Papuanewsonline.com
Berita Terbaru
Lihat semua
Menteri Agama Akan Percepat Pembentukan Kanwil Kemenag Di Empat Provinsi Papua Baru
Papuanewsonline.com, Papua – Menteri Agama Nasaruddin Umar
menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat proses pembentukan Kantor
Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama di empat provinsi baru di Papua. Hal
tersebut disampaikan saat menerima audiensi New Papua Foundation di Kantor
Kementerian Agama pada Kamis (26/02), dengan tujuan memastikan layanan
keagamaan lebih efektif dan terjangkau bagi masyarakat setempat."Kita sedang giat menyelesaikan proses administratif
bersama sejumlah kementerian terkait, agar kehadiran negara bisa dirasakan
secara nyata di pelosok Papua," ujar Menag dengan penuh tekad. Ia juga menambahkan, "Papua adalah bagian tak
terpisahkan dari NKRI, dan setiap warganya berhak mendapatkan pelayanan yang
terbaik dari negara."Empat provinsi yang menjadi fokus pembentukan Kanwil baru
adalah Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.Menurut Menag, langkah ini sangat strategis untuk menjamin
layanan keagamaan berjalan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi
masyarakat di daerah otonomi baru tersebut. Proses pembentukan sedang dilaksanakan secara menyeluruh
dengan melakukan koordinasi erat bersama Kementerian Keuangan, Kementerian
PAN-RB, dan Bappenas untuk menyelesaikan segala aspek yang diperlukan."Kerja sama lintas kementerian adalah kunci
keberhasilan pembentukan Kanwil ini, karena tidak hanya soal struktur
organisasi, tetapi juga tentang dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang
memadai," jelas Menag.Menag menjelaskan bahwa kerja sama lintas kementerian sangat
penting agar pembentukan Kanwil tidak hanya terbentuk secara struktural, tetapi
juga didukung oleh kesiapan anggaran, formasi sumber daya manusia yang
kompeten, serta tata kelola yang akuntabel. "Ini bukan hanya soal pembentukan kantor secara fisik,
melainkan memastikan setiap layanan bisa sampai ke masyarakat dengan tepat dan
berkualitas," ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa upaya ini merupakan bagian dari
komitmen negara untuk memberikan pelayanan yang merata di seluruh wilayah
Indonesia."Kita ingin memastikan bahwa tidak ada satu daerah pun
yang tertinggal dalam mendapatkan akses layanan keagamaan yang
berkualitas," tandasnya.Dalam kesempatan yang sama, Management Partner New Papua
Foundation Baharuddin Farawowan menyampaikan harapan agar percepatan
pembentukan Kanwil juga disertai dengan afirmasi bagi putra-putri terbaik Papua
untuk memimpin di daerahnya sendiri. "Kami berharap anak-anak muda Papua bisa mendapatkan
kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan
daerahnya sendiri," ucapnya. Menanggapi hal ini, Menag menyatakan bahwa prinsip afirmasi
sejalan dengan semangat otonomi khusus, selama tetap sesuai dengan peraturan
yang berlaku. "Kita ingin memberikan ruang bagi anak-anak muda Papua
untuk berkembang dan memimpin, namun tetap berlandaskan aturan yang ada,"
tambahnya. Selain itu, Menag juga menekankan pentingnya memperkuat
moderasi beragama di Papua sebagai rumah toleransi yang harus terus dijaga. "Kerukunan antarumat beragama di Papua harus tetap
menjadi contoh terbaik bagi seluruh negeri, kita akan terus bekerja untuk
memperkuatnya," pungkas Menag. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Feb 2026, 09:58 WIT
Dinkes Mimika Targetkan 2 Juta Tes Malaria Tahun 2026, Angkakasus Tercatat Turun Signifikan
Papuanewsonline.com, Timika – Dinas Kesehatan (Dinkes)
Kabupaten Mimika terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya eliminasi
penyakit malaria, dengan menetapkan target pelaksanaan sebanyak dua juta tes
malaria bagi seluruh warga di wilayahnya pada tahun 2026.Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Rizal Ubra,
menyampaikan bahwa penanganan malaria tetap menjadi prioritas utama dalam
program kesehatan daerah tahun ini, seiring dengan tren positif penurunan kasus
yang tercatat pada tahun sebelumnya."Target kami untuk tahun 2026 adalah mencapai dua juta
tes malaria. Pada tahun 2025, kasus malaria di Mimika mengalami penurunan yang
cukup signifikan. Dari satu juta tes yang dilakukan, rata-rata kasus positif
hanya mencapai 15 persen, turun drastis dibandingkan tahun 2024 yang mencapai
angka 22 persen," jelas Reynold saat memberikan keterangan di Timika. Menurutnya, penurunan angka kasus tersebut menjadi bukti
nyata bahwa upaya eliminasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika
telah memberikan dampak yang positif dan berarti bagi masyarakat.Selain menggencarkan kegiatan pemeriksaan atau testing,
Dinkes Mimika juga fokus pada pengendalian vektor malaria sebagai bagian dari
strategi utama penanganan. Upaya ini meliputi pembersihan lokasi-lokasi yang
berpotensi menjadi sarang perindukan nyamuk secara efektif. Dalam pelaksanaannya, pihaknya aktif melibatkan partisipasi
masyarakat untuk menekan populasi nyamuk penyebar malaria secara berkelanjutan.
"Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, kami
meningkatkan peran dan fungsi Puskesmas Pembantu (Pustu) serta bekerja sama
erat dengan kader kesehatan di tingkat kampung untuk bersama-sama mengendalikan
penyebaran vektor penyakit," tambahnya.Tak hanya memperkuat sisi deteksi dan pencegahan, Dinkes
Mimika juga memastikan ketersediaan logistik pengobatan malaria yang memadai. Obat-obatan akan didistribusikan secara merata ke seluruh
fasilitas kesehatan di Mimika, baik yang dikelola pemerintah maupun sektor
swasta."Tujuan utama dari langkah ini adalah agar seluruh
masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan deteksi dini serta mendapatkan
pengobatan yang sesuai dengan standar medis yang berlaku," pungkas
Reynold. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Feb 2026, 09:55 WIT
Satgas ODC 2026 Tegas Tindak KKB, Tersangka Natan Matuan Masuk Tahap Proses Hukum
Papuanewsonline.com, Yahukimo – Satgas Operasi Damai Cartenz
(ODC) 2026 menegaskan komitmen yang kokoh dalam menegakkan hukum terhadap
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, sebagai bagian dari upaya menjaga
stabilitas keamanan dan melindungi kepentingan masyarakat luas. Salah satu
tersangka anggota KKB bernama Natan Matuan, yang diketahui beroperasi di
wilayah Kabupaten Yahukimo, tengah menjalani proses hukum sesuai dengan
peraturan yang berlaku."Kita menjalankan setiap tahapan dengan penuh
profesionalisme, karena penegakan hukum yang adil dan baik adalah kunci untuk
membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara," ujar Kepala Operasi
Damai Cartenz 2026 Brigjen Pol Dr Faizal Ramadhani.Tersangka Natan Matuan telah ditetapkan dalam status
penyidikan dan kini memasuki Tahap II proses hukum, yaitu tahapan penyerahan
berkas perkara dan barang bukti dari penyidik kepada pihak Kejaksaan. Tahap ini dilaksanakan setelah berkas dinyatakan lengkap
atau mendapatkan status P-21 oleh jaksa penuntut umum, yang menandakan bahwa
semua unsur pidana dan alat bukti yang sah telah terpenuhi secara komprehensif.
Status P-21 menjadi momentum penting sebagai peralihan
tanggung jawab penanganan perkara dari penyidik ke jaksa, sebelum selanjutnya
perkara tersebut disidangkan secara terbuka di pengadilan.Dalam perkara ini, Natan Matuan diduga telah melanggar Pasal
2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terkait kepemilikan
senjata tajam tanpa hak yang sah, yang terjadi pada bulan Desember 2025 di
Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Faizal Ramadhani menegaskan bahwa seluruh proses hukum
berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tetap menjunjung tinggi
prinsip perlindungan hak asasi manusia."Kami memastikan setiap langkah yang ditempuh berada
dalam koridor hukum yang jelas dan terstruktur, serta melakukan pengembangan
perkara secara mendalam untuk mengetahui kemungkinan keterkaitan dengan
jaringan atau aktivitas lain yang dapat mengganggu keamanan masyarakat,"
jelasnya.Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026 Kombes Pol Adarma
Sinaga menyatakan bahwa penindakan terhadap KKB merupakan bentuk konkrit dari
kehadiran negara yang memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat Papua. "Penegakan hukum dilakukan secara tegas dan terukur,
namun selalu dalam bingkai legalitas yang kuat dan akuntabilitas yang
tinggi," katanya.Satgas juga menegaskan akan menindak tegas setiap bentuk
tindak pidana yang mengarah pada gerakan separatisme dan mengancam keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak
melakukan spekulasi yang tidak bertanggung jawab dan menyerahkan seluruh proses
kepada institusi berwenang yang berkompeten. Semoga dengan penegakan hukum yang
profesional ini, kita bisa segera mencapai kedamaian yang abadi dan berkah bagi
seluruh rakyat Papua," pungkas Adarma dengan penuh tekad. Penulis: Abim
Editor: GF
27 Feb 2026, 09:54 WIT
Dandim Mimika Pimpin Panen Padi Perdana Milik Kodim 1710/Mimika
Papuanewsonline.com, Timika – Komandan Kodim (Dandim)
1710/Mimika Letkol Inf Redi Dwi Yuda Kurniawan, S.I.P., secara langsung
memimpin kegiatan panen padi perdana di lahan ketahanan pangan milik Kodim
1710/Mimika. Kegiatan bersejarah ini menjadi bukti konkret dukungan TNI Angkatan
Darat terhadap program nasional ketahanan pangan, dengan fokus khusus pada
pemenuhan kebutuhan pangan di wilayah Kabupaten Mimika. (26/2/26)Dalam keterangan resmi, Dandim menyampaikan bahwa sektor
pertanian memegang peran strategis yang sangat penting dalam menjaga stabilitas
dan ketersediaan pangan di daerah. Oleh karena itu, seluruh jajaran Kodim 1710/Mimika terus
berupaya maksimal untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang sebelumnya tidak
terpakai menjadi lahan produktif yang memberikan manfaat nyata, baik bagi
kebutuhan internal satuan maupun untuk mendukung kesejahteraan masyarakat
sekitar.Ia menegaskan bahwa keterlibatan prajurit dalam pengelolaan
sektor pertanian merupakan bentuk komitmen yang kuat dari TNI AD untuk membantu
pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Selain menjalankan tugas pokok di bidang pertahanan negara,
prajurit juga dituntut untuk tetap adaptif dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat, termasuk dalam mendukung peningkatan kesejahteraan melalui
pengembangan potensi sektor pertanian lokal.Panen padi perdana ini dilakukan di atas lahan seluas 3
hektar yang dikelola secara profesional oleh prajurit Kodim selama beberapa
bulan terakhir.Hasil panen yang dihasilkan diharapkan tidak hanya mampu
menambah stok pangan di wilayah Mimika, tetapi juga menjadi inspirasi serta
motivasi bagi masyarakat luas untuk terus mengembangkan potensi pertanian di
daerah masing-masingKodim 1710/Mimika berkomitmen untuk terus mengawal dan
mengembangkan program ketahanan pangan secara berkelanjutan melalui
pendampingan langsung, inovasi dalam pengelolaan lahan, serta kerja sama
sinergis dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat di Mimika. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Feb 2026, 09:49 WIT
Sambangi Pondok Pesantren di Tual, Kapolda Maluku: Jadilah Agen Perdamaian dan Generasi Berkualitas
Papuanewsonline.com, Tual - Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, SH, S.I.K., M.Si, melaksanakan kunjungan ke Pondok Pesantren Istana Yatim Ulfa Mutia di Kota Tual, Rabu (25/2/2026). Kunjungan ini menjadi yang pertama dilakukan Kapolda Maluku ke pondok pesantren di wilayah Tual, sekaligus wujud komitmen Polri dalam membangun kedekatan dengan lembaga pendidikan keagamaan dan generasi muda.Menurut Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K, dalam kegiatan tersebut, Kapolda Maluku beserta rombongan menggelar buka puasa bersama anak-anak yatim, dilanjutkan dengan salat Magrib, Isya, dan Tarawih berjamaah. Suasana penuh kekeluargaan mewarnai kegiatan, yang kemudian ditutup dengan sambutan singkat Kapolda kepada para santri dan pengasuh pondok pesantren.Dalam sambutannya, Kapolda Maluku menegaskan peran strategis santri sebagai agen perdamaian, penyejuk suasana, sekaligus generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan. Ia berharap Maluku senantiasa berada dalam kondisi aman, tertib, damai, dan terus berkembang.“Ilmu yang adik-adik peroleh dari Al-Qur’an dan Hadis merupakan bekal yang sangat berharga untuk masa depan. Santri harus menjadi teladan, pembawa kedamaian, dan bagian dari solusi bagi masyarakat,” ujar Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto.Kapolda Maluku juga mengajak para santri untuk mendoakan kelancaran pelaksanaan tugas aparat keamanan di wilayah Tual dan Maluku secara umum, agar seluruh tantangan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik.“Doa-doa dari para santri sangat berarti bagi kami. Kami memohon doa agar pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dan Polri di Tual berjalan dengan lancar. Dengan doa, insya Allah setiap persoalan dapat diselesaikan dengan baik,” tambahnya.Selanjutnya menurut Kabid Humas, Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Maluku mengapresiasi semangat para santri yang datang dari berbagai daerah, tidak hanya dari Tual, tetapi juga dari Ambon hingga Timika, demi menuntut ilmu di pondok pesantren. Menurutnya, tekad dan pengorbanan tersebut merupakan modal penting untuk membentuk manusia yang berkualitas dan bermanfaat bagi lingkungan, bangsa, dan negara.Di tengah suasana Ramadan, Kapolda Maluku turut mengimbau seluruh masyarakat untuk memperkuat silaturahmi, meningkatkan kepedulian sosial, serta menjaga persatuan dan toleransi antarumat beragama sebagai fondasi utama stabilitas keamanan.“Ramadan adalah momentum untuk memperbanyak doa, menjaga persaudaraan, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan. Mari kita rawat kebersamaan ini demi Maluku yang aman, damai, dan sejuk,” tegas Kapolda.Kapolda Maluku juga menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari pihak pondok pesantren dan para santri, serta berjanji akan terus menjaga tali silaturahmi yang telah terbangun, meskipun nantinya kembali melaksanakan tugas di Ambon.Kegiatan ini menjadi bagian dari pendekatan humanis Polri dalam memperkuat sinergi dengan tokoh agama dan lembaga pendidikan, sekaligus menegaskan peran strategis santri dalam menjaga keamanan, persatuan, dan masa depan Maluku yang lebih baik.Kunjungan Kapolda Maluku ke pondok pesantren di Kota Tual menunjukkan pendekatan keamanan yang semakin inklusif dan berorientasi jangka panjang. Di tengah tantangan sosial yang kerap muncul di wilayah kepulauan dengan keragaman latar belakang budaya dan agama, pesantren ditempatkan bukan sekadar sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi sebagai simpul strategis pembangunan karakter dan moderasi beragama.Langkah Kapolda Maluku merangkul santri dan anak yatim melalui kegiatan keagamaan di bulan Ramadan mencerminkan pergeseran paradigma keamanan nasional: dari pendekatan koersif menuju pendekatan humanis dan preventif. Polri tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra moral dan sosial masyarakat.Santri, dalam konteks ini, diposisikan sebagai agen perdamaian yang memiliki peran penting dalam menangkal paham ekstremisme, merawat toleransi, dan menjaga kohesi sosial. Pendidikan berbasis Al-Qur’an dan Hadis yang dikombinasikan dengan nilai kebangsaan menjadi fondasi kuat bagi lahirnya SDM unggul beriman, berilmu, dan berwawasan kebhinekaan.Di tengah dinamika global dan tantangan disrupsi sosial, pesan yang disampaikan Kapolda Maluku menjadi relevan secara nasional: keamanan berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila ditopang oleh generasi muda yang moderat, toleran, dan berkarakter kuat. Dari pesantren, harapan tentang Indonesia yang damai dan maju itu dirawat. PNO-12
27 Feb 2026, 08:10 WIT
Helena Beanal Cek Kebenaran Pemilik Saham PT Petrosea Tbk, Singgung Dugaan WNA di Balik Sengketa
Mimika, Papuanewsonline.com – Polemik sengketa tanah di kawasan Bundaran Petrosea, Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru, kembali memanas.Pemilik hak ulayat Orang Asli Papua (OAP), Helena Beanal, akhirnya angkat bicara dan secara terbuka mempertanyakan legalitas serta struktur kepemilikan saham PT Petrosea Tbk yang beroperasi di wilayah tersebut.
Dalam wawancara bersama Pemimpin Redaksi Papuanewsonline.com, Nerius Rahabav, Senin (16/2/2026), Helena menegaskan, tanah seluas kurang lebih 60 hektare atau 600.000 meter persegi di kawasan yang kini dikenal sebagai Bundaran Petrosea merupakan hak ulayat keluarganya, warisan dari almarhum Dominikus Beanal.
“Tanah bundaran Petrosea itu, sejak peristiwa pembebasan Irian Barat tahun 1961, orang tua saya sudah menempati tanah ini. Itu tanah kami,” tegas Helena.
Klaim Alas Hak Keluarga Beanal
Helena membeberkan sejumlah dokumen yang menurutnya menjadi dasar kepemilikan sah atas tanah tersebut, di antaranya:
1.Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01769 atas nama Dominikus Beanal seluas 9.941 m², diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Fak-Fak pada 16 November 1996.
2. Surat Keterangan Hak Garapan Tanah Negara Nomor 02/HG/DsKw/XII/1985 tertanggal 1 Desember 1985, ditandatangani Kepala Desa Kwamki dan telah dilegalisir serta mendapat pengesahan kembali dari Kepala Kelurahan Kwamki pada tahun 2024.
Menurut Helena, dokumen tersebut membuktikan bahwa keluarganya memiliki dasar hukum atas tanah yang kini disengketakan.
Soroti Status HGB PT Petrosea
Helena juga menyoroti status lahan yang dikuasai PT Petrosea Tbk. Ia menyebut perusahaan tersebut bukan pemilik hak milik, melainkan hanya memegang Hak Guna Bangunan (HGB).
“PT Petrosea Tbk tidak punya tanah di Papua. Mereka hanya punya HGB. Saya tanya, HGB itu apa?, Bisa jadi hak milik kah?” Sorotnya.
Secara hukum, HGB merupakan hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu, dan tidak sama dengan Hak Milik yang bersifat turun-temurun dan paling kuat dalam sistem pertanahan Indonesia.
Pertanyakan Struktur Kepemilikan Saham
Lebih jauh, Helena mempertanyakan siapa sebenarnya pemilik saham PT Petrosea Tbk.
Ia menyinggung dugaan perusahaan tambang tersebut dimiliki atau dikuasai pihak berkewarganegaraan asing (WNA).
“Sekarang ini ibaratnya, perusahaan yang diduga pemiliknya WNA bisa mengklaim sebagai pemilik hak ulayat Amungme dan Kamoro, sementara kami OAP jadi pendatang dan penonton di tanah sendiri,” katanya dengan nada kesal.
