Papuanewsonline.com
Upacara Di Grasberg Disorot, Warga: SOP Keselamatan Dilanggar, Martabat Adat Terancam
Warga Keluhkan Menu MBG di Pasar Sentral III Mimika Dinilai Seperti Makanan Hewan
GIDI Desak Pemerintah Hentikan Operasi Militer Di Korowai Yahukimo, Warga Sipil Dianggap Rentan
Komnas HAM Desak Investigasi Ilmiah Penembakan Tiga Warga Sipil di Maybrat, Papua Barat Daya
Dua Warga Negara Asing China Diduga Berburu Satwa Dilindungi di Papua, Dideportasi
Ketua KNPB Pusat Tolak Pendataan Ulang, Desak Investigasi Independen PBB di Papua
BPBD Mimika Gelar Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran, 180 Peserta Siap Jadi Agen Keselamatan
Bripda Jhon Galu Situmorang Tertembak Saat Melaksanakan Tugas di Tolikara, Diduga Serangan KKB
Terima Paket Diduga Narkotika, Seorang Ibu Rumah Tangga di Timika Diamankan Polres Mimika
AMP Komite Kota Makassar Gelar Pendidikan Politik dan Konferta, Pilih Pimpinan Baru Perjuangan
Berita Terbaru
Lihat semua
Upacara Di Grasberg Disorot, Warga: SOP Keselamatan Dilanggar, Martabat Adat Terancam
Papuanewsonline.com, Mimika - Pelaksanaan kegiatan peringatan kemerdekaan di kawasan dataran tinggi Grasberg menuai sorotan. Warga mendesak evaluasi terhadap prosedur keselamatan kerja dan perlindungan hak masyarakat adat.Sorotan itu disampaikan dalam rilis tertulis yang diterima papuanewsonline.com, Jumat (21/8/2026) oleh Dianu Omaleng.Dalam rilis tersebut disebutkan kegiatan yang melibatkan aparat keamanan dan warga dengan mengenakan pakaian adat tradisional perlu dievaluasi mendalam. "Kawasan Grasberg yang berada di ketinggian ekstrem memiliki kondisi cuaca bersuhu sangat rendah dan risiko tinggi. Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta regulasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) industri, setiap aktivitas di zona tersebut wajib mengedepankan perlindungan fisik dan keselamatan peserta," tulis rilis.Rilis itu menyoroti pelibatan masyarakat adat dengan pakaian tradisional tanpa perlengkapan proteksi cuaca dingin. Hal itu dinilai tidak memperhatikan aspek keselamatan fisik warga di medan ekstrem dan berpotensi melanggar standar keselamatan kerja yang berlaku di wilayah operasional industri.3 Desakan Warga Kepada Pengelola GrasbergMelalui rilisnya, warga menyampaikan 3 tuntutan:1. Evaluasi Prosedur OperasionalMemastikan seluruh kegiatan seremonial di area operasional mematuhi SOP keselamatan kerja dan standar K3 secara ketat.2. Hormati Martabat Budaya LokalMelindungi keselamatan fisik warga adat dalam setiap kegiatan resmi tanpa memaksakan situasi yang bertentangan dengan standar keselamatan medan ekstrem.3. Buka Ruang DialogMembuka ruang penyampaian aspirasi publik secara transparan demi menjaga keharmonisan antara masyarakat, pengelola kawasan, dan aparat keamanan."Masyarakat berharap pihak penyelenggara dan pengelola kawasan memberikan klarifikasi terbuka serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh aturan demi keselamatan bersama," demikian penutup rilis.Kawasan Grasberg berada di ketinggian lebih dari 4.000 mdpl dengan suhu ekstrem. Area tersebut merupakan wilayah operasional pertambangan di Mimika, Papua Tengah.Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Freeport Indonesia dan aparat keamanan di kawasan Grasberg belum memberikan tanggapan resmi. papuanewsonline.com masih berupaya menghubungi pihak terkait.Penulis: HendrikEditor: OF
21 Agu 2026, 22:30 WIT
Warga Keluhkan Menu MBG di Pasar Sentral III Mimika Dinilai Seperti Makanan Hewan
Papuanewsonline.com, Mimika, - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Pasar Sentral III, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, menuai keluhan dari warga penerima manfaat. Menu yang disalurkan dinilai tidak layak konsumsi dan tidak memenuhi standar gizi, terutama untuk kelompok balita.Keluhan tersebut disampaikan warga di kawasan belakang Hotel Cartens, Kabupaten Mimika."Menu MBG di sini macam makanan hewan. Tidak ada gizinya. Anak bayi umur 0-5 tahun dikasih isi kacang," ungkap salah satu warga di Timika, Jumat (21/8/2026).Warga menyebut, menu yang diberikan kepada anak usia 0-5 tahun berupa kacang goreng merupakan tindakan memalukan. Sementara itu, dokumentasi yang diterima redaksi pada hari yang sama menunjukkan menu berupa nasi putih, ayam goreng berbumbu, dan tahu goreng yang disajikan dalam wadah nampan stainless. Program MBG di wilayah Pasar Sentral III diketahui dilaksanakan oleh Yayasan Lintas di bawah koordinasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pasar Sentral III.Redaksi Papuanewsonline.com telah berupaya melakukan konfirmasi langsung kepada pihak SPPG Pasar Sentral III melalui petugas lapangan atas nama Ima, namun Ia menolak memberikan keterangan.Ima selaku Petugas lapangan menolak memberikan keterangan substantif terkait komposisi menu dan standar gizi, dan mengarahkan awak media untuk melakukan konfirmasi resmi di kantor."Saya ini hanya petugas lapangan, Pak. Bukan hak saya bicara. Kalau mau jelas datang ke kantor, ketemu kepala SPPG kami," ujarnya.Saat dimintai tanggapan terkait keluhan warga soal kelayakan menu, petugas tersebut kembali menegaskan agar konfirmasi dilakukan secara langsung ke pimpinan."Begini saja Pak, kalau memang Bapak mau datang kami tunggu sekarang. Karena kami ada kantor di sini. Kalau mau mempertanyakan segala halnya dengan real, Bapak datang ketemu dengan kepala SPPG di sini," lanjutnya.Hingga berita ini dipublikasikan, Kepala SPPG Pasar Sentral III dan pihak Yayasan Lintas selaku pelaksana program MBG belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan tersebut.Warga berharap ada evaluasi dan transparansi dari pemerintah daerah serta penanggung jawab program MBG di Kabupaten Mimika. Mengingat sasaran program adalah anak sekolah dan balita, warga meminta adanya pengawasan ketat terhadap kualitas, kandungan gizi, dan kesesuaian menu dengan kelompok usia penerima.Redaksi masih membuka ruang hak jawab bagi pihak SPPG Pasar Sentral III, Yayasan Lintas, dan instansi terkait untuk memberikan klarifikasi resmi.Penulis: HendrikEditor. : Of
21 Agu 2026, 22:26 WIT
GIDI Desak Pemerintah Hentikan Operasi Militer Di Korowai Yahukimo, Warga Sipil Dianggap Rentan
Papuanewsonline,com. Yahukimo — Departemen Hukum dan HAM Gereja Injili di Indonesia (GIDI) mendesak negara untuk menghentikan operasi militer di wilayah pemukiman Korowai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.Desakan itu disampaikan dalam siaran pers yang diterima papuanewsonline.com, Jumat (21/8/2026) dan ditandatangani Ketua Departemen Hukum dan HAM GIDI, Pdt. Jimmy Koirewoa, S.Th.GIDI mengaku menerima informasi dari jaringan gereja, kepala suku, dan aktivis kemanusiaan di lapangan bahwa operasi TNI melalui jalur udara dan darat menyebabkan warga sipil tercerai-berai dan melarikan diri ke hutan."Berdasarkan informasi yang kami terima dari berbagai pihak di lapangan, operasi tersebut telah menyebabkan warga sipil tercerai-berai dan sebagian melarikan diri ke hutan untuk menyelamatkan diri," tulis rilis GIDI.Ada Ibu Hamil dan Anak-anak TerdampakGIDI menyebut terdapat warga sipil yang membutuhkan perlindungan khusus, termasuk sembilan ibu hamil serta anak-anak berusia 5, 9, 12, dan 15 tahun. Warga terdampak berasal dari Boven Digoel, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Asmat, dan Mappi. Dalam rilis tersebut GIDI juga menyampaikan informasi adanya tiga orang meninggal dunia dalam pengungsian. Satu jenazah disebut telah dievakuasi ke Boven Digoel. GIDI menyatakan data tersebut masih dalam proses verifikasi."Warga mengalami kesulitan, termasuk sakit dan keterbatasan akses terhadap makanan, pelayanan kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya," lanjut rilis itu.6 Tuntutan GIDIDalam siaran persnya, GIDI menyampaikan 6 poin tuntutan:1. Hentikan operasi militer di wilayah pemukiman dan kawasan yang berpotensi membahayakan warga sipil.2. Pastikan keselamatan warga sipil, terutama ibu hamil, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan.3. Pemkab Yahukimo turun langsung menangani warga terdampak di Korowai, Dekai, Kota Jalan Gunung, Suru-Suru, dan wilayah lain.4. Buka akses kemanusiaan independen untuk bantuan makanan, obat-obatan, dan pelayanan kesehatan.5. Komnas HAM dan lembaga independen diminta melakukan pencarian warga yang masih terpisah di hutan.6. Seluruh pihak hormati hukum humaniter internasional dan hukum HAM untuk perlindungan warga sipil."Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan masyarakat dan menjamin agar bantuan kemanusiaan dapat menjangkau mereka yang membutuhkan," tegas Pdt. Jimmy Koirewoa.GIDI juga mengajak gereja, lembaga kemanusiaan, pemerintah daerah, pemerintah pusat, hingga komunitas internasional untuk memberi perhatian serius terhadap kondisi warga sipil di Papua, khususnya Yahukimo dan Korowai.Hingga berita ini diturunkan, pihak TNI, Pemkab Yahukimo, dan Komnas HAM Papua belum memberikan tanggapan resmi terkait rilis GIDI tersebut. papuanewsonline.com masih berupaya menghubungi pihak terkait untuk konfirmasi.Penulis: HendrikEditor: OF
21 Agu 2026, 21:16 WIT
Komnas HAM Desak Investigasi Ilmiah Penembakan Tiga Warga Sipil di Maybrat, Papua Barat Daya
Papuanewsonline.com, Jakarta — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Polda Papua Barat Daya melakukan penyelidikan secara ilmiah dan mendalam guna mengungkap peristiwa penembakan yang menimpa tiga warga sipil di Kampung Ainod, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada Kamis, 13 Agustus 2026, sekitar pukul 18.00 WIT, saat ketiga korban sedang beraktivitas di sekitar pondok kebun. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menegaskan peristiwa ini merupakan tindak pidana yang wajib diusut tuntas secara profesional, objektif, dan transparan.Tiga warga yang menjadi korban adalah Anike Fatie, Selviana Sory, dan Silvester Assem. Ketiganya mengalami luka di sejumlah bagian tubuh dan sempat mendapatkan pertolongan di RS Pratama Sunere sebelum dirujuk ke RSUD Sele Be Solu, Kota Sorong, untuk perawatan lebih lanjut. Komnas HAM menilai penyelidikan dengan pendekatan ilmiah sangat diperlukan guna menjelaskan perbedaan keterangan yang beredar, terutama terkait penyebab luka apakah akibat peluru atau benda tajam, serta memastikan jenis senjata, motif, dan pihak yang bertanggung jawab, baik pelaku lapangan maupun aktor intelektual.Komnas HAM menegaskan hukum harus berlaku setara bagi siapa pun yang terbukti bersalah, baik kelompok bersenjata maupun aparat keamanan, guna mencegah terjadinya impunitas. Selain pengusutan fakta di lapangan, Komnas HAM juga mendesak pemerintah dan pemangku kepentingan melakukan langkah mitigasi guna mencegah ketegangan meluas. Bantuan logistik dan pendampingan harus disalurkan kepada warga yang diliputi rasa takut agar tidak terjadi pengungsian baru di wilayah tersebut.Korban dan keluarga berhak mendapatkan penanganan medis secara optimal hingga pulih sepenuhnya, termasuk hasil pemeriksaan medis resmi yang disampaikan secara terbuka. Pemulihan psikologis, pendampingan sosial, serta perlindungan terhadap saksi dan keluarga dari segala bentuk intimidasi juga harus dipastikan terjamin. Komnas HAM turut meminta seluruh pihak terkait, mulai dari aparat keamanan, rumah sakit, hingga masyarakat, memberikan akses informasi secara terbuka demi terungkapnya kebenaran yang sesungguhnya.Penulis: JidEditor: OF
21 Agu 2026, 21:11 WIT
Dua Warga Negara Asing China Diduga Berburu Satwa Dilindungi di Papua, Dideportasi
Papuanewsonline.com, Jayapura — Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura berhasil mengungkap dugaan penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh dua warga negara asing (WNA) asal Tiongkok. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua, Samuel Toba, mengidentifikasi keduanya sebagai pasangan suami istri berinisial YH dan NZ yang datang ke Papua dengan alasan berwisata. Namun, petugas menemukan bukti bahwa mereka melakukan aktivitas yang jauh berbeda dari izin yang diberikan.Pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat yang diterima pada 30 Maret 2026. Laporan tersebut menyebutkan adanya WNA yang diduga melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin tinggalnya. Tim intelijen keimigrasian kemudian menindaklanjuti dan memperoleh petunjuk yang lebih jelas pada 27 Juli 2026, termasuk bukti berupa foto dan video yang beredar di media sosial. Dari rekaman tersebut terlihat YH terlibat langsung dalam perburuan satwa yang dilindungi, antara lain burung kasuari dan kuskus, bersama warga setempat.Setelah menelusuri jejak dan mendalami informasi secara menyeluruh, petugas akhirnya menangkap kedua WNA tersebut pada 14 Agustus 2026 di wilayah Jayapura.Mereka menjalani pemeriksaan mendalam terkait identitas, dokumen perjalanan, izin tinggal, serta seluruh aktivitas yang dilakukan selama berada di wilayah Papua. Bukti-bukti digital yang terkumpul menjadi dasar kuat dalam menetapkan pelanggaran yang telah dilakukan.Atas perbuatannya, kedua WNA tersebut dikenakan sanksi administratif keimigrasian berupa pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia. Samuel Toba menegaskan bahwa setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk batasan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan. Penyalahgunaan izin tinggal untuk melakukan tindakan yang merugikan, terutama yang merusak kekayaan alam dan satwa dilindungi, tidak akan dibiarkan begitu saja.Penulis: JidEditor: OF
21 Agu 2026, 21:08 WIT
Ketua KNPB Pusat Tolak Pendataan Ulang, Desak Investigasi Independen PBB di Papua
Papuanewsonline.com, Jayapura — Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat, Agus Kossay, secara resmi menolak rencana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan pendataan ulang korban dan pengungsi akibat konflik di Papua. Pernyataan tersebut disampaikan pada Rabu (19/8/2026) sebagai tanggapan atas rencana pembentukan tim pendataan yang digagas Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pigai. Agus menilai pendataan ulang tidak diperlukan karena berbagai lembaga seperti gereja, pemerintah daerah, LSM, dan organisasi kemanusiaan telah menghimpun data lengkap dan menyerahkannya kepada pihak terkait. Menurutnya, rencana ini justru menunjukkan ketidakpercayaan pemerintah terhadap data yang telah disusun secara independen selama ini.Agus kemudian menegaskan bahwa yang dibutuhkan bukan pendataan ulang, melainkan investigasi independen dari lembaga internasional di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menyebut Komite Internasional Palang Merah, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, serta lembaga-lembaga sejenis harus diberi akses penuh untuk masuk ke Papua dan melakukan penelusuran secara objektif. Penyelesaian persoalan Papua, menurutnya, tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui jalur pembangunan ekonomi atau dalam kerangka hukum nasional Indonesia, melainkan harus merujuk pada hak penentuan nasib sendiri yang dijamin hukum internasional.Oleh karena itu, Agus meminta seluruh elemen masyarakat yang terlibat dalam tim pendataan yang dibentuk Kemenkumham untuk menarik diri. Keterlibatan mereka dikhawatirkan justru mengarahkan penyelesaian persoalan Papua ke dalam kerangka hukum nasional semata, sehingga menutup ruang bagi penyelesaian yang merujuk pada hukum internasional. KNPB secara tegas menolak segala bentuk penyelesaian yang hanya berjalan di dalam yurisdiksi nasional Indonesia dan tidak akan melakukan kompromi atas hal tersebut.Agus juga mengingatkan konsistensi sikap luar negeri Indonesia yang aktif mendukung penyelesaian persoalan Palestina melalui jalur internasional. Menurutnya, Indonesia perlu menunjukkan sikap yang sama dengan membuka diri bagi pihak internasional yang netral untuk turut membantu menyelesaikan konflik di Papua. Penyelesaian yang adil dan berkelanjutan memerlukan perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang independen, bukan sekadar pendataan yang berulang-ulang.Penulis: JidEditor: OF
21 Agu 2026, 21:05 WIT
Pilihan Redaksi
Upacara Di Grasberg Disorot, Warga: SOP Keselamatan Dilanggar, Martabat Adat Terancam
Papuanewsonline.com, Mimika - Pelaksanaan kegiatan peringatan kemerdekaan di kawasan dataran tinggi Grasberg menuai sorotan. Warga mendesak evaluasi terhadap prosedur keselamatan kerja dan perlindungan hak masyarakat adat.Sorotan itu disampaikan dalam rilis tertulis yang diterima papuanewsonline.com, Jumat (21/8/2026) oleh Dianu Omaleng.Dalam rilis tersebut disebutkan kegiatan yang melibatkan aparat keamanan dan warga dengan mengenakan pakaian adat tradisional perlu dievaluasi mendalam. "Kawasan Grasberg yang berada di ketinggian ekstrem memiliki kondisi cuaca bersuhu sangat rendah dan risiko tinggi. Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta regulasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) industri, setiap aktivitas di zona tersebut wajib mengedepankan perlindungan fisik dan keselamatan peserta," tulis rilis.Rilis itu menyoroti pelibatan masyarakat adat dengan pakaian tradisional tanpa perlengkapan proteksi cuaca dingin. Hal itu dinilai tidak memperhatikan aspek keselamatan fisik warga di medan ekstrem dan berpotensi melanggar standar keselamatan kerja yang berlaku di wilayah operasional industri.3 Desakan Warga Kepada Pengelola GrasbergMelalui rilisnya, warga menyampaikan 3 tuntutan:1. Evaluasi Prosedur OperasionalMemastikan seluruh kegiatan seremonial di area operasional mematuhi SOP keselamatan kerja dan standar K3 secara ketat.2. Hormati Martabat Budaya LokalMelindungi keselamatan fisik warga adat dalam setiap kegiatan resmi tanpa memaksakan situasi yang bertentangan dengan standar keselamatan medan ekstrem.3. Buka Ruang DialogMembuka ruang penyampaian aspirasi publik secara transparan demi menjaga keharmonisan antara masyarakat, pengelola kawasan, dan aparat keamanan."Masyarakat berharap pihak penyelenggara dan pengelola kawasan memberikan klarifikasi terbuka serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh aturan demi keselamatan bersama," demikian penutup rilis.Kawasan Grasberg berada di ketinggian lebih dari 4.000 mdpl dengan suhu ekstrem. Area tersebut merupakan wilayah operasional pertambangan di Mimika, Papua Tengah.Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Freeport Indonesia dan aparat keamanan di kawasan Grasberg belum memberikan tanggapan resmi. papuanewsonline.com masih berupaya menghubungi pihak terkait.Penulis: HendrikEditor: OF
21 Agu 2026, 22:30 WIT
Warga Keluhkan Menu MBG di Pasar Sentral III Mimika Dinilai Seperti Makanan Hewan
Papuanewsonline.com, Mimika, - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Pasar Sentral III, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, menuai keluhan dari warga penerima manfaat. Menu yang disalurkan dinilai tidak layak konsumsi dan tidak memenuhi standar gizi, terutama untuk kelompok balita.Keluhan tersebut disampaikan warga di kawasan belakang Hotel Cartens, Kabupaten Mimika."Menu MBG di sini macam makanan hewan. Tidak ada gizinya. Anak bayi umur 0-5 tahun dikasih isi kacang," ungkap salah satu warga di Timika, Jumat (21/8/2026).Warga menyebut, menu yang diberikan kepada anak usia 0-5 tahun berupa kacang goreng merupakan tindakan memalukan. Sementara itu, dokumentasi yang diterima redaksi pada hari yang sama menunjukkan menu berupa nasi putih, ayam goreng berbumbu, dan tahu goreng yang disajikan dalam wadah nampan stainless. Program MBG di wilayah Pasar Sentral III diketahui dilaksanakan oleh Yayasan Lintas di bawah koordinasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pasar Sentral III.Redaksi Papuanewsonline.com telah berupaya melakukan konfirmasi langsung kepada pihak SPPG Pasar Sentral III melalui petugas lapangan atas nama Ima, namun Ia menolak memberikan keterangan.Ima selaku Petugas lapangan menolak memberikan keterangan substantif terkait komposisi menu dan standar gizi, dan mengarahkan awak media untuk melakukan konfirmasi resmi di kantor."Saya ini hanya petugas lapangan, Pak. Bukan hak saya bicara. Kalau mau jelas datang ke kantor, ketemu kepala SPPG kami," ujarnya.Saat dimintai tanggapan terkait keluhan warga soal kelayakan menu, petugas tersebut kembali menegaskan agar konfirmasi dilakukan secara langsung ke pimpinan."Begini saja Pak, kalau memang Bapak mau datang kami tunggu sekarang. Karena kami ada kantor di sini. Kalau mau mempertanyakan segala halnya dengan real, Bapak datang ketemu dengan kepala SPPG di sini," lanjutnya.Hingga berita ini dipublikasikan, Kepala SPPG Pasar Sentral III dan pihak Yayasan Lintas selaku pelaksana program MBG belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan tersebut.Warga berharap ada evaluasi dan transparansi dari pemerintah daerah serta penanggung jawab program MBG di Kabupaten Mimika. Mengingat sasaran program adalah anak sekolah dan balita, warga meminta adanya pengawasan ketat terhadap kualitas, kandungan gizi, dan kesesuaian menu dengan kelompok usia penerima.Redaksi masih membuka ruang hak jawab bagi pihak SPPG Pasar Sentral III, Yayasan Lintas, dan instansi terkait untuk memberikan klarifikasi resmi.Penulis: HendrikEditor. : Of
21 Agu 2026, 22:26 WIT
GIDI Desak Pemerintah Hentikan Operasi Militer Di Korowai Yahukimo, Warga Sipil Dianggap Rentan
Papuanewsonline,com. Yahukimo — Departemen Hukum dan HAM Gereja Injili di Indonesia (GIDI) mendesak negara untuk menghentikan operasi militer di wilayah pemukiman Korowai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.Desakan itu disampaikan dalam siaran pers yang diterima papuanewsonline.com, Jumat (21/8/2026) dan ditandatangani Ketua Departemen Hukum dan HAM GIDI, Pdt. Jimmy Koirewoa, S.Th.GIDI mengaku menerima informasi dari jaringan gereja, kepala suku, dan aktivis kemanusiaan di lapangan bahwa operasi TNI melalui jalur udara dan darat menyebabkan warga sipil tercerai-berai dan melarikan diri ke hutan."Berdasarkan informasi yang kami terima dari berbagai pihak di lapangan, operasi tersebut telah menyebabkan warga sipil tercerai-berai dan sebagian melarikan diri ke hutan untuk menyelamatkan diri," tulis rilis GIDI.Ada Ibu Hamil dan Anak-anak TerdampakGIDI menyebut terdapat warga sipil yang membutuhkan perlindungan khusus, termasuk sembilan ibu hamil serta anak-anak berusia 5, 9, 12, dan 15 tahun. Warga terdampak berasal dari Boven Digoel, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Asmat, dan Mappi. Dalam rilis tersebut GIDI juga menyampaikan informasi adanya tiga orang meninggal dunia dalam pengungsian. Satu jenazah disebut telah dievakuasi ke Boven Digoel. GIDI menyatakan data tersebut masih dalam proses verifikasi."Warga mengalami kesulitan, termasuk sakit dan keterbatasan akses terhadap makanan, pelayanan kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya," lanjut rilis itu.6 Tuntutan GIDIDalam siaran persnya, GIDI menyampaikan 6 poin tuntutan:1. Hentikan operasi militer di wilayah pemukiman dan kawasan yang berpotensi membahayakan warga sipil.2. Pastikan keselamatan warga sipil, terutama ibu hamil, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan.3. Pemkab Yahukimo turun langsung menangani warga terdampak di Korowai, Dekai, Kota Jalan Gunung, Suru-Suru, dan wilayah lain.4. Buka akses kemanusiaan independen untuk bantuan makanan, obat-obatan, dan pelayanan kesehatan.5. Komnas HAM dan lembaga independen diminta melakukan pencarian warga yang masih terpisah di hutan.6. Seluruh pihak hormati hukum humaniter internasional dan hukum HAM untuk perlindungan warga sipil."Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan masyarakat dan menjamin agar bantuan kemanusiaan dapat menjangkau mereka yang membutuhkan," tegas Pdt. Jimmy Koirewoa.GIDI juga mengajak gereja, lembaga kemanusiaan, pemerintah daerah, pemerintah pusat, hingga komunitas internasional untuk memberi perhatian serius terhadap kondisi warga sipil di Papua, khususnya Yahukimo dan Korowai.Hingga berita ini diturunkan, pihak TNI, Pemkab Yahukimo, dan Komnas HAM Papua belum memberikan tanggapan resmi terkait rilis GIDI tersebut. papuanewsonline.com masih berupaya menghubungi pihak terkait untuk konfirmasi.Penulis: HendrikEditor: OF
21 Agu 2026, 21:16 WIT
Komnas HAM Desak Investigasi Ilmiah Penembakan Tiga Warga Sipil di Maybrat, Papua Barat Daya
Papuanewsonline.com, Jakarta — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Polda Papua Barat Daya melakukan penyelidikan secara ilmiah dan mendalam guna mengungkap peristiwa penembakan yang menimpa tiga warga sipil di Kampung Ainod, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada Kamis, 13 Agustus 2026, sekitar pukul 18.00 WIT, saat ketiga korban sedang beraktivitas di sekitar pondok kebun. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menegaskan peristiwa ini merupakan tindak pidana yang wajib diusut tuntas secara profesional, objektif, dan transparan.Tiga warga yang menjadi korban adalah Anike Fatie, Selviana Sory, dan Silvester Assem. Ketiganya mengalami luka di sejumlah bagian tubuh dan sempat mendapatkan pertolongan di RS Pratama Sunere sebelum dirujuk ke RSUD Sele Be Solu, Kota Sorong, untuk perawatan lebih lanjut. Komnas HAM menilai penyelidikan dengan pendekatan ilmiah sangat diperlukan guna menjelaskan perbedaan keterangan yang beredar, terutama terkait penyebab luka apakah akibat peluru atau benda tajam, serta memastikan jenis senjata, motif, dan pihak yang bertanggung jawab, baik pelaku lapangan maupun aktor intelektual.Komnas HAM menegaskan hukum harus berlaku setara bagi siapa pun yang terbukti bersalah, baik kelompok bersenjata maupun aparat keamanan, guna mencegah terjadinya impunitas. Selain pengusutan fakta di lapangan, Komnas HAM juga mendesak pemerintah dan pemangku kepentingan melakukan langkah mitigasi guna mencegah ketegangan meluas. Bantuan logistik dan pendampingan harus disalurkan kepada warga yang diliputi rasa takut agar tidak terjadi pengungsian baru di wilayah tersebut.Korban dan keluarga berhak mendapatkan penanganan medis secara optimal hingga pulih sepenuhnya, termasuk hasil pemeriksaan medis resmi yang disampaikan secara terbuka. Pemulihan psikologis, pendampingan sosial, serta perlindungan terhadap saksi dan keluarga dari segala bentuk intimidasi juga harus dipastikan terjamin. Komnas HAM turut meminta seluruh pihak terkait, mulai dari aparat keamanan, rumah sakit, hingga masyarakat, memberikan akses informasi secara terbuka demi terungkapnya kebenaran yang sesungguhnya.Penulis: JidEditor: OF
21 Agu 2026, 21:11 WIT
Dua Warga Negara Asing China Diduga Berburu Satwa Dilindungi di Papua, Dideportasi
Papuanewsonline.com, Jayapura — Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura berhasil mengungkap dugaan penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh dua warga negara asing (WNA) asal Tiongkok. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua, Samuel Toba, mengidentifikasi keduanya sebagai pasangan suami istri berinisial YH dan NZ yang datang ke Papua dengan alasan berwisata. Namun, petugas menemukan bukti bahwa mereka melakukan aktivitas yang jauh berbeda dari izin yang diberikan.Pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat yang diterima pada 30 Maret 2026. Laporan tersebut menyebutkan adanya WNA yang diduga melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin tinggalnya. Tim intelijen keimigrasian kemudian menindaklanjuti dan memperoleh petunjuk yang lebih jelas pada 27 Juli 2026, termasuk bukti berupa foto dan video yang beredar di media sosial. Dari rekaman tersebut terlihat YH terlibat langsung dalam perburuan satwa yang dilindungi, antara lain burung kasuari dan kuskus, bersama warga setempat.Setelah menelusuri jejak dan mendalami informasi secara menyeluruh, petugas akhirnya menangkap kedua WNA tersebut pada 14 Agustus 2026 di wilayah Jayapura.Mereka menjalani pemeriksaan mendalam terkait identitas, dokumen perjalanan, izin tinggal, serta seluruh aktivitas yang dilakukan selama berada di wilayah Papua. Bukti-bukti digital yang terkumpul menjadi dasar kuat dalam menetapkan pelanggaran yang telah dilakukan.Atas perbuatannya, kedua WNA tersebut dikenakan sanksi administratif keimigrasian berupa pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia. Samuel Toba menegaskan bahwa setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk batasan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan. Penyalahgunaan izin tinggal untuk melakukan tindakan yang merugikan, terutama yang merusak kekayaan alam dan satwa dilindungi, tidak akan dibiarkan begitu saja.Penulis: JidEditor: OF
21 Agu 2026, 21:08 WIT
Ketua KNPB Pusat Tolak Pendataan Ulang, Desak Investigasi Independen PBB di Papua
Papuanewsonline.com, Jayapura — Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat, Agus Kossay, secara resmi menolak rencana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan pendataan ulang korban dan pengungsi akibat konflik di Papua. Pernyataan tersebut disampaikan pada Rabu (19/8/2026) sebagai tanggapan atas rencana pembentukan tim pendataan yang digagas Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pigai. Agus menilai pendataan ulang tidak diperlukan karena berbagai lembaga seperti gereja, pemerintah daerah, LSM, dan organisasi kemanusiaan telah menghimpun data lengkap dan menyerahkannya kepada pihak terkait. Menurutnya, rencana ini justru menunjukkan ketidakpercayaan pemerintah terhadap data yang telah disusun secara independen selama ini.Agus kemudian menegaskan bahwa yang dibutuhkan bukan pendataan ulang, melainkan investigasi independen dari lembaga internasional di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menyebut Komite Internasional Palang Merah, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, serta lembaga-lembaga sejenis harus diberi akses penuh untuk masuk ke Papua dan melakukan penelusuran secara objektif. Penyelesaian persoalan Papua, menurutnya, tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui jalur pembangunan ekonomi atau dalam kerangka hukum nasional Indonesia, melainkan harus merujuk pada hak penentuan nasib sendiri yang dijamin hukum internasional.Oleh karena itu, Agus meminta seluruh elemen masyarakat yang terlibat dalam tim pendataan yang dibentuk Kemenkumham untuk menarik diri. Keterlibatan mereka dikhawatirkan justru mengarahkan penyelesaian persoalan Papua ke dalam kerangka hukum nasional semata, sehingga menutup ruang bagi penyelesaian yang merujuk pada hukum internasional. KNPB secara tegas menolak segala bentuk penyelesaian yang hanya berjalan di dalam yurisdiksi nasional Indonesia dan tidak akan melakukan kompromi atas hal tersebut.Agus juga mengingatkan konsistensi sikap luar negeri Indonesia yang aktif mendukung penyelesaian persoalan Palestina melalui jalur internasional. Menurutnya, Indonesia perlu menunjukkan sikap yang sama dengan membuka diri bagi pihak internasional yang netral untuk turut membantu menyelesaikan konflik di Papua. Penyelesaian yang adil dan berkelanjutan memerlukan perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang independen, bukan sekadar pendataan yang berulang-ulang.Penulis: JidEditor: OF
21 Agu 2026, 21:05 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Tag Berita
Pendidikan & Kesehatan
Lihat semua
Dari Temuan Ekspedisi Patriot ITB 2025 hingga Air Bersih untuk Senggi: ITB Hadir Bersama Masyarakat
Papuanewsonline.com, Keerom — Ketersediaan air bersih menjadi salah satu persoalan yang dihadapi masyarakat di kawasan transmigrasi Senggi, Kabupaten Keerom, Papua. Persoalan ini menjadi perhatian Institut Teknologi Bandung (ITB) sejak Evaluasi Kawasan Transmigrasi melalui Program Tim Ekspedisi Patriot Kementerian Transmigrasi pada 2025, ketika ITB menjadi salah satu perguruan tinggi yang terlibat.Kawasan transmigrasi SP1 dan SP2 di Distrik Senggi merupakan kawasan yang telah berkembang dan relatif padat. Meskipun sumber air tanah tersedia cukup melimpah, masyarakat masih menghadapi persoalan kualitas air. Air yang digunakan sehari-hari dilaporkan dalam kondisi keruh dan berbau, sehingga pemanfaatannya menjadi kurang nyaman dan menimbulkan kekhawatiran terkait kualitas air untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan hanya untuk mandi sekalipun. Tidak sedikit yang juga menghadapi permasalahan gatal kulit.Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa karakteristik air tersebut diduga berkaitan dengan kondisi geologi dan lingkungan setempat. Material tanah liat atau partikel halus yang terbawa dalam air dapat menyebabkan kekeruhan, sementara kandungan mineral tertentu, seperti besi, serta kemungkinan keberadaan bahan organik dapat berkontribusi terhadap warna, rasa, maupun bau air.Gambar 1. Kondisi awal air tanpa filterBerawal dari Temuan, Berlanjut Menjadi KepedulianTemuan tersebut mendorong ITB untuk memberikan tindak lanjut melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat skema Bottom-Up ITB 2026 yang merupakan salah satu program unggulan Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Kepakaran (DPMK) ITB. Usulan kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi Desanesha kemudian dikembangkan bersama dosen ITB menjadi program penyediaan sistem filtrasi air bersih.Dalam pelaksanaannya, ITB menggandeng Universitas Cenderawasih, khususnya Program Studi Kimia, sebagai mitra perguruan tinggi lokal. Tim juga berkoordinasi dengan Tim Ekspedisi Patriot Universitas Diponegoro yang sedang bertugas di Senggi. Kolaborasi ini mempertemukan kompetensi perguruan tinggi dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.Air Bersih untuk SenggiKegiatan dilaksanakan pada 14–17 Agustus 2026, dengan puncak kegiatan pada 16 Agustus. Program mencakup penyediaan dan pemasangan sistem filtrasi pada dua titik di SP1 dan SP2, sementara satu unit lainnya direncanakan untuk dipasang secara mandiri oleh masyarakat.Sistem filtrasi dirancang berdasarkan karakteristik air setempat dengan menggunakan beberapa media, antara lain pasir silika dan karbon aktif. Media tersebut ditujukan untuk membantu mengurangi partikel penyebab kekeruhan serta senyawa yang berkontribusi terhadap bau. Air dialirkan menggunakan pompa melalui media filter sehingga proses penyaringan berlangsung lebih terkontrol dibandingkan penampungan terbuka yang sebelumnya digunakan.Gambar 2. Dokumentasi selama kegiatan pemasangan filter air di SP1Pemasangan Bersama MasyarakatTeknologi yang diberikan tidak sekadar diserahkan, tetapi dipasang dan diperkenalkan bersama masyarakat. Kegiatan diawali dengan sosialisasi dan serah terima simbolis, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan secara gotong royong. Masyarakat terlibat dalam penyiapan lokasi, pemasangan komponen dan pipa, hingga pengenalan pengoperasian sistem. Pendekatan ini diharapkan membantu masyarakat memahami sistem sekaligus mendukung pengelolaan dan pemeliharaannya secara mandiri.Di SP1, sistem filtrasi dipasang di Masjid Al-Muhajirin, salah satu fasilitas umum yang banyak dimanfaatkan masyarakat. Sebelumnya, air yang digunakan masih keruh dan berbau, sementara penampungan dalam bak terbuka memungkinkan terjadinya kontaminasi dari lingkungan sekitar.Gambar 3. Tim dari ITB dan kampus mitra Bersama dengan warga memasang filter dan penampungan airMelalui sistem baru, air dipompa dan dialirkan melewati media penyaring sebelum masuk ke penampungan. Setelah pemasangan dan pengujian, perangkat diserahterimakan kepada Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, Bapak Nashirudin, untuk digunakan dan dikelola. Beliau mengungkapakan rasa terima kasih yang besar atas inisiatif dan kepedulian yang berbuah bukti nyata ini.Di SP2, bau air menjadi salah satu persoalan utama yang disampaikan masyarakat. Karena itu, unit filtrasi lebih menekankan penggunaan karbon aktif sebagai media penyaring untuk membantu mengurangi senyawa penyebab bau. Pemasangan dilakukan bersama warga sekaligus memberikan pemahaman mengenai pengoperasian dan pemeliharaan sistem. Setelah selesai dipasang dan diperiksa, unit diserahkan kepada Ondoafi/Kepala Kampung, Bapak Patras, untuk dikelola bersama masyarakat.Gambar 4. Diskusi dan penyerahan bantuan secara simbolis dan pemasangan filter air di SP2Melalui “Air Bersih untuk Senggi”, ITB dengan program pengabdian masyarakatnya bersama Universitas mitra dan masyarakat setempat berupaya menindaklanjuti temuan Ekspedisi Patriot menjadi aksi nyata. Program ini diharapkan menjadi langkah awal dalam meningkatkan akses terhadap air yang lebih bersih sekaligus memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengelola fasilitas air bersih secara berkelanjutan.Gambar 5. Proses uji tabung utama filter air dan foto bersama tim dengan warga setelah serah terimaEditor: OF
21 Agu 2026, 16:04 WIT
190.597 Kasus Malaria 2025, Amungsa Foundation & UNICEF Desak DPRK Mimika Segera Sahkan Perda
Papuanewsonline.com, Mimika — Beban malaria di Kabupaten Mimika masih sangat tinggi. Data Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah mencatat sepanjang 2025 Mimika menyumbang 190.597 kasus dari total 204.068 kasus di 8 kabupaten se-Papua Tengah.Melihat kondisi tersebut, Amungsa Foundation bersama UNICEF melakukan audiensi dengan Ketua Komisi C DPRK Mimika, Herman Ghafur, S.E. Kamis (20/8/2026) di Ruang Ketua Komisi C DPRK Mimika. Audiensi ini secara khusus membahas dorongan terbentuknya Peraturan Daerah tentang malaria di Kabupaten Mimika.Pertemuan tersebut menjadi bagian upaya mendorong penanganan malaria yang lebih terarah, berkelanjutan, dan memiliki kepastian hukum. Keberadaan Perda dinilai krusial agar program pencegahan dan penanggulangan tidak bergantung pada kebijakan yang dapat berubah, melainkan menjadi komitmen pemerintah daerah dengan landasan hukum jelas.Pemeriksaan 1,1 Juta Orang, Puskesmas Wania TertinggiTingginya beban malaria tercermin dari masifnya pemeriksaan. Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika melakukan pemeriksaan terhadap lebih dari 1,1 juta orang pada 2025. Angka ini meningkat signifikan dibanding 704 ribu pemeriksaan di 2024.Di tingkat fasilitas kesehatan, Puskesmas Wania mencatat pemeriksaan tertinggi. Sepanjang 2025, Puskesmas Wania memeriksa 139.083 orang dan menemukan 19.314 kasus positif malaria dengan positivity rate 13,89 persen. Herman Ghafur: Kesehatan Adalah Hak Dasar, Harus Ada Payung HukumKetua Komisi C DPRK Mimika, Herman Ghafur, S.E., menegaskan pentingnya payung hukum untuk memastikan pelayanan dasar berjalan berkelanjutan.“Bantuan pendidikan itu harus terlembaga menjadi payung hukum, bukan sekadar program kerja. Khususnya di sektor kesehatan, ini kan hak dasar masyarakat yang menjadi unsur penting dalam HAM. Maka harus ada jaminan pasti terkait dua hak tersebut,” tegas Herman.Menurutnya, penanganan malaria harus ditempatkan sebagai agenda pembangunan yang memiliki dasar hukum dan dukungan kebijakan kuat.Dorong Sinergi Lintas Sektor untuk EliminasiDalam audiensi, Amungsa Foundation dan UNICEF mendorong sinergi legislatif, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan mitra pembangunan dalam merumuskan kebijakan penguatan eliminasi malaria.Pembentukan Perda tentang malaria diharapkan memperjelas peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan, memperkuat pembiayaan dan program pencegahan, meningkatkan pelayanan kesehatan, serta memastikan keberlanjutan pengendalian malaria di Mimika.Pertemuan ini menjadi langkah awal membangun komitmen bersama agar persoalan malaria dipandang sebagai isu pembangunan dan pemenuhan hak dasar masyarakat yang membutuhkan kebijakan daerah kuat, terukur, dan berkelanjutan.Dengan beban kasus yang masih sangat tinggi, Perda diharapkan menjadi fondasi strategi pengendalian malaria jangka panjang Pemerintah Kabupaten Mimika bersama DPRK, masyarakat, dan mitra pembangunan.Penulis: HendrikEditor: OF
21 Agu 2026, 13:48 WIT
Hujan Es Melanda Lanny Jaya, Ribuan Tanaman Rusak dan Petani Terancam Gagal Panen
Papuanewsonline.com, Wamena — Fenomena alam berupa hujan es melanda tiga distrik di Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, pada Minggu (16/8/2026) dini hari sekitar pukul 01.16 WIT. Hujan es yang turun begitu lebat hingga membuat lingkungan warga tampak seolah tertutup salju. Wilayah yang terdampak meliputi Distrik Kuyawage, Goa Balim, dan Wano Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wamena menjelaskan peristiwa ini dipicu pertumbuhan awan konvektif yang kuat akibat kondisi atmosfer serta pengaruh topografi pegunungan setempat.Hujan es kali ini dinilai jauh lebih dahsyat dibanding kejadian sebelumnya. Bukan sekadar embun beku, butiran es yang jatuh menghantam tanaman pertanian hingga hancur dan tidak layak dipanen lagi. Bupati Lanny Jaya, Aletinus Yigibalom, menyampaikan bahwa kerusakan tanaman yang luas tersebut mengakibatkan para petani terancam gagal panen sepenuhnya.Dampak bencana ini diperkirakan akan terasa hingga satu tahun ke depan dan mengancam ketahanan pangan masyarakat di wilayah tersebut.Merespons cepat musibah ini, Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya segera membentuk Tim Tanggap Darurat yang dipimpin langsung oleh Asisten II Sekretaris Daerah. Tim telah berangkat menuju lokasi terdampak untuk mengumpulkan data lengkap, menilai kerugian, serta memberikan bantuan darurat.Pemerintah daerah juga memohon dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan maupun pemerintah pusat guna membantu meringankan beban warga yang terdampak.Aletinus menegaskan bahwa pemerintah akan bergerak secepat mungkin hadir di tengah masyarakat yang sedang berduka dan tertimpa kesulitan. Data yang dikumpulkan akan disusun secara berjenjang agar kebijakan dan bantuan yang diberikan tepat sasaran, cepat, dan bermanfaat nyata bagi warga. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan pangan warga tetap terpenuhi meskipun hasil panen habis rusak diterjang hujan es.Penulis: JidEditor: OF
20 Agu 2026, 10:21 WIT
Kehangatan di Garis Terdepan: Tim Ekspedisi Patriot UNDIP Bawa Harapan ke Distrik Senggi
Papuanewsonline.com, Keerom — Semangat kemerdekaan dan kebersamaan terasa begitu hangat di garis perbatasan Indonesia–Papua Nugini. Universitas Diponegoro (UNDIP) melalui Tim Ekspedisi Patriot (TEP) hadir di tengah masyarakat Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Papua, untuk ikut menyukseskan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada Senin (17/8/2026). Kehadiran para mahasiswa tidak hanya membantu pelaksanaan upacara, tetapi juga melebur dalam kehidupan warga melalui Festival Rakyat dan Pentas Seni yang penuh kegembiraan.Berbagai perlombaan sederhana namun menyenangkan seperti balap karung, makan kerupuk, voli air, dan permainan tradisional lainnya diikuti antusias oleh anak-anak hingga orang dewasa. Suara tawa dan keceriaan menyatukan insan akademisi, warga lokal, jajaran aparat TNI–Polri, serta pegawai negeri setempat. Kebersamaan yang terjalin terasa begitu tulus dan menyentuh hati warga yang telah lama menantikan kehadiran pihak luar yang benar-benar hadir dan peduli.Kepala Distrik Senggi, Daud Yunam, menyampaikan rasa harunya atas kehadiran tim UNDIP yang telah mendampingi warga sejak awal kedatangan hingga puncak perayaan kemerdekaan. “Ini menjadi kenangan luar biasa setelah puluhan tahun berlalu. Semangat kebersamaan yang mereka bawa sungguh menyentuh hati kami, dan semoga kehangatan ini terus terjaga di masa mendatang,” ujarnya penuh haru.Komandan Koramil Senggi, Kapten Inf. Ajang Ahdiat, serta Kapolsek Senggi, Iptu Yanto Rumbruren, turut menyambut hangat kehadiran tim. Mereka berharap kepedulian dan ilmu yang dibawa para mahasiswa dapat terus disalurkan untuk membantu mengatasi tantangan yang ada, serta membangun ikatan persaudaraan yang erat demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan ini.Penulis: JidEditor: OF
20 Agu 2026, 10:16 WIT
BPJS Ketenagakerjaan Mimika Salurkan Klaim Rp145,92 Miliar, Lindungi Lebih dari 113 Ribu Pekerja
Papuanewsonline.com, Mimika — Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Mimika mencatat pembayaran klaim jaminan sosial yang telah disalurkan kepada peserta mencapai Rp145,92 miliar untuk periode Januari hingga Juli 2026. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Mimika, Andhika Catur Putra, menyampaikan bahwa bantuan tersebut telah diterima oleh 5.156 orang peserta, yang mencakup lima program perlindungan: Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang mulai berjalan.Rincian penyaluran menunjukkan bahwa Jaminan Hari Tua menjadi yang paling banyak diterima, yaitu oleh 4.835 peserta. Selanjutnya Jaminan Kecelakaan Kerja diterima 58 orang, Jaminan Kematian 88 orang, Jaminan Pensiun 151 orang, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebanyak 24 orang. Pengajuan klaim kini juga dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi maupun aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), sehingga peserta tidak perlu datang langsung ke kantor, bahkan bagi yang berada di luar wilayah Mimika.Andhika menjelaskan bahwa layanan digital JMO memudahkan peserta mengecek saldo, melaporkan, hingga mengajukan klaim Jaminan Hari Tua senilai hingga Rp15 juta secara langsung melalui gawai. Kemudahan ini diberikan agar setiap peserta atau ahli waris dapat menerima manfaat dengan cepat dan tepat, guna mencegah terjadinya kesulitan ekonomi atau kemiskinan baru akibat berkurangnya atau hilangnya penghasilan akibat risiko yang dialami.Selain pembayaran klaim, BPJS Ketenagakerjaan Mimika juga mencatat jumlah tenaga kerja yang telah dilindungi mencapai 113.358 orang. Terdiri dari peserta Penerima Upah 39.887 orang, Bukan Penerima Upah 42.910 orang, serta peserta Jasa Konstruksi sebanyak 30.561 orang. Andhika menegaskan pentingnya seluruh pekerja didaftarkan agar saat terjadi hal yang tidak diinginkan, beban penggantian telah dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak menjadi beban bagi perusahaan maupun keluarga.Penulis: JidEditor: OF
20 Agu 2026, 09:52 WIT
Honai Belajar Gratis: Polsek Tembagapura dan Satgas Damai Cartenz Dekatkan Anak dengan Pendidikan
Papuanewsonline.com, Tembagapura — Ruang belajar sederhana di lingkungan Polsek Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, tampak hidup pada Selasa (18/8/2026) pagi. Sejak pukul 08.45 WIT, puluhan anak-anak berkumpul untuk mengikuti kegiatan Honai Belajar Gratis, sebuah inisiatif kepedulian terhadap pendidikan anak-anak wilayah tersebut. Mereka diajak belajar membaca, menulis, dan berhitung dengan pendekatan yang menyenangkan, didampingi langsung oleh personel Polsek Tembagapura dan Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026.Suasana berlangsung penuh keakraban. Anak-anak tak segan bertanya, menjawab pertanyaan, maupun berinteraksi dengan para pendamping. Bagi mereka, kehadiran personel kepolisian bukan sekadar sosok pengayom keamanan, melainkan juga sahabat yang mendampingi belajar dengan sabar dan penuh perhatian. Kegiatan ini pun disambung dengan momen makan siang bersama, mempererat ikatan persaudaraan dalam kebersamaan yang hangat dan sederhana.Salah seorang orang tua siswa, Desi, menyampaikan apresiasi yang mendalam. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian, khususnya Polsek Tembagapura dan Satgas Damai Cartenz. Kegiatan ini sangat berarti karena pendidikan adalah bekal masa depan anak-anak. Kami berharap kegiatan bermanfaat seperti ini dapat terus berjalan,” ujarnya tulus. Dukungan yang diberikan turut meringankan beban sekaligus memberi harapan baru bagi keluarga di wilayah tersebut.Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, menyambut baik inisiatif tersebut. “Kehadiran kami tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga membangun kedekatan melalui hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Pendidikan adalah kunci masa depan generasi muda Papua,” tegasnya. Pendekatan humanis ini diharapkan menumbuhkan kepercayaan sekaligus memberikan motivasi agar anak-anak terus bersemangat belajar dan meraih cita-cita.Penulis: JidEditor: OF
20 Agu 2026, 09:48 WIT
Seni & Budaya
Lihat semua
Upacara Di Grasberg Disorot, Warga: SOP Keselamatan Dilanggar, Martabat Adat Terancam
Papuanewsonline.com, Mimika - Pelaksanaan kegiatan peringatan kemerdekaan di kawasan dataran tinggi Grasberg menuai sorotan. Warga mendesak evaluasi terhadap prosedur keselamatan kerja dan perlindungan hak masyarakat adat.Sorotan itu disampaikan dalam rilis tertulis yang diterima papuanewsonline.com, Jumat (21/8/2026) oleh Dianu Omaleng.Dalam rilis tersebut disebutkan kegiatan yang melibatkan aparat keamanan dan warga dengan mengenakan pakaian adat tradisional perlu dievaluasi mendalam. "Kawasan Grasberg yang berada di ketinggian ekstrem memiliki kondisi cuaca bersuhu sangat rendah dan risiko tinggi. Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta regulasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) industri, setiap aktivitas di zona tersebut wajib mengedepankan perlindungan fisik dan keselamatan peserta," tulis rilis.Rilis itu menyoroti pelibatan masyarakat adat dengan pakaian tradisional tanpa perlengkapan proteksi cuaca dingin. Hal itu dinilai tidak memperhatikan aspek keselamatan fisik warga di medan ekstrem dan berpotensi melanggar standar keselamatan kerja yang berlaku di wilayah operasional industri.3 Desakan Warga Kepada Pengelola GrasbergMelalui rilisnya, warga menyampaikan 3 tuntutan:1. Evaluasi Prosedur OperasionalMemastikan seluruh kegiatan seremonial di area operasional mematuhi SOP keselamatan kerja dan standar K3 secara ketat.2. Hormati Martabat Budaya LokalMelindungi keselamatan fisik warga adat dalam setiap kegiatan resmi tanpa memaksakan situasi yang bertentangan dengan standar keselamatan medan ekstrem.3. Buka Ruang DialogMembuka ruang penyampaian aspirasi publik secara transparan demi menjaga keharmonisan antara masyarakat, pengelola kawasan, dan aparat keamanan."Masyarakat berharap pihak penyelenggara dan pengelola kawasan memberikan klarifikasi terbuka serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh aturan demi keselamatan bersama," demikian penutup rilis.Kawasan Grasberg berada di ketinggian lebih dari 4.000 mdpl dengan suhu ekstrem. Area tersebut merupakan wilayah operasional pertambangan di Mimika, Papua Tengah.Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Freeport Indonesia dan aparat keamanan di kawasan Grasberg belum memberikan tanggapan resmi. papuanewsonline.com masih berupaya menghubungi pihak terkait.Penulis: HendrikEditor: OF
21 Agu 2026, 22:30 WIT
Patung Yesus Memberkati Setinggi 25 M di Papua Menuju Penyelesaian, Akan Diresmikan November 2026
Papuanewsonline.com, Keerom - Pembangunan Patung Yesus Memberkati yang menjulang setinggi 25 meter di Kampung Yowong, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, Papua, kini memasuki tahap penyelesaian. Foto udara yang diambil pada Selasa (18/8/2026) memperlihatkan bentuk keseluruhan patung yang megah itu tampak hampir rampung.Situs rohani yang mulai dibangun sejak peletakan batu pertama pada Desember 2022 ini dijadwalkan akan resmi diresmikan pada November 2026 mendatang.Terletak tak jauh dari garis perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini, kehadiran patung ini direncanakan menjadi ikon wisata religi yang baru sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Keerom. Keindahan dan keunikan situs ini diharapkan mampu menarik kunjungan wisatawan dari berbagai penjuru, sehingga turut membangkitkan perekonomian masyarakat setempat melalui sektor pariwisata.Selain berfungsi sebagai tempat ibadah dan kegiatan keagamaan, kawasan Patung Yesus Memberkati juga dirancang terbuka sebagai ruang publik yang asri dan nyaman bagi masyarakat untuk berkunjung dan berinteraksi. Pengembangan kawasan tidak hanya menyasar pembangunan patung semata, tetapi juga melengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti penginapan sederhana atau homestay serta peningkatan infrastruktur jalan dan lingkungan sekitar.Dengan ketersediaan fasilitas yang memadai, kawasan ini diharapkan dapat tumbuh menjadi destinasi wisata religi yang nyaman, aman, dan mudah dijangkau oleh para pengunjung. Pembangunan ini menjadi bukti kebersamaan dan semangat gotong royong masyarakat Keerom dalam membangun tempat yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga menyejahterakan warga di sekitarnya.Penulis: JidEditor: OF
20 Agu 2026, 09:37 WIT
"Tong Masih di Sini": Kreativitas Anak Muda Papua Berkumpul di Papua Kreatif
Papuanewsonline.com, Jayapura – Komunitas kreatif Imaji Papua menggelar “Papua Kreatif: Film, Budaya & Kreativitas” di halaman Museum Loka Budaya Universitas Cenderawasih, Jayapura, Rabu (12/8/2026). Kegiatan yang bertepatan dengan Hari Pemuda Internasional itu menjadi ruang pertemuan bagi generasi muda Papua untuk menampilkan karya, memperluas jejaring, serta membuka peluang kolaborasi di bidang ekonomi kreatif.Kegiatan ini memperlihatkan bahwa kreativitas anak muda Papua terus berkembang dan mampu mengolah kekayaan budaya lokal menjadi karya yang memiliki nilai ekonomi. Sineas, fotografer, desainer, ilustrator, musisi hingga pelaku UMKM melebur dalam satu ruang untuk memperkuat ekosistem kreatif berbasis komunitas.Kolaborasi Kunci Kembangkan Ekonomi KreatifKetua Imaji Papua Yulika Anastasia mengatakan kolaborasi menjadi kunci agar potensi ekonomi kreatif Papua dapat berkembang lebih luas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.“Kalau berkolaborasi, akan jauh lebih meyakinkan semua pihak, bisa bergandengan tangan, dan tumbuh bersama. Hari ini tidak bisa jalan sendiri-sendiri,” ujar Yulika Anastasia.Film “Tong Masih di Sini” Rekam Kehidupan Pelaku Ekonomi LokalSalah satu karya yang menjadi perhatian adalah film dokumenter berdurasi 33 menit berjudul “Tong Masih di Sini”. Film garapan Yulika Anastasia tersebut merekam kehidupan pelaku ekonomi lokal, mulai dari anak muda yang menjadi petani kopi, petani sagu, pedagang pinang hingga petani sayur-mayur. Cerita tersebut menggambarkan bagaimana masyarakat biasa turut berperan menggerakkan ekonomi daerah.Fashion Show Noken Tampilkan Karya Lima Desainer MudaSemangat serupa terlihat dalam Fashion Show Noken yang menghadirkan lima desainer muda Papua, yakni Agusta Bunai, Pretty Syul Rogi, Margaretha Uktoselya, Lusi Umbora dan Alfianty Mandosir. Mereka memadukan kearifan lokal dengan sentuhan desain kontemporer.Desainer Agusta Bunai menilai panggung tersebut memberikan ruang penting bagi talenta lokal untuk meningkatkan nilai karya sekaligus memperkenalkan produk Papua kepada khalayak yang lebih luas.“Panggung Papua Kreatif menjadi kesempatan besar untuk memamerkan karya, meningkatkan nilai ekonomi produk lokal, sekaligus menambah jam terbang,” ujar Agusta Bunai.240 Karya Foto Pamerkan Keindahan dan Aktivitas Masyarakat PapuaDari bidang fotografi, sebanyak 240 karya hasil kurasi 34 fotografer muda dipamerkan. Karya tersebut merekam keindahan alam, budaya, aktivitas ekonomi masyarakat hingga perkembangan pembangunan Papua dari perspektif kreator lokal. Koordinator Pameran Yosin Kogoya mengatakan karya fotografi tersebut dihadirkan untuk mengajak publik melihat Papua melalui pengalaman dan cerita masyarakatnya sendiri.Pemerintah Kota Jayapura Dukung Kreativitas Generasi MudaDukungan terhadap kreativitas generasi muda juga disampaikan Pemerintah Kota Jayapura. Staf Ahli Bidang SDM dan Kemasyarakatan Pemkot Jayapura Sem Meraudje menilai kemampuan anak muda Papua memanfaatkan film, media digital dan seni audio-visual semakin kuat.“Anak-anak muda Papua semakin cerdas dan adaptif memanfaatkan platform digital, film, media sosial, hingga seni audio-visual untuk menceritakan realitas dan keindahan tanah Papua secara utuh kepada dunia,” tegas Sem Meraudje.Menurut Sem Meraudje, karya kreatif tersebut tidak hanya menjadi sarana menjaga identitas budaya, tetapi juga berpotensi membawa nama Papua ke tingkat nasional hingga internasional.“Tong masih ada di sini, tra habis. Daya cinta itu masih ada, masih bisa bangkit dan terus berkarya. Keberadaan ini membawa nilai-nilai positif bagi tanah ini,” pungkas Sem Meraudje.Papua Kreatif pun menjadi bukti bahwa kreativitas generasi muda dapat menjadi kekuatan baru dalam memperkenalkan wajah Papua yang kaya budaya, produktif, adaptif dan penuh peluang. Penulis: HendrikEditor: OF
16 Agu 2026, 23:07 WIT
"Di Bawah Langit Timur": Kisah Cinta Tanah Air dari Tanah Papua
Papuanewsonline.com, Papua — Sebuah karya sinematik penuh makna hadir menyambut peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Film pendek musikal berjudul "Di Bawah Langit Timur" yang disutradarai oleh Abet Fahmi mengambil latar di Distrik Wamena, Papua Selatan, mengisahkan perjalanan seorang anak bernama Libo dari pedalaman menuju upacara pengibaran bendera. Perjalanan itu menjadi jendela untuk menyampaikan pesan tentang perjuangan, harapan, persatuan, dan kecintaan kepada Indonesia dari perspektif bagian timur negeri ini.Sutradara memilih Papua bukan sekadar sebagai latar yang indah, melainkan untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki luas yang tercermin dari kekayaan kisah di setiap penjuru tanah air. "Kemerdekaan itu harus dirasakan sebagai milik semua orang, dari Sabang sampai Merauke," ujar Abet. Demi menjaga kejujuran cerita, pemeran utama pun dipilih anak Papua asli yang tinggal di sana, bukan berdasarkan popularitas, melainkan kesesuaian karakter agar terasa natural dan dekat dengan kehidupan masyarakat sesungguhnya.Film ini tidak mengajak kita menyamakan segala sesuatu agar bersatu, melainkan mengajak melihat Indonesia sebagai rumah bersama yang dibangun dari beragam budaya, bahasa, dan tradisi. Melengkapi pesan tersebut, lagu "Fajar Indonesia" yang mengiringi karya ini merangkai kearifan lokal dari berbagai suku bangsa, mulai dari Bugis, Mandar, Dayak, Jawa, Sunda, Minangkabau, hingga Batak menjadi satu melodi persaudaraan yang menyentuh hati.Musik dan liriknya lahir dari semangat cinta tanah air yang tulus, bahwa mengabdi pada negeri adalah panggilan sejati setiap anak bangsa. Nasionalisme, menurut pesan yang disampaikan, bukan sekadar tuntutan kepada orang lain, melainkan kesadaran dari dalam diri sendiri untuk mencintai dan mengabdi kepada Indonesia sepanjang hayat. Pesan yang sederhana namun mendalam itu menyatu dengan alur cerita yang hangat dan menyentuh jiwa.Penulis: JidEditor: OF
16 Agu 2026, 14:59 WIT
Jelang Muktamar ke-35 NU, Forbes NU 26 Dorong Evaluasi Menyeluruh Terkait Konsesi Tambang
Papuanewsonline.com, Bogor — Dua belas hari menjelang penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Forum Bersama (Forbes) NU 26 menggelar Rembug Warga NU Jabodetabek di Institut Pertanian Bogor, Sabtu (15/8/2026). Diskusi bertajuk “Tambang Ormas NU: Menimbang Fikih, Kemandirian Ekonomi, dan Keberlanjutan Lingkungan” digelar sebulan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mengoreksi dasar hukum pemberian izin pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan.Forum menegaskan bahwa persoalan konsesi tambang tidak cukup dinilai dari pertanyaan fikih semata soal “boleh atau tidak boleh”. Lebih dari itu, keputusan tersebut menyangkut kehormatan organisasi, kemandirian ekonomi, keadilan sosial dan gender, keselamatan warga, serta kelestarian lingkungan hidup. Semua aspek itu harus dipertimbangkan secara utuh dan seimbang sebelum mengambil keputusan yang berjangka panjang.Putusan MK Nomor 160/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa frasa “pemberian prioritas” dalam UU Minerba tidak boleh dimaknai sebagai penunjukan langsung. Jika pun diberikan prioritas, harus didasarkan pada parameter yang jelas, penilaian objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketidakjelasan prosedur dinilai berpotensi membuka ruang yang merugikan lingkungan dan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tambang.Dr. Ivanovich Agusta mengingatkan bahwa persoalan tambang harus dilihat sekaligus dengan persoalan kemandirian desa. “Jangan sampai desa kehilangan uang untuk membiayai koperasi, lalu kehilangan tanah untuk membiayai tambang. Kalau nilai tambahnya dibawa keluar, sementara desa hanya menanggung dampaknya, itu bukan kemandirian desa,” tegasnya. Pembangunan pun sebaiknya memperkuat kemampuan warga mengelola kekayaan sendiri, bukan justru menciptakan ketergantungan baru.Penulis: JidEditor: OF
16 Agu 2026, 14:53 WIT
Jelang HUT ke-81 RI, Tokoh Adat Puncak Jaya Salurkan Bantuan dan Ajak Jaga Kamtibmas
Papuanewsonline.com, Mulia - Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, tokoh adat di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, menyalurkan bantuan kepada masyarakat di Kota Mulia, Sabtu (15/8/2026).Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Suku Distrik Pegelimi, Waitelenggen. Sebanyak 150 paket sembako, tiga net bola voli, dan enam bola voli diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian menjelang peringatan 17 Agustus.Penyaluran bantuan sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara tokoh adat dan masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan sosial serta mendorong kebersamaan di tengah masyarakat Puncak Jaya.Warga yang menerima bantuan menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan. Mereka juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, atas perhatian yang dirasakan masyarakat.Waitelenggen mengatakan bantuan tersebut tidak hanya ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kebersamaan dan stabilitas keamanan di wilayah Puncak Jaya.“Bantuan ini merupakan bentuk perhatian yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kami berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya menjelang peringatan 17 Agustus 2026,” ujar Waitelenggen.Selain bantuan kebutuhan pokok, perlengkapan olahraga yang diserahkan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan positif. Aktivitas olahraga dinilai dapat menjadi sarana mempererat hubungan dan kebersamaan antarwarga.Waitelenggen juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Puncak Jaya untuk berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menurutnya, kondisi yang aman dan kondusif diperlukan agar seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 RI dapat berlangsung dengan lancar.Ajakan tersebut disampaikan menjelang perayaan kemerdekaan yang akan dipusatkan pada 17 Agustus 2026. Masyarakat diharapkan dapat menjaga lingkungan masing-masing serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat mengganggu situasi keamanan.Di tengah adanya informasi mengenai larangan dari kelompok KSTP terkait kegiatan peringatan HUT RI, kondisi keamanan di Kabupaten Puncak Jaya hingga kini dilaporkan masih kondusif.Bendera Merah Putih dan berbagai umbul-umbul dalam rangka menyambut HUT ke-81 RI juga masih terlihat terpasang di sejumlah kantor pemerintahan, objek vital, serta fasilitas umum di wilayah tersebut.Selama kegiatan penyaluran bantuan berlangsung hingga selesai, tidak ditemukan adanya aksi sabotase berupa pengrusakan ataupun pencabutan bendera dan umbul-umbul yang telah dipasang.Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat komunikasi sosial antara tokoh adat dan masyarakat sekaligus mendorong keterlibatan seluruh elemen dalam menjaga stabilitas kamtibmas di Kabupaten Puncak Jaya menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.Editor: OF
15 Agu 2026, 21:14 WIT
