Papuanewsonline.com
Berita Terbaru
Lihat semua
Kadis Sosial dan 8 Kadistrik Diduga Menjadi Dalang Pemotongan Dana BLT 34,7 Miliar Kabupaten Intan
Papuanewsonline.com, Intan Jaya- Kepala Dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya, Nataniel Kobogau dan delapan Kepala Distrik diduga kuat sebagai dalang dalam pemotongan dana BLT Tahun 2025 senilai 34,7 Miliar hak masyarakat Kabupaten Intan Jaya.Pemotongan itu dilakukan di salah satu hotel di Nabire, ibu kota Provinsi Papua Tengah, pascah mereka menerima dana BLT di kantor pos cabang Nabire.Informasi yang diterima Media Papuanewsonline.com pada Senin (8/7/2026) menyebutkan Dana BLT yang mutlak menjadi hak masyarakat ini, disinyalir menjadi ladang korupsi.BT sala satu masyarakat dari Distrik Ugimba mengatakan hingga kini banyak penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT) di Kabupaten Intan Jaya yang tidak menerima hak mereka." Benar, berita yang keluar itu fakta, karena terima uang langsung mereka bagi-bagi di Nabire, habis itu Kepala dinas dan kepala distrik beserta tim sukses Bupati bagi ke masyarakat sedikit dan tidak sesuai," ujar BT.BT menegaskan kondisi kehidupan masyarakat Intan Jaya saat ini sungguh sangat memprihatinkan karena modus operandi Pemerintah daerah dengan selalu beralasan keamanan untuk menutupi pengelolaan anggaran negara di Kabupaten Intan Jaya." Jangankan BLT saat ini apa yang dibangun di Intan Jaya, perputaran ekonomi tidak ada, masyarakat susah sekali, padahal anggaran negara besar," Tegasnya.BT berharap keluhan dan aspirasi masyarakat dari Intan Jaya kepada Media harus di dengar oleh penegak hukum." Kami berharap Kejaksaan Negeri Nabire tolong bongkar kejahatan-kejahatan korupsi di Intan Jaya ini, agar masyarakat benar-benar merasakan bahwa Intan Jaya ini masuk dalam Negara Indonesia," Jelasnya.Kata dia terutama dana BLT karena menyangkut hak masyarakat kecil sebagai penerima manfaat Sementara Oksal masyarakat dari Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya juga menegaskan pada november 2025 Kantor Pos perwakilan di Nabire telah menyerahkan dana BLT kepada Pemerintah Daerah Intan Jaya, melalui Dinas Sosial di dampingi delapan kepala Distrik di Kabupaten Intan Jaya, senilai Rp.34,726.875.000.Oksal merincihkan dari delapan Distrik tersebut sesuai DPA yang dikirim Dinas Sosial ke Kementrian Sosial di Jakarta adalah: Distrik Agisiga Rp 4,411.450.000Distrik Biandoga Rp. 5,434.950.000Distrik Hitadipda Rp. 4.416.925.000Distrik Homeyo Rp. 7.024.950.000Distrik Sugapa. Rp. 6.550.550.000Distrik Tomosiga Rp. 2.750.175.100.000Distrik Ugimba. Rp. 1.751.100.000Distrik Wandai. Rp. 2.386.775.00Sebut Oksal setelah menerima dana tersebut para kepala Distrik melakukan pemotongan sesuai arahan kepala dinas sosial Kabupaten Intan Jaya untuk keperluan pribadi." Ini merupakan dugaan kejahatan korupsi yang tidak boleh dibiarkan, bayangkan hak masyarakat juga mereka sunat untuk kepentingan pribadi," Jelasnya.Kata Oksal, setelah menerima dana tersebut, Kepala dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya beserta para kepala distrik menyewah beberapa kamar hotel di Nabire untuk bersenang-senang, dengan membagi-bagi anggaran negara itu, sehingga sampai di masyarakat jumlah dana Yang tersalur ke Masyarakar sebagai penerima tidak berkurang.Lanjut Dia, dari total anggaran per distrik dari Kementrian Sosial di Jakarta disunat habis oleh Kepala Dinas Sosial dan para kepala Distrik.Distrik Sugapa Yang awal harus menerima Rp. 6.550.550.000, tersalur ke masyarakat hanya senilai Rp.1.740.000.000, sehingga dana yang digunakan Kepala dinas sosial dan kepala distrik Sugapa senilai Rp. 4.810.000.000.Sementara itu Distrik Agisiga yang awal disalurkan oleh Kemensos senilai Rp.4.411.450.000, yang diterima masyarakat hanya senilai Rp.1.025.000.000, sehingga dana yang digunakan Kepala dinas sosial dan Kepala distrik senilai Rp.3.161.450.000.Lanjut Oksal untuk Distrik Wandae total dana senilai Rp.2.386.775.000, yang tersalur ke masyarakat hanya Rp.400.000.000, sehingga dana yang disunat kepala dinas sosial dan Kadistrik senilai Rp. 1,986.000.000.Untuk Distrik Homeyo dari total anggaran dari Kemensos Rp.7.024.950.000, yang tersalur ke masyarakat hanya Rp.1.400.000.000, sehinggga dana yang disalahgunakan Kepala dinas sosial dan kepala distrik senilai Rp.5.600.000.000.Sebut Oksal untuk Distrik Hitadipta dari total dana BLT senilai Rp.4.416.925.000 yang tersalur ke masyarakat senilai Rp.700.020.000, sehingga dana yang disalahgunakan kepala dinas sosial dan kepala distrik senilai Rp.3.696.925.000.Oksal menjelaskan dari uraian tersebut maka total penyalagunaan dana BLT tahap akhir tahun 2025 di Kabupaten Intan Jaya, senilai 19,2 Miliar." Yang menyalurkan bantuan BLT kepada semua kampung ini bukan petugas PKH tapi tim sukses Bupati jadi mereka bagi sesuai keinginan mereka saja," Terangnya.Oksal berharap agar Presiden Prabowo Subiantor memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Nabire agar secepatnya menangkap dan memenjarakan para pelaku.Hingga berita ini dipublikasikan Kepala Dinas Sosial Nataniel Kobogau dan para kepala distrik belum dapat dikonfirmasi, namun publik berharap ada langkah berani Kejaksaan Negeri Nabire untuk mengusut tuntas kasus ini.Penulis : HendrikEditor. : Gf
09 Jul 2026, 03:56 WIT
Skandal Korupsi 28 Miliar KPUD Mimika Diduga Melibatkan Ketua Dete Abugau
Papuanewsonline.com, Timika- Skandal terbesar korupsi dana hibah Pilkada Mimika 2024 senilai 28 Miliar memasuki babak baru. Ketua KPUD Kabupaten Mimika Dete Abugau diduga kuat turut terlibat dalam skandal dugaan korupsi tersebut.Informasi yang dihimpun Media Papuanewsonline.com pada kamis (8/8/2026) menyebutkan Dete Abugau sebagai ketua KPUD tidak bisa mencuci tangan dalam perkara mega korupsi tersebut, walaupun berulang kali Ia menyangkal terlibat.Fakta yang ditemukan dalam proses penyelidikan Polda Papua Tengah, diketahui ada peran ganda Dete Abugau, karena Ia ketua KPUD juga merangkap sebagai Koordinator Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik yang turut mengelolah anggaran puluhan miliar rupiah.Selain itu, Dete Abugau juga dikabarkan menerima gratifikasi satu bua kendaraan roda empat.Hingga berita ini terpublikasi ketua KPUD Mimika Dete Abugau belum dapat dikonfirmasi, namun diketahui Total dana hibah yang diterima KPUD Mimika adalah Rp 140.910.206.500. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tanggal 16 Desember 2025, ada penggunaan anggaran yang tidak memiliki dasar atau bukti sehingga terjadi kebocoran anggaran senilai Rp 28 Miliar. BPK kemudian merekomendasikan agar kebocoran itu dikembalikan ke kas daerah dalam 60 hari sejak rilis LHP, artinya batas akhirnya Senin 16 Februari 2026.Satu Tahun Skandal Korupsi 28 Miliar Mengendap di Polda Papua TengahPublik mulai meragukan Polda Papua Tengah dalam menangani penyelidikan perkara mega korupsi dana hiba KPU Mimika senilai 28 Miliar sesuai hasil audit BPK.Keraguan publik ini didasari sudah satu tahun perkara tersebut berjalan ditempat.Lambanya proses hukum atas perkara tersebut, menuai banyak kecurigaan publik terhadap Polda Papua Tengah." Lamban karena apa? Bisa jadi mereka Polda Papua Tengah masuk angin, karena kalau sudah satu tahun, progres tidak jalan bahkan tangani perkara diam-diam, tertutup terhadap publik maka publik patut mencurigai ada apa?," ujar JW salah satu warga Mimika.JW berharap agar Polda Papua Tengah terbuka kepada publik progres dalam menuntaskan perkara tersebut." Ini anggaran Negara, sehingga Dit Reskrimsus Polda Papua Tengah seharusnya menyampaikan kepada publik, sudah satu tahun kenapa belum ada tersangka," Tegasnya.JW berharap agar pimpinan Polri jangan diam melihat gelagat bawahan di daerah." Kami berharap Kapolri melakukan antesi kepada Kapolda Papua Tengah agar perkar ini secepatnya naik ke tahap penyidikan dan mengumumkan tersangka," harap JW.Terpisah RP warga Mimika juga prihatin dan kecewa dengan kinerja Polda Papua Tengah karena sudah genap satu tahun kasus tersebut tidak ada tanda-tanda naik ke tahap penyidikan." Ini Sesuatu yang memalukan, karena Polda Papua Tengah sebagai lembaga penegak hukum dalam memeriksa perkara korupsi ini, terlihat tertutup," Ujarnya.Kata Dia Publik sudah tidak percaya dengan Polda Papua Tengah karena penanganan perkara ini berjalan di tempat, bahkan penyelidikan sudah berjalan satu tahun, berarti pertanda penanganan kasus jadi gelap gulita padahal kerugian negara sesuai hasil perhitungan dari BPK sudah ada." Memalukan karena terhitung sudah satu tahun setelah surat perintah penyelidikan keluar dari september 2025, hingga kini tidak ada kejelasan," Tegasnya.RP mendesak agar KPK mengambil alih proses hukum kasus tersebut sehingga ada kejelasan kepada publik.Sementara itu diketahui Skandal dana hibah KPU Mimika mulai terbongkar kalau kejahatan ini, mulai terencana dan tersusun rapi mulai dari perencanaan awal melalui diterbitnya NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah).Data dan kesesuaian informasi yang diterima media Papuanewsonline.com menyebutkan kalau terbitnya NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dari Pemkab Mimika ke KPU Mimika tidak sesuai dengan proposal permintaan dari KPU Mimika.Salah satu sumber terperyaca media ini di KPU Mimika menjelaskan bahwa pengusulan awal, sesuai hasil dari masing-masing devisi melalui rapat Pleno dan menghasilkan proposal permohonan dari KPU Mimika periode 2000-2004 melalui permohonan ke Pemda Mimika senilai Rp. 113 Miliar, namun tanpa pengusulan perubahan, angaran tersebut dicairkan ke KPUD Mimika melonjak naik menjadi Rp.140,9 Miliar.Hukum" Benar, sesuai proposal permohonan awal itu hanya Rp. 113 Miliar, namun tanpah ada perubahan permohonan, tiba-tiba dana yang cair melonjak menjadi Rp.140,9 Miliar, sehingga ketika kita kalkulasi temuan BPK Rp. 28 Miliar ini hampir mencapai selisih lonjakan dari Rp. 113 Miliar naik menjadi Rp. 140, 9 Miliar," jelas Sumber.Ini selisih signifikan yang menguras APBD Mimika yang merupakan uang rakyat Kabupaten Mimika, pertanyaanya sederhana siapa dibalik kejahatan ini?Sementara itu diketahui Skandal penyelidikan Mega Korupsi dana Hiba KPU Mimika terhitung genap satu tahun masi mengendap di Polda Papua Tengah, pascah terbitnya surat perintah penyelidikan pada September Tahun 2025 Dari data yang diterima Media Papuanewsonline.com menyebutkan Dana Hiba KPU Mimika yang bermasalah bersumber dari APBD Mimika senilai Rp 140,9 Miliar, kemudian dari anggaran negara ini BPK RI telah merilis hasil audit resmi dengan kerugian negara senilai Rp.28 Miliar, namun perkara ini belum juga ada tanda-tanda naik ke tahap penyidikan oleh Polda Papua Tengah.Sesuai fakta bahwa Pemeriksaan perkara ini, Berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/41.a/IX/RES.3.3/2025/Ditreskrimsus tertanggal 15 September 2025, penyelidikan dilakukan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Pilkada KPU Mimika Tahun Anggaran 2024.Dalam dokumen tersebut ditegaskan, penyelidikan dilakukan karena belum terpenuhinya alat bukti dan belum adanya tersangka, sehingga diperlukan langkah hukum awal untuk mendalami dugaan korupsi tersebut.Aneh Bin Ajaibnya terhitung semenjak Surat Perintah Penyelidikan itu keluar sudah terhitung satu tahun kasus ini dalam penanganan Polda Papua Tengah, namun belum ada tanda-tanda kasus ini naik ke tahap penyidikan.Skandal Mega Korupsi Dana Hiba KPU Mimika Ditangani Subdit III Tipidkor Polda Papua TengahPenyelidikan ini merujuk pada Laporan Informasi Subdit III Tipidkor tertanggal 12 September 2025 serta sejumlah dasar hukum, termasuk KUHAP dan Peraturan Kapolri tentang penyidikan tindak pidana.Dalam surat perintah tersebut, tim penyelidik diperintahkan untuk menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan dana Pilkada KPU Mimika TA 2024, yakni menyusun rencana penyelidikan, berkoordinasi dengan instansi terkait, dan melaporkan hasilnya kepada Dirreskrimsus Polda Papua Tengah.Bau "Amis" Dana Hibah KPU Mimika Sangat MenyengatDiketahui Bau Amis penyalahgunaan anggaran, atau praktik mafia yang menggerogoti anggaran dana hibah KPU Mimika senilai Rp. 141 Miliar sangat menyengat.Satu per satu fakta kembali mencuat ke publik terkait pengelolaan dana hibah Pilkada di KPU Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.Dit Reskrimsus Polda Papua Tengah Sudah secara intensif melakukan pemeriksaan terhadap bendahara dan sekretaris KPU Mimika Roni Robert Toisuta.Fakta terbaru kalau, anggaran untuk seminar kit juga tidak jelas rimbanya, bahkan brosur sosialisasi DPT bernilai miliaran rupiah juga fiktif, pengadaan alat peraga kampanye (APK) yang volumenya membengkak jauh di atas kebutuhan.Ironisnya Nilai dari paket-paket ini bukan recehan, karena Total pengadaan bermasalah ini, menembus belasan miliar rupiah.Anggaran Untuk Debat Publik BermasalahSekretaris KPU Mimika selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada BPK RI, mengaku tidak mengetahui teknis pelaksanaan pengadaan seminar kit untuk Debat Publik pertama.Lebih mengejutkan, hingga akhir pemeriksaan, PPK dan Bendahara Pengeluaran periode Januari–Agustus 2024 tidak mampu menunjukkan dokumen pendukung apa pun.Tidak ada dokumentasi pengadaan, tidak ada bukti pembagian, dan tidak ada jejak fisik" Akibatnya, pengadaan senilai Rp 111.819.000 itu dinyatakan tidak dapat diyakini keterjadiannya, " Ungkap BPK.Yang lebih mengerikan lagi pengadaan Brosur DPT senilai Rp2 Miliar: Perusahaan Mengaku Tak Pernah Terima UangTemuan yang bakal menjadi Skandal mega korupsi ini ditemukan bahwa dalam pengadaan, Brosur Sosialisasi Daftar Pemilih Tetap (DPT).Nilainya fantastis: Rp 2.000.000.000 untuk 200.000 lembar brosur, dengan harga satuan Rp 10.000 per lembar.Namun BPK menemukan fakta terbalik kalau pengadaan dilakukan melalui dua SPK terpisah, masing-masing Rp 1 miliar, dengan pelaksana disebutkan PT TV. Bahkan, pembayaran diklaim sudah lunas 100 persen.Namun fakta di lapangan berkata lain, sesuai hasil konfirmasi BPK, kepada PT TV menunjukkan perusahaan tersebut,tidak pernah membuat atau menerima SPK dari KPU Mimika.Selain itu BPK mengakui, PTTV, tidak pernah menerima pembayaran Rp 2 miliar, baik tunai maupun transfer.Tak hanya itu, Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Mimika serta Kepala Subbag terkait,mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan sosialisasi pembagian 200.000 brosur pada Juni 2024.Tak ada kegiatan. Tak ada pembagian. Tak ada jejak distribusiIronisnya, pajak atas pengadaan itu baru dibayarkan pada 10 Juli 2025, melewati tahun anggaran 2024, sebesar Rp198.198.198.Dengan kondisi tersebut, menurut BPK, pengadaan brosur dinyatakan fiktif Rp1.801.801.000.Publik Mimika bertanya, jika perusahaan tak pernah menerima uang, lalu ke mana Rp 2 miliar itu mengalir?Roni Robert Toisuta Sebagai Sekretaris Rangkap KPA dan PPK Mengaku Tak PahamDalam keterangannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Roni Robert Toisuta kepada BPK mengakui belum sepenuhnya memahami dan menerapkan regulasi pengadaan barang dan jasa.Bahkan disebutkan, ada Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan spesifikasi teknis yang tidak sempat ditetapkan karena keterbatasan waktu dan padatnya tahapan Pilkada.Akibatnya, sejumlah pengadaan dilakukan secara mendadak melalui penunjukan langsung tanpa penetapan dokumen teknis yang semestinya menjadi dasar hukum.Pengakuan ini menjadi alarm serius, bagaimana mungkin pengelolaan dana miliaran rupiah dilakukan tanpa pemahaman utuh terhadap aturan?Referensi GeografisAPK Membengkak Rp 11,2 Miliar di Atas KebutuhanMasalah tak berhenti di sana. Dalam pengadaan alat peraga kampanye dan bahan kampanye (APKBK), ditemukan penetapan volume yang jauh melampaui kebutuhan sesuai fakta lapangan berdasarkan DPT.BPK menemukan fakta bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi DPT tertanggal 20 September 2024, jumlah pemilih di Mimika adalah 224.514 orang, dengan 18 distrik dan 152 kelurahan/desa serta tiga pasangan calon.Mengacu pada pedoman teknis yang diatur dalam Komisi Pemilihan Umum melalui Keputusan Nomor 1363 Tahun 2024, kebutuhan selebaran, brosur, pamflet, dan poster seharusnya masing-masing hanya 18.710 lembar.HukumNamun, kata BPK, dalam kontrak dengan PT APM senilai Rp13.984.074.250, jumlah yang direalisasikan mencapai 278.995 lembar untuk masing-masing jenis.Selisihnya mencengangkan, yakni 260.285 lembar untuk setiap jenis bahan kampanye.BPK mencatat, Total nilai pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan mencapai Rp 11.231.297.750.Lebih janggal lagi, proses pengadaan dilakukan sebelum penetapan jumlah DPT resmiPPK mengaku tidak memahami perhitungan volume berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024. Subbag Teknis dan Hukum pun mengaku tidak dilibatkan.Dari sisi distribusi, barang dikirim dalam satuan colly sebanyak 828 colly dari Makassar ke Timika, tanpa perhitungan ulang satuan lembaran saat serah terima.BeritaDistribusi ke tim sukses pasangan calon pun dilakukan dalam kondisi masih terbungkus. Tak ada verifikasi jumlah riil. Tak ada penghitungan satuan. Semua berjalan di atas kertas dan colly.Pola Sekretaris, Bendahara dan Bagian Keuangan Hingga Tenaga Honorer dan komisoner KPU saling tudingKetika skandal mencuat drama saling tuding di dalam internal KPU Mimika mengemuka Komisoner KPU Mimika langsung keluar sarang menggelar konferensi pers, kalau tidak pernah terlibat, namun fakta terungkap kalau dana miliaran rupiah juga mengalir ke semua komisoner KPU Mimika, sesuai devisi masing-masing.Seminar Kit Juga BermasalahDari seminar kit Rp 111 juta, brosur DPT Rp 1,8 miliar yang tak bisa diyakini keberadaannya, hingga APK Rp 11,2 miliar di atas kebutuhan, muncul pola yang mengkhawatirkan, dokumen teknis tidak lengkap, volume tidak berbasis kebutuhan riil, perusahaan mengaku tidak menerima pembayaran.Referensi GeografisPajak dibayar melewati tahun anggaranSekretaris Roni Robert Toisuta rangkap PPK mengaku tidak memahami regulasi.Aneh Bin Ajaib! Sek KPU Rangkap PPK Namun Tak Miliki Kompetensi PBJDari Skandal pengelolaan dana Hibah KPU Mimika ini juga menciptakan tanda heran satu ke tanda heran lain.Selain temuan BPK 28 Miliar, terungkap juga kalau Sekretaris KPU Mimika, Roni Robert Toisuta sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam semua pengadaan barang dan jasa di kantor KPU Mimika, tidak memiliki sertifikat kompotensi pengadaan barang dan jasah (PBJ).Hal ini berpengaruh terhadap Realisasi dana hibah Pilkada di KPU Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, yang nyaris menyentuh angka 100 persen, namun menuai skandal korupsi yang kini masuk proses hukum di Dit Reskrimsus Polda Papua Tengah.Diketahui dibalik serapan anggaran ratusan miliar rupiah itu, tersimpan sederet persoalan hukum serius yang akan menyeret banyak pihak termasuk komisoner KPU Mimika ke ranah Hukum.Pada tahun 2024, KPU Mimika menganggarkan belanja barang dan jasa serta belanja modal sebesar Rp144,75 miliar dengan realisasi mencapai Rp137,21 miliar atau 94,82 persen.Sementara pada 2025 (hingga Semester I), dari pagu Rp 7,54 miliar, terealisasi Rp 7,54 miliar atau 99,99 persen.Dari anggaran Negara ratusan miliar ini terdapat 22 Paket Tanpa Kerangka Acuan Kerja (KAK)Dari hasil uji petik BPK terhadap dokumen pengadaan, ditemukan sedikitnya 22 paket pengadaan barang dan jasa tidak dilengkapi Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau spesifikasi teknis.Padahal, KAK merupakan dokumen fundamental yang menjadi pedoman penyedia, dalam melaksanakan pekerjaan agar sesuai standar dan tujuan kegiatan.Mirisnya pengadaan 22 paket tersebut tetap dilaksanakan dan berjalan, dan pada akhirnya dalam sejumlah paket juga ditemukan, penetapan volume pengadaan melebihi kebutuhan riil. PPK tidak menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau referensi harga, penetapan nilai kontrak yang belum sepenuhnya memadai, dan kuantitas dan kualitas hasil pengadaan tidak sesuai kontrak.BPK juga menemukan, bukti pertanggungjawaban fiktif karena tidak sesuai kondisi nyataTemuan ini membuka ruang bahwa perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di KPU Mimika sarat dengan sukses fee, dan hal ini diduga keras turut diketahui oleh lima komisoner KPU Mimika.Persoalan tidak berhenti di sana. Berdasarkan keterangan Sekretaris KPU, Kasubbag Perencanaan, serta Bendahara Pengeluaran, perubahan rincian penggunaan dana hibah Pilkada tidak diberitahukan kepada Bupati Mimika.Padahal, Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 secara tegas mengatur bahwa setiap perubahan rincian penggunaan hibah wajib diberitahukan dan melalui mekanisme pembahasan bersama TAPD serta kepala daerah, dengan tenggat waktu maksimal tujuh hari kerja.Faktanya, menurut BPK, mekanisme tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinyaBendahara Pengeluaran bahkan tidak dapat menjelaskan secara rinci sumber pagu atau alokasi anggaran Pilkada yang digunakan untuk menutupi penggunaan dana kegiatan Pemilu 2024. Dana kerja sama Media satu miliar lebi juga bermasalah, karena MOU antara KPU Mimika bukan dengan person Media namun MOU anatara KPU dan salah satu organisasi Media di Mimika.Skandal ini dalam proses hukum yang ditangani Dit Reskrimsus Polda Papua Tengah, namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari Dirkrimsus maupun Kapolda Papua Tengah.Pihak yang disebut-sebut sangat bertanggungjawab dalam kerugian negara puluhan miliar ini diantaranya Sekretaris KPU Roni Robert Toisuta, Bendahara dan bagian keuangan serta ketua KPU Mimika Dete Abugaw.Penulis: HendrikEditor. : Gf
09 Jul 2026, 02:30 WIT
Dana SILPA APBD 2025 Rp 1,1 Triliun Diduga Bergeser Dari BANK Papua ke Rekening BANK Mandiri
Papuanewsonline.com, Timika- SILPA Rp1,1 Triliun APBD Mimika tahun 2025 kembali menjadi sorotan publik.Informasi yang berhasil dihimpun Media Papuanewsonline.com pada Kamis (8/7/2026) menyebutkan kalau ada dugaan transaksi mencurigakan dana SILPA APBD 1,1 Triliun bergeser dari BANK Papua ke rekening BANK Mandiri.Pergeseran anggaran Negara diduga atas perintah Bupati Mimika Johanes Rettob, sayangnya tanpa persetujuan DPRK Mimika.Terkait Pergeseran anggaran Triliunan ini, Bupati Johanes Rettob maupun Ketua DPRK Primus Natikapereyau belum dapat dikonfirmasi.Seangkan terkait SILPA 1,1 Triliun di BANK Papua, dibenarkan Pemkab Mimika melalui Kepala BPKAD Mimika, Marthen Tappi Mallisa.Mallisa membenarkan bahwa SILPA APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,1 triliun. Penyebab SILPA besar menurut Mallisa bahwa Realisasi penyerapan anggaran 2025 hanya 80,12% ." Ada kegiatan yang gagal berkontrak dan belum sempat dibayarkan sampai akhir tahun anggaran," Terangnya.Mallisa menyebut soal bunga dari dana tersebut mengikuti ketentuan bunga giro yang berlaku di Bank Papua. Mallisa mengakui Untuk besaran pastinya, dia meminta ditanyakan langsung ke Bank Papua. Diketahui Sebagai gambaran, Bank Papua untuk Juli 2026 menetapkan suku bunga giro dan deposito. Contoh deposito 1 Miliar 3,40% - 3,50% per tahun. Tapi bunga giro biasanya lebih rendah dari deposito. Isu ini muncul dari desakan tokoh pemuda Mimika, Edward Rahawadan. Dia menyoroti SILPA Rp1,1 Triliun yang disimpan di BANK Papua, sekaligus adanya utang pemda ke pihak ketiga ratusan miliar dari tahun 2025, yang disebut belum terselesaikan hingga 2026. Edward mendesak Presiden Prabowo Subianto agar memerintahkan KPK dan Kejagung turun ke Mimika melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan APBD tahun 2025. Edward juga menyebut analisis yuridis: SILPA bagian dari keuangan negara. Kalau dalam pengelolaan ada manipulasi, rekayasa anggaran, penyalahgunaan kewenangan, atau penggunaan dana yang bertentangan aturan, maka berpotensi memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Tapi dia menegaskan dugaan tersebut tetap harus dibuktikan lewat penyelidikan aparat penegak hukum. Penulis: HendrikEditor. : Gf
09 Jul 2026, 01:49 WIT
Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi di Riau
Papuanewsonline.com, Riau - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan 80 jembatan Merah Putih Presisi tahap II di wilayah hukum Polda Riau, Rabu (8/7/2026). Hal ini sejalan dengan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. "Dan tentunya kita akan terus bekerja sesuai dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden untuk terus memperhatikan konektivitas, khususnya kebutuhan bagi masyarakat-masyarakat di wilayah-wilayah di desa-desa," kata Sigit. Menurut Sigit, pembangunan jembatan Merah Putih Presisi ini untuk memudahkan aktivitas dan mobilitas anak sekolah hingga masyarakat. Sehingga, kata Sigit, diharapkan terjadinya pertumbuhan perekonomian untuk kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut. "Anak-anak kita yang membutuhkan dibangunnya jembatan untuk mempermudah mereka agar bisa sekolah, kemudian juga mempermudah fasilitas dan jalur ekonomi, sehingga kita harapkan ini bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka semua," ujar Sigit. Lebih dalam, Sigit mengungkapkan, untuk di wilayah hukum Polda Riau sampai dengan saat ini sudah ada 110 jembatan yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Sementara itu, Sigit menyatakan, untuk skala nasional sudah terdapat 807 jembatan Merah Putih Presisi yang sudah dibangun. "Jadi tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda dan jajaran yang telah bekerja keras untuk melaksanakan arahan dan tugas Bapak Presiden, sehingga terbangun 110 jembatan di wilayah Riau. Sementara untuk nasional, sampai saat ini ada kurang lebih 807 Jembatan Merah Putih Presisi yang kita bangun di beberapa wilayah," ucap Sigit. Lebih dalam, Sigit menegaskan, pembangunan jembatan ini bertujuan untuk terus menguatkan kolaborasi dan sinergisitas dengan seluruh elemen masyarakat demi membangun Indonesia yang lebih baik ke depannya."Dan harapan kita anak-anak kita bisa tumbuh menjadi anak yang baik, yang besar, yang berhasil. Demikian juga masyarakat di desa, masyarakat yang ada di pelosok-pelosok dengan adanya jembatan ini juga kemudian merasakan kehidupan yang lebih baik," papar Sigit. Dengan kolaborasi dan sinergisitas, kata Sigit, hal itu menjadi kunci utama untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang. "Dan kita memiliki cita-cita besar mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Jadi ini cita-cita kita bersama, mari kita sama-sama jaga agar apa yang menjadi harapan masyarakat, harapan bangsa dan negara ini betul-betul bisa tercapai," tutup Sigit. PNO-12
08 Jul 2026, 21:46 WIT
Kapolda Maluku Jamin Keamanan Groundbreaking Blok Masela, Dukung Agenda Strategis Pemerintah