Pernyataan ini membuka babak baru polemik, bukan hanya soal batas dan status tanah, tetapi juga menyangkut transparansi struktur kepemilikan perusahaan yang beroperasi di atas tanah adat Papua.
OAP Merasa Tersisih di Tanah Sendiri
Helena menggambarkan kondisi di Mimika saat ini sebagai ironi besar bagi Orang Asli Papua.
“Yang terjadi sekarang, orang asli Papua jadi pendatang di negeri sendiri. Orang pendatang justru seperti pemilik tanah adat,” sorot Helena Beanal.
Pernyataan tersebut mencerminkan keresahan yang lebih luas di tengah masyarakat adat terkait penguasaan lahan, investasi besar, dan posisi tawar OAP dalam arus pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam di Papua Tengah.
Perlu Klarifikasi dan Transparansi
Sengketa ini kini tidak hanya menyentuh aspek keperdataan pertanahan, tetapi juga menyangkut hak ulayat, identitas, serta keadilan ekonomi bagi masyarakat adat.
Publik Mimika, menanti klarifikasi resmi dari manajemen PT Petrosea Tbk terkait, Status dan dasar hukum penguasaan lahan di Bundaran Petrosea.
Beanal menyoroti perbedaan antara HGB dan hak milik dalam konteks lahan sengketa, struktur kepemilikan saham perusahaan, termasuk keterlibatan investor asing bila ada.
Dia berharap transparansi menjadi kunci untuk meredam polemik dan memastikan bahwa hukum agraria serta hak masyarakat adat ditegakkan secara adil.
Bersambung edisi berikutnya…
Penulis: Nerius Rahabav
27 Feb 2026, 08:07 WIT
Pilihan Redaksi
Menteri Agama Akan Percepat Pembentukan Kanwil Kemenag Di Empat Provinsi Papua Baru
Papuanewsonline.com, Papua – Menteri Agama Nasaruddin Umar
menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat proses pembentukan Kantor
Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama di empat provinsi baru di Papua. Hal
tersebut disampaikan saat menerima audiensi New Papua Foundation di Kantor
Kementerian Agama pada Kamis (26/02), dengan tujuan memastikan layanan
keagamaan lebih efektif dan terjangkau bagi masyarakat setempat."Kita sedang giat menyelesaikan proses administratif
bersama sejumlah kementerian terkait, agar kehadiran negara bisa dirasakan
secara nyata di pelosok Papua," ujar Menag dengan penuh tekad. Ia juga menambahkan, "Papua adalah bagian tak
terpisahkan dari NKRI, dan setiap warganya berhak mendapatkan pelayanan yang
terbaik dari negara."Empat provinsi yang menjadi fokus pembentukan Kanwil baru
adalah Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.Menurut Menag, langkah ini sangat strategis untuk menjamin
layanan keagamaan berjalan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi
masyarakat di daerah otonomi baru tersebut. Proses pembentukan sedang dilaksanakan secara menyeluruh
dengan melakukan koordinasi erat bersama Kementerian Keuangan, Kementerian
PAN-RB, dan Bappenas untuk menyelesaikan segala aspek yang diperlukan."Kerja sama lintas kementerian adalah kunci
keberhasilan pembentukan Kanwil ini, karena tidak hanya soal struktur
organisasi, tetapi juga tentang dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang
memadai," jelas Menag.Menag menjelaskan bahwa kerja sama lintas kementerian sangat
penting agar pembentukan Kanwil tidak hanya terbentuk secara struktural, tetapi
juga didukung oleh kesiapan anggaran, formasi sumber daya manusia yang
kompeten, serta tata kelola yang akuntabel. "Ini bukan hanya soal pembentukan kantor secara fisik,
melainkan memastikan setiap layanan bisa sampai ke masyarakat dengan tepat dan
berkualitas," ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa upaya ini merupakan bagian dari
komitmen negara untuk memberikan pelayanan yang merata di seluruh wilayah
Indonesia."Kita ingin memastikan bahwa tidak ada satu daerah pun
yang tertinggal dalam mendapatkan akses layanan keagamaan yang
berkualitas," tandasnya.Dalam kesempatan yang sama, Management Partner New Papua
Foundation Baharuddin Farawowan menyampaikan harapan agar percepatan
pembentukan Kanwil juga disertai dengan afirmasi bagi putra-putri terbaik Papua
untuk memimpin di daerahnya sendiri. "Kami berharap anak-anak muda Papua bisa mendapatkan
kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan
daerahnya sendiri," ucapnya. Menanggapi hal ini, Menag menyatakan bahwa prinsip afirmasi
sejalan dengan semangat otonomi khusus, selama tetap sesuai dengan peraturan
yang berlaku. "Kita ingin memberikan ruang bagi anak-anak muda Papua
untuk berkembang dan memimpin, namun tetap berlandaskan aturan yang ada,"
tambahnya. Selain itu, Menag juga menekankan pentingnya memperkuat
moderasi beragama di Papua sebagai rumah toleransi yang harus terus dijaga. "Kerukunan antarumat beragama di Papua harus tetap
menjadi contoh terbaik bagi seluruh negeri, kita akan terus bekerja untuk
memperkuatnya," pungkas Menag. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Feb 2026, 09:58 WIT
Dinkes Mimika Targetkan 2 Juta Tes Malaria Tahun 2026, Angkakasus Tercatat Turun Signifikan
Papuanewsonline.com, Timika – Dinas Kesehatan (Dinkes)
Kabupaten Mimika terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya eliminasi
penyakit malaria, dengan menetapkan target pelaksanaan sebanyak dua juta tes
malaria bagi seluruh warga di wilayahnya pada tahun 2026.Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Rizal Ubra,
menyampaikan bahwa penanganan malaria tetap menjadi prioritas utama dalam
program kesehatan daerah tahun ini, seiring dengan tren positif penurunan kasus
yang tercatat pada tahun sebelumnya."Target kami untuk tahun 2026 adalah mencapai dua juta
tes malaria. Pada tahun 2025, kasus malaria di Mimika mengalami penurunan yang
cukup signifikan. Dari satu juta tes yang dilakukan, rata-rata kasus positif
hanya mencapai 15 persen, turun drastis dibandingkan tahun 2024 yang mencapai
angka 22 persen," jelas Reynold saat memberikan keterangan di Timika. Menurutnya, penurunan angka kasus tersebut menjadi bukti
nyata bahwa upaya eliminasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika
telah memberikan dampak yang positif dan berarti bagi masyarakat.Selain menggencarkan kegiatan pemeriksaan atau testing,
Dinkes Mimika juga fokus pada pengendalian vektor malaria sebagai bagian dari
strategi utama penanganan. Upaya ini meliputi pembersihan lokasi-lokasi yang
berpotensi menjadi sarang perindukan nyamuk secara efektif. Dalam pelaksanaannya, pihaknya aktif melibatkan partisipasi
masyarakat untuk menekan populasi nyamuk penyebar malaria secara berkelanjutan.
"Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, kami
meningkatkan peran dan fungsi Puskesmas Pembantu (Pustu) serta bekerja sama
erat dengan kader kesehatan di tingkat kampung untuk bersama-sama mengendalikan
penyebaran vektor penyakit," tambahnya.Tak hanya memperkuat sisi deteksi dan pencegahan, Dinkes
Mimika juga memastikan ketersediaan logistik pengobatan malaria yang memadai. Obat-obatan akan didistribusikan secara merata ke seluruh
fasilitas kesehatan di Mimika, baik yang dikelola pemerintah maupun sektor
swasta."Tujuan utama dari langkah ini adalah agar seluruh
masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan deteksi dini serta mendapatkan
pengobatan yang sesuai dengan standar medis yang berlaku," pungkas
Reynold. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Feb 2026, 09:55 WIT
Satgas ODC 2026 Tegas Tindak KKB, Tersangka Natan Matuan Masuk Tahap Proses Hukum
Papuanewsonline.com, Yahukimo – Satgas Operasi Damai Cartenz
(ODC) 2026 menegaskan komitmen yang kokoh dalam menegakkan hukum terhadap
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, sebagai bagian dari upaya menjaga
stabilitas keamanan dan melindungi kepentingan masyarakat luas. Salah satu
tersangka anggota KKB bernama Natan Matuan, yang diketahui beroperasi di
wilayah Kabupaten Yahukimo, tengah menjalani proses hukum sesuai dengan
peraturan yang berlaku."Kita menjalankan setiap tahapan dengan penuh
profesionalisme, karena penegakan hukum yang adil dan baik adalah kunci untuk
membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara," ujar Kepala Operasi
Damai Cartenz 2026 Brigjen Pol Dr Faizal Ramadhani.Tersangka Natan Matuan telah ditetapkan dalam status
penyidikan dan kini memasuki Tahap II proses hukum, yaitu tahapan penyerahan
berkas perkara dan barang bukti dari penyidik kepada pihak Kejaksaan. Tahap ini dilaksanakan setelah berkas dinyatakan lengkap
atau mendapatkan status P-21 oleh jaksa penuntut umum, yang menandakan bahwa
semua unsur pidana dan alat bukti yang sah telah terpenuhi secara komprehensif.
