Redaksi Papuanewsonline.com Hubungi Kami Ketentuan Penggunaan Kebijakan Privasi UU Pers dan Pedoman Media Siber
logo-website
Rabu, 27 Mei 2026,  WIT
Berita Pilihan Redaksi HOT Politik dan Pemerintahan Pendidikan dan Kesehatan Home Hukrim Ekonomi Seni dan Budaya Olahraga Forum
BREAKING NEWS
Sambut Iduladha, Pemuda Muslim Mimika Perkuat Kolaborasi Lewat Lomba Kebersihan Masjid TPNPB Klaim Egianus Kogoya Tewas, Duka Nasional Diumumkan untuk 36 Kodap di Tanah Papua Edoardus Rahawadan Tantang Buka Data Otsus Mimika, Kritik Bupati Dinilai Berdasar Fakta Lapangan Pelayanan Puskesmas Pasar Sentral Disorot, Pasien Malaria Mengaku Dipaksa Minum Obat di Tempat Law Firm Golda Ajukan Perlawanan atas 5 Dakwaan JPU, Sebut BAP Ilegal Kemenko Kumham Imipas Raih Digital Innovation Awards 2026 Panglima TNI Lepas Satgas Garuda UNIFIL 2026, Tegaskan Misi Perdamaian Adalah Kehormatan Bangsa Modernisasi Sistem Navigasi Penerbangan Nasional, Komisi V DPR RI Tinjau Langsung New JATSC Ketua Pemuda Kei Mimika Soroti Kegagalan OTSUS dan Desak Bupati Mimika Mundur Wakapolri: Lewat Transformasi Digital Korlantas, Sistem Layanan Dapat diakses dengan Mudah
Sambut Iduladha, Pemuda Muslim Mimika Perkuat Kolaborasi Lewat Lomba Kebersihan Masjid 26 Mei 2026, 19:55 WIT
TPNPB Klaim Egianus Kogoya Tewas, Duka Nasional Diumumkan untuk 36 Kodap di Tanah Papua 26 Mei 2026, 19:48 WIT
Edoardus Rahawadan Tantang Buka Data Otsus Mimika, Kritik Bupati Dinilai Berdasar Fakta Lapangan 26 Mei 2026, 19:37 WIT
Pelayanan Puskesmas Pasar Sentral Disorot, Pasien Malaria Mengaku Dipaksa Minum Obat di Tempat 26 Mei 2026, 19:31 WIT
Law Firm Golda Ajukan Perlawanan atas 5 Dakwaan JPU, Sebut BAP Ilegal 26 Mei 2026, 13:25 WIT
Kemenko Kumham Imipas Raih Digital Innovation Awards 2026 24 Mei 2026, 20:09 WIT
Panglima TNI Lepas Satgas Garuda UNIFIL 2026, Tegaskan Misi Perdamaian Adalah Kehormatan Bangsa 24 Mei 2026, 19:45 WIT
Modernisasi Sistem Navigasi Penerbangan Nasional, Komisi V DPR RI Tinjau Langsung New JATSC 24 Mei 2026, 19:38 WIT
Ketua Pemuda Kei Mimika Soroti Kegagalan OTSUS dan Desak Bupati Mimika Mundur 23 Mei 2026, 21:37 WIT
Wakapolri: Lewat Transformasi Digital Korlantas, Sistem Layanan Dapat diakses dengan Mudah 22 Mei 2026, 20:18 WIT
TPNPB Klaim Serangan Drone Bom Militer Indonesia Tewaskan Anggota Muda Batalyon Yuguru 22 Mei 2026, 20:32 WIT
TPNPB Tuding TNI Tutupi Serangan Drone di Gereja Intan Jaya, Desak Akses Jurnalis Asing Dibuka 22 Mei 2026, 20:29 WIT
Permudah Akses Pelayanan, Korlantas Polri Luncurkan Inovasi Digital pada Rakernis Fungsi Lantas 2026 22 Mei 2026, 20:00 WIT
Buka Rakernis Korlantas 2026, Wakapolri Tekankan Smart Policing dan Pelayanan Humanis 22 Mei 2026, 19:52 WIT
Rekrutmen Akpol 2026 di Maluku Terapkan Pengawasan Berlapis dan Sistem Terbuka 22 Mei 2026, 19:38 WIT
Polda Maluku Serahkan Tersangka Kasus Persetubuhan Anak ke JPU 22 Mei 2026, 16:05 WIT
Kasus Dugaan Korupsi Dana Pembangunan SMA Negeri 29 SBB Naik Ke Tahap Penyidikan 22 Mei 2026, 15:53 WIT
Perluas Program Polisi Mengajar, Polres Kepulauan Tanimbar Sambangi SMA Kristen Saumlaki 22 Mei 2026, 15:42 WIT
Kritis Rakernis Densus 88, Akademisi: Terorisme Tak Lagi Bergerak dengan Cara Lama 22 Mei 2026, 15:23 WIT
Wakapolri Bedah Buku “Gamifikasi Kekerasan dalam Teror Modern di Era Digital” 22 Mei 2026, 15:13 WIT
Berita Terbaru Lihat semua
Sambut Iduladha, Pemuda Muslim Mimika Perkuat Kolaborasi Lewat Lomba Kebersihan Masjid Papuanewsonline.com, Mimika — Puncak acara Lomba Kebersihan Lingkungan Masjid se-Distrik Mimika Baru dalam rangka menyambut Hari Raya Iduladha berlangsung meriah pada Senin, 26 Mei 2026. Kegiatan yang mengusung tema “Masjid Bersih, Ibadah Nyaman, Qurban Berkah” ini menjadi momentum kolaborasi antara pemuda muslim, Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), dan pemerintah dalam membangun kepedulian terhadap kebersihan lingkungan masjid dan masyarakat.Dalam perlombaan tersebut, Masjid Nurul Hidayah berhasil meraih Juara 1, disusul Masjid Asy-Syuhada sebagai Juara 2, Masjid Ittihadul Ummah sebagai Juara 3, dan Masjid An-Nur sebagai Juara Harapan 1.Ketua Pemuda Muslim Mimika, Arifin Letsoin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut murni lahir dari semangat kolaborasi dan dorongan bersama dalam menyambut momentum Iduladha.“Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi bersama pemuda muslim dan seluruh elemen masyarakat untuk menghadirkan kegiatan yang positif dan bermanfaat. Kami sangat mengapresiasi langkah teman-teman yang telah ikut berpartisipasi dalam menjawab berbagai tantangan dan polemik sosial di lingkungan masyarakat, khususnya terkait kebersihan dan keamanan lingkungan,” ujarnya.Arifin juga menegaskan bahwa apa yang dilakukan hari ini merupakan bentuk kepedulian nyata yang patut diapresiasi bersama. Ia berharap pemuda muslim dapat terus aktif dan memiliki inisiatif dalam mendampingi pemerintah daerah membangun Kabupaten Mimika.Sementara itu, Kepala Distrik Mimika Baru, Merlyn Temorubun, memberikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan para pemuda muslim dan DKM se-Distrik Mimika Baru. Menurutnya, kegiatan seperti ini harus terus dilanjutkan karena menjadi contoh positif bagi generasi muda.“Inilah pemuda yang kami harapkan, pemuda yang juga diharapkan oleh pemerintah. Banyak dinamika sosial yang harus kita selesaikan bersama-sama dengan bergandengan tangan,” kata Merlyn.Ia menambahkan bahwa pemerintah akan melihat dan mendukung kegiatan nyata yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, program yang sudah berjalan dan dipublikasikan akan menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk memberikan dukungan.Merlyn juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh DKM yang telah menjadikan masjid sebagai tempat edukasi yang baik bagi masyarakat. Ia mengajak seluruh pihak untuk terus menghadirkan kegiatan positif yang melibatkan pemuda.“Pemuda jangan hanya berada di dalam grup-grup WhatsApp. Silakan kritisi pemerintah, tetapi kami juga membutuhkan pemuda yang mau turun langsung bekerja bersama-sama di lapangan,” tegasnya.Ia menekankan bahwa program yang bertujuan untuk kebaikan masyarakat harus dijalankan secara bersama-sama tanpa memandang perbedaan pribadi.“Kami siap menjembatani, kami siap berbagi, dan kami siap berkolaborasi,” tutupnya. Penulis: BimEditor: GF 26 Mei 2026, 19:55 WIT
TPNPB Klaim Egianus Kogoya Tewas, Duka Nasional Diumumkan untuk 36 Kodap di Tanah Papua Papuanewsonline.com, Nduga - Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB melalui siaran pers resmi tertanggal Senin, 25 Mei 2026, mengumumkan bahwa Panglima Kodap III Ndugama-Derakma, Brigadir Jenderal Egianus Kogoya, diklaim telah tewas dalam operasi militer di wilayah Nduga, Papua Pegunungan.Dalam laporan yang diterima dari pasukan TPNPB Kodap III Ndugama-Derakma, disebutkan bahwa serangan dilakukan melalui operasi udara dan darat terhadap salah satu markas pertahanan TPNPB pada 18 Mei 2026.“Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB telah menerima laporan resmi dari pasukan TPNPB Kodap III Ndugama-Derakma bahwa pada hari Senin, 18 Mei 2026 bahwa telah terjadi serangan bom melalui udara dan darat oleh militer Indonesia terhadap salah satu markas pertahanan TPNPB di wilayah Nduga. Dalam laporan resmi tersebut dinyatakan bahwa Panglima Kodap III Ndugama Brigadir Jenderal Egianus Kogoya telah gugur dalam serangan bom militer Indonesia tersebut,” demikian isi siaran pers TPNPB.Atas laporan tersebut, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB menyatakan duka nasional kepada seluruh pasukan TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan di seluruh Tanah Papua.“Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB secara resmi mengumumkan duka nasional kepada seluruh pasukan TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan di seluruh Tanah Papua atas gugurnya Brigadir Jenderal Egianus Kogoya dalam medan perang demi perjuangan bangsa Papua,” lanjut pernyataan tersebut.Dalam siaran persnya, TPNPB menyebut Egianus Kogoya sebagai salah satu tokoh penting yang memiliki pengaruh besar di wilayah Nduga dan Pegunungan Papua. Ia disebut aktif memimpin pasukan TPNPB dalam menghadapi operasi militer yang berlangsung bertahun-tahun di kawasan tersebut.“Brigadir Jenderal Egianus Kogoya merupakan salah satu pimpinan TPNPB Kodap III Ndugama-Derakma yang dikenal aktif memimpin pasukan TPNPB di wilayah Nduga dalam menghadapi operasi militer Indonesia yang berlangsung bertahun-tahun di wilayah Pegunungan Papua,” tulis TPNPB.TPNPB juga menyatakan bahwa Egianus Kogoya dikenal luas sebagai figur berpengaruh yang memiliki peran besar dalam membangun kekuatan pasukan TPNPB di wilayah pegunungan Papua.Meski demikian, dalam pernyataan tersebut TPNPB juga mengakui bahwa selama perjalanan perjuangannya terdapat sejumlah tindakan Egianus Kogoya yang pernah memunculkan perbedaan pandangan di internal organisasi.“Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB juga menyampaikan bahwa meski dalam perjalanan perjuangannya terdapat beberapa tindakan Brigadir Jenderal Egianus Kogoya yang pernah menimbulkan perbedaan pandangan di internal perjuangan TPNPB, termasuk persoalan negosiasi dan permintaan uang tebusan terhadap pemerintah kolonial Indonesia,” tulis mereka.Namun TPNPB menegaskan seluruh jasa dan pengorbanan Egianus Kogoya tetap dianggap sebagai bagian penting dalam sejarah perjuangan kelompok tersebut di Papua.Dalam perkembangan lain, TPNPB mengklaim hingga saat ini jasad Egianus Kogoya belum ditemukan pasca serangan bom di wilayah Nduga. Karena itu, mereka mengimbau seluruh pasukan TPNPB di berbagai wilayah untuk membantu proses pencarian.“Hingga siaran pers ini diterbitkan, jasad Brigadir Jenderal Egianus Kogoya masih belum ditemukan setelah serangan bom militer Indonesia terhadap markas TPNPB di wilayah Nduga,” lanjut isi siaran pers tersebut.Selain mengumumkan duka nasional, TPNPB juga meminta pimpinan Kodap III Ndugama-Derakma segera melakukan konsolidasi internal dan menunjuk pimpinan baru demi menjaga struktur komando di wilayah operasi Pegunungan Papua.Siaran pers tersebut ditandatangani oleh jajaran pimpinan TPNPB-OPM, termasuk Jubir TPNPB Sebby Sambom, Panglima Tinggi TPNPB-OPM Jenderal Goliath Tabuni, Wakil Panglima Letnan Jenderal Melkisedek Awom, Kepala Staf Umum Mayor Jenderal Terianus Satto, dan Komandan Operasi Umum Mayor Jenderal Lekagak Telenggen.Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi maupun konfirmasi dari pihak TNI terkait klaim TPNPB mengenai tewasnya Egianus Kogoya dalam operasi militer di wilayah Nduga tersebut. Konflik bersenjata di wilayah Pegunungan Papua sendiri masih menjadi perhatian nasional maupun internasional karena terus memunculkan korban jiwa, pengungsian warga sipil, dan situasi keamanan yang belum sepenuhnya stabil. (GF) 26 Mei 2026, 19:48 WIT
Edoardus Rahawadan Tantang Buka Data Otsus Mimika, Kritik Bupati Dinilai Berdasar Fakta Lapangan Papuanewsonline.com, Mimika - Ketua Komunitas Pemuda Kei Mimika, Edoardus Rahawadan, akhirnya angkat bicara menanggapi kritik Marianus Maknaepek yang sebelumnya menilai pernyataan Edoardus mengenai kegagalan Otsus di Mimika tidak didukung data dan cenderung mencari sensasi publik.Dalam hak jawab yang disampaikan kepada media, Edoardus menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan bukan bentuk serangan pribadi terhadap pemerintah daerah, melainkan bagian dari kontrol sosial atas jalannya pemerintahan dan implementasi Otsus di Kabupaten Mimika.“Kritik kami berdasarkan fakta di lapangan. Pernyataan soal kegagalan pelaksanaan Otsus disampaikan setelah menerima laporan dan keluhan langsung dari masyarakat Amungme dan Kamoro,” ujar Edoardus dalam rilis tertulisnya ke media papuanewsonline,com. Selasa (26/5/2026).Edoardus menyebut berbagai persoalan mendasar yang hingga kini dinilai belum mampu diselesaikan pemerintah daerah, terutama menyangkut hak dasar masyarakat asli Papua di Mimika.Ia mengaku memiliki sejumlah data dan contoh nyata yang menurutnya mencerminkan lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap Orang Asli Papua, khususnya masyarakat Amungme dan Kamoro.“Saya bisa tunjukan fakta yg terjadi antara lain:Masyarakat Mimika yang tinggal di poumako di sekitar tempat tinggal Pak Marianus di seputaran pelabuhan sampai hari ini sudah 15 tahun tidak memiliki rumah layak huni, poin ini pasti Pemda beralasan bahwa itu tempat singgah, kemudian pertanyaan saya apakah layak masyarakat asli memiliki tempat singgah tidak layak seperti itu?;Diasetiap kampung di pesisir, tidak ada air bersih yang ada air hujan, bahkan Pemda pernah bangun air bersih namun Gagal karena perencanaan yang keliru;Kasus Jembatan waa banti yang gagal total tapi dananya sudah dicairkan semua sekitar 10 miliar;Pembangunan gereja dengan dana miliaran Rupiah di agimuga namun hanya Tiang Umpak/ pondasi,( gagal juga); Mama-mama papua dan pemuda amungme harus demo ke kantor bupati minta keadilan terkait kuota CPNS dan Mama-mama demo minta kuota pelantikan untuk amungme dan KAMORO; Ini baru 5 fakta masih banyak fakta yang saya akan angkat. Pertanyaan saya sederhana, KAPAN BUPATI MIMIKA MEMINTA POLISI, JAKSA, Dan KPK untuk mengusut tuntas hal ini? Maka Disinilah poin penting bagi saya bahwa, Bupati Gagal dan penerapan UU OTSUS juga Gagal. Wajar kalau saya minta bupati Mundur dari jabatan. Pertanyaan berikut dari saya adalah? Apakah wajar Tuan Rumah dan anak negeri berdemo serta meminta hak dalam rumahnya sendiri?” tegas Edoardus.Pernyataan tersebut memperlihatkan meningkatnya ketegangan kritik publik terhadap pelaksanaan Otsus di Mimika. Persoalan pembangunan yang dianggap tidak tepat sasaran, minimnya fasilitas dasar masyarakat pesisir, hingga polemik kuota CPNS Orang Asli Papua kembali menjadi sorotan.Edoardus menilai, masyarakat asli Papua seharusnya menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan daerah. Namun yang terjadi, kata dia, masyarakat adat justru masih harus turun ke jalan untuk menuntut hak-hak dasar mereka sendiri.Ia juga menegaskan bahwa pihaknya telah mendokumentasikan sejumlah data terkait minimnya keterlibatan Orang Asli Papua dalam proyek strategis maupun birokrasi pemerintahan di Mimika.Menurut Edoardus, seluruh data tersebut siap dibuka kepada publik apabila diperlukan agar masyarakat dapat menilai sendiri kondisi nyata pelaksanaan Otsus di daerah tersebut.“Desakan agar Bupati mundur bukan serangan pribadi, tetapi bentuk evaluasi terhadap kinerja pemerintahan yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat asli,” tegasnya.Lebih lanjut, Edoardus mengaku tetap membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, termasuk Marianus Maknaepek, guna membahas persoalan Otsus secara terbuka dan berbasis data.“Tujuan kami satu: agar Otsus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh orang asli Papua di Mimika,” katanya.Pernyataan Edoardus ini kembali memperlihatkan bahwa isu implementasi Otsus di Papua, khususnya di Mimika, masih menjadi persoalan sensitif yang terus memunculkan kritik dari masyarakat sipil dan kelompok pemuda.Di sisi lain, kritik keras terhadap pemerintah daerah juga menjadi sinyal bahwa masyarakat mulai menuntut transparansi yang lebih besar terhadap penggunaan anggaran dan keberpihakan kebijakan pembangunan bagi Orang Asli Papua.Hak jawab ini disampaikan Edoardus sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh tanggapan lanjutan dari Marianus Maknaepek terkait pernyataan tersebut. Penulis: HendEditor: GF 26 Mei 2026, 19:37 WIT
Pelayanan Puskesmas Pasar Sentral Disorot, Pasien Malaria Mengaku Dipaksa Minum Obat di Tempat Papuanewsonline.com, Timika - Persoalan pelayanan kesehatan kembali menjadi sorotan publik di Kabupaten Mimika. Adu mulut antara seorang pasien dan petugas kesehatan di Puskesmas Pasar Sentral, Timika, Senin (26/5/2026), memunculkan kritik terhadap prosedur pelayanan medis yang dianggap tidak manusiawi dan minim empati terhadap kondisi pasien. Peristiwa tersebut bermula ketika seorang pasien berinisial HR menjalani pemeriksaan malaria di Puskesmas Pasar Sentral dan dinyatakan positif terjangkit penyakit tersebut. Setelah menerima hasil pemeriksaan, HR mengaku diarahkan menuju loket pengambilan obat bertuliskan “Malkon”. Namun, situasi memanas ketika tiga perawat yang berjaga meminta dirinya langsung meminum obat malaria di lokasi pelayanan. "Setelah mendapat penjelasan dari bidan di apotek, saya diarahkan ke loket bertuliskan “Malkon” untuk mengambil obat. Di loket itu ada tiga perawat. Mereka suruh saya langsung minum obat di tempat, tanpa mempertanyakan saya sudah makan atau belum ini pelayanan memalukan," ujar HR. Menurut HR, dirinya menolak permintaan tersebut karena belum makan dan harus pulang sendiri menggunakan sepeda motor. Ia khawatir efek obat malaria dapat memengaruhi kondisi tubuhnya saat berkendara. "Saat itu saya meminta izin untuk ambil obat kemudian nanti sampai di rumah makan baru minum obat dan langsung, namun permintaan saya ditolak petugas dengan tegas, sambil berkata ini perintah dinas kesehatan," Tegasnya. HR mengungkapkan bahwa penolakan dirinya justru mendapat respons keras dari petugas kesehatan. Ia bahkan mengaku diancam akan dilaporkan ke Dinas Kesehatan karena tidak mengikuti instruksi untuk meminum obat di tempat. " Saya juga dengan tegas menolak karena, saya dipaksa minum obat ditempat, tanpa mereka memperhatikan kondisi fisik saya, dan saya kan pulang naik motor sendirian jadi kalau dalam perjalanan saya pusing pengaruh obat lalu saya kecelakaan atau tertabrak kan konsekuensi juga ada," ujar HR. Tak hanya itu, HR mengaku petugas kesehatan sempat menyarankan dirinya membeli roti terlebih dahulu agar bisa langsung meminum obat di lokasi Puskesmas. Sikap tersebut dinilai memperlihatkan lemahnya pendekatan pelayanan yang mengutamakan prosedur dibanding keselamatan pasien. Kasus ini memunculkan pertanyaan serius mengenai standar pelayanan kesehatan di fasilitas publik daerah. Di tengah tingginya kasus malaria di Papua, pelayanan medis seharusnya tidak hanya fokus pada kepatuhan prosedur, tetapi juga mempertimbangkan kondisi pasien secara menyeluruh. HR menilai pelayanan di Puskesmas Pasar Sentral mencerminkan buruknya tata kelola pelayanan kesehatan di Kabupaten Mimika. Ia menyebut kondisi tersebut tidak terlepas dari lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap pelayanan publik. "Pelayanan bobrok di puskesmas Pasar Sentral, tidak terlepas dari gagalnya kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Mimika," Pungkasnya. Sorotan terhadap pelayanan kesehatan di Mimika sebelumnya juga beberapa kali menjadi perhatian masyarakat. Mulai dari keterbatasan fasilitas, keluhan antrean panjang, hingga sikap tenaga kesehatan yang dinilai kurang komunikatif masih menjadi persoalan yang sering dikeluhkan warga. Di sisi lain, tenaga kesehatan di daerah endemik malaria seperti Papua memang memiliki kewajiban memastikan pasien mengonsumsi obat sesuai prosedur untuk mencegah resistensi obat dan memastikan keberhasilan pengobatan. Namun pendekatan yang dilakukan tetap harus mengedepankan komunikasi yang baik dan mempertimbangkan kondisi pasien. Hingga berita ini dipublikasikan, redaksi belum memperoleh konfirmasi resmi dari pihak Puskesmas Pasar Sentral maupun Dinas Kesehatan Mimika terkait prosedur pemberian obat malaria tersebut. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak terkait guna meminta tanggapan dan klarifikasi, sesuai ketentuan hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.Penulis: HendEditor: GF 26 Mei 2026, 19:31 WIT
Law Firm Golda Ajukan Perlawanan atas 5 Dakwaan JPU, Sebut BAP Ilegal Papuanewsonline.com, Timika – Law Firm Golda mengajukan perlawanan terhadap 5 dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Kota Timika. Tim hukum menilai dakwaan tersebut bersumber dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diduga ilegal.Direktur Law Firma Golda, Hendra Jamlaay, S.H., mengatakan ada tiga dasar yang mendasari dugaan BAP ilegal tersebut. Yang di sampaikan dalam Rilis tertulis nya pada media Papuanewsonline,com.Tersangka tidak didampingi advokat  Hendra merujuk pada UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana yang mewajibkan penyidik memberitahukan hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum sebelum pemeriksaan dimulai. Untuk perkara dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun, pendampingan advokat bersifat wajib.“Setelah kami periksa BAP, 4 dari 5 perkara mencantumkan nama advokat pendamping yang ditunjuk penyidik. Namun menurut keterangan klien, advokat tersebut tidak mendampingi pemeriksaan. Yang bersangkutan hanya datang untuk tanda tangan BAP,” ujar Hendra.Tersangka tidak diberikan salinan BAP  Tim hukum menyebut hak mendapatkan salinan BAP merupakan bagian dari hak tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan. Salinan BAP wajib diberikan paling lambat 1 hari setelah BAP ditandatangani.Dugaan kekerasan dan intimidasi  Salah satu tersangka mengaku dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukan. Pemaksaan dilakukan dengan cara dipukul dan dilempari sambal di wajah.Selain mengajukan perlawanan di persidangan, Law Firma Golda juga melayangkan aduan tertulis kepada Kasi Propam Polres Mimika. Tembusan surat dikirim ke Kapolres Mimika, Kabid Propam Polda Papua Tengah, Kapolda Papua Tengah, Kanwil Kemenkumham Papua, Kabid Propam Polri, Kapolri, Kemenkumham, dan Dewan Kehormatan salah satu organisasi advokat di Jakarta.“Pada prinsipnya, tidak ada dalam teori hukum bahwa demi keadilan, penegak hukum harus melanggar hukum acara demi mendapatkan kebenaran materil,” tegas Hendra.Ia menambahkan, pihaknya menduga kuat perkara dua tersangka direkayasa.Hingga berita ini dipublikasikan, redaksi belum memperoleh konfirmasi dari Polres Mimika dan Kejaksaan Negeri Mimika terkait tuduhan tersebut. Redaksi telah berupaya menghubungi kedua institusi untuk meminta tanggapan. Sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, ruang hak jawab dan koreksi tetap terbuka bagi pihak terkait.  Penulis: Hendrik Editor: GF 26 Mei 2026, 13:25 WIT
Kemenko Kumham Imipas Raih Digital Innovation Awards 2026 Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) kembali mencatatkan prestasi nasional dengan meraih penghargaan kategori Best Integrated Digital Innovation for Public Service dalam ajang Digital Innovation Awards 2026 yang diselenggarakan oleh I-News TV, Jumat (22/5/2026).Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Kemenko Kumham Imipas menghadirkan ekosistem digital terintegrasi melalui layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sistem tersebut dinilai mampu menghadirkan pelayanan informasi publik yang lebih cepat, terbuka, transparan, serta dapat diakses masyarakat secara on demand.Ajang Digital Innovation Awards 2026 sendiri merupakan program penghargaan bagi institusi maupun pihak yang dinilai berhasil menciptakan inovasi berbasis digital dengan dampak nyata terhadap pelayanan publik dan kehidupan masyarakat.Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut bukan hanya simbol keberhasilan kelembagaan, melainkan bentuk tanggung jawab untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik di era digital.“Pelayanan publik dan informasi hari ini harus semakin cepat, semakin terbuka, semakin mudah diakses, dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Yusril.Menurut Yusril, transformasi digital yang dilakukan melalui pengembangan aplikasi dan website PPID menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun layanan informasi publik yang proaktif, terintegrasi, serta berpusat pada kebutuhan pengguna.Ia menilai perkembangan teknologi digital saat ini menuntut setiap lembaga pemerintah untuk mampu beradaptasi dengan cepat tanpa meninggalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.Dalam kesempatan tersebut, Yusril juga menyoroti perkembangan artificial intelligence (AI) yang semakin pesat dan memengaruhi berbagai sektor kehidupan, termasuk pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.“Di tengah perkembangan artificial intelligence yang semakin berkembang, natural intelligence tetap lebih pintar dari artificial intelligence. Karena itu, kita sebagai manusia harus terus meningkatkan kecerdasan, kemampuan berpikir, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman,” ujar Yusril.Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa teknologi hanyalah alat bantu, sementara kemampuan manusia dalam mengambil keputusan, membangun empati, dan memahami kebutuhan masyarakat tetap menjadi faktor utama dalam pelayanan publik.Melalui penghargaan yang diraih, Kemenko Kumham Imipas memastikan akan terus memperkuat pengembangan platform PPID, baik dari sisi integrasi data, kecepatan layanan, kemudahan navigasi, keamanan informasi, hingga perluasan pemanfaatan sistem digital untuk masyarakat luas.Langkah tersebut juga diharapkan dapat menjadi model pengembangan layanan informasi publik nasional yang modern, efisien, dan akuntabel di tengah percepatan transformasi digital pemerintahan Indonesia.Acara penghargaan turut dihadiri Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media Iqbal Fadil, Kepala Biro Humas dan Teknologi Informasi Mamur Saputra, serta sejumlah perwakilan kementerian, lembaga, dan instansi terkait lainnya.Kehadiran berbagai unsur pemerintah dan pemangku kepentingan dalam ajang tersebut menunjukkan bahwa inovasi digital kini menjadi bagian penting dalam mendorong reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.Pemerintah juga terus mendorong setiap kementerian dan lembaga untuk melakukan inovasi pelayanan yang mampu menjawab tantangan era digital, terutama dalam memberikan akses informasi yang cepat dan mudah kepada masyarakat.Dengan penghargaan ini, Kemenko Kumham Imipas mempertegas komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan publik berbasis teknologi yang adaptif, inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era transformasi digital yang terus berkembang. (GF) 24 Mei 2026, 20:09 WIT
Pilihan Redaksi
Sambut Iduladha, Pemuda Muslim Mimika Perkuat Kolaborasi Lewat Lomba Kebersihan Masjid Papuanewsonline.com, Mimika — Puncak acara Lomba Kebersihan Lingkungan Masjid se-Distrik Mimika Baru dalam rangka menyambut Hari Raya Iduladha berlangsung meriah pada Senin, 26 Mei 2026. Kegiatan yang mengusung tema “Masjid Bersih, Ibadah Nyaman, Qurban Berkah” ini menjadi momentum kolaborasi antara pemuda muslim, Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), dan pemerintah dalam membangun kepedulian terhadap kebersihan lingkungan masjid dan masyarakat.Dalam perlombaan tersebut, Masjid Nurul Hidayah berhasil meraih Juara 1, disusul Masjid Asy-Syuhada sebagai Juara 2, Masjid Ittihadul Ummah sebagai Juara 3, dan Masjid An-Nur sebagai Juara Harapan 1.Ketua Pemuda Muslim Mimika, Arifin Letsoin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut murni lahir dari semangat kolaborasi dan dorongan bersama dalam menyambut momentum Iduladha.“Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi bersama pemuda muslim dan seluruh elemen masyarakat untuk menghadirkan kegiatan yang positif dan bermanfaat. Kami sangat mengapresiasi langkah teman-teman yang telah ikut berpartisipasi dalam menjawab berbagai tantangan dan polemik sosial di lingkungan masyarakat, khususnya terkait kebersihan dan keamanan lingkungan,” ujarnya.Arifin juga menegaskan bahwa apa yang dilakukan hari ini merupakan bentuk kepedulian nyata yang patut diapresiasi bersama. Ia berharap pemuda muslim dapat terus aktif dan memiliki inisiatif dalam mendampingi pemerintah daerah membangun Kabupaten Mimika.Sementara itu, Kepala Distrik Mimika Baru, Merlyn Temorubun, memberikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan para pemuda muslim dan DKM se-Distrik Mimika Baru. Menurutnya, kegiatan seperti ini harus terus dilanjutkan karena menjadi contoh positif bagi generasi muda.“Inilah pemuda yang kami harapkan, pemuda yang juga diharapkan oleh pemerintah. Banyak dinamika sosial yang harus kita selesaikan bersama-sama dengan bergandengan tangan,” kata Merlyn.Ia menambahkan bahwa pemerintah akan melihat dan mendukung kegiatan nyata yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, program yang sudah berjalan dan dipublikasikan akan menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk memberikan dukungan.Merlyn juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh DKM yang telah menjadikan masjid sebagai tempat edukasi yang baik bagi masyarakat. Ia mengajak seluruh pihak untuk terus menghadirkan kegiatan positif yang melibatkan pemuda.“Pemuda jangan hanya berada di dalam grup-grup WhatsApp. Silakan kritisi pemerintah, tetapi kami juga membutuhkan pemuda yang mau turun langsung bekerja bersama-sama di lapangan,” tegasnya.Ia menekankan bahwa program yang bertujuan untuk kebaikan masyarakat harus dijalankan secara bersama-sama tanpa memandang perbedaan pribadi.“Kami siap menjembatani, kami siap berbagi, dan kami siap berkolaborasi,” tutupnya. Penulis: BimEditor: GF 26 Mei 2026, 19:55 WIT
TPNPB Klaim Egianus Kogoya Tewas, Duka Nasional Diumumkan untuk 36 Kodap di Tanah Papua Papuanewsonline.com, Nduga - Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB melalui siaran pers resmi tertanggal Senin, 25 Mei 2026, mengumumkan bahwa Panglima Kodap III Ndugama-Derakma, Brigadir Jenderal Egianus Kogoya, diklaim telah tewas dalam operasi militer di wilayah Nduga, Papua Pegunungan.Dalam laporan yang diterima dari pasukan TPNPB Kodap III Ndugama-Derakma, disebutkan bahwa serangan dilakukan melalui operasi udara dan darat terhadap salah satu markas pertahanan TPNPB pada 18 Mei 2026.“Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB telah menerima laporan resmi dari pasukan TPNPB Kodap III Ndugama-Derakma bahwa pada hari Senin, 18 Mei 2026 bahwa telah terjadi serangan bom melalui udara dan darat oleh militer Indonesia terhadap salah satu markas pertahanan TPNPB di wilayah Nduga. Dalam laporan resmi tersebut dinyatakan bahwa Panglima Kodap III Ndugama Brigadir Jenderal Egianus Kogoya telah gugur dalam serangan bom militer Indonesia tersebut,” demikian isi siaran pers TPNPB.Atas laporan tersebut, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB menyatakan duka nasional kepada seluruh pasukan TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan di seluruh Tanah Papua.“Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB secara resmi mengumumkan duka nasional kepada seluruh pasukan TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan di seluruh Tanah Papua atas gugurnya Brigadir Jenderal Egianus Kogoya dalam medan perang demi perjuangan bangsa Papua,” lanjut pernyataan tersebut.Dalam siaran persnya, TPNPB menyebut Egianus Kogoya sebagai salah satu tokoh penting yang memiliki pengaruh besar di wilayah Nduga dan Pegunungan Papua. Ia disebut aktif memimpin pasukan TPNPB dalam menghadapi operasi militer yang berlangsung bertahun-tahun di kawasan tersebut.“Brigadir Jenderal Egianus Kogoya merupakan salah satu pimpinan TPNPB Kodap III Ndugama-Derakma yang dikenal aktif memimpin pasukan TPNPB di wilayah Nduga dalam menghadapi operasi militer Indonesia yang berlangsung bertahun-tahun di wilayah Pegunungan Papua,” tulis TPNPB.TPNPB juga menyatakan bahwa Egianus Kogoya dikenal luas sebagai figur berpengaruh yang memiliki peran besar dalam membangun kekuatan pasukan TPNPB di wilayah pegunungan Papua.Meski demikian, dalam pernyataan tersebut TPNPB juga mengakui bahwa selama perjalanan perjuangannya terdapat sejumlah tindakan Egianus Kogoya yang pernah memunculkan perbedaan pandangan di internal organisasi.“Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB juga menyampaikan bahwa meski dalam perjalanan perjuangannya terdapat beberapa tindakan Brigadir Jenderal Egianus Kogoya yang pernah menimbulkan perbedaan pandangan di internal perjuangan TPNPB, termasuk persoalan negosiasi dan permintaan uang tebusan terhadap pemerintah kolonial Indonesia,” tulis mereka.Namun TPNPB menegaskan seluruh jasa dan pengorbanan Egianus Kogoya tetap dianggap sebagai bagian penting dalam sejarah perjuangan kelompok tersebut di Papua.Dalam perkembangan lain, TPNPB mengklaim hingga saat ini jasad Egianus Kogoya belum ditemukan pasca serangan bom di wilayah Nduga. Karena itu, mereka mengimbau seluruh pasukan TPNPB di berbagai wilayah untuk membantu proses pencarian.“Hingga siaran pers ini diterbitkan, jasad Brigadir Jenderal Egianus Kogoya masih belum ditemukan setelah serangan bom militer Indonesia terhadap markas TPNPB di wilayah Nduga,” lanjut isi siaran pers tersebut.Selain mengumumkan duka nasional, TPNPB juga meminta pimpinan Kodap III Ndugama-Derakma segera melakukan konsolidasi internal dan menunjuk pimpinan baru demi menjaga struktur komando di wilayah operasi Pegunungan Papua.Siaran pers tersebut ditandatangani oleh jajaran pimpinan TPNPB-OPM, termasuk Jubir TPNPB Sebby Sambom, Panglima Tinggi TPNPB-OPM Jenderal Goliath Tabuni, Wakil Panglima Letnan Jenderal Melkisedek Awom, Kepala Staf Umum Mayor Jenderal Terianus Satto, dan Komandan Operasi Umum Mayor Jenderal Lekagak Telenggen.Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi maupun konfirmasi dari pihak TNI terkait klaim TPNPB mengenai tewasnya Egianus Kogoya dalam operasi militer di wilayah Nduga tersebut. Konflik bersenjata di wilayah Pegunungan Papua sendiri masih menjadi perhatian nasional maupun internasional karena terus memunculkan korban jiwa, pengungsian warga sipil, dan situasi keamanan yang belum sepenuhnya stabil. (GF) 26 Mei 2026, 19:48 WIT
Edoardus Rahawadan Tantang Buka Data Otsus Mimika, Kritik Bupati Dinilai Berdasar Fakta Lapangan Papuanewsonline.com, Mimika - Ketua Komunitas Pemuda Kei Mimika, Edoardus Rahawadan, akhirnya angkat bicara menanggapi kritik Marianus Maknaepek yang sebelumnya menilai pernyataan Edoardus mengenai kegagalan Otsus di Mimika tidak didukung data dan cenderung mencari sensasi publik.Dalam hak jawab yang disampaikan kepada media, Edoardus menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan bukan bentuk serangan pribadi terhadap pemerintah daerah, melainkan bagian dari kontrol sosial atas jalannya pemerintahan dan implementasi Otsus di Kabupaten Mimika.“Kritik kami berdasarkan fakta di lapangan. Pernyataan soal kegagalan pelaksanaan Otsus disampaikan setelah menerima laporan dan keluhan langsung dari masyarakat Amungme dan Kamoro,” ujar Edoardus dalam rilis tertulisnya ke media papuanewsonline,com. Selasa (26/5/2026).Edoardus menyebut berbagai persoalan mendasar yang hingga kini dinilai belum mampu diselesaikan pemerintah daerah, terutama menyangkut hak dasar masyarakat asli Papua di Mimika.Ia mengaku memiliki sejumlah data dan contoh nyata yang menurutnya mencerminkan lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap Orang Asli Papua, khususnya masyarakat Amungme dan Kamoro.“Saya bisa tunjukan fakta yg terjadi antara lain:Masyarakat Mimika yang tinggal di poumako di sekitar tempat tinggal Pak Marianus di seputaran pelabuhan sampai hari ini sudah 15 tahun tidak memiliki rumah layak huni, poin ini pasti Pemda beralasan bahwa itu tempat singgah, kemudian pertanyaan saya apakah layak masyarakat asli memiliki tempat singgah tidak layak seperti itu?;Diasetiap kampung di pesisir, tidak ada air bersih yang ada air hujan, bahkan Pemda pernah bangun air bersih namun Gagal karena perencanaan yang keliru;Kasus Jembatan waa banti yang gagal total tapi dananya sudah dicairkan semua sekitar 10 miliar;Pembangunan gereja dengan dana miliaran Rupiah di agimuga namun hanya Tiang Umpak/ pondasi,( gagal juga); Mama-mama papua dan pemuda amungme harus demo ke kantor bupati minta keadilan terkait kuota CPNS dan Mama-mama demo minta kuota pelantikan untuk amungme dan KAMORO; Ini baru 5 fakta masih banyak fakta yang saya akan angkat. Pertanyaan saya sederhana, KAPAN BUPATI MIMIKA MEMINTA POLISI, JAKSA, Dan KPK untuk mengusut tuntas hal ini? Maka Disinilah poin penting bagi saya bahwa, Bupati Gagal dan penerapan UU OTSUS juga Gagal. Wajar kalau saya minta bupati Mundur dari jabatan. Pertanyaan berikut dari saya adalah? Apakah wajar Tuan Rumah dan anak negeri berdemo serta meminta hak dalam rumahnya sendiri?” tegas Edoardus.Pernyataan tersebut memperlihatkan meningkatnya ketegangan kritik publik terhadap pelaksanaan Otsus di Mimika. Persoalan pembangunan yang dianggap tidak tepat sasaran, minimnya fasilitas dasar masyarakat pesisir, hingga polemik kuota CPNS Orang Asli Papua kembali menjadi sorotan.Edoardus menilai, masyarakat asli Papua seharusnya menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan daerah. Namun yang terjadi, kata dia, masyarakat adat justru masih harus turun ke jalan untuk menuntut hak-hak dasar mereka sendiri.Ia juga menegaskan bahwa pihaknya telah mendokumentasikan sejumlah data terkait minimnya keterlibatan Orang Asli Papua dalam proyek strategis maupun birokrasi pemerintahan di Mimika.Menurut Edoardus, seluruh data tersebut siap dibuka kepada publik apabila diperlukan agar masyarakat dapat menilai sendiri kondisi nyata pelaksanaan Otsus di daerah tersebut.“Desakan agar Bupati mundur bukan serangan pribadi, tetapi bentuk evaluasi terhadap kinerja pemerintahan yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat asli,” tegasnya.Lebih lanjut, Edoardus mengaku tetap membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, termasuk Marianus Maknaepek, guna membahas persoalan Otsus secara terbuka dan berbasis data.“Tujuan kami satu: agar Otsus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh orang asli Papua di Mimika,” katanya.Pernyataan Edoardus ini kembali memperlihatkan bahwa isu implementasi Otsus di Papua, khususnya di Mimika, masih menjadi persoalan sensitif yang terus memunculkan kritik dari masyarakat sipil dan kelompok pemuda.Di sisi lain, kritik keras terhadap pemerintah daerah juga menjadi sinyal bahwa masyarakat mulai menuntut transparansi yang lebih besar terhadap penggunaan anggaran dan keberpihakan kebijakan pembangunan bagi Orang Asli Papua.Hak jawab ini disampaikan Edoardus sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh tanggapan lanjutan dari Marianus Maknaepek terkait pernyataan tersebut. Penulis: HendEditor: GF 26 Mei 2026, 19:37 WIT
Pelayanan Puskesmas Pasar Sentral Disorot, Pasien Malaria Mengaku Dipaksa Minum Obat di Tempat Papuanewsonline.com, Timika - Persoalan pelayanan kesehatan kembali menjadi sorotan publik di Kabupaten Mimika. Adu mulut antara seorang pasien dan petugas kesehatan di Puskesmas Pasar Sentral, Timika, Senin (26/5/2026), memunculkan kritik terhadap prosedur pelayanan medis yang dianggap tidak manusiawi dan minim empati terhadap kondisi pasien. Peristiwa tersebut bermula ketika seorang pasien berinisial HR menjalani pemeriksaan malaria di Puskesmas Pasar Sentral dan dinyatakan positif terjangkit penyakit tersebut. Setelah menerima hasil pemeriksaan, HR mengaku diarahkan menuju loket pengambilan obat bertuliskan “Malkon”. Namun, situasi memanas ketika tiga perawat yang berjaga meminta dirinya langsung meminum obat malaria di lokasi pelayanan. "Setelah mendapat penjelasan dari bidan di apotek, saya diarahkan ke loket bertuliskan “Malkon” untuk mengambil obat. Di loket itu ada tiga perawat. Mereka suruh saya langsung minum obat di tempat, tanpa mempertanyakan saya sudah makan atau belum ini pelayanan memalukan," ujar HR. Menurut HR, dirinya menolak permintaan tersebut karena belum makan dan harus pulang sendiri menggunakan sepeda motor. Ia khawatir efek obat malaria dapat memengaruhi kondisi tubuhnya saat berkendara. "Saat itu saya meminta izin untuk ambil obat kemudian nanti sampai di rumah makan baru minum obat dan langsung, namun permintaan saya ditolak petugas dengan tegas, sambil berkata ini perintah dinas kesehatan," Tegasnya. HR mengungkapkan bahwa penolakan dirinya justru mendapat respons keras dari petugas kesehatan. Ia bahkan mengaku diancam akan dilaporkan ke Dinas Kesehatan karena tidak mengikuti instruksi untuk meminum obat di tempat. " Saya juga dengan tegas menolak karena, saya dipaksa minum obat ditempat, tanpa mereka memperhatikan kondisi fisik saya, dan saya kan pulang naik motor sendirian jadi kalau dalam perjalanan saya pusing pengaruh obat lalu saya kecelakaan atau tertabrak kan konsekuensi juga ada," ujar HR. Tak hanya itu, HR mengaku petugas kesehatan sempat menyarankan dirinya membeli roti terlebih dahulu agar bisa langsung meminum obat di lokasi Puskesmas. Sikap tersebut dinilai memperlihatkan lemahnya pendekatan pelayanan yang mengutamakan prosedur dibanding keselamatan pasien. Kasus ini memunculkan pertanyaan serius mengenai standar pelayanan kesehatan di fasilitas publik daerah. Di tengah tingginya kasus malaria di Papua, pelayanan medis seharusnya tidak hanya fokus pada kepatuhan prosedur, tetapi juga mempertimbangkan kondisi pasien secara menyeluruh. HR menilai pelayanan di Puskesmas Pasar Sentral mencerminkan buruknya tata kelola pelayanan kesehatan di Kabupaten Mimika. Ia menyebut kondisi tersebut tidak terlepas dari lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap pelayanan publik. "Pelayanan bobrok di puskesmas Pasar Sentral, tidak terlepas dari gagalnya kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Mimika," Pungkasnya. Sorotan terhadap pelayanan kesehatan di Mimika sebelumnya juga beberapa kali menjadi perhatian masyarakat. Mulai dari keterbatasan fasilitas, keluhan antrean panjang, hingga sikap tenaga kesehatan yang dinilai kurang komunikatif masih menjadi persoalan yang sering dikeluhkan warga. Di sisi lain, tenaga kesehatan di daerah endemik malaria seperti Papua memang memiliki kewajiban memastikan pasien mengonsumsi obat sesuai prosedur untuk mencegah resistensi obat dan memastikan keberhasilan pengobatan. Namun pendekatan yang dilakukan tetap harus mengedepankan komunikasi yang baik dan mempertimbangkan kondisi pasien. Hingga berita ini dipublikasikan, redaksi belum memperoleh konfirmasi resmi dari pihak Puskesmas Pasar Sentral maupun Dinas Kesehatan Mimika terkait prosedur pemberian obat malaria tersebut. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak terkait guna meminta tanggapan dan klarifikasi, sesuai ketentuan hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.Penulis: HendEditor: GF 26 Mei 2026, 19:31 WIT
Law Firm Golda Ajukan Perlawanan atas 5 Dakwaan JPU, Sebut BAP Ilegal Papuanewsonline.com, Timika – Law Firm Golda mengajukan perlawanan terhadap 5 dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Kota Timika. Tim hukum menilai dakwaan tersebut bersumber dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diduga ilegal.Direktur Law Firma Golda, Hendra Jamlaay, S.H., mengatakan ada tiga dasar yang mendasari dugaan BAP ilegal tersebut. Yang di sampaikan dalam Rilis tertulis nya pada media Papuanewsonline,com.Tersangka tidak didampingi advokat  Hendra merujuk pada UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana yang mewajibkan penyidik memberitahukan hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum sebelum pemeriksaan dimulai. Untuk perkara dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun, pendampingan advokat bersifat wajib.“Setelah kami periksa BAP, 4 dari 5 perkara mencantumkan nama advokat pendamping yang ditunjuk penyidik. Namun menurut keterangan klien, advokat tersebut tidak mendampingi pemeriksaan. Yang bersangkutan hanya datang untuk tanda tangan BAP,” ujar Hendra.Tersangka tidak diberikan salinan BAP  Tim hukum menyebut hak mendapatkan salinan BAP merupakan bagian dari hak tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan. Salinan BAP wajib diberikan paling lambat 1 hari setelah BAP ditandatangani.Dugaan kekerasan dan intimidasi  Salah satu tersangka mengaku dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukan. Pemaksaan dilakukan dengan cara dipukul dan dilempari sambal di wajah.Selain mengajukan perlawanan di persidangan, Law Firma Golda juga melayangkan aduan tertulis kepada Kasi Propam Polres Mimika. Tembusan surat dikirim ke Kapolres Mimika, Kabid Propam Polda Papua Tengah, Kapolda Papua Tengah, Kanwil Kemenkumham Papua, Kabid Propam Polri, Kapolri, Kemenkumham, dan Dewan Kehormatan salah satu organisasi advokat di Jakarta.“Pada prinsipnya, tidak ada dalam teori hukum bahwa demi keadilan, penegak hukum harus melanggar hukum acara demi mendapatkan kebenaran materil,” tegas Hendra.Ia menambahkan, pihaknya menduga kuat perkara dua tersangka direkayasa.Hingga berita ini dipublikasikan, redaksi belum memperoleh konfirmasi dari Polres Mimika dan Kejaksaan Negeri Mimika terkait tuduhan tersebut. Redaksi telah berupaya menghubungi kedua institusi untuk meminta tanggapan. Sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, ruang hak jawab dan koreksi tetap terbuka bagi pihak terkait.  Penulis: Hendrik Editor: GF 26 Mei 2026, 13:25 WIT
Kemenko Kumham Imipas Raih Digital Innovation Awards 2026 Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) kembali mencatatkan prestasi nasional dengan meraih penghargaan kategori Best Integrated Digital Innovation for Public Service dalam ajang Digital Innovation Awards 2026 yang diselenggarakan oleh I-News TV, Jumat (22/5/2026).Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Kemenko Kumham Imipas menghadirkan ekosistem digital terintegrasi melalui layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sistem tersebut dinilai mampu menghadirkan pelayanan informasi publik yang lebih cepat, terbuka, transparan, serta dapat diakses masyarakat secara on demand.Ajang Digital Innovation Awards 2026 sendiri merupakan program penghargaan bagi institusi maupun pihak yang dinilai berhasil menciptakan inovasi berbasis digital dengan dampak nyata terhadap pelayanan publik dan kehidupan masyarakat.Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut bukan hanya simbol keberhasilan kelembagaan, melainkan bentuk tanggung jawab untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik di era digital.“Pelayanan publik dan informasi hari ini harus semakin cepat, semakin terbuka, semakin mudah diakses, dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Yusril.Menurut Yusril, transformasi digital yang dilakukan melalui pengembangan aplikasi dan website PPID menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun layanan informasi publik yang proaktif, terintegrasi, serta berpusat pada kebutuhan pengguna.Ia menilai perkembangan teknologi digital saat ini menuntut setiap lembaga pemerintah untuk mampu beradaptasi dengan cepat tanpa meninggalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.Dalam kesempatan tersebut, Yusril juga menyoroti perkembangan artificial intelligence (AI) yang semakin pesat dan memengaruhi berbagai sektor kehidupan, termasuk pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.“Di tengah perkembangan artificial intelligence yang semakin berkembang, natural intelligence tetap lebih pintar dari artificial intelligence. Karena itu, kita sebagai manusia harus terus meningkatkan kecerdasan, kemampuan berpikir, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman,” ujar Yusril.Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa teknologi hanyalah alat bantu, sementara kemampuan manusia dalam mengambil keputusan, membangun empati, dan memahami kebutuhan masyarakat tetap menjadi faktor utama dalam pelayanan publik.Melalui penghargaan yang diraih, Kemenko Kumham Imipas memastikan akan terus memperkuat pengembangan platform PPID, baik dari sisi integrasi data, kecepatan layanan, kemudahan navigasi, keamanan informasi, hingga perluasan pemanfaatan sistem digital untuk masyarakat luas.Langkah tersebut juga diharapkan dapat menjadi model pengembangan layanan informasi publik nasional yang modern, efisien, dan akuntabel di tengah percepatan transformasi digital pemerintahan Indonesia.Acara penghargaan turut dihadiri Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media Iqbal Fadil, Kepala Biro Humas dan Teknologi Informasi Mamur Saputra, serta sejumlah perwakilan kementerian, lembaga, dan instansi terkait lainnya.Kehadiran berbagai unsur pemerintah dan pemangku kepentingan dalam ajang tersebut menunjukkan bahwa inovasi digital kini menjadi bagian penting dalam mendorong reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.Pemerintah juga terus mendorong setiap kementerian dan lembaga untuk melakukan inovasi pelayanan yang mampu menjawab tantangan era digital, terutama dalam memberikan akses informasi yang cepat dan mudah kepada masyarakat.Dengan penghargaan ini, Kemenko Kumham Imipas mempertegas komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan publik berbasis teknologi yang adaptif, inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era transformasi digital yang terus berkembang. (GF) 24 Mei 2026, 20:09 WIT
Berita utama
Edoardus Rahawadan Tantang Buka Data Otsus Mimika, Kritik Bupati Dinilai Berdasar Fakta Lapangan 26 Mei 2026, 19:37 WIT
Pelayanan Puskesmas Pasar Sentral Disorot, Pasien Malaria Mengaku Dipaksa Minum Obat di Tempat 26 Mei 2026, 19:31 WIT
TPNPB Tuding TNI Tutupi Serangan Drone di Gereja Intan Jaya, Desak Akses Jurnalis Asing Dibuka 22 Mei 2026, 20:29 WIT
4 Warga Sipil Korban Akibat Ledakan Bom Di Depan Gereja Katolik Bilogai Intan Jaya 21 Mei 2026, 16:47 WIT
TPNPB Klaim Bakar Sekolah dan Tewaskan Delapan Pendulang Emas di Yahukimo 21 Mei 2026, 16:21 WIT
Hukum & Kriminal
TPNPB Klaim Egianus Kogoya Tewas, Duka Nasional Diumumkan untuk 36 Kodap di Tanah Papua 26 Mei 2026, 19:48 WIT
Law Firm Golda Ajukan Perlawanan atas 5 Dakwaan JPU, Sebut BAP Ilegal 26 Mei 2026, 13:25 WIT
TPNPB Klaim Serangan Drone Bom Militer Indonesia Tewaskan Anggota Muda Batalyon Yuguru 22 Mei 2026, 20:32 WIT
TPNPB Tuding TNI Tutupi Serangan Drone di Gereja Intan Jaya, Desak Akses Jurnalis Asing Dibuka 22 Mei 2026, 20:29 WIT
Polda Maluku Serahkan Tersangka Kasus Persetubuhan Anak ke JPU 22 Mei 2026, 16:05 WIT
Lihat Semua
Politik & Pemerintahan
Edoardus Rahawadan Tantang Buka Data Otsus Mimika, Kritik Bupati Dinilai Berdasar Fakta Lapangan 26 Mei 2026, 19:37 WIT
Kemenko Kumham Imipas Raih Digital Innovation Awards 2026 24 Mei 2026, 20:09 WIT
Panglima TNI Lepas Satgas Garuda UNIFIL 2026, Tegaskan Misi Perdamaian Adalah Kehormatan Bangsa 24 Mei 2026, 19:45 WIT
Modernisasi Sistem Navigasi Penerbangan Nasional, Komisi V DPR RI Tinjau Langsung New JATSC 24 Mei 2026, 19:38 WIT
Ketua Pemuda Kei Mimika Soroti Kegagalan OTSUS dan Desak Bupati Mimika Mundur 23 Mei 2026, 21:37 WIT
Lihat Semua
Berita Populer
BPK Temukan Perjalanan Dinas Tipu-Tipu Pada 12 SKPD di Kabupaten Mimika 16 Jul 2025, 11:22 WIT
Ini Sebelas Perjalanan Dinas Fiktif Kadistrik Jita Suto Rontini Yang Ditemukan BPK 18 Jul 2025, 15:06 WIT
Mantan Pj Sekda Mimika Petrus Yumte Habiskan Puluhan Miliar Untuk Perjalanan Dinas Tahun 2024 02 Agu 2025, 14:10 WIT
Calon Bupati Mimika Nomor Urut 01 JR Diduga Punya Hubungan Terlarang Dengan Seorang Wanita 21 Nov 2024, 14:36 WIT
Ini Sosok Anggota Brimob Terduga Pelaku Yang Aniaya Anak di Tual Hingga Tewas 20 Feb 2026, 01:46 WIT
Masuk Penyidikan Kejati Papua,Pembangunan Venue Aerosport Dikerjakan Bos Chang 10 Apr 2025, 20:27 WIT
Mawar Mengaku Bertemu Salah Satu Calon Bupati Mimika di Hotel Holiday Inn Kemayoran 24 Nov 2024, 20:01 WIT
Publik Ragu Penyidikan Kejati Papua Karena Bos Chang Miliki Bekengan di Kejagung 11 Apr 2025, 11:52 WIT
Tahun 2024, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Timika Habiskan 6,4 Miliar Untuk Perjalanan Dinas 16 Jul 2025, 22:20 WIT
Tag Berita
Hukum Politik Pendidikan Ekonomi Seni Olahraga Budaya Kesehatan Pemerintahan Kriminal
Pendidikan & Kesehatan Lihat semua
Pelayanan Puskesmas Pasar Sentral Disorot, Pasien Malaria Mengaku Dipaksa Minum Obat di Tempat Papuanewsonline.com, Timika - Persoalan pelayanan kesehatan kembali menjadi sorotan publik di Kabupaten Mimika. Adu mulut antara seorang pasien dan petugas kesehatan di Puskesmas Pasar Sentral, Timika, Senin (26/5/2026), memunculkan kritik terhadap prosedur pelayanan medis yang dianggap tidak manusiawi dan minim empati terhadap kondisi pasien. Peristiwa tersebut bermula ketika seorang pasien berinisial HR menjalani pemeriksaan malaria di Puskesmas Pasar Sentral dan dinyatakan positif terjangkit penyakit tersebut. Setelah menerima hasil pemeriksaan, HR mengaku diarahkan menuju loket pengambilan obat bertuliskan “Malkon”. Namun, situasi memanas ketika tiga perawat yang berjaga meminta dirinya langsung meminum obat malaria di lokasi pelayanan. "Setelah mendapat penjelasan dari bidan di apotek, saya diarahkan ke loket bertuliskan “Malkon” untuk mengambil obat. Di loket itu ada tiga perawat. Mereka suruh saya langsung minum obat di tempat, tanpa mempertanyakan saya sudah makan atau belum ini pelayanan memalukan," ujar HR. Menurut HR, dirinya menolak permintaan tersebut karena belum makan dan harus pulang sendiri menggunakan sepeda motor. Ia khawatir efek obat malaria dapat memengaruhi kondisi tubuhnya saat berkendara. "Saat itu saya meminta izin untuk ambil obat kemudian nanti sampai di rumah makan baru minum obat dan langsung, namun permintaan saya ditolak petugas dengan tegas, sambil berkata ini perintah dinas kesehatan," Tegasnya. HR mengungkapkan bahwa penolakan dirinya justru mendapat respons keras dari petugas kesehatan. Ia bahkan mengaku diancam akan dilaporkan ke Dinas Kesehatan karena tidak mengikuti instruksi untuk meminum obat di tempat. " Saya juga dengan tegas menolak karena, saya dipaksa minum obat ditempat, tanpa mereka memperhatikan kondisi fisik saya, dan saya kan pulang naik motor sendirian jadi kalau dalam perjalanan saya pusing pengaruh obat lalu saya kecelakaan atau tertabrak kan konsekuensi juga ada," ujar HR. Tak hanya itu, HR mengaku petugas kesehatan sempat menyarankan dirinya membeli roti terlebih dahulu agar bisa langsung meminum obat di lokasi Puskesmas. Sikap tersebut dinilai memperlihatkan lemahnya pendekatan pelayanan yang mengutamakan prosedur dibanding keselamatan pasien. Kasus ini memunculkan pertanyaan serius mengenai standar pelayanan kesehatan di fasilitas publik daerah. Di tengah tingginya kasus malaria di Papua, pelayanan medis seharusnya tidak hanya fokus pada kepatuhan prosedur, tetapi juga mempertimbangkan kondisi pasien secara menyeluruh. HR menilai pelayanan di Puskesmas Pasar Sentral mencerminkan buruknya tata kelola pelayanan kesehatan di Kabupaten Mimika. Ia menyebut kondisi tersebut tidak terlepas dari lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap pelayanan publik. "Pelayanan bobrok di puskesmas Pasar Sentral, tidak terlepas dari gagalnya kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Mimika," Pungkasnya. Sorotan terhadap pelayanan kesehatan di Mimika sebelumnya juga beberapa kali menjadi perhatian masyarakat. Mulai dari keterbatasan fasilitas, keluhan antrean panjang, hingga sikap tenaga kesehatan yang dinilai kurang komunikatif masih menjadi persoalan yang sering dikeluhkan warga. Di sisi lain, tenaga kesehatan di daerah endemik malaria seperti Papua memang memiliki kewajiban memastikan pasien mengonsumsi obat sesuai prosedur untuk mencegah resistensi obat dan memastikan keberhasilan pengobatan. Namun pendekatan yang dilakukan tetap harus mengedepankan komunikasi yang baik dan mempertimbangkan kondisi pasien. Hingga berita ini dipublikasikan, redaksi belum memperoleh konfirmasi resmi dari pihak Puskesmas Pasar Sentral maupun Dinas Kesehatan Mimika terkait prosedur pemberian obat malaria tersebut. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak terkait guna meminta tanggapan dan klarifikasi, sesuai ketentuan hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.Penulis: HendEditor: GF 26 Mei 2026, 19:31 WIT
Rekrutmen Akpol 2026 di Maluku Terapkan Pengawasan Berlapis dan Sistem Terbuka Papuanewsonline.com, Ambon – Komitmen mewujudkan rekrutmen Polri yang bersih, transparan, dan bebas praktik kecurangan kembali ditegaskan dalam pelaksanaan seleksi Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 di wilayah Maluku.Proses seleksi Uji Kesamaptaan Jasmani yang digelar di Lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Tantui, Kota Ambon, Kamis (21/5/2026), dipantau langsung oleh Irwasda Polda Maluku Kombes Pol I Made Sunarta, S.E., M.H., bersama jajaran pengawas internal dan eksternal guna memastikan seluruh tahapan berjalan objektif dan akuntabel.Pengawasan ketat dilakukan sebagai bagian dari implementasi prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) yang menjadi pedoman dalam proses rekrutmen anggota Polri.Turut hadir dalam peninjauan tersebut Dansat Brimob Polda Maluku selaku Ketua Bidang Kesamaptaan Jasmani, Kabag Dalpers Biro SDM Polda Maluku, Kabag Watpers Biro SDM Polda Maluku, serta Kasubbag Diapers Bag Dalpers Biro SDM Polda Maluku.Dalam pelaksanaannya, seleksi juga diawasi secara berlapis oleh unsur internal maupun eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Itwasda dan Bid Propam Polda Maluku, sementara pengawasan eksternal melibatkan perwakilan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Maluku.Irwasda Polda Maluku Kombes Pol I Made Sunarta menegaskan bahwa proses seleksi Akpol merupakan bagian penting dalam mencetak calon-calon perwira Polri yang profesional, berintegritas, dan memiliki kualitas fisik yang prima.“Seleksi Akpol bukan ruang kompromi ataupun titipan. Seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama dan setiap tahapan diawasi secara terbuka untuk memastikan proses berjalan objektif, bersih, dan bebas dari kecurangan,” tegas Kombes Pol I Made Sunarta di sela peninjauan.Ia menambahkan, seluruh hasil penilaian peserta dicatat dan diumumkan secara terbuka sebagai bentuk transparansi kepada publik.“Kami ingin memastikan kepercayaan masyarakat terhadap proses rekrutmen Polri terus terjaga. Karena itu, setiap tahapan dilakukan secara profesional dengan pengawasan ketat dari internal maupun eksternal,” ujarnya.Sebanyak 29 peserta mengikuti tahapan Uji Kesamaptaan Jasmani yang terbagi dalam tiga kategori utama, yakni Kesamaptaan A berupa lari ketahanan selama 12 menit, Kesamaptaan B meliputi pull-up, sit-up, push-up, dan shuttle run, serta Kesamaptaan C berupa uji ketangkasan renang yang dilanjutkan pemeriksaan antropometrik atau postur tubuh.Dari hasil pelaksanaan seleksi, dua peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya, masing-masing karena tidak hadir dan tidak mencapai standar nilai fisik yang telah ditentukan.Sementara peserta yang dinyatakan memenuhi syarat akan melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya sesuai mekanisme penerimaan Taruna Akpol Tahun Anggaran 2026.Pelaksanaan seleksi berlangsung aman, tertib, dan lancar dengan pengawasan ketat di seluruh tahapan. Polda Maluku menegaskan komitmennya mendukung reformasi rekrutmen Polri melalui sistem seleksi yang mengedepankan prinsip merit, transparansi, dan akuntabilitas guna menghasilkan calon perwira Polri yang unggul serta dipercaya masyarakat. PNO-12 22 Mei 2026, 19:38 WIT
Perluas Program Polisi Mengajar, Polres Kepulauan Tanimbar Sambangi SMA Kristen Saumlaki Papuanewsonline.com, Tanimbar - Program unggulan Kapolda Maluku bertajuk “Polisi Mengajar” terus diperluas hingga wilayah kepulauan terluar. Kali ini, jajaran Polres Kepulauan Tanimbar menyasar pelajar di SMA Kristen Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Rabu (20/5/2026), guna memperkuat kesadaran hukum, membangun karakter generasi muda, serta mencegah kenakalan remaja dan tindak kriminal di lingkungan pendidikan.Kegiatan yang berlangsung di Aula SMA Kristen Saumlaki itu merupakan implementasi Surat Telegram Kapolda Maluku Nomor: ST/152/IV/OPS.1.3./2026 tanggal 29 April 2026 tentang Launching Polisi Mengajar Polda Maluku.Program edukatif tersebut dipimpin Kasat Binmas Polres Kepulauan Tanimbar AKP J. Samponu bersama Kasi Kum Polres Kepulauan Tanimbar AIPTU J. Jaflaun, S.H., dengan diikuti ratusan siswa dan dewan guru.Kepala SMA Kristen Saumlaki, A. Batlayar, S.Pd., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Polri yang dinilai memberikan edukasi penting bagi pembentukan karakter dan kedisiplinan pelajar.Ia menegaskan bahwa kehadiran polisi di lingkungan sekolah bukan untuk menakut-nakuti siswa, melainkan sebagai bentuk kepedulian dalam menjaga dan membimbing generasi muda agar terhindar dari perilaku menyimpang.“Program ini menjadi langkah strategis dalam membangun generasi muda yang cerdas, berintegritas, taat hukum, dan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi,” ujarnya.Dalam sesi penyuluhan, AKP J. Samponu menyampaikan sejumlah materi penting terkait penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Materi yang diberikan meliputi ketentuan pidana tentang tawuran, kekerasan bersama, penyebaran berita bohong atau hoaks, mabuk di tempat umum, pencurian, hingga gangguan ketertiban lingkungan.Selain itu, para pelajar juga diberikan pemahaman mengenai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahaya penyalahgunaan minuman keras dan narkoba, serta edukasi terkait perundungan verbal dan kekerasan seksual terhadap anak.Suasana dialog berlangsung interaktif. Sejumlah siswa aktif mengajukan pertanyaan mengenai pencegahan kenakalan remaja, mekanisme pembayaran denda pidana, aturan lalu lintas, hingga penanganan korban pelecehan seksual dan sanksi hukum terhadap penjualan minuman keras ilegal.Kasat Binmas Polres Kepulauan Tanimbar AKP J. Samponu menegaskan bahwa pendekatan edukatif menjadi langkah utama Polri dalam membangun kesadaran hukum sejak dini di kalangan pelajar.Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani menyampaikan bahwa program “Polisi Mengajar” merupakan strategi preventif Polri untuk melindungi generasi muda dari ancaman kenakalan remaja, kekerasan, narkoba, hingga penyalahgunaan media sosial.“Melalui program Polisi Mengajar, kami ingin menghadirkan Polri sebagai sahabat pelajar sekaligus mitra pendidikan dalam membentuk generasi muda yang disiplin, sadar hukum, berkarakter, dan mampu menjadi pelopor keamanan di lingkungan masing-masing,” ujar AKBP Ayani.Ia menambahkan, edukasi hukum di lingkungan sekolah menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya tindakan kriminal yang melibatkan usia remaja.“Pencegahan jauh lebih penting daripada penindakan. Karena itu kami hadir langsung di sekolah untuk memberikan pemahaman kepada para siswa tentang konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang melanggar aturan,” tambahnya.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K, mengatakan bahwa program “Polisi Mengajar” merupakan bagian dari komitmen Polda Maluku dalam membangun pendekatan humanis Polri kepada masyarakat, khususnya generasi muda di wilayah kepulauan dan daerah 3T.“Program Polisi Mengajar tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi hukum, tetapi juga membangun kedekatan emosional antara Polri dan pelajar. Kami ingin anak-anak muda Maluku memiliki ketahanan moral, disiplin, serta kesadaran hukum yang kuat di tengah tantangan sosial dan digital saat ini,” kata Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K.Menurutnya, pendidikan karakter dan literasi hukum menjadi fondasi penting dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di masa depan“Polda Maluku terus mendorong seluruh jajaran untuk aktif hadir di sekolah-sekolah sebagai bentuk investasi sosial dalam menciptakan generasi emas Maluku yang aman, cerdas, dan bebas dari pengaruh negatif,” ungkapnya.Dari hasil kegiatan tersebut, terjadi peningkatan pemahaman pelajar mengenai bahaya tawuran, bullying, penyalahgunaan media sosial, narkoba, serta pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, terbangun pula komunikasi yang lebih baik antara pihak sekolah dengan kepolisian dalam mendukung pembinaan generasi muda.Kegiatan Polisi Mengajar berakhir pada pukul 11.15 WIT dalam situasi aman, tertib, dan kondusif. PNO-12 22 Mei 2026, 15:42 WIT
Kadensus 88: Perlindungan Anak dan Literasi Digital Jadi Kunci Hadapi Tantangan Era Digital Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri, Irjen Pol. Sentot Prasetyo, S.I.K., menegaskan pentingnya memperkuat perlindungan anak, literasi digital, dan deteksi dini berbasis kolaborasi dalam menghadapi dinamika ruang digital yang terus berkembang.Penegasan tersebut disampaikan dalam bedah buku “Gamifikasi Kekerasan dalam Teror Modern di Era Digital” pada 20 Mei 2026, yang membahas pentingnya pendekatan pencegahan yang lebih adaptif, humanis, dan berbasis perlindungan masyarakat.Dalam paparannya, Kadensus 88 menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru, terutama bagi anak dan remaja yang berada pada fase pencarian identitas dan rentan terhadap pengaruh lingkungan sosial maupun ruang digital.“Anak dan remaja berada pada fase pencarian identitas. Karena itu, penguatan literasi digital, ketahanan psikologis, dan lingkungan sosial yang sehat menjadi bagian penting agar mereka mampu menghadapi berbagai pengaruh di ruang digital secara lebih kritis dan sehat,” ujar Irjen Pol. Sentot Prasetyo.Menurutnya, pendekatan terhadap anak yang terpapar persoalan di ruang digital perlu mengedepankan perlindungan, rehabilitasi, dan pendampingan, bukan semata pendekatan penindakan.Berdasarkan hasil asesmen dan pemetaan, Densus 88 menemukan bahwa kerentanan anak di ruang digital dipengaruhi banyak faktor, mulai dari krisis identitas, keterasingan sosial, perundungan, hingga kebutuhan akan penerimaan sosial.Namun demikian, Kadensus menegaskan bahwa data tersebut harus menjadi dasar untuk memperkuat sistem perlindungan dan pencegahan, bukan membangun stigma terhadap anak.“Data dan pola yang kami temukan harus menjadi dasar memperkuat perlindungan. Anak perlu dipandang sebagai pihak yang harus dilindungi dan diperkuat ketahanannya,” jelasnya.Untuk itu, Densus 88 mendorong collaborative approach, yakni penguatan sinergi antara keluarga, sekolah, pemerintah, akademisi, komunitas, platform digital, dan masyarakat dalam membangun ekosistem perlindungan bersama.Pendekatan tersebut diwujudkan melalui penguatan literasi digital, deteksi dini berbasis multi-stakeholder, serta ecological prevention yang melibatkan keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial secara menyeluruh.Selain itu, berbagai program pencegahan juga terus diperkuat melalui Pendidikan Kritis dan Ketahanan Digital, edukasi di sekolah, serta penguatan kapasitas guru dan orang tua sebagai garda terdepan dalam mengenali perubahan perilaku anak sejak dini.Pandangan tersebut mendapat penguatan dari para akademisi dan pakar lintas disiplin yang menjadi penanggap dalam bedah buku.Psikolog forensik Dr. Zora Arfina Sukabdi menilai perlindungan anak perlu menjadi perhatian utama, terutama terhadap anak yang mengalami alienasi sosial, merasa tidak terlihat (invisible), hingga kehilangan makna, karena kondisi tersebut dapat meningkatkan kerentanan psikologis.“Pendekatan perlindungan dan deteksi dini terhadap anak menjadi sangat penting, terutama di tengah perubahan pola interaksi sosial di era digital,” ujar Dr. Zora Arfina Sukabdi.Sementara itu, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D., mengingatkan bahwa pencegahan harus tetap berpijak pada hak asasi manusia dan kebijakan berbasis bukti ilmiah, sehingga tidak menimbulkan stigma atau generalisasi terhadap generasi muda.Pandangan lain disampaikan psikolog forensik Dra. Adityana Kasandra Putranto, yang menekankan pentingnya penguatan kesehatan mental dan ketahanan psikologis sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang lebih tangguh menghadapi tantangan ruang digital.Sementara Dr. Ismail Fahmi menyoroti pentingnya edukasi publik dan sistem deteksi dini berbasis data agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap perubahan dinamika digital.Menutup paparannya, Kadensus 88 menegaskan bahwa tujuan utama berbagai upaya tersebut adalah membangun lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang generasi muda.“Tujuan akhirnya bukan menciptakan rasa takut, tetapi membangun kesadaran bersama agar anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan memiliki ketahanan menghadapi tantangan era digital,” tutup Irjen Pol. Sentot Prasetyo.Pesan tersebut menegaskan bahwa keamanan masa depan dibangun melalui perlindungan, pendidikan, kolaborasi, dan penguatan ketahanan generasi muda. PNO-12 22 Mei 2026, 13:40 WIT
