Papuanewsonline.com
Berita Terbaru
Lihat semua
APMM Desak Kejari Mimika Tetapkan Pj Sekda Papua Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Hibah Vokasi 2020
Papuanewsonline.com, Jakarta – Aliansi Pemuda Mahasiswa Malanesia (APMM) mendesak Kejaksaan Negeri Mimika untuk segera menetapkan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Provinsi Papua sebagai tersangka dalam dugaan korupsi hibah bangunan fisik pendidikan vokasi TA 2020.Desakan keras itu disampaikan Koordinator APMM, Doris Yenjau, di Jakarta, Senin (5/8/2026).“Kami mendesak Kejari Mimika segera tetapkan Pj. Sekda Provinsi Papua sebagai tersangka. Perkara ini sudah terlalu lama berlarut tanpa kepastian hukum,” tegas Doris.Menurut Doris, desakan tersebut bukan tanpa dasar. Perkara dugaan korupsi hibah pada SMK Negeri 3 Mimika dan SMKS Kasih Rafael Mimika itu diklaim telah resmi naik ke tahap penyidikan dan tinggal menunggu penetapan tersangka.Hal itu merujuk pada dokumen yang diserahkan APMM kepada redaksi Media Papuanewsonline.com, yakni rangkaian Surat Perintah:Print-01/R.1.19/Fd.1/10/2023 (10 Oktober 2023) jo Print-01.a/R.1.19/Fd.1/06/2024 (04 Juni 2024) jo Print-01.b/R.1.19/Fd.1/10/2024 (18 Oktober 2024) jo PRINT-01/R.1.19/Fd.2/01/2026 (13 Januari 2026).Dalam SOP Kejaksaan, Fd.1 adalah Penyelidikan dan Fd.2 adalah Penyidikan. Keabsahan dokumen tersebut masih menunggu konfirmasi resmi Kejari Mimika.Bidik Mantan Kadisdik 2020APMM membidik peran mantan Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Provinsi Papua TA 2020 yang saat itu dijabat oleh Lukas Christian Sohilait, yang kini menjabat sebagai Pj. Sekda Provinsi Papua.Doris menilai, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saat itu, mantan Kadisdik tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab administrasi dan keuangan atas pemberian hibah berupa bangunan fisik yang bersumber dari APBD Provinsi Papua tersebut.“Yang menandatangani NPHD, menyetujui RAB, dan mencairkan hibah adalah Kadis. Karena itu mustahil nama Pj Sekda tidak terseret. Kami minta Kejari periksa dan tetapkan sebagai tersangka jika alat bukti cukup,” kata Doris.Doris menegaskan, hibah vokasi seharusnya melahirkan tenaga terampil untuk industri Mimika. Jika fisik bangunan tidak sesuai RAB, diduga dimanipulasi atau di-mark-up, maka yang dirugikan bukan hanya negara, tapi hak anak-anak Papua.Ancam Aksi di Kejagung RIDoris menegaskan, APMM tidak akan berhenti pada pernyataan pers. Jika Kejari Mimika terkesan lamban, pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Kejaksaan Agung RI di Jakarta.“Kami akan melakukan aksi di Gedung Kejagung RI dalam waktu dekat untuk mendorong Kejari Mimika agar segera menetapkan tersangka dalam perkara ini. Kasus ini tidak boleh masuk angin hanya karena yang terseret adalah pejabat tinggi,” pungkasnya.Hingga berita ini diterbitkan, Kejari Mimika belum menetapkan tersangka dalam perkara dengan substansi Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Hibah Berupa Bangunan Fisik Oleh Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Provinsi Papua Pada SMK Negeri 3 Mimika dan SMKS Kasih Rafael Mimika TA 2020 tersebut.Status Lukas Christian Sohilait hingga kini masih sebagai mantan pejabat yang diminta APMM untuk didalami perannya. Penetapan tersangka merupakan kewenangan penuh penyidik Kejari Mimika berdasarkan kecukupan alat bukti.Papuanewsonline.com masih berupaya mengkonfirmasi Kasi Pidsus Kejari Mimika dan Pj. Sekda Provinsi Papua Lukas Christian Sohilait untuk hak jawab berimbang.Penulis: HendrikEditor: OF
05 Agu 2026, 23:48 WIT
Sambut HUT RI, 33,24 Juta KPM Terima Bantuan Beras 10 Kg untuk 3 Bulan
Papuanewsonline.com, Jakarta - Pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan beras kepada 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Agustus 2026. Penyaluran serentak ini bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.Setiap KPM akan menerima beras 10 kilogram per bulan untuk alokasi Juli hingga September 2026. Total beras yang disalurkan mencapai hampir 1 juta ton dan bersumber dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, penyaluran ditugaskan kepada Perum Bulog."Pemerintah menugaskan Bulog untuk menyalurkan cadangan pangan pemerintah kepada 33.244.408 penerima masing-masing sebanyak 10 kilogram untuk alokasi Juli hingga September 2026," ujar Amran.Menurut Amran, bantuan ini merupakan bagian dari jaring pengaman sosial untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat stabilitas pangan nasional.Salur Serentak di Seluruh WilayahDirektur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani menjelaskan, pembagian akan dilaksanakan serentak di semua wilayah pada bulan Agustus."Penyaluran bantuan pangan ini akan dilaksanakan di bulan Agustus bersamaan dengan perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Indonesia di semua wilayah," kata Rachmi.Ia menambahkan, sasaran utama adalah masyarakat desil 1 sampai 4. Selain melalui jaringan Bulog, distribusi juga dapat memanfaatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang lokasinya dekat dengan penerima.Data penerima menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Untuk program ini pemerintah menyiapkan anggaran Rp17,52 triliun.Sebelumnya, pada tahap pertama alokasi Februari-Maret 2026, penyaluran telah menjangkau 33,14 juta keluarga atau sekitar 99,7 persen dari target.Penulis: HendrikEditor: OF
05 Agu 2026, 22:50 WIT
Prabowo Targetkan Listrik Masuk 1.400 Desa Sebelum 17 Agustus
Papuanewsonline.com, Jakarta - Pemerintah mengebut pemerataan listrik ke pelosok desa. Sebanyak 1.400 desa ditargetkan sudah tersambung listrik dan akan diresmikan Presiden Prabowo Subianto sebelum 14 Agustus 2026.Langkah ini merupakan bagian dari dorongan pemerintah untuk menutup kesenjangan energi di Indonesia. Dengan listrik masuk desa, diharapkan roda ekonomi di daerah bisa bergerak lebih cepat.Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, Presiden Prabowo yang akan langsung menekan tombol peresmian. "Ini akan dilakukan peresmian oleh bapak presiden nanti dalam waktu dekat sebelum tanggal 14 Agustus," ujar Bahlil.Data Kementerian ESDM mencatat masih ada sekitar 11.000 desa di Indonesia yang belum teraliri listrik. Sebagai langkah awal, sejak akhir 2025 pemerintah sudah berhasil mengalirkan listrik ke 1.400 desa.Tak hanya mengandalkan jaringan PLN, pemerintah juga masuk dengan energi terbarukan. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 100 gigawatt (GW) sudah mulai dijalankan. "Jadi, ini langsung sudah jalan menyangkut dengan PLTS, dan tahap pertama sudah disetujui untuk bisa dilaksanakan nanti bapak presiden sendiri yang insyaallah dalam rencananya akan meresmikan," jelas Bahlil.Pakai 3 Jalur SekaligusUntuk mengejar target 100 persen desa berlistrik di 2029, pemerintah memakai 3 cara. Pertama, memperluas jaringan PLN. Kedua, membangun mini grid EBT untuk daerah terpencil. Ketiga, memasang PLTS individual beserta baterai untuk pemukiman yang sulit dijangkau kabel.Kebijakan ini tertuang dalam Perpres Nomor 117 Tahun 2025 dan Kepmen ESDM Nomor 316.K/TL.03/MEM.L/2025.Berdasarkan catatan PLN, saat ini rasio elektrifikasi nasional sudah di angka 99,83 persen. Untuk desa berlistrik mencapai 99,97 persen. Artinya hanya tinggal 0,03 persen lagi yang dikejar.Dukungan juga datang dari DPR. Anggota Komisi XII Fraksi Golkar Dewi Yustisiana menilai program ini berdampak luas."Kami mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo yang diimplementasikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam mempercepat Program Listrik Desa," kata Dewi.Menurutnya, listrik bukan hanya soal penerangan. Kehadiran listrik akan menghidupkan UMKM, pertanian, perikanan, sekolah, puskesmas, hingga ekonomi digital di desa-desa.Penulis: HendrikEditor: OF
05 Agu 2026, 22:10 WIT
AMI Desak Kejari Jayapura Periksa Proyek Jalan Sipisi-Nadofuai di Mamberamo Raya
Papuanewsonline.com, Memberamo Raya - Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) mendesak Kejaksaan Negeri Jayapura mengusut dugaan kejanggalan tender Proyek Pembangunan Jalan Sipisi - Nadofuai di Kabupaten Mamberamo Raya.Desakan itu disampaikan Koordinator AMI, Arjuna, Rabu (6/8/2026). Ia menilai ada indikasi persekongkolan dalam proses lelang yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mamberamo Raya.Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dikutip AMI, paket proyek dengan Pagu Anggaran Rp 7.490.025.000 dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 7.488.557.772 dimenangkan oleh CV. Sion Papua yang beralamat di Jl. Raya Abepura - Entrop, Kota Jayapura."Kami mendesak Kejaksaan Negeri Jayapura segera memeriksa kejanggalan proses tender proyek ini," tegas Arjuna dalam keterangan tertulisnya.Arjuna juga menyoroti dua kejanggalan. Pertama, selisih antara pagu dan HPS yang hanya Rp 1.467.228 atau sekitar 0,01 persen dinilai tidak wajar dalam penyusunan HPS.Kedua, pihaknya mempertanyakan kesiapan teknis perusahaan pemenang yang berdomisili di Kota Jayapura untuk mengerjakan proyek di wilayah pedalaman Mamberamo Raya yang memiliki tingkat kesulitan akses tinggi."Kami secara resmi meminta Kejari Jayapura yang wilayah hukumnya membawahi Mamberamo Raya untuk turun memeriksa paket Jalan Sipisi - Nadofuai. Kami menduga ada indikasi persekongkolan dalam penentuan HPS dan pemenang," ujarnya.AMI menegaskan langkah tersebut merupakan bentuk kontrol sosial agar pembangunan infrastruktur di Mamberamo Raya tidak merugikan keuangan negara dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat."Kami berharap Kejaksaan tidak hanya memeriksa dokumen tender, tapi juga kesesuaian fisik di lapangan, meliputi volume, kualitas, dan progres pekerjaan," sorotnya.Hingga berita ini diturunkan, Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Raya dan pihak CV. Sion Papua belum memberikan keterangan resmi.Kejaksaan Negeri Jayapura juga belum memberikan respon atas permintaan mahasiswa dalam dugaan persekongkolan dalam paket tender maupun pekerjaan tersebut.Penulis: HendrikEditor. : Of
05 Agu 2026, 20:15 WIT
Tokoh Nawaripi Bantah Jual Tanah Warisan - Tegaskan Sudah Disertifikatkan Milik TNI AL
Papuanewsonline.com, Mimika - Tokoh-tokoh Suku Kamoro dari Kampung Nawaripi membantah keras isu yang menyebut mereka menjual tanah adat. Mereka menegaskan tidak pernah menjual tanah warisan leluhur.Klarifikasi itu disampaikan menyusul beredarnya berita bohong yang menuding tokoh Nawaripi menjual tanah."Kami tolak ada berita bohong, berita palsu yang menyatakan kami jual tanah. Yang buat berita itu tidak benar, dan orang yang berkomentar tentang tanah itu orang yang tidak punya kapasitas. Kami tidak pernah jual tanah karena itu warisan orangtua kami," tegas Tokoh Masyarakat Nawaripi, Derek Maoromako saat ditemui di Sanggar Merah Putih Nawaripi, Kamis (5/8/2026).Derek menjelaskan, yang sebenarnya terjadi adalah pengukuran ulang tanah yang telah dilepas secara adat oleh orang tua mereka kepada TNI Angkatan Laut.Tanah seluas 2 hektar tersebut, kata dia, telah sah memiliki sertifikat dengan nomor 0046 atas nama TNI AL."Orang Nawaripi yang punya tanah dan orang Nawaripi tidak pernah jual tanah. Apalagi Bapa Desa sudah larang orang Nawaripi tidak boleh jual tanah. Yang berani jual, Bapa Desa tidak mau tandatangan pelepasannya," ujar Derek.Penegasan serupa disampaikan Tokoh Muda Nawaripi, Kris Yamiro. Ia menyebut sebagai generasi muda, dirinya wajib mengamankan keputusan pelepasan yang telah dilakukan para orang tua terdahulu kepada negara."Kalau ada yang bilang kami jual tanah itu salah besar dan itu hoaks. Saya minta yang buat berita bisa datang ketemu kami di Nawaripi," kata Kris.Menurut Kris, tanah tersebut adalah milik leluhur yang diwariskan kepada anak cucu, sehingga tidak mungkin diperjualbelikan. Kehadiran mereka di lokasi hanya untuk mengukur ulang batas tanah yang sudah bersertifikat tersebut."Sebagai tokoh muda sebetulnya belum tahu soal penyerahan tanah itu. Tapi karena tanahnya sudah diserahkan orang-orang tua dulu, maka sebagai generasi muda wajib untuk amankan tanah itu yang kepemilikannya oleh TNI AL," tutupnya.Editor: OF
05 Agu 2026, 15:50 WIT
Melalui Hak Jawab! Dani Pampang Bantah Isu Gratifikasi Fortuner ke Bupati Mamberamo Raya
Papuanewsonline.com, Memberamo Raya,- Kuasa hukum Daniel Pampang angkat bicara terkait pemberitaan dugaan gratifikasi berupa satu unit mobil Toyota Fortuner putih kepada Bupati Mamberamo Raya. Melalui hak jawab resmi, pihak kuasa hukum membantah tegas dan menyebut informasi tersebut adalah fitnah.Bantahan itu disampaikan oleh kantor hukum DR. EUGEN Ehrlich Arie, SH, MH dan Rekan Advokat Konsultan Hukum yang beralamat di BTN Skyline Residence, Kota Jayapura. Hak jawab tersebut tertuang dalam surat bernomor 084/EEA-HJ/VIII/2026 tertanggal 4 Agustus 2026.Hak jawab dari tim hukum Dani Pampang ini merupakan respons atas dua artikel yang dipublikasikan oleh Media Papuanewsonline.com pada1. 3 Agustus 2026 pukul 13:53 WIT dengan judul: "Dugaan Gratifikasi Proyek Jalan di Mamberamo Raya, Fortuner Putih Untuk Bupati?" 2. 3 Agustus 2026 pukul 18:22 WIT dengan judul: "Terkuak! Dugaan Gratifikasi Fortuner Putih Dari Proyek Jalan 7,4 Miliar di Mamberamo Raya" Dalam dokumen Fakta Hukum dan Bantahan Atas Pemberitaan itu , kuasa hukum Dani Pampang meluruskan 5 poin utama untuk meluruskan informasi yang beredar:-Proyek Sipisi - Nadofuai Dikerjakan Secara SahKuasa hukum menegaskan bahwa Proyek Pembangunan Jalan Sipisi - Nadofuai di Kabupaten Mamberamo Raya dengan Pagu Anggaran Rp 7.490.025.000 dan HPS Rp 7.488.557.772 dimenangkan secara sah melalui mekanisme lelang resmi LPSE oleh CV. SION PAPUA.Dalam struktur perusahaan tersebut, kliennya Dani Pampang bertindak sebagai Wakil Direktur. Proyek disebut telah dikerjakan secara profesional, tepat mutu, dan diselesaikan sesuai spesifikasi kontrak. Fortuner Putih Adalah Aset Pribadi yang SahTerkait satu unit mobil Fortuner putih yang dipersoalkan, kuasa hukum menjelaskan bahwa kendaraan tersebut merupakan aset pribadi Dani Pampang yang diperoleh secara sah melalui mekanisme pembelian kredit dari hasil usaha perorangan. Kepemilikan sah dibuktikan dengan BPKB dan STNK yang terdaftar atas nama klien.Keberadaan Mobil di Rolo Koya Barat Murni Sewa-MenyewaTerkait keberadaan kendaraan Toyota Fortuner dengan Nopol PA 1055 AS di Rolo Koya Barat, kuasa hukum menjelaskan bahwa hal tersebut dalam rangka Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan (Keperdataan Murni) antara klien selaku pemilik kepada Sdr. Bravo Maniagasi. Hubungan hukum tersebut murni bisnis rental dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan pejabat publik manapun.Bantahan Tegas Isu GratifikasiPada poin keempat, kuasa hukum memberikan bantahan paling keras. Klien kami TIDAK PERNAH memberikan, menjanjikan, ataupun menyerahkan 1 unit mobil Toyota Fortuner putih maupun barang/uang dalam bentuk apapun kepada Bupati Mamberamo Raya maupun Ibu Bupati Mamberamo Raya.Media Dinilai Langgar Kode Etik JurnalistikKuasa hukum juga menyoroti dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik oleh redaksi Papuanewsonline.com. Redaksi disebut tidak pernah melakukan konfirmasi, klarifikasi, atau wawancara kepada Dani Pampang sebelum berita tersebut dipublikasikan.Pernyataan redaksi di akhir berita yang menyebut "masih berupaya melakukan konfirmasi" dinilai hanya alibi semata, karena berita bernada penghakiman (trial by the press) telah terlanjur disebarluaskan tanpa menguji kebenaran informasi (testing the news).Demikian hak jawab ini dimuat sesuai UU Pers No. 40/1999. Redaksi bertanggung jawab atas pemuatan hak jawab ini.Penulis: RedaksiEditor. : Of
05 Agu 2026, 09:02 WIT
Pilihan Redaksi
APMM Desak Kejari Mimika Tetapkan Pj Sekda Papua Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Hibah Vokasi 2020
Papuanewsonline.com, Jakarta – Aliansi Pemuda Mahasiswa Malanesia (APMM) mendesak Kejaksaan Negeri Mimika untuk segera menetapkan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Provinsi Papua sebagai tersangka dalam dugaan korupsi hibah bangunan fisik pendidikan vokasi TA 2020.Desakan keras itu disampaikan Koordinator APMM, Doris Yenjau, di Jakarta, Senin (5/8/2026).“Kami mendesak Kejari Mimika segera tetapkan Pj. Sekda Provinsi Papua sebagai tersangka. Perkara ini sudah terlalu lama berlarut tanpa kepastian hukum,” tegas Doris.Menurut Doris, desakan tersebut bukan tanpa dasar. Perkara dugaan korupsi hibah pada SMK Negeri 3 Mimika dan SMKS Kasih Rafael Mimika itu diklaim telah resmi naik ke tahap penyidikan dan tinggal menunggu penetapan tersangka.Hal itu merujuk pada dokumen yang diserahkan APMM kepada redaksi Media Papuanewsonline.com, yakni rangkaian Surat Perintah:Print-01/R.1.19/Fd.1/10/2023 (10 Oktober 2023) jo Print-01.a/R.1.19/Fd.1/06/2024 (04 Juni 2024) jo Print-01.b/R.1.19/Fd.1/10/2024 (18 Oktober 2024) jo PRINT-01/R.1.19/Fd.2/01/2026 (13 Januari 2026).Dalam SOP Kejaksaan, Fd.1 adalah Penyelidikan dan Fd.2 adalah Penyidikan. Keabsahan dokumen tersebut masih menunggu konfirmasi resmi Kejari Mimika.Bidik Mantan Kadisdik 2020APMM membidik peran mantan Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Provinsi Papua TA 2020 yang saat itu dijabat oleh Lukas Christian Sohilait, yang kini menjabat sebagai Pj. Sekda Provinsi Papua.Doris menilai, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saat itu, mantan Kadisdik tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab administrasi dan keuangan atas pemberian hibah berupa bangunan fisik yang bersumber dari APBD Provinsi Papua tersebut.“Yang menandatangani NPHD, menyetujui RAB, dan mencairkan hibah adalah Kadis. Karena itu mustahil nama Pj Sekda tidak terseret. Kami minta Kejari periksa dan tetapkan sebagai tersangka jika alat bukti cukup,” kata Doris.Doris menegaskan, hibah vokasi seharusnya melahirkan tenaga terampil untuk industri Mimika. Jika fisik bangunan tidak sesuai RAB, diduga dimanipulasi atau di-mark-up, maka yang dirugikan bukan hanya negara, tapi hak anak-anak Papua.Ancam Aksi di Kejagung RIDoris menegaskan, APMM tidak akan berhenti pada pernyataan pers. Jika Kejari Mimika terkesan lamban, pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Kejaksaan Agung RI di Jakarta.“Kami akan melakukan aksi di Gedung Kejagung RI dalam waktu dekat untuk mendorong Kejari Mimika agar segera menetapkan tersangka dalam perkara ini. Kasus ini tidak boleh masuk angin hanya karena yang terseret adalah pejabat tinggi,” pungkasnya.Hingga berita ini diterbitkan, Kejari Mimika belum menetapkan tersangka dalam perkara dengan substansi Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Hibah Berupa Bangunan Fisik Oleh Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Provinsi Papua Pada SMK Negeri 3 Mimika dan SMKS Kasih Rafael Mimika TA 2020 tersebut.Status Lukas Christian Sohilait hingga kini masih sebagai mantan pejabat yang diminta APMM untuk didalami perannya. Penetapan tersangka merupakan kewenangan penuh penyidik Kejari Mimika berdasarkan kecukupan alat bukti.Papuanewsonline.com masih berupaya mengkonfirmasi Kasi Pidsus Kejari Mimika dan Pj. Sekda Provinsi Papua Lukas Christian Sohilait untuk hak jawab berimbang.Penulis: HendrikEditor: OF
05 Agu 2026, 23:48 WIT
Sambut HUT RI, 33,24 Juta KPM Terima Bantuan Beras 10 Kg untuk 3 Bulan
Papuanewsonline.com, Jakarta - Pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan beras kepada 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Agustus 2026. Penyaluran serentak ini bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.Setiap KPM akan menerima beras 10 kilogram per bulan untuk alokasi Juli hingga September 2026. Total beras yang disalurkan mencapai hampir 1 juta ton dan bersumber dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, penyaluran ditugaskan kepada Perum Bulog."Pemerintah menugaskan Bulog untuk menyalurkan cadangan pangan pemerintah kepada 33.244.408 penerima masing-masing sebanyak 10 kilogram untuk alokasi Juli hingga September 2026," ujar Amran.Menurut Amran, bantuan ini merupakan bagian dari jaring pengaman sosial untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat stabilitas pangan nasional.Salur Serentak di Seluruh WilayahDirektur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani menjelaskan, pembagian akan dilaksanakan serentak di semua wilayah pada bulan Agustus."Penyaluran bantuan pangan ini akan dilaksanakan di bulan Agustus bersamaan dengan perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Indonesia di semua wilayah," kata Rachmi.Ia menambahkan, sasaran utama adalah masyarakat desil 1 sampai 4. Selain melalui jaringan Bulog, distribusi juga dapat memanfaatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang lokasinya dekat dengan penerima.Data penerima menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Untuk program ini pemerintah menyiapkan anggaran Rp17,52 triliun.Sebelumnya, pada tahap pertama alokasi Februari-Maret 2026, penyaluran telah menjangkau 33,14 juta keluarga atau sekitar 99,7 persen dari target.Penulis: HendrikEditor: OF
05 Agu 2026, 22:50 WIT
Prabowo Targetkan Listrik Masuk 1.400 Desa Sebelum 17 Agustus
Papuanewsonline.com, Jakarta - Pemerintah mengebut pemerataan listrik ke pelosok desa. Sebanyak 1.400 desa ditargetkan sudah tersambung listrik dan akan diresmikan Presiden Prabowo Subianto sebelum 14 Agustus 2026.Langkah ini merupakan bagian dari dorongan pemerintah untuk menutup kesenjangan energi di Indonesia. Dengan listrik masuk desa, diharapkan roda ekonomi di daerah bisa bergerak lebih cepat.Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, Presiden Prabowo yang akan langsung menekan tombol peresmian. "Ini akan dilakukan peresmian oleh bapak presiden nanti dalam waktu dekat sebelum tanggal 14 Agustus," ujar Bahlil.Data Kementerian ESDM mencatat masih ada sekitar 11.000 desa di Indonesia yang belum teraliri listrik. Sebagai langkah awal, sejak akhir 2025 pemerintah sudah berhasil mengalirkan listrik ke 1.400 desa.Tak hanya mengandalkan jaringan PLN, pemerintah juga masuk dengan energi terbarukan. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 100 gigawatt (GW) sudah mulai dijalankan. "Jadi, ini langsung sudah jalan menyangkut dengan PLTS, dan tahap pertama sudah disetujui untuk bisa dilaksanakan nanti bapak presiden sendiri yang insyaallah dalam rencananya akan meresmikan," jelas Bahlil.Pakai 3 Jalur SekaligusUntuk mengejar target 100 persen desa berlistrik di 2029, pemerintah memakai 3 cara. Pertama, memperluas jaringan PLN. Kedua, membangun mini grid EBT untuk daerah terpencil. Ketiga, memasang PLTS individual beserta baterai untuk pemukiman yang sulit dijangkau kabel.Kebijakan ini tertuang dalam Perpres Nomor 117 Tahun 2025 dan Kepmen ESDM Nomor 316.K/TL.03/MEM.L/2025.Berdasarkan catatan PLN, saat ini rasio elektrifikasi nasional sudah di angka 99,83 persen. Untuk desa berlistrik mencapai 99,97 persen. Artinya hanya tinggal 0,03 persen lagi yang dikejar.Dukungan juga datang dari DPR. Anggota Komisi XII Fraksi Golkar Dewi Yustisiana menilai program ini berdampak luas."Kami mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo yang diimplementasikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam mempercepat Program Listrik Desa," kata Dewi.Menurutnya, listrik bukan hanya soal penerangan. Kehadiran listrik akan menghidupkan UMKM, pertanian, perikanan, sekolah, puskesmas, hingga ekonomi digital di desa-desa.Penulis: HendrikEditor: OF
05 Agu 2026, 22:10 WIT
AMI Desak Kejari Jayapura Periksa Proyek Jalan Sipisi-Nadofuai di Mamberamo Raya
Papuanewsonline.com, Memberamo Raya - Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) mendesak Kejaksaan Negeri Jayapura mengusut dugaan kejanggalan tender Proyek Pembangunan Jalan Sipisi - Nadofuai di Kabupaten Mamberamo Raya.Desakan itu disampaikan Koordinator AMI, Arjuna, Rabu (6/8/2026). Ia menilai ada indikasi persekongkolan dalam proses lelang yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mamberamo Raya.Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dikutip AMI, paket proyek dengan Pagu Anggaran Rp 7.490.025.000 dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 7.488.557.772 dimenangkan oleh CV. Sion Papua yang beralamat di Jl. Raya Abepura - Entrop, Kota Jayapura."Kami mendesak Kejaksaan Negeri Jayapura segera memeriksa kejanggalan proses tender proyek ini," tegas Arjuna dalam keterangan tertulisnya.Arjuna juga menyoroti dua kejanggalan. Pertama, selisih antara pagu dan HPS yang hanya Rp 1.467.228 atau sekitar 0,01 persen dinilai tidak wajar dalam penyusunan HPS.Kedua, pihaknya mempertanyakan kesiapan teknis perusahaan pemenang yang berdomisili di Kota Jayapura untuk mengerjakan proyek di wilayah pedalaman Mamberamo Raya yang memiliki tingkat kesulitan akses tinggi."Kami secara resmi meminta Kejari Jayapura yang wilayah hukumnya membawahi Mamberamo Raya untuk turun memeriksa paket Jalan Sipisi - Nadofuai. Kami menduga ada indikasi persekongkolan dalam penentuan HPS dan pemenang," ujarnya.AMI menegaskan langkah tersebut merupakan bentuk kontrol sosial agar pembangunan infrastruktur di Mamberamo Raya tidak merugikan keuangan negara dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat."Kami berharap Kejaksaan tidak hanya memeriksa dokumen tender, tapi juga kesesuaian fisik di lapangan, meliputi volume, kualitas, dan progres pekerjaan," sorotnya.Hingga berita ini diturunkan, Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Raya dan pihak CV. Sion Papua belum memberikan keterangan resmi.Kejaksaan Negeri Jayapura juga belum memberikan respon atas permintaan mahasiswa dalam dugaan persekongkolan dalam paket tender maupun pekerjaan tersebut.Penulis: HendrikEditor. : Of
05 Agu 2026, 20:15 WIT
Tokoh Nawaripi Bantah Jual Tanah Warisan - Tegaskan Sudah Disertifikatkan Milik TNI AL
Papuanewsonline.com, Mimika - Tokoh-tokoh Suku Kamoro dari Kampung Nawaripi membantah keras isu yang menyebut mereka menjual tanah adat. Mereka menegaskan tidak pernah menjual tanah warisan leluhur.Klarifikasi itu disampaikan menyusul beredarnya berita bohong yang menuding tokoh Nawaripi menjual tanah."Kami tolak ada berita bohong, berita palsu yang menyatakan kami jual tanah. Yang buat berita itu tidak benar, dan orang yang berkomentar tentang tanah itu orang yang tidak punya kapasitas. Kami tidak pernah jual tanah karena itu warisan orangtua kami," tegas Tokoh Masyarakat Nawaripi, Derek Maoromako saat ditemui di Sanggar Merah Putih Nawaripi, Kamis (5/8/2026).Derek menjelaskan, yang sebenarnya terjadi adalah pengukuran ulang tanah yang telah dilepas secara adat oleh orang tua mereka kepada TNI Angkatan Laut.Tanah seluas 2 hektar tersebut, kata dia, telah sah memiliki sertifikat dengan nomor 0046 atas nama TNI AL."Orang Nawaripi yang punya tanah dan orang Nawaripi tidak pernah jual tanah. Apalagi Bapa Desa sudah larang orang Nawaripi tidak boleh jual tanah. Yang berani jual, Bapa Desa tidak mau tandatangan pelepasannya," ujar Derek.Penegasan serupa disampaikan Tokoh Muda Nawaripi, Kris Yamiro. Ia menyebut sebagai generasi muda, dirinya wajib mengamankan keputusan pelepasan yang telah dilakukan para orang tua terdahulu kepada negara."Kalau ada yang bilang kami jual tanah itu salah besar dan itu hoaks. Saya minta yang buat berita bisa datang ketemu kami di Nawaripi," kata Kris.Menurut Kris, tanah tersebut adalah milik leluhur yang diwariskan kepada anak cucu, sehingga tidak mungkin diperjualbelikan. Kehadiran mereka di lokasi hanya untuk mengukur ulang batas tanah yang sudah bersertifikat tersebut."Sebagai tokoh muda sebetulnya belum tahu soal penyerahan tanah itu. Tapi karena tanahnya sudah diserahkan orang-orang tua dulu, maka sebagai generasi muda wajib untuk amankan tanah itu yang kepemilikannya oleh TNI AL," tutupnya.Editor: OF
05 Agu 2026, 15:50 WIT
Melalui Hak Jawab! Dani Pampang Bantah Isu Gratifikasi Fortuner ke Bupati Mamberamo Raya
Papuanewsonline.com, Memberamo Raya,- Kuasa hukum Daniel Pampang angkat bicara terkait pemberitaan dugaan gratifikasi berupa satu unit mobil Toyota Fortuner putih kepada Bupati Mamberamo Raya. Melalui hak jawab resmi, pihak kuasa hukum membantah tegas dan menyebut informasi tersebut adalah fitnah.Bantahan itu disampaikan oleh kantor hukum DR. EUGEN Ehrlich Arie, SH, MH dan Rekan Advokat Konsultan Hukum yang beralamat di BTN Skyline Residence, Kota Jayapura. Hak jawab tersebut tertuang dalam surat bernomor 084/EEA-HJ/VIII/2026 tertanggal 4 Agustus 2026.Hak jawab dari tim hukum Dani Pampang ini merupakan respons atas dua artikel yang dipublikasikan oleh Media Papuanewsonline.com pada1. 3 Agustus 2026 pukul 13:53 WIT dengan judul: "Dugaan Gratifikasi Proyek Jalan di Mamberamo Raya, Fortuner Putih Untuk Bupati?" 2. 3 Agustus 2026 pukul 18:22 WIT dengan judul: "Terkuak! Dugaan Gratifikasi Fortuner Putih Dari Proyek Jalan 7,4 Miliar di Mamberamo Raya" Dalam dokumen Fakta Hukum dan Bantahan Atas Pemberitaan itu , kuasa hukum Dani Pampang meluruskan 5 poin utama untuk meluruskan informasi yang beredar:-Proyek Sipisi - Nadofuai Dikerjakan Secara SahKuasa hukum menegaskan bahwa Proyek Pembangunan Jalan Sipisi - Nadofuai di Kabupaten Mamberamo Raya dengan Pagu Anggaran Rp 7.490.025.000 dan HPS Rp 7.488.557.772 dimenangkan secara sah melalui mekanisme lelang resmi LPSE oleh CV. SION PAPUA.Dalam struktur perusahaan tersebut, kliennya Dani Pampang bertindak sebagai Wakil Direktur. Proyek disebut telah dikerjakan secara profesional, tepat mutu, dan diselesaikan sesuai spesifikasi kontrak. Fortuner Putih Adalah Aset Pribadi yang SahTerkait satu unit mobil Fortuner putih yang dipersoalkan, kuasa hukum menjelaskan bahwa kendaraan tersebut merupakan aset pribadi Dani Pampang yang diperoleh secara sah melalui mekanisme pembelian kredit dari hasil usaha perorangan. Kepemilikan sah dibuktikan dengan BPKB dan STNK yang terdaftar atas nama klien.Keberadaan Mobil di Rolo Koya Barat Murni Sewa-MenyewaTerkait keberadaan kendaraan Toyota Fortuner dengan Nopol PA 1055 AS di Rolo Koya Barat, kuasa hukum menjelaskan bahwa hal tersebut dalam rangka Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan (Keperdataan Murni) antara klien selaku pemilik kepada Sdr. Bravo Maniagasi. Hubungan hukum tersebut murni bisnis rental dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan pejabat publik manapun.Bantahan Tegas Isu GratifikasiPada poin keempat, kuasa hukum memberikan bantahan paling keras. Klien kami TIDAK PERNAH memberikan, menjanjikan, ataupun menyerahkan 1 unit mobil Toyota Fortuner putih maupun barang/uang dalam bentuk apapun kepada Bupati Mamberamo Raya maupun Ibu Bupati Mamberamo Raya.Media Dinilai Langgar Kode Etik JurnalistikKuasa hukum juga menyoroti dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik oleh redaksi Papuanewsonline.com. Redaksi disebut tidak pernah melakukan konfirmasi, klarifikasi, atau wawancara kepada Dani Pampang sebelum berita tersebut dipublikasikan.Pernyataan redaksi di akhir berita yang menyebut "masih berupaya melakukan konfirmasi" dinilai hanya alibi semata, karena berita bernada penghakiman (trial by the press) telah terlanjur disebarluaskan tanpa menguji kebenaran informasi (testing the news).Demikian hak jawab ini dimuat sesuai UU Pers No. 40/1999. Redaksi bertanggung jawab atas pemuatan hak jawab ini.Penulis: RedaksiEditor. : Of
05 Agu 2026, 09:02 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Tag Berita
Pendidikan & Kesehatan
Lihat semua
Melalui Hak Jawab! Dani Pampang Bantah Isu Gratifikasi Fortuner ke Bupati Mamberamo Raya
Papuanewsonline.com, Memberamo Raya,- Kuasa hukum Daniel Pampang angkat bicara terkait pemberitaan dugaan gratifikasi berupa satu unit mobil Toyota Fortuner putih kepada Bupati Mamberamo Raya. Melalui hak jawab resmi, pihak kuasa hukum membantah tegas dan menyebut informasi tersebut adalah fitnah.Bantahan itu disampaikan oleh kantor hukum DR. EUGEN Ehrlich Arie, SH, MH dan Rekan Advokat Konsultan Hukum yang beralamat di BTN Skyline Residence, Kota Jayapura. Hak jawab tersebut tertuang dalam surat bernomor 084/EEA-HJ/VIII/2026 tertanggal 4 Agustus 2026.Hak jawab dari tim hukum Dani Pampang ini merupakan respons atas dua artikel yang dipublikasikan oleh Media Papuanewsonline.com pada1. 3 Agustus 2026 pukul 13:53 WIT dengan judul: "Dugaan Gratifikasi Proyek Jalan di Mamberamo Raya, Fortuner Putih Untuk Bupati?" 2. 3 Agustus 2026 pukul 18:22 WIT dengan judul: "Terkuak! Dugaan Gratifikasi Fortuner Putih Dari Proyek Jalan 7,4 Miliar di Mamberamo Raya" Dalam dokumen Fakta Hukum dan Bantahan Atas Pemberitaan itu , kuasa hukum Dani Pampang meluruskan 5 poin utama untuk meluruskan informasi yang beredar:-Proyek Sipisi - Nadofuai Dikerjakan Secara SahKuasa hukum menegaskan bahwa Proyek Pembangunan Jalan Sipisi - Nadofuai di Kabupaten Mamberamo Raya dengan Pagu Anggaran Rp 7.490.025.000 dan HPS Rp 7.488.557.772 dimenangkan secara sah melalui mekanisme lelang resmi LPSE oleh CV. SION PAPUA.Dalam struktur perusahaan tersebut, kliennya Dani Pampang bertindak sebagai Wakil Direktur. Proyek disebut telah dikerjakan secara profesional, tepat mutu, dan diselesaikan sesuai spesifikasi kontrak. Fortuner Putih Adalah Aset Pribadi yang SahTerkait satu unit mobil Fortuner putih yang dipersoalkan, kuasa hukum menjelaskan bahwa kendaraan tersebut merupakan aset pribadi Dani Pampang yang diperoleh secara sah melalui mekanisme pembelian kredit dari hasil usaha perorangan. Kepemilikan sah dibuktikan dengan BPKB dan STNK yang terdaftar atas nama klien.Keberadaan Mobil di Rolo Koya Barat Murni Sewa-MenyewaTerkait keberadaan kendaraan Toyota Fortuner dengan Nopol PA 1055 AS di Rolo Koya Barat, kuasa hukum menjelaskan bahwa hal tersebut dalam rangka Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan (Keperdataan Murni) antara klien selaku pemilik kepada Sdr. Bravo Maniagasi. Hubungan hukum tersebut murni bisnis rental dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan pejabat publik manapun.Bantahan Tegas Isu GratifikasiPada poin keempat, kuasa hukum memberikan bantahan paling keras. Klien kami TIDAK PERNAH memberikan, menjanjikan, ataupun menyerahkan 1 unit mobil Toyota Fortuner putih maupun barang/uang dalam bentuk apapun kepada Bupati Mamberamo Raya maupun Ibu Bupati Mamberamo Raya.Media Dinilai Langgar Kode Etik JurnalistikKuasa hukum juga menyoroti dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik oleh redaksi Papuanewsonline.com. Redaksi disebut tidak pernah melakukan konfirmasi, klarifikasi, atau wawancara kepada Dani Pampang sebelum berita tersebut dipublikasikan.Pernyataan redaksi di akhir berita yang menyebut "masih berupaya melakukan konfirmasi" dinilai hanya alibi semata, karena berita bernada penghakiman (trial by the press) telah terlanjur disebarluaskan tanpa menguji kebenaran informasi (testing the news).Demikian hak jawab ini dimuat sesuai UU Pers No. 40/1999. Redaksi bertanggung jawab atas pemuatan hak jawab ini.Penulis: RedaksiEditor. : Of
05 Agu 2026, 09:02 WIT
BREAKING NEWS - 80 Siswa Keracunan MBG di Jayapura, Bupati Turun Tangan Evakuasi
Papuanewsonline.com, Jayapura - Sebanyak 80 siswa di Kabupaten Jayapura, Papua, diduga mengalami keracunan massal usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (5/8/2026) pagi. Puluhan siswa dilarikan ke fasilitas kesehatan dengan keluhan mual, muntah, pusing dan lemas.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Anton Mote, membenarkan kejadian tersebut. Ia menyebut penanganan pasien dilakukan dengan sistem triase untuk memilah tingkat keparahan korban."Kami lakukan triase. Yang ringan ditangani di puskesmas, yang sedang hingga berat dirujuk ke rumah sakit," jelas Anton Mote saat dikonfirmasi.Untuk mengantisipasi lonjakan korban, delapan Puskesmas di sekitar Kota Sentani diaktifkan penuh dan disiagakan 24 jam. "Atas perintah Bupati, kami juga sudah berkoordinasi dengan semua RSUD di wilayah Jayapura untuk penanganan lebih lanjut. Semua tenaga medis kami kerahkan," tambahnya.Sementara itu, Bupati Jayapura Yunus Wonda terlihat turun langsung ke lapangan ikut mengevakuasi para siswa-siswi yang menjadi korban. Dengan menggunakan kendaraan operasional, Bupati bersama tim gabungan mengantar siswa yang lemas dan muntah-muntah ke Puskesmas terdekat.Hingga berita ini diturunkan, puluhan siswa masih menjalani perawatan intensif. Sampel makanan dari program MBG telah diamankan dan akan dikirim ke laboratorium untuk uji laboratorium guna memastikan penyebab pasti keracunan.Dinas Kesehatan mengimbau para orang tua untuk tetap tenang dan segera melapor jika anaknya mengalami gejala serupa usai menyantap MBG.Editor: OF
05 Agu 2026, 09:02 WIT
Diduga Keracunan MBG, 8 Anak di Distrik Depapre Dilarikan ke Puskesmas
Papuanewsonline.com, Jayapura - Sebanyak delapan orang anak di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua, dilaporkan mengalami dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan harus mendapatkan perawatan di Puskesmas Depapre, Senin sore.Dalam video yang beredar, sejumlah anak terlihat terbaring lemas di atas ranjang perawatan Puskesmas. Beberapa anak tampak meringkuk menahan sakit, sementara yang lain muntah dan didampingi keluarga. Kondisi puskesmas terlihat ramai oleh orang tua dan warga yang mengantar anak-anak mereka.Seorang petugas di lokasi mengatakan, pasien terus berdatangan sejak sore hari."Kami mohon kepada seluruh masyarakat Distrik Depapre dan juga Kabupaten Jayapura secara khusus, ini anak-anak yang terkena keracunan MBG. Tolong supaya pemerintah bisa melihat hal ini karena ini pasien sudah ada tujuh, tujuh orang yang berdatangan terus ke Puskesmas Depapre," ujar perekam video."Tolong kepada pemerintah agar segera mengambil tindakan karena ini pasien terus berdatangan di sore hari untuk Distrik Depapre sudah delapan pasien masuk. Kami belum tahu dari berbagai kampung yang ada di Distrik Depapre," lanjutnya.Menurut data sementara di lapangan, korban merupakan anak-anak usia sekolah, mulai dari jenjang SD sampai SMP yang tersebar di beberapa kampung di Distrik Depapre.Hingga video ini direkam, tercatat delapan anak telah masuk dan dirawat di Puskesmas Depapre. Pihak puskesmas meminta perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk segera mengambil tindakan dan melakukan investigasi terkait penyebab keracunan.Belum ada keterangan resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura maupun penyelenggara program MBG terkait dugaan kasus keracunan ini. (OF)
04 Agu 2026, 20:26 WIT
Wakapolri: Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo Resmi Bergabung Ke UBISA
Papuanewsonline.com, Jakarta – Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo, M.Si., yang juga menjabat sebagai Kasatgas Pembentukan Pusat Studi Kepolisian STIK-PTIK Lemdiklat Polri, resmi bergabung sebagai bagian dari sivitas akademika Universitas Bima Sakapenta (UBISA), Senin (3/8/2026).Bergabungnya salah satu penggerak pengembangan Pusat Studi Kepolisian tersebut mendapat apresiasi dari Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. Menurutnya, kehadiran Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo di UBISA bukan hanya bentuk kepedulian terhadap pendidikan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi Polri dengan perguruan tinggi.“Saya mengucapkan selamat kepada Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo atas bergabungnya di Universitas Bima Sakapenta. Kehadiran beliau akan semakin memperkuat kolaborasi antara Polri dan dunia pendidikan tinggi serta memperluas jejaring Pusat Studi Kepolisian yang terus kita bangun bersama perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia,” ujar Wakapolri.Wakapolri mengatakan, Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo melalui perannya sebagai Kasatgas Pembentukan Pusat Studi Kepolisian telah menjadi salah satu motor penggerak dalam membangun jejaring akademik Polri. Hingga saat ini, pembentukan Pusat Studi Kepolisian telah didorong di 79 perguruan tinggi negeri dan swasta (PTN/PTS) di berbagai daerah di Indonesia.Dari jumlah tersebut, 40 Pusat Studi Kepolisian telah beroperasi, 5 dalam tahap penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan 34 lainnya dalam proses menuju pembentukan dan kerja sama.“Ini bukan sekadar soal jumlah. Yang lebih penting adalah bagaimana Pusat Studi Kepolisian menjadi ruang bertemunya pengalaman praktis kepolisian dengan kekuatan akademik kampus. Dari sana kita ingin lahir riset, inovasi dan rekomendasi berbasis ilmu pengetahuan yang dapat menjawab persoalan keamanan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat,” kata Wakapolri.Menurut Wakapolri, jejaring tersebut merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem Police Science yang semakin terbuka dan kolaboratif. Perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjadi mitra pendidikan, tetapi juga menjadi mitra strategis Polri dalam mengembangkan evidence-based policing dan menjawab tantangan keamanan yang semakin kompleks di era digital.Sementara itu, Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo mengatakan keputusannya bergabung dengan UBISA dilandasi semangat untuk ikut mendukung perguruan tinggi yang sedang tumbuh dan berkembang.“Mendukung perguruan tinggi yang sedang bertumbuh bukan sekadar membantu sebuah institusi, melainkan ikut menanam benih masa depan bangsa. Perguruan tinggi merupakan salah satu pilar utama dalam membangun peradaban. Di dalamnya lahir sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, inovasi, dan berbagai solusi bagi persoalan bangsa,” ujar Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo.Menurutnya, perguruan tinggi besar tidak lahir dalam waktu singkat. Dibutuhkan gotong royong, kepercayaan masyarakat, dedikasi para pendidik, dukungan pemerintah, serta kontribusi alumni dan mitra strategis agar sebuah kampus dapat tumbuh menjadi pusat keunggulan.Kehadiran Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo di UBISA diterima langsung oleh Ketua Yayasan Khafdilah, S.Kom., S.H., M.H., Sekretaris Yayasan Maylane Boni Abdillah, Rektor UBISA Drs. Agus Supriyadi, M.T., Wakil Rektor II Dra. Surtiati, M.Pd., jajaran Program Studi Hukum, serta sivitas akademika UBISA.Rektor UBISA Drs. Agus Supriyadi, M.T. menyambut kehadiran Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo dan berharap pengalaman serta jejaring akademiknya dapat memberikan energi baru bagi perkembangan universitas.“Selamat bergabung di Universitas Bima Sakapenta. Semoga kehadiran beliau menginspirasi sekaligus memperkuat langkah UBISA dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, berbudi luhur, dan mampu memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara,” ujar Rektor UBISA.Dengan semangat “Mlesat Mabur Duwur, Nggayuh Adab Luhur”, kolaborasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat ekosistem akademik UBISA, tetapi juga membuka ruang yang semakin luas bagi sinergi perguruan tinggi dengan Polri.Bagi Polri, berkembangnya jejaring Pusat Studi Kepolisian di berbagai kampus menjadi investasi jangka panjang untuk membangun kepolisian yang semakin berbasis ilmu pengetahuan, riset, inovasi, dan kebutuhan masyarakat.“Polri masa depan harus semakin dekat dengan ilmu pengetahuan. Kampus adalah mitra strategis kita. Semakin kuat kolaborasi Polri dan perguruan tinggi, semakin kuat pula fondasi transformasi Polri untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkas Wakapolri. PNO-12
04 Agu 2026, 14:20 WIT
BPSDMP Wisuda 789 Lulusan PIP Makassar, Siapkan SDM Maritim Unggul untuk Transportasi Berkelanjutan
Papuanewsonline.com, Makassar – Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) mewisuda dan melepas 789 lulusan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar Tahun 2026, Senin (3/8/2026).Prosesi wisuda berlangsung di Lapangan Upacara Kampus Terpadu PIP Makassar dan dipimpin langsung oleh Kepala BPSDMP, Suharto. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menyiapkan perwira maritim yang profesional, berkarakter, serta siap menghadapi transformasi industri pelayaran menuju sistem transportasi yang aman, modern, dan berkelanjutan.Sebanyak 789 lulusan berasal dari Program Diploma IV, Diklat Pelaut Tingkat III Pembentukan, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), serta Diklat Peningkatan Ahli Nautika Tingkat (ANT) dan Ahli Teknika Tingkat (ATT) I hingga V.Para lulusan dinyatakan siap memasuki dunia kerja dan berkontribusi dalam mendukung pembangunan sektor transportasi nasional agar semakin kompetitif di tingkat global.Mengusung tema “Kolaborasi Inovatif Akademisi dan Industri dalam Mengembangkan Teknologi Pelayaran”, Kepala BPSDMP menegaskan bahwa sektor transportasi, khususnya industri maritim, tengah menghadapi perubahan yang berlangsung cepat.Digitalisasi, Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), otomasi, keamanan siber, efisiensi energi, hingga penerapan teknologi hijau telah menjadi bagian dari transformasi industri pelayaran dunia.Di sisi lain, meningkatnya tuntutan pengurangan emisi karbon menjadikan transportasi berkelanjutan sebagai arah pembangunan transportasi masa depan.Karena itu, lulusan PIP Makassar dituntut tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, mengutamakan keselamatan, serta menerapkan prinsip transportasi berkelanjutan dalam menjalankan tugas.“Transportasi masa depan tidak hanya harus lebih aman dan efisien. Transportasi juga harus memberi manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Karena itu, SDM transportasi harus bisa mengikuti perkembangan teknologi, punya integritas, dan mampu menjalankan prinsip transportasi berkelanjutan untuk mendukung kemajuan sektor transportasi Indonesia,” ungkap Suharto.Ia juga berpesan kepada para lulusan, baik dari jalur Pola Pembibitan maupun jalur mandiri, untuk terus belajar, siap mengabdi sesuai kebutuhan bangsa, serta mampu menghadapi tantangan industri pelayaran nasional maupun internasional dengan menjunjung profesionalisme dan pengabdian.Dalam rangkaian kegiatan tersebut, turut dilaksanakan serah terima aset tanah antara Pemerintah Kota Makassar dan PIP Makassar. Prosesi ini dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar, Irwan Bangsawan, yang mewakili Wali Kota Makassar.Penyerahan aset tersebut menjadi wujud sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan Kementerian Perhubungan dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi.PIP Makassar juga memperluas kemitraan strategis melalui penandatanganan sejumlah nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan berbagai pihak.Kerja sama tersebut meliputi kolaborasi dengan PT Persaudaraan Sepak Bola Makassar, kerja sama akademik dengan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta nota kesepahaman dengan Sekolah Rakyat Menengah Pertama 23 Makassar.Penandatanganan tersebut turut disaksikan oleh 130 peserta didik Sekolah Rakyat sebagai simbol penguatan kolaborasi dalam memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas.Penguatan sinergi dengan dunia usaha dan dunia industri juga dilakukan melalui perjanjian kerja sama tiga pihak antara PIP Makassar, May Maritim, dan IR Class.Kerja sama tersebut mencakup pembelajaran berbasis praktik industri, studi kasus, simulasi penilaian risiko, investigasi insiden, simulasi inspeksi SIRE 2.0, lokakarya audit, hingga pengembangan kepemimpinan.Melalui kolaborasi tersebut, lulusan diharapkan semakin siap menjawab kebutuhan industri maritim global.Selain prosesi wisuda, Kepala BPSDMP juga membuka Program Pendidikan dan Pelatihan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Pelatihan Maritime Anti-Corruption for Next Generation Seafarers yang diselenggarakan Asosiasi Program Studi Pelayaran Indonesia (APPI) di Auditorium PIP Makassar.Program tersebut diikuti 75 taruna yang terdiri dari 30 taruna PIP Makassar, 30 taruna Politeknik Pelayaran Barombong, dan 15 taruna Politeknik Maritim AMI Makassar.Pelatihan tersebut bertujuan menanamkan nilai integritas, transparansi, dan budaya antikorupsi kepada calon pelaut sebagai bagian dari pembentukan karakter, profesionalisme, serta tata kelola maritim yang bersih dan berintegritas.Melalui penyelenggaraan wisuda, penguatan kemitraan dengan pemerintah, dunia pendidikan, dan industri, serta pembinaan karakter, BPSDMP terus memperkuat komitmennya dalam menghasilkan lulusan vokasi transportasi yang unggul dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.Upaya tersebut diharapkan mampu melahirkan insan transportasi yang profesional, berintegritas, serta siap mendukung terwujudnya sistem transportasi Indonesia yang aman, kompetitif, dan berkelanjutan. (OF)
04 Agu 2026, 11:30 WIT
Belum Ada Gedung Permanen, Sekolah Rakyat Mimika Tidak Terima Murid Baru Tahun Ini
Papuanewsonline.com, Mimika – Pemerintah Kabupaten Mimika memastikan tidak akan membuka penerimaan peserta didik baru untuk Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2026/2027. Keputusan ini diambil lantaran fasilitas pendidikan yang bersifat permanen belum tersedia, sehingga kapasitas gedung sementara yang digunakan saat ini belum memadai untuk menampung siswa tambahan.Bupati Mimika Johannes Rettob menjelaskan saat ini kegiatan belajar mengajar masih berlangsung di gedung sementara Wisma Atlet.“Tahun ini kami tidak merekrut murid baru karena belum memiliki fasilitas yang layak. Sekolah ini masih bersifat sementara, jadi penerimaan siswa baru baru akan dilakukan setelah gedung permanen selesai dibangun,” tegasnya di Timika, Senin (3/8/2026).Saat ini terdapat sekitar 60 siswa yang menempuh pendidikan, terdiri dari 30 siswa jenjang SMP dan 30 siswa jenjang SMA.Pemerintah daerah senantiasa memantau perkembangan belajar serta kondisi siswa secara berkala, termasuk jika ada perubahan jumlah siswa.Terkait pembangunan gedung permanen, Bupati menegaskan hal tersebut menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat. Tugas Pemkab Mimika hanya sebatas menyiapkan lahan seluas 8,2 hektare di Kampung Iwaka, tenaga pendidik, serta calon peserta didik. “Kami tidak mengurus pembangunan fisiknya, itu ranah pusat. Semoga prosesnya berjalan cepat,” ujarnya. Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Mimika Emelia Samara menyebut persiapan lokasi terus dimatangkan, termasuk merelokasi bangunan yang masih berdiri di lahan bekas asrama tersebut.Penulis: JidEditor: OF
03 Agu 2026, 21:13 WIT
Seni & Budaya
Lihat semua
Tokoh Nawaripi Bantah Jual Tanah Warisan - Tegaskan Sudah Disertifikatkan Milik TNI AL
Papuanewsonline.com, Mimika - Tokoh-tokoh Suku Kamoro dari Kampung Nawaripi membantah keras isu yang menyebut mereka menjual tanah adat. Mereka menegaskan tidak pernah menjual tanah warisan leluhur.Klarifikasi itu disampaikan menyusul beredarnya berita bohong yang menuding tokoh Nawaripi menjual tanah."Kami tolak ada berita bohong, berita palsu yang menyatakan kami jual tanah. Yang buat berita itu tidak benar, dan orang yang berkomentar tentang tanah itu orang yang tidak punya kapasitas. Kami tidak pernah jual tanah karena itu warisan orangtua kami," tegas Tokoh Masyarakat Nawaripi, Derek Maoromako saat ditemui di Sanggar Merah Putih Nawaripi, Kamis (5/8/2026).Derek menjelaskan, yang sebenarnya terjadi adalah pengukuran ulang tanah yang telah dilepas secara adat oleh orang tua mereka kepada TNI Angkatan Laut.Tanah seluas 2 hektar tersebut, kata dia, telah sah memiliki sertifikat dengan nomor 0046 atas nama TNI AL."Orang Nawaripi yang punya tanah dan orang Nawaripi tidak pernah jual tanah. Apalagi Bapa Desa sudah larang orang Nawaripi tidak boleh jual tanah. Yang berani jual, Bapa Desa tidak mau tandatangan pelepasannya," ujar Derek.Penegasan serupa disampaikan Tokoh Muda Nawaripi, Kris Yamiro. Ia menyebut sebagai generasi muda, dirinya wajib mengamankan keputusan pelepasan yang telah dilakukan para orang tua terdahulu kepada negara."Kalau ada yang bilang kami jual tanah itu salah besar dan itu hoaks. Saya minta yang buat berita bisa datang ketemu kami di Nawaripi," kata Kris.Menurut Kris, tanah tersebut adalah milik leluhur yang diwariskan kepada anak cucu, sehingga tidak mungkin diperjualbelikan. Kehadiran mereka di lokasi hanya untuk mengukur ulang batas tanah yang sudah bersertifikat tersebut."Sebagai tokoh muda sebetulnya belum tahu soal penyerahan tanah itu. Tapi karena tanahnya sudah diserahkan orang-orang tua dulu, maka sebagai generasi muda wajib untuk amankan tanah itu yang kepemilikannya oleh TNI AL," tutupnya.Editor: OF
05 Agu 2026, 15:50 WIT
Masyarakat Adat Marga Rahawarin Matli Pasang Sasi Adat Tolak Aktivitas PT BBA di Kei Besar
Papuanewsonline.com, Maluku Tenggara - Masyarakat adat Marga Rahawarin Matli di Desa Larat, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku, menggelar ritual sasi adat sebagai bentuk penolakan terhadap aktivitas pertambangan PT Batu Licin Beton Asphalt (PT BBA).Pemasangan sasi dilakukan di kawasan yang diklaim sebagai wilayah ulayat marga mereka. Bagi masyarakat Kei, sasi atau yang dalam tradisi lokal disebut Hawear bukan sekadar tradisi pelarangan. Dalam masyarakat Kei, daun kelapa putih atau janur digunakan sebagai simbol sasi atau larangan. Pelanggarannya dikenai sanksi adat yang disepakati melalui musyawarah adat. Bagi Marga Rahawarin Matli, sasi tersebut merupakan simbol penegasan hak atas tanah adat sekaligus perlindungan terhadap wilayah warisan leluhur.Juru Bicara Masyarakat Adat Marga Rahawarin Matli, Sahrudin Rahawarin, mengatakan kawasan yang dipersoalkan berada di sekitar perbatasan Desa Ohoirenan dan berbatasan dengan Desa Weduar di sebelah timur, Desa Tamangil Nuhuten di sebelah selatan, serta Desa Nerong dan Ohoirenan di sebelah utara."Masyarakat meminta agar setiap bentuk pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tersebut dilakukan sesuai ketentuan hukum dan menghormati hak-hak masyarakat adat," ujar Sahrudin.Konteks Penolakan di Kei BesarAksi sasi oleh Marga Rahawarin Matli menambah daftar penolakan masyarakat Kei Besar terhadap PT BBA. Sebelumnya, warga Desa Ohoiwait juga menggelar sasi sebagai bentuk perlawanan terhadap eksplorasi yang dilakukan perusahaan tersebut.Komunitas Desa Ohoiwait, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, kembali menggelar protes terhadap PT Batu Licin Beton Asphalt (BBA) karena perusahaan diduga membuka hutan dan merusak sasi adat tradisional Kei yang didirikan warga. Aksi tersebut terjadi pada Rabu, 3 Desember 2025 dan dipimpin tetua adat setempat. Di tingkat provinsi, penolakan juga disuarakan di depan Kantor Gubernur Maluku pada 16 Juni 2025. Massa yang menamakan diri Solidaritas Anak Maluku menentang aktivitas penambangan batu kapur oleh PT Batulicin Beton Asphalt (BBA) di Ohoi (Desa) Nerong, Kecamatan Kei Besar Selatan, yang dinilai merusak lingkungan dan mengabaikan hak masyarakat adat. Isu perizinan menjadi sorotan. Dalam rapat Komisi II DPRD Maluku pada 11 Juni 2025, anggota Komisi II DPRD Maluku menegaskan bahwa kegiatan tambang PT Batu Licin tidak hanya ilegal tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan. “Kami menolak keberadaan PT Batu Licin Aspal yang sedang beroperasi di Kei Besar karena mereka tidak memiliki AMDAL dan IUP,” ujar Suleman dalam rapat tersebut.Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi terbaru dari pihak PT Batu Licin Beton Asphalt terkait pemasangan sasi oleh Marga Rahawarin Matli di Desa Larat.Masyarakat adat menegaskan akan mempertahankan sasi adat tersebut hingga ada kepastian hukum atas status tanah adat dan penghentian aktivitas pertambangan di wilayah yang mereka klaim. (OF)
04 Agu 2026, 21:32 WIT
Ratusan Warga Gunakan Perahu Tradisional Sambut Gubernur Apolo Safanpo di Kampung Warse
Papuanewsonline.com, Merauke – Ratusan warga Kampung Warse, Distrik Jetsy, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, menyambut meriah kunjungan kerja Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo bersama Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo, Sabtu (1/8/2026) pagi.Pantauan di lokasi, penyambutan berlangsung di perairan sekitar Kampung Warse. Ratusan warga menggunakan perahu tradisional menjemput speedboat yang ditumpangi Gubernur Apolo dan Bupati Thomas.Iring-iringan perahu warga mengapit kiri dan kanan speedboat rombongan. Warga tampak berdiri sambil mendayung, mengawal speedboat hingga tiba di bibir Kampung Warse.Setibanya di Warse, prosesi adat penyambutan dilanjutkan. Gubernur Apolo bersama Bupati Thomas dipersilakan turun dari speedboat ke salah satu perahu tradisional. Selanjutnya, perahu tersebut dipikul bersama-sama oleh warga di atas bahu menuju lokasi pertemuan.Dalam tatap muka dengan warga, Gubernur Apolo menegaskan kehadiran Provinsi Papua Selatan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dimekarkan pemerintah pusat pada tahun 2022 dan telah menjalani masa persiapan selama dua tahun."Sudah satu tahun Papua Selatan masuk pemerintahan definitif," kata Gubernur Apolo.Ia menjelaskan, kehadiran provinsi baru tersebut bertujuan untuk mempercepat pembangunan, baik infrastruktur sarana-prasarana maupun pembangunan sumber daya manusia (SDM).Gubernur berharap kunjungan ke Kampung Warse dapat mempererat tali persaudaraan antara pemerintah provinsi dengan masyarakat di wilayah pesisir Asmat. Dalam kesempatan itu, ia juga berpesan agar warga terus mendorong anak-anak untuk bersekolah.Kunjungan ke Kampung Warse ini merupakan rangkaian agenda kerja Gubernur Apolo di Kabupaten Asmat. Sehari sebelumnya, Jumat (31/7/2026), Gubernur menyerahkan hibah dermaga beserta terminal penyeberangan Ewer-Agats di Kali Aswet sebagai pintu masuk melalui akses Jalan KAMSA menuju Lapangan Terbang Ewer. (OF)
02 Agu 2026, 23:34 WIT
Lomba Paduan Suara Perdana PKK Mimika, Tegaskan Semangat Kebersamaan dan Cinta Tanah Air
Papuanewsonline.com, Mimika – Tim Penggerak PKK Kabupaten Mimika untuk pertama kalinya menggelar Lomba Paduan Suara dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-81. Kegiatan yang berlangsung di Aula Hotel Grand Tembaga, Minggu (2/8/2026), dibuka langsung oleh Ketua TP PKK Kabupaten Mimika, Ny. Suzy Rettob, dan dihadiri Penasihat TP PKK Provinsi Papua Tengah Ny. Martina serta jajaran pengurus se-Daerah.Dalam sambutannya, Ny. Suzy menyampaikan apresiasi mendalam atas persiapan yang matang dari seluruh peserta. “Kita setiap hari terjun melayani masyarakat, namun tetap mampu menghayati dan menyajikan harmoni lagu dengan sangat baik. Luar biasa semangat kalian meski ini baru pertama kali digelar di tingkat kabupaten,” ujarnya bangga.Sebanyak 14 tim turut ambil bagian, terdiri atas empat perwakilan tingkat kabupaten dan sepuluh dari jajaran distrik. Kegiatan ini bukan sekadar ajang bertanding, melainkan sarana menumbuhkan rasa cinta tanah air serta mempererat persaudaraan antaranggota PKK. Ia juga mengapresiasi kehadiran para kepala distrik yang mendukung langsung tim daerahnya.Ny. Suzy mengingatkan seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas. “Kemenangan adalah hal yang wajar, namun yang terpenting adalah usaha dan persiapan yang sudah kalian curahkan. Dewan juri yang ditunjuk adalah tenaga profesional yang akan menilai secara objektif,” tegasnya diselingi candaan ringan yang mencairkan suasana.Penulis: JidEditor: OF
02 Agu 2026, 22:58 WIT
Delapan Raja Pulau Timor Anugerahi Gelar Sesepuh Kepada Joko Widodo, Bukti Penghormatan Tulus
Papuanewsonline.com, Kupang – Presiden ke-7 RI Joko Widodo resmi menerima gelar kehormatan adat Sesepuh Raja-Raja Timor. Penobatan ini dilangsungkan dalam prosesi khidmat yang digelar delapan pemimpin kerajaan berdaulat di Pulau Timor, bertepatan dengan rangkaian Karnaval Gajah di kawasan Pantai Lahi Lai Besi Kopan, Sabtu (1/8/2026).Raja Amanatun, Jonathan Banunaek, menjelaskan gelar ini diberikan sebagai pengakuan tulus atas dedikasi dan perhatian yang selama ini diberikan. “Delapan dari sembilan kerajaan yang berdaulat hadir langsung memberikan penghormatan ini. Satu kerajaan berhalangan hadir, namun seluruhnya menyepakati penganugerahan ini,” ujarnya merinci nama-nama kerajaan yang hadir.Kedatangan Jokowi disambut lautan manusia yang memadati pesisir pantai sejak sore hari. Ribuan warga berdesakan ingin bersalaman dan menyampaikan rasa hormat.Saat naik ke panggung, beliau dipakaikan ikat kepala adat dan kain tenun khas NTT, lalu satu per satu Raja mengalungkan selendang adat sambil mendoakan kebaikan.Prosesi ini bukan sekadar seremonial, melainkan pengikat erat tali persaudaraan yang sudah terjalin. Masyarakat menyambutnya dengan sukacita yang mendalam, menandakan kepercayaan dan penghormatan yang besar terhadap sosok yang dianggap telah banyak berkontribusi bagi kemajuan daerah mereka.Penulis: JidEditor: OF
02 Agu 2026, 14:36 WIT
BUMDes Nawaripi Jaya Bangun Goa Maria Permanen, Perkuat Wisata Rohani Paieve Mil 21
Papuanewsonline.com, Mimika – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kampung Nawaripi Jaya membangun Goa Maria permanen berbahan batu di kawasan Kampung Wisata Paieve Merah Putih, Mil 21, Distrik Wania, Kabupaten Mimika.Pembangunan fasilitas wisata rohani ini menjadi terobosan BUMDes dalam memperkuat sektor wisata rohani sekaligus mendorong kemandirian ekonomi kampung.Direktur BUMDes Kampung Nawaripi Jaya, Rafael Tarekeyau, menyebut pembangunan sepenuhnya dibiayai dari hasil pengelolaan unit usaha milik BUMDes, tanpa bergantung pada Dana Desa.Sumber pendapatan berasal dari tiga unit usaha produktif, yakni pengelolaan kolam ikan, penjualan air galon, dan retribusi wisata rohani Goa Maria Mil 21. Keuntungan dari ketiga unit usaha tersebut diinvestasikan kembali untuk pembangunan infrastruktur wisata yang lebih permanen dan representatif.Progres pembangunan saat ini terus dipantau. Pada Jumat (1/8), Pendamping Dana Desa Kabupaten Mimika dan Distrik Wania, Yosep Yeuyanan dan Siti Yaurwarin, bersama Direktur BUMDes Rafael Tarekeyau turun langsung meninjau lokasi pembangunan.Sesuai perencanaan, pembangunan Goa Maria permanen tersebut ditargetkan rampung dan siap beroperasi pada Mei 2027. Fasilitas ini diharapkan menjadi destinasi wisata rohani unggulan baru bagi umat dan peziarah, baik dari Mimika maupun dari luar daerah.Terpisah, Kepala Kampung Nawaripi, Norman Ditubun, memberikan apresiasi tinggi atas kinerja BUMDes.“Desa kita telah mampu mengembangkan usaha milik desa dan kini mampu melakukan terobosan untuk membangun Kampung Wisata Paieve Merah Putih,” ujar Norman.Ia menilai, kemampuan BUMDes membiayai pembangunan dari hasil usaha sendiri merupakan bukti nyata desa dapat berdikari secara ekonomi apabila dikelola dengan manajemen yang baik dan berkelanjutan.Norman berharap, kehadiran Goa Maria permanen tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan wisata Paieve.Keberhasilan BUMDes Nawaripi Jaya ini diharapkan dapat menjadi model percontohan bagi kampung-kampung lain di Kabupaten Mimika dalam mengoptimalkan potensi lokal melalui pengelolaan badan usaha milik kampung yang inovatif dan berorientasi jangka panjang. (OF)
01 Agu 2026, 12:26 WIT