Status P-21 menjadi momentum penting sebagai peralihan
tanggung jawab penanganan perkara dari penyidik ke jaksa, sebelum selanjutnya
perkara tersebut disidangkan secara terbuka di pengadilan.Dalam perkara ini, Natan Matuan diduga telah melanggar Pasal
2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terkait kepemilikan
senjata tajam tanpa hak yang sah, yang terjadi pada bulan Desember 2025 di
Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Faizal Ramadhani menegaskan bahwa seluruh proses hukum
berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tetap menjunjung tinggi
prinsip perlindungan hak asasi manusia."Kami memastikan setiap langkah yang ditempuh berada
dalam koridor hukum yang jelas dan terstruktur, serta melakukan pengembangan
perkara secara mendalam untuk mengetahui kemungkinan keterkaitan dengan
jaringan atau aktivitas lain yang dapat mengganggu keamanan masyarakat,"
jelasnya.Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026 Kombes Pol Adarma
Sinaga menyatakan bahwa penindakan terhadap KKB merupakan bentuk konkrit dari
kehadiran negara yang memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat Papua. "Penegakan hukum dilakukan secara tegas dan terukur,
namun selalu dalam bingkai legalitas yang kuat dan akuntabilitas yang
tinggi," katanya.Satgas juga menegaskan akan menindak tegas setiap bentuk
tindak pidana yang mengarah pada gerakan separatisme dan mengancam keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak
melakukan spekulasi yang tidak bertanggung jawab dan menyerahkan seluruh proses
kepada institusi berwenang yang berkompeten. Semoga dengan penegakan hukum yang
profesional ini, kita bisa segera mencapai kedamaian yang abadi dan berkah bagi
seluruh rakyat Papua," pungkas Adarma dengan penuh tekad. Penulis: Abim
Editor: GF
27 Feb 2026, 09:54 WIT
Dandim Mimika Pimpin Panen Padi Perdana Milik Kodim 1710/Mimika
Papuanewsonline.com, Timika – Komandan Kodim (Dandim)
1710/Mimika Letkol Inf Redi Dwi Yuda Kurniawan, S.I.P., secara langsung
memimpin kegiatan panen padi perdana di lahan ketahanan pangan milik Kodim
1710/Mimika. Kegiatan bersejarah ini menjadi bukti konkret dukungan TNI Angkatan
Darat terhadap program nasional ketahanan pangan, dengan fokus khusus pada
pemenuhan kebutuhan pangan di wilayah Kabupaten Mimika. (26/2/26)Dalam keterangan resmi, Dandim menyampaikan bahwa sektor
pertanian memegang peran strategis yang sangat penting dalam menjaga stabilitas
dan ketersediaan pangan di daerah. Oleh karena itu, seluruh jajaran Kodim 1710/Mimika terus
berupaya maksimal untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang sebelumnya tidak
terpakai menjadi lahan produktif yang memberikan manfaat nyata, baik bagi
kebutuhan internal satuan maupun untuk mendukung kesejahteraan masyarakat
sekitar.Ia menegaskan bahwa keterlibatan prajurit dalam pengelolaan
sektor pertanian merupakan bentuk komitmen yang kuat dari TNI AD untuk membantu
pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Selain menjalankan tugas pokok di bidang pertahanan negara,
prajurit juga dituntut untuk tetap adaptif dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat, termasuk dalam mendukung peningkatan kesejahteraan melalui
pengembangan potensi sektor pertanian lokal.Panen padi perdana ini dilakukan di atas lahan seluas 3
hektar yang dikelola secara profesional oleh prajurit Kodim selama beberapa
bulan terakhir.Hasil panen yang dihasilkan diharapkan tidak hanya mampu
menambah stok pangan di wilayah Mimika, tetapi juga menjadi inspirasi serta
motivasi bagi masyarakat luas untuk terus mengembangkan potensi pertanian di
daerah masing-masingKodim 1710/Mimika berkomitmen untuk terus mengawal dan
mengembangkan program ketahanan pangan secara berkelanjutan melalui
pendampingan langsung, inovasi dalam pengelolaan lahan, serta kerja sama
sinergis dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat di Mimika. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Feb 2026, 09:49 WIT
Sambangi Pondok Pesantren di Tual, Kapolda Maluku: Jadilah Agen Perdamaian dan Generasi Berkualitas
Papuanewsonline.com, Tual - Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, SH, S.I.K., M.Si, melaksanakan kunjungan ke Pondok Pesantren Istana Yatim Ulfa Mutia di Kota Tual, Rabu (25/2/2026). Kunjungan ini menjadi yang pertama dilakukan Kapolda Maluku ke pondok pesantren di wilayah Tual, sekaligus wujud komitmen Polri dalam membangun kedekatan dengan lembaga pendidikan keagamaan dan generasi muda.Menurut Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K, dalam kegiatan tersebut, Kapolda Maluku beserta rombongan menggelar buka puasa bersama anak-anak yatim, dilanjutkan dengan salat Magrib, Isya, dan Tarawih berjamaah. Suasana penuh kekeluargaan mewarnai kegiatan, yang kemudian ditutup dengan sambutan singkat Kapolda kepada para santri dan pengasuh pondok pesantren.Dalam sambutannya, Kapolda Maluku menegaskan peran strategis santri sebagai agen perdamaian, penyejuk suasana, sekaligus generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan. Ia berharap Maluku senantiasa berada dalam kondisi aman, tertib, damai, dan terus berkembang.“Ilmu yang adik-adik peroleh dari Al-Qur’an dan Hadis merupakan bekal yang sangat berharga untuk masa depan. Santri harus menjadi teladan, pembawa kedamaian, dan bagian dari solusi bagi masyarakat,” ujar Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto.Kapolda Maluku juga mengajak para santri untuk mendoakan kelancaran pelaksanaan tugas aparat keamanan di wilayah Tual dan Maluku secara umum, agar seluruh tantangan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik.“Doa-doa dari para santri sangat berarti bagi kami. Kami memohon doa agar pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dan Polri di Tual berjalan dengan lancar. Dengan doa, insya Allah setiap persoalan dapat diselesaikan dengan baik,” tambahnya.Selanjutnya menurut Kabid Humas, Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Maluku mengapresiasi semangat para santri yang datang dari berbagai daerah, tidak hanya dari Tual, tetapi juga dari Ambon hingga Timika, demi menuntut ilmu di pondok pesantren. Menurutnya, tekad dan pengorbanan tersebut merupakan modal penting untuk membentuk manusia yang berkualitas dan bermanfaat bagi lingkungan, bangsa, dan negara.Di tengah suasana Ramadan, Kapolda Maluku turut mengimbau seluruh masyarakat untuk memperkuat silaturahmi, meningkatkan kepedulian sosial, serta menjaga persatuan dan toleransi antarumat beragama sebagai fondasi utama stabilitas keamanan.“Ramadan adalah momentum untuk memperbanyak doa, menjaga persaudaraan, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan. Mari kita rawat kebersamaan ini demi Maluku yang aman, damai, dan sejuk,” tegas Kapolda.Kapolda Maluku juga menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari pihak pondok pesantren dan para santri, serta berjanji akan terus menjaga tali silaturahmi yang telah terbangun, meskipun nantinya kembali melaksanakan tugas di Ambon.Kegiatan ini menjadi bagian dari pendekatan humanis Polri dalam memperkuat sinergi dengan tokoh agama dan lembaga pendidikan, sekaligus menegaskan peran strategis santri dalam menjaga keamanan, persatuan, dan masa depan Maluku yang lebih baik.Kunjungan Kapolda Maluku ke pondok pesantren di Kota Tual menunjukkan pendekatan keamanan yang semakin inklusif dan berorientasi jangka panjang. Di tengah tantangan sosial yang kerap muncul di wilayah kepulauan dengan keragaman latar belakang budaya dan agama, pesantren ditempatkan bukan sekadar sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi sebagai simpul strategis pembangunan karakter dan moderasi beragama.Langkah Kapolda Maluku merangkul santri dan anak yatim melalui kegiatan keagamaan di bulan Ramadan mencerminkan pergeseran paradigma keamanan nasional: dari pendekatan koersif menuju pendekatan humanis dan preventif. Polri tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra moral dan sosial masyarakat.Santri, dalam konteks ini, diposisikan sebagai agen perdamaian yang memiliki peran penting dalam menangkal paham ekstremisme, merawat toleransi, dan menjaga kohesi sosial. Pendidikan berbasis Al-Qur’an dan Hadis yang dikombinasikan dengan nilai kebangsaan menjadi fondasi kuat bagi lahirnya SDM unggul beriman, berilmu, dan berwawasan kebhinekaan.Di tengah dinamika global dan tantangan disrupsi sosial, pesan yang disampaikan Kapolda Maluku menjadi relevan secara nasional: keamanan berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila ditopang oleh generasi muda yang moderat, toleran, dan berkarakter kuat. Dari pesantren, harapan tentang Indonesia yang damai dan maju itu dirawat. PNO-12
27 Feb 2026, 08:10 WIT
Helena Beanal Cek Kebenaran Pemilik Saham PT Petrosea Tbk, Singgung Dugaan WNA di Balik Sengketa
Mimika, Papuanewsonline.com – Polemik sengketa tanah di kawasan Bundaran Petrosea, Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru, kembali memanas.Pemilik hak ulayat Orang Asli Papua (OAP), Helena Beanal, akhirnya angkat bicara dan secara terbuka mempertanyakan legalitas serta struktur kepemilikan saham PT Petrosea Tbk yang beroperasi di wilayah tersebut.
Dalam wawancara bersama Pemimpin Redaksi Papuanewsonline.com, Nerius Rahabav, Senin (16/2/2026), Helena menegaskan, tanah seluas kurang lebih 60 hektare atau 600.000 meter persegi di kawasan yang kini dikenal sebagai Bundaran Petrosea merupakan hak ulayat keluarganya, warisan dari almarhum Dominikus Beanal.
“Tanah bundaran Petrosea itu, sejak peristiwa pembebasan Irian Barat tahun 1961, orang tua saya sudah menempati tanah ini. Itu tanah kami,” tegas Helena.
Klaim Alas Hak Keluarga Beanal
Helena membeberkan sejumlah dokumen yang menurutnya menjadi dasar kepemilikan sah atas tanah tersebut, di antaranya:
1.Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01769 atas nama Dominikus Beanal seluas 9.941 m², diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Fak-Fak pada 16 November 1996.
2. Surat Keterangan Hak Garapan Tanah Negara Nomor 02/HG/DsKw/XII/1985 tertanggal 1 Desember 1985, ditandatangani Kepala Desa Kwamki dan telah dilegalisir serta mendapat pengesahan kembali dari Kepala Kelurahan Kwamki pada tahun 2024.
Menurut Helena, dokumen tersebut membuktikan bahwa keluarganya memiliki dasar hukum atas tanah yang kini disengketakan.
Soroti Status HGB PT Petrosea
Helena juga menyoroti status lahan yang dikuasai PT Petrosea Tbk. Ia menyebut perusahaan tersebut bukan pemilik hak milik, melainkan hanya memegang Hak Guna Bangunan (HGB).
“PT Petrosea Tbk tidak punya tanah di Papua. Mereka hanya punya HGB. Saya tanya, HGB itu apa?, Bisa jadi hak milik kah?” Sorotnya.
Secara hukum, HGB merupakan hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu, dan tidak sama dengan Hak Milik yang bersifat turun-temurun dan paling kuat dalam sistem pertanahan Indonesia.
Pertanyakan Struktur Kepemilikan Saham
Lebih jauh, Helena mempertanyakan siapa sebenarnya pemilik saham PT Petrosea Tbk.
Ia menyinggung dugaan perusahaan tambang tersebut dimiliki atau dikuasai pihak berkewarganegaraan asing (WNA).
“Sekarang ini ibaratnya, perusahaan yang diduga pemiliknya WNA bisa mengklaim sebagai pemilik hak ulayat Amungme dan Kamoro, sementara kami OAP jadi pendatang dan penonton di tanah sendiri,” katanya dengan nada kesal.
Pernyataan ini membuka babak baru polemik, bukan hanya soal batas dan status tanah, tetapi juga menyangkut transparansi struktur kepemilikan perusahaan yang beroperasi di atas tanah adat Papua.
OAP Merasa Tersisih di Tanah Sendiri
Helena menggambarkan kondisi di Mimika saat ini sebagai ironi besar bagi Orang Asli Papua.
“Yang terjadi sekarang, orang asli Papua jadi pendatang di negeri sendiri. Orang pendatang justru seperti pemilik tanah adat,” sorot Helena Beanal.
Pernyataan tersebut mencerminkan keresahan yang lebih luas di tengah masyarakat adat terkait penguasaan lahan, investasi besar, dan posisi tawar OAP dalam arus pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam di Papua Tengah.
Perlu Klarifikasi dan Transparansi
Sengketa ini kini tidak hanya menyentuh aspek keperdataan pertanahan, tetapi juga menyangkut hak ulayat, identitas, serta keadilan ekonomi bagi masyarakat adat.
Publik Mimika, menanti klarifikasi resmi dari manajemen PT Petrosea Tbk terkait, Status dan dasar hukum penguasaan lahan di Bundaran Petrosea.
Beanal menyoroti perbedaan antara HGB dan hak milik dalam konteks lahan sengketa, struktur kepemilikan saham perusahaan, termasuk keterlibatan investor asing bila ada.
Dia berharap transparansi menjadi kunci untuk meredam polemik dan memastikan bahwa hukum agraria serta hak masyarakat adat ditegakkan secara adil.
Bersambung edisi berikutnya…
Penulis: Nerius Rahabav
27 Feb 2026, 08:07 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Tag Berita
Pendidikan & Kesehatan
Lihat semua
Dinkes Mimika Targetkan 2 Juta Tes Malaria Tahun 2026, Angkakasus Tercatat Turun Signifikan
Papuanewsonline.com, Timika – Dinas Kesehatan (Dinkes)
Kabupaten Mimika terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya eliminasi
penyakit malaria, dengan menetapkan target pelaksanaan sebanyak dua juta tes
malaria bagi seluruh warga di wilayahnya pada tahun 2026.Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Rizal Ubra,
menyampaikan bahwa penanganan malaria tetap menjadi prioritas utama dalam
program kesehatan daerah tahun ini, seiring dengan tren positif penurunan kasus
yang tercatat pada tahun sebelumnya."Target kami untuk tahun 2026 adalah mencapai dua juta
tes malaria. Pada tahun 2025, kasus malaria di Mimika mengalami penurunan yang
cukup signifikan. Dari satu juta tes yang dilakukan, rata-rata kasus positif
hanya mencapai 15 persen, turun drastis dibandingkan tahun 2024 yang mencapai
angka 22 persen," jelas Reynold saat memberikan keterangan di Timika. Menurutnya, penurunan angka kasus tersebut menjadi bukti
nyata bahwa upaya eliminasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika
telah memberikan dampak yang positif dan berarti bagi masyarakat.Selain menggencarkan kegiatan pemeriksaan atau testing,
Dinkes Mimika juga fokus pada pengendalian vektor malaria sebagai bagian dari
strategi utama penanganan. Upaya ini meliputi pembersihan lokasi-lokasi yang
berpotensi menjadi sarang perindukan nyamuk secara efektif. Dalam pelaksanaannya, pihaknya aktif melibatkan partisipasi
masyarakat untuk menekan populasi nyamuk penyebar malaria secara berkelanjutan.
"Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, kami
meningkatkan peran dan fungsi Puskesmas Pembantu (Pustu) serta bekerja sama
erat dengan kader kesehatan di tingkat kampung untuk bersama-sama mengendalikan
penyebaran vektor penyakit," tambahnya.Tak hanya memperkuat sisi deteksi dan pencegahan, Dinkes
Mimika juga memastikan ketersediaan logistik pengobatan malaria yang memadai. Obat-obatan akan didistribusikan secara merata ke seluruh
fasilitas kesehatan di Mimika, baik yang dikelola pemerintah maupun sektor
swasta."Tujuan utama dari langkah ini adalah agar seluruh
masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan deteksi dini serta mendapatkan
pengobatan yang sesuai dengan standar medis yang berlaku," pungkas
Reynold. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Feb 2026, 09:55 WIT
Sambangi Pondok Pesantren di Tual, Kapolda Maluku: Jadilah Agen Perdamaian dan Generasi Berkualitas
Papuanewsonline.com, Tual - Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, SH, S.I.K., M.Si, melaksanakan kunjungan ke Pondok Pesantren Istana Yatim Ulfa Mutia di Kota Tual, Rabu (25/2/2026). Kunjungan ini menjadi yang pertama dilakukan Kapolda Maluku ke pondok pesantren di wilayah Tual, sekaligus wujud komitmen Polri dalam membangun kedekatan dengan lembaga pendidikan keagamaan dan generasi muda.Menurut Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K, dalam kegiatan tersebut, Kapolda Maluku beserta rombongan menggelar buka puasa bersama anak-anak yatim, dilanjutkan dengan salat Magrib, Isya, dan Tarawih berjamaah. Suasana penuh kekeluargaan mewarnai kegiatan, yang kemudian ditutup dengan sambutan singkat Kapolda kepada para santri dan pengasuh pondok pesantren.Dalam sambutannya, Kapolda Maluku menegaskan peran strategis santri sebagai agen perdamaian, penyejuk suasana, sekaligus generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan. Ia berharap Maluku senantiasa berada dalam kondisi aman, tertib, damai, dan terus berkembang.“Ilmu yang adik-adik peroleh dari Al-Qur’an dan Hadis merupakan bekal yang sangat berharga untuk masa depan. Santri harus menjadi teladan, pembawa kedamaian, dan bagian dari solusi bagi masyarakat,” ujar Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto.Kapolda Maluku juga mengajak para santri untuk mendoakan kelancaran pelaksanaan tugas aparat keamanan di wilayah Tual dan Maluku secara umum, agar seluruh tantangan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik.“Doa-doa dari para santri sangat berarti bagi kami. Kami memohon doa agar pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dan Polri di Tual berjalan dengan lancar. Dengan doa, insya Allah setiap persoalan dapat diselesaikan dengan baik,” tambahnya.Selanjutnya menurut Kabid Humas, Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Maluku mengapresiasi semangat para santri yang datang dari berbagai daerah, tidak hanya dari Tual, tetapi juga dari Ambon hingga Timika, demi menuntut ilmu di pondok pesantren. Menurutnya, tekad dan pengorbanan tersebut merupakan modal penting untuk membentuk manusia yang berkualitas dan bermanfaat bagi lingkungan, bangsa, dan negara.Di tengah suasana Ramadan, Kapolda Maluku turut mengimbau seluruh masyarakat untuk memperkuat silaturahmi, meningkatkan kepedulian sosial, serta menjaga persatuan dan toleransi antarumat beragama sebagai fondasi utama stabilitas keamanan.“Ramadan adalah momentum untuk memperbanyak doa, menjaga persaudaraan, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan. Mari kita rawat kebersamaan ini demi Maluku yang aman, damai, dan sejuk,” tegas Kapolda.Kapolda Maluku juga menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari pihak pondok pesantren dan para santri, serta berjanji akan terus menjaga tali silaturahmi yang telah terbangun, meskipun nantinya kembali melaksanakan tugas di Ambon.Kegiatan ini menjadi bagian dari pendekatan humanis Polri dalam memperkuat sinergi dengan tokoh agama dan lembaga pendidikan, sekaligus menegaskan peran strategis santri dalam menjaga keamanan, persatuan, dan masa depan Maluku yang lebih baik.Kunjungan Kapolda Maluku ke pondok pesantren di Kota Tual menunjukkan pendekatan keamanan yang semakin inklusif dan berorientasi jangka panjang. Di tengah tantangan sosial yang kerap muncul di wilayah kepulauan dengan keragaman latar belakang budaya dan agama, pesantren ditempatkan bukan sekadar sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi sebagai simpul strategis pembangunan karakter dan moderasi beragama.Langkah Kapolda Maluku merangkul santri dan anak yatim melalui kegiatan keagamaan di bulan Ramadan mencerminkan pergeseran paradigma keamanan nasional: dari pendekatan koersif menuju pendekatan humanis dan preventif. Polri tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra moral dan sosial masyarakat.Santri, dalam konteks ini, diposisikan sebagai agen perdamaian yang memiliki peran penting dalam menangkal paham ekstremisme, merawat toleransi, dan menjaga kohesi sosial. Pendidikan berbasis Al-Qur’an dan Hadis yang dikombinasikan dengan nilai kebangsaan menjadi fondasi kuat bagi lahirnya SDM unggul beriman, berilmu, dan berwawasan kebhinekaan.Di tengah dinamika global dan tantangan disrupsi sosial, pesan yang disampaikan Kapolda Maluku menjadi relevan secara nasional: keamanan berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila ditopang oleh generasi muda yang moderat, toleran, dan berkarakter kuat. Dari pesantren, harapan tentang Indonesia yang damai dan maju itu dirawat. PNO-12
27 Feb 2026, 08:10 WIT
Ibu Pencari Karaka Diterkam Buaya di Sungai Agimuga, Tim Sar Gabungan Laksanakan Pencarian
Papuanewsonline.com, Timika – Seorang ibu pencari karaka
(kepiting bakau) bernama Meriamewa (46 tahun) dilaporkan mengalami kejadian
tragis setelah diterkam buaya di Sungai Agimuga, Kabupaten Mimika, pada hari
Kamis (25/2/26) sekitar pukul 12.00 WIT. Kejadian tersebut membuat warga
sekitar dan pihak berwenang segera bergerak melakukan upaya pencarian guna
menemukan korban.Saksi mata bernama Julian melaporkan insiden ini kepada
petugas pengawal Kantor SAR Timika. Menurut keterangannya, korban bersama
anaknya sedang membersihkan hasil tangkapan berupa karaka dan kerang di tepian
sungai ketika secara tiba-tiba diserang buaya dan diseret menjauh ke kedalaman
air. Anak korban yang menyaksikan kejadian tersebut langsung
berteriak meminta bantuan dan melaporkan peristiwa ini kepada masyarakat
sekitar.Keluarga korban dan warga setempat segera melakukan upaya
pencarian mandiri, namun hingga saat ini korban belum berhasil ditemukan.Setelah menerima laporan resmi terkait kejadian ini, Kepala
Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika I Wayan Suyatna melalui Kasubsie
Operasi dan Siaga SAR Timika Charles Y. Batlajery segera mengerahkan tim SAR
gabungan untuk mendukung upaya pencarian. Tim yang terdiri dari personel
rescuer SAR Timika, anggota Polisi Udara dan Angkatan Laut (Pol Airud), serta
sukarelawan masyarakat setempat berangkat menuju lokasi kejadian menggunakan
dua jenis perahu, yaitu perahu RBB berkapasitas 600 PK milik Basarnas dan perahu
karet berkapasitas 30 PK.Setibanya di lokasi, tim gabungan langsung melakukan
penyelidikan mendalam dan menggelar operasi pencarian di seluruh area sekitar
titik kejadian.Hingga berita ini diterbitkan, upaya pencarian masih terus
dilakukan dengan penuh semangat oleh seluruh anggota tim.Pihak berwenang mengimbau seluruh masyarakat untuk lebih
meningkatkan kewaspadaan ketika berada di sekitar sungai yang menjadi habitat
alami buaya, terutama pada jam-jam tertentu yang memiliki potensi risiko lebih
tinggi. Penulis: Jid
Editor: GF
26 Feb 2026, 19:53 WIT
95 Persen Kasus Malaria Nasional dari Papua, Kemenkes Dorong Skrining Melalui CKG
Papuanewsonline.com, Papua – Kementerian Kesehatan
(Kemenkes) mengumumkan bahwa skrining malaria di Tanah Papua mengalami
peningkatan drastis sebesar 337 persen selama empat tahun terakhir. Jumlah
pemeriksaan meningkat dari 983 ribu kali pada 2021 menjadi 4,3 juta kali pada
2025.Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji
Muhawarman menyampaikan bahwa peningkatan ini menunjukkan kemajuan signifikan
dalam sistem deteksi penyakit. "Kita semakin mampu menemukan kasus-kasus
yang sebelumnya tidak teridentifikasi, sehingga dapat segera diberikan
penanganan yang tepat," ujarnya. (26/2/26) Dari hasil pemeriksaan tersebut, penemuan kasus juga naik
136 persen, dari sekitar 282 ribu kasus pada 2021 menjadi 667 ribu kasus pada
2025. Namun, Aji menjelaskan bahwa peningkatan kasus tidak selalu berarti
penularan semakin tinggi, melainkan karena cakupan pemeriksaan atau Annual
Blood Examination Rate (ABER) meningkat pesat dari 22 persen menjadi 74 persen.
"Positivity rate justru menurun dari sekitar 29 persen
menjadi 16 persen, yang menunjukkan bahwa upaya kita untuk mengendalikan
penyebaran sudah mulai memberikan hasil," jelasnya.Terkait tren kasus, pada 2025 tercatat 699.992 kasus dengan
124 kematian, sedangkan per 23 Februari 2026 ditemukan 53.246 kasus dengan 20
kematian. Secara nasional, sekitar 80 persen kabupaten dan kota telah
mencapai eliminasi malaria, namun di Tanah Papua baru 3 dari 42 kabupaten yang
berhasil melakukannya. Sebesar 95 persen kasus malaria nasional terkonsentrasi di
Papua, menjadikannya episentrum perjuangan eliminasi penyakit ini. "Kita harus fokus memperkuat diagnosis cepat,
pengobatan tepat, dan pengendalian vektor untuk terus menekan angka
kasus," tambah Aji.Pada tahun ini, skrining malaria akan diintegrasikan ke
dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG) secara bertahap di daerah endemis
tinggi, dengan fokus awal pada anak usia sekolah. Pemerintah juga memastikan bahwa obat malaria yang digunakan
masih efektif, berdasarkan studi efikasi tahun 2024–2025 bersama WHO dan mitra
yang menunjukkan obat utama DHP serta alternatif ASPY dan AL masih bekerja
dengan baik. "Indonesia memiliki komitmen kuat untuk mencapai
eliminasi malaria pada 2030. Semoga dengan berbagai upaya yang dilakukan, kita
bisa segera mewujudkan target tersebut," pungkas Aji. Penulis: Jid
Editor: GF
26 Feb 2026, 13:44 WIT
Dinkes Mimika Gencar Kendalikan Malaria Dan Tbc, Sediakan 2 Juta Tes Malaria
Papuanewsonline.com, Timika – Dinas Kesehatan (Dinkes)
Kabupaten Mimika terus menggencarkan upaya pengendalian dua penyakit menular
utama, yaitu Malaria dan Tuberkulosis (TBC). Kepala Dinas Kesehatan Mimika,
Reynold Ubra, Menurutnya, kedua penyakit tersebut menjadi prioritas utama dalam
program kesehatan daerah karena masih memiliki dampak signifikan bagi
masyarakat.Dalam upaya menurunkan angka kejadian Malaria, Reynold
menekankan pentingnya pengendalian faktor lingkungan yang berpotensi menjadi
sarang nyamuk penular. Pihaknya tidak hanya bekerja secara mandiri, tetapi juga
aktif melibatkan masyarakat dalam gerakan pemberantasan sarang nyamuk. "Kami meningkatkan peran Puskesmas Pembantu (Pustu)
untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan masyarakat serta kader kesehatan.
Upaya ini meliputi pengadaan sebanyak 2 juta tes malaria untuk mendukung
deteksi dini," jelas Reynold Ubra.Sementara itu, Tuberkulosis (TBC) menjadi salah satu
indikator kunci pembangunan kesehatan di Kabupaten Mimika yang masih menghadapi
tantangan berat. Tantangan utama bukan hanya mencapai target yang ditetapkan,
tetapi jumlah kasus yang ditemukan jauh lebih banyak dari perkiraan awal."Untuk deteksi TBC, kami menyediakan anggaran tiga kali
lipat dari perkiraan, sekitar Rp50.000 per tes. Dari target awal deteksi 15.000
suspek, kami justru menemukan 2.000 kasus positif. Meskipun menjadi beban, hal
ini harus kita tangani dengan serius," ungkapnya. Data menunjukkan bahwa setiap tahunnya terdapat 10.000
hingga 15.000 suspek TBC yang diperiksa, dengan angka kasus positif yang selalu
berada di atas perkiraan.Meskipun angka penemuan kasus tinggi, prevalensi TBC di
Mimika jika dibandingkan dengan rata-rata nasional tergolong lebih rendah,
dengan angka 700 kasus per 100.000 penduduk atau sekitar tiga kali lebih rendah
dari angka nasional. "Target kami adalah meningkatkan deteksi kasus TBC
sekaligus memastikan keberhasilan pengobatan," tegasnya, menambahkan bahwa
capaian keberhasilan pengobatan di Mimika tahun 2025 baru mencapai 76,6%, jauh
di bawah target nasional sebesar 95%. Untuk memutus rantai penularan, Dinkes
Mimika melakukan berbagai inovasi termasuk memberikan edukasi dan buku pedoman
kepada pasien. "Kami sangat bersyukur telah mendapatkan DPA, sehingga
pengobatan TBC tidak perlu lagi dirujuk ke luar daerah. Kita bisa menangani
langsung di tingkat kampung, termasuk meningkatkan terapi pencegahan bagi anak
di bawah 15 tahun yang tinggal serumah dengan pasien TBC," pungkas Reynold
Ubra. Penulis: Jid
Editor: GF
26 Feb 2026, 13:37 WIT
Jenguk Korban dan Minta Maaf, Kapolda Maluku: Oknum Brimob Diproses Hukum Tanpa Kompromi
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol. PROF. Dr. Dadang Hartanto, SH, S.I.K., M.Si, menunjukkan komitmen langsung institusi Polri dalam penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara dengan menjenguk korban insiden kekerasan yang melibatkan oknum anggota Brimob di Kota Tual, Maluku Tenggara.Kunjungan tersebut dilakukan pada Senin, 23 Februari 2026, sekitar pukul 14.10 WIT, di Rumah Sakit Tingkat II Prof. dr. J. A. Latumeten, Ambon, tempat korban Nasrim Karim Tawakal menjalani perawatan intensif pascakejadian yang juga menyebabkan meninggalnya adik korban.Kapolda hadir langsung sebagai bentuk empati, tanggung jawab moral, sekaligus penegasan bahwa negara tidak abai terhadap pelanggaran hukum, terlebih jika dilakukan oleh aparat penegak hukum.Dalam kunjungan tersebut, Kapolda didampingi pejabat kesehatan Polda Maluku, manajemen rumah sakit, tim dokter dan tenaga medis, kedua orang tua korban, serta kuasa hukum keluarga. Kapolda meninjau kondisi medis korban, berdialog dengan tim dokter, dan memastikan seluruh kebutuhan pengobatan terpenuhi secara optimal.Dalam suasana haru, Kapolda Maluku menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada keluarga korban atas peristiwa yang terjadi.“Saya hadir bukan hanya sebagai pimpinan institusi, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral. Atas nama pribadi dan institusi Polri, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga. Kami sangat berduka atas kejadian ini,” ujar Kapolda.Kapolda menegaskan bahwa oknum anggota Brimob Yon C Pelopor Sat Brimob Polda Maluku, Bripda Mesias Siahaya, akan diproses hukum secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Ia memastikan tidak ada ruang toleransi terhadap pelanggaran hukum di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia.Menurut Kapolda, proses pidana tengah berjalan dan dikoordinasikan secara intensif dengan pihak kejaksaan guna memastikan penanganan perkara berlangsung cepat dan sesuai ketentuan hukum. Selain itu, proses sidang kode etik Polri juga akan dilaksanakan, dengan ancaman sanksi maksimal berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) apabila terbukti melakukan pelanggaran berat.“Tidak ada kompromi terhadap pelanggaran hukum. Siapa pun yang bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai aturan yang berlaku,” tegas Kapolda.Kapolda menekankan bahwa peristiwa ini menjadi evaluasi serius bagi jajaran Polda Maluku. Pengawasan internal, pembinaan mental dan kepribadian anggota, serta penegakan disiplin akan diperketat guna mencegah kejadian serupa terulang.Ia juga mengingatkan seluruh personel Polri untuk selalu memahami batas kewenangan dalam bertugas, mengedepankan pendekatan humanis, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.“Kepercayaan publik adalah modal utama Polri. Setiap tindakan yang mencederai rasa keadilan masyarakat harus menjadi momentum introspeksi dan pembenahan menyeluruh,” ujarnya.Selain penegakan hukum, Kapolda memastikan bahwa pemulihan korban dan pendampingan keluarga menjadi prioritas. Ia meminta jajaran terkait untuk terus memantau kondisi kesehatan korban serta menjamin transparansi dalam setiap tahapan proses hukum.Kapolda juga menegaskan komitmen membuka ruang komunikasi dengan keluarga korban agar seluruh proses berjalan terbuka dan akuntabel.Kunjungan tersebut menjadi simbol kehadiran negara dalam menjamin keadilan, empati, dan tanggung jawab institusional atas peristiwa yang terjadi. Kegiatan berakhir pada pukul 14.25 WIT dalam keadaan aman dan kondusif.Langkah tegas penegakan hukum serta pembenahan internal yang berkelanjutan diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri, sekaligus memastikan tragedi serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. PNO-12
24 Feb 2026, 20:20 WIT
Seni & Budaya
Lihat semua
PERSONEL LANUD YKU TIMIKA GELAR DOA BERSAMA RAMADHAN, PERKUAT IMAN DAN SOLIDARITAS
Papuanewsonline.com, Timika – Personel Lanud Yohanis Kapiyau
(Lanud YKU) Timika menggelar kegiatan doa bersama yang penuh khidmat dalam
menyambut bulan Ramadhan, dengan tujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan
serta memperkuat tali persaudaraan antar personel. Kegiatan yang diselenggarakan
di Masjid Babul Jannah Lanud YKU (26/2/26) menunjukkan komitmen aparat udara
dalam menyelaraskan tugas pelayanan dengan penguatan nilai-nilai spiritual.Kegiatan dimulai dengan pelaksanaan Shalat Duha secara
berjamaah yang diikuti oleh seluruh personel dengan sangat tertib dan khusyuk.
Setelah itu, rangkaian ibadah dilanjutkan dengan pembacaan Surah Yaasin secara
bersama-sama, menciptakan suasana yang penuh kedamaian dan keheningan. Suasana religius yang mendalam memberikan kesempatan bagi
setiap peserta untuk merenung serta memperdalam hubungan dengan Tuhan selama
bulan suci yang penuh berkah ini.Selanjutnya, acara diisi dengan sesi ceramah agama yang
mengangkat tema pentingnya memperbanyak amal shaleh dan menjauhi segala bentuk
kedurhakaan selama Ramadhan. Dalam penyampaian materi, pembicara menegaskan bahwa bulan
suci ini menjadi momentum emas untuk meningkatkan kualitas diri pribadi,
mempererat hubungan silaturahmi antar sesama, serta menguatkan komitmen dalam
menjalankan tugas dengan penuh integritas dan rasa tanggung jawab. Acara ditutup dengan doa bersama yang dipanjatkan untuk
kelancaran seluruh tugas operasional dan keamanan wilayah Mimika, serta untuk
kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh masyarakat. Personel Lanud YKU juga mendapatkan pengingat untuk terus
menjaga semangat beribadah dan menerapkan nilai-nilai positif Ramadhan dalam
setiap aktivitas, baik di lingkungan kerja maupun dalam interaksi daring
melalui berbagai grup komunikasi. Penulis: Abim
Editor: GF
26 Feb 2026, 20:01 WIT
Ramadhan Penuh Makna, Polda Maluku Tebar Kepedulian Lewat Aksi Berbagi Takjil di Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon – Semangat berbagi dan kepedulian sosial mewarnai hari keenam Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah di Maluku. Polda Maluku kembali turun langsung ke tengah masyarakat melalui aksi berbagi takjil sebagai bagian dari penguatan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial Polri.Kegiatan yang digelar pada Selasa, (24 /2/2026) ini melibatkan tiga satuan kerja Polda Maluku, yakni Biro SDM, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum), dan Bidang Hukum (Bid Kum). Aksi tersebut dilaksanakan serentak di sejumlah ruas jalan strategis di Kota Ambon, menyasar masyarakat yang masih beraktivitas menjelang waktu berbuka puasa.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K, menegaskan bahwa kegiatan berbagi takjil ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk selalu hadir dengan pendekatan yang humanis dan membumi, khususnya di momentum Ramadhan.“Ramadhan adalah bulan penuh keberkahan dan kepedulian. Melalui kegiatan berbagi takjil ini, Polda Maluku ingin berbagi kebahagiaan sederhana sekaligus mempererat hubungan emosional antara Polri dan masyarakat. Ini adalah wujud nyata Polri yang humanis dan peduli,” ujar Kabid Humas Polda Maluku.Secara teknis, Biro SDM Polda Maluku yang dipimpin Iptu Sumijo bersama 15 personel melaksanakan pembagian takjil di ruas Jalan A.M. Sangaji. Sementara itu, Dit Reskrimum Polda Maluku di bawah pimpinan Penata Tingkat I Maria Nari, S.H., bersama 15 personel membagikan takjil kepada pengguna jalan di Jalan Sultan Babullah. Adapun Bid Kum Polda Maluku yang dipimpin Pembina Mika Buyang, S.H., dengan 15 personel menyasar masyarakat di Jalan A.Y. Patty.Takjil yang dibagikan berupa paket makanan ringan berisi aneka kue, air mineral, kolak pisang, serta es pisang ijo. Sasaran kegiatan meliputi masyarakat yang masih dalam perjalanan, juru parkir, hingga warga yang membutuhkan.Kabid Humas Polda Maluku menambahkan, kegiatan ini juga merupakan bagian dari program Polda Maluku Menyapa Masyarakat selama Ramadhan 1447 Hijriah, yang sejalan dengan agenda Corporate Social Responsibility (CSR) Polri dalam membangun kepercayaan publik.“Kami ingin memastikan bahwa kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam aksi sosial dan kemanusiaan,” tambahnya.Respons positif masyarakat terhadap kegiatan ini menjadi motivasi bagi Polda Maluku untuk terus menebar kebaikan dan menjaga semangat kebersamaan, sebagaimana slogan Kapolda Maluku, “Maluku Tarus Biking Bae, Basudara Tarus Biking Bae.”Melalui langkah-langkah sederhana namun bermakna ini, Polda Maluku menegaskan bahwa Ramadhan adalah momentum memperkuat nilai empati, solidaritas, dan persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. PNO-12
25 Feb 2026, 10:31 WIT
Polda Maluku Gelar Buka Puasa Bersama Forkopimda
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melaksanakan kegiatan buka puasa bersama dengan Forkopimda Maluku dan stakeholder terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, di Gedung Plaza Presisi Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Minggu (22/2/2026).Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si bersama Pangdam XV/Pattimura, Dankodaeral Ambon, Sekda Maluku, dan Forkopimda lainnya hadir dalam kegiatan tersebut. Turut hadir para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan organisasi kemasyarakatan.Kegiatan yang berlangsung penuh khidmat dan menjadi momentum merajut toleransi beragama di Maluku ini mengusung tema "Ramadhan membawa kita menjadi insan yang cinta kedamaian, bulan suci Ramadhan membawa kedamaian dan kesejukan untuk kemajuan basudara Maluku manise".Kapolda Maluku dalam sambutannya pertama-tama menyapa para Forkopimda bersama seluruh undangan yang hadir. Ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi karena telah bersama-sama menjaga kedamaian di tanah Para Raja-raja."Kita tau bahwa buka puasa bersama ini adalah bentuk silaturahmi dan kebersamaan antara Polri, Forkopimda, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Ormas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Maluku," ungkapnya.Seperti diketahui, lanjut Kapolda, puasa memiliki hikmah yang sangat tinggi, dan bermakna bagi semua. Puasa memberikan pengendalian diri, mengendalikan hawa nafsu dan keinginan duniawi. "Puasa dalam bulan Ramadan juga akan meningkatkan ketakwaan bagi mereka yang bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah puasa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan memperkuat iman kita," ungkapnya.Lebih lanjut, Kapolda mengaku bulan puasa juga akan mengasah empati diri sehingga membuat merasakan kesulitan orang lain yang mungkin tidak beruntung. Selain itu, bulan puasa juga membersihkan jiwa dari dosa-dosa. "Kami berharap melalui puasa ini silaturahmi keimanan dan ketakwaan kita akan memberikan pengaruh terhadap perilaku kita baik perilaku dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan di dalam pekerjaan kita," harapnya.PESAN UNTUK ANGGOTA POLRIKhusus kepada anggota Polri, Orang nomor 1 Polda Maluku menekankan pentingnya menjadikan hikmah puasa benar-benar dan sungguh-sungguh memperkuat Iman. Sehingga jiwa dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Polri yaitu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia benar-benar dilaksanakan dengan baik. "Puasa adalah bentuk pengawasan internal yang dibangun dalam diri kita sendiri. Selain itu tentu diharapkan toleransi yang terus kita bangun di Maluku ini untuk membawa kedamaian agar Maluku menjadi lebih maju lagi," pungkasnya. PNO-12
24 Feb 2026, 18:59 WIT
Warga Kampung Kaugapu Palang Jalan Poros Timika-Pomako, Lalu lintas Lumpuh Total
Papuanewsonline.com, Mimika – Warga Kampung Kaugapu, Distrik
Mimika Timur, Kabupaten Mimika melakukan aksi pemalangan jalan pada Jalan Poros
Timika – Pomako, membuat arus lalu lintas menuju Pelabuhan Pomako dan arah
sebaliknya lumpuh total. Aksi ini dilakukan dengan menempatkan batang pohon
besar di tengah jalan, membuat kendaraan tidak dapat melintas sama sekali.
(24/2/26)Berdasarkan informasi yang diperoleh, aksi pemalangan
tersebut diduga dipicu oleh kematian seekor anjing peliharaan milik salah satu
warga. Hewan tersebut diduga mengalami kematian karena dipotong
ekor atau diracun oleh orang yang tidak dikenal. Kondisi ini membuat warga merasa tidak puas dan mengambil
langkah untuk menyampaikan protes dengan cara memblokir akses jalan utama.Dalam beberapa rekaman video yang beredar di tengah
masyarakat, terlihat jelas bahwa badan jalan ditutup menggunakan ranting pohon,
balok kayu, serta tumpukan batu. Bahkan bangkai anjing yang meninggal tersebut juga
ditempatkan di tengah jalan sebagai bentuk penanda protes dari warga. "Di lokasi ada kepala kampung yang berada di tempat
kejadian. Bangkai anjing juga diletakkan di tengah jalan, sehingga kendaraan
dari Pomako maupun dari Timika tidak bisa lewat sama sekali," ujar salah
seorang warga yang merekam situasi.Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman saat
dikonfirmasi terkait insiden ini menyatakan akan melakukan pemeriksaan lebih
lanjut terlebih dahulu. "Saya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu terkait
situasi yang terjadi," katanya. Hingga berita ini dipublikasikan, pemalangan masih
berlangsung dan arus lalu lintas di ruas jalan tersebut tetap terhenti tanpa
bisa dilalui kendaraan apa pun. Penulis: Jid
Editor: GF
24 Feb 2026, 17:24 WIT
Tempat Hiburan Malam Mimika Ditetapkan Jam Operasi Selama Ramadhan, Satpol PP Awasi Ketaatan
Papuanewsonline.com, Timika – Berdasarkan Peraturan Bupati
(Perbub) Mimika Nomor 7 Tahun 2026, seluruh tempat hiburan malam seperti bar,
diskotik, kafe, klub malam, tempat hiburan biliar, dan sarana hiburan lainnya
diatur untuk beroperasi pada pukul 22.00 hingga 02.00 WIT selama bulan Ramadhan
1447 Hijriah.Selain itu, para pedagang juga dilarang melakukan tindakan
penimbunan bahan kebutuhan pokok yang dapat menyebabkan kenaikan harga dan
mengganggu ketersediaan pasokan bagi masyarakat.Untuk memastikan penerapan kebijakan tersebut berjalan
dengan baik, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mimika
membentuk tim gabungan yang melibatkan unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI)
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Tim ini telah menetapkan penanggung jawab khusus dan membagi
area patroli untuk mengawasi setiap wilayah di Kabupaten Mimika.Kepala Dinas Satpol PP Mimika, Ronny S Marjen mengungkapkan
bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat, tetapi juga membutuhkan
dukungan aktif dari masyarakat. "Kita sangat mengharapkan masukan dari masyarakat yang
memiliki informasi terkait pelanggaran, baik dari lingkungan RT/RW
masing-masing maupun data pendukung lainnya. Di era digital saat ini, semua
dapat dilaporkan secara transparan, jadi jika ada bukti atau dokumentasi
silakan segera hubungi kami," ujarnya (23/2/26).Pelanggaran terhadap instruksi yang telah ditetapkan akan
dikenakan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari
penutupan sementara tempat usaha, pencabutan izin usaha, hingga tindakan pidana
jika diperlukan. "Sanksi yang diberikan jelas dan tegas. Kami akan
berkoordinasi erat dengan pihak kepolisian untuk menindak setiap pelanggaran
sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku," tambahnya. Penulis: Jid
Editor: GF
24 Feb 2026, 00:24 WIT
NU Mimika Gelar Kick Off Safari Ramadhan 1447 H, Ajak Jaga Harmoni Antarumat Beragama
Papuanewsonline.com, Timika – Pengurus Cabang Nahdlatul
Ulama (PCNU) Kabupaten Mimika menyelenggarakan kegiatan Kick Off Ramadhan 1447
Hijriah di Kantor PCNU Jalan Pattimura, Minggu (22/2/26). Kegiatan ini
bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan mengajak seluruh elemen masyarakat
menjaga keharmonisan antarumat beragama selama bulan suci.Dalam sambutannya, Ketua PCNU Mimika H. Imam Mulyadi
menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan untuk terlaksananya agenda
positif tersebut dan berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut di
tahun-tahun mendatang."Kita bisa menyelenggarakan acara sejenis di berbagai
distrik, bahkan dapat digabungkan dengan program pemerintah daerah seperti yang
telah kita lakukan di distrik Kokonao," ujarnya.Menurutnya, acara Kick Off Ramadhan menjadi momen krusial
untuk memperkuat rasa saling menghormati dan kedamaian di tengah keragaman
masyarakat Mimika."Bulan Ramadhan ini kita fokus pada ibadah, sementara
umat Kristen memasuki masa persiapan Paskah, dan tidak lama lagi kita akan
menyambut perayaan Nyepi. Semua ini menunjukkan betapa kaya dan beragamnya
kehidupan beragama di daerah kita," tuturnya. Bupati juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk
menjaga ketertiban dan ketenteraman, serta menghindari tindakan yang dapat
merusak nama baik diri maupun kelompok masing-masing.Ia menegaskan bahwa meskipun mungkin terdapat perbedaan
pandangan terhadap beberapa kebijakan, seluruh langkah yang diambil adalah demi
kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Mimika. "Kondisi keamanan di daerah kita pada dasarnya
kondusif. Informasi yang menyebutkan sebaliknya terkadang berkaitan dengan
kepentingan tertentu, bukan kondisi faktual yang ada di lapangan,"
jelasnya. Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpengaruh
oleh berita yang tidak jelas sumbernya, terutama terkait situasi di beberapa
wilayah yang telah mendapatkan penyelesaian.Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah Nahdlatul Ulama (PDNU)
Kabupaten Mimika Imam Mawardi Maksum menjelaskan bahwa kegiatan Kick Off Sadari
Ramadhan merupakan kerja sama antara PCNU dan berbagai lembaga bawah naungan
PBNU. Safari Ramadhan yang akan berlangsung selama sebulan ke
depan bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkuat solidaritas
antarwarga NU di Mimika. "Sebagian besar basis NU berada di distrik-distrik
pelosok, sehingga kegiatan ini menjadi wadah penting untuk bersatu dan menjalin
hubungan yang baik," ujarnya. Program ini memasuki tahun keenam
pelaksanaannya dan telah mendapatkan sambutan hangat dari seluruh lapisan
masyarakat. Ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah
daerah dalam pembangunan sarana prasarana kantor PCNU yang kini telah mencapai
tahap penyelesaian lantai tiga, serta kepada seluruh pihak yang telah mendukung
terlaksananya program Ramadhan tahun ini. Penulis: Jid
Editor: GF
22 Feb 2026, 23:09 WIT