Pembangunan SDM Papua Harus Jadi Prioritas, PAPEDA-YPMAK Soroti Pengelolaan Dana Otsus Papuanewsonline.com, Mimika — Ketua Umum Perkumpulan Alumni Penerima Beasiswa Dana Kemitraan (PAPEDA-YPMAK), Hilarious Dolame, menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Papua, khususnya di Kabupaten Mimika, harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.Menurutnya, implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua selama ini belum menunjukkan hasil yang jelas, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bagi masyarakat asli Papua.Ia menilai dana Otsus yang setiap tahun dikucurkan pemerintah pusat nilainya sangat besar, namun realisasi dan sasaran penggunaannya belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat.“Pemerintah daerah harus lebih fokus dan terukur dalam mengelola dana Otonomi Khusus, terutama untuk pembangunan manusia,” ujar Hilarious.Ia mencontohkan, lembaga seperti YPMAK selama ini telah menunjukkan hasil nyata dalam pengembangan SDM melalui program pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Bahkan, banyak penerima manfaat program YPMAK yang kini menjadi pemimpin di tingkat pemerintah daerah, DPR, maupun organisasi perangkat daerah (OPD).“Kalau YPMAK dengan anggaran yang terbatas saja mampu membiayai pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat, maka pemerintah daerah seharusnya bisa melakukan hal yang lebih besar melalui dana Otonomi Khusus,” katanya.Hilarious juga menyoroti masih adanya aksi protes yang dilakukan pelajar tujuh suku terkait persoalan pendidikan. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pendidikan masyarakat asli Papua masih belum maksimal.Karena itu, ia mendorong adanya kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Mimika dan YPMAK melalui nota kesepahaman maupun sinkronisasi program, agar penanganan pendidikan masyarakat, khususnya anak-anak dari wilayah pedalaman dan pesisir, dapat dilakukan secara terarah dan terukur.“Pendidikan harus dikontrol, dibina, dan dimonitor dengan baik. Jangan terlalu banyak pintu dan kepentingan sehingga sasaran pendidikan menjadi tidak jelas,” ujarnya.Ia menambahkan, visi pembangunan dari kampung ke kota yang selama ini digaungkan pemerintah daerah juga harus dimulai dari pembangunan SDM. Menurutnya, anak-anak dari kampung harus dipersiapkan sejak dini melalui pendidikan yang baik agar mampu bersaing di era modern.“Kalau hari ini kita tidak siapkan generasi muda, maka ke depan Mimika akan mengalami kesulitan. Pembangunan manusia itu penting supaya kemiskinan bisa ditekan dan masyarakat asli Papua mampu bersaing,” tutupnya. Penulis: Bim Editor: GF 18 Mei 2026, 19:00 WIT
Angin Kencang Terjang Wania, Pohon Tumbang Timpa Rumah dan Kabel Listrik Papuanewsonline.com, Timika – Cuaca ekstrem berupa hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Senin (18/5/2026) sekitar pukul 11.00 WIT. Akibatnya, sebuah pohon besar tumbang di Jalan Poros Timika–Mapurujaya KM 6 dan menimpa dua unit rumah warga serta jaringan kabel listrik di sekitar lokasi kejadian. Kejadian ini langsung mendapat respons cepat dari tim relawan dan pihak berwenang setempat.Ketua Relawan Mimika Respon Cepat, Agung Arie, yang berada di lokasi membenarkan insiden tersebut terjadi akibat kondisi alam yang tidak bersahabat. “Pohon tumbang ini murni disebabkan hujan dan angin kencang. Kerugian yang dialami warga berupa kerusakan pada bangunan rumah, sementara kabel listrik yang tertimpa menyebabkan gangguan aliran listrik di lingkungan sekitar,” jelasnya.Penanganan kejadian dilakukan secara terpadu; tim relawan bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan evakuasi dan pembersihan batang pohon yang menghalangi jalan dan menindih bangunan. Di sisi lain, petugas dari PLN juga telah berada di lokasi untuk segera memperbaiki dan menormalkan kembali jaringan listrik yang putus atau rusak akibat tertimpa pohon tersebut agar segera berfungsi kembali.  Penulis: Jid Editor: GF 18 Mei 2026, 18:36 WIT
Ekonomi
Realisasi APBD Mimika Disorot, Dewan Adat dan Pengusaha Desak Pemerintah Selamatkan Ekonomi 21 Mei 2026, 16:02 WIT
Kartu Merah untuk Disnaker Mimika, Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Dinilai Belum Maksimal 21 Mei 2026, 15:56 WIT
Bapenda Mimika Gandeng Samsat Untuk Data Kendaraan Berplat Luar Guna Mendorong Mutasi Pajak 19 Mei 2026, 15:06 WIT
Bapenda Mimika Perkuat Sistem Pajak melalui Digitalisasi, SDM Profesional, dan Penegakan Aturan 19 Mei 2026, 14:29 WIT
Dukung Program Presiden, Wakapolda Maluku Perkuat Ekonomi Desa Lewat Koperasi Merah Putih 18 Mei 2026, 14:34 WIT
Lihat Semua
Tag Berita
Hukum Politik Pendidikan Ekonomi Seni Olahraga Budaya Kesehatan Pemerintahan Kriminal
Seni & Budaya Lihat semua
Sambut Iduladha, Pemuda Muslim Mimika Perkuat Kolaborasi Lewat Lomba Kebersihan Masjid Papuanewsonline.com, Mimika — Puncak acara Lomba Kebersihan Lingkungan Masjid se-Distrik Mimika Baru dalam rangka menyambut Hari Raya Iduladha berlangsung meriah pada Senin, 26 Mei 2026. Kegiatan yang mengusung tema “Masjid Bersih, Ibadah Nyaman, Qurban Berkah” ini menjadi momentum kolaborasi antara pemuda muslim, Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), dan pemerintah dalam membangun kepedulian terhadap kebersihan lingkungan masjid dan masyarakat.Dalam perlombaan tersebut, Masjid Nurul Hidayah berhasil meraih Juara 1, disusul Masjid Asy-Syuhada sebagai Juara 2, Masjid Ittihadul Ummah sebagai Juara 3, dan Masjid An-Nur sebagai Juara Harapan 1.Ketua Pemuda Muslim Mimika, Arifin Letsoin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut murni lahir dari semangat kolaborasi dan dorongan bersama dalam menyambut momentum Iduladha.“Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi bersama pemuda muslim dan seluruh elemen masyarakat untuk menghadirkan kegiatan yang positif dan bermanfaat. Kami sangat mengapresiasi langkah teman-teman yang telah ikut berpartisipasi dalam menjawab berbagai tantangan dan polemik sosial di lingkungan masyarakat, khususnya terkait kebersihan dan keamanan lingkungan,” ujarnya.Arifin juga menegaskan bahwa apa yang dilakukan hari ini merupakan bentuk kepedulian nyata yang patut diapresiasi bersama. Ia berharap pemuda muslim dapat terus aktif dan memiliki inisiatif dalam mendampingi pemerintah daerah membangun Kabupaten Mimika.Sementara itu, Kepala Distrik Mimika Baru, Merlyn Temorubun, memberikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan para pemuda muslim dan DKM se-Distrik Mimika Baru. Menurutnya, kegiatan seperti ini harus terus dilanjutkan karena menjadi contoh positif bagi generasi muda.“Inilah pemuda yang kami harapkan, pemuda yang juga diharapkan oleh pemerintah. Banyak dinamika sosial yang harus kita selesaikan bersama-sama dengan bergandengan tangan,” kata Merlyn.Ia menambahkan bahwa pemerintah akan melihat dan mendukung kegiatan nyata yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, program yang sudah berjalan dan dipublikasikan akan menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk memberikan dukungan.Merlyn juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh DKM yang telah menjadikan masjid sebagai tempat edukasi yang baik bagi masyarakat. Ia mengajak seluruh pihak untuk terus menghadirkan kegiatan positif yang melibatkan pemuda.“Pemuda jangan hanya berada di dalam grup-grup WhatsApp. Silakan kritisi pemerintah, tetapi kami juga membutuhkan pemuda yang mau turun langsung bekerja bersama-sama di lapangan,” tegasnya.Ia menekankan bahwa program yang bertujuan untuk kebaikan masyarakat harus dijalankan secara bersama-sama tanpa memandang perbedaan pribadi.“Kami siap menjembatani, kami siap berbagi, dan kami siap berkolaborasi,” tutupnya. Penulis: BimEditor: GF 26 Mei 2026, 19:55 WIT
Satgas Ops Damai Cartenz 2026 Amankan Peresmian Gereja di Kiwirok Papuanewsonline.com, Pegunungan Bintang – Personel Satgas Tindak Operasi Damai Cartenz 2026 melaksanakan pengamanan kegiatan peresmian Gereja Injil Indonesia di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Jumat (15/05/2026).Kegiatan pengamanan dipimpin oleh Danpos Kiwirok, IPTU Enabel Julian K., S.Pd., dengan melibatkan 14 personel Satgas Tindak Ops Damai Cartenz 2026. Kehadiran aparat bertujuan memastikan seluruh rangkaian kegiatan ibadah dan peresmian gereja berjalan aman, tertib, dan penuh khidmat.Sejak pagi hari, personel telah bersiaga di sekitar lokasi guna memberikan rasa aman kepada masyarakat yang hadir mengikuti kegiatan keagamaan tersebut. Selain melakukan pengamanan, personel juga menjalin komunikasi humanis dengan tokoh agama dan masyarakat setempat sebagai bentuk pendekatan persuasif yang terus dikedepankan dalam pelaksanaan tugas di Papua.Kegiatan berlangsung dengan aman, lancar, dan kondusif. Masyarakat terlihat antusias dan merasa tenang dengan kehadiran aparat keamanan yang turut membantu menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa pengamanan kegiatan keagamaan merupakan bagian dari komitmen aparat dalam menjamin kebebasan masyarakat menjalankan ibadah dengan aman dan damai.“Kehadiran personel dalam kegiatan keagamaan bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat agar dapat melaksanakan ibadah dengan tenang dan penuh sukacita. Kami terus mengedepankan pendekatan humanis dan penuh rasa hormat terhadap nilai-nilai keagamaan serta budaya masyarakat Papua,” ujar Ka Ops Damai Cartenz 2026.Ia juga menegaskan bahwa stabilitas keamanan di Papua harus dibangun melalui kerja sama, toleransi, dan semangat persaudaraan antar seluruh elemen masyarakat.Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum. mengatakan bahwa pengamanan kegiatan masyarakat akan terus dilakukan secara profesional dan persuasif guna menciptakan situasi yang kondusif.“Kami ingin masyarakat merasakan bahwa aparat hadir sebagai pelindung dan pengayom. Melalui pendekatan dialogis dan humanis, kami berharap hubungan baik antara aparat dan masyarakat dapat terus terjalin demi terciptanya Papua yang aman dan damai,” ungkapnya.Kegiatan pengamanan peresmian gereja di Kiwirok ini menjadi bagian dari upaya Operasi Damai Cartenz 2026 dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus memperkuat keharmonisan dan toleransi di tengah masyarakat Papua. PNO-12 18 Mei 2026, 14:51 WIT
Ketua Dewan Adat Lemasa Tegaskan Hak Ulayat dan Tolak Klaim Sepihak atas Besi Tua di Areal Freeport Papuanewsonline.com, Timika – Bertempat di Honai Dewan Adat Lemasa, Jalan Kelimutu, Timika, Papua Tengah, Dewan Adat Lemasa bersama tokoh-tokoh adat Amungme menggelar pertemuan penting guna menyikapi berbagai persoalan adat dan hak ulayat masyarakat Amungme di wilayah operasional PT Freeport Indonesia. (13/05/26).Dalam pertemuan tersebut, para tokoh adat menegaskan penolakan terhadap klaim sepihak terkait pengelolaan besi tua di areal Freeport yang dinilai tidak melalui mekanisme adat dan tidak melibatkan seluruh pemilik hak ulayat secara sah.Ketua Dewan Adat Lemasa (Amungme Naisorey) Joel Beanal, menegaskan bahwa setiap keputusan yang menyangkut tanah adat, sumber daya, maupun aset yang berada di wilayah Amungsa harus dibicarakan bersama seluruh pemilik hak adat.“Kami menolak segala bentuk klaim sepihak yang mengatasnamakan masyarakat adat tanpa melalui musyawarah adat yang benar. Semua keputusan harus menghormati struktur adat dan hak masyarakat Amungme,” tegas Joel Beanal.Sementara itu, Wakil Ketua I Dewan Adat Lemasa (Amungme Naisorei) Domi Kum, menyampaikan bahwa masyarakat adat Amungme tetap menjaga persatuan dan meminta semua pihak menghormati keputusan adat yang lahir dari musyawarah bersama, demi keutuhan tatanan adat suku Amungme dari 11 wilayah amungsa.Dewan Kehormatan Anggota Pendiri Lemasa, Johanes Kasamol, juga mengingatkan pentingnya menjaga marwah lembaga adat sebagai rumah bersama masyarakat Amungme.“Lemasa berdiri untuk menjaga kepentingan masyarakat Amungme. Jangan ada pihak yang menggunakan nama adat demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” ujar Johanes Kasamol.Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Adat Lemasa sekaligus anak dari salah satu Tokoh besar pendiri Lemasa, Florentinus Beanal, menekankan bahwa kehadiran PT Freeport Indonesia selama ini telah memberikan dampak yang sangat baik bagi masyarakat Papua, khususnya suku Amungme, Kamoro, dan lima suku kekerabatan lainnya.“Freeport ini sudah terlalu baik untuk masyarakat Papua, secara khusus Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan. Kehadiran Freeport memberikan dampak persahabatan dan manfaat yang luar biasa bagi kita semua,” ujar Florentinus Beanal.Ia juga mengajak seluruh masyarakat adat untuk tetap menjaga persatuan, stabilitas, dan hubungan baik yang telah terbangun selama ini demi masa depan generasi Amungme di Tanah Papua.Stafg Peleksana Lemasa Bidang Adat dan Budaya, Ruben Kum, yang juga bertindak sebagai Pelaksana Program Harian Lemasa, menyampaikan bahwa lembaga adat memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga budaya, nilai-nilai adat, persatuan masyarakat Amungme, serta menjaga kehormatan tanah adat di tengah berbagai persoalan yang terjadi.“Kami di Lemasa tetap berdiri menjaga adat dan budaya Amungme. Semua persoalan harus diselesaikan dengan menghormati aturan adat, musyawarah, dan kepentingan seluruh masyarakat pemilik hak ulayat. Lemasa hadir untuk menjaga persatuan masyarakat Amungme agar tetap kuat dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan,” ujar Ruben Kum.Ia juga menambahkan bahwa Lemasa akan terus menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat adat dan memperkuat koordinasi antarwilayah adat Amungme demi menjaga kehormatan masyarakat Amungsa dari Jigimugi sampai Mbumbram.Pertemuan tersebut turut dihadiri seluruh anggota Amungme Lemasa dari 11 wilayah Amungsa, mulai dari Jigimugi hingga Mbumbram. Kehadiran para anggota adat menunjukkan solidaritas dan komitmen bersama dalam menjaga hak-hak masyarakat Amungme.Melalui pertemuan ini, Dewan Adat Lemasa berharap seluruh pihak dapat menghormati mekanisme adat yang berlaku dan mengedepankan dialog dalam menyelesaikan setiap persoalan yang berkaitan dengan hak ulayat masyarakat Amungme.Para tokoh adat juga menegaskan pentingnya restu adat dan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat asli, khususnya suku Amungme dan Kamoro, dalam setiap aktivitas ekonomi, investasi, maupun pengelolaan sumber daya alam di Tanah Papua. Menurut mereka, investor dan pemerintah wajib menghormati struktur adat yang telah berdiri sejak lama, seperti Lemasa dan Lemasko, sebagai representasi sah masyarakat pemilik hak ulayat.Dalam pernyataannya, para tokoh meminta negara dan seluruh pihak terkait untuk menghargai hak-hak masyarakat lokal tanpa membentuk lembaga-lembaga baru yang hanya melayani kepentingan kelompok tertentu demi keuntungan sepihak. Mereka menilai bahwa keberadaan lembaga adat asli merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial, budaya, dan hubungan kemitraan di wilayah adat Amungsa.Selain itu, Dewan Adat Lemasa juga mendorong adanya sinergi yang transparan dan terbuka antara pemerintah, PT Freeport Indonesia, dan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Kemitraan yang dibangun diharapkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat asli Papua, khususnya Amungme dan Kamoro.Lemasa sendiri merupakan lembaga kultur masyarakat Amungme yang berdiri sejak tahun 1994 dan dikenal sebagai salah satu lembaga adat pertama di Tanah Papua sebelum era reformasi serta sebelum lahirnya berbagai lembaga adat lainnya di Papua. Keberadaan Lemasa dinilai memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Amungme serta menjaga nilai budaya dan adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur.Para tokoh adat juga menyerukan persatuan seluruh masyarakat Amungme demi menjaga tanah adat, budaya, dan masa depan generasi penerus di Tanah Amungsa.Dalam dokumentasi kegiatan yang berlangsung di Honai Dewan Adat Lemasa tersebut, tampak para tokoh adat, pengurus Lemasa, serta masyarakat Amungme berkumpul bersama menyampaikan sikap adat secara terbuka dan damai. Pertemuan itu menjadi simbol persatuan masyarakat Amungme dalam menjaga hak ulayat, martabat adat, serta solidaritas antarwilayah Amungsa.Beberapa tokoh yang hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut terlihat memberikan penyampaian dan dukungan terhadap keputusan bersama Dewan Adat Lemasa. Suasana pertemuan berlangsung penuh kekeluargaan dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang diwariskan leluhur Amungme.Seluruh peserta yang hadir juga menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas masyarakat adat serta mengedepankan dialog adat dalam menyelesaikan setiap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat Amungme di wilayah Timika dan sekitarnya.  Penulis: Jid Editor: GF 14 Mei 2026, 13:28 WIT
Kloter UPG-29 Papua Tiba Selamat di Makkah, Siap Laksanakan Ibadah Haji 2026 Papuanewsonline.com, Timika – Rombongan jamaah haji yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) UPG-29 asal Papua, termasuk calon haji dari Kabupaten Mimika, tiba dengan selamat di Kota Makkah, Arab Saudi, Selasa (12/5/2026) malam. Berangkat dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pukul 07.30 WITA menggunakan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GIA 1129, rombongan mendarat di Bandara King Abdul Aziz tepat pukul 22.05 WIT atau 16.05 waktu setempat dalam keadaan aman dan lancar tanpa kendala berarti.Pembimbing ibadah, H. Muhammad Hatta, membenarkan seluruh 392 orang yang terdiri dari 386 jamaah dan 6 petugas pendamping tiba dalam kondisi sehat. Jamaah berasal dari Mimika, Biak, Mappi, Kabupaten Jayapura, Asmat, hingga Merauke. Komposisinya didominasi perempuan sebanyak 231 orang dan laki-laki 161 orang. Sebagian besar masuk kategori risiko tinggi, yakni 342 orang, dengan rentang usia termuda 18 tahun hingga tertua 90 tahun.Selama di Tanah Suci, rombongan akan bermukim di Hotel Safwat Alsharooq sektor 5, dan nantinya akan pindah ke Hotel Dar Al Eiman Al Haram sektor 1 saat berada di Madinah. Pihak penyelenggara mengimbau seluruh jamaah agar senantiasa menjaga kesehatan, mengatur pola istirahat, serta taat mengikuti setiap arahan petugas pendamping demi kelancaran seluruh rangkaian ibadah haji tahun ini.“Alhamdulillah, selamat bertiba di Tanah Suci. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah haji bagi seluruh jamaah Kloter UPG-29. Semoga setiap langkah, doa, dan ibadah Bapak/Ibu diterima Allah SWT, menjadi haji yang mabrur, kembali ke tanah air dengan hati bersih, serta membawa kenangan indah dan pahala yang berlimpah. Tetap sehat dan semangat menjalani semua rangkaian ibadah,” ujar H. Muhammad Hatta mengucapkan doa dan harapan.  Penulis: Jid Editor: GF 13 Mei 2026, 10:56 WIT
Kloter UPG-29 Papua Berangkat Ke Tanah Suci, 342 Jamaah Termasuk Kategori Risiko Tinggi Papuanewsonline.com, Makassar – Kelompok Terbang UPG-29 yang membawa calon jamaah haji dari berbagai wilayah di Papua resmi diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Kloter ini beranggotakan 392 orang, terdiri dari 386 jamaah dan 6 petugas pendamping, dengan komposisi 231 jamaah perempuan dan 161 laki-laki. Mayoritas berusia antara 40 hingga 59 tahun, dengan usia tertua 90 tahun dan termuda 18 tahun, serta berasal dari daerah Mimika, Biak, Mappi, Kabupaten Jayapura, Asmat, hingga Merauke.Dipimpin Mihraeni Karim, tim pendamping juga meliputi pembimbing ibadah, tenaga kesehatan, dan petugas pelayanan haji. Perhatian utama tertuju pada kondisi kesehatan, di mana sebanyak 342 jamaah masuk kategori risiko tinggi, meliputi risiko berat, sedang, dan ringan. Penyakit yang paling umum diderita adalah hipertensi, kolesterol tinggi, dan diabetes. Sebanyak 13 jamaah membawa kursi roda pribadi, sementara 7 lainnya memerlukan bantuan alat bantu gerak dan pengawasan khusus.Dalam keberangkatan ini, satu jamaah asal Mimika bernama Eka Yeni Rahayu tertunda karena mengalami penurunan kadar oksigen, dan kini dirujuk ke RS Tajuddin Chalid Makassar untuk perawatan intensif. Tidak ada laporan kematian maupun perpindahan jamaah hingga saat ini. Nantinya, rombongan akan menginap di Hotel Safwat Alsharooq sektor 5 saat di Makkah, serta Hotel Dar Al Eiman Al Haram sektor 1 selama berada di Madinah.Penerbangan dilakukan menggunakan pesawat Garuda Indonesia nomor GIA 1129, lepas landas pukul 07.30 WITA dan dijadwalkan tiba di Arab Saudi pukul 16.15 WAS. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji mengimbau seluruh jamaah untuk senantiasa menjaga kesehatan, mengatur waktu istirahat, dan menaati arahan petugas demi kelancaran ibadah haji tahun 2026. Penulis: Jid Editor: GF 13 Mei 2026, 10:10 WIT
120 Jemaah Haji Mimika Bertolak ke Tanah Suci, Dilepas dengan Doa dan Haru Mendalam Papuanewsonline.com, Timika – Calon jemaah haji reguler dari Kabupaten Mimika sejumlah 120 jamaah, didampingi tiga petugas resmi, akhirnya berangkat menuju Tanah Suci guna menunaikan ibadah haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah. Momen pelepasan rombongan kloter kedua berlangsung sangat khidmat dan sarat haru di Masjid Al Azhar, Jalan Bhayangkara, pada Minggu (10/5/26).Keberangkatan ini merupakan kelanjutan dari pelepasan resmi yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Mimika sejak 28 April lalu. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Mimika, H. M. Hilal, berpesan agar seluruh jemaah senantiasa menjaga kesehatan dan memurnikan niat ibadah.“Haji bukan sekadar perjalanan rohani semata, melainkan ibadah suci untuk mendekatkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT,” ujarnya.Ia juga mengimbau agar nama baik daerah selalu dijaga selama berada di Arab Saudi, mengingat perhatian besar yang telah diberikan pemerintah daerah.Suasana semakin mengharukan saat Ketua MUI Mimika, Ustadz KH. M. Amin AR, memimpin doa bersama, diiringi tangis haru para jemaah dan keluarga yang mengantar. Setelah menunaikan sholat sunnah safar, rombongan bergerak menuju Bandara Mozes Kilangin Timika menggunakan bus pemerintah dengan pengawalan ketat. Mereka dijadwalkan menginap di Asrama Haji Sudiang Makassar pada 11 Mei, sebelum terbang ke Jeddah keesokan harinya. Penasehat PPIHD Mimika, H. M. Darwis, turut menyampaikan doa dan ucapan selamat jalan.“Kami ucapkan selamat menempuh perjalanan suci, semoga Bapak Ibu senantiasa diberi keselamatan, kesehatan, dan kekuatan. Besar harapan kami agar Bapak Ibu pulang kembali ke Mimika dengan membawa keberkahan dan predikat haji mabrur,” ungkapnya. Ia menegaskan panitia akan terus berikan pelayanan terbaik mulai dari keberangkatan hingga kepulangan nanti. Penulis: Jid Editor: GF 10 Mei 2026, 23:20 WIT
Olahraga
Kejuaraan Judo Kapolri Cup 2026 Resmi Bergulir di GOR Segiri Samarinda 18 Mei 2026, 12:02 WIT
IPTU Esterlina Titiheru Raih 3 Medali Internasional 15 Mei 2026, 12:16 WIT
27 Tim Pelajar Meriahkan Kapolda Papua Tengah Cup II, Evan Soumilena Hadir Beri Motivasi 13 Mei 2026, 10:37 WIT
Bupati Cup 2026 Resmi Digelar di Boven Digoel, Wadah Cetak Atlet Muda Berprestasi 12 Mei 2026, 22:23 WIT
Riau Bhayangkara Run 2026 Kembali Digelar Bawa Pesan Lingkungan dan Karhutla 12 Mei 2026, 18:02 WIT
Lihat Semua
Video Lainnya
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT