Papuanewsonline.com
Berita Terbaru
Lihat semua
GMKI Timika Soroti Pengawasan Distribusi BBM, Desak Pemkab Lakukan Pembenahan Sistemik
Papuanewsonline.com, Mimika — Ketua GMKI Timika Masa Bakti 2024–2026, Louis Fernando Afeanpah, menyampaikan analisis kebijakan terkait polemik distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Mimika. Analisis tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap pernyataan sikap organisasi mahasiswa terkait persoalan distribusi BBM sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai akar permasalahan yang dinilai belum terselesaikan.Dalam tulisan berjudul "Menakar Ulang 'Radar' Pengawasan BBM Pemkab Mimika: Sidak atau Sekadar Ritual?", Louis menilai pernyataan Pemerintah Kabupaten Mimika yang menyebut praktik tangki modifikasi, barcode ganda, dan penimbunan BBM telah "masuk radar" pengawasan belum menyentuh persoalan mendasar.Menurutnya, persoalan distribusi BBM bersubsidi tidak dapat diselesaikan hanya melalui inspeksi mendadak (sidak) atau razia di lapangan, melainkan membutuhkan pembenahan sistem distribusi secara menyeluruh.Ia menyoroti penerapan sistem barcode yang saat ini dinilai hanya menyasar kendaraan roda empat. Kebijakan tersebut dianggap belum komprehensif karena masih menyisakan celah bagi penyalahgunaan distribusi BBM melalui kendaraan roda dua yang telah dimodifikasi."Kebijakan yang tidak menyentuh seluruh lini kendaraan hanya akan membuat praktik penyalahgunaan berpindah ke celah yang belum diawasi. Akibatnya antrean panjang, kelangkaan BBM, dan tingginya harga eceran akan terus terjadi," tulisnya.Louis juga mengkritik penggunaan istilah "masuk radar" dalam penyampaian pemerintah. Menurutnya, istilah tersebut belum menjelaskan langkah operasional yang terukur serta tidak disertai indikator keberhasilan maupun mekanisme pertanggungjawaban kepada publik.Ia berpendapat bahwa sidak hanya bersifat reaktif karena menangani gejala di lapangan, bukan akar persoalan dalam tata kelola distribusi BBM.Sebagai solusi, GMKI Timika mendorong Pemerintah Kabupaten Mimika bersama pihak terkait melakukan digitalisasi pengawasan distribusi BBM melalui sistem yang lebih transparan.Beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain publikasi data kuota BBM setiap SPBU secara terbuka, integrasi sistem verifikasi bagi seluruh kendaraan penerima BBM bersubsidi, serta pelaksanaan audit terhadap pola distribusi BBM di SPBU untuk mengidentifikasi potensi kebocoran.Menurut Louis, keterbukaan data distribusi akan memperkuat pengawasan publik sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi penyaluran BBM bersubsidi.Selain itu, ia menilai pemerintah perlu memfokuskan pengawasan pada jalur distribusi dan dugaan penyimpangan di tingkat sumber penyaluran, bukan hanya melakukan penertiban terhadap pengecer di lapangan.Di akhir tulisannya, Louis menegaskan bahwa penyelesaian persoalan distribusi BBM harus dilakukan melalui reformasi sistem dan peningkatan akuntabilitas pemerintah.Ia berharap Pemerintah Kabupaten Mimika berani membuka data penyaluran BBM kepada publik sebagai bagian dari upaya membangun sistem distribusi yang transparan, adil, dan tidak mudah dimanipulasi."Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar sidak, tetapi sistem distribusi yang sehat, transparan, dan mampu memutus ruang gerak mafia BBM dari sumbernya," tutupnya.Penulis: BimEditor: OF
15 Jul 2026, 00:00 WIT
Warga Timika Dibacok 6 Kali Di Pasar Lama Koperapoka
Papuanewsonline.com, Mimika - Seorang warga Timika, Papua Tengah, bernama Monci Weraditi, 52 tahun, menjadi korban pembacokan di Jalan Koperapoka, area Pasar Lama, Jumat 13 Juli 2026 sekitar pukul 14.00 WIT.Menurut keterangan korban, aksi tersebut dilakukan oleh 3 orang pelaku. Salah satu pelaku membawa senjata tajam jenis parang.Korban mengaku dibacok sebanyak 6 hingga 7 kali. Akibat serangan itu, Monci mengalami luka pada tangan kiri, tangan kanan, bagian belakang kepala, perut, dan bahu.Saat ini korban beralamat di Jalan Baru, Timika dan masih menjalani penanganan medis di Instalasi Rawat Darurat IGD RSUD Mimika.Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Motif kejadian juga belum diketahui.Penulis: HendrikEditor: OF
14 Jul 2026, 23:54 WIT
Muhammad Rullyandi Menilai Penetepan KUHAP Baru Sebagai Penyempurnaan Aturan Sebelumnya
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan bagian dari pembaruan sistem hukum pidana nasional yang bertujuan memperkuat supremasi hukum serta memberikan kepastian dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan aparat penegak hukum.Menurut Rullyandi, KUHAP baru hadir sebagai bentuk koreksi dan penyempurnaan terhadap aturan sebelumnya melalui proses harmonisasi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan hukum, termasuk sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).“Lahirnya KUHAP baru merupakan paradigma pembaharuan hukum yang telah melalui proses harmonisasi serta mempertimbangkan berbagai perubahan hukum, termasuk putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi bagian dari perkembangan hukum acara pidana,” ujar Muhammad Rullyandi di Jakarta, Selasa (14/7/2026).Ia menjelaskan, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang mengatur mengenai perlunya prosedur pemeriksaan calon tersangka sebelum dilakukan penetapan tersangka. Menurutnya, ketentuan tersebut merupakan bagian dari rezim KUHAP lama dan telah mengalami perubahan dengan berlakunya KUHAP baru.“Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 harus dipahami dalam konteks keberlakuan KUHAP pada saat itu. Dengan adanya KUHAP baru, terdapat paradigma dan pengaturan baru yang menegaskan mekanisme penetapan tersangka berdasarkan kecukupan alat bukti,” jelasnya.Rullyandi menyebut, KUHAP baru telah mengatur secara tegas bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh paling sedikit dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 31 dan Pasal 90 ayat (1) KUHAP baru.“Ketentuan dalam KUHAP baru memberikan penegasan bahwa dasar utama penetapan tersangka adalah terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah. Hal ini menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum sekaligus memperkuat profesionalitas aparat penegak hukum,” katanya.Ia menambahkan, dengan adanya pengaturan baru tersebut, ketentuan mengenai pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan tersangka sebagaimana berkembang dalam praktik berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tidak lagi menjadi persyaratan mutlak sepanjang penyidik telah memenuhi standar pembuktian yang ditentukan dalam KUHAP baru.“Sepanjang penyidik telah memperoleh minimal dua alat bukti yang sah sesuai KUHAP baru, maka penetapan tersangka dapat dilakukan berdasarkan ketentuan tersebut tanpa harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka sebagai saksi,” tutur Rullyandi.Lebih lanjut, ia menilai perubahan KUHAP ini harus dipahami sebagai upaya menyeimbangkan antara perlindungan hak warga negara dengan kebutuhan penegakan hukum yang efektif.“KUHAP baru pada prinsipnya tetap menjunjung tinggi due process of law, namun di sisi lain memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan kewenangannya secara profesional berdasarkan alat bukti yang sah,” pungkasnya. PNO-12
14 Jul 2026, 19:08 WIT
Gelar Dialog Publik, Polda Maluku Bahas Penyelesaian Hukum Dalam Sengketa Tanah Adat
Papuanewsonline.com, Ambon – Persoalan sengketa tanah adat di Maluku tidak dapat lagi dipandang sebagai konflik kepemilikan semata, tetapi telah berkembang menjadi isu strategis yang menyangkut kepastian hukum, stabilitas keamanan daerah, perlindungan hak masyarakat adat, hingga keberlangsungan pembangunan dan investasi nasional.Komitmen tersebut mengemuka dalam Dialog Publik Polda Maluku bertajuk "Tanah Adat Bukan Medan Konflik; Solusi Hukum dan Adat atas Konflik Lahan" yang diselenggarakan bersama RRI Ambon di Auditorium RRI Ambon dan disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 FM, RRI Digital, serta kanal YouTube RRI Ambon.Dialog menghadirkan narasumber dari berbagai unsur, yakni Kasubdit II Ditreskrimum Polda Maluku AKBP Ismanto Yuwono, S.I.P., S.I.K., pakar hukum Universitas Pattimura Dr. Novyta Uktolseja, S.H., M.Kn., Penata Pertanahan Ahli Muda Kanwil BPN Provinsi Maluku Julianus Keriyoma, S.SiT., S.H., Sekretaris Umum Majelis Latupati Provinsi Maluku Decky Tanasale, serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Dr. Sc. Agr. drh. Faradilla A., MTAPSc.Dialog tersebut menjadi ruang bersama dalam merumuskan pendekatan penyelesaian konflik tanah adat yang mengintegrasikan aspek hukum nasional, hukum adat, administrasi pertanahan, serta peran pemerintah sebagai fasilitator penyelesaian konflik.Dalam pemaparannya, para narasumber menilai sebagian besar konflik pertanahan di Maluku berakar pada persoalan administrasi yang belum tertata dengan baik.Data kepemilikan tanah yang hilang, tidak terdokumentasi secara resmi, batas-batas petuanan adat yang belum memiliki kepastian, hingga perubahan kondisi geografis dari waktu ke waktu menjadi faktor dominan yang memicu sengketa.Persoalan semakin kompleks karena sebagian besar tanah adat di Maluku diwariskan berdasarkan sejarah, silsilah keluarga, tanah dati, tanah marga, tanah soa maupun tanah pusaka yang selama ini lebih banyak didasarkan pada pengakuan adat dibandingkan administrasi formal.Para narasumber juga menegaskan bahwa pada masa lalu konflik seperti ini relatif dapat diselesaikan melalui mekanisme musyawarah adat karena masyarakat masih memegang teguh nilai, sumpah adat, serta kewibawaan para tetua negeri.Namun dalam perkembangan saat ini, meningkatnya kebutuhan ekonomi, pembangunan serta perubahan sosial menyebabkan penyelesaian sengketa adat semakin membutuhkan dukungan kepastian hukum dan administrasi pertanahan.Dalam dialog tersebut dijelaskan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah dijamin oleh Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup serta sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.Sementara itu, pengelolaan sumber daya agraria juga mengacu pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.Melalui landasan konstitusi tersebut, penyelesaian konflik pertanahan harus tetap menghormati hak masyarakat adat tanpa mengabaikan kepastian hukum nasional.Perwakilan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku menegaskan bahwa salah satu langkah preventif paling efektif dalam mengurangi sengketa adalah mendorong masyarakat melakukan pendaftaran tanah.Dengan administrasi yang jelas, riwayat kepemilikan dapat terdokumentasi secara resmi sehingga meminimalisir potensi konflik di masa mendatang.BPN juga menjelaskan bahwa penyelesaian melalui jalur pengadilan tetap terbuka apabila para pihak memiliki dokumen hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.Dalam kesempatan tersebut dijelaskan pula bahwa kawasan hutan maupun wilayah pantai memiliki ketentuan tersendiri sesuai regulasi sehingga tidak seluruh bidang tanah dapat diterbitkan sertifikat.Majelis Latupati: Sengketa Tanah Adat Terus MeningkatSekretaris Umum Majelis Latupati Provinsi Maluku mengungkapkan bahwa hampir setiap hari lembaganya menerima laporan terkait sengketa tanah adat.Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kembali mekanisme penyelesaian berbasis musyawarah, peran aktif saniri negeri, pemerintah daerah, tokoh adat serta seluruh pemangku kepentingan agar konflik tidak berkembang menjadi gangguan keamanan maupun konflik sosial yang lebih luas.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K, menegaskan bahwa kehadiran Polda Maluku dalam dialog publik tersebut merupakan bagian dari upaya preventif Polri membangun literasi hukum sekaligus memperkuat kolaborasi dalam penyelesaian konflik pertanahan secara damai."Persoalan tanah adat bukan semata persoalan hukum, tetapi juga menyangkut sejarah, nilai budaya, identitas masyarakat, dan hubungan kekeluargaan. Karena itu penyelesaiannya harus mengedepankan dialog, musyawarah, penghormatan terhadap hukum adat, serta didukung kepastian hukum sesuai peraturan perundang-undangan," ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi.Menurutnya, Polri terus mendorong penyelesaian konflik melalui pendekatan yang humanis dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar setiap persoalan tidak berkembang menjadi konflik sosial yang mengganggu stabilitas keamanan daerah."Polda Maluku mendukung langkah pemerintah daerah, BPN, lembaga adat, akademisi, serta seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat edukasi mengenai administrasi pertanahan. Masyarakat juga diimbau segera mendaftarkan tanahnya agar memiliki kepastian hukum sehingga potensi sengketa di masa depan dapat diminimalkan," tambahnya.Ia menegaskan bahwa menjaga keamanan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum ketika konflik telah terjadi, tetapi juga melalui edukasi, pencegahan, serta membangun kesadaran hukum masyarakat.Dialog publik tersebut menghasilkan kesamaan pandangan bahwa penyelesaian konflik tanah adat membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, Badan Pertanahan Nasional, aparat penegak hukum, lembaga adat, akademisi, hingga masyarakat.Pendaftaran tanah, penguatan data administrasi, penegasan batas wilayah adat, pelestarian mekanisme musyawarah, serta penghormatan terhadap hukum adat dan hukum nasional menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kepastian hukum sekaligus menjaga stabilitas keamanan di Maluku.Dengan pendekatan kolaboratif tersebut, penyelesaian sengketa tanah adat diharapkan tidak hanya menghadirkan keadilan bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan daerah dan investasi yang berkelanjutan. PNO-12
14 Jul 2026, 18:48 WIT
Kunjungi Lokasi Groundbreaking Blok Masela, Kapolda Maluku Pastikan Pengamanan Berjalan Lancar
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Dua hari menjelang kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk meresmikan Groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku kembali meninjau langsung lokasi pelaksanaan proyek. Peninjauan tersebut menjadi tahap akhir memastikan seluruh aspek pengamanan VVIP, kesiapan teknis, dan operasional telah siap guna mendukung suksesnya agenda kenegaraan sekaligus mengawal salah satu investasi energi terbesar di Indonesia.Peninjauan dilaksanakan di Site Shelter PT INPEX Masela Ltd., Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Selasa (14/7/2026), sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi lintas sektoral yang sebelumnya digelar bersama seluruh pemangku kepentingan. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh hasil evaluasi dan keputusan rapat telah diimplementasikan di lapangan sehingga tidak terdapat kendala menjelang pelaksanaan groundbreaking pada 16 Juli 2026.Groundbreaking PSN Blok Masela merupakan momentum strategis nasional yang menandai dimulainya pembangunan salah satu proyek gas alam terbesar di Indonesia. Proyek tersebut diproyeksikan memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan daya tarik investasi, membuka lapangan kerja, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku dan kawasan timur Indonesia.Dalam peninjauan tersebut, Kapolda Maluku bersama Forkopimda memastikan kesiapan seluruh lokasi yang akan digunakan Presiden RI beserta rombongan, mulai dari area utama groundbreaking, panggung VVIP, jalur kedatangan dan kepulangan Presiden, pusat media, fasilitas kesehatan, jalur evakuasi, area parkir, hingga pengamanan objek-objek vital yang menjadi bagian dari sistem pengamanan terpadu.Selain mengecek kesiapan fisik lokasi, rombongan juga melakukan evaluasi terhadap pola pengamanan yang akan diterapkan selama kunjungan Presiden RI. Seluruh skenario pengamanan dikaji kembali guna memastikan koordinasi antarinstansi berjalan optimal, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup, pengamanan jalur, pengamanan objek vital nasional, hingga kesiapsiagaan personel TNI-Polri di setiap titik strategis.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menegaskan bahwa peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan seluruh hasil rapat koordinasi benar-benar telah diterapkan sehingga pelaksanaan Groundbreaking PSN Blok Masela dapat berlangsung aman, lancar, dan sesuai standar pengamanan VVIP."Groundbreaking PSN Blok Masela bukan sekadar agenda kenegaraan, tetapi menjadi momentum strategis yang akan memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia. Karena itu, kami kembali turun langsung ke lapangan untuk memastikan seluruh aspek pengamanan kunjungan Presiden Republik Indonesia telah siap dan setiap potensi kerawanan dapat diantisipasi sejak dini," tegas Kapolda.Menurut Kapolda, pengamanan yang dilakukan Polda Maluku tidak hanya berorientasi pada keberhasilan kunjungan Presiden RI, tetapi juga merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan kepastian keamanan bagi setiap proyek strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintah."Keamanan merupakan fondasi utama investasi. Ketika situasi kamtibmas terjaga, pembangunan dapat berjalan sesuai rencana, kepercayaan investor semakin kuat, lapangan kerja terbuka, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat. Itulah komitmen Polri dalam mengawal setiap program strategis pemerintah, termasuk Groundbreaking PSN Blok Masela," ujar Kapolda.Kapolda menjelaskan bahwa Polda Maluku telah menerapkan sistem pengamanan berlapis yang didukung deteksi dini, pemetaan potensi kerawanan, penguatan koordinasi lintas sektoral, serta kesiapsiagaan personel di seluruh titik strategis. Seluruh personel yang terlibat juga telah diberikan arahan agar melaksanakan tugas secara profesional, responsif, dan humanis sesuai standar pengamanan VVIP."Kami ingin memastikan seluruh agenda Presiden RI di Maluku berlangsung tanpa hambatan. Lebih dari itu, kami ingin menunjukkan kepada masyarakat dan dunia usaha bahwa Maluku merupakan daerah yang aman, kondusif, dan siap menjadi pusat pengembangan investasi strategis nasional. Sinergi TNI, Polri, pemerintah daerah, Paspampres, SKK Migas, PT INPEX Masela Ltd., serta seluruh stakeholder menjadi kunci utama keberhasilan pengamanan ini," ungkapnya.Peninjauan juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi kesiapan fasilitas pendukung, termasuk akses menuju lokasi, sistem komunikasi, layanan kesehatan, pusat informasi media, serta sarana pendukung lainnya. Berbagai masukan yang diperoleh di lapangan langsung ditindaklanjuti oleh panitia pelaksana guna menyempurnakan seluruh persiapan menjelang kedatangan Presiden RI.Soliditas yang ditunjukkan Forkopimda Maluku bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, SKK Migas, PT INPEX Masela Ltd., dan seluruh pemangku kepentingan menjadi cerminan kuat komitmen negara dalam mengawal keberhasilan Proyek Strategis Nasional Blok Masela. Keberhasilan groundbreaking ini diharapkan menjadi titik awal lahirnya pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur, memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan kepercayaan investor, serta membuka peluang kerja dan kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat.Dengan seluruh kesiapan yang telah memasuki tahap akhir, Maluku kini siap menyambut kunjungan Presiden Republik Indonesia sekaligus mengukir sejarah baru melalui dimulainya pembangunan PSN Blok Masela. Keberhasilan agenda tersebut diharapkan menjadi simbol kuat sinergi pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal investasi strategis nasional demi mewujudkan Indonesia yang semakin mandiri di sektor energi dan semakin berdaya saing di tingkat global. PNO-12
14 Jul 2026, 18:08 WIT
Kapolda Maluku dan Forkopimda Finalisasi Pengamanan Kunjungan Presiden
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Menjelang kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk meresmikan Groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela pada 16 Juli 2026, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku memfinalisasi seluruh aspek pengamanan dan kesiapan operasional. Langkah tersebut menjadi penegasan bahwa Maluku siap mengawal salah satu proyek energi terbesar di Indonesia yang diproyeksikan menjadi tonggak baru penguatan ketahanan energi nasional dan percepatan investasi di kawasan timur Indonesia.Finalisasi kesiapan tersebut dilakukan dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Groundbreaking PSN Blok Masela yang berlangsung di Villa Bukit Indah Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Selasa (14/7/2026). Rapat dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto, Danlantamal IX/Ambon Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, Danguspurla Koarmada III Laksamana Pertama TNI Andri Kristianto, Danrem 151/Binaiya Brigjen TNI Raffles Manurung, jajaran TNI-Polri, SKK Migas, PT INPEX Masela Ltd., serta para pemangku kepentingan lainnya.Rapat koordinasi tersebut menjadi tahapan akhir penyempurnaan seluruh kesiapan menjelang kedatangan Presiden RI yang dijadwalkan meresmikan dimulainya pembangunan Proyek Strategis Nasional Blok Masela bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Groundbreaking ini dipandang sebagai momentum bersejarah karena menandai dimulainya salah satu proyek gas alam terbesar di Indonesia yang akan memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan daya saing investasi, sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Maluku dan kawasan timur Indonesia.Dalam rapat, seluruh unsur Forkopimda melakukan sinkronisasi kesiapan secara menyeluruh, mulai dari pengamanan VVIP, kesiapan lokasi kegiatan, jalur kedatangan dan kepulangan Presiden RI beserta rombongan, pengamanan bandar udara, pelabuhan, objek vital nasional, penginapan, distribusi logistik, hingga antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan. Seluruh perangkat pengamanan dirancang secara terpadu dengan mengedepankan koordinasi lintas sektor guna memastikan seluruh rangkaian agenda kenegaraan berlangsung aman, tertib, dan lancar.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menegaskan bahwa Polda Maluku telah memfinalisasi seluruh pola pengamanan melalui sinergi erat bersama TNI, pemerintah daerah, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), SKK Migas, PT INPEX Masela Ltd., dan seluruh instansi terkait."Groundbreaking Proyek Strategis Nasional Blok Masela bukan hanya menjadi agenda kenegaraan, tetapi juga momentum penting yang akan menentukan masa depan penguatan ketahanan energi nasional dan percepatan investasi Indonesia. Karena itu, Polda Maluku bersama seluruh unsur Forkopimda memastikan seluruh aspek pengamanan telah dipersiapkan secara maksimal agar kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia berlangsung aman, lancar, dan sukses," tegas Kapolda.Kapolda menjelaskan bahwa pengamanan dilaksanakan melalui sistem berlapis dengan mengedepankan deteksi dini, kesiapsiagaan personel, penguatan koordinasi lintas sektoral, serta pengawasan pada seluruh titik strategis. Seluruh personel yang terlibat telah diberikan arahan untuk bertindak profesional, responsif, dan humanis dalam menjalankan tugas pengamanan."Keamanan merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan. Ketika stabilitas kamtibmas terjaga, maka kepercayaan investor akan semakin kuat, pembangunan dapat berjalan berkelanjutan, lapangan pekerjaan akan terbuka, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Inilah komitmen Polri dalam mengawal setiap program strategis pemerintah," ujar Kapolda.Lebih lanjut, Kapolda menegaskan bahwa Polda Maluku tidak hanya berorientasi pada keberhasilan pengamanan kunjungan Presiden RI, tetapi juga memastikan iklim keamanan yang kondusif bagi keberlanjutan investasi nasional di Maluku."Kami ingin menunjukkan kepada seluruh masyarakat dan dunia usaha bahwa Maluku siap menjadi daerah tujuan investasi strategis. Polri akan terus hadir memberikan kepastian keamanan sehingga seluruh proyek strategis nasional dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.Selain memfinalisasi skema pengamanan, rapat koordinasi juga mengevaluasi hasil peninjauan lapangan yang telah dilakukan sebelumnya. Seluruh masukan dari unsur Forkopimda, SKK Migas, PT INPEX Masela Ltd., serta instansi teknis lainnya diakomodasi sebagai bagian dari penyempurnaan aspek operasional guna memastikan seluruh standar penyelenggaraan kunjungan Presiden RI telah terpenuhi.Soliditas yang ditunjukkan Forkopimda Maluku bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, SKK Migas, dan PT INPEX Masela Ltd. menjadi cerminan kuat komitmen negara dalam mengawal keberhasilan Proyek Strategis Nasional Blok Masela. Keberhasilan groundbreaking ini diharapkan menjadi titik awal lahirnya pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur, memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan kepercayaan investor, serta membuka peluang kerja dan kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat Maluku.Dengan seluruh persiapan yang telah memasuki tahap final, Maluku kini siap menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia sekaligus mencatat sejarah baru melalui dimulainya pembangunan PSN Blok Masela proyek energi strategis yang diproyeksikan menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan kemandirian energi dan visi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global. PNO-12
14 Jul 2026, 17:48 WIT
Pilihan Redaksi
GMKI Timika Soroti Pengawasan Distribusi BBM, Desak Pemkab Lakukan Pembenahan Sistemik
Papuanewsonline.com, Mimika — Ketua GMKI Timika Masa Bakti 2024–2026, Louis Fernando Afeanpah, menyampaikan analisis kebijakan terkait polemik distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Mimika. Analisis tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap pernyataan sikap organisasi mahasiswa terkait persoalan distribusi BBM sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai akar permasalahan yang dinilai belum terselesaikan.Dalam tulisan berjudul "Menakar Ulang 'Radar' Pengawasan BBM Pemkab Mimika: Sidak atau Sekadar Ritual?", Louis menilai pernyataan Pemerintah Kabupaten Mimika yang menyebut praktik tangki modifikasi, barcode ganda, dan penimbunan BBM telah "masuk radar" pengawasan belum menyentuh persoalan mendasar.Menurutnya, persoalan distribusi BBM bersubsidi tidak dapat diselesaikan hanya melalui inspeksi mendadak (sidak) atau razia di lapangan, melainkan membutuhkan pembenahan sistem distribusi secara menyeluruh.Ia menyoroti penerapan sistem barcode yang saat ini dinilai hanya menyasar kendaraan roda empat. Kebijakan tersebut dianggap belum komprehensif karena masih menyisakan celah bagi penyalahgunaan distribusi BBM melalui kendaraan roda dua yang telah dimodifikasi."Kebijakan yang tidak menyentuh seluruh lini kendaraan hanya akan membuat praktik penyalahgunaan berpindah ke celah yang belum diawasi. Akibatnya antrean panjang, kelangkaan BBM, dan tingginya harga eceran akan terus terjadi," tulisnya.Louis juga mengkritik penggunaan istilah "masuk radar" dalam penyampaian pemerintah. Menurutnya, istilah tersebut belum menjelaskan langkah operasional yang terukur serta tidak disertai indikator keberhasilan maupun mekanisme pertanggungjawaban kepada publik.Ia berpendapat bahwa sidak hanya bersifat reaktif karena menangani gejala di lapangan, bukan akar persoalan dalam tata kelola distribusi BBM.Sebagai solusi, GMKI Timika mendorong Pemerintah Kabupaten Mimika bersama pihak terkait melakukan digitalisasi pengawasan distribusi BBM melalui sistem yang lebih transparan.Beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain publikasi data kuota BBM setiap SPBU secara terbuka, integrasi sistem verifikasi bagi seluruh kendaraan penerima BBM bersubsidi, serta pelaksanaan audit terhadap pola distribusi BBM di SPBU untuk mengidentifikasi potensi kebocoran.Menurut Louis, keterbukaan data distribusi akan memperkuat pengawasan publik sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi penyaluran BBM bersubsidi.Selain itu, ia menilai pemerintah perlu memfokuskan pengawasan pada jalur distribusi dan dugaan penyimpangan di tingkat sumber penyaluran, bukan hanya melakukan penertiban terhadap pengecer di lapangan.Di akhir tulisannya, Louis menegaskan bahwa penyelesaian persoalan distribusi BBM harus dilakukan melalui reformasi sistem dan peningkatan akuntabilitas pemerintah.Ia berharap Pemerintah Kabupaten Mimika berani membuka data penyaluran BBM kepada publik sebagai bagian dari upaya membangun sistem distribusi yang transparan, adil, dan tidak mudah dimanipulasi."Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar sidak, tetapi sistem distribusi yang sehat, transparan, dan mampu memutus ruang gerak mafia BBM dari sumbernya," tutupnya.Penulis: BimEditor: OF
15 Jul 2026, 00:00 WIT
Warga Timika Dibacok 6 Kali Di Pasar Lama Koperapoka
Papuanewsonline.com, Mimika - Seorang warga Timika, Papua Tengah, bernama Monci Weraditi, 52 tahun, menjadi korban pembacokan di Jalan Koperapoka, area Pasar Lama, Jumat 13 Juli 2026 sekitar pukul 14.00 WIT.Menurut keterangan korban, aksi tersebut dilakukan oleh 3 orang pelaku. Salah satu pelaku membawa senjata tajam jenis parang.Korban mengaku dibacok sebanyak 6 hingga 7 kali. Akibat serangan itu, Monci mengalami luka pada tangan kiri, tangan kanan, bagian belakang kepala, perut, dan bahu.Saat ini korban beralamat di Jalan Baru, Timika dan masih menjalani penanganan medis di Instalasi Rawat Darurat IGD RSUD Mimika.Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Motif kejadian juga belum diketahui.Penulis: HendrikEditor: OF
14 Jul 2026, 23:54 WIT
Muhammad Rullyandi Menilai Penetepan KUHAP Baru Sebagai Penyempurnaan Aturan Sebelumnya
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan bagian dari pembaruan sistem hukum pidana nasional yang bertujuan memperkuat supremasi hukum serta memberikan kepastian dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan aparat penegak hukum.Menurut Rullyandi, KUHAP baru hadir sebagai bentuk koreksi dan penyempurnaan terhadap aturan sebelumnya melalui proses harmonisasi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan hukum, termasuk sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).“Lahirnya KUHAP baru merupakan paradigma pembaharuan hukum yang telah melalui proses harmonisasi serta mempertimbangkan berbagai perubahan hukum, termasuk putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi bagian dari perkembangan hukum acara pidana,” ujar Muhammad Rullyandi di Jakarta, Selasa (14/7/2026).Ia menjelaskan, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang mengatur mengenai perlunya prosedur pemeriksaan calon tersangka sebelum dilakukan penetapan tersangka. Menurutnya, ketentuan tersebut merupakan bagian dari rezim KUHAP lama dan telah mengalami perubahan dengan berlakunya KUHAP baru.“Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 harus dipahami dalam konteks keberlakuan KUHAP pada saat itu. Dengan adanya KUHAP baru, terdapat paradigma dan pengaturan baru yang menegaskan mekanisme penetapan tersangka berdasarkan kecukupan alat bukti,” jelasnya.Rullyandi menyebut, KUHAP baru telah mengatur secara tegas bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh paling sedikit dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 31 dan Pasal 90 ayat (1) KUHAP baru.“Ketentuan dalam KUHAP baru memberikan penegasan bahwa dasar utama penetapan tersangka adalah terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah. Hal ini menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum sekaligus memperkuat profesionalitas aparat penegak hukum,” katanya.Ia menambahkan, dengan adanya pengaturan baru tersebut, ketentuan mengenai pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan tersangka sebagaimana berkembang dalam praktik berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tidak lagi menjadi persyaratan mutlak sepanjang penyidik telah memenuhi standar pembuktian yang ditentukan dalam KUHAP baru.“Sepanjang penyidik telah memperoleh minimal dua alat bukti yang sah sesuai KUHAP baru, maka penetapan tersangka dapat dilakukan berdasarkan ketentuan tersebut tanpa harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka sebagai saksi,” tutur Rullyandi.Lebih lanjut, ia menilai perubahan KUHAP ini harus dipahami sebagai upaya menyeimbangkan antara perlindungan hak warga negara dengan kebutuhan penegakan hukum yang efektif.“KUHAP baru pada prinsipnya tetap menjunjung tinggi due process of law, namun di sisi lain memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan kewenangannya secara profesional berdasarkan alat bukti yang sah,” pungkasnya. PNO-12
14 Jul 2026, 19:08 WIT
Gelar Dialog Publik, Polda Maluku Bahas Penyelesaian Hukum Dalam Sengketa Tanah Adat
Papuanewsonline.com, Ambon – Persoalan sengketa tanah adat di Maluku tidak dapat lagi dipandang sebagai konflik kepemilikan semata, tetapi telah berkembang menjadi isu strategis yang menyangkut kepastian hukum, stabilitas keamanan daerah, perlindungan hak masyarakat adat, hingga keberlangsungan pembangunan dan investasi nasional.Komitmen tersebut mengemuka dalam Dialog Publik Polda Maluku bertajuk "Tanah Adat Bukan Medan Konflik; Solusi Hukum dan Adat atas Konflik Lahan" yang diselenggarakan bersama RRI Ambon di Auditorium RRI Ambon dan disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 FM, RRI Digital, serta kanal YouTube RRI Ambon.Dialog menghadirkan narasumber dari berbagai unsur, yakni Kasubdit II Ditreskrimum Polda Maluku AKBP Ismanto Yuwono, S.I.P., S.I.K., pakar hukum Universitas Pattimura Dr. Novyta Uktolseja, S.H., M.Kn., Penata Pertanahan Ahli Muda Kanwil BPN Provinsi Maluku Julianus Keriyoma, S.SiT., S.H., Sekretaris Umum Majelis Latupati Provinsi Maluku Decky Tanasale, serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Dr. Sc. Agr. drh. Faradilla A., MTAPSc.Dialog tersebut menjadi ruang bersama dalam merumuskan pendekatan penyelesaian konflik tanah adat yang mengintegrasikan aspek hukum nasional, hukum adat, administrasi pertanahan, serta peran pemerintah sebagai fasilitator penyelesaian konflik.Dalam pemaparannya, para narasumber menilai sebagian besar konflik pertanahan di Maluku berakar pada persoalan administrasi yang belum tertata dengan baik.Data kepemilikan tanah yang hilang, tidak terdokumentasi secara resmi, batas-batas petuanan adat yang belum memiliki kepastian, hingga perubahan kondisi geografis dari waktu ke waktu menjadi faktor dominan yang memicu sengketa.Persoalan semakin kompleks karena sebagian besar tanah adat di Maluku diwariskan berdasarkan sejarah, silsilah keluarga, tanah dati, tanah marga, tanah soa maupun tanah pusaka yang selama ini lebih banyak didasarkan pada pengakuan adat dibandingkan administrasi formal.Para narasumber juga menegaskan bahwa pada masa lalu konflik seperti ini relatif dapat diselesaikan melalui mekanisme musyawarah adat karena masyarakat masih memegang teguh nilai, sumpah adat, serta kewibawaan para tetua negeri.Namun dalam perkembangan saat ini, meningkatnya kebutuhan ekonomi, pembangunan serta perubahan sosial menyebabkan penyelesaian sengketa adat semakin membutuhkan dukungan kepastian hukum dan administrasi pertanahan.Dalam dialog tersebut dijelaskan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah dijamin oleh Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup serta sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.Sementara itu, pengelolaan sumber daya agraria juga mengacu pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.Melalui landasan konstitusi tersebut, penyelesaian konflik pertanahan harus tetap menghormati hak masyarakat adat tanpa mengabaikan kepastian hukum nasional.Perwakilan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku menegaskan bahwa salah satu langkah preventif paling efektif dalam mengurangi sengketa adalah mendorong masyarakat melakukan pendaftaran tanah.Dengan administrasi yang jelas, riwayat kepemilikan dapat terdokumentasi secara resmi sehingga meminimalisir potensi konflik di masa mendatang.BPN juga menjelaskan bahwa penyelesaian melalui jalur pengadilan tetap terbuka apabila para pihak memiliki dokumen hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.Dalam kesempatan tersebut dijelaskan pula bahwa kawasan hutan maupun wilayah pantai memiliki ketentuan tersendiri sesuai regulasi sehingga tidak seluruh bidang tanah dapat diterbitkan sertifikat.Majelis Latupati: Sengketa Tanah Adat Terus MeningkatSekretaris Umum Majelis Latupati Provinsi Maluku mengungkapkan bahwa hampir setiap hari lembaganya menerima laporan terkait sengketa tanah adat.Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kembali mekanisme penyelesaian berbasis musyawarah, peran aktif saniri negeri, pemerintah daerah, tokoh adat serta seluruh pemangku kepentingan agar konflik tidak berkembang menjadi gangguan keamanan maupun konflik sosial yang lebih luas.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K, menegaskan bahwa kehadiran Polda Maluku dalam dialog publik tersebut merupakan bagian dari upaya preventif Polri membangun literasi hukum sekaligus memperkuat kolaborasi dalam penyelesaian konflik pertanahan secara damai."Persoalan tanah adat bukan semata persoalan hukum, tetapi juga menyangkut sejarah, nilai budaya, identitas masyarakat, dan hubungan kekeluargaan. Karena itu penyelesaiannya harus mengedepankan dialog, musyawarah, penghormatan terhadap hukum adat, serta didukung kepastian hukum sesuai peraturan perundang-undangan," ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi.Menurutnya, Polri terus mendorong penyelesaian konflik melalui pendekatan yang humanis dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar setiap persoalan tidak berkembang menjadi konflik sosial yang mengganggu stabilitas keamanan daerah."Polda Maluku mendukung langkah pemerintah daerah, BPN, lembaga adat, akademisi, serta seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat edukasi mengenai administrasi pertanahan. Masyarakat juga diimbau segera mendaftarkan tanahnya agar memiliki kepastian hukum sehingga potensi sengketa di masa depan dapat diminimalkan," tambahnya.Ia menegaskan bahwa menjaga keamanan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum ketika konflik telah terjadi, tetapi juga melalui edukasi, pencegahan, serta membangun kesadaran hukum masyarakat.Dialog publik tersebut menghasilkan kesamaan pandangan bahwa penyelesaian konflik tanah adat membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, Badan Pertanahan Nasional, aparat penegak hukum, lembaga adat, akademisi, hingga masyarakat.Pendaftaran tanah, penguatan data administrasi, penegasan batas wilayah adat, pelestarian mekanisme musyawarah, serta penghormatan terhadap hukum adat dan hukum nasional menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kepastian hukum sekaligus menjaga stabilitas keamanan di Maluku.Dengan pendekatan kolaboratif tersebut, penyelesaian sengketa tanah adat diharapkan tidak hanya menghadirkan keadilan bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan daerah dan investasi yang berkelanjutan. PNO-12
14 Jul 2026, 18:48 WIT
Kunjungi Lokasi Groundbreaking Blok Masela, Kapolda Maluku Pastikan Pengamanan Berjalan Lancar
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Dua hari menjelang kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk meresmikan Groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku kembali meninjau langsung lokasi pelaksanaan proyek. Peninjauan tersebut menjadi tahap akhir memastikan seluruh aspek pengamanan VVIP, kesiapan teknis, dan operasional telah siap guna mendukung suksesnya agenda kenegaraan sekaligus mengawal salah satu investasi energi terbesar di Indonesia.Peninjauan dilaksanakan di Site Shelter PT INPEX Masela Ltd., Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Selasa (14/7/2026), sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi lintas sektoral yang sebelumnya digelar bersama seluruh pemangku kepentingan. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh hasil evaluasi dan keputusan rapat telah diimplementasikan di lapangan sehingga tidak terdapat kendala menjelang pelaksanaan groundbreaking pada 16 Juli 2026.Groundbreaking PSN Blok Masela merupakan momentum strategis nasional yang menandai dimulainya pembangunan salah satu proyek gas alam terbesar di Indonesia. Proyek tersebut diproyeksikan memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan daya tarik investasi, membuka lapangan kerja, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku dan kawasan timur Indonesia.Dalam peninjauan tersebut, Kapolda Maluku bersama Forkopimda memastikan kesiapan seluruh lokasi yang akan digunakan Presiden RI beserta rombongan, mulai dari area utama groundbreaking, panggung VVIP, jalur kedatangan dan kepulangan Presiden, pusat media, fasilitas kesehatan, jalur evakuasi, area parkir, hingga pengamanan objek-objek vital yang menjadi bagian dari sistem pengamanan terpadu.Selain mengecek kesiapan fisik lokasi, rombongan juga melakukan evaluasi terhadap pola pengamanan yang akan diterapkan selama kunjungan Presiden RI. Seluruh skenario pengamanan dikaji kembali guna memastikan koordinasi antarinstansi berjalan optimal, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup, pengamanan jalur, pengamanan objek vital nasional, hingga kesiapsiagaan personel TNI-Polri di setiap titik strategis.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menegaskan bahwa peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan seluruh hasil rapat koordinasi benar-benar telah diterapkan sehingga pelaksanaan Groundbreaking PSN Blok Masela dapat berlangsung aman, lancar, dan sesuai standar pengamanan VVIP."Groundbreaking PSN Blok Masela bukan sekadar agenda kenegaraan, tetapi menjadi momentum strategis yang akan memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia. Karena itu, kami kembali turun langsung ke lapangan untuk memastikan seluruh aspek pengamanan kunjungan Presiden Republik Indonesia telah siap dan setiap potensi kerawanan dapat diantisipasi sejak dini," tegas Kapolda.Menurut Kapolda, pengamanan yang dilakukan Polda Maluku tidak hanya berorientasi pada keberhasilan kunjungan Presiden RI, tetapi juga merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan kepastian keamanan bagi setiap proyek strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintah."Keamanan merupakan fondasi utama investasi. Ketika situasi kamtibmas terjaga, pembangunan dapat berjalan sesuai rencana, kepercayaan investor semakin kuat, lapangan kerja terbuka, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat. Itulah komitmen Polri dalam mengawal setiap program strategis pemerintah, termasuk Groundbreaking PSN Blok Masela," ujar Kapolda.Kapolda menjelaskan bahwa Polda Maluku telah menerapkan sistem pengamanan berlapis yang didukung deteksi dini, pemetaan potensi kerawanan, penguatan koordinasi lintas sektoral, serta kesiapsiagaan personel di seluruh titik strategis. Seluruh personel yang terlibat juga telah diberikan arahan agar melaksanakan tugas secara profesional, responsif, dan humanis sesuai standar pengamanan VVIP."Kami ingin memastikan seluruh agenda Presiden RI di Maluku berlangsung tanpa hambatan. Lebih dari itu, kami ingin menunjukkan kepada masyarakat dan dunia usaha bahwa Maluku merupakan daerah yang aman, kondusif, dan siap menjadi pusat pengembangan investasi strategis nasional. Sinergi TNI, Polri, pemerintah daerah, Paspampres, SKK Migas, PT INPEX Masela Ltd., serta seluruh stakeholder menjadi kunci utama keberhasilan pengamanan ini," ungkapnya.Peninjauan juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi kesiapan fasilitas pendukung, termasuk akses menuju lokasi, sistem komunikasi, layanan kesehatan, pusat informasi media, serta sarana pendukung lainnya. Berbagai masukan yang diperoleh di lapangan langsung ditindaklanjuti oleh panitia pelaksana guna menyempurnakan seluruh persiapan menjelang kedatangan Presiden RI.Soliditas yang ditunjukkan Forkopimda Maluku bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, SKK Migas, PT INPEX Masela Ltd., dan seluruh pemangku kepentingan menjadi cerminan kuat komitmen negara dalam mengawal keberhasilan Proyek Strategis Nasional Blok Masela. Keberhasilan groundbreaking ini diharapkan menjadi titik awal lahirnya pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur, memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan kepercayaan investor, serta membuka peluang kerja dan kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat.Dengan seluruh kesiapan yang telah memasuki tahap akhir, Maluku kini siap menyambut kunjungan Presiden Republik Indonesia sekaligus mengukir sejarah baru melalui dimulainya pembangunan PSN Blok Masela. Keberhasilan agenda tersebut diharapkan menjadi simbol kuat sinergi pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal investasi strategis nasional demi mewujudkan Indonesia yang semakin mandiri di sektor energi dan semakin berdaya saing di tingkat global. PNO-12
14 Jul 2026, 18:08 WIT
Kapolda Maluku dan Forkopimda Finalisasi Pengamanan Kunjungan Presiden
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Menjelang kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk meresmikan Groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela pada 16 Juli 2026, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku memfinalisasi seluruh aspek pengamanan dan kesiapan operasional. Langkah tersebut menjadi penegasan bahwa Maluku siap mengawal salah satu proyek energi terbesar di Indonesia yang diproyeksikan menjadi tonggak baru penguatan ketahanan energi nasional dan percepatan investasi di kawasan timur Indonesia.Finalisasi kesiapan tersebut dilakukan dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Groundbreaking PSN Blok Masela yang berlangsung di Villa Bukit Indah Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Selasa (14/7/2026). Rapat dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto, Danlantamal IX/Ambon Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, Danguspurla Koarmada III Laksamana Pertama TNI Andri Kristianto, Danrem 151/Binaiya Brigjen TNI Raffles Manurung, jajaran TNI-Polri, SKK Migas, PT INPEX Masela Ltd., serta para pemangku kepentingan lainnya.Rapat koordinasi tersebut menjadi tahapan akhir penyempurnaan seluruh kesiapan menjelang kedatangan Presiden RI yang dijadwalkan meresmikan dimulainya pembangunan Proyek Strategis Nasional Blok Masela bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Groundbreaking ini dipandang sebagai momentum bersejarah karena menandai dimulainya salah satu proyek gas alam terbesar di Indonesia yang akan memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan daya saing investasi, sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Maluku dan kawasan timur Indonesia.Dalam rapat, seluruh unsur Forkopimda melakukan sinkronisasi kesiapan secara menyeluruh, mulai dari pengamanan VVIP, kesiapan lokasi kegiatan, jalur kedatangan dan kepulangan Presiden RI beserta rombongan, pengamanan bandar udara, pelabuhan, objek vital nasional, penginapan, distribusi logistik, hingga antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan. Seluruh perangkat pengamanan dirancang secara terpadu dengan mengedepankan koordinasi lintas sektor guna memastikan seluruh rangkaian agenda kenegaraan berlangsung aman, tertib, dan lancar.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menegaskan bahwa Polda Maluku telah memfinalisasi seluruh pola pengamanan melalui sinergi erat bersama TNI, pemerintah daerah, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), SKK Migas, PT INPEX Masela Ltd., dan seluruh instansi terkait."Groundbreaking Proyek Strategis Nasional Blok Masela bukan hanya menjadi agenda kenegaraan, tetapi juga momentum penting yang akan menentukan masa depan penguatan ketahanan energi nasional dan percepatan investasi Indonesia. Karena itu, Polda Maluku bersama seluruh unsur Forkopimda memastikan seluruh aspek pengamanan telah dipersiapkan secara maksimal agar kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia berlangsung aman, lancar, dan sukses," tegas Kapolda.Kapolda menjelaskan bahwa pengamanan dilaksanakan melalui sistem berlapis dengan mengedepankan deteksi dini, kesiapsiagaan personel, penguatan koordinasi lintas sektoral, serta pengawasan pada seluruh titik strategis. Seluruh personel yang terlibat telah diberikan arahan untuk bertindak profesional, responsif, dan humanis dalam menjalankan tugas pengamanan."Keamanan merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan. Ketika stabilitas kamtibmas terjaga, maka kepercayaan investor akan semakin kuat, pembangunan dapat berjalan berkelanjutan, lapangan pekerjaan akan terbuka, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Inilah komitmen Polri dalam mengawal setiap program strategis pemerintah," ujar Kapolda.Lebih lanjut, Kapolda menegaskan bahwa Polda Maluku tidak hanya berorientasi pada keberhasilan pengamanan kunjungan Presiden RI, tetapi juga memastikan iklim keamanan yang kondusif bagi keberlanjutan investasi nasional di Maluku."Kami ingin menunjukkan kepada seluruh masyarakat dan dunia usaha bahwa Maluku siap menjadi daerah tujuan investasi strategis. Polri akan terus hadir memberikan kepastian keamanan sehingga seluruh proyek strategis nasional dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.Selain memfinalisasi skema pengamanan, rapat koordinasi juga mengevaluasi hasil peninjauan lapangan yang telah dilakukan sebelumnya. Seluruh masukan dari unsur Forkopimda, SKK Migas, PT INPEX Masela Ltd., serta instansi teknis lainnya diakomodasi sebagai bagian dari penyempurnaan aspek operasional guna memastikan seluruh standar penyelenggaraan kunjungan Presiden RI telah terpenuhi.Soliditas yang ditunjukkan Forkopimda Maluku bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, SKK Migas, dan PT INPEX Masela Ltd. menjadi cerminan kuat komitmen negara dalam mengawal keberhasilan Proyek Strategis Nasional Blok Masela. Keberhasilan groundbreaking ini diharapkan menjadi titik awal lahirnya pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur, memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan kepercayaan investor, serta membuka peluang kerja dan kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat Maluku.Dengan seluruh persiapan yang telah memasuki tahap final, Maluku kini siap menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia sekaligus mencatat sejarah baru melalui dimulainya pembangunan PSN Blok Masela proyek energi strategis yang diproyeksikan menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan kemandirian energi dan visi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global. PNO-12
14 Jul 2026, 17:48 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Tag Berita
Pendidikan & Kesehatan
Lihat semua
Pawai Ta’aruf MTQ I Papua Tengah Dibuka Meriah, Simbol Persatuan Delapan Kabupaten
Papuanewsonline.com, Mimika – Wakil Bupati Mimika sekaligus Ketua Panitia Pelaksana, Emanuel Kemong, secara resmi melepas Pawai Ta’aruf pembuka Musabaqah Tilawatil Qur’an Pertama Tingkat Provinsi Papua Tengah. Acara berlangsung meriah di Lapangan Eks Pasar Swadaya, Selasa (14/7/2026), diikuti kafilah dari delapan kabupaten se-Papua Tengah: Mimika, Nabire, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya. Para peserta tampil memadukan busana muslim dan kekayaan busana adat masing-masing daerah.Emanuel menyampaikan selamat datang yang tulus kepada seluruh kafilah, dewan hakim, peserta, dan tamu undangan yang telah hadir di tanah Mimika. Ia menegaskan bahwa kepercayaan menjadi tuan rumah MTQ pertama ini adalah amanah besar yang harus dijalankan penuh tanggung jawab. “Kehadiran saudara-saudara kita dari berbagai pelosok menunjukkan kesiapan kita bersama untuk menyatukan hati dalam kasih sayang Al-Qur’an,” ujarnya hangat. Pawai ini bukan sekadar seremonial, melainkan simbol nyata persatuan dan ukhuwah Islamiyah. “Keragaman suku, budaya, dan bahasa bukan penghalang, melainkan kekuatan besar yang dianugerahkan Tuhan untuk kita rawat bersama,” tegas Emanuel. Tema yang diusung, “Menebar Cahaya Al-Qur’an dalam Harmoni Menuju Papua Tengah Emas yang Berkeadaban”, mengajak menyelaraskan nilai-nilai suci Al-Qur’an dengan kearifan lokal masyarakat Papua yang menjunjung persaudaraan dan gotong royong.Ia berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan semangat, tertib, dan menjaga kebersihan serta ketertiban. Selain lomba, masyarakat juga diajak mendukung perekonomian lokal dengan berkunjung ke stan UMKM yang telah disiapkan di lokasi acara. Terima kasih setinggi-tingginya disampaikan kepada LPTQ, Kementerian Agama, aparat keamanan, relawan, dan seluruh pihak yang bekerja keras menyukseskan acara agung ini.Penulis: JidEditor: OF
14 Jul 2026, 17:05 WIT
"Kisah Inspiratif" Pemuda Asal Aceh Berhasil Wujudkan Mimpi Menjadi Prajurit TNI AD
Papuanewsonline.com, Aceh Besar – Tekad, kerja keras, dan semangat pantang menyerah mengantarkan Muhammad Harist (20), putra asal Gampong Meunara, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, mewujudkan cita-citanya menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Harist dinyatakan lulus pada Sidang Pemilihan Calon Tamtama Prajurit Karier (Cata PK) TNI AD Gelombang II Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan pada 11 Juli 2026.Selanjutnya, Harist akan mengikuti pendidikan Sekolah Calon Tamtama Prajurit Karier (Secata PK) TNI AD Gelombang II TA 2026 di Pusat Pendidikan Perhubungan (Pusdikhub), Cimahi, Jawa Barat, yang dijadwalkan dibuka pada 16 Juli 2026.Muhammad Harist lahir di Aceh Besar pada 12 Maret 2006. Ia merupakan anak kedua dari dua bersaudara, putra pasangan almarhum Sanusi, seorang petani, dan Wardati, ibu rumah tangga. Harist menempuh pendidikan di SD Negeri Lam Ilie Indrapuri, MTsN 1 Aceh Besar, serta lulus dari SMKN 1 Al Mubarkeya Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan pada tahun 2025.Keberhasilan Harist menjadi prajurit TNI AD menjadi kebanggaan bagi keluarga maupun masyarakat Aceh Besar, khususnya Kecamatan Indrapuri. Kisah perjuangannya menjadi bukti bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih cita-cita apabila disertai tekad yang kuat, disiplin, serta kerja keras yang konsisten.Danramil 06/Indrapuri Kodim 0101/Kota Banda Aceh, Kapten Inf Rais, S.A.P., M.P.A., mengaku kagum atas kegigihan Harist dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi."Harist memiliki semangat yang luar biasa. Ia sering datang ke Koramil untuk bertanya dan meminta arahan mengenai persiapan menghadapi seleksi prajurit TNI AD. Kami selalu mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan, meningkatkan kemampuan jasmani, serta mempersiapkan diri menghadapi tes psikologi dan seluruh tahapan seleksi. Alhamdulillah, berkat kerja keras dan ketekunannya, Harist berhasil mewujudkan cita-citanya. Kami mengucapkan selamat dan berharap ia dapat mengikuti pendidikan dengan baik hingga resmi menjadi prajurit TNI AD," ujar Danramil.Suasana haru menyelimuti kediaman keluarga Harist saat Babinsa Koramil 06/Indrapuri Kodim 0101/Kota Banda Aceh, Sertu Teuku Herman, didampingi perangkat Gampong Meunara, mengunjungi rumah keluarga untuk menyampaikan ucapan selamat.Dengan penuh rasa syukur, Wardati menyampaikan terima kasih kepada seluruh personel Koramil 06/Indrapuri yang telah memberikan motivasi, pendampingan, dan pembinaan kepada putranya selama mempersiapkan diri mengikuti seleksi."Kami sekeluarga sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak TNI yang telah membimbing Harist. Semoga seluruh kebaikan dan ketulusan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT," ungkap Wardati.Sementara itu, Sertu Teuku Herman mengatakan bahwa Harist dikenal sebagai sosok yang tekun, disiplin, dan tidak pernah menyerah dalam mengejar cita-citanya menjadi prajurit TNI AD. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras, latihan yang berkelanjutan, serta doa dan dukungan keluarga.Kisah Muhammad Harist diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia bahwa semangat pantang menyerah, disiplin, dan kerja keras akan membuka jalan untuk meraih masa depan yang lebih baik sekaligus mengabdi kepada bangsa dan negara melalui TNI Angkatan Darat. PNO-12
14 Jul 2026, 14:17 WIT
Tekan Angka Stunting, Dinas Kesehatan Mimika Genjot Program Obat Pencegahan Massal
Papuanewsonline.com, Mimika – Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika menggelar pertemuan sosialisasi dan advokasi Program Pemberian Obat Pencegahan Massal Filariasis dan Kecacingan Tahun 2026 pada Senin (13/7/2026). Kegiatan ini bertujuan memperkuat kerja sama lintas sektor guna menekan angka kecacingan, yang kini terbukti menjadi salah satu penyebab utama terjadinya stunting pada anak-anak. Acara dibuka langsung oleh Sekretaris Dinas Kesehatan, Dr. Sisma HL, dan dihadiri oleh 26 Kepala Puskesmas, perwakilan Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, serta para tenaga kesehatan.Dr. Sisma menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak bisa hanya dibebankan pada sektor kesehatan saja, melainkan memerlukan dukungan kuat dari sekolah, tokoh agama, keluarga, dan seluruh elemen masyarakat. “Semakin luas jangkauan pemberian obat, semakin efektif kita memutus rantai penularan penyakit ini,” ujarnya. Hingga Februari 2026, dari target 61.472 anak usia 1–12 tahun, tercatat 81,6 persen atau 50.171 anak sudah menerima obat cacing. Angka ini tergolong baik, namun masih harus dikejar untuk mencapai target nasional sebesar 95 persen.Penyakit kecacingan sering kali dianggap sepele, padahal dampaknya sangat berbahaya bagi masa depan anak. Dr. Susana Namsa menjelaskan bahwa cacing mengganggu penyerapan gizi dan vitamin, memicu anemia, malnutrisi, hingga menyebabkan keterlambatan pertumbuhan.Di Mimika saja, kecacingan diperkirakan menyumbang sekitar 40 persen penyebab kasus stunting. Artinya, mencegah kecacingan adalah langkah sangat penting untuk mencegah gagal tumbuh dan membangun generasi yang sehat serta cerdas.Mulai tahun ini, program pemberian obat cacing dilaksanakan terpisah dari penanganan filariasis, dijadwalkan pada bulan Februari dan Agustus berbarengan dengan pemberian Vitamin A agar pelaksanaannya lebih teratur dan efisien. Target utamanya adalah menurunkan angka kecacingan di bawah 10 persen agar tidak lagi menjadi masalah kesehatan yang mengkhawatirkan. Seluruh peserta rapat berkomitmen menyusun strategi agar cakupan pemberian obat segera mencapai target nasional secara merata di seluruh wilayah Mimika.Penulis: JidEditor: OF
13 Jul 2026, 16:12 WIT
Konsultan "Hantu" Di Proyek SMPN Jila: Kepala Tukang Yang Awasi Diri Sendiri
Papuanewsonline.com, Mimika – Proyek pembangunan ruang Guru dan Tata Usaha (TU) SMP Negeri Jila di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, disebut berjalan tanpa pengawasan. Kondisi tersebut menjadi sorotan karena fungsi pengawas di lapangan diklaim justru dirangkap oleh kepala tukang proyek.Lapangan kosong, pengawas tak adaY.N menyampaikan pada 11 Juli 2026 bahwa selama pelaksanaan pekerjaan tidak terlihat petugas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika maupun pihak CV. Alymar Lestari Konsultan selaku konsultan pengawas berada di lokasi proyek. "Dari awal kerja sampai sekarang, tidak ada orang pemerintah atau konsultan yang turun ke sini," ungkap Y.N, kepala tukang proyek kepada Papuanewsonline.com.Pengawas jadi tukang, tukang jadi pengawasMenurut Y.N, dirinya terpaksa menjalankan dua peran sekaligus karena tidak ada pihak lain yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan. "Saya disini kepala tukang. Tapi karena tidak ada pengawas, saya juga yang merangkap jadi konsultan pengawas. Semua urusan teknis saya yang tangani," katanya.Kontrak ada, orangnya tidakBerdasarkan data yang diperoleh, proyek tersebut merupakan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika. Dalam dokumen kontrak, CV. Alymar Lestari Konsultan tercantum sebagai konsultan pengawas yang memiliki tugas mengawasi mutu pekerjaan, kesesuaian spesifikasi teknis, serta pelaksanaan proyek sesuai jadwal.Mutu proyek dipertaruhkanKetiadaan pengawas independen dinilai berpotensi memengaruhi kualitas pekerjaan. Tanpa pengawasan yang memadai, pembangunan ruang guru dan ruang TU di wilayah pegunungan Jila dikhawatirkan tidak memenuhi standar teknis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kontrak.Guru dan warga resahSejumlah tenaga pendidik dan masyarakat di Distrik Jila berharap Dinas Pendidikan Mimika maupun pihak konsultan segera melakukan pengawasan langsung di lapangan. Mereka menginginkan proyek tersebut berjalan sesuai ketentuan agar hasil pembangunan benar-benar bermanfaat bagi dunia pendidikan.Dinas dan konsultan bungkamHingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika maupun CV. Alymar Lestari Konsultan terkait dugaan tidak adanya pengawas di lokasi proyek belum memperoleh tanggapan resmi.Penulis: HendrikEditor: OF
13 Jul 2026, 12:17 WIT
Kawal Ketat Seleksi Taruna Akpol, Wakapolri: Teknologi Kedokteran Terbaru Perkuat Akurasi Rekrutmen
Papuanewsonline.com, Semarang – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., mengawasi langsung pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) Spesialistik seleksi tingkat pusat (Panitia Pusat/Panpus) Penerimaan Taruna/Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 di Gedung Serbaguna Akademi Kepolisian (Akpol), Lemdiklat Polri, Semarang.Peninjauan tersebut dilakukan bersama Kalemdiklat Polri, Komjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si., Gubernur Akpol Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga, S.H., M.A., Karokespol Pusdokkes Polri Brigjen Pol. Dr. dr. I Gusti Gede Maha Andikajaya, S.H., M.M., M.H.Kes., Sp.Rad., M.Kes., serta Karodalpers SSDM Polri Brigjen Pol. Erthel Stephan, S.H., S.I.K., M.Si.Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, serta memanfaatkan teknologi kedokteran terbaru sehingga menghasilkan proses rekrutmen yang semakin akurat, objektif, dan berbasis bukti ilmiah (evidence-based).Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) Spesialistik diikuti oleh 409 calon taruna dan taruni dari total 410 peserta yang berhak mengikuti seleksi tingkat pusat (Panpus). Satu calon peserta mengundurkan diri sebelum pelaksanaan pemeriksaan kesehatan. Seluruh peserta menjalani pemeriksaan melalui 12 stasiun spesialistik, meliputi pemeriksaan mata (visus dan buta warna), Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT), gigi dan mulut, saraf, komposisi tubuh, bedah/fisik, penyakit dalam, jantung, obstetri dan ginekologi (Obgyn), radiologi dan paru, kulit, serta pemeriksaan kepadatan tulang (Bone Mineral Density/BMD).Dalam peninjauan tersebut, Wakapolri memberikan perhatian khusus terhadap pemanfaatan teknologi kedokteran terbaru yang digunakan Pusdokkes Polri untuk meningkatkan akurasi pemeriksaan kesehatan calon taruna dan taruni. Salah satunya adalah penggunaan Heart Rate Variability (HRV) untuk menganalisis irama dan ketahanan jantung peserta secara lebih komprehensif. Wakapolri menginstruksikan agar pemeriksaan jantung tidak hanya dilakukan dalam kondisi istirahat, tetapi juga setelah aktivitas fisik sehingga kemampuan jantung dalam menghadapi beban fisik dan tekanan selama pendidikan dapat dievaluasi secara lebih akurat.Selain itu, Wakapolri meninjau penggunaan alat Bone Mineral Density (BMD) berbasis digital untuk mengukur kepadatan massa tulang calon taruna dan taruni. Pemeriksaan ini menjadi langkah preventif dalam mendeteksi secara dini kerentanan patah tulang maupun cedera muskuloskeletal. Arahan tersebut sekaligus menjadi evaluasi terhadap sejumlah insiden cedera yang pernah terjadi selama proses pendidikan, sehingga hasil pemeriksaan kepadatan tulang dapat dijadikan salah satu indikator penting dalam menentukan kesiapan fisik peserta sebelum mengikuti pendidikan kepolisian.Wakapolri juga meninjau pemeriksaan kapasitas paru melalui VO₂ Max guna memastikan kekuatan fungsi pernapasan dan daya tahan fisik calon taruna dan taruni. Seluruh instrumen kesehatan berbasis digital tersebut diharapkan menjadi landasan pengambilan keputusan yang objektif, akurat, dan evidence-based, sehingga setiap peserta yang dinyatakan lulus benar-benar memenuhi standar kesehatan sebagai calon perwira Polri.Karokespol Pusdokkes Polri, Brigjen Pol. Dr. dr. I Gusti Gede Maha Andikajaya, S.H., M.M., M.H.Kes., Sp.Rad., M.Kes., menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan spesialistik pada seleksi Taruna Akpol kini mengintegrasikan teknologi kedokteran modern untuk meningkatkan akurasi diagnosis sekaligus kualitas pengambilan keputusan.“Pemeriksaan kesehatan tidak lagi hanya bertumpu pada pemeriksaan klinis konvensional. Melalui pemeriksaan Heart Rate Variability (HRV), tim dokter dapat mengevaluasi respons fisiologis jantung dan kemampuan adaptasi tubuh terhadap beban fisik. Pemeriksaan Bone Mineral Density (BMD) memberikan gambaran objektif mengenai kepadatan tulang untuk mengidentifikasi risiko cedera sejak dini, sedangkan VO₂ Max mengukur kapasitas aerobik dan daya tahan kardiopulmoner peserta. Seluruh parameter tersebut dipadukan dengan hasil pemeriksaan spesialistik lainnya sehingga menghasilkan penilaian kesehatan yang lebih komprehensif, objektif, dan berbasis bukti ilmiah,” jelas Brigjen Pol. Maha Andikajaya.Selain pemanfaatan teknologi medis modern, Wakapolri menekankan pentingnya pemeriksaan secara ketat terhadap riwayat penyakit bawaan maupun gangguan saraf, seperti epilepsi, agar dapat terdeteksi sejak awal proses seleksi. Wakapolri juga menginstruksikan agar pemeriksaan dilakukan secara cermat terhadap seluruh kondisi kesehatan yang menjadi persyaratan penerimaan calon taruna dan taruni. Khusus bagi calon taruni, Wakapolri mengingatkan agar dilakukan pemeriksaan ulang obstetri dan ginekologi (Obgyn) pada hari ke-16 hingga ke-20 setelah pengumuman kelulusan sebagai langkah preventif guna memastikan seluruh peserta yang memasuki pendidikan memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan.Lebih lanjut, Wakapolri mendorong Pusdokkes Polri untuk terus memperbarui spesifikasi peralatan medis dan mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta referensi dari literatur dan jurnal kedokteran terbaru. Menurutnya, modernisasi instrumen kesehatan merupakan investasi penting dalam membangun sistem rekrutmen Polri yang semakin presisi, transparan, dan mampu menghasilkan sumber daya manusia unggul sejak tahap seleksi.Melalui pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Rikkes Spesialistik ini, Wakapolri menegaskan bahwa proses rekrutmen calon Taruna dan Taruni Akpol harus mengedepankan objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pendekatan ilmiah. Pemanfaatan teknologi kedokteran terbaru tidak hanya meningkatkan akurasi pemeriksaan kesehatan, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi rekrutmen Polri yang semakin modern dan presisi.Penguatan sistem seleksi berbasis evidence-based medicine ini diharapkan mampu menghasilkan calon-calon perwira Polri yang memiliki kesehatan prima, ketahanan fisik yang terukur, serta kesiapan menghadapi tuntutan pendidikan dan dinamika tugas kepolisian di masa depan. Dengan demikian, setiap keputusan kelulusan benar-benar didasarkan pada data medis yang valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya Polri mewujudkan rekrutmen yang Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH) sekaligus memperkuat implementasi scientific policing sejak proses seleksi. Melalui rekrutmen yang berkualitas, Polri optimistis akan melahirkan perwira-perwira muda yang sehat, tangguh, berintegritas, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta siap memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. PNO-12
08 Jul 2026, 21:29 WIT
Wakapolri Resmikan Laboratorium Sosial Sains dan Kelas Tematik
Papuanewsonline.com, Semarang – Akademi Kepolisian (Akpol) memasuki babak baru modernisasi pendidikan kepolisian melalui peresmian Laboratorium Sosial Sains Kepolisian dan Kelas Tematik. Kedua fasilitas ini menjadi bagian dari transformasi pendidikan Polri untuk membentuk perwira yang mampu mengambil keputusan secara ilmiah, berbasis data, serta mengedepankan pendekatan humanis dalam menjawab tantangan keamanan yang semakin kompleks.Peresmian dilakukan oleh Wakapolri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., di Akpol, Semarang, Senin (6/7).Usai peresmian, dalam doorstop kepada awak media, Wakapolri menjelaskan bahwa Laboratorium Sosial Sains Kepolisian dan Kelas Tematik merupakan bagian dari reformasi pendidikan Polri yang menyiapkan taruna menjadi first line supervisor sekaligus the next leader di lingkungan Polri.“Taruna harus dibekali kemampuan mengambil keputusan berbasis data. Karena itu kami mengembangkan pembelajaran yang memanfaatkan big data, Artificial Intelligence (AI), dan analisis yang komprehensif agar setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun secara hukum,” ujar Wakapolri.Menurutnya, Laboratorium Sosial Sains Kepolisian menjadi ruang pembelajaran berbasis simulasi berbagai persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Melalui dukungan AI, coding, dan analisis big data, taruna dilatih memahami dinamika sosial, memetakan potensi gangguan kamtibmas, serta menyusun solusi berbasis bukti (evidence-based policing).Sebagai bagian dari penguatan pembelajaran, Polda Jawa Tengah ditetapkan sebagai Teaching Laboratory Akpol, sehingga para taruna memperoleh pengalaman langsung menganalisis dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan humanis sebelum melaksanakan tugas di lapangan.Sementara itu, Kelas Tematik dikembangkan sebagai ruang belajar berbasis studi kasus aktual yang memperkenalkan fungsi-fungsi kepolisian secara visual, interaktif, dan aplikatif. Saat ini telah tersedia enam kelas tematik, yakni SDM, Dokkes, Brimob, Reskrim, Ident, dan Laboratorium Forensik. Ke depan, seluruh fungsi teknis kepolisian ditargetkan memiliki kelas tematik sebagai media pembelajaran yang terintegrasi.Perumus Laboratorium Sosial Sains Kepolisian, Pati Lemdiklat Polri Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo, M.Si., menjelaskan bahwa pembangunan laboratorium dan kelas tematik merupakan implementasi arahan Wakapolri dalam memperkuat kualitas pendidikan kepolisian melalui pendekatan akademik yang modern.Menurut Irjen Pol. Susilo, Laboratorium Sosial Sains Kepolisian tidak dirancang sebagai laboratorium eksakta, melainkan sebagai ruang diskusi, riset, dan simulasi fenomena sosial yang memungkinkan taruna memahami persoalan masyarakat sebelum bertugas di lapangan. Tujuannya adalah membentuk lulusan yang berpikir sistemik, kritis, reflektif, serta mengedepankan evidence-based policing dalam setiap pengambilan keputusan.Ia menjelaskan, konsep laboratorium ini disusun melalui diskusi dengan para pakar dan guru besar serta studi komparatif ke lembaga pendidikan kepolisian di Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan Australia. Dengan peresmian tersebut, Indonesia menjadi negara kelima di Asia yang memiliki Laboratorium Sosial Sains Kepolisian.Pembangunan Laboratorium Sosial Sains Kepolisian dan Kelas Tematik didukung melalui dana hibah dari jajaran Bank Himbara yang terdiri atas BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri, dan BSI, serta sumbang bhakti para alumni Polri.Wakapolri menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi mewujudkan fasilitas tersebut.“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Bank Himbara, para alumni Polri, para donatur, dan seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan Laboratorium Sosial Sains Kepolisian dan Kelas Tematik. Sinergi ini merupakan investasi penting dalam membangun SDM Polri yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan,” tutup Wakapolri. PNO-12
07 Jul 2026, 13:44 WIT
Seni & Budaya
Lihat semua
Terpantau cek sound, Vendetta Rap Siap Guncang Guncang Mimika di Panggung TIFA 2026 Malam Ini
Papuanewsonline.com, Mimika – Suasana makin meriah menyelimuti rangkaian Timika Festival of Art (TIFA) 2026. Panggung hiburan menjadi pusat perhatian utama, kali ini menghadirkan grup musik yang sangat dinanti masyarakat, khususnya kalangan muda: Vendetta Rap. Penampilan spesial ini akan digelar Sabtu (4/7/2026) di Pelataran Gedung Eme Neme Yauware.Personel grup kini sudah sibuk melakukan pengecekan suara guna memastikan penampilan nanti berjalan maksimal. Kehadiran mereka ditunggu-tunggu untuk membakar semangat dan menghibur ribuan penonton yang hadir.Grup ini dikenal dengan karya yang sarat pesan, penuh semangat, serta mampu menyatukan berbagai kalangan lewat irama khasnya.Pertunjukan ini sejalan dengan tema TIFA 2026 “Tong Satu, Tong Kuat: Bersama Indonesia, Bersama Papua”, yang bertujuan mempererat persaudaraan dan membangun prestasi bersama. Musik menjadi sarana ampuh menyatukan hati masyarakat dari berbagai latar belakang.Penyelenggara mengundang seluruh warga untuk hadir dan menikmati pertunjukan penuh energi ini. Kegiatan bukan sekadar hiburan, melainkan ajang menampilkan potensi seni serta kreativitas yang tumbuh subur di tanah Papua. Acara dibuka untuk umum dan berlangsung mulai pukul 16.00 WIT.Penulis: JidEditor: OF
04 Jul 2026, 13:22 WIT
Ribuan Warga Padati Konser Rima Kebangsaan, GOG Juara Lomba Hip‑Hop Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika - Konser Rima Kebangsaan yang digelar Dewan Pengurus Cabang Barisan Merah Putih Republik Indonesia Kabupaten Mimika sukses menyedot perhatian ribuan warga yang memadati Lapangan Timika Indah pada Rabu (1/7/2026). Meski diguyur hujan deras, antusiasme masyarakat tak luntur dan justru menjadikan suasana semakin meriah serta penuh semangat persaudaraan.Acara menampilkan lomba hip‑hop rap yang diikuti 14 grup lokal, antara lain 4Life, Lil’G, RKH, MCF, Emty Three, Blood AK, Bojoka Music, Arifin Letsoin, J3, LW Rap Production, GOG, East and Rap, Clann Diego, dan Vibe Cartel. Penampilan tamu spesial grup Owl Gank, Star East, serta penyanyi lokal Melati semakin memukau penonton yang hadir.Puncak acara diwarnai momen mengharukan berupa pemotongan kue ulang tahun peringatan Hari Bhayangkara ke‑80 bersama jajaran Forkopimda Mimika. Wakil Kapolsek Mimika Baru, Iptu Iqbal Saleh, menyampaikan apresiasi mendalam dan terkejut dengan kejutan tersebut.“Terima kasih atas dukungan dan kebersamaan ini, acara ini membuat Timika kembali hidup dan ramai,” ucapnya.Ketua DPC Barisan Merah Putih RI Mimika, Panius Kogoya, mengucapkan terima kasih atas dukungan luar biasa warga. Ia juga mengumumkan daftar pemenang: Juara 1 GOG (Rp7,5 juta), Juara 2 4Live (Rp5 juta), Juara 3 J3 (Rp3 juta), serta Juara Harapan I MCF, Harapan II RKH, Harapan III Clann Diego masing‑masing Rp2 juta. Gelar Juara Favorit diraih Blood AK lewat lagu andalan “Papteng Zone”.Penulis: JidEditor: OF
02 Jul 2026, 09:41 WIT
Momen Hari Bhayangkara ke-80 Jadi Panggung Budaya Lokal dan Pembinaan Generasi Muda
Papuanewsonline.com, Ambon – Puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar Polda Maluku di Lapangan Letkol Chr. Tahapary, Tantui, Ambon, Rabu (1/7/2026), berlangsung semarak dan penuh nuansa budaya. Ribuan masyarakat yang hadir disuguhkan berbagai penampilan menarik, mulai dari tarian adat khas Maluku hingga atraksi Polisi Cilik yang memukau dan mendapat apresiasi dari para tamu undangan.Kegiatan yang dihadiri Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., bersama Pangdam XV/Pattimura, Gubernur Maluku, unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat tersebut menjadi wujud kedekatan Polri dengan masyarakat dalam momentum Hari Bhayangkara ke-80.Salah satu penampilan yang menjadi pusat perhatian adalah tarian adat "Maku-Maku", tarian tradisional khas Maluku yang dibawakan secara kolaboratif oleh Remaja Bhayangkara Club Polda Maluku bersama Sanggar Kalesang Maluku.Dengan balutan busana adat Maluku yang berwarna-warni dan iringan musik tradisional yang khas, para penari menampilkan gerakan yang enerjik, harmonis, dan sarat makna persaudaraan dan persatuan. Penampilan tersebut mendapat sambutan meriah dari masyarakat dan tamu undangan yang memadati area kegiatan.Tarian Maku-Maku yang dikenal sebagai simbol kebersamaan dan persatuan masyarakat Maluku dinilai selaras dengan semangat Hari Bhayangkara ke-80 yang mengusung penguatan sinergitas antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta persatuan bangsa.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto mengatakan bahwa kehadiran unsur budaya lokal dalam peringatan Hari Bhayangkara merupakan bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal yang selama ini menjadi kekuatan utama masyarakat Maluku."Hari Bhayangkara bukan hanya menjadi perayaan institusi Polri, tetapi juga menjadi momentum kebersamaan seluruh elemen bangsa. Karena itu kami menghadirkan budaya lokal sebagai simbol bahwa Polri tumbuh dan berkembang bersama masyarakat serta menghormati nilai-nilai budaya yang menjadi identitas daerah," ujar Kapolda.Selain tarian adat, perhatian pengunjung juga tertuju pada penampilan Polisi Cilik (Pocil) SD Negeri 7 Namlea, Kabupaten Buru, yang merupakan binaan Polres Pulau Buru.Puluhan anggota Polisi Cilik tampil penuh percaya diri dengan memperagakan berbagai formasi baris-berbaris yang dikombinasikan dengan gerakan tarian kreatif, disiplin, dan atraktif. Kekompakan serta ketepatan gerakan yang ditunjukkan para Pocil berhasil memukau para tamu undangan dan mengundang tepuk tangan meriah dari masyarakat.Kapolda Maluku menilai penampilan Polisi Cilik tersebut merupakan gambaran keberhasilan pembinaan karakter generasi muda yang dilakukan sejak usia dini melalui kemitraan antara Polri dan dunia pendidikan."Anak-anak adalah aset bangsa yang harus dipersiapkan sejak dini. Melalui program Polisi Cilik, kami ingin menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, kepemimpinan, serta kecintaan terhadap bangsa dan negara. Apa yang ditampilkan hari ini menunjukkan bahwa generasi muda Maluku memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin masa depan," kata Kapolda.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku menjelaskan bahwa pelibatan Remaja Bhayangkara Club, Sanggar Kalesang Maluku, dan Polisi Cilik binaan Polres Pulau Buru merupakan bagian dari upaya Polri mendekatkan diri kepada masyarakat melalui pendekatan budaya dan pembinaan generasi muda."Puncak Hari Bhayangkara ke-80 kami kemas sebagai perayaan rakyat yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Kehadiran tarian adat Maku-Maku dan Polisi Cilik menjadi simbol bahwa Polri tidak hanya hadir dalam tugas menjaga keamanan, tetapi juga aktif mendukung pelestarian budaya dan pembangunan karakter generasi muda," ungkap Kabid Humas.Semarak tarian adat Maku-Maku dan penampilan Polisi Cilik SD Negeri 7 Namlea menjadi salah satu atraksi yang paling menyita perhatian dalam rangkaian puncak Hari Bhayangkara ke-80 di Ambon. Keduanya menghadirkan pesan kuat tentang pentingnya menjaga budaya, memperkuat persaudaraan, serta membangun generasi muda yang disiplin dan berkarakter sebagai fondasi menuju Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera. PNO-12
01 Jul 2026, 21:17 WIT
Rekomendasi Destinasi Wisata di Timika, Cocok untuk Liburan Panjang
Papuanewsonline.com, Mimika –
Menjelang masa liburan panjang, warga Timika dan sekitarnya kini memiliki
beragam pilihan tempat rekreasi yang keindahannya tak kalah menarik
dibandingkan daerah lain. Sebagai ibu kota Kabupaten Mimika, Timika memang
dikenal sebagai kawasan industri dan jasa dengan kehadiran PT Freeport
Indonesia, namun di balik itu tersimpan sejumlah daya tarik wisata alam,
sejarah, budaya, hingga edukasi yang sayang untuk dilewatkan. Bagi pencinta sejarah, Pantai
Keakwa menjadi destinasi wajib. Situs ini menyimpan jejak Perang Dunia II
dengan peninggalan seperti tank, pesawat tempur, meriam, dan mortar bekas
tentara Amerika dan Jepang yang masih terawat baik. Selain nilai sejarahnya,
pantai ini juga dikenal memiliki hasil laut yang melimpah. Sementara itu, Pantai Ipaya yang
merupakan gabungan kawasan Ipiri, Paripi, dan Yaraya menawarkan hamparan pasir
putih luas, serta kesempatan berkeliling laut atau memancing menggunakan perahu
sewaan. Untuk rekreasi keluarga, tersedia
sejumlah tempat seperti Waterboom SP 3 Park, Hokky Swimming Pool, dan Pemandian
Pelangi Kilo 8 yang dilengkapi wahana air, fasilitas istirahat, serta tempat
makan. Pilihan lain adalah Kali Kyura,
yang dapat ditempuh sekitar satu jam perjalanan dari kota, cocok untuk
bersantai di tengah suasana alami. Tak kalah istimewa, Taman
Nasional Lorentz yang diakui UNESCO sebagai warisan dunia menjadi taman
nasional terbesar di Asia Tenggara dengan kekayaan flora, fauna, dan budaya
yang masih alami. Bagi yang ingin menikmati
pemandangan, Pantai Kampus Biru menawarkan air laut berwarna kebiruan dan ombak
tenang, sangat pas untuk menyaksikan matahari terbenam. Sementara itu, kawasan
Tambang Grasberg dan Kuala Kencana juga menjadi daya tarik tersendiri. Perlu diketahui, kedua lokasi ini
dikelola secara ketat oleh PT Freeport Indonesia, sehingga kunjungan hanya
dapat dilakukan dengan izin resmi dan pemeriksaan keamanan yang berlaku. Dengan beragam pilihan ini,
liburan panjang di Timika tidak perlu pergi jauh. Setiap tempat memiliki
keunikan tersendiri, mulai dari pesona alam, nilai sejarah, hingga pemandangan
yang menenangkan. Pastikan untuk mematuhi aturan
dan persyaratan kunjungan di setiap lokasi agar perjalanan tetap aman, nyaman,
dan menyenangkan bagi seluruh keluarga. Penulis: Jid
Editor: GF
28 Jun 2026, 16:27 WIT
Kepala Suku Dani Tingginambut Sosialisasikan PSN & Salurkan Sembako
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Kepala Suku Dani Distrik
Tingginambut, Derinus Tabuni, menggelar sosialisasi penguatan Proyek Strategis
Nasional (PSN) yang dirangkai bakti sosial pembagian paket sembako kepada
warga. Kegiatan berlangsung di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya,
Jumat (25/6/2026).Kegiatan dihadiri tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda,
aparatur distrik, serta ratusan warga dari berbagai kampung di Distrik
Tingginambut. Derinus Tabuni bertindak sebagai pemateri sekaligus menyerahkan
bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.Pesan Utama: PSN Dorong Pemerataan & Kesejahteraan
Papua Dalam sambutannya, Derinus Tabuni menyampaikan PSN adalah
instrumen pemerintah untuk pemerataan pembangunan. "Proyek Strategis
Nasional mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta membuka akses
ekonomi dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Papua,"
ujarnya.Ia menekankan keberhasilan PSN tidak hanya di tangan
pemerintah. "Keberhasilan pelaksanaan PSN tidak hanya bergantung pada
pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif seluruh
elemen masyarakat," kata Derinus.Ajak Warga Paham Manfaat & Jaga Keamanan Menurut Derinus, pemahaman manfaat pembangunan penting agar
warga berperan aktif. "Diperlukan pemahaman yang baik mengenai manfaat
pembangunan agar masyarakat dapat berperan dalam menjaga stabilitas keamanan
dan mendukung berbagai program pembangunan di Papua Tengah," tegasnya.Sebagai bentuk kepedulian sosial, kegiatan dirangkai
pembagian paket sembako. "Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan
beban masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara tokoh adat dan masyarakat
di Distrik Tingginambut," katanya.Respon Warga: Sambut Baik & Harap Dampak Nyata Masyarakat yang hadir menyambut baik kegiatan tersebut.
Warga berharap program pembangunan pemerintah berdampak nyata pada
infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat di Kabupaten
Puncak Jaya.Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh kekeluargaan.
Tidak ada insiden selama acara berlangsung. Aparat distrik turut hadir memantau
jalannya kegiatan.Momentum Sinergi: Pemerintah-Tokoh Adat-Masyarakat Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi. "Ini
momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat
dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Papua
Tengah," tutup Derinus Tabuni. Penulis: Hendrik
Editor: GF
25 Jun 2026, 19:16 WIT
Jamaah Haji Kloter Pertama Asal Mimika Tiba dengan Selamat
Papuanewsonline.com, Mimika – Sebanyak 11 orang jamaah haji
asal Kabupaten Mimika yang tergabung dalam Kloter 29 UPG-TIM tiba di Bandara
Mozes Kilangin Timika, Rabu (24/6/2026) pagi. Rombongan ini merupakan kelompok
pertama yang kembali setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci,
terbang dari Makassar menggunakan pesawat Sriwijaya Air dan mendarat tepat
pukul 07.05 WIT.Sebelumnya, proses penyambutan tahap awal telah digelar di
Aula Arafah Asrama Haji Sudiang Makassar pada Selasa (23/6), menyambut total
392 jamaah dalam kloter yang sama. Setibanya di Timika, kedatangan mereka disambut secara resmi
oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Mimika, dihadiri juga oleh
keluarga, kerabat, serta tokoh agama seperti Habib Helmi Khalid Al Kaff dan
Ustadz H. Abdul Karim.Mewakili panitia, dr. M. Bustaman menyampaikan bahwa proses
penyambutan berjalan lancar dan tertib sesuai arahan Kantor Kementerian Agama
Bidang Haji dan Umrah Mimika. Ia menjelaskan adanya kebijakan baru tahun ini, di mana
peran panitia lebih difokuskan pada penerimaan di daerah asal, sementara jumlah
petugas yang diberangkatkan ke tempat pemberangkatan dibatasi mengingat sistem
transit yang diterapkan.Panitia juga mengapresiasi kesadaran keluarga penjemput yang
tetap menjaga ketertiban dan mengikuti petunjuk di lingkungan bandara. Kepulangan rombongan ini menandai dimulainya tahap
pemulangan seluruh jamaah haji asal Mimika tahun 2026. Penulis: Jid
Editor: GF
24 Jun 2026, 18:17 WIT
