Papuanewsonline.com
Berita Terbaru
Lihat semua
Ideologi Pancasila Jadi Fondasi Berbangsa, KSP-Kepala Staf Kepresidenan Terima Audiensi BPIP
Papuanewsonline.com, Jakarta - Penguatan Ideologi Pancasila ditegaskan harus terus menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila [BPIP] dengan Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal [Purn.] Prof. Dr. Dudung Abdurachman, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis [6/8].Pertemuan tersebut membahas penguatan implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai bagian dari pelaksanaan Asta Cita Presiden.Dalam pertemuan itu, Kepala Staf Kepresidenan mengapresiasi berbagai capaian dan program yang telah dijalankan BPIP dalam upaya membumikan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat.KSP menilai, internalisasi Pancasila tidak bisa berjalan sendiri, melainkan membutuhkan sinergi yang kuat lintas kementerian dan lembaga."Nilai-nilai Pancasila harus semakin terinternalisasi dalam kebijakan pemerintah, dunia pendidikan, serta kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Ini butuh kerja kolektif," tegas Jenderal [Purn.] Dudung.Lebih lanjut, Kantor Staf Presiden [KSP] memastikan akan terus mengawal penguatan regulasi, koordinasi, dan implementasi program Pembinaan Ideologi Pancasila agar berjalan efektif dan berdampak nyata.Langkah pengawalan tersebut dinilai penting untuk memastikan program pembinaan ideologi tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.Dengan penguatan tersebut, diharapkan Pancasila semakin kokoh sebagai ideologi pemersatu bangsa di tengah berbagai tantangan global dan dinamika kebangsaan.Editor: OF
07 Agu 2026, 12:43 WIT
Skandal Rp491,8 Miliar Papua Tengah: Diduga Diatur Sepihak Gubernur Meki Nawipa, DPRD Dikangkangi
Papuanewsonline.com, Nabire, - Borok APBD Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 terbongkar. Belanja hibah senilai Rp491.888.241.038 diduga jadi bancakan kekuasaan. Realisasi cuma Rp372.730.652.266 atau 75,78%. Sisa Rp119.157.588.772 atau 24,22% mengendap tanpa kejelasan. Rawan jadi SiLPA siluman.Lebih memalukan, anggaran jumbo itu diduga diatur sepihak oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, tanpa pernah dibahas di Badan Anggaran DPRD.BANGGAR DIKANGKANGI, GUBERNUR JADI RAJA HIBAHSeorang anggota Banggar DPRD Papua Tengah buka suara. Ia mengaku kaget saat LKPJ muncul angka hibah hampir setengah triliun yang tak pernah dibahas."Benar, dana hibah Rp491,8 miliar itu diatur sendiri oleh Gubernur, termasuk pembagiannya. Kami di Banggar tidak tahu. Nanti pada saat LKPJ baru kami kaget ada dana ratusan miliar itu untuk hibah," tegas sumber itu kepada Papuanewsonline.com, Jumat (7/8/2026), dengan syarat identitas dirahasiakan.Ia membongkar modus oeprandi busuk yang diduga berjalan mulus di Nabire."Modusnya gampang. Disuruh buat proposal, dana cair ke penerima dulu, lalu penerima setor setengahnya sebagai ucapan terima kasih. LPJ tetap dibuat full, padahal yang diterima tidak utuh. Ini yang terjadi di Papua Tengah," tegasnya.Dugaan kuat ini skema korupsi berjamaahBOBROK 10 OPD JADI ALAT BAGI-BAGI, JATAH TERBESAR MENGALIR KE DINAS ISTRI GUBERNURDana Rp491,8 miliar dipecah ke 10 OPD untuk mengaburkan jejak. Hasilnya serapan berantakan dan timpang.1. DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN - Rp248,9 Miliar - JATAH TERBESARPagu fantastis Rp248.950.971.836, realisasi Rp190,5 miliar (76,53%). Ironisnya, Kepala Dinasnya adalah istri Gubernur sendiri. Konflik kepentingan telanjang di depan mata.2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB: Rp15 Miliar - 100%3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Rp21 Miliar - 100%4. Dinas Nakertrans & ESDM: Rp5 Miliar - 100%5. Dinas Koperasi, UKM, Perindag: Rp76,1 Miliar - BOBROKRealisasi cuma Rp35,5 miliar (46,65%). Serapan terburuk kedua. Ada apa dengan dana koperasi?6. Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata: Rp30,96 Miliar - 82,36%7. OPD Misterius Rp4,76 Miliar - PALING BOBROKPagu Rp4.764.142.000, realisasi cuma Rp1,5 miliar (31,49%). OPD apa ini? Wajib diusut.8. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan & Perikanan: Rp4,3 Miliar - 100%9. Sekretariat Daerah: Rp40,5 Miliar - 91,48%10. Kesbangpol: Rp45,2 Miliar - 82,50%Janggal: Hibah ke Badan/Lembaga/Ormas Rp14 miliar cuma cair 44,29%.Empat OPD dipaksa 100%, enam OPD sengaja dibuat gagal salur. Sisa Rp119 miliar inilah bom waktu.FORNAS 08: KPK JANGAN TUNGGU JADI BANGKAI!DPD Forum Nusantara 08 Papua Raya naik pitam dan resmi mendesak KPK turun ke Nabire."Ini uang rakyat, bukan uang pribadi! Rp491,8 miliar diduga bermasalah, sisa Rp119 miliar tidak jelas nasibnya. Jangan sampai Papua Tengah jadi ladang bancakan baru. KPK harus periksa Gubernur Meki Nawipa dan Kepala BPKAD sekarang juga!" geram Sekjen Fornas 08 Papua Raya, Jhon Wenehen, di Jakarta.Fornas menguliti NPHD siluman. Contoh NPHD Nomor 100.3.7/94/I/SET dan 006/NPHD/KPJHB/VII/2025 senilai Rp2 miliar mengalir mulus ke Koperasi Produsen Jaya Harapan Baru untuk rehabilitasi ternak. Padahal 60% APBD Papua Tengah masih bergantung transfer pusat, sementara proposal gereja, pemuda, dan masyarakat adat ditolak dengan alasan anggaran terbatas."Siapa pemilik koperasi itu? Apa hubungannya dengan pejabat di Nabire? Ini jual-beli hibah! Kami sudah kantongi nama-namanya," tegas Jhon.TIGA DOSA BESAR MEKI NAWIPA YANG WAJIB DIUSUT KPK1. PERENCANAAN FIKTIF: SK Gubernur tentang penerima hibah diduga tanpa verifikasi lapangan. Banyak penerima fiktif, tidak penuhi syarat NPHD.2. TABRAK PERGUB No. 28/2023: Aturan jelas hibah wajib NPHD dulu. Jika NPHD sengaja dilambatkan sampai akhir tahun, dana otomatis tak terserap dan rawan dialihkan.3. TRAUMA SKANDAL HIBAH MIMIKA: Publik belum lupa skandal Hibah KPU Mimika Rp140,9 miliar yang merugikan negara Rp28 miliar dan kini ditangani Ditreskrimsus Polda Papua Tengah. Kini nilainya tiga kali lipat lebih besar."Jangan tunggu kerugian negara makin besar. Sisa Rp119 miliar itu pintu masuk. Periksa Biro Kesra, BPKAD, dan semua penerima Rp372 miliar. Buka semua NPHD ke publik! Jika tidak, kami yang akan buka di KPK," pungkas Jhon.Hingga berita ini naik, Gubernur Meki Fritz Nawipa, Kepala BPKAD, dan Kepala Biro Kesra masih bungkam. Papuanewsonline.com akan terus berupaya melakukan konfirmasi.Penulis: HendrikEditor: OF
07 Agu 2026, 11:39 WIT
TPNPB: Ditemukan Bukti Bom Serangan Udara di Korowai, Minta Operasi Dihentikan
Papuanewsonline.com, Yahukimo – Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB merilis pernyataan Jumat (7/8/2026) yang menyatakan telah menemukan barang bukti berupa sisa bom yang diduga dijatuhkan aparat militer dalam serangan gabungan udara dan darat di wilayah Korowai sejak 15 Juli hingga saat ini. Serangan tersebut disebut berlangsung tepat di kawasan pemukiman warga sipil, bukan di lokasi yang terisolasi.Komandan Operasi TPNPB Kodap XVI Yahukimo Mayor Kopitua Heluka melaporkan akibat insiden itu, sedikitnya tiga warga sipil tewas tertembak dan lebih dari 600 orang terpaksa mengungsi ke dalam hutan yang membentang melintasi batas Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, hingga Asmat. Temuan sisa bom ini diserahkan sebagai bukti nyata bahwa sasaran serangan turut menyentuh tempat tinggal warga yang tidak bersenjata.Dalam pernyataan yang disampaikan Juru Bicara Sebby Sambom, pihaknya menegaskan serangan di pemukiman harus segera dihentikan. “Jika memang ingin berhadapan dengan kami, datanglah langsung ke Markas TPNPB di Jalan Gunung, Dekai. Kami tidak pergi ke mana-mana dan siap menghadapi secara terbuka,” tegasnya. Pihaknya juga mengaku bertanggung jawab atas baku tembak yang terjadi sejak akhir Juli lalu.Pernyataan ini kembali mengemuka di tengah kekhawatiran meluasnya dampak operasi militer terhadap keselamatan warga sipil dan kelangsungan hidup pengungsi yang kini berada di hutan tanpa akses layanan dasar. Pihak TPNPB meminta perhatian publik dan pihak terkait agar kejadian ini tidak terus berlanjut tanpa kejelasan.Penulis: JidEditor: OF
07 Agu 2026, 11:34 WIT
Dorong SDM Lokal, kunker Ardi ST Minta Disnakertrans Mimika Luncurkan Inovasi Ketenagakerjaan
Papuanewsonline.com, Mimika – Dalam kunjungan kerjanya ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika, Kamis (6/8/2026), Anggota DPR Provinsi Papua Tengah dapil Mimika, Ardi, S.T., M.IST, mendesak pihak dinas untuk menghadirkan pembaruan dalam program ketenagakerjaan guna mengangkat kualitas sumber daya manusia daerah. Pertemuan tersebut turut membahas sinergi pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha guna membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat.Ardi menilai pelatihan saja belum cukup. Peserta perlu diarahkan ke program magang di perusahaan agar tidak sekadar memegang sertifikat, melainkan memiliki pengalaman nyata yang menjadi nilai tambah saat melamar pekerjaan. “Kombinasi keterampilan dan pengalaman akan sangat menaikkan daya saing warga Mimika agar lebih mudah diterima kerja di lingkungan sekitar,” ungkapnya.Selain peningkatan kompetensi, ia juga meminta penguatan program Tenaga Kerja Mandiri dan pengembangan UMKM. “Jika masyarakat mampu membuka usaha sendiri, roda ekonomi bergerak dan terbuka lapangan kerja baru bagi sesama,” katanya.Semua upaya ini butuh kerja sama erat antarinstansi dan pelaku usaha agar program berjalan efektif, berkelanjutan, dan tepat sasaran. Ardi berharap kolaborasi ini mampu menekan angka pengangguran sekaligus memajukan kesejahteraan masyarakat Mimika.Penulis: JidEditor: OF
07 Agu 2026, 11:05 WIT
Aliansi Pengusaha OAP Mimika Soroti Dugaan Intervensi Proyek Pokir DPRK
Papuanewsonline.com, Mimika – Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) Kabupaten Mimika menyampaikan kritik terhadap dugaan intervensi dalam pengelolaan proyek yang bersumber dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRK Mimika. Mereka menduga sejumlah proyek telah dikondisikan untuk kepentingan tertentu sehingga berpotensi mengurangi kesempatan pengusaha lokal Papua.Ketua Aliansi Peduli Pengusaha OAP Mimika, Emus Kogoya, menyoroti kinerja anggota DPRK Mimika, terutama legislator yang berasal dari jalur pengangkatan Otonomi Khusus (Otsus). Menurutnya, anggota dewan seharusnya turut memperjuangkan kepentingan masyarakat dan pengusaha asli Papua.“Kami ingatkan dengan keras kepada seluruh Anggota DPRK Mimika, terutama kalian yang duduk lewat jalur Otsus! Jangan hanya datang, duduk, diam, makan gaji, lalu pulang tanpa peduli nasib rakyat!” ujar Emus saat dikonfirmasi, Jumat (7/8/2026).Emus juga menuding adanya dugaan intervensi terhadap sejumlah proyek pengadaan langsung (PL) dan tender terbatas di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD). Ia meminta persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dan DPRK Mimika.Sementara itu, Sekretaris Aliansi, Aji Lemauk, meminta Pemerintah Kabupaten Mimika tidak tunduk terhadap intervensi politik dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ia menilai kepala OPD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta kelompok kerja pengadaan harus menjalankan kewenangannya sesuai aturan yang berlaku.“Kami mendesak Pemda Mimika, stop tunduk pada intervensi dewan! Kepala dinas jangan mau didikte atau diancam anggarannya dipotong hanya karena menolak menitipkan proyek kepada perusahaan kroni oknum DPRK,” tegas Aji.Aji menilai pengelolaan proyek pemerintah harus dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, perlindungan terhadap pengusaha OAP juga perlu diwujudkan melalui pelaksanaan kebijakan afirmasi Otsus secara konsisten.Anggota Aliansi Peduli Pengusaha OAP Mimika, Faya Naa, turut meminta adanya transparansi terhadap seluruh paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.“Kami tidak mau lagi jadi penonton di daerah kami sendiri. Anggota DPRK Mimika harus ingat fungsi mereka adalah mengawasi, bukan merangkap jadi kontraktor bayangan,” kata Faya.Faya juga mendesak Bupati dan Sekretaris Daerah Mimika melakukan audit terhadap paket pengadaan langsung dan tender di setiap OPD. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan proses pengadaan berjalan transparan serta memberikan kesempatan yang adil bagi pengusaha asli Papua.Aliansi Peduli Pengusaha OAP Mimika berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti berbagai dugaan tersebut secara terbuka. Mereka juga meminta seluruh pihak mengedepankan aturan dalam pengelolaan proyek pemerintah serta memastikan kebijakan afirmasi bagi pengusaha OAP benar-benar diterapkan.Editor: OF
07 Agu 2026, 09:53 WIT
KSP Bahas Potensi Kelautan Buton Tengah Dan Pengembangan Transmigrasi Maritim
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menerima kunjungan Bupati Buton Tengah di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (6/8/2026).Pertemuan tersebut membahas potensi sumber daya kelautan yang dimiliki Kabupaten Buton Tengah. Sejumlah komoditas seperti ikan teri, lobster, rumput laut, serta hasil perikanan lainnya dinilai memiliki potensi ekonomi yang besar.Namun, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat karena masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana pendukung.Pemerintah Kabupaten Buton Tengah berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan hasil kelautan sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat pesisir.Dalam pertemuan tersebut turut dibahas sejumlah program prioritas nasional yang saat ini telah berjalan di Buton Tengah. Program tersebut antara lain Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Makan Bergizi Gratis (MBG).Selain pengembangan sektor perikanan, Bupati Buton Tengah juga menyampaikan harapan agar konsep Transmigrasi Maritim dapat diterapkan secara optimal di wilayahnya melalui kerja sama dengan Kementerian Transmigrasi.Konsep tersebut dinilai dapat menjadi pendekatan baru dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dengan menjadikan sektor kelautan dan budidaya perikanan sebagai salah satu sumber utama penghidupan masyarakat.Melalui penguatan sarana dan prasarana serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, potensi kelautan Buton Tengah diharapkan dapat dikelola secara lebih optimal dan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.Editor: OF
07 Agu 2026, 09:50 WIT
Pilihan Redaksi
Ideologi Pancasila Jadi Fondasi Berbangsa, KSP-Kepala Staf Kepresidenan Terima Audiensi BPIP
Papuanewsonline.com, Jakarta - Penguatan Ideologi Pancasila ditegaskan harus terus menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila [BPIP] dengan Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal [Purn.] Prof. Dr. Dudung Abdurachman, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis [6/8].Pertemuan tersebut membahas penguatan implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai bagian dari pelaksanaan Asta Cita Presiden.Dalam pertemuan itu, Kepala Staf Kepresidenan mengapresiasi berbagai capaian dan program yang telah dijalankan BPIP dalam upaya membumikan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat.KSP menilai, internalisasi Pancasila tidak bisa berjalan sendiri, melainkan membutuhkan sinergi yang kuat lintas kementerian dan lembaga."Nilai-nilai Pancasila harus semakin terinternalisasi dalam kebijakan pemerintah, dunia pendidikan, serta kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Ini butuh kerja kolektif," tegas Jenderal [Purn.] Dudung.Lebih lanjut, Kantor Staf Presiden [KSP] memastikan akan terus mengawal penguatan regulasi, koordinasi, dan implementasi program Pembinaan Ideologi Pancasila agar berjalan efektif dan berdampak nyata.Langkah pengawalan tersebut dinilai penting untuk memastikan program pembinaan ideologi tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.Dengan penguatan tersebut, diharapkan Pancasila semakin kokoh sebagai ideologi pemersatu bangsa di tengah berbagai tantangan global dan dinamika kebangsaan.Editor: OF
07 Agu 2026, 12:43 WIT
Skandal Rp491,8 Miliar Papua Tengah: Diduga Diatur Sepihak Gubernur Meki Nawipa, DPRD Dikangkangi
Papuanewsonline.com, Nabire, - Borok APBD Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 terbongkar. Belanja hibah senilai Rp491.888.241.038 diduga jadi bancakan kekuasaan. Realisasi cuma Rp372.730.652.266 atau 75,78%. Sisa Rp119.157.588.772 atau 24,22% mengendap tanpa kejelasan. Rawan jadi SiLPA siluman.Lebih memalukan, anggaran jumbo itu diduga diatur sepihak oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, tanpa pernah dibahas di Badan Anggaran DPRD.BANGGAR DIKANGKANGI, GUBERNUR JADI RAJA HIBAHSeorang anggota Banggar DPRD Papua Tengah buka suara. Ia mengaku kaget saat LKPJ muncul angka hibah hampir setengah triliun yang tak pernah dibahas."Benar, dana hibah Rp491,8 miliar itu diatur sendiri oleh Gubernur, termasuk pembagiannya. Kami di Banggar tidak tahu. Nanti pada saat LKPJ baru kami kaget ada dana ratusan miliar itu untuk hibah," tegas sumber itu kepada Papuanewsonline.com, Jumat (7/8/2026), dengan syarat identitas dirahasiakan.Ia membongkar modus oeprandi busuk yang diduga berjalan mulus di Nabire."Modusnya gampang. Disuruh buat proposal, dana cair ke penerima dulu, lalu penerima setor setengahnya sebagai ucapan terima kasih. LPJ tetap dibuat full, padahal yang diterima tidak utuh. Ini yang terjadi di Papua Tengah," tegasnya.Dugaan kuat ini skema korupsi berjamaahBOBROK 10 OPD JADI ALAT BAGI-BAGI, JATAH TERBESAR MENGALIR KE DINAS ISTRI GUBERNURDana Rp491,8 miliar dipecah ke 10 OPD untuk mengaburkan jejak. Hasilnya serapan berantakan dan timpang.1. DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN - Rp248,9 Miliar - JATAH TERBESARPagu fantastis Rp248.950.971.836, realisasi Rp190,5 miliar (76,53%). Ironisnya, Kepala Dinasnya adalah istri Gubernur sendiri. Konflik kepentingan telanjang di depan mata.2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB: Rp15 Miliar - 100%3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Rp21 Miliar - 100%4. Dinas Nakertrans & ESDM: Rp5 Miliar - 100%5. Dinas Koperasi, UKM, Perindag: Rp76,1 Miliar - BOBROKRealisasi cuma Rp35,5 miliar (46,65%). Serapan terburuk kedua. Ada apa dengan dana koperasi?6. Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata: Rp30,96 Miliar - 82,36%7. OPD Misterius Rp4,76 Miliar - PALING BOBROKPagu Rp4.764.142.000, realisasi cuma Rp1,5 miliar (31,49%). OPD apa ini? Wajib diusut.8. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan & Perikanan: Rp4,3 Miliar - 100%9. Sekretariat Daerah: Rp40,5 Miliar - 91,48%10. Kesbangpol: Rp45,2 Miliar - 82,50%Janggal: Hibah ke Badan/Lembaga/Ormas Rp14 miliar cuma cair 44,29%.Empat OPD dipaksa 100%, enam OPD sengaja dibuat gagal salur. Sisa Rp119 miliar inilah bom waktu.FORNAS 08: KPK JANGAN TUNGGU JADI BANGKAI!DPD Forum Nusantara 08 Papua Raya naik pitam dan resmi mendesak KPK turun ke Nabire."Ini uang rakyat, bukan uang pribadi! Rp491,8 miliar diduga bermasalah, sisa Rp119 miliar tidak jelas nasibnya. Jangan sampai Papua Tengah jadi ladang bancakan baru. KPK harus periksa Gubernur Meki Nawipa dan Kepala BPKAD sekarang juga!" geram Sekjen Fornas 08 Papua Raya, Jhon Wenehen, di Jakarta.Fornas menguliti NPHD siluman. Contoh NPHD Nomor 100.3.7/94/I/SET dan 006/NPHD/KPJHB/VII/2025 senilai Rp2 miliar mengalir mulus ke Koperasi Produsen Jaya Harapan Baru untuk rehabilitasi ternak. Padahal 60% APBD Papua Tengah masih bergantung transfer pusat, sementara proposal gereja, pemuda, dan masyarakat adat ditolak dengan alasan anggaran terbatas."Siapa pemilik koperasi itu? Apa hubungannya dengan pejabat di Nabire? Ini jual-beli hibah! Kami sudah kantongi nama-namanya," tegas Jhon.TIGA DOSA BESAR MEKI NAWIPA YANG WAJIB DIUSUT KPK1. PERENCANAAN FIKTIF: SK Gubernur tentang penerima hibah diduga tanpa verifikasi lapangan. Banyak penerima fiktif, tidak penuhi syarat NPHD.2. TABRAK PERGUB No. 28/2023: Aturan jelas hibah wajib NPHD dulu. Jika NPHD sengaja dilambatkan sampai akhir tahun, dana otomatis tak terserap dan rawan dialihkan.3. TRAUMA SKANDAL HIBAH MIMIKA: Publik belum lupa skandal Hibah KPU Mimika Rp140,9 miliar yang merugikan negara Rp28 miliar dan kini ditangani Ditreskrimsus Polda Papua Tengah. Kini nilainya tiga kali lipat lebih besar."Jangan tunggu kerugian negara makin besar. Sisa Rp119 miliar itu pintu masuk. Periksa Biro Kesra, BPKAD, dan semua penerima Rp372 miliar. Buka semua NPHD ke publik! Jika tidak, kami yang akan buka di KPK," pungkas Jhon.Hingga berita ini naik, Gubernur Meki Fritz Nawipa, Kepala BPKAD, dan Kepala Biro Kesra masih bungkam. Papuanewsonline.com akan terus berupaya melakukan konfirmasi.Penulis: HendrikEditor: OF
07 Agu 2026, 11:39 WIT
TPNPB: Ditemukan Bukti Bom Serangan Udara di Korowai, Minta Operasi Dihentikan
Papuanewsonline.com, Yahukimo – Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB merilis pernyataan Jumat (7/8/2026) yang menyatakan telah menemukan barang bukti berupa sisa bom yang diduga dijatuhkan aparat militer dalam serangan gabungan udara dan darat di wilayah Korowai sejak 15 Juli hingga saat ini. Serangan tersebut disebut berlangsung tepat di kawasan pemukiman warga sipil, bukan di lokasi yang terisolasi.Komandan Operasi TPNPB Kodap XVI Yahukimo Mayor Kopitua Heluka melaporkan akibat insiden itu, sedikitnya tiga warga sipil tewas tertembak dan lebih dari 600 orang terpaksa mengungsi ke dalam hutan yang membentang melintasi batas Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, hingga Asmat. Temuan sisa bom ini diserahkan sebagai bukti nyata bahwa sasaran serangan turut menyentuh tempat tinggal warga yang tidak bersenjata.Dalam pernyataan yang disampaikan Juru Bicara Sebby Sambom, pihaknya menegaskan serangan di pemukiman harus segera dihentikan. “Jika memang ingin berhadapan dengan kami, datanglah langsung ke Markas TPNPB di Jalan Gunung, Dekai. Kami tidak pergi ke mana-mana dan siap menghadapi secara terbuka,” tegasnya. Pihaknya juga mengaku bertanggung jawab atas baku tembak yang terjadi sejak akhir Juli lalu.Pernyataan ini kembali mengemuka di tengah kekhawatiran meluasnya dampak operasi militer terhadap keselamatan warga sipil dan kelangsungan hidup pengungsi yang kini berada di hutan tanpa akses layanan dasar. Pihak TPNPB meminta perhatian publik dan pihak terkait agar kejadian ini tidak terus berlanjut tanpa kejelasan.Penulis: JidEditor: OF
07 Agu 2026, 11:34 WIT
Dorong SDM Lokal, kunker Ardi ST Minta Disnakertrans Mimika Luncurkan Inovasi Ketenagakerjaan
Papuanewsonline.com, Mimika – Dalam kunjungan kerjanya ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika, Kamis (6/8/2026), Anggota DPR Provinsi Papua Tengah dapil Mimika, Ardi, S.T., M.IST, mendesak pihak dinas untuk menghadirkan pembaruan dalam program ketenagakerjaan guna mengangkat kualitas sumber daya manusia daerah. Pertemuan tersebut turut membahas sinergi pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha guna membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat.Ardi menilai pelatihan saja belum cukup. Peserta perlu diarahkan ke program magang di perusahaan agar tidak sekadar memegang sertifikat, melainkan memiliki pengalaman nyata yang menjadi nilai tambah saat melamar pekerjaan. “Kombinasi keterampilan dan pengalaman akan sangat menaikkan daya saing warga Mimika agar lebih mudah diterima kerja di lingkungan sekitar,” ungkapnya.Selain peningkatan kompetensi, ia juga meminta penguatan program Tenaga Kerja Mandiri dan pengembangan UMKM. “Jika masyarakat mampu membuka usaha sendiri, roda ekonomi bergerak dan terbuka lapangan kerja baru bagi sesama,” katanya.Semua upaya ini butuh kerja sama erat antarinstansi dan pelaku usaha agar program berjalan efektif, berkelanjutan, dan tepat sasaran. Ardi berharap kolaborasi ini mampu menekan angka pengangguran sekaligus memajukan kesejahteraan masyarakat Mimika.Penulis: JidEditor: OF
07 Agu 2026, 11:05 WIT
Aliansi Pengusaha OAP Mimika Soroti Dugaan Intervensi Proyek Pokir DPRK
Papuanewsonline.com, Mimika – Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) Kabupaten Mimika menyampaikan kritik terhadap dugaan intervensi dalam pengelolaan proyek yang bersumber dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRK Mimika. Mereka menduga sejumlah proyek telah dikondisikan untuk kepentingan tertentu sehingga berpotensi mengurangi kesempatan pengusaha lokal Papua.Ketua Aliansi Peduli Pengusaha OAP Mimika, Emus Kogoya, menyoroti kinerja anggota DPRK Mimika, terutama legislator yang berasal dari jalur pengangkatan Otonomi Khusus (Otsus). Menurutnya, anggota dewan seharusnya turut memperjuangkan kepentingan masyarakat dan pengusaha asli Papua.“Kami ingatkan dengan keras kepada seluruh Anggota DPRK Mimika, terutama kalian yang duduk lewat jalur Otsus! Jangan hanya datang, duduk, diam, makan gaji, lalu pulang tanpa peduli nasib rakyat!” ujar Emus saat dikonfirmasi, Jumat (7/8/2026).Emus juga menuding adanya dugaan intervensi terhadap sejumlah proyek pengadaan langsung (PL) dan tender terbatas di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD). Ia meminta persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dan DPRK Mimika.Sementara itu, Sekretaris Aliansi, Aji Lemauk, meminta Pemerintah Kabupaten Mimika tidak tunduk terhadap intervensi politik dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ia menilai kepala OPD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta kelompok kerja pengadaan harus menjalankan kewenangannya sesuai aturan yang berlaku.“Kami mendesak Pemda Mimika, stop tunduk pada intervensi dewan! Kepala dinas jangan mau didikte atau diancam anggarannya dipotong hanya karena menolak menitipkan proyek kepada perusahaan kroni oknum DPRK,” tegas Aji.Aji menilai pengelolaan proyek pemerintah harus dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, perlindungan terhadap pengusaha OAP juga perlu diwujudkan melalui pelaksanaan kebijakan afirmasi Otsus secara konsisten.Anggota Aliansi Peduli Pengusaha OAP Mimika, Faya Naa, turut meminta adanya transparansi terhadap seluruh paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.“Kami tidak mau lagi jadi penonton di daerah kami sendiri. Anggota DPRK Mimika harus ingat fungsi mereka adalah mengawasi, bukan merangkap jadi kontraktor bayangan,” kata Faya.Faya juga mendesak Bupati dan Sekretaris Daerah Mimika melakukan audit terhadap paket pengadaan langsung dan tender di setiap OPD. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan proses pengadaan berjalan transparan serta memberikan kesempatan yang adil bagi pengusaha asli Papua.Aliansi Peduli Pengusaha OAP Mimika berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti berbagai dugaan tersebut secara terbuka. Mereka juga meminta seluruh pihak mengedepankan aturan dalam pengelolaan proyek pemerintah serta memastikan kebijakan afirmasi bagi pengusaha OAP benar-benar diterapkan.Editor: OF
07 Agu 2026, 09:53 WIT
KSP Bahas Potensi Kelautan Buton Tengah Dan Pengembangan Transmigrasi Maritim
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menerima kunjungan Bupati Buton Tengah di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (6/8/2026).Pertemuan tersebut membahas potensi sumber daya kelautan yang dimiliki Kabupaten Buton Tengah. Sejumlah komoditas seperti ikan teri, lobster, rumput laut, serta hasil perikanan lainnya dinilai memiliki potensi ekonomi yang besar.Namun, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat karena masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana pendukung.Pemerintah Kabupaten Buton Tengah berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan hasil kelautan sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat pesisir.Dalam pertemuan tersebut turut dibahas sejumlah program prioritas nasional yang saat ini telah berjalan di Buton Tengah. Program tersebut antara lain Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Makan Bergizi Gratis (MBG).Selain pengembangan sektor perikanan, Bupati Buton Tengah juga menyampaikan harapan agar konsep Transmigrasi Maritim dapat diterapkan secara optimal di wilayahnya melalui kerja sama dengan Kementerian Transmigrasi.Konsep tersebut dinilai dapat menjadi pendekatan baru dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dengan menjadikan sektor kelautan dan budidaya perikanan sebagai salah satu sumber utama penghidupan masyarakat.Melalui penguatan sarana dan prasarana serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, potensi kelautan Buton Tengah diharapkan dapat dikelola secara lebih optimal dan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.Editor: OF
07 Agu 2026, 09:50 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Tag Berita
Pendidikan & Kesehatan
Lihat semua
UNJ Sambut 80 Mahasiswa Baru Mappi, Perkuat Investasi SDM Papua Selatan
Papuanewsonline.com, Jakarta – Universitas Negeri Jakarta resmi menerima 80 putra-putri Kabupaten Mappi, Papua Selatan, sebagai mahasiswa baru tahun akademik 2026 dalam rangkaian kelanjutan Program 1.000 Sarjana bersama pemerintah daerah. Penyambutan digelar di Aula Latief Hendraningrat Rabu (5/8) dengan tema “Merajut Asa dari Mappi, Mewujudkan Cita di UNJ”, dihadiri pimpinan universitas dan perwakilan Pemkab Mappi.Para mahasiswa akan menempuh berbagai program studi seperti bimbingan konseling, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Jepang, hingga pendidikan jasmani. Sebelum memulai perkuliahan, mereka terlebih dahulu mengikuti matrikulasi untuk beradaptasi dengan lingkungan akademik. Direktur Kerja Sama dan Bisnis UNJ Rahmat Darmawan menjelaskan kemitraan terus berkembang; setelah menerima 100 mahasiswa tahun lalu, kini ruang lingkup diperluas hingga pelatihan lebih dari seribu guru dan pengawas sekolah di Mappi.Selain ilmu akademik, UNJ menyiapkan program pendukung seperti “Beauty in Diversity” yang melatih keterampilan praktis, pengenalan budaya, dan pembentukan karakter guna membangun kepercayaan diri. “Kami ingin mereka tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang kepribadiannya dan siap memberi manfaat luas,” ujar Rahmat.Bupati Mappi Kristosimus Yohanes Agawemu menyampaikan apresiasi mendalam atas komitmen UNJ. Ia menekankan program ini sebagai investasi jangka panjang mengingat kebutuhan tenaga pendidik di bidang sains dan teknologi masih sangat tinggi. “Kami berharap saudara-saudara kami kelak pulang membawa ilmu untuk mengisi kekosongan dan membangun daerahnya sendiri,” harapnya.Wakil Rektor UNJ Prof. Ifan Iskandar mengingatkan bahwa pendidikan sejati bukan sekadar nilai tinggi, melainkan perubahan sikap dan kemampuan berkontribusi nyata.Penulis: JidEditor: OF
06 Agu 2026, 13:06 WIT
Komnas HAM Papua: Dugaan Keracunan MBG Bisa Masuk KLB, Jangan Jadi Ancaman Nyawa Anak
Papuanewsonline.com, Jayapura – Menyusul rentetan kasus dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa usai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG), Komnas HAM Papua menegaskan situasi ini berpotensi dikategorikan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Lembaga ini meminta pemerintah segera bertindak tegas agar program yang seharusnya menyehatkan tidak berubah menjadi ancaman keselamatan anak-anak.Perhatian ini muncul menyusul insiden di Distrik Depapre, Jayapura, yang membuat puluhan siswa harus dirawat, disusul kejadian serupa di daerah lain dalam waktu berdekatan. Komnas HAM menilai hal ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan menyentuh pelanggaran hak dasar atas kesehatan dan keselamatan anak yang harus menjadi prioritas utama negara.“Program ini semestinya melindungi dan memenuhi gizi anak, bukan justru membahayakan nyawa mereka. Jika keracunan terus berulang, maka ada kegagalan sistem yang harus segera diperbaiki secara menyeluruh,” tegas pernyataan Komnas HAM Papua. Seluruh tahapan mulai persiapan bahan, pengolahan, hingga pendistribusian perlu ditelusuri tuntas untuk menemukan akar masalahnya.Pihaknya mendesak penyelidikan yang terbuka, objektif, dan melibatkan berbagai pihak independen. Siapa pun yang terbukti lalai atau melanggar prosedur harus bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai alasan ambisi program membuat keselamatan anak-anak menjadi taruhan.Penulis: JidEditor: OF
06 Agu 2026, 13:00 WIT
Speed Boat Muatan Mangga Tenggelam Dihantam Ombak di Manasari, Nahkoda Berhasil Ditemukan Selamat
Papuanewsonline.com, Mimika – Sebuah speed boat bermesin 150 PK yang mengangkut sekitar satu ton buah mangga tujuan Kabupaten Asmat tenggelam dihantam gelombang di perairan Manasari, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu (5/8/2026). Kapal yang dikemudikan Parlindungan Simanjuntak itu berangkat dari Timika menuju Asmat, namun terbalik dan tenggelam saat dalam perjalanan.Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika melalui Kasubsie Operasi dan Siaga SAR Charles Y. Batlajery menyatakan pihaknya segera merespons laporan kejadian. Kamis pagi (6/8), tim gabungan diberangkatkan menggunakan berbagai armada seperti RBB 600 PK, perahu karet, dan Speed Boat Papua Star, didampingi keluarga korban yang menggunakan speed boat 85 PK.Pencarian difokuskan di sekitar lokasi kejadian. Sekitar pukul 09.00 WIT, nahkoda yang berada sendirian di atas kapal berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Korban kemudian segera dievakuasi menuju Dermaga Pelabuhan Basarnas Timika untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan awal sebelum diserahkan kembali kepada keluarganya.Seiring berhasilnya pencarian dan evakuasi tanpa korban jiwa, operasi pencarian dan pertolongan resmi diusulkan untuk diakhiri. Kegiatan ini melibatkan sinergi personel Basarnas, keluarga korban, serta pihak terkait lainnya yang bekerja sama hingga tugas pertolongan selesai dengan baik.Penulis: JidEditor: OF
06 Agu 2026, 12:48 WIT
Melalui Hak Jawab! Dani Pampang Bantah Isu Gratifikasi Fortuner ke Bupati Mamberamo Raya
Papuanewsonline.com, Memberamo Raya,- Kuasa hukum Daniel Pampang angkat bicara terkait pemberitaan dugaan gratifikasi berupa satu unit mobil Toyota Fortuner putih kepada Bupati Mamberamo Raya. Melalui hak jawab resmi, pihak kuasa hukum membantah tegas dan menyebut informasi tersebut adalah fitnah.Bantahan itu disampaikan oleh kantor hukum DR. EUGEN Ehrlich Arie, SH, MH dan Rekan Advokat Konsultan Hukum yang beralamat di BTN Skyline Residence, Kota Jayapura. Hak jawab tersebut tertuang dalam surat bernomor 084/EEA-HJ/VIII/2026 tertanggal 4 Agustus 2026.Hak jawab dari tim hukum Dani Pampang ini merupakan respons atas dua artikel yang dipublikasikan oleh Media Papuanewsonline.com pada1. 3 Agustus 2026 pukul 13:53 WIT dengan judul: "Dugaan Gratifikasi Proyek Jalan di Mamberamo Raya, Fortuner Putih Untuk Bupati?" 2. 3 Agustus 2026 pukul 18:22 WIT dengan judul: "Terkuak! Dugaan Gratifikasi Fortuner Putih Dari Proyek Jalan 7,4 Miliar di Mamberamo Raya" Dalam dokumen Fakta Hukum dan Bantahan Atas Pemberitaan itu , kuasa hukum Dani Pampang meluruskan 5 poin utama untuk meluruskan informasi yang beredar:-Proyek Sipisi - Nadofuai Dikerjakan Secara SahKuasa hukum menegaskan bahwa Proyek Pembangunan Jalan Sipisi - Nadofuai di Kabupaten Mamberamo Raya dengan Pagu Anggaran Rp 7.490.025.000 dan HPS Rp 7.488.557.772 dimenangkan secara sah melalui mekanisme lelang resmi LPSE oleh CV. SION PAPUA.Dalam struktur perusahaan tersebut, kliennya Dani Pampang bertindak sebagai Wakil Direktur. Proyek disebut telah dikerjakan secara profesional, tepat mutu, dan diselesaikan sesuai spesifikasi kontrak. Fortuner Putih Adalah Aset Pribadi yang SahTerkait satu unit mobil Fortuner putih yang dipersoalkan, kuasa hukum menjelaskan bahwa kendaraan tersebut merupakan aset pribadi Dani Pampang yang diperoleh secara sah melalui mekanisme pembelian kredit dari hasil usaha perorangan. Kepemilikan sah dibuktikan dengan BPKB dan STNK yang terdaftar atas nama klien.Keberadaan Mobil di Rolo Koya Barat Murni Sewa-MenyewaTerkait keberadaan kendaraan Toyota Fortuner dengan Nopol PA 1055 AS di Rolo Koya Barat, kuasa hukum menjelaskan bahwa hal tersebut dalam rangka Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan (Keperdataan Murni) antara klien selaku pemilik kepada Sdr. Bravo Maniagasi. Hubungan hukum tersebut murni bisnis rental dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan pejabat publik manapun.Bantahan Tegas Isu GratifikasiPada poin keempat, kuasa hukum memberikan bantahan paling keras. Klien kami TIDAK PERNAH memberikan, menjanjikan, ataupun menyerahkan 1 unit mobil Toyota Fortuner putih maupun barang/uang dalam bentuk apapun kepada Bupati Mamberamo Raya maupun Ibu Bupati Mamberamo Raya.Media Dinilai Langgar Kode Etik JurnalistikKuasa hukum juga menyoroti dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik oleh redaksi Papuanewsonline.com. Redaksi disebut tidak pernah melakukan konfirmasi, klarifikasi, atau wawancara kepada Dani Pampang sebelum berita tersebut dipublikasikan.Pernyataan redaksi di akhir berita yang menyebut "masih berupaya melakukan konfirmasi" dinilai hanya alibi semata, karena berita bernada penghakiman (trial by the press) telah terlanjur disebarluaskan tanpa menguji kebenaran informasi (testing the news).Demikian hak jawab ini dimuat sesuai UU Pers No. 40/1999. Redaksi bertanggung jawab atas pemuatan hak jawab ini.Penulis: RedaksiEditor. : Of
05 Agu 2026, 09:02 WIT
BREAKING NEWS - 80 Siswa Keracunan MBG di Jayapura, Bupati Turun Tangan Evakuasi
Papuanewsonline.com, Jayapura - Sebanyak 80 siswa di Kabupaten Jayapura, Papua, diduga mengalami keracunan massal usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (5/8/2026) pagi. Puluhan siswa dilarikan ke fasilitas kesehatan dengan keluhan mual, muntah, pusing dan lemas.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Anton Mote, membenarkan kejadian tersebut. Ia menyebut penanganan pasien dilakukan dengan sistem triase untuk memilah tingkat keparahan korban."Kami lakukan triase. Yang ringan ditangani di puskesmas, yang sedang hingga berat dirujuk ke rumah sakit," jelas Anton Mote saat dikonfirmasi.Untuk mengantisipasi lonjakan korban, delapan Puskesmas di sekitar Kota Sentani diaktifkan penuh dan disiagakan 24 jam. "Atas perintah Bupati, kami juga sudah berkoordinasi dengan semua RSUD di wilayah Jayapura untuk penanganan lebih lanjut. Semua tenaga medis kami kerahkan," tambahnya.Sementara itu, Bupati Jayapura Yunus Wonda terlihat turun langsung ke lapangan ikut mengevakuasi para siswa-siswi yang menjadi korban. Dengan menggunakan kendaraan operasional, Bupati bersama tim gabungan mengantar siswa yang lemas dan muntah-muntah ke Puskesmas terdekat.Hingga berita ini diturunkan, puluhan siswa masih menjalani perawatan intensif. Sampel makanan dari program MBG telah diamankan dan akan dikirim ke laboratorium untuk uji laboratorium guna memastikan penyebab pasti keracunan.Dinas Kesehatan mengimbau para orang tua untuk tetap tenang dan segera melapor jika anaknya mengalami gejala serupa usai menyantap MBG.Editor: OF
05 Agu 2026, 09:02 WIT
Diduga Keracunan MBG, 8 Anak di Distrik Depapre Dilarikan ke Puskesmas
Papuanewsonline.com, Jayapura - Sebanyak delapan orang anak di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua, dilaporkan mengalami dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan harus mendapatkan perawatan di Puskesmas Depapre, Senin sore.Dalam video yang beredar, sejumlah anak terlihat terbaring lemas di atas ranjang perawatan Puskesmas. Beberapa anak tampak meringkuk menahan sakit, sementara yang lain muntah dan didampingi keluarga. Kondisi puskesmas terlihat ramai oleh orang tua dan warga yang mengantar anak-anak mereka.Seorang petugas di lokasi mengatakan, pasien terus berdatangan sejak sore hari."Kami mohon kepada seluruh masyarakat Distrik Depapre dan juga Kabupaten Jayapura secara khusus, ini anak-anak yang terkena keracunan MBG. Tolong supaya pemerintah bisa melihat hal ini karena ini pasien sudah ada tujuh, tujuh orang yang berdatangan terus ke Puskesmas Depapre," ujar perekam video."Tolong kepada pemerintah agar segera mengambil tindakan karena ini pasien terus berdatangan di sore hari untuk Distrik Depapre sudah delapan pasien masuk. Kami belum tahu dari berbagai kampung yang ada di Distrik Depapre," lanjutnya.Menurut data sementara di lapangan, korban merupakan anak-anak usia sekolah, mulai dari jenjang SD sampai SMP yang tersebar di beberapa kampung di Distrik Depapre.Hingga video ini direkam, tercatat delapan anak telah masuk dan dirawat di Puskesmas Depapre. Pihak puskesmas meminta perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk segera mengambil tindakan dan melakukan investigasi terkait penyebab keracunan.Belum ada keterangan resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura maupun penyelenggara program MBG terkait dugaan kasus keracunan ini. (OF)
04 Agu 2026, 20:26 WIT
Seni & Budaya
Lihat semua
Tokoh Nawaripi Bantah Jual Tanah Warisan - Tegaskan Sudah Disertifikatkan Milik TNI AL
Papuanewsonline.com, Mimika - Tokoh-tokoh Suku Kamoro dari Kampung Nawaripi membantah keras isu yang menyebut mereka menjual tanah adat. Mereka menegaskan tidak pernah menjual tanah warisan leluhur.Klarifikasi itu disampaikan menyusul beredarnya berita bohong yang menuding tokoh Nawaripi menjual tanah."Kami tolak ada berita bohong, berita palsu yang menyatakan kami jual tanah. Yang buat berita itu tidak benar, dan orang yang berkomentar tentang tanah itu orang yang tidak punya kapasitas. Kami tidak pernah jual tanah karena itu warisan orangtua kami," tegas Tokoh Masyarakat Nawaripi, Derek Maoromako saat ditemui di Sanggar Merah Putih Nawaripi, Kamis (5/8/2026).Derek menjelaskan, yang sebenarnya terjadi adalah pengukuran ulang tanah yang telah dilepas secara adat oleh orang tua mereka kepada TNI Angkatan Laut.Tanah seluas 2 hektar tersebut, kata dia, telah sah memiliki sertifikat dengan nomor 0046 atas nama TNI AL."Orang Nawaripi yang punya tanah dan orang Nawaripi tidak pernah jual tanah. Apalagi Bapa Desa sudah larang orang Nawaripi tidak boleh jual tanah. Yang berani jual, Bapa Desa tidak mau tandatangan pelepasannya," ujar Derek.Penegasan serupa disampaikan Tokoh Muda Nawaripi, Kris Yamiro. Ia menyebut sebagai generasi muda, dirinya wajib mengamankan keputusan pelepasan yang telah dilakukan para orang tua terdahulu kepada negara."Kalau ada yang bilang kami jual tanah itu salah besar dan itu hoaks. Saya minta yang buat berita bisa datang ketemu kami di Nawaripi," kata Kris.Menurut Kris, tanah tersebut adalah milik leluhur yang diwariskan kepada anak cucu, sehingga tidak mungkin diperjualbelikan. Kehadiran mereka di lokasi hanya untuk mengukur ulang batas tanah yang sudah bersertifikat tersebut."Sebagai tokoh muda sebetulnya belum tahu soal penyerahan tanah itu. Tapi karena tanahnya sudah diserahkan orang-orang tua dulu, maka sebagai generasi muda wajib untuk amankan tanah itu yang kepemilikannya oleh TNI AL," tutupnya.Editor: OF
05 Agu 2026, 15:50 WIT
Masyarakat Adat Marga Rahawarin Matli Pasang Sasi Adat Tolak Aktivitas PT BBA di Kei Besar
Papuanewsonline.com, Maluku Tenggara - Masyarakat adat Marga Rahawarin Matli di Desa Larat, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku, menggelar ritual sasi adat sebagai bentuk penolakan terhadap aktivitas pertambangan PT Batu Licin Beton Asphalt (PT BBA).Pemasangan sasi dilakukan di kawasan yang diklaim sebagai wilayah ulayat marga mereka. Bagi masyarakat Kei, sasi atau yang dalam tradisi lokal disebut Hawear bukan sekadar tradisi pelarangan. Dalam masyarakat Kei, daun kelapa putih atau janur digunakan sebagai simbol sasi atau larangan. Pelanggarannya dikenai sanksi adat yang disepakati melalui musyawarah adat. Bagi Marga Rahawarin Matli, sasi tersebut merupakan simbol penegasan hak atas tanah adat sekaligus perlindungan terhadap wilayah warisan leluhur.Juru Bicara Masyarakat Adat Marga Rahawarin Matli, Sahrudin Rahawarin, mengatakan kawasan yang dipersoalkan berada di sekitar perbatasan Desa Ohoirenan dan berbatasan dengan Desa Weduar di sebelah timur, Desa Tamangil Nuhuten di sebelah selatan, serta Desa Nerong dan Ohoirenan di sebelah utara."Masyarakat meminta agar setiap bentuk pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tersebut dilakukan sesuai ketentuan hukum dan menghormati hak-hak masyarakat adat," ujar Sahrudin.Konteks Penolakan di Kei BesarAksi sasi oleh Marga Rahawarin Matli menambah daftar penolakan masyarakat Kei Besar terhadap PT BBA. Sebelumnya, warga Desa Ohoiwait juga menggelar sasi sebagai bentuk perlawanan terhadap eksplorasi yang dilakukan perusahaan tersebut.Komunitas Desa Ohoiwait, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, kembali menggelar protes terhadap PT Batu Licin Beton Asphalt (BBA) karena perusahaan diduga membuka hutan dan merusak sasi adat tradisional Kei yang didirikan warga. Aksi tersebut terjadi pada Rabu, 3 Desember 2025 dan dipimpin tetua adat setempat. Di tingkat provinsi, penolakan juga disuarakan di depan Kantor Gubernur Maluku pada 16 Juni 2025. Massa yang menamakan diri Solidaritas Anak Maluku menentang aktivitas penambangan batu kapur oleh PT Batulicin Beton Asphalt (BBA) di Ohoi (Desa) Nerong, Kecamatan Kei Besar Selatan, yang dinilai merusak lingkungan dan mengabaikan hak masyarakat adat. Isu perizinan menjadi sorotan. Dalam rapat Komisi II DPRD Maluku pada 11 Juni 2025, anggota Komisi II DPRD Maluku menegaskan bahwa kegiatan tambang PT Batu Licin tidak hanya ilegal tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan. “Kami menolak keberadaan PT Batu Licin Aspal yang sedang beroperasi di Kei Besar karena mereka tidak memiliki AMDAL dan IUP,” ujar Suleman dalam rapat tersebut.Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi terbaru dari pihak PT Batu Licin Beton Asphalt terkait pemasangan sasi oleh Marga Rahawarin Matli di Desa Larat.Masyarakat adat menegaskan akan mempertahankan sasi adat tersebut hingga ada kepastian hukum atas status tanah adat dan penghentian aktivitas pertambangan di wilayah yang mereka klaim. (OF)
04 Agu 2026, 21:32 WIT
Ratusan Warga Gunakan Perahu Tradisional Sambut Gubernur Apolo Safanpo di Kampung Warse
Papuanewsonline.com, Merauke – Ratusan warga Kampung Warse, Distrik Jetsy, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, menyambut meriah kunjungan kerja Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo bersama Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo, Sabtu (1/8/2026) pagi.Pantauan di lokasi, penyambutan berlangsung di perairan sekitar Kampung Warse. Ratusan warga menggunakan perahu tradisional menjemput speedboat yang ditumpangi Gubernur Apolo dan Bupati Thomas.Iring-iringan perahu warga mengapit kiri dan kanan speedboat rombongan. Warga tampak berdiri sambil mendayung, mengawal speedboat hingga tiba di bibir Kampung Warse.Setibanya di Warse, prosesi adat penyambutan dilanjutkan. Gubernur Apolo bersama Bupati Thomas dipersilakan turun dari speedboat ke salah satu perahu tradisional. Selanjutnya, perahu tersebut dipikul bersama-sama oleh warga di atas bahu menuju lokasi pertemuan.Dalam tatap muka dengan warga, Gubernur Apolo menegaskan kehadiran Provinsi Papua Selatan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dimekarkan pemerintah pusat pada tahun 2022 dan telah menjalani masa persiapan selama dua tahun."Sudah satu tahun Papua Selatan masuk pemerintahan definitif," kata Gubernur Apolo.Ia menjelaskan, kehadiran provinsi baru tersebut bertujuan untuk mempercepat pembangunan, baik infrastruktur sarana-prasarana maupun pembangunan sumber daya manusia (SDM).Gubernur berharap kunjungan ke Kampung Warse dapat mempererat tali persaudaraan antara pemerintah provinsi dengan masyarakat di wilayah pesisir Asmat. Dalam kesempatan itu, ia juga berpesan agar warga terus mendorong anak-anak untuk bersekolah.Kunjungan ke Kampung Warse ini merupakan rangkaian agenda kerja Gubernur Apolo di Kabupaten Asmat. Sehari sebelumnya, Jumat (31/7/2026), Gubernur menyerahkan hibah dermaga beserta terminal penyeberangan Ewer-Agats di Kali Aswet sebagai pintu masuk melalui akses Jalan KAMSA menuju Lapangan Terbang Ewer. (OF)
02 Agu 2026, 23:34 WIT
Lomba Paduan Suara Perdana PKK Mimika, Tegaskan Semangat Kebersamaan dan Cinta Tanah Air
Papuanewsonline.com, Mimika – Tim Penggerak PKK Kabupaten Mimika untuk pertama kalinya menggelar Lomba Paduan Suara dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-81. Kegiatan yang berlangsung di Aula Hotel Grand Tembaga, Minggu (2/8/2026), dibuka langsung oleh Ketua TP PKK Kabupaten Mimika, Ny. Suzy Rettob, dan dihadiri Penasihat TP PKK Provinsi Papua Tengah Ny. Martina serta jajaran pengurus se-Daerah.Dalam sambutannya, Ny. Suzy menyampaikan apresiasi mendalam atas persiapan yang matang dari seluruh peserta. “Kita setiap hari terjun melayani masyarakat, namun tetap mampu menghayati dan menyajikan harmoni lagu dengan sangat baik. Luar biasa semangat kalian meski ini baru pertama kali digelar di tingkat kabupaten,” ujarnya bangga.Sebanyak 14 tim turut ambil bagian, terdiri atas empat perwakilan tingkat kabupaten dan sepuluh dari jajaran distrik. Kegiatan ini bukan sekadar ajang bertanding, melainkan sarana menumbuhkan rasa cinta tanah air serta mempererat persaudaraan antaranggota PKK. Ia juga mengapresiasi kehadiran para kepala distrik yang mendukung langsung tim daerahnya.Ny. Suzy mengingatkan seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas. “Kemenangan adalah hal yang wajar, namun yang terpenting adalah usaha dan persiapan yang sudah kalian curahkan. Dewan juri yang ditunjuk adalah tenaga profesional yang akan menilai secara objektif,” tegasnya diselingi candaan ringan yang mencairkan suasana.Penulis: JidEditor: OF
02 Agu 2026, 22:58 WIT
Delapan Raja Pulau Timor Anugerahi Gelar Sesepuh Kepada Joko Widodo, Bukti Penghormatan Tulus
Papuanewsonline.com, Kupang – Presiden ke-7 RI Joko Widodo resmi menerima gelar kehormatan adat Sesepuh Raja-Raja Timor. Penobatan ini dilangsungkan dalam prosesi khidmat yang digelar delapan pemimpin kerajaan berdaulat di Pulau Timor, bertepatan dengan rangkaian Karnaval Gajah di kawasan Pantai Lahi Lai Besi Kopan, Sabtu (1/8/2026).Raja Amanatun, Jonathan Banunaek, menjelaskan gelar ini diberikan sebagai pengakuan tulus atas dedikasi dan perhatian yang selama ini diberikan. “Delapan dari sembilan kerajaan yang berdaulat hadir langsung memberikan penghormatan ini. Satu kerajaan berhalangan hadir, namun seluruhnya menyepakati penganugerahan ini,” ujarnya merinci nama-nama kerajaan yang hadir.Kedatangan Jokowi disambut lautan manusia yang memadati pesisir pantai sejak sore hari. Ribuan warga berdesakan ingin bersalaman dan menyampaikan rasa hormat.Saat naik ke panggung, beliau dipakaikan ikat kepala adat dan kain tenun khas NTT, lalu satu per satu Raja mengalungkan selendang adat sambil mendoakan kebaikan.Prosesi ini bukan sekadar seremonial, melainkan pengikat erat tali persaudaraan yang sudah terjalin. Masyarakat menyambutnya dengan sukacita yang mendalam, menandakan kepercayaan dan penghormatan yang besar terhadap sosok yang dianggap telah banyak berkontribusi bagi kemajuan daerah mereka.Penulis: JidEditor: OF
02 Agu 2026, 14:36 WIT
BUMDes Nawaripi Jaya Bangun Goa Maria Permanen, Perkuat Wisata Rohani Paieve Mil 21
Papuanewsonline.com, Mimika – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kampung Nawaripi Jaya membangun Goa Maria permanen berbahan batu di kawasan Kampung Wisata Paieve Merah Putih, Mil 21, Distrik Wania, Kabupaten Mimika.Pembangunan fasilitas wisata rohani ini menjadi terobosan BUMDes dalam memperkuat sektor wisata rohani sekaligus mendorong kemandirian ekonomi kampung.Direktur BUMDes Kampung Nawaripi Jaya, Rafael Tarekeyau, menyebut pembangunan sepenuhnya dibiayai dari hasil pengelolaan unit usaha milik BUMDes, tanpa bergantung pada Dana Desa.Sumber pendapatan berasal dari tiga unit usaha produktif, yakni pengelolaan kolam ikan, penjualan air galon, dan retribusi wisata rohani Goa Maria Mil 21. Keuntungan dari ketiga unit usaha tersebut diinvestasikan kembali untuk pembangunan infrastruktur wisata yang lebih permanen dan representatif.Progres pembangunan saat ini terus dipantau. Pada Jumat (1/8), Pendamping Dana Desa Kabupaten Mimika dan Distrik Wania, Yosep Yeuyanan dan Siti Yaurwarin, bersama Direktur BUMDes Rafael Tarekeyau turun langsung meninjau lokasi pembangunan.Sesuai perencanaan, pembangunan Goa Maria permanen tersebut ditargetkan rampung dan siap beroperasi pada Mei 2027. Fasilitas ini diharapkan menjadi destinasi wisata rohani unggulan baru bagi umat dan peziarah, baik dari Mimika maupun dari luar daerah.Terpisah, Kepala Kampung Nawaripi, Norman Ditubun, memberikan apresiasi tinggi atas kinerja BUMDes.“Desa kita telah mampu mengembangkan usaha milik desa dan kini mampu melakukan terobosan untuk membangun Kampung Wisata Paieve Merah Putih,” ujar Norman.Ia menilai, kemampuan BUMDes membiayai pembangunan dari hasil usaha sendiri merupakan bukti nyata desa dapat berdikari secara ekonomi apabila dikelola dengan manajemen yang baik dan berkelanjutan.Norman berharap, kehadiran Goa Maria permanen tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan wisata Paieve.Keberhasilan BUMDes Nawaripi Jaya ini diharapkan dapat menjadi model percontohan bagi kampung-kampung lain di Kabupaten Mimika dalam mengoptimalkan potensi lokal melalui pengelolaan badan usaha milik kampung yang inovatif dan berorientasi jangka panjang. (OF)
01 Agu 2026, 12:26 WIT