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Polda Maluku memastikan kesiapan penuh dalam mengamankan pelaksanaan groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Lapangan Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pengamanan dilakukan secara maksimal sebagai bentuk komitmen Polri dalam mendukung agenda strategis pemerintah, menjaga stabilitas keamanan, serta memberikan kepastian bagi investasi nasional di sektor energi.Sebagai salah satu proyek hulu migas terbesar di Indonesia, Blok Masela memiliki nilai strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan daya saing investasi, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di kawasan timur Indonesia. Karena itu, keberhasilan pelaksanaan groundbreaking menjadi momentum penting yang membutuhkan dukungan keamanan yang optimal.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menegaskan bahwa Polda Maluku berkomitmen memberikan jaminan keamanan terbaik selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung."Groundbreaking PSN Blok Masela bukan hanya menjadi agenda penting bagi Provinsi Maluku, tetapi juga merupakan bagian dari kepentingan strategis nasional. Stabilitas keamanan merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan investor. Oleh karena itu, Polda Maluku akan memastikan seluruh tahapan kegiatan berlangsung aman, tertib, lancar, dan kondusif melalui pengamanan yang profesional, humanis, serta terintegrasi dengan seluruh pemangku kepentingan," tegas Kapolda.Menurut Kapolda, kepastian keamanan merupakan salah satu faktor fundamental dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Karena itu, Polda Maluku terus memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, instansi terkait, serta seluruh elemen masyarakat guna memastikan proyek strategis nasional tersebut dapat berjalan sesuai rencana.Komitmen tersebut ditindaklanjuti melalui Analisis dan Evaluasi (Anev) kesiapan pengamanan yang dipimpin Kabag Renops Stamaops Polri melalui video conference pada Selasa (7/7/2026). Dalam forum tersebut, Karo Ops Polda Maluku Kombes Pol. Ronald Reflie Rumondor, S.I.K., M.Si. memaparkan kesiapan pengamanan secara komprehensif yang telah disusun Polda Maluku.Rapat yang diikuti Direktorat Intelkam, Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pamobvit), Direktorat Samapta, Satuan Brimob Polda Maluku, serta jajaran Polres Kepulauan Tanimbar itu membahas berbagai aspek pengamanan, mulai dari pemetaan potensi kerawanan, strategi operasi, hingga kesiapan personel di lapangan.Dalam paparannya, Karo Ops menjelaskan bahwa Polda Maluku telah melakukan identifikasi berbagai potensi kerawanan, termasuk kemungkinan aksi unjuk rasa yang berpotensi mengganggu jalannya kegiatan, hambatan terhadap akses transportasi, maupun ancaman terhadap keamanan tamu negara dan tamu undangan.Untuk mengantisipasi berbagai potensi tersebut, Polda Maluku menyiapkan pola pengamanan berlapis melalui pembentukan struktur organisasi pengamanan, Satgas dan Subsatgas sesuai fungsi masing-masing, pengamanan objek vital, jalur kedatangan dan keberangkatan, bandara, pelabuhan, lokasi acara, hingga pengamanan VIP/VVIP.Dari sisi kekuatan personel, Polda Maluku telah menyiapkan skenario pengamanan yang disesuaikan dengan tingkat kehadiran pejabat negara. Sebanyak 453 personel disiagakan apabila kegiatan dihadiri Presiden Republik Indonesia, sedangkan pengamanan akan disesuaikan pada kisaran 100 hingga 150 personel apabila dihadiri oleh Menteri. Seluruh personel akan ditempatkan berdasarkan tingkat kerawanan dan kebutuhan operasional di lapangan agar pelaksanaan pengamanan berlangsung efektif, efisien, dan tepat sasaran.Dalam arahannya, Kabag Renops Stamaops Polri menekankan pentingnya pelaksanaan tugas secara profesional dengan mengedepankan deteksi dini dan langkah antisipatif terhadap setiap potensi gangguan keamanan."Fungsi intelijen harus dioptimalkan untuk mendeteksi setiap potensi ancaman sejak dini. Pengerahan personel juga harus disesuaikan dengan tingkat kerawanan sehingga pengamanan berjalan efektif dan tidak menimbulkan hambatan terhadap jalannya kegiatan," tegasnya.Ia juga memberikan apresiasi atas kesiapan Polda Maluku yang dinilai telah melakukan perencanaan pengamanan secara matang dan komprehensif."Saya menilai kesiapan pengamanan yang dipaparkan Polda Maluku sudah sangat baik. Hasil evaluasi ini akan kami laporkan kepada Astama Ops Kapolri sebagai bagian dari kesiapan pengamanan kegiatan strategis nasional," ujarnya.Melalui kesiapan pengamanan yang terencana, terukur, dan terintegrasi, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi utama keberhasilan pembangunan nasional. Pengamanan maksimal terhadap groundbreaking PSN Blok Masela diharapkan tidak hanya menjamin kelancaran pelaksanaan agenda kenegaraan, tetapi juga memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia sebagai negara yang aman, kondusif, dan memiliki kepastian dalam mendukung investasi strategis jangka panjang. PNO-12
08 Jul 2026, 21:36 WIT
Wabup Mimika: Percepatan Penurunan Stunting Butuh Kolaborasi Seluruh OPD
Papuanewsonline.com, Mimika — Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, membuka Rapat Koordinasi Lintas Sektoral OPD Pengampu Percepatan Penurunan Stunting terkait Surat Keputusan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Mimika yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Rabu (8/7/2026).Dalam sambutannya, Emanuel menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat diselesaikan oleh satu organisasi perangkat daerah (OPD) saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan."Pertemuan hari ini merupakan bagian penting dari upaya Pemerintah Kabupaten Mimika dalam memperkuat koordinasi lintas sektor guna mewujudkan generasi Mimika yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing," ujar Emanuel.Menurutnya, stunting bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi berkaitan erat dengan kemiskinan, pemenuhan gizi keluarga, akses layanan kesehatan, penyediaan air minum dan sanitasi yang layak, ketahanan pangan, pendidikan, perlindungan sosial hingga perubahan perilaku masyarakat.Karena itu, ia mengajak seluruh OPD, pemerintah distrik, pemerintah kampung, PKK, fasilitas pelayanan kesehatan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat serta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam upaya percepatan penurunan stunting."Percepatan penurunan stunting tidak mungkin dilaksanakan oleh satu perangkat daerah atau satu pihak saja. Upaya ini membutuhkan kolaborasi yang kuat, sinergi yang berkelanjutan, serta komitmen bersama dari seluruh pihak," katanya.Emanuel mengatakan, Surat Keputusan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab sesuai kewenangan masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih program.Ia berharap melalui rapat koordinasi tersebut seluruh OPD memiliki pemahaman yang sama mengenai peran masing-masing, mampu menyelaraskan program dan kegiatan serta membangun mekanisme kerja yang lebih efektif dalam mendukung target percepatan penurunan stunting di Kabupaten Mimika.Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penguatan sistem data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan intervensi di lapangan."Data yang valid merupakan fondasi dalam menentukan sasaran intervensi, menyusun kebijakan yang tepat, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap program yang dilaksanakan," tegasnya.Pada kesempatan itu, Emanuel turut menyampaikan kabar menggembirakan bahwa Kabupaten Mimika baru saja menerima apresiasi dan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas keberhasilan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting."Penghargaan ini menjadi bukti bahwa Kabupaten Mimika merupakan salah satu daerah di Indonesia yang serius memberikan perhatian terhadap upaya penurunan stunting. Kerja keras kita bersama telah membuahkan hasil yang membanggakan," ujarnya.Ia berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat kolaborasi dan mempertahankan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih demi mewujudkan generasi Mimika yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing.Penulis: BimEditor: OF
08 Jul 2026, 21:36 WIT
Pilihan Redaksi
Kadis Sosial dan 8 Kadistrik Diduga Menjadi Dalang Pemotongan Dana BLT 34,7 Miliar Kabupaten Intan
Papuanewsonline.com, Intan Jaya- Kepala Dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya, Nataniel Kobogau dan delapan Kepala Distrik diduga kuat sebagai dalang dalam pemotongan dana BLT Tahun 2025 senilai 34,7 Miliar hak masyarakat Kabupaten Intan Jaya.Pemotongan itu dilakukan di salah satu hotel di Nabire, ibu kota Provinsi Papua Tengah, pascah mereka menerima dana BLT di kantor pos cabang Nabire.Informasi yang diterima Media Papuanewsonline.com pada Senin (8/7/2026) menyebutkan Dana BLT yang mutlak menjadi hak masyarakat ini, disinyalir menjadi ladang korupsi.BT sala satu masyarakat dari Distrik Ugimba mengatakan hingga kini banyak penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT) di Kabupaten Intan Jaya yang tidak menerima hak mereka." Benar, berita yang keluar itu fakta, karena terima uang langsung mereka bagi-bagi di Nabire, habis itu Kepala dinas dan kepala distrik beserta tim sukses Bupati bagi ke masyarakat sedikit dan tidak sesuai," ujar BT.BT menegaskan kondisi kehidupan masyarakat Intan Jaya saat ini sungguh sangat memprihatinkan karena modus operandi Pemerintah daerah dengan selalu beralasan keamanan untuk menutupi pengelolaan anggaran negara di Kabupaten Intan Jaya." Jangankan BLT saat ini apa yang dibangun di Intan Jaya, perputaran ekonomi tidak ada, masyarakat susah sekali, padahal anggaran negara besar," Tegasnya.BT berharap keluhan dan aspirasi masyarakat dari Intan Jaya kepada Media harus di dengar oleh penegak hukum." Kami berharap Kejaksaan Negeri Nabire tolong bongkar kejahatan-kejahatan korupsi di Intan Jaya ini, agar masyarakat benar-benar merasakan bahwa Intan Jaya ini masuk dalam Negara Indonesia," Jelasnya.Kata dia terutama dana BLT karena menyangkut hak masyarakat kecil sebagai penerima manfaat Sementara Oksal masyarakat dari Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya juga menegaskan pada november 2025 Kantor Pos perwakilan di Nabire telah menyerahkan dana BLT kepada Pemerintah Daerah Intan Jaya, melalui Dinas Sosial di dampingi delapan kepala Distrik di Kabupaten Intan Jaya, senilai Rp.34,726.875.000.Oksal merincihkan dari delapan Distrik tersebut sesuai DPA yang dikirim Dinas Sosial ke Kementrian Sosial di Jakarta adalah: Distrik Agisiga Rp 4,411.450.000Distrik Biandoga Rp. 5,434.950.000Distrik Hitadipda Rp. 4.416.925.000Distrik Homeyo Rp. 7.024.950.000Distrik Sugapa. Rp. 6.550.550.000Distrik Tomosiga Rp. 2.750.175.100.000Distrik Ugimba. Rp. 1.751.100.000Distrik Wandai. Rp. 2.386.775.00Sebut Oksal setelah menerima dana tersebut para kepala Distrik melakukan pemotongan sesuai arahan kepala dinas sosial Kabupaten Intan Jaya untuk keperluan pribadi." Ini merupakan dugaan kejahatan korupsi yang tidak boleh dibiarkan, bayangkan hak masyarakat juga mereka sunat untuk kepentingan pribadi," Jelasnya.Kata Oksal, setelah menerima dana tersebut, Kepala dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya beserta para kepala distrik menyewah beberapa kamar hotel di Nabire untuk bersenang-senang, dengan membagi-bagi anggaran negara itu, sehingga sampai di masyarakat jumlah dana Yang tersalur ke Masyarakar sebagai penerima tidak berkurang.Lanjut Dia, dari total anggaran per distrik dari Kementrian Sosial di Jakarta disunat habis oleh Kepala Dinas Sosial dan para kepala Distrik.Distrik Sugapa Yang awal harus menerima Rp. 6.550.550.000, tersalur ke masyarakat hanya senilai Rp.1.740.000.000, sehingga dana yang digunakan Kepala dinas sosial dan kepala distrik Sugapa senilai Rp. 4.810.000.000.Sementara itu Distrik Agisiga yang awal disalurkan oleh Kemensos senilai Rp.4.411.450.000, yang diterima masyarakat hanya senilai Rp.1.025.000.000, sehingga dana yang digunakan Kepala dinas sosial dan Kepala distrik senilai Rp.3.161.450.000.Lanjut Oksal untuk Distrik Wandae total dana senilai Rp.2.386.775.000, yang tersalur ke masyarakat hanya Rp.400.000.000, sehingga dana yang disunat kepala dinas sosial dan Kadistrik senilai Rp. 1,986.000.000.Untuk Distrik Homeyo dari total anggaran dari Kemensos Rp.7.024.950.000, yang tersalur ke masyarakat hanya Rp.1.400.000.000, sehinggga dana yang disalahgunakan Kepala dinas sosial dan kepala distrik senilai Rp.5.600.000.000.Sebut Oksal untuk Distrik Hitadipta dari total dana BLT senilai Rp.4.416.925.000 yang tersalur ke masyarakat senilai Rp.700.020.000, sehingga dana yang disalahgunakan kepala dinas sosial dan kepala distrik senilai Rp.3.696.925.000.Oksal menjelaskan dari uraian tersebut maka total penyalagunaan dana BLT tahap akhir tahun 2025 di Kabupaten Intan Jaya, senilai 19,2 Miliar." Yang menyalurkan bantuan BLT kepada semua kampung ini bukan petugas PKH tapi tim sukses Bupati jadi mereka bagi sesuai keinginan mereka saja," Terangnya.Oksal berharap agar Presiden Prabowo Subiantor memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Nabire agar secepatnya menangkap dan memenjarakan para pelaku.Hingga berita ini dipublikasikan Kepala Dinas Sosial Nataniel Kobogau dan para kepala distrik belum dapat dikonfirmasi, namun publik berharap ada langkah berani Kejaksaan Negeri Nabire untuk mengusut tuntas kasus ini.Penulis : HendrikEditor. : Gf
09 Jul 2026, 03:56 WIT
Skandal Korupsi 28 Miliar KPUD Mimika Diduga Melibatkan Ketua Dete Abugau
Papuanewsonline.com, Timika- Skandal terbesar korupsi dana hibah Pilkada Mimika 2024 senilai 28 Miliar memasuki babak baru. Ketua KPUD Kabupaten Mimika Dete Abugau diduga kuat turut terlibat dalam skandal dugaan korupsi tersebut.Informasi yang dihimpun Media Papuanewsonline.com pada kamis (8/8/2026) menyebutkan Dete Abugau sebagai ketua KPUD tidak bisa mencuci tangan dalam perkara mega korupsi tersebut, walaupun berulang kali Ia menyangkal terlibat.Fakta yang ditemukan dalam proses penyelidikan Polda Papua Tengah, diketahui ada peran ganda Dete Abugau, karena Ia ketua KPUD juga merangkap sebagai Koordinator Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik yang turut mengelolah anggaran puluhan miliar rupiah.Selain itu, Dete Abugau juga dikabarkan menerima gratifikasi satu bua kendaraan roda empat.Hingga berita ini terpublikasi ketua KPUD Mimika Dete Abugau belum dapat dikonfirmasi, namun diketahui Total dana hibah yang diterima KPUD Mimika adalah Rp 140.910.206.500. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tanggal 16 Desember 2025, ada penggunaan anggaran yang tidak memiliki dasar atau bukti sehingga terjadi kebocoran anggaran senilai Rp 28 Miliar. BPK kemudian merekomendasikan agar kebocoran itu dikembalikan ke kas daerah dalam 60 hari sejak rilis LHP, artinya batas akhirnya Senin 16 Februari 2026.Satu Tahun Skandal Korupsi 28 Miliar Mengendap di Polda Papua TengahPublik mulai meragukan Polda Papua Tengah dalam menangani penyelidikan perkara mega korupsi dana hiba KPU Mimika senilai 28 Miliar sesuai hasil audit BPK.Keraguan publik ini didasari sudah satu tahun perkara tersebut berjalan ditempat.Lambanya proses hukum atas perkara tersebut, menuai banyak kecurigaan publik terhadap Polda Papua Tengah." Lamban karena apa? Bisa jadi mereka Polda Papua Tengah masuk angin, karena kalau sudah satu tahun, progres tidak jalan bahkan tangani perkara diam-diam, tertutup terhadap publik maka publik patut mencurigai ada apa?," ujar JW salah satu warga Mimika.JW berharap agar Polda Papua Tengah terbuka kepada publik progres dalam menuntaskan perkara tersebut." Ini anggaran Negara, sehingga Dit Reskrimsus Polda Papua Tengah seharusnya menyampaikan kepada publik, sudah satu tahun kenapa belum ada tersangka," Tegasnya.JW berharap agar pimpinan Polri jangan diam melihat gelagat bawahan di daerah." Kami berharap Kapolri melakukan antesi kepada Kapolda Papua Tengah agar perkar ini secepatnya naik ke tahap penyidikan dan mengumumkan tersangka," harap JW.Terpisah RP warga Mimika juga prihatin dan kecewa dengan kinerja Polda Papua Tengah karena sudah genap satu tahun kasus tersebut tidak ada tanda-tanda naik ke tahap penyidikan." Ini Sesuatu yang memalukan, karena Polda Papua Tengah sebagai lembaga penegak hukum dalam memeriksa perkara korupsi ini, terlihat tertutup," Ujarnya.Kata Dia Publik sudah tidak percaya dengan Polda Papua Tengah karena penanganan perkara ini berjalan di tempat, bahkan penyelidikan sudah berjalan satu tahun, berarti pertanda penanganan kasus jadi gelap gulita padahal kerugian negara sesuai hasil perhitungan dari BPK sudah ada." Memalukan karena terhitung sudah satu tahun setelah surat perintah penyelidikan keluar dari september 2025, hingga kini tidak ada kejelasan," Tegasnya.RP mendesak agar KPK mengambil alih proses hukum kasus tersebut sehingga ada kejelasan kepada publik.Sementara itu diketahui Skandal dana hibah KPU Mimika mulai terbongkar kalau kejahatan ini, mulai terencana dan tersusun rapi mulai dari perencanaan awal melalui diterbitnya NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah).Data dan kesesuaian informasi yang diterima media Papuanewsonline.com menyebutkan kalau terbitnya NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dari Pemkab Mimika ke KPU Mimika tidak sesuai dengan proposal permintaan dari KPU Mimika.Salah satu sumber terperyaca media ini di KPU Mimika menjelaskan bahwa pengusulan awal, sesuai hasil dari masing-masing devisi melalui rapat Pleno dan menghasilkan proposal permohonan dari KPU Mimika periode 2000-2004 melalui permohonan ke Pemda Mimika senilai Rp. 113 Miliar, namun tanpa pengusulan perubahan, angaran tersebut dicairkan ke KPUD Mimika melonjak naik menjadi Rp.140,9 Miliar.Hukum" Benar, sesuai proposal permohonan awal itu hanya Rp. 113 Miliar, namun tanpah ada perubahan permohonan, tiba-tiba dana yang cair melonjak menjadi Rp.140,9 Miliar, sehingga ketika kita kalkulasi temuan BPK Rp. 28 Miliar ini hampir mencapai selisih lonjakan dari Rp. 113 Miliar naik menjadi Rp. 140, 9 Miliar," jelas Sumber.Ini selisih signifikan yang menguras APBD Mimika yang merupakan uang rakyat Kabupaten Mimika, pertanyaanya sederhana siapa dibalik kejahatan ini?Sementara itu diketahui Skandal penyelidikan Mega Korupsi dana Hiba KPU Mimika terhitung genap satu tahun masi mengendap di Polda Papua Tengah, pascah terbitnya surat perintah penyelidikan pada September Tahun 2025 Dari data yang diterima Media Papuanewsonline.com menyebutkan Dana Hiba KPU Mimika yang bermasalah bersumber dari APBD Mimika senilai Rp 140,9 Miliar, kemudian dari anggaran negara ini BPK RI telah merilis hasil audit resmi dengan kerugian negara senilai Rp.28 Miliar, namun perkara ini belum juga ada tanda-tanda naik ke tahap penyidikan oleh Polda Papua Tengah.Sesuai fakta bahwa Pemeriksaan perkara ini, Berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/41.a/IX/RES.3.3/2025/Ditreskrimsus tertanggal 15 September 2025, penyelidikan dilakukan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Pilkada KPU Mimika Tahun Anggaran 2024.Dalam dokumen tersebut ditegaskan, penyelidikan dilakukan karena belum terpenuhinya alat bukti dan belum adanya tersangka, sehingga diperlukan langkah hukum awal untuk mendalami dugaan korupsi tersebut.Aneh Bin Ajaibnya terhitung semenjak Surat Perintah Penyelidikan itu keluar sudah terhitung satu tahun kasus ini dalam penanganan Polda Papua Tengah, namun belum ada tanda-tanda kasus ini naik ke tahap penyidikan.Skandal Mega Korupsi Dana Hiba KPU Mimika Ditangani Subdit III Tipidkor Polda Papua TengahPenyelidikan ini merujuk pada Laporan Informasi Subdit III Tipidkor tertanggal 12 September 2025 serta sejumlah dasar hukum, termasuk KUHAP dan Peraturan Kapolri tentang penyidikan tindak pidana.Dalam surat perintah tersebut, tim penyelidik diperintahkan untuk menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan dana Pilkada KPU Mimika TA 2024, yakni menyusun rencana penyelidikan, berkoordinasi dengan instansi terkait, dan melaporkan hasilnya kepada Dirreskrimsus Polda Papua Tengah.Bau "Amis" Dana Hibah KPU Mimika Sangat MenyengatDiketahui Bau Amis penyalahgunaan anggaran, atau praktik mafia yang menggerogoti anggaran dana hibah KPU Mimika senilai Rp. 141 Miliar sangat menyengat.Satu per satu fakta kembali mencuat ke publik terkait pengelolaan dana hibah Pilkada di KPU Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.Dit Reskrimsus Polda Papua Tengah Sudah secara intensif melakukan pemeriksaan terhadap bendahara dan sekretaris KPU Mimika Roni Robert Toisuta.Fakta terbaru kalau, anggaran untuk seminar kit juga tidak jelas rimbanya, bahkan brosur sosialisasi DPT bernilai miliaran rupiah juga fiktif, pengadaan alat peraga kampanye (APK) yang volumenya membengkak jauh di atas kebutuhan.Ironisnya Nilai dari paket-paket ini bukan recehan, karena Total pengadaan bermasalah ini, menembus belasan miliar rupiah.Anggaran Untuk Debat Publik BermasalahSekretaris KPU Mimika selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada BPK RI, mengaku tidak mengetahui teknis pelaksanaan pengadaan seminar kit untuk Debat Publik pertama.Lebih mengejutkan, hingga akhir pemeriksaan, PPK dan Bendahara Pengeluaran periode Januari–Agustus 2024 tidak mampu menunjukkan dokumen pendukung apa pun.Tidak ada dokumentasi pengadaan, tidak ada bukti pembagian, dan tidak ada jejak fisik" Akibatnya, pengadaan senilai Rp 111.819.000 itu dinyatakan tidak dapat diyakini keterjadiannya, " Ungkap BPK.Yang lebih mengerikan lagi pengadaan Brosur DPT senilai Rp2 Miliar: Perusahaan Mengaku Tak Pernah Terima UangTemuan yang bakal menjadi Skandal mega korupsi ini ditemukan bahwa dalam pengadaan, Brosur Sosialisasi Daftar Pemilih Tetap (DPT).Nilainya fantastis: Rp 2.000.000.000 untuk 200.000 lembar brosur, dengan harga satuan Rp 10.000 per lembar.Namun BPK menemukan fakta terbalik kalau pengadaan dilakukan melalui dua SPK terpisah, masing-masing Rp 1 miliar, dengan pelaksana disebutkan PT TV. Bahkan, pembayaran diklaim sudah lunas 100 persen.Namun fakta di lapangan berkata lain, sesuai hasil konfirmasi BPK, kepada PT TV menunjukkan perusahaan tersebut,tidak pernah membuat atau menerima SPK dari KPU Mimika.Selain itu BPK mengakui, PTTV, tidak pernah menerima pembayaran Rp 2 miliar, baik tunai maupun transfer.Tak hanya itu, Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Mimika serta Kepala Subbag terkait,mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan sosialisasi pembagian 200.000 brosur pada Juni 2024.Tak ada kegiatan. Tak ada pembagian. Tak ada jejak distribusiIronisnya, pajak atas pengadaan itu baru dibayarkan pada 10 Juli 2025, melewati tahun anggaran 2024, sebesar Rp198.198.198.Dengan kondisi tersebut, menurut BPK, pengadaan brosur dinyatakan fiktif Rp1.801.801.000.Publik Mimika bertanya, jika perusahaan tak pernah menerima uang, lalu ke mana Rp 2 miliar itu mengalir?Roni Robert Toisuta Sebagai Sekretaris Rangkap KPA dan PPK Mengaku Tak PahamDalam keterangannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Roni Robert Toisuta kepada BPK mengakui belum sepenuhnya memahami dan menerapkan regulasi pengadaan barang dan jasa.Bahkan disebutkan, ada Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan spesifikasi teknis yang tidak sempat ditetapkan karena keterbatasan waktu dan padatnya tahapan Pilkada.Akibatnya, sejumlah pengadaan dilakukan secara mendadak melalui penunjukan langsung tanpa penetapan dokumen teknis yang semestinya menjadi dasar hukum.Pengakuan ini menjadi alarm serius, bagaimana mungkin pengelolaan dana miliaran rupiah dilakukan tanpa pemahaman utuh terhadap aturan?Referensi GeografisAPK Membengkak Rp 11,2 Miliar di Atas KebutuhanMasalah tak berhenti di sana. Dalam pengadaan alat peraga kampanye dan bahan kampanye (APKBK), ditemukan penetapan volume yang jauh melampaui kebutuhan sesuai fakta lapangan berdasarkan DPT.BPK menemukan fakta bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi DPT tertanggal 20 September 2024, jumlah pemilih di Mimika adalah 224.514 orang, dengan 18 distrik dan 152 kelurahan/desa serta tiga pasangan calon.Mengacu pada pedoman teknis yang diatur dalam Komisi Pemilihan Umum melalui Keputusan Nomor 1363 Tahun 2024, kebutuhan selebaran, brosur, pamflet, dan poster seharusnya masing-masing hanya 18.710 lembar.HukumNamun, kata BPK, dalam kontrak dengan PT APM senilai Rp13.984.074.250, jumlah yang direalisasikan mencapai 278.995 lembar untuk masing-masing jenis.Selisihnya mencengangkan, yakni 260.285 lembar untuk setiap jenis bahan kampanye.BPK mencatat, Total nilai pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan mencapai Rp 11.231.297.750.Lebih janggal lagi, proses pengadaan dilakukan sebelum penetapan jumlah DPT resmiPPK mengaku tidak memahami perhitungan volume berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024. Subbag Teknis dan Hukum pun mengaku tidak dilibatkan.Dari sisi distribusi, barang dikirim dalam satuan colly sebanyak 828 colly dari Makassar ke Timika, tanpa perhitungan ulang satuan lembaran saat serah terima.BeritaDistribusi ke tim sukses pasangan calon pun dilakukan dalam kondisi masih terbungkus. Tak ada verifikasi jumlah riil. Tak ada penghitungan satuan. Semua berjalan di atas kertas dan colly.Pola Sekretaris, Bendahara dan Bagian Keuangan Hingga Tenaga Honorer dan komisoner KPU saling tudingKetika skandal mencuat drama saling tuding di dalam internal KPU Mimika mengemuka Komisoner KPU Mimika langsung keluar sarang menggelar konferensi pers, kalau tidak pernah terlibat, namun fakta terungkap kalau dana miliaran rupiah juga mengalir ke semua komisoner KPU Mimika, sesuai devisi masing-masing.Seminar Kit Juga BermasalahDari seminar kit Rp 111 juta, brosur DPT Rp 1,8 miliar yang tak bisa diyakini keberadaannya, hingga APK Rp 11,2 miliar di atas kebutuhan, muncul pola yang mengkhawatirkan, dokumen teknis tidak lengkap, volume tidak berbasis kebutuhan riil, perusahaan mengaku tidak menerima pembayaran.Referensi GeografisPajak dibayar melewati tahun anggaranSekretaris Roni Robert Toisuta rangkap PPK mengaku tidak memahami regulasi.Aneh Bin Ajaib! Sek KPU Rangkap PPK Namun Tak Miliki Kompetensi PBJDari Skandal pengelolaan dana Hibah KPU Mimika ini juga menciptakan tanda heran satu ke tanda heran lain.Selain temuan BPK 28 Miliar, terungkap juga kalau Sekretaris KPU Mimika, Roni Robert Toisuta sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam semua pengadaan barang dan jasa di kantor KPU Mimika, tidak memiliki sertifikat kompotensi pengadaan barang dan jasah (PBJ).Hal ini berpengaruh terhadap Realisasi dana hibah Pilkada di KPU Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, yang nyaris menyentuh angka 100 persen, namun menuai skandal korupsi yang kini masuk proses hukum di Dit Reskrimsus Polda Papua Tengah.Diketahui dibalik serapan anggaran ratusan miliar rupiah itu, tersimpan sederet persoalan hukum serius yang akan menyeret banyak pihak termasuk komisoner KPU Mimika ke ranah Hukum.Pada tahun 2024, KPU Mimika menganggarkan belanja barang dan jasa serta belanja modal sebesar Rp144,75 miliar dengan realisasi mencapai Rp137,21 miliar atau 94,82 persen.Sementara pada 2025 (hingga Semester I), dari pagu Rp 7,54 miliar, terealisasi Rp 7,54 miliar atau 99,99 persen.Dari anggaran Negara ratusan miliar ini terdapat 22 Paket Tanpa Kerangka Acuan Kerja (KAK)Dari hasil uji petik BPK terhadap dokumen pengadaan, ditemukan sedikitnya 22 paket pengadaan barang dan jasa tidak dilengkapi Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau spesifikasi teknis.Padahal, KAK merupakan dokumen fundamental yang menjadi pedoman penyedia, dalam melaksanakan pekerjaan agar sesuai standar dan tujuan kegiatan.Mirisnya pengadaan 22 paket tersebut tetap dilaksanakan dan berjalan, dan pada akhirnya dalam sejumlah paket juga ditemukan, penetapan volume pengadaan melebihi kebutuhan riil. PPK tidak menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau referensi harga, penetapan nilai kontrak yang belum sepenuhnya memadai, dan kuantitas dan kualitas hasil pengadaan tidak sesuai kontrak.BPK juga menemukan, bukti pertanggungjawaban fiktif karena tidak sesuai kondisi nyataTemuan ini membuka ruang bahwa perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di KPU Mimika sarat dengan sukses fee, dan hal ini diduga keras turut diketahui oleh lima komisoner KPU Mimika.Persoalan tidak berhenti di sana. Berdasarkan keterangan Sekretaris KPU, Kasubbag Perencanaan, serta Bendahara Pengeluaran, perubahan rincian penggunaan dana hibah Pilkada tidak diberitahukan kepada Bupati Mimika.Padahal, Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 secara tegas mengatur bahwa setiap perubahan rincian penggunaan hibah wajib diberitahukan dan melalui mekanisme pembahasan bersama TAPD serta kepala daerah, dengan tenggat waktu maksimal tujuh hari kerja.Faktanya, menurut BPK, mekanisme tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinyaBendahara Pengeluaran bahkan tidak dapat menjelaskan secara rinci sumber pagu atau alokasi anggaran Pilkada yang digunakan untuk menutupi penggunaan dana kegiatan Pemilu 2024. Dana kerja sama Media satu miliar lebi juga bermasalah, karena MOU antara KPU Mimika bukan dengan person Media namun MOU anatara KPU dan salah satu organisasi Media di Mimika.Skandal ini dalam proses hukum yang ditangani Dit Reskrimsus Polda Papua Tengah, namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari Dirkrimsus maupun Kapolda Papua Tengah.Pihak yang disebut-sebut sangat bertanggungjawab dalam kerugian negara puluhan miliar ini diantaranya Sekretaris KPU Roni Robert Toisuta, Bendahara dan bagian keuangan serta ketua KPU Mimika Dete Abugaw.Penulis: HendrikEditor. : Gf
09 Jul 2026, 02:30 WIT
Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi di Riau
Papuanewsonline.com, Riau - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan 80 jembatan Merah Putih Presisi tahap II di wilayah hukum Polda Riau, Rabu (8/7/2026). Hal ini sejalan dengan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. "Dan tentunya kita akan terus bekerja sesuai dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden untuk terus memperhatikan konektivitas, khususnya kebutuhan bagi masyarakat-masyarakat di wilayah-wilayah di desa-desa," kata Sigit. Menurut Sigit, pembangunan jembatan Merah Putih Presisi ini untuk memudahkan aktivitas dan mobilitas anak sekolah hingga masyarakat. Sehingga, kata Sigit, diharapkan terjadinya pertumbuhan perekonomian untuk kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut. "Anak-anak kita yang membutuhkan dibangunnya jembatan untuk mempermudah mereka agar bisa sekolah, kemudian juga mempermudah fasilitas dan jalur ekonomi, sehingga kita harapkan ini bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka semua," ujar Sigit. Lebih dalam, Sigit mengungkapkan, untuk di wilayah hukum Polda Riau sampai dengan saat ini sudah ada 110 jembatan yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Sementara itu, Sigit menyatakan, untuk skala nasional sudah terdapat 807 jembatan Merah Putih Presisi yang sudah dibangun. "Jadi tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda dan jajaran yang telah bekerja keras untuk melaksanakan arahan dan tugas Bapak Presiden, sehingga terbangun 110 jembatan di wilayah Riau. Sementara untuk nasional, sampai saat ini ada kurang lebih 807 Jembatan Merah Putih Presisi yang kita bangun di beberapa wilayah," ucap Sigit. Lebih dalam, Sigit menegaskan, pembangunan jembatan ini bertujuan untuk terus menguatkan kolaborasi dan sinergisitas dengan seluruh elemen masyarakat demi membangun Indonesia yang lebih baik ke depannya."Dan harapan kita anak-anak kita bisa tumbuh menjadi anak yang baik, yang besar, yang berhasil. Demikian juga masyarakat di desa, masyarakat yang ada di pelosok-pelosok dengan adanya jembatan ini juga kemudian merasakan kehidupan yang lebih baik," papar Sigit. Dengan kolaborasi dan sinergisitas, kata Sigit, hal itu menjadi kunci utama untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang. "Dan kita memiliki cita-cita besar mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Jadi ini cita-cita kita bersama, mari kita sama-sama jaga agar apa yang menjadi harapan masyarakat, harapan bangsa dan negara ini betul-betul bisa tercapai," tutup Sigit. PNO-12
08 Jul 2026, 21:46 WIT
Kapolda Maluku Jamin Keamanan Groundbreaking Blok Masela, Dukung Agenda Strategis Pemerintah
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Polda Maluku memastikan kesiapan penuh dalam mengamankan pelaksanaan groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Lapangan Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pengamanan dilakukan secara maksimal sebagai bentuk komitmen Polri dalam mendukung agenda strategis pemerintah, menjaga stabilitas keamanan, serta memberikan kepastian bagi investasi nasional di sektor energi.Sebagai salah satu proyek hulu migas terbesar di Indonesia, Blok Masela memiliki nilai strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan daya saing investasi, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di kawasan timur Indonesia. Karena itu, keberhasilan pelaksanaan groundbreaking menjadi momentum penting yang membutuhkan dukungan keamanan yang optimal.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menegaskan bahwa Polda Maluku berkomitmen memberikan jaminan keamanan terbaik selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung."Groundbreaking PSN Blok Masela bukan hanya menjadi agenda penting bagi Provinsi Maluku, tetapi juga merupakan bagian dari kepentingan strategis nasional. Stabilitas keamanan merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan investor. Oleh karena itu, Polda Maluku akan memastikan seluruh tahapan kegiatan berlangsung aman, tertib, lancar, dan kondusif melalui pengamanan yang profesional, humanis, serta terintegrasi dengan seluruh pemangku kepentingan," tegas Kapolda.Menurut Kapolda, kepastian keamanan merupakan salah satu faktor fundamental dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Karena itu, Polda Maluku terus memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, instansi terkait, serta seluruh elemen masyarakat guna memastikan proyek strategis nasional tersebut dapat berjalan sesuai rencana.Komitmen tersebut ditindaklanjuti melalui Analisis dan Evaluasi (Anev) kesiapan pengamanan yang dipimpin Kabag Renops Stamaops Polri melalui video conference pada Selasa (7/7/2026). Dalam forum tersebut, Karo Ops Polda Maluku Kombes Pol. Ronald Reflie Rumondor, S.I.K., M.Si. memaparkan kesiapan pengamanan secara komprehensif yang telah disusun Polda Maluku.Rapat yang diikuti Direktorat Intelkam, Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pamobvit), Direktorat Samapta, Satuan Brimob Polda Maluku, serta jajaran Polres Kepulauan Tanimbar itu membahas berbagai aspek pengamanan, mulai dari pemetaan potensi kerawanan, strategi operasi, hingga kesiapan personel di lapangan.Dalam paparannya, Karo Ops menjelaskan bahwa Polda Maluku telah melakukan identifikasi berbagai potensi kerawanan, termasuk kemungkinan aksi unjuk rasa yang berpotensi mengganggu jalannya kegiatan, hambatan terhadap akses transportasi, maupun ancaman terhadap keamanan tamu negara dan tamu undangan.Untuk mengantisipasi berbagai potensi tersebut, Polda Maluku menyiapkan pola pengamanan berlapis melalui pembentukan struktur organisasi pengamanan, Satgas dan Subsatgas sesuai fungsi masing-masing, pengamanan objek vital, jalur kedatangan dan keberangkatan, bandara, pelabuhan, lokasi acara, hingga pengamanan VIP/VVIP.Dari sisi kekuatan personel, Polda Maluku telah menyiapkan skenario pengamanan yang disesuaikan dengan tingkat kehadiran pejabat negara. Sebanyak 453 personel disiagakan apabila kegiatan dihadiri Presiden Republik Indonesia, sedangkan pengamanan akan disesuaikan pada kisaran 100 hingga 150 personel apabila dihadiri oleh Menteri. Seluruh personel akan ditempatkan berdasarkan tingkat kerawanan dan kebutuhan operasional di lapangan agar pelaksanaan pengamanan berlangsung efektif, efisien, dan tepat sasaran.Dalam arahannya, Kabag Renops Stamaops Polri menekankan pentingnya pelaksanaan tugas secara profesional dengan mengedepankan deteksi dini dan langkah antisipatif terhadap setiap potensi gangguan keamanan."Fungsi intelijen harus dioptimalkan untuk mendeteksi setiap potensi ancaman sejak dini. Pengerahan personel juga harus disesuaikan dengan tingkat kerawanan sehingga pengamanan berjalan efektif dan tidak menimbulkan hambatan terhadap jalannya kegiatan," tegasnya.Ia juga memberikan apresiasi atas kesiapan Polda Maluku yang dinilai telah melakukan perencanaan pengamanan secara matang dan komprehensif."Saya menilai kesiapan pengamanan yang dipaparkan Polda Maluku sudah sangat baik. Hasil evaluasi ini akan kami laporkan kepada Astama Ops Kapolri sebagai bagian dari kesiapan pengamanan kegiatan strategis nasional," ujarnya.Melalui kesiapan pengamanan yang terencana, terukur, dan terintegrasi, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi utama keberhasilan pembangunan nasional. Pengamanan maksimal terhadap groundbreaking PSN Blok Masela diharapkan tidak hanya menjamin kelancaran pelaksanaan agenda kenegaraan, tetapi juga memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia sebagai negara yang aman, kondusif, dan memiliki kepastian dalam mendukung investasi strategis jangka panjang. PNO-12
08 Jul 2026, 21:36 WIT
Wabup Mimika: Percepatan Penurunan Stunting Butuh Kolaborasi Seluruh OPD
Papuanewsonline.com, Mimika — Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, membuka Rapat Koordinasi Lintas Sektoral OPD Pengampu Percepatan Penurunan Stunting terkait Surat Keputusan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Mimika yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Rabu (8/7/2026).Dalam sambutannya, Emanuel menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat diselesaikan oleh satu organisasi perangkat daerah (OPD) saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan."Pertemuan hari ini merupakan bagian penting dari upaya Pemerintah Kabupaten Mimika dalam memperkuat koordinasi lintas sektor guna mewujudkan generasi Mimika yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing," ujar Emanuel.Menurutnya, stunting bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi berkaitan erat dengan kemiskinan, pemenuhan gizi keluarga, akses layanan kesehatan, penyediaan air minum dan sanitasi yang layak, ketahanan pangan, pendidikan, perlindungan sosial hingga perubahan perilaku masyarakat.Karena itu, ia mengajak seluruh OPD, pemerintah distrik, pemerintah kampung, PKK, fasilitas pelayanan kesehatan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat serta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam upaya percepatan penurunan stunting."Percepatan penurunan stunting tidak mungkin dilaksanakan oleh satu perangkat daerah atau satu pihak saja. Upaya ini membutuhkan kolaborasi yang kuat, sinergi yang berkelanjutan, serta komitmen bersama dari seluruh pihak," katanya.Emanuel mengatakan, Surat Keputusan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab sesuai kewenangan masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih program.Ia berharap melalui rapat koordinasi tersebut seluruh OPD memiliki pemahaman yang sama mengenai peran masing-masing, mampu menyelaraskan program dan kegiatan serta membangun mekanisme kerja yang lebih efektif dalam mendukung target percepatan penurunan stunting di Kabupaten Mimika.Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penguatan sistem data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan intervensi di lapangan."Data yang valid merupakan fondasi dalam menentukan sasaran intervensi, menyusun kebijakan yang tepat, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap program yang dilaksanakan," tegasnya.Pada kesempatan itu, Emanuel turut menyampaikan kabar menggembirakan bahwa Kabupaten Mimika baru saja menerima apresiasi dan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas keberhasilan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting."Penghargaan ini menjadi bukti bahwa Kabupaten Mimika merupakan salah satu daerah di Indonesia yang serius memberikan perhatian terhadap upaya penurunan stunting. Kerja keras kita bersama telah membuahkan hasil yang membanggakan," ujarnya.Ia berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat kolaborasi dan mempertahankan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih demi mewujudkan generasi Mimika yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing.Penulis: BimEditor: OF
08 Jul 2026, 21:36 WIT
Kawal Ketat Seleksi Taruna Akpol, Wakapolri: Teknologi Kedokteran Terbaru Perkuat Akurasi Rekrutmen
Papuanewsonline.com, Semarang – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., mengawasi langsung pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) Spesialistik seleksi tingkat pusat (Panitia Pusat/Panpus) Penerimaan Taruna/Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 di Gedung Serbaguna Akademi Kepolisian (Akpol), Lemdiklat Polri, Semarang.Peninjauan tersebut dilakukan bersama Kalemdiklat Polri, Komjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si., Gubernur Akpol Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga, S.H., M.A., Karokespol Pusdokkes Polri Brigjen Pol. Dr. dr. I Gusti Gede Maha Andikajaya, S.H., M.M., M.H.Kes., Sp.Rad., M.Kes., serta Karodalpers SSDM Polri Brigjen Pol. Erthel Stephan, S.H., S.I.K., M.Si.Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, serta memanfaatkan teknologi kedokteran terbaru sehingga menghasilkan proses rekrutmen yang semakin akurat, objektif, dan berbasis bukti ilmiah (evidence-based).Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) Spesialistik diikuti oleh 409 calon taruna dan taruni dari total 410 peserta yang berhak mengikuti seleksi tingkat pusat (Panpus). Satu calon peserta mengundurkan diri sebelum pelaksanaan pemeriksaan kesehatan. Seluruh peserta menjalani pemeriksaan melalui 12 stasiun spesialistik, meliputi pemeriksaan mata (visus dan buta warna), Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT), gigi dan mulut, saraf, komposisi tubuh, bedah/fisik, penyakit dalam, jantung, obstetri dan ginekologi (Obgyn), radiologi dan paru, kulit, serta pemeriksaan kepadatan tulang (Bone Mineral Density/BMD).Dalam peninjauan tersebut, Wakapolri memberikan perhatian khusus terhadap pemanfaatan teknologi kedokteran terbaru yang digunakan Pusdokkes Polri untuk meningkatkan akurasi pemeriksaan kesehatan calon taruna dan taruni. Salah satunya adalah penggunaan Heart Rate Variability (HRV) untuk menganalisis irama dan ketahanan jantung peserta secara lebih komprehensif. Wakapolri menginstruksikan agar pemeriksaan jantung tidak hanya dilakukan dalam kondisi istirahat, tetapi juga setelah aktivitas fisik sehingga kemampuan jantung dalam menghadapi beban fisik dan tekanan selama pendidikan dapat dievaluasi secara lebih akurat.Selain itu, Wakapolri meninjau penggunaan alat Bone Mineral Density (BMD) berbasis digital untuk mengukur kepadatan massa tulang calon taruna dan taruni. Pemeriksaan ini menjadi langkah preventif dalam mendeteksi secara dini kerentanan patah tulang maupun cedera muskuloskeletal. Arahan tersebut sekaligus menjadi evaluasi terhadap sejumlah insiden cedera yang pernah terjadi selama proses pendidikan, sehingga hasil pemeriksaan kepadatan tulang dapat dijadikan salah satu indikator penting dalam menentukan kesiapan fisik peserta sebelum mengikuti pendidikan kepolisian.Wakapolri juga meninjau pemeriksaan kapasitas paru melalui VO₂ Max guna memastikan kekuatan fungsi pernapasan dan daya tahan fisik calon taruna dan taruni. Seluruh instrumen kesehatan berbasis digital tersebut diharapkan menjadi landasan pengambilan keputusan yang objektif, akurat, dan evidence-based, sehingga setiap peserta yang dinyatakan lulus benar-benar memenuhi standar kesehatan sebagai calon perwira Polri.Karokespol Pusdokkes Polri, Brigjen Pol. Dr. dr. I Gusti Gede Maha Andikajaya, S.H., M.M., M.H.Kes., Sp.Rad., M.Kes., menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan spesialistik pada seleksi Taruna Akpol kini mengintegrasikan teknologi kedokteran modern untuk meningkatkan akurasi diagnosis sekaligus kualitas pengambilan keputusan.“Pemeriksaan kesehatan tidak lagi hanya bertumpu pada pemeriksaan klinis konvensional. Melalui pemeriksaan Heart Rate Variability (HRV), tim dokter dapat mengevaluasi respons fisiologis jantung dan kemampuan adaptasi tubuh terhadap beban fisik. Pemeriksaan Bone Mineral Density (BMD) memberikan gambaran objektif mengenai kepadatan tulang untuk mengidentifikasi risiko cedera sejak dini, sedangkan VO₂ Max mengukur kapasitas aerobik dan daya tahan kardiopulmoner peserta. Seluruh parameter tersebut dipadukan dengan hasil pemeriksaan spesialistik lainnya sehingga menghasilkan penilaian kesehatan yang lebih komprehensif, objektif, dan berbasis bukti ilmiah,” jelas Brigjen Pol. Maha Andikajaya.Selain pemanfaatan teknologi medis modern, Wakapolri menekankan pentingnya pemeriksaan secara ketat terhadap riwayat penyakit bawaan maupun gangguan saraf, seperti epilepsi, agar dapat terdeteksi sejak awal proses seleksi. Wakapolri juga menginstruksikan agar pemeriksaan dilakukan secara cermat terhadap seluruh kondisi kesehatan yang menjadi persyaratan penerimaan calon taruna dan taruni. Khusus bagi calon taruni, Wakapolri mengingatkan agar dilakukan pemeriksaan ulang obstetri dan ginekologi (Obgyn) pada hari ke-16 hingga ke-20 setelah pengumuman kelulusan sebagai langkah preventif guna memastikan seluruh peserta yang memasuki pendidikan memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan.Lebih lanjut, Wakapolri mendorong Pusdokkes Polri untuk terus memperbarui spesifikasi peralatan medis dan mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta referensi dari literatur dan jurnal kedokteran terbaru. Menurutnya, modernisasi instrumen kesehatan merupakan investasi penting dalam membangun sistem rekrutmen Polri yang semakin presisi, transparan, dan mampu menghasilkan sumber daya manusia unggul sejak tahap seleksi.Melalui pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Rikkes Spesialistik ini, Wakapolri menegaskan bahwa proses rekrutmen calon Taruna dan Taruni Akpol harus mengedepankan objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pendekatan ilmiah. Pemanfaatan teknologi kedokteran terbaru tidak hanya meningkatkan akurasi pemeriksaan kesehatan, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi rekrutmen Polri yang semakin modern dan presisi.Penguatan sistem seleksi berbasis evidence-based medicine ini diharapkan mampu menghasilkan calon-calon perwira Polri yang memiliki kesehatan prima, ketahanan fisik yang terukur, serta kesiapan menghadapi tuntutan pendidikan dan dinamika tugas kepolisian di masa depan. Dengan demikian, setiap keputusan kelulusan benar-benar didasarkan pada data medis yang valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya Polri mewujudkan rekrutmen yang Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH) sekaligus memperkuat implementasi scientific policing sejak proses seleksi. Melalui rekrutmen yang berkualitas, Polri optimistis akan melahirkan perwira-perwira muda yang sehat, tangguh, berintegritas, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta siap memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. PNO-12
08 Jul 2026, 21:29 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Tag Berita
Pendidikan & Kesehatan
Lihat semua
Kawal Ketat Seleksi Taruna Akpol, Wakapolri: Teknologi Kedokteran Terbaru Perkuat Akurasi Rekrutmen
Papuanewsonline.com, Semarang – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., mengawasi langsung pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) Spesialistik seleksi tingkat pusat (Panitia Pusat/Panpus) Penerimaan Taruna/Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 di Gedung Serbaguna Akademi Kepolisian (Akpol), Lemdiklat Polri, Semarang.Peninjauan tersebut dilakukan bersama Kalemdiklat Polri, Komjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si., Gubernur Akpol Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga, S.H., M.A., Karokespol Pusdokkes Polri Brigjen Pol. Dr. dr. I Gusti Gede Maha Andikajaya, S.H., M.M., M.H.Kes., Sp.Rad., M.Kes., serta Karodalpers SSDM Polri Brigjen Pol. Erthel Stephan, S.H., S.I.K., M.Si.Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, serta memanfaatkan teknologi kedokteran terbaru sehingga menghasilkan proses rekrutmen yang semakin akurat, objektif, dan berbasis bukti ilmiah (evidence-based).Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) Spesialistik diikuti oleh 409 calon taruna dan taruni dari total 410 peserta yang berhak mengikuti seleksi tingkat pusat (Panpus). Satu calon peserta mengundurkan diri sebelum pelaksanaan pemeriksaan kesehatan. Seluruh peserta menjalani pemeriksaan melalui 12 stasiun spesialistik, meliputi pemeriksaan mata (visus dan buta warna), Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT), gigi dan mulut, saraf, komposisi tubuh, bedah/fisik, penyakit dalam, jantung, obstetri dan ginekologi (Obgyn), radiologi dan paru, kulit, serta pemeriksaan kepadatan tulang (Bone Mineral Density/BMD).Dalam peninjauan tersebut, Wakapolri memberikan perhatian khusus terhadap pemanfaatan teknologi kedokteran terbaru yang digunakan Pusdokkes Polri untuk meningkatkan akurasi pemeriksaan kesehatan calon taruna dan taruni. Salah satunya adalah penggunaan Heart Rate Variability (HRV) untuk menganalisis irama dan ketahanan jantung peserta secara lebih komprehensif. Wakapolri menginstruksikan agar pemeriksaan jantung tidak hanya dilakukan dalam kondisi istirahat, tetapi juga setelah aktivitas fisik sehingga kemampuan jantung dalam menghadapi beban fisik dan tekanan selama pendidikan dapat dievaluasi secara lebih akurat.Selain itu, Wakapolri meninjau penggunaan alat Bone Mineral Density (BMD) berbasis digital untuk mengukur kepadatan massa tulang calon taruna dan taruni. Pemeriksaan ini menjadi langkah preventif dalam mendeteksi secara dini kerentanan patah tulang maupun cedera muskuloskeletal. Arahan tersebut sekaligus menjadi evaluasi terhadap sejumlah insiden cedera yang pernah terjadi selama proses pendidikan, sehingga hasil pemeriksaan kepadatan tulang dapat dijadikan salah satu indikator penting dalam menentukan kesiapan fisik peserta sebelum mengikuti pendidikan kepolisian.Wakapolri juga meninjau pemeriksaan kapasitas paru melalui VO₂ Max guna memastikan kekuatan fungsi pernapasan dan daya tahan fisik calon taruna dan taruni. Seluruh instrumen kesehatan berbasis digital tersebut diharapkan menjadi landasan pengambilan keputusan yang objektif, akurat, dan evidence-based, sehingga setiap peserta yang dinyatakan lulus benar-benar memenuhi standar kesehatan sebagai calon perwira Polri.Karokespol Pusdokkes Polri, Brigjen Pol. Dr. dr. I Gusti Gede Maha Andikajaya, S.H., M.M., M.H.Kes., Sp.Rad., M.Kes., menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan spesialistik pada seleksi Taruna Akpol kini mengintegrasikan teknologi kedokteran modern untuk meningkatkan akurasi diagnosis sekaligus kualitas pengambilan keputusan.“Pemeriksaan kesehatan tidak lagi hanya bertumpu pada pemeriksaan klinis konvensional. Melalui pemeriksaan Heart Rate Variability (HRV), tim dokter dapat mengevaluasi respons fisiologis jantung dan kemampuan adaptasi tubuh terhadap beban fisik. Pemeriksaan Bone Mineral Density (BMD) memberikan gambaran objektif mengenai kepadatan tulang untuk mengidentifikasi risiko cedera sejak dini, sedangkan VO₂ Max mengukur kapasitas aerobik dan daya tahan kardiopulmoner peserta. Seluruh parameter tersebut dipadukan dengan hasil pemeriksaan spesialistik lainnya sehingga menghasilkan penilaian kesehatan yang lebih komprehensif, objektif, dan berbasis bukti ilmiah,” jelas Brigjen Pol. Maha Andikajaya.Selain pemanfaatan teknologi medis modern, Wakapolri menekankan pentingnya pemeriksaan secara ketat terhadap riwayat penyakit bawaan maupun gangguan saraf, seperti epilepsi, agar dapat terdeteksi sejak awal proses seleksi. Wakapolri juga menginstruksikan agar pemeriksaan dilakukan secara cermat terhadap seluruh kondisi kesehatan yang menjadi persyaratan penerimaan calon taruna dan taruni. Khusus bagi calon taruni, Wakapolri mengingatkan agar dilakukan pemeriksaan ulang obstetri dan ginekologi (Obgyn) pada hari ke-16 hingga ke-20 setelah pengumuman kelulusan sebagai langkah preventif guna memastikan seluruh peserta yang memasuki pendidikan memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan.Lebih lanjut, Wakapolri mendorong Pusdokkes Polri untuk terus memperbarui spesifikasi peralatan medis dan mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta referensi dari literatur dan jurnal kedokteran terbaru. Menurutnya, modernisasi instrumen kesehatan merupakan investasi penting dalam membangun sistem rekrutmen Polri yang semakin presisi, transparan, dan mampu menghasilkan sumber daya manusia unggul sejak tahap seleksi.Melalui pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Rikkes Spesialistik ini, Wakapolri menegaskan bahwa proses rekrutmen calon Taruna dan Taruni Akpol harus mengedepankan objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pendekatan ilmiah. Pemanfaatan teknologi kedokteran terbaru tidak hanya meningkatkan akurasi pemeriksaan kesehatan, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi rekrutmen Polri yang semakin modern dan presisi.Penguatan sistem seleksi berbasis evidence-based medicine ini diharapkan mampu menghasilkan calon-calon perwira Polri yang memiliki kesehatan prima, ketahanan fisik yang terukur, serta kesiapan menghadapi tuntutan pendidikan dan dinamika tugas kepolisian di masa depan. Dengan demikian, setiap keputusan kelulusan benar-benar didasarkan pada data medis yang valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya Polri mewujudkan rekrutmen yang Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH) sekaligus memperkuat implementasi scientific policing sejak proses seleksi. Melalui rekrutmen yang berkualitas, Polri optimistis akan melahirkan perwira-perwira muda yang sehat, tangguh, berintegritas, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta siap memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. PNO-12
08 Jul 2026, 21:29 WIT
Wakapolri Resmikan Laboratorium Sosial Sains dan Kelas Tematik
Papuanewsonline.com, Semarang – Akademi Kepolisian (Akpol) memasuki babak baru modernisasi pendidikan kepolisian melalui peresmian Laboratorium Sosial Sains Kepolisian dan Kelas Tematik. Kedua fasilitas ini menjadi bagian dari transformasi pendidikan Polri untuk membentuk perwira yang mampu mengambil keputusan secara ilmiah, berbasis data, serta mengedepankan pendekatan humanis dalam menjawab tantangan keamanan yang semakin kompleks.Peresmian dilakukan oleh Wakapolri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., di Akpol, Semarang, Senin (6/7).Usai peresmian, dalam doorstop kepada awak media, Wakapolri menjelaskan bahwa Laboratorium Sosial Sains Kepolisian dan Kelas Tematik merupakan bagian dari reformasi pendidikan Polri yang menyiapkan taruna menjadi first line supervisor sekaligus the next leader di lingkungan Polri.“Taruna harus dibekali kemampuan mengambil keputusan berbasis data. Karena itu kami mengembangkan pembelajaran yang memanfaatkan big data, Artificial Intelligence (AI), dan analisis yang komprehensif agar setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun secara hukum,” ujar Wakapolri.Menurutnya, Laboratorium Sosial Sains Kepolisian menjadi ruang pembelajaran berbasis simulasi berbagai persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Melalui dukungan AI, coding, dan analisis big data, taruna dilatih memahami dinamika sosial, memetakan potensi gangguan kamtibmas, serta menyusun solusi berbasis bukti (evidence-based policing).Sebagai bagian dari penguatan pembelajaran, Polda Jawa Tengah ditetapkan sebagai Teaching Laboratory Akpol, sehingga para taruna memperoleh pengalaman langsung menganalisis dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan humanis sebelum melaksanakan tugas di lapangan.Sementara itu, Kelas Tematik dikembangkan sebagai ruang belajar berbasis studi kasus aktual yang memperkenalkan fungsi-fungsi kepolisian secara visual, interaktif, dan aplikatif. Saat ini telah tersedia enam kelas tematik, yakni SDM, Dokkes, Brimob, Reskrim, Ident, dan Laboratorium Forensik. Ke depan, seluruh fungsi teknis kepolisian ditargetkan memiliki kelas tematik sebagai media pembelajaran yang terintegrasi.Perumus Laboratorium Sosial Sains Kepolisian, Pati Lemdiklat Polri Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo, M.Si., menjelaskan bahwa pembangunan laboratorium dan kelas tematik merupakan implementasi arahan Wakapolri dalam memperkuat kualitas pendidikan kepolisian melalui pendekatan akademik yang modern.Menurut Irjen Pol. Susilo, Laboratorium Sosial Sains Kepolisian tidak dirancang sebagai laboratorium eksakta, melainkan sebagai ruang diskusi, riset, dan simulasi fenomena sosial yang memungkinkan taruna memahami persoalan masyarakat sebelum bertugas di lapangan. Tujuannya adalah membentuk lulusan yang berpikir sistemik, kritis, reflektif, serta mengedepankan evidence-based policing dalam setiap pengambilan keputusan.Ia menjelaskan, konsep laboratorium ini disusun melalui diskusi dengan para pakar dan guru besar serta studi komparatif ke lembaga pendidikan kepolisian di Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan Australia. Dengan peresmian tersebut, Indonesia menjadi negara kelima di Asia yang memiliki Laboratorium Sosial Sains Kepolisian.Pembangunan Laboratorium Sosial Sains Kepolisian dan Kelas Tematik didukung melalui dana hibah dari jajaran Bank Himbara yang terdiri atas BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri, dan BSI, serta sumbang bhakti para alumni Polri.Wakapolri menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi mewujudkan fasilitas tersebut.“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Bank Himbara, para alumni Polri, para donatur, dan seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan Laboratorium Sosial Sains Kepolisian dan Kelas Tematik. Sinergi ini merupakan investasi penting dalam membangun SDM Polri yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan,” tutup Wakapolri. PNO-12
07 Jul 2026, 13:44 WIT
Polri Percepat Transformasi Pendidikan: Kurikulum Berbasis HAM, AI, dan Big Data Siap Berlaku 2027
Papuanewsonline.com, Semarang – Wakapolri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menegaskan komitmen Polri untuk mempercepat transformasi pendidikan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia unggul yang profesional, adaptif, dan berintegritas.Hal tersebut disampaikan usai menghadiri tiga agenda strategis di Akademi Kepolisian (Akpol), yakni Analisis dan Evaluasi (Anev) Pendidikan dan Pelatihan Semester I Tahun 2026, peresmian Kelas Tematik Akpol, serta peresmian Laboratorium Sosial Sains Kepolisian.Menurut Wakapolri, Anev Semester I menjadi momentum penting untuk menyusun desain baru sistem pendidikan Polri yang akan diterapkan mulai tahun 2027.“Seluruh kurikulum pendidikan Polri sedang didesain ulang agar sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 dan rekomendasi reformasi kepolisian. Pendidikan Polri ke depan harus semakin berbasis hak asasi manusia, memperkuat kompetensi, profesionalisme, serta menjawab tantangan perkembangan zaman,” ujar Wakapolri.Reformasi tersebut mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan pembentukan hingga pendidikan pengembangan pertama, menengah, dan tinggi. Kurikulum baru juga akan diterapkan pada berbagai pendidikan pembentukan, termasuk Bintara Polri, Bintara SPKT, Brimob, Polair, maupun Intelijen.Selain itu, Wakapolri meresmikan Kelas Tematik Akpol sebagai inovasi pembelajaran yang menghadirkan representasi fungsi-fungsi utama kepolisian. Ke depan, konsep tersebut akan diperluas sehingga seluruh Polda memiliki kelas tematik yang menampilkan karakteristik wilayah, kearifan lokal, serta pemanfaatan big data sebagai media pembelajaran bagi para taruna.“Kami menyiapkan taruna sebagai first line supervisor sekaligus calon pemimpin Polri masa depan. Karena mayoritas merupakan generasi Z dan generasi Alpha, proses pembelajaran harus dekat dengan digitalisasi, pengambilan keputusan berbasis data, analisis berbasis artificial intelligence (AI), serta kemampuan berpikir komprehensif dan holistik,” jelasnya.Pada kesempatan yang sama, Wakapolri juga meresmikan Laboratorium Sosial Sains Kepolisian yang menjadi salah satu laboratorium kepolisian modern di kawasan Asia. Laboratorium tersebut dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi digital, big data, serta kecerdasan buatan untuk mendukung pembelajaran berbasis riset dan pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun secara hukum.Menurut Wakapolri, keberadaan laboratorium tersebut akan menjadi pusat pengembangan analisis sosial kepolisian sekaligus memperkuat budaya pengambilan keputusan yang berbasis bukti (evidence-based policing).Transformasi pendidikan juga akan diperluas ke jenjang pendidikan kepemimpinan. Di Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim), Polri tengah menyiapkan pembangunan Laboratorium Kepemimpinan Digital sebagai sarana pembelajaran bagi para middle manager dan top manager agar mampu mengambil keputusan secara lebih cepat, tepat, efektif, efisien, dan berbasis data.“Ini merupakan komitmen Polri untuk terus membangun SDM yang unggul melalui reformasi pendidikan, reformasi kultur organisasi, dan penguatan kompetensi personel. Semua ini dilakukan untuk menjawab harapan masyarakat sekaligus menghadapi dinamika tantangan global, regional, maupun nasional,” tutup Wakapolri. PNO-12
07 Jul 2026, 13:21 WIT
Wujud Kepedulian, Kompi Kesehatan Yonif TP 820/DAAI Gelar Bhakti Kesehatan di Kampung Cendrawasih
Papuanewaonline.com, Mimika – Kompi Kesehatan Batalyon Infanteri Tempur Pengangkut 820/DAAI menggelar kegiatan Bhakti Kesehatan dan edukasi pola hidup sehat bagi warga Kampung Cendrawasih, Kabupaten Mimika. Langkah ini merupakan bukti nyata kepedulian TNI untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mempererat ikatan persaudaraan di wilayah penugasan.Kegiatan dipimpin langsung oleh Dankikes Yonif TP 820/DAAI, Lettu Ckm Al Iqbal Dinurrahman, S.Farm., Apt. Tim medis memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma serta penyuluhan penting menjaga pola hidup sehat.“Kami hadir bukan hanya menjaga keamanan, tapi memberi manfaat nyata. Kesehatan adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi,” ujarnya.Lettu Al Iqbal menambahkan, akses layanan kesehatan masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah. Oleh sebab itu, kehadiran mereka tak hanya mengobati penyakit yang ada, tetapi membekali pengetahuan agar warga mampu menjaga kesehatan secara mandiri di masa mendatang. Ini menjadi investasi jangka panjang bagi masyarakat yang lebih sehat.Penulis: JidEditor: OF
07 Jul 2026, 08:23 WIT
Peringati Hari Anak Nasional, KOHATI Mimika Dukung Anak Papua Cerdas & Berkarakter
Papuanewaonline.com, Mimika – Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional Tahun 2026, Korps HMI‑Wati (KOHATI) Cabang Persiapan Mimika menyelenggarakan kegiatan bertajuk “KOHATI Goes to School”. Langkah ini menjadi wujud nyata kepedulian organisasi terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan masa depan anak‑anak di wilayah Papua.Kegiatan yang berlangsung penuh keceriaan ini diisi dengan beragam lomba yang mendidik, permainan yang mengasah kemampuan, serta penyuluhan ringan namun bermakna. (5/7/26) Materi yang disampaikan meliputi pentingnya menempuh pendidikan, menjaga kebersihan diri, membangun karakter yang baik, hingga pemahaman tentang perlindungan hak‑hak anak. Pendekatan yang menyenangkan dirancang agar anak‑anak tidak hanya belajar, tetapi juga tumbuh percaya diri dan bersemangat ke sekolah.Ketua KOHATI Cabang Persiapan Mimika menegaskan kegiatan ini adalah bagian dari komitmen membangun generasi muda Papua yang cerdas, sehat, berkarakter kuat, dan terlindungi. “Anak‑anak adalah investasi paling berharga bagi masa depan bangsa. Lewat kegiatan sederhana ini, kami ingin hadirkan ruang belajar yang menyenangkan dan memotivasi mereka agar berani bermimpi tinggi serta tekun mengejar cita‑cita,” ujarnya.KOHATI juga mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, lembaga pendidikan, dan para orang tua untuk bersatu menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung sepenuhnya tumbuh kembang anak. Hal ini penting demi membangun generasi penerus yang tangguh menuju Indonesia Emas tahun 2045.Penulis: JidEditor: OF
05 Jul 2026, 22:00 WIT
Bersama PTFI, Pemkab Mimika Siap Bangun Kembali Sekolah Waa Banti, Lokasi Masih Dibahas
Papuanewaonline.com, Mimika – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Divisi Hubungan Pemerintah PT Freeport Indonesia bersiap membangun kembali gedung SD dan SMP satu atap di Kampung Waa Banti, Distrik Tembagapura. Bangunan ini sebelumnya hangus dibakar Kelompok Kriminal Bersenjata pada tahun 2018 lalu.Sekretaris Dinas Pendidikan Mimika, Petrus Cahyono Balubun, menyampaikan hal itu usai survei bersama pihak PTFI dan Kepala Distrik Tembagapura pada Jumat (3/7/2026). Namun muncul aspirasi dari tokoh masyarakat yang menolak pembangunan di lokasi lama dan mengusulkan pemindahan ke Kampung Opitawak atau Banti 2. Pemerintah Distrik dijadwalkan segera menggelar musyawarah warga untuk menentukan titik yang paling tepat.Selain gedung sekolah, pihaknya juga meninjau rumah dinas guru yang saat ini masih ditempati tenaga kesehatan. PTFI berkomitmen merenovasi dua unit bangunan tersebut agar layak digunakan pengajar. Dinas Pendidikan berencana mengirim lima orang guru, Kepala TK, dan Kepala SD lebih dulu sebelum pembangunan dimulai.Petrus juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada Polres Mimika khususnya Polsek Tembagapura yang selama ini memfasilitasi kegiatan belajar mengajar anak-anak di wilayah konflik, terutama bagi siswa dari Kampung Kimbeli. Dukungan tersebut menjadi penopang penting agar proses pendidikan tidak terhenti meski dalam kondisi sulit.Penulis: JidEditor: OF
04 Jul 2026, 11:56 WIT
Seni & Budaya
Lihat semua
Terpantau cek sound, Vendetta Rap Siap Guncang Guncang Mimika di Panggung TIFA 2026 Malam Ini
Papuanewsonline.com, Mimika – Suasana makin meriah menyelimuti rangkaian Timika Festival of Art (TIFA) 2026. Panggung hiburan menjadi pusat perhatian utama, kali ini menghadirkan grup musik yang sangat dinanti masyarakat, khususnya kalangan muda: Vendetta Rap. Penampilan spesial ini akan digelar Sabtu (4/7/2026) di Pelataran Gedung Eme Neme Yauware.Personel grup kini sudah sibuk melakukan pengecekan suara guna memastikan penampilan nanti berjalan maksimal. Kehadiran mereka ditunggu-tunggu untuk membakar semangat dan menghibur ribuan penonton yang hadir.Grup ini dikenal dengan karya yang sarat pesan, penuh semangat, serta mampu menyatukan berbagai kalangan lewat irama khasnya.Pertunjukan ini sejalan dengan tema TIFA 2026 “Tong Satu, Tong Kuat: Bersama Indonesia, Bersama Papua”, yang bertujuan mempererat persaudaraan dan membangun prestasi bersama. Musik menjadi sarana ampuh menyatukan hati masyarakat dari berbagai latar belakang.Penyelenggara mengundang seluruh warga untuk hadir dan menikmati pertunjukan penuh energi ini. Kegiatan bukan sekadar hiburan, melainkan ajang menampilkan potensi seni serta kreativitas yang tumbuh subur di tanah Papua. Acara dibuka untuk umum dan berlangsung mulai pukul 16.00 WIT.Penulis: JidEditor: OF
04 Jul 2026, 13:22 WIT
Ribuan Warga Padati Konser Rima Kebangsaan, GOG Juara Lomba Hip‑Hop Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika - Konser Rima Kebangsaan yang digelar Dewan Pengurus Cabang Barisan Merah Putih Republik Indonesia Kabupaten Mimika sukses menyedot perhatian ribuan warga yang memadati Lapangan Timika Indah pada Rabu (1/7/2026). Meski diguyur hujan deras, antusiasme masyarakat tak luntur dan justru menjadikan suasana semakin meriah serta penuh semangat persaudaraan.Acara menampilkan lomba hip‑hop rap yang diikuti 14 grup lokal, antara lain 4Life, Lil’G, RKH, MCF, Emty Three, Blood AK, Bojoka Music, Arifin Letsoin, J3, LW Rap Production, GOG, East and Rap, Clann Diego, dan Vibe Cartel. Penampilan tamu spesial grup Owl Gank, Star East, serta penyanyi lokal Melati semakin memukau penonton yang hadir.Puncak acara diwarnai momen mengharukan berupa pemotongan kue ulang tahun peringatan Hari Bhayangkara ke‑80 bersama jajaran Forkopimda Mimika. Wakil Kapolsek Mimika Baru, Iptu Iqbal Saleh, menyampaikan apresiasi mendalam dan terkejut dengan kejutan tersebut.“Terima kasih atas dukungan dan kebersamaan ini, acara ini membuat Timika kembali hidup dan ramai,” ucapnya.Ketua DPC Barisan Merah Putih RI Mimika, Panius Kogoya, mengucapkan terima kasih atas dukungan luar biasa warga. Ia juga mengumumkan daftar pemenang: Juara 1 GOG (Rp7,5 juta), Juara 2 4Live (Rp5 juta), Juara 3 J3 (Rp3 juta), serta Juara Harapan I MCF, Harapan II RKH, Harapan III Clann Diego masing‑masing Rp2 juta. Gelar Juara Favorit diraih Blood AK lewat lagu andalan “Papteng Zone”.Penulis: JidEditor: OF
02 Jul 2026, 09:41 WIT
Momen Hari Bhayangkara ke-80 Jadi Panggung Budaya Lokal dan Pembinaan Generasi Muda
Papuanewsonline.com, Ambon – Puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar Polda Maluku di Lapangan Letkol Chr. Tahapary, Tantui, Ambon, Rabu (1/7/2026), berlangsung semarak dan penuh nuansa budaya. Ribuan masyarakat yang hadir disuguhkan berbagai penampilan menarik, mulai dari tarian adat khas Maluku hingga atraksi Polisi Cilik yang memukau dan mendapat apresiasi dari para tamu undangan.Kegiatan yang dihadiri Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., bersama Pangdam XV/Pattimura, Gubernur Maluku, unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat tersebut menjadi wujud kedekatan Polri dengan masyarakat dalam momentum Hari Bhayangkara ke-80.Salah satu penampilan yang menjadi pusat perhatian adalah tarian adat "Maku-Maku", tarian tradisional khas Maluku yang dibawakan secara kolaboratif oleh Remaja Bhayangkara Club Polda Maluku bersama Sanggar Kalesang Maluku.Dengan balutan busana adat Maluku yang berwarna-warni dan iringan musik tradisional yang khas, para penari menampilkan gerakan yang enerjik, harmonis, dan sarat makna persaudaraan dan persatuan. Penampilan tersebut mendapat sambutan meriah dari masyarakat dan tamu undangan yang memadati area kegiatan.Tarian Maku-Maku yang dikenal sebagai simbol kebersamaan dan persatuan masyarakat Maluku dinilai selaras dengan semangat Hari Bhayangkara ke-80 yang mengusung penguatan sinergitas antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta persatuan bangsa.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto mengatakan bahwa kehadiran unsur budaya lokal dalam peringatan Hari Bhayangkara merupakan bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal yang selama ini menjadi kekuatan utama masyarakat Maluku."Hari Bhayangkara bukan hanya menjadi perayaan institusi Polri, tetapi juga menjadi momentum kebersamaan seluruh elemen bangsa. Karena itu kami menghadirkan budaya lokal sebagai simbol bahwa Polri tumbuh dan berkembang bersama masyarakat serta menghormati nilai-nilai budaya yang menjadi identitas daerah," ujar Kapolda.Selain tarian adat, perhatian pengunjung juga tertuju pada penampilan Polisi Cilik (Pocil) SD Negeri 7 Namlea, Kabupaten Buru, yang merupakan binaan Polres Pulau Buru.Puluhan anggota Polisi Cilik tampil penuh percaya diri dengan memperagakan berbagai formasi baris-berbaris yang dikombinasikan dengan gerakan tarian kreatif, disiplin, dan atraktif. Kekompakan serta ketepatan gerakan yang ditunjukkan para Pocil berhasil memukau para tamu undangan dan mengundang tepuk tangan meriah dari masyarakat.Kapolda Maluku menilai penampilan Polisi Cilik tersebut merupakan gambaran keberhasilan pembinaan karakter generasi muda yang dilakukan sejak usia dini melalui kemitraan antara Polri dan dunia pendidikan."Anak-anak adalah aset bangsa yang harus dipersiapkan sejak dini. Melalui program Polisi Cilik, kami ingin menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, kepemimpinan, serta kecintaan terhadap bangsa dan negara. Apa yang ditampilkan hari ini menunjukkan bahwa generasi muda Maluku memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin masa depan," kata Kapolda.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku menjelaskan bahwa pelibatan Remaja Bhayangkara Club, Sanggar Kalesang Maluku, dan Polisi Cilik binaan Polres Pulau Buru merupakan bagian dari upaya Polri mendekatkan diri kepada masyarakat melalui pendekatan budaya dan pembinaan generasi muda."Puncak Hari Bhayangkara ke-80 kami kemas sebagai perayaan rakyat yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Kehadiran tarian adat Maku-Maku dan Polisi Cilik menjadi simbol bahwa Polri tidak hanya hadir dalam tugas menjaga keamanan, tetapi juga aktif mendukung pelestarian budaya dan pembangunan karakter generasi muda," ungkap Kabid Humas.Semarak tarian adat Maku-Maku dan penampilan Polisi Cilik SD Negeri 7 Namlea menjadi salah satu atraksi yang paling menyita perhatian dalam rangkaian puncak Hari Bhayangkara ke-80 di Ambon. Keduanya menghadirkan pesan kuat tentang pentingnya menjaga budaya, memperkuat persaudaraan, serta membangun generasi muda yang disiplin dan berkarakter sebagai fondasi menuju Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera. PNO-12
01 Jul 2026, 21:17 WIT
Rekomendasi Destinasi Wisata di Timika, Cocok untuk Liburan Panjang
Papuanewsonline.com, Mimika –
Menjelang masa liburan panjang, warga Timika dan sekitarnya kini memiliki
beragam pilihan tempat rekreasi yang keindahannya tak kalah menarik
dibandingkan daerah lain. Sebagai ibu kota Kabupaten Mimika, Timika memang
dikenal sebagai kawasan industri dan jasa dengan kehadiran PT Freeport
Indonesia, namun di balik itu tersimpan sejumlah daya tarik wisata alam,
sejarah, budaya, hingga edukasi yang sayang untuk dilewatkan. Bagi pencinta sejarah, Pantai
Keakwa menjadi destinasi wajib. Situs ini menyimpan jejak Perang Dunia II
dengan peninggalan seperti tank, pesawat tempur, meriam, dan mortar bekas
tentara Amerika dan Jepang yang masih terawat baik. Selain nilai sejarahnya,
pantai ini juga dikenal memiliki hasil laut yang melimpah. Sementara itu, Pantai Ipaya yang
merupakan gabungan kawasan Ipiri, Paripi, dan Yaraya menawarkan hamparan pasir
putih luas, serta kesempatan berkeliling laut atau memancing menggunakan perahu
sewaan. Untuk rekreasi keluarga, tersedia
sejumlah tempat seperti Waterboom SP 3 Park, Hokky Swimming Pool, dan Pemandian
Pelangi Kilo 8 yang dilengkapi wahana air, fasilitas istirahat, serta tempat
makan. Pilihan lain adalah Kali Kyura,
yang dapat ditempuh sekitar satu jam perjalanan dari kota, cocok untuk
bersantai di tengah suasana alami. Tak kalah istimewa, Taman
Nasional Lorentz yang diakui UNESCO sebagai warisan dunia menjadi taman
nasional terbesar di Asia Tenggara dengan kekayaan flora, fauna, dan budaya
yang masih alami. Bagi yang ingin menikmati
pemandangan, Pantai Kampus Biru menawarkan air laut berwarna kebiruan dan ombak
tenang, sangat pas untuk menyaksikan matahari terbenam. Sementara itu, kawasan
Tambang Grasberg dan Kuala Kencana juga menjadi daya tarik tersendiri. Perlu diketahui, kedua lokasi ini
dikelola secara ketat oleh PT Freeport Indonesia, sehingga kunjungan hanya
dapat dilakukan dengan izin resmi dan pemeriksaan keamanan yang berlaku. Dengan beragam pilihan ini,
liburan panjang di Timika tidak perlu pergi jauh. Setiap tempat memiliki
keunikan tersendiri, mulai dari pesona alam, nilai sejarah, hingga pemandangan
yang menenangkan. Pastikan untuk mematuhi aturan
dan persyaratan kunjungan di setiap lokasi agar perjalanan tetap aman, nyaman,
dan menyenangkan bagi seluruh keluarga. Penulis: Jid
Editor: GF
28 Jun 2026, 16:27 WIT
Kepala Suku Dani Tingginambut Sosialisasikan PSN & Salurkan Sembako
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Kepala Suku Dani Distrik
Tingginambut, Derinus Tabuni, menggelar sosialisasi penguatan Proyek Strategis
Nasional (PSN) yang dirangkai bakti sosial pembagian paket sembako kepada
warga. Kegiatan berlangsung di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya,
Jumat (25/6/2026).Kegiatan dihadiri tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda,
aparatur distrik, serta ratusan warga dari berbagai kampung di Distrik
Tingginambut. Derinus Tabuni bertindak sebagai pemateri sekaligus menyerahkan
bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.Pesan Utama: PSN Dorong Pemerataan & Kesejahteraan
Papua Dalam sambutannya, Derinus Tabuni menyampaikan PSN adalah
instrumen pemerintah untuk pemerataan pembangunan. "Proyek Strategis
Nasional mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta membuka akses
ekonomi dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Papua,"
ujarnya.Ia menekankan keberhasilan PSN tidak hanya di tangan
pemerintah. "Keberhasilan pelaksanaan PSN tidak hanya bergantung pada
pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif seluruh
elemen masyarakat," kata Derinus.Ajak Warga Paham Manfaat & Jaga Keamanan Menurut Derinus, pemahaman manfaat pembangunan penting agar
warga berperan aktif. "Diperlukan pemahaman yang baik mengenai manfaat
pembangunan agar masyarakat dapat berperan dalam menjaga stabilitas keamanan
dan mendukung berbagai program pembangunan di Papua Tengah," tegasnya.Sebagai bentuk kepedulian sosial, kegiatan dirangkai
pembagian paket sembako. "Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan
beban masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara tokoh adat dan masyarakat
di Distrik Tingginambut," katanya.Respon Warga: Sambut Baik & Harap Dampak Nyata Masyarakat yang hadir menyambut baik kegiatan tersebut.
Warga berharap program pembangunan pemerintah berdampak nyata pada
infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat di Kabupaten
Puncak Jaya.Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh kekeluargaan.
Tidak ada insiden selama acara berlangsung. Aparat distrik turut hadir memantau
jalannya kegiatan.Momentum Sinergi: Pemerintah-Tokoh Adat-Masyarakat Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi. "Ini
momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat
dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Papua
Tengah," tutup Derinus Tabuni. Penulis: Hendrik
Editor: GF
25 Jun 2026, 19:16 WIT
Jamaah Haji Kloter Pertama Asal Mimika Tiba dengan Selamat
Papuanewsonline.com, Mimika – Sebanyak 11 orang jamaah haji
asal Kabupaten Mimika yang tergabung dalam Kloter 29 UPG-TIM tiba di Bandara
Mozes Kilangin Timika, Rabu (24/6/2026) pagi. Rombongan ini merupakan kelompok
pertama yang kembali setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci,
terbang dari Makassar menggunakan pesawat Sriwijaya Air dan mendarat tepat
pukul 07.05 WIT.Sebelumnya, proses penyambutan tahap awal telah digelar di
Aula Arafah Asrama Haji Sudiang Makassar pada Selasa (23/6), menyambut total
392 jamaah dalam kloter yang sama. Setibanya di Timika, kedatangan mereka disambut secara resmi
oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Mimika, dihadiri juga oleh
keluarga, kerabat, serta tokoh agama seperti Habib Helmi Khalid Al Kaff dan
Ustadz H. Abdul Karim.Mewakili panitia, dr. M. Bustaman menyampaikan bahwa proses
penyambutan berjalan lancar dan tertib sesuai arahan Kantor Kementerian Agama
Bidang Haji dan Umrah Mimika. Ia menjelaskan adanya kebijakan baru tahun ini, di mana
peran panitia lebih difokuskan pada penerimaan di daerah asal, sementara jumlah
petugas yang diberangkatkan ke tempat pemberangkatan dibatasi mengingat sistem
transit yang diterapkan.Panitia juga mengapresiasi kesadaran keluarga penjemput yang
tetap menjaga ketertiban dan mengikuti petunjuk di lingkungan bandara. Kepulangan rombongan ini menandai dimulainya tahap
pemulangan seluruh jamaah haji asal Mimika tahun 2026. Penulis: Jid
Editor: GF
24 Jun 2026, 18:17 WIT
