setiap tahunnya. Alhamdulillah, para santri telah membawa pulang berbagai prestasi gemilang baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Selain itu, dengan metode Mutqin yang diterapkan secara selektif, proses pembinaan menghasilkan santri yang benar-benar kuat dalam hafalan. Pendiri pondok, KH. Andi Ahmad Jaya, mengungkapkan bahwa pada tahun ini terdapat beberapa santri yang akan menyelesaikan hafalan 30 juz (khatam kubro), dengan beberapa santri lainnya diproyeksikan menyusul pada tahun berikutnya.  Penulis: Jid Editor: GF 31 Mar 2026, 23:08 WIT
Wakapolda Maluku Hadiri Tradisi Pukul Sapu Lidi Papuanewsonline.com, Leihitu – Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku menghadiri tradisi adat Pukul Sapu Lidi yang digelar dalam rangka 7 Syawal 1447 Hijriah di Negeri Morela dan Mamala, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Sabtu (28/3/2026).Tradisi yang telah berlangsung sejak abad ke-17 ini merupakan refleksi perjuangan Kapitan Tulukabessy dalam melawan penjajah Belanda di Benteng Kapahaha. Hingga kini, tradisi tersebut terus dilestarikan dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Maluku.Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tanggal 7 Syawal ini berlangsung meriah dan sarat makna, serta dihadiri unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, tokoh adat, dan masyarakat, bahkan turut disaksikan wisatawan mancanegara.Rangkaian acara diawali dengan penyambutan tamu kehormatan melalui Tari Manuhua di Lapangan Tulukabessy, dilanjutkan dengan prosesi sakral pembakaran obor Kapitan Tulukabessy sebagai simbol semangat perjuangan leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi.Berbagai pertunjukan seni tradisional turut memeriahkan suasana, di antaranya Tari Rete, Tari Salewangi, Tari Lissa Kapahaha, hingga Tari Cakalele yang mencerminkan nilai kepahlawanan masyarakat Maluku.Raja Negeri Morela, Fadil Sialana, menyampaikan bahwa tradisi Pukul Sapu Lidi bukan sekadar ritual budaya, tetapi memiliki nilai filosofis yang mendalam.“Tradisi ini bukan ajang balas dendam, melainkan wujud syukur, sarana mempererat silaturahmi, serta memupuk keberanian dan semangat persatuan di tengah masyarakat,” ujarnya.Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, juga mengapresiasi konsistensi masyarakat dalam menjaga warisan budaya tersebut.“Pukul Sapu Lidi adalah warisan luhur yang membentuk karakter, memperkuat persatuan, dan menanamkan nilai sportivitas dalam kehidupan bermasyarakat,” kata Gubernur.Sementara itu, Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni menegaskan bahwa kehadiran Polri dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya lokal sekaligus upaya menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat.“Tradisi Pukul Sapu Lidi mengandung nilai-nilai positif seperti keberanian, persaudaraan, dan persatuan. Ini menjadi kekuatan sosial yang harus terus dijaga bersama sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat Maluku,” ungkap Wakapolda.Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas daerah, termasuk melalui pelestarian tradisi budaya.Kehadiran Forkopimda dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen bersama dalam merawat warisan budaya sekaligus memperkuat persatuan masyarakat di Bumi Raja-Raja. PNO-12 30 Mar 2026, 14:13 WIT
Halal Bihalal dan Temu Kangen Rumah Yatim Dhuafa Baiturrosul, Perkuat Silaturahmi di Mimika Papuanewsonline.com, Mimika — Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan terasa dalam kegiatan Halal Bihalal dan temu kangen yang diselenggarakan oleh Rumah Yatim dan Dhuafa Baiturrosul pada Minggu, 29 Maret 2026.Dalam kesempatan tersebut, Pengasuh Yayasan Baiturrosul, Muhammad Rafly, menyampaikan kisah berdirinya panti asuhan yang sarat nilai keikhlasan dan pengorbanan. Ia menjelaskan bahwa Panti Asuhan Baitur Rasul didirikan pada tahun 2018, berawal dari kebiasaan almarhum ayahnya yang gemar membantu sesama tanpa pamrih.“Awalnya tidak ada niat mendirikan panti. Hanya dari kebiasaan memberi makan dan membantu, hingga akhirnya ada sekitar 10 anak yang tinggal bersama kami, meskipun kondisi ekonomi saat itu sangat sederhana,” ungkap Rafly.Ia juga mengenang pesan sederhana namun mendalam dari almarhum ayahnya yang menjadi pegangan hingga saat ini, “Ini untuk bekal saya nanti di akhirat.” Dengan keikhlasan, meskipun hanya dengan hidangan sederhana seperti telur dan kecap, semangat berbagi terus dijaga hingga akhirnya panti berkembang dan resmi berbadan hukum sebagai yayasan pada tahun 2025.Rafly menambahkan, saat ini anak-anak panti menjalani pendidikan formal di luar, seperti di YPMNU, serta mendapatkan pembinaan keagamaan setiap sore, termasuk mengaji, membaca Yasin, dan mengamalkan Ratib Al-Haddad.“Tujuan kegiatan ini adalah untuk mempererat silaturahmi. Harapan kami, kebersamaan ini bisa terus berlanjut, tidak hanya hari ini, tetapi di waktu-waktu yang Allah izinkan,” tambahnya.Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mimika, Ustadz Amin, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia juga memohon maaf karena belum sempat berkunjung selama bulan Ramadan akibat kesibukan.“Saya mengapresiasi kegiatan ini. Ini menunjukkan kepedulian dan kebersamaan yang luar biasa dari semua pihak, baik donatur, simpatisan, maupun masyarakat,” ujarnya.Dalam tausiyahnya, Ustadz Amin menyampaikan tiga pesan penting pasca Idul Fitri. Pertama, pentingnya melaksanakan puasa enam hari di bulan Syawal yang memiliki keutamaan seperti berpuasa selama satu tahun. Kedua, menjaga dan mempererat silaturahmi sebagai esensi dari tradisi halal bihalal. Ketiga, meluruskan anggapan keliru bahwa bulan Syawal adalah bulan sial, yang tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam.Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya legalitas formal panti asuhan agar segera didaftarkan ke Dinas Sosial guna memperkuat pengakuan secara hukum.Ustadz Amin turut memberikan pesan kepada para pengasuh agar menjaga lingkungan panti tetap aman dan nyaman bagi anak-anak. Ia menekankan tiga hal yang harus dihindari, yakni pelecehan seksual, perundungan (bullying), serta sikap intoleransi.“Kita harus memastikan anak-anak ini mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan lingkungan yang sehat untuk tumbuh dan berkembang,” tegasnya.Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara pengasuh, anak-anak panti, serta masyarakat. Diharapkan, semangat kebersamaan dan kepedulian yang terjalin dapat terus berlanjut dan membawa keberkahan bagi semua pihak. Penulis: Bim Editor: GF 29 Mar 2026, 21:03 WIT
Video Lainnya
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT