Papuanewsonline.com
Berita Terbaru
Lihat semua
Deklarasi Barisan Merah Putih di Puncak Jaya Tegaskan Komitmen Jaga NKRI dan Persatuan Papua
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Dewan Pimpinan Cabang
(DPC) Barisan Merah Putih Republik Indonesia (BMP RI) Kabupaten Puncak Jaya resmi
mendeklarasikan keberadaan organisasinya dalam sebuah kegiatan yang digelar
usai acara adat bakar batu di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Kamis (1/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 600 masyarakat dari berbagai wilayah
setempat.Deklarasi berlangsung dalam suasana penuh semangat
kebersamaan dan nuansa adat Papua. Acara ini menjadi simbol penghormatan
terhadap budaya lokal sekaligus momentum untuk mempertegas komitmen menjaga
persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Kegiatan diawali dengan prosesi adat bakar batu yang menjadi
tradisi masyarakat Papua dalam mempererat hubungan sosial dan kebersamaan.
Setelah itu, deklarasi organisasi dilakukan di hadapan masyarakat dan
tokoh-tokoh adat yang hadir.Dalam keterangannya, DPC BMP RI Kabupaten Puncak Jaya
menyebut deklarasi tersebut sebagai bentuk penghormatan dan mengenang jasa
delapan Pahlawan Nasional yang telah berjuang menjaga keutuhan NKRI, khususnya
di tanah Papua.“Deklarasi ini menjadi bentuk penghormatan terhadap
perjuangan para pahlawan yang telah berjuang demi tetap tegaknya Negara
Kesatuan Republik Indonesia di tanah Papua,” demikian disampaikan dalam
pernyataan organisasi.Melalui deklarasi tersebut, DPC BMP RI Kabupaten Puncak Jaya
menegaskan bahwa organisasinya merupakan bagian dari elemen masyarakat yang
terus melanjutkan semangat perjuangan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dengan
tetap setia menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945.“DPC BMP RI Kabupaten Puncak Jaya merupakan bagian dari
elemen masyarakat yang melanjutkan semangat perjuangan Pepera guna tetap setia
dan teguh dalam menjaga keutuhan NKRI yang berlandaskan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945,” bunyi deklarasi tersebut.Tidak hanya menekankan semangat nasionalisme, organisasi ini
juga menyoroti pentingnya menjaga adat dan budaya Papua sebagai fondasi
persatuan masyarakat. Menurut mereka, nilai-nilai budaya lokal harus terus
dijaga agar menjadi perekat sosial di tengah keberagaman masyarakat Papua.Selain itu, DPC BMP RI secara tegas menyatakan penolakan
terhadap segala bentuk tindakan yang dapat memicu konflik maupun perpecahan di
tengah masyarakat. Organisasi tersebut menilai persatuan menjadi modal utama
dalam menjaga stabilitas dan pembangunan daerah.“DPC BMP RI menolak segala bentuk perpecahan, provokasi,
maupun tindakan yang bertentangan dengan nilai persatuan dan keutuhan bangsa,”
tegas pernyataan itu.Dalam kesempatan yang sama, organisasi tersebut juga
menyampaikan komitmennya untuk menjadi wadah aspirasi masyarakat. DPC BMP RI
menyebut organisasinya lahir dari masyarakat dan akan terus berupaya menjadi
jembatan penyampaian kepentingan publik secara konstruktif dan damai.Kegiatan deklarasi kemudian ditutup dengan penegasan
semangat persatuan melalui semboyan yang disampaikan bersama-sama oleh peserta
yang hadir. “Adat menyatukan kita, budaya menguatkan kita, dan NKRI
membangkitkan kita. Satu hati, satu tanah air, satu Indonesia,” seru peserta
deklarasi.Melalui kegiatan tersebut, DPC BMP RI Kabupaten Puncak Jaya
berharap seluruh elemen masyarakat dapat terus menjaga kebersamaan, memperkuat
persatuan, serta aktif mendukung keutuhan NKRI di tanah Papua. (GF)
02 Mei 2026, 18:04 WIT
Tata Kelola Pesawat Dan Helikopter: Ketua KPKM Minta Bupati Transparan Ke Publik
Papuanewsonline,com, Timika - Pengelolaan pesawat dan
helikopter yang telah menguras APBD Mimika menuwai sorotan publik. Hingga
mandulnya Lembaga Antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum
berani membongkar praktek mafia tersebut kehadapan publik.Ketua Komunitas Pemuda Kei Kabupaten Mimika, Edoardus
Rahawadan menyebutkan publik berhak tahu apa kendala dua aset mewah tersebut,
yang hingga kini belum dimanfaatkan oleh Masyarakat di Kabupaten Mimika."Kalau tidak ada manfaat untuk masyarakat berarti
totalloos potensi kerugianya, karena kami juga menduga ada kelalaian yang
berpotensi merugikan keuangan daerah," ucap Bung Edward di Timika, Sabtu
(2/5/2026).Bung Edward mengatakan pengelolaan pesawat Caravan dan
Helikopter tersebut melibatkan Johanes
Rettob dan Asian One Air secara pribadi, sehingga tidak ada kaitan dengan
Pemerintah Daerah."Apabila ada anggaran Daerah dikuras lagi untuk
operasional dua aset ini, maka harus dipertanggungjawabkan secara hukum, karena
anggaran daerah puluhan miliar sudah dikuras untuk pembelian, kemudian
diberikan pengelolaan ke pihak ketiga dimana tidak ada kejelasan sampai hari
ini, padahal yang digunakan uang rakyat Mimika," Tegasnya.Bung Edward minta KPK sebagai lembaga penegsk hukum
seharusnya jangan mandul dalam menelusuru dua aset pemda tersebut sehingga
benar-benar memberikan manfaat terhadap Masyarakat di Kabupaten Mimika.Pengakuan Bupati Melalui Video Resmi Yang BeredarMenurut Edoardus, Bupati Mimika dalam rilis video resmi
tanggal 10 Februari 2026 yang dipublikasikan salah satu media di Timika,
mengakui kalau ada beban tanggung jawab yang harus diselesaikan kedua belah
pihak, yakni Pemkab Mimika dan operator penerbangan. "Pernyataan ini, menurut kami bahwa adanya masalah
dalam pengelolaan aset ini, sehingga harus ada transparansi ke Publik,"
Sorot Bung Edward.Ia menilai kerugian yang terjadi bukan sekadar kelalaian,
melainkan unsur kesengajaan."Bupati Mimika sudah bersepakat dengan pihak Asian One
Air untuk menyelesaikan utang terkait pengelolaan pesawat dan helikopter ini, Namun
hingga kini belum ada tindakan konkret yang diambil,” Pungkasnya.Bung Edward juga menyoroti dugaan pembohongan publik terkait
klaim pesawat dalam kondisi siap operasi. “Hingga kini tidak ada satu pun operator penerbangan di
wilayah ini yang berani mengoperasikan pesawat bekas dengan kondisi yang belum
jelas kelayakan terbangnya,” Sorotnya.Kata Dia, Persoalan ini memunculkan pertanyaan serius dari
publik soal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah, terutama
menyangkut keselamatan dan penggunaan anggaran Daerah. Bung Edward juga menagih janji manis Bupati Mimika tentang
transparansi birokrasi. “Mana janji politik terkait transparansi pemerintah dalam
setiap pengelolaan birokrasi, khususnya kasus pesawat dan helikopter ini,
" jangan sampai janji tinggal janji abuti jalan terus," Pungkasnya.Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan atau
langkah konkret penyelesaian dari Pemkab Mimika maupun pihak Asian One Air,
terkait persoalan ini. Penulis: Hendrik
Editor: GF
02 Mei 2026, 18:00 WIT
May Day di Ambon, Kapolda Maluku: Buruh Harus Jadi Mitra Pembangunan Daerah
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof.Dr. Dadang Hartanto mengajak kalangan buruh di Maluku untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah pada peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Kota Ambon, Jumat (1/5/2026).Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan jalan santai dan syukuran Hari Buruh yang digelar serikat pekerja di Tribun Lapangan Merdeka Ambon.Menurut Dadang, buruh, pemerintah, dan pengusaha merupakan tiga elemen penting yang memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.“Buruh tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga harus menjadi bagian dari solusi dan kemajuan daerah. Jika keamanan terjaga, investasi akan tumbuh dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat,” ujarnya.Kegiatan itu turut dihadiri Direktur Intelkam, Direktur Lalu Lintas, Karumkit Bhayangkara Polda Maluku, unsur Forkopimda Maluku, pimpinan serikat pekerja, pelaku usaha, serta sejumlah pejabat terkait.Kapolda juga menekankan pentingnya menjaga situasi kamtibmas yang kondusif sebagai fondasi utama pembangunan di Maluku.“Keamanan adalah salah satu kekuatan utama untuk memajukan Maluku. Karena itu, buruh, pemerintah, dan aparat keamanan harus duduk bersama menjaga stabilitas daerah,” katanya.Dalam kesempatan tersebut, Dadang turut menyampaikan bahwa Polri telah membuka layanan pengaduan ketenagakerjaan guna membantu pekerja yang menghadapi persoalan hubungan industrial, termasuk pemutusan hubungan kerja dan sengketa ketenagakerjaan.Menurutnya, layanan itu dihadirkan untuk membantu mencarikan solusi bagi pekerja sesuai kemampuan dan kebutuhan di lapangan.Usai kegiatan syukuran, Kapolda bersama Forkopimda dan perwakilan pengusaha melepas peserta jalan santai yang berlangsung meriah dan kondusif di kawasan pusat Kota Ambon. PNO-12
02 Mei 2026, 12:43 WIT
Diduga KPK Ditipu Pemkab Mimika; Pesawat dan Helikopter Jadi Besi Tua di Hanggar
Papuanewsonline.com, Timika — Janji manis
Pemerintah Daerah melalui Bupati Mimika Johanes Rettob kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pengoperasian pesawat Cessna Grand Caravan
C208B EX dan helikopter Airbus H125, yang dibeli dengan menguras APBD
Kabupaten Mimika Tahun anggaran 2015–2022 senilai total Rp 85,8 miliar, tak
kunjung direalisasi.
Informasi yang diterima
Media Papuanewsonline.com pada Sabtu (2/5/2026) menyebutkan bahwa dua
aset tersebut kini tidak layak terbang dan hanya parkir di Hanggar bandara
Mozes Kilangin Mimika, ibarat Besi Tua yang dipaksakan untuk terbang.
Hingga kini belum ada juga vendor yang berani untuk
mengelola aset miliaran tersebut. Karena bertahun-tahun aset mewah ini tidak
difungsikan.
Beberapa persyaratan mutlak untuk pengoprasian juga
diabaikan pemerintah daerah.
Pertanyaanya siapa yang bakal bertanggungjawab? Sudah tentu
bahwa para pihak yang mulai dari pengadaan aset mewah ini, yaitu Bupati Mimika
saat ini Johanes Rettob dan adik Iparnya Silvi Herawaty selaku direktur PT
Asian One Air sebagai pengelola.
Salah satu sumber Media ini menyebutkan Pesawat dan
Helikopter bertahun-tahun tinggal di Hanggar tanpa perawatan. Maka untuk
kelayakan terbang memerlukan banyak hal, dan tidak mungkin kembali menguras
APBD Mimika, mengingat tidak ada manfaat yang dinikmati maupun dirasakan
Masyarakat Mimika.
Pada beberapa waktu lalu KPK memanggil beberapa pihak
termasuk Bupati Johanes Rettob dalam rapat koordinasi untuk pemanfaatan dua
aset milik pemda ini, namun KPK diduga kena tipu karena sudah lewat tenggang
waktu sesuai kesepakatan, pesawat dan helikopter masi tinggal jadi besi tua di
hanggar.
Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali
menyalakan alarm keras soal tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Mimika,
Provinsi Papua Tengah.
Sorotan tajam lembaga antirasuah KPK ini menyasar Pesawat
dan Helikopter aset milik pemda Mimika yang hingga kini diduga sudah jadi besi
tua di hanggar, Bandara Mozes Kilangin Mimika.
KPK akan menelusuri lebih dalam terkait pengelolaan
aset mewah tersebut, karena berptensi merugikan keuangan daerah.
Hasil identifikasi Media ini juga menyebutkan bahwa asas
manfaat dari dua aset Mewah ini nihil terhadap masyarakat, mulai dari
pengadaan, hingga pengelolaan, bahkan hingga kini bertahun-tahun tidak
beroperasi karena sudah tidak layak terbang.
Walaupun pengadaan dua aset mewah ini menguras APBD puluhan
Miliar, namun hal ini justru terbalik 100% karena tidak memberikan
manfaat bagi masyarakat, dan justru berubah menjadi beban fiskal dan potensi
kerugian negara.
Dikutip dari situs Website resmi KPK.go.id, Senin
(2 /2/2026), KPK menyebutkan, dua aset udara mewah yaitu, pesawat Cessna Grand
Caravan C208B EX dan helikopter Airbus H125, yang dibeli menggunakan APBD
2015–2022 senilai total Rp 85,8 miliar, kini dalam kondisi “mati suri”.
Ironisnya, menurut KPK, aset yang semestinya memperkuat
pelayanan publik itu justru menyisakan piutang macet, pajak barang mewah
selangit.
Dalam Rapat Koordinasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,
Jumat (30/1), terungkap kerja sama pemanfaatan aset dengan PT Asian One Air
(AOA) telah menimbulkan piutang Rp 18,8 miliar yang belum dilunasi sejak 2019.
Fakta ini memperlihatkan kegagalan serius tata kelola aset
daerah. Dari total piutang sewa pesawat dan helikopter periode 2019–2022
sebesar Rp 23,4 miliar, Pemkab Mimika baru menerima Rp 4,5 miliar hingga
Oktober 2025.
Artinya, sebagian besar uang rakyat masih menggantung tanpa
kepastian, dan meninggalkan misteri.
Direktur Korsup Wilayah V KPK, Imam Turmudhi, menegaskan
aset publik yang tidak dikelola secara transparan berpotensi menjadi ladang
pemborosan dan penyimpangan.
“Jika aset daerah tidak dimanfaatkan secara akuntabel, ini
bukan lagi aset, tapi beban dan celah korupsi,” tegas Imam.
Kata Imam, sebagai barang mewah, pesawat dan helikopter
tersebut dibebani Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga 67,5 persen,
angka yang berdampak signifikan pada postur keuangan daerah.
Kondisi makin mengkhawatirkan karena aset udara itu tidak
beroperasi lebih dari tiga tahun.
"Negara membayar mahal, namun rakyat tak merasakan
manfaat, " Ujarnya.
KPK juga mengingatkan, di wilayah Papua, aset daerah sangat
rentan hilang, dialihkan, atau dikuasai pihak ketiga tanpa pengawasan memadai.
Penertiban aset dan kewajiban mitra usaha dinilai mendesak
untuk mencegah kerugian yang lebih besar.
Sebagai langkah konkret, KPK merekomendasikan Pemkab Mimika
segera menetapkan nilai piutang sesuai audit BPK terakhir.
Bila PT Asian One Air tak memenuhi jadwal pelunasan, gugatan
perdata menjadi opsi yang tak terelakkan.
Namun ada tanda tanya perdata dari Pemda ke pihak ke tiga PT
Asian One Air? Lalu siapa PT Asian One Air dan siapa Bupati Mimika?
Jangan sampai " Saya Gugat Saya".
Semmentara itu Kepala Satgas Korsup Wilayah V.2 KPK, Nurul
Ichsan Alhuda, menekankan perlunya evaluasi total, dari kondisi fisik aset,
status hukum, pola sewa, hingga biaya melekat yang terus menggerogoti keuangan
daerah.
Selain aset udara, KPK juga menyoroti Pelabuhan Pomako yang
belum optimal, meski Pemkab Mimika telah mengakuisisi 500 hektar lahan.
Sengketa kepemilikan dan mandeknya sertifikasi tanah dinilai
memperlihatkan lemahnya koordinasi antarinstansi.
Namun publik bertanya, aset mahal ini apakah untuk
beroperasi harus kembali menguras APBD Mimika? Apakah KPK sudah
menelusuri aset puluhan miliar yang tidak produktif ini? Apakah KPK sudah
menelusuri utang bea cukai puluhan miliar tentang Helikopter ini?
Penulis: Hendrik
Editor: GF
02 Mei 2026, 10:11 WIT
Berkas P-21, Polres Kepulauan Tanimbar Limpahkan Tersangka Pembunuhan ke JPU
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar, Penyidik Satuan Reserse Kriminal secara resmi melaksanakan tahap II, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti terkait tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan/ atau pembunuhan pada, Rabu (29/04/26) siang.Tersangka berinisial BERA bersama barang bukti diserahkan langsung kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Gedung Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar, setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P-21 oleh pihak Kejaksaan. Hal ini berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Nomor: B-836/Q.1.13/Eoh.1/04/2026 tertanggal 28 April 2026.Dalam proses penyerahan, penyidik menyertakan sejumlah barang bukti penting berupa 2 (dua) buah mata panah, 1 (satu) unit flasdisk dan 1 (satu) potong baju milik korban. Tersangka BERA diserahkan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, yang dikuatkan dengan penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Penahanan serta Surat Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti.Sementara itu secara terpisah, Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP AYANI, S.P., S.I.K., M.H., melalui Kasat Reskrim Iptu RIVALDY SAID, S.H., M.H., dalam keterangannya mengungkapkan bahwa, penyerahan ini adalah merupakan salah satu bentuk komitmen Polri dalam menegakkan hukum secara transparan dan akuntabel.“Hari ini Kami telah menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada pihak Kejaksaan setelah berkas perkara dinyatakan P-21. Kami pastikan seluruh proses penyidikan telah dilakukan secara transparan dan akuntabel guna memberikan kepastian hukum bagi semua pihak” jelas Kasat.Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis terkait penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang dan atau pembunuhan, sebagaimana dimaksud dalam rumusan, Primer Pasal 459 KUHP Jo Pasal 20 Huruf C KUHP, Subsider Pasal 458 ayat (1) KUHP Jo Pasal 20 Huruf C KUHP, atau kedua Primer Pasal 467 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 20 Huruf C KUHP, Subsider Pasal 466 ayat (3) KUHP.Lebih lanjut Iptu RIVALDY menjelaskan bahwa, dengan dilakukannya penyerahan ini maka wewenang penahanan dan proses hukum selanjutnya beralih ke tangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk selanjutnya dapat segera disidangkan. Kasat Reskrim pun menyatakan komitmen Pihaknya untuk mengawal terus proses ini hingga putusan pengadilan inkrah.“Masyarakat diharapkan tetap tenang dan serahkan sepenuhnya proses hukum ini kepada pihak berwenang. Mari kita hormati proses peradilan yang akan segera berlangsung di pengadilan Negeri, tanpa mengambil tindakan yang dapat merugikan diri sendiri" tutup Kasat Reskrim. PNO-12
01 Mei 2026, 19:02 WIT
Gerak Cepat Polsek Tanimbar Utara Ringkus DPO Kasus Pencurian di Desa Ridool
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar, Jajaran Polsek Tanimbar Utara berhasil mengamankan Seorang Pria yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus pencurian. Penangkapan itu dilakukan di kediaman tersangka berinisial DS yang berlokasi di Jalan Poros Desa Ridool, Kecamatan Tanimbar Utara.Operasi penangkapan yang berlangsung pada, Senin (27/04/26) malam itu berawal dari informasi akurat yang dihimpun oleh Unit Intel Polsek Tanimbar Utara. Tim intelijen sebelumnya telah memantau dan menginformasikan keberadaan tersangka yang tengah berada di lokasi tersebut kepada Unit Operasional.Menindaklanjuti informasi tersebut, Personel Polsek Tanimbar Utara yang tergabung dalam Unit Operasional melakukan penyelidikan mendalam. Operasi ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Tanimbar Utara, Iptu EVERARDUS FASSE didampingi Wakapolsek Tanimbar Utara, Ipda RAHMIN B.B., S.H., M.Si.Setibanya di lokasi, Petugas Kepolisian dengan segera melakukan pengepungan di sekitar lokasi kediaman tempat tinggal tersangka untuk menutup ruang gerak pelaku. Dalam aksi tersebut, tersangka akhirnya berhasil diringkus tanpa perlawanan pada kediamannya yang berlokasi di Jalan Poros Desa Ridool.Dalam keterangannya, Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP AYANI, S.P., S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Tanimbar Utara Iptu EVERARDUS FASSE menyampaikan bahwa keberhasilan ini adalah merupakan buah dari sinergi internal yang solid antara Unit Intelijen dan Unit Operasional yang secara jeli mendeteksi keberadaan tersangka. Hal ini juga berkat kerja sama yang baik dengan Masyarakat.“Keberhasilan penangkapan ini adalah merupakan bukti nyata kesiapsiagaan Personel Kami dalam menindaklanjuti setiap laporan dan informasi dari lapangan” pungkasnya.Lebih lanjut, Iptu EVER menjelaskan bahwa tersangka berhasil diamankan tanpa perlawanan, setelah Tim melakukan pengepungan di kediamannya berdasarkan informasi yang akurat dari Unit Intelijen. Tersangka diketahui terlibat dalam tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam laporan polisi nomor LP/B/16/IX/2025."Saat ini, tersangka DPO telah Kami amankan dan selanjutnya akan di limpahkan Rutan Polres Kepulauan Tanimbar untuk menjalani penahanan, serta dilakukan proses penyidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku” lanjut Kapolsek.Beliau pun mengimbau kepada seluruh elemen Masyarakat agar selalu waspada, serta jangan ragu untuk memberikan informasi sekecil apapun jika melihat aktivitas mencurigakan atau keberadaan pelaku kejahatan di lingkungannya. Menurutnya, kerja sama antara Polri dengan Masyarakat adalah kunci utama dalam menjaga kondusivitas wilayah.“Kami tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang melanggar hukum” tegas Kapolsek. PNO-12
01 Mei 2026, 18:55 WIT
Pilihan Redaksi
Deklarasi Barisan Merah Putih di Puncak Jaya Tegaskan Komitmen Jaga NKRI dan Persatuan Papua
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Dewan Pimpinan Cabang
(DPC) Barisan Merah Putih Republik Indonesia (BMP RI) Kabupaten Puncak Jaya resmi
mendeklarasikan keberadaan organisasinya dalam sebuah kegiatan yang digelar
usai acara adat bakar batu di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Kamis (1/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 600 masyarakat dari berbagai wilayah
setempat.Deklarasi berlangsung dalam suasana penuh semangat
kebersamaan dan nuansa adat Papua. Acara ini menjadi simbol penghormatan
terhadap budaya lokal sekaligus momentum untuk mempertegas komitmen menjaga
persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Kegiatan diawali dengan prosesi adat bakar batu yang menjadi
tradisi masyarakat Papua dalam mempererat hubungan sosial dan kebersamaan.
Setelah itu, deklarasi organisasi dilakukan di hadapan masyarakat dan
tokoh-tokoh adat yang hadir.Dalam keterangannya, DPC BMP RI Kabupaten Puncak Jaya
menyebut deklarasi tersebut sebagai bentuk penghormatan dan mengenang jasa
delapan Pahlawan Nasional yang telah berjuang menjaga keutuhan NKRI, khususnya
di tanah Papua.“Deklarasi ini menjadi bentuk penghormatan terhadap
perjuangan para pahlawan yang telah berjuang demi tetap tegaknya Negara
Kesatuan Republik Indonesia di tanah Papua,” demikian disampaikan dalam
pernyataan organisasi.Melalui deklarasi tersebut, DPC BMP RI Kabupaten Puncak Jaya
menegaskan bahwa organisasinya merupakan bagian dari elemen masyarakat yang
terus melanjutkan semangat perjuangan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dengan
tetap setia menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945.“DPC BMP RI Kabupaten Puncak Jaya merupakan bagian dari
elemen masyarakat yang melanjutkan semangat perjuangan Pepera guna tetap setia
dan teguh dalam menjaga keutuhan NKRI yang berlandaskan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945,” bunyi deklarasi tersebut.Tidak hanya menekankan semangat nasionalisme, organisasi ini
juga menyoroti pentingnya menjaga adat dan budaya Papua sebagai fondasi
persatuan masyarakat. Menurut mereka, nilai-nilai budaya lokal harus terus
dijaga agar menjadi perekat sosial di tengah keberagaman masyarakat Papua.Selain itu, DPC BMP RI secara tegas menyatakan penolakan
terhadap segala bentuk tindakan yang dapat memicu konflik maupun perpecahan di
tengah masyarakat. Organisasi tersebut menilai persatuan menjadi modal utama
dalam menjaga stabilitas dan pembangunan daerah.“DPC BMP RI menolak segala bentuk perpecahan, provokasi,
maupun tindakan yang bertentangan dengan nilai persatuan dan keutuhan bangsa,”
tegas pernyataan itu.Dalam kesempatan yang sama, organisasi tersebut juga
menyampaikan komitmennya untuk menjadi wadah aspirasi masyarakat. DPC BMP RI
menyebut organisasinya lahir dari masyarakat dan akan terus berupaya menjadi
jembatan penyampaian kepentingan publik secara konstruktif dan damai.Kegiatan deklarasi kemudian ditutup dengan penegasan
semangat persatuan melalui semboyan yang disampaikan bersama-sama oleh peserta
yang hadir. “Adat menyatukan kita, budaya menguatkan kita, dan NKRI
membangkitkan kita. Satu hati, satu tanah air, satu Indonesia,” seru peserta
deklarasi.Melalui kegiatan tersebut, DPC BMP RI Kabupaten Puncak Jaya
berharap seluruh elemen masyarakat dapat terus menjaga kebersamaan, memperkuat
persatuan, serta aktif mendukung keutuhan NKRI di tanah Papua. (GF)
02 Mei 2026, 18:04 WIT
Tata Kelola Pesawat Dan Helikopter: Ketua KPKM Minta Bupati Transparan Ke Publik
Papuanewsonline,com, Timika - Pengelolaan pesawat dan
helikopter yang telah menguras APBD Mimika menuwai sorotan publik. Hingga
mandulnya Lembaga Antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum
berani membongkar praktek mafia tersebut kehadapan publik.Ketua Komunitas Pemuda Kei Kabupaten Mimika, Edoardus
Rahawadan menyebutkan publik berhak tahu apa kendala dua aset mewah tersebut,
yang hingga kini belum dimanfaatkan oleh Masyarakat di Kabupaten Mimika."Kalau tidak ada manfaat untuk masyarakat berarti
totalloos potensi kerugianya, karena kami juga menduga ada kelalaian yang
berpotensi merugikan keuangan daerah," ucap Bung Edward di Timika, Sabtu
(2/5/2026).Bung Edward mengatakan pengelolaan pesawat Caravan dan
Helikopter tersebut melibatkan Johanes
Rettob dan Asian One Air secara pribadi, sehingga tidak ada kaitan dengan
Pemerintah Daerah."Apabila ada anggaran Daerah dikuras lagi untuk
operasional dua aset ini, maka harus dipertanggungjawabkan secara hukum, karena
anggaran daerah puluhan miliar sudah dikuras untuk pembelian, kemudian
diberikan pengelolaan ke pihak ketiga dimana tidak ada kejelasan sampai hari
ini, padahal yang digunakan uang rakyat Mimika," Tegasnya.Bung Edward minta KPK sebagai lembaga penegsk hukum
seharusnya jangan mandul dalam menelusuru dua aset pemda tersebut sehingga
benar-benar memberikan manfaat terhadap Masyarakat di Kabupaten Mimika.Pengakuan Bupati Melalui Video Resmi Yang BeredarMenurut Edoardus, Bupati Mimika dalam rilis video resmi
tanggal 10 Februari 2026 yang dipublikasikan salah satu media di Timika,
mengakui kalau ada beban tanggung jawab yang harus diselesaikan kedua belah
pihak, yakni Pemkab Mimika dan operator penerbangan. "Pernyataan ini, menurut kami bahwa adanya masalah
dalam pengelolaan aset ini, sehingga harus ada transparansi ke Publik,"
Sorot Bung Edward.Ia menilai kerugian yang terjadi bukan sekadar kelalaian,
melainkan unsur kesengajaan."Bupati Mimika sudah bersepakat dengan pihak Asian One
Air untuk menyelesaikan utang terkait pengelolaan pesawat dan helikopter ini, Namun
hingga kini belum ada tindakan konkret yang diambil,” Pungkasnya.Bung Edward juga menyoroti dugaan pembohongan publik terkait
klaim pesawat dalam kondisi siap operasi. “Hingga kini tidak ada satu pun operator penerbangan di
wilayah ini yang berani mengoperasikan pesawat bekas dengan kondisi yang belum
jelas kelayakan terbangnya,” Sorotnya.Kata Dia, Persoalan ini memunculkan pertanyaan serius dari
publik soal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah, terutama
menyangkut keselamatan dan penggunaan anggaran Daerah. Bung Edward juga menagih janji manis Bupati Mimika tentang
transparansi birokrasi. “Mana janji politik terkait transparansi pemerintah dalam
setiap pengelolaan birokrasi, khususnya kasus pesawat dan helikopter ini,
" jangan sampai janji tinggal janji abuti jalan terus," Pungkasnya.Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan atau
langkah konkret penyelesaian dari Pemkab Mimika maupun pihak Asian One Air,
terkait persoalan ini. Penulis: Hendrik
Editor: GF
02 Mei 2026, 18:00 WIT
May Day di Ambon, Kapolda Maluku: Buruh Harus Jadi Mitra Pembangunan Daerah
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof.Dr. Dadang Hartanto mengajak kalangan buruh di Maluku untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah pada peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Kota Ambon, Jumat (1/5/2026).Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan jalan santai dan syukuran Hari Buruh yang digelar serikat pekerja di Tribun Lapangan Merdeka Ambon.Menurut Dadang, buruh, pemerintah, dan pengusaha merupakan tiga elemen penting yang memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.“Buruh tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga harus menjadi bagian dari solusi dan kemajuan daerah. Jika keamanan terjaga, investasi akan tumbuh dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat,” ujarnya.Kegiatan itu turut dihadiri Direktur Intelkam, Direktur Lalu Lintas, Karumkit Bhayangkara Polda Maluku, unsur Forkopimda Maluku, pimpinan serikat pekerja, pelaku usaha, serta sejumlah pejabat terkait.Kapolda juga menekankan pentingnya menjaga situasi kamtibmas yang kondusif sebagai fondasi utama pembangunan di Maluku.“Keamanan adalah salah satu kekuatan utama untuk memajukan Maluku. Karena itu, buruh, pemerintah, dan aparat keamanan harus duduk bersama menjaga stabilitas daerah,” katanya.Dalam kesempatan tersebut, Dadang turut menyampaikan bahwa Polri telah membuka layanan pengaduan ketenagakerjaan guna membantu pekerja yang menghadapi persoalan hubungan industrial, termasuk pemutusan hubungan kerja dan sengketa ketenagakerjaan.Menurutnya, layanan itu dihadirkan untuk membantu mencarikan solusi bagi pekerja sesuai kemampuan dan kebutuhan di lapangan.Usai kegiatan syukuran, Kapolda bersama Forkopimda dan perwakilan pengusaha melepas peserta jalan santai yang berlangsung meriah dan kondusif di kawasan pusat Kota Ambon. PNO-12
02 Mei 2026, 12:43 WIT
Diduga KPK Ditipu Pemkab Mimika; Pesawat dan Helikopter Jadi Besi Tua di Hanggar
Papuanewsonline.com, Timika — Janji manis
Pemerintah Daerah melalui Bupati Mimika Johanes Rettob kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pengoperasian pesawat Cessna Grand Caravan
C208B EX dan helikopter Airbus H125, yang dibeli dengan menguras APBD
Kabupaten Mimika Tahun anggaran 2015–2022 senilai total Rp 85,8 miliar, tak
kunjung direalisasi.
Informasi yang diterima
Media Papuanewsonline.com pada Sabtu (2/5/2026) menyebutkan bahwa dua
aset tersebut kini tidak layak terbang dan hanya parkir di Hanggar bandara
Mozes Kilangin Mimika, ibarat Besi Tua yang dipaksakan untuk terbang.
Hingga kini belum ada juga vendor yang berani untuk
mengelola aset miliaran tersebut. Karena bertahun-tahun aset mewah ini tidak
difungsikan.
Beberapa persyaratan mutlak untuk pengoprasian juga
diabaikan pemerintah daerah.
Pertanyaanya siapa yang bakal bertanggungjawab? Sudah tentu
bahwa para pihak yang mulai dari pengadaan aset mewah ini, yaitu Bupati Mimika
saat ini Johanes Rettob dan adik Iparnya Silvi Herawaty selaku direktur PT
Asian One Air sebagai pengelola.
Salah satu sumber Media ini menyebutkan Pesawat dan
Helikopter bertahun-tahun tinggal di Hanggar tanpa perawatan. Maka untuk
kelayakan terbang memerlukan banyak hal, dan tidak mungkin kembali menguras
APBD Mimika, mengingat tidak ada manfaat yang dinikmati maupun dirasakan
Masyarakat Mimika.
Pada beberapa waktu lalu KPK memanggil beberapa pihak
termasuk Bupati Johanes Rettob dalam rapat koordinasi untuk pemanfaatan dua
aset milik pemda ini, namun KPK diduga kena tipu karena sudah lewat tenggang
waktu sesuai kesepakatan, pesawat dan helikopter masi tinggal jadi besi tua di
hanggar.
Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali
menyalakan alarm keras soal tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Mimika,
Provinsi Papua Tengah.
Sorotan tajam lembaga antirasuah KPK ini menyasar Pesawat
dan Helikopter aset milik pemda Mimika yang hingga kini diduga sudah jadi besi
tua di hanggar, Bandara Mozes Kilangin Mimika.
KPK akan menelusuri lebih dalam terkait pengelolaan
aset mewah tersebut, karena berptensi merugikan keuangan daerah.
Hasil identifikasi Media ini juga menyebutkan bahwa asas
manfaat dari dua aset Mewah ini nihil terhadap masyarakat, mulai dari
pengadaan, hingga pengelolaan, bahkan hingga kini bertahun-tahun tidak
beroperasi karena sudah tidak layak terbang.
Walaupun pengadaan dua aset mewah ini menguras APBD puluhan
Miliar, namun hal ini justru terbalik 100% karena tidak memberikan
manfaat bagi masyarakat, dan justru berubah menjadi beban fiskal dan potensi
kerugian negara.
Dikutip dari situs Website resmi KPK.go.id, Senin
(2 /2/2026), KPK menyebutkan, dua aset udara mewah yaitu, pesawat Cessna Grand
Caravan C208B EX dan helikopter Airbus H125, yang dibeli menggunakan APBD
2015–2022 senilai total Rp 85,8 miliar, kini dalam kondisi “mati suri”.
Ironisnya, menurut KPK, aset yang semestinya memperkuat
pelayanan publik itu justru menyisakan piutang macet, pajak barang mewah
selangit.
Dalam Rapat Koordinasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,
Jumat (30/1), terungkap kerja sama pemanfaatan aset dengan PT Asian One Air
(AOA) telah menimbulkan piutang Rp 18,8 miliar yang belum dilunasi sejak 2019.
Fakta ini memperlihatkan kegagalan serius tata kelola aset
daerah. Dari total piutang sewa pesawat dan helikopter periode 2019–2022
sebesar Rp 23,4 miliar, Pemkab Mimika baru menerima Rp 4,5 miliar hingga
Oktober 2025.
Artinya, sebagian besar uang rakyat masih menggantung tanpa
kepastian, dan meninggalkan misteri.
Direktur Korsup Wilayah V KPK, Imam Turmudhi, menegaskan
aset publik yang tidak dikelola secara transparan berpotensi menjadi ladang
pemborosan dan penyimpangan.
“Jika aset daerah tidak dimanfaatkan secara akuntabel, ini
bukan lagi aset, tapi beban dan celah korupsi,” tegas Imam.
Kata Imam, sebagai barang mewah, pesawat dan helikopter
tersebut dibebani Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga 67,5 persen,
angka yang berdampak signifikan pada postur keuangan daerah.
Kondisi makin mengkhawatirkan karena aset udara itu tidak
beroperasi lebih dari tiga tahun.
"Negara membayar mahal, namun rakyat tak merasakan
manfaat, " Ujarnya.
KPK juga mengingatkan, di wilayah Papua, aset daerah sangat
rentan hilang, dialihkan, atau dikuasai pihak ketiga tanpa pengawasan memadai.
Penertiban aset dan kewajiban mitra usaha dinilai mendesak
untuk mencegah kerugian yang lebih besar.
Sebagai langkah konkret, KPK merekomendasikan Pemkab Mimika
segera menetapkan nilai piutang sesuai audit BPK terakhir.
Bila PT Asian One Air tak memenuhi jadwal pelunasan, gugatan
perdata menjadi opsi yang tak terelakkan.
Namun ada tanda tanya perdata dari Pemda ke pihak ke tiga PT
Asian One Air? Lalu siapa PT Asian One Air dan siapa Bupati Mimika?
Jangan sampai " Saya Gugat Saya".
Semmentara itu Kepala Satgas Korsup Wilayah V.2 KPK, Nurul
Ichsan Alhuda, menekankan perlunya evaluasi total, dari kondisi fisik aset,
status hukum, pola sewa, hingga biaya melekat yang terus menggerogoti keuangan
daerah.
Selain aset udara, KPK juga menyoroti Pelabuhan Pomako yang
belum optimal, meski Pemkab Mimika telah mengakuisisi 500 hektar lahan.
Sengketa kepemilikan dan mandeknya sertifikasi tanah dinilai
memperlihatkan lemahnya koordinasi antarinstansi.
Namun publik bertanya, aset mahal ini apakah untuk
beroperasi harus kembali menguras APBD Mimika? Apakah KPK sudah
menelusuri aset puluhan miliar yang tidak produktif ini? Apakah KPK sudah
menelusuri utang bea cukai puluhan miliar tentang Helikopter ini?
Penulis: Hendrik
Editor: GF
02 Mei 2026, 10:11 WIT
Berkas P-21, Polres Kepulauan Tanimbar Limpahkan Tersangka Pembunuhan ke JPU
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar, Penyidik Satuan Reserse Kriminal secara resmi melaksanakan tahap II, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti terkait tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan/ atau pembunuhan pada, Rabu (29/04/26) siang.Tersangka berinisial BERA bersama barang bukti diserahkan langsung kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Gedung Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar, setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P-21 oleh pihak Kejaksaan. Hal ini berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Nomor: B-836/Q.1.13/Eoh.1/04/2026 tertanggal 28 April 2026.Dalam proses penyerahan, penyidik menyertakan sejumlah barang bukti penting berupa 2 (dua) buah mata panah, 1 (satu) unit flasdisk dan 1 (satu) potong baju milik korban. Tersangka BERA diserahkan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, yang dikuatkan dengan penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Penahanan serta Surat Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti.Sementara itu secara terpisah, Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP AYANI, S.P., S.I.K., M.H., melalui Kasat Reskrim Iptu RIVALDY SAID, S.H., M.H., dalam keterangannya mengungkapkan bahwa, penyerahan ini adalah merupakan salah satu bentuk komitmen Polri dalam menegakkan hukum secara transparan dan akuntabel.“Hari ini Kami telah menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada pihak Kejaksaan setelah berkas perkara dinyatakan P-21. Kami pastikan seluruh proses penyidikan telah dilakukan secara transparan dan akuntabel guna memberikan kepastian hukum bagi semua pihak” jelas Kasat.Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis terkait penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang dan atau pembunuhan, sebagaimana dimaksud dalam rumusan, Primer Pasal 459 KUHP Jo Pasal 20 Huruf C KUHP, Subsider Pasal 458 ayat (1) KUHP Jo Pasal 20 Huruf C KUHP, atau kedua Primer Pasal 467 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 20 Huruf C KUHP, Subsider Pasal 466 ayat (3) KUHP.Lebih lanjut Iptu RIVALDY menjelaskan bahwa, dengan dilakukannya penyerahan ini maka wewenang penahanan dan proses hukum selanjutnya beralih ke tangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk selanjutnya dapat segera disidangkan. Kasat Reskrim pun menyatakan komitmen Pihaknya untuk mengawal terus proses ini hingga putusan pengadilan inkrah.“Masyarakat diharapkan tetap tenang dan serahkan sepenuhnya proses hukum ini kepada pihak berwenang. Mari kita hormati proses peradilan yang akan segera berlangsung di pengadilan Negeri, tanpa mengambil tindakan yang dapat merugikan diri sendiri" tutup Kasat Reskrim. PNO-12
01 Mei 2026, 19:02 WIT
Gerak Cepat Polsek Tanimbar Utara Ringkus DPO Kasus Pencurian di Desa Ridool
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar, Jajaran Polsek Tanimbar Utara berhasil mengamankan Seorang Pria yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus pencurian. Penangkapan itu dilakukan di kediaman tersangka berinisial DS yang berlokasi di Jalan Poros Desa Ridool, Kecamatan Tanimbar Utara.Operasi penangkapan yang berlangsung pada, Senin (27/04/26) malam itu berawal dari informasi akurat yang dihimpun oleh Unit Intel Polsek Tanimbar Utara. Tim intelijen sebelumnya telah memantau dan menginformasikan keberadaan tersangka yang tengah berada di lokasi tersebut kepada Unit Operasional.Menindaklanjuti informasi tersebut, Personel Polsek Tanimbar Utara yang tergabung dalam Unit Operasional melakukan penyelidikan mendalam. Operasi ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Tanimbar Utara, Iptu EVERARDUS FASSE didampingi Wakapolsek Tanimbar Utara, Ipda RAHMIN B.B., S.H., M.Si.Setibanya di lokasi, Petugas Kepolisian dengan segera melakukan pengepungan di sekitar lokasi kediaman tempat tinggal tersangka untuk menutup ruang gerak pelaku. Dalam aksi tersebut, tersangka akhirnya berhasil diringkus tanpa perlawanan pada kediamannya yang berlokasi di Jalan Poros Desa Ridool.Dalam keterangannya, Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP AYANI, S.P., S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Tanimbar Utara Iptu EVERARDUS FASSE menyampaikan bahwa keberhasilan ini adalah merupakan buah dari sinergi internal yang solid antara Unit Intelijen dan Unit Operasional yang secara jeli mendeteksi keberadaan tersangka. Hal ini juga berkat kerja sama yang baik dengan Masyarakat.“Keberhasilan penangkapan ini adalah merupakan bukti nyata kesiapsiagaan Personel Kami dalam menindaklanjuti setiap laporan dan informasi dari lapangan” pungkasnya.Lebih lanjut, Iptu EVER menjelaskan bahwa tersangka berhasil diamankan tanpa perlawanan, setelah Tim melakukan pengepungan di kediamannya berdasarkan informasi yang akurat dari Unit Intelijen. Tersangka diketahui terlibat dalam tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam laporan polisi nomor LP/B/16/IX/2025."Saat ini, tersangka DPO telah Kami amankan dan selanjutnya akan di limpahkan Rutan Polres Kepulauan Tanimbar untuk menjalani penahanan, serta dilakukan proses penyidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku” lanjut Kapolsek.Beliau pun mengimbau kepada seluruh elemen Masyarakat agar selalu waspada, serta jangan ragu untuk memberikan informasi sekecil apapun jika melihat aktivitas mencurigakan atau keberadaan pelaku kejahatan di lingkungannya. Menurutnya, kerja sama antara Polri dengan Masyarakat adalah kunci utama dalam menjaga kondusivitas wilayah.“Kami tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang melanggar hukum” tegas Kapolsek. PNO-12
01 Mei 2026, 18:55 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Tag Berita
Pendidikan & Kesehatan
Lihat semua
AI Ignition Road to Timika, Dorong Kompetensi Generasi Muda
Papuanewsonline.com, Mimika — Pemerintah daerah Kabupaten
Mimika mendukung kegiatan Artificial Intelligence Training: AI Ignition Road to
Timika yang diselenggarakan pada Kamis, 30 April 2026. Pemerintah daerah
mendukung kegiatan ini dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu
menghadapi era digital dengan tuntutan ketepatan dan kompetensi tinggi.Sambutan Bupati Mimika yang diwakili Asisten I Setda Mimika,
Ananias Faot, menegaskan bahwa pelatihan ini tidak boleh sekadar menjadi
kegiatan seremonial. Pemerintah daerah menginginkan adanya hasil nyata dari
setiap peserta yang mengikuti pelatihan tersebut.“Pelatihan ini harus menghasilkan output yang jelas. Setiap
peserta diharapkan mampu menunjukkan peningkatan kompetensi, baik melalui
karya, gagasan, maupun pemahaman yang dapat langsung diterapkan dalam tugas dan
fungsi masing-masing,” ujarnya.Lebih lanjut, ia menekankan bahwa implementasi pasca
pelatihan menjadi kunci utama keberhasilan kegiatan ini. Ilmu yang diperoleh
peserta diharapkan tidak berhenti di ruang pelatihan, tetapi diwujudkan dalam
tindakan nyata, seperti inovasi pelayanan publik, peningkatan kinerja
organisasi, serta pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), dalam
mendukung pembangunan daerah.Selain itu, penggunaan teknologi juga harus dibarengi dengan
etika dan tanggung jawab. Kemajuan teknologi, menurutnya, harus sejalan dengan
integritas agar tidak disalahgunakan.“Gunakan AI untuk hal-hal yang produktif, bermanfaat, serta
tidak melanggar norma dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.Pemerintah daerah juga menaruh harapan besar kepada para
peserta sebagai generasi yang akan menentukan arah kemajuan Mimika ke depan.
Para peserta diminta memanfaatkan kesempatan ini dengan maksimal dan
membuktikan bahwa pelatihan tersebut mampu memberikan dampak nyata.Dalam kesempatan itu, pemerintah turut menyampaikan
apresiasi kepada para narasumber, panitia penyelenggara, serta seluruh pihak
yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Kegiatan ini dinilai
menjadi momentum penting, terlebih karena untuk pertama kalinya dilaksanakan di
Papua.Kegiatan ini juga diharapkan menjadi peluang berharga,
khususnya bagi generasi muda dan pelajar, untuk mengembangkan kemampuan di
bidang teknologi informasi.Di akhir sambutannya, pemerintah berharap seluruh peserta
dapat mengikuti pelatihan dengan baik, memahami setiap materi yang diberikan,
serta mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam
dunia kerja. Penulis: Bim
Editor: GF
30 Apr 2026, 19:39 WIT
Pelatihan AI di Mimika Jadi Langkah Awal Transformasi Digital Papua
Papuanewsonline.com, Mimika — Pemerintah Kabupaten Mimika
menyatakan komitmennya dalam mendorong pengembangan sumber daya manusia (SDM) berbasis teknologi digital melalui dukungan terhadap penyelenggaraan pelatihan
Artificial Intelligence (AI) Ignition Road to Timika. Hal ini disampaikan dalam
konferensi pers usai pembukaan kegiatan pada Kamis (30/4/2026).Perwakilan Pemerintah Kabupaten Mimika, Asisten I Setda
Ananias Faot, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelatihan yang
menyasar generasi muda dan pelaku usaha di daerah tersebut. Menurutnya,
kegiatan ini menjadi langkah awal yang penting dalam memperkenalkan teknologi
AI kepada masyarakat.“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang
telah berkolaborasi. Pelatihan ini sangat bermanfaat sebagai pintu masuk bagi
masyarakat untuk memahami teknologi digital. Pemerintah daerah akan terus
mendukung kegiatan serupa ke depan,” ujarnya.Sementara itu, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan
Otonomi Khusus Papua, Velix Wanggai, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan
hasil kolaborasi multipihak, melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT
Freeport Indonesia, serta mitra internasional.Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci dalam mendorong
transformasi pembangunan di Papua, mengingat keterbatasan yang dimiliki
pemerintah.“Kegiatan ini bagian dari gerakan bersama untuk mewujudkan
Papua yang cerdas, sehat, dan produktif. Kita tidak bisa lagi mengandalkan
cara-cara konvensional, tetapi harus menggunakan pendekatan dan metode baru,”
jelasnya.Velix juga menjelaskan bahwa keberadaan Komite Eksekutif
Papua merupakan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021, yang
berfungsi mengoordinasikan dan menyinergikan program pembangunan di Papua,
sekaligus menghindari ego sektoral antar lembaga.“Kami menggerakkan dua sayap, yakni percepatan pembangunan
nasional dan penguatan otonomi khusus di Papua, agar program dan pendanaan
dapat berjalan selaras,” tambahnya.Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengungkapkan bahwa
peserta pelatihan akan mendapatkan sertifikat internasional dari Google sebagai
nilai tambah dalam meningkatkan kompetensi mereka di bidang teknologi.Perwakilan PT Freeport Indonesia, Yoshua Gombo, Ph.D, turut
menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung pengembangan SDM di Papua
melalui berbagai program, termasuk pelatihan AI ini.“Kami percaya pembangunan Papua harus dilakukan secara
kolaboratif. Pengembangan SDM menjadi sangat penting, terutama mengingat
industri pertambangan memiliki masa operasi yang terbatas,” ujarnya.Ia menambahkan, pelatihan seperti ini diharapkan dapat
mempersiapkan masyarakat agar memiliki kemampuan alternatif dalam mengembangkan
potensi daerah di masa depan.“Ketika aktivitas tambang berakhir, masyarakat harus sudah
siap dengan keterampilan lain. Karena itu, pelatihan AI menjadi sangat relevan
untuk masa depan,” tutupnya.Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam
mempercepat transformasi digital di Papua, sekaligus membuka peluang baru bagi
generasi muda untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi global. Penulis: Bim
Editor: GF
30 Apr 2026, 19:34 WIT
Sd Negeri Inauga Sempan Barat Menyongsong Hardiknas 2026 Dengan Lomba Ekskul
Papuanewsonline.com, Timika — Menyongsong Hari Pendidikan
Nasional 2 Mei 2026, SD Negeri Inauga Sempan Barat menggelar berbagai
perlombaan ekstrakurikuler yang melibatkan dewan guru, orang tua murid, dan
siswa.Kepala sekolah SD Negeri Inauga Sempan Barat, Ibu Diana
Domakubun, S.Pd., M.Pd., mengatakan lomba-lomba tersebut merupakan kegiatan
ekskul yang selama ini dilaksanakan di sekolah. “Tiap tahun memang sekolah kami
mengadakan perlombaan. Dan yang perlu dilombakan itu adalah kegiatan ekskul
yang selama ini mereka ikuti,” ujar Ibu Diana Domakubun, pada media
Papuanewsonline,com saat di di wawancarai Dalam menyongsong Hardiknas tahun ini, sekolah mengusung
tema “Menguatkan Partisipasi Semua, Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”.
Menurut ibu Diana Domakubun, lomba ekskul digelar untuk membangkitkan semangat,
minat, dan bakat siswa sesuai tema tersebut.“Supaya betul-betul membangkitkan semangat, minat, dan
bakatnya sesuai dengan tema Hari Pendidikan Nasional tahun 2026,” katanya.Ia menyebut partisipasi siswa dalam menyongsong Hardiknas
kali ini cukup tinggi. “Jadi partisipasinya itu mereka semangat, aktif, ikut
serta dalam kegiatan perlombaan ini untuk menumbuhkembangkan minat dan bakat
yang selama ini ada dalam diri siswa itu sendiri,” jelas Domakubun.Kegiatan menyongsong Hardiknas 2026 di SD Negeri Inauga
Sempan Barat tidak hanya diikuti siswa, tetapi juga dimeriahkan oleh dewan guru
dan orang tua murid. Penulis: Hendrik
Editor: GF
30 Apr 2026, 15:19 WIT
Pemerintah Pastikan Negara Hadir untuk Korban Insiden KA Bekasi Timur
Papuanewsonline.com, Bekasi — Pemerintah memastikan
komitmennya untuk memberikan penanganan maksimal terhadap korban insiden
kecelakaan kereta api yang terjadi di wilayah Stasiun Bekasi Timur. Dukungan
tidak hanya difokuskan pada proses evakuasi dan perawatan korban, tetapi juga
pendampingan bagi keluarga yang terdampak.Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Dudy
Purwagandhi saat melakukan peninjauan kesiapan operasional Stasiun Bekasi
Timur, Rabu (29/4/2026). Dalam kesempatan itu, Menhub menegaskan bahwa
keselamatan dan penanganan korban menjadi prioritas utama pemerintah bersama
seluruh pihak terkait.“Kami turut berduka cita kepada seluruh keluarga korban.
Pemerintah memastikan tidak akan lepas tangan dalam penanganan ini, baik dari
sisi perawatan di rumah sakit maupun dukungan melalui mekanisme asuransi,” ujar
Menhub Dudy.Menurutnya, pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai
pemangku kepentingan untuk memastikan seluruh proses penanganan berjalan cepat
dan tepat. Pendataan korban hingga penyaluran bantuan dilakukan sesuai prosedur
yang berlaku.Menhub menjelaskan, PT Jasa Raharja sejak hari pertama telah
dilibatkan dalam proses identifikasi dan pendataan korban kecelakaan. Seluruh
mekanisme santunan akan diproses sesuai aturan yang berlaku agar keluarga
korban dapat segera menerima haknya.“Sejak hari pertama, Jasa Raharja telah terlibat dalam
proses identifikasi dan pendataan korban. Untuk mekanisme santunan, akan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.Usai melakukan peninjauan di Bekasi Timur, Menhub Dudy turut
melakukan uji coba jalur menggunakan kereta rel listrik (KRL) menuju Stasiun
Cikarang. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengecekan kesiapan
operasional jalur yang sebelumnya terdampak insiden kecelakaan.Setibanya di Cikarang, Menhub melanjutkan agenda dengan
mendatangi rumah salah satu korban meninggal dunia bernama Nurlaela. Dalam
suasana penuh duka, Menhub menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada
keluarga dan memastikan pemerintah hadir dalam proses pemulihan keluarga
korban.Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin yang turut mendampingi
dalam kunjungan tersebut juga menyampaikan rasa duka cita mendalam. PT KAI,
kata Bobby, memberikan santunan serta dukungan pendidikan bagi anak korban
sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap keluarga yang ditinggalkan.“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam. Sebagai bentuk
kepedulian, kami juga memberikan santunan serta beasiswa kepada putra dari
salah satu korban,” ujar Bobby.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal
Perkeretaapian Allan Tandiono bersama jajaran terkait lainnya. Pemerintah
berharap seluruh proses penanganan korban dan pemulihan operasional
transportasi dapat berjalan lancar sehingga pelayanan kepada masyarakat kembali
normal. (GF)
30 Apr 2026, 15:13 WIT
Longsor Lumpuhkan Waa-Banti, Warga Desak Solusi Nyata dan Kehidupan Layak
Papuanewsonline.com, Mimika — Bencana longsor yang melanda
Kampung Waa-Banti, Kabupaten Mimika, mengakibatkan lumpuhnya seluruh aktivitas
masyarakat setempat. Akses jalan utama yang selama ini menjadi jalur vital kini
terputus total, sehingga warga kesulitan memperoleh kebutuhan dasar seperti
makanan dan minuman.Menanggapi kondisi tersebut, Natalis Bugaleng menyampaikan
keprihatinan mendalam sekaligus apresiasi terhadap langkah cepat yang telah
dilakukan sejumlah pihak. “Kami sangat mengapresiasi tim kerja dari PTFI dan
Pemerintah Daerah yang sudah langsung turun lapangan menyikapi situasi longsor
yang terjadi di lembah Waa-Banti,” ujarnya.Meski demikian, ia menilai penanganan yang dilakukan harus
lebih komprehensif dan berkelanjutan. “Kami berharap agar PTFI dan Pemerintah
Daerah lebih serius melihat persoalan ini, untuk membenahi jalan, jembatan dan
akses lainnya yang rusak,” tegasnya.Menurutnya, persoalan utama tidak hanya terletak pada
longsor yang terjadi saat ini, tetapi juga pada kondisi geografis jalur utama
yang dinilai tidak lagi layak. “Adapun jalan utama yang menjadi akses bagi
masyarakat setempat adalah tempat yang sudah tidak layak untuk dibangun jalan
utama, mengingat di tempat-tempat tersebut lereng jurang dan bekas aliran kali,
sudah sering terjadi longsor dan jalan putus,” jelasnya.Ia pun mendorong adanya kajian teknis yang lebih mendalam
sebelum pembangunan kembali dilakukan. “Di sarankan kepada tim kerja dan tim
ahli PTFI agar mengkaji tempat-tempat tersebut layak untuk bangun jalan dan
jembatan atau tidak,” tambahnya.Di luar persoalan infrastruktur, Natalis juga menyoroti
kondisi lingkungan yang dinilai menjadi beban berat bagi masyarakat. “Terlepas
dari situasi tersebut, persoalan besar yang sedang dialami oleh masyarakat
setempat adalah mereka hidup dalam lingkungan yang penuh dengan limbah PTFI
seperti rumah dibangun di pinggir kali limbah perusahaan, tempat berkebun,
tempat dusun semuanya sudah kena limbah habis,” ungkapnya.Kondisi tersebut, lanjutnya, berdampak langsung pada
kualitas hidup masyarakat yang semakin memprihatinkan. “Sehingga kehidupan
masyarakat setempat sangat di prihatinkan, itu persoalan besar bagi PTFI dan
pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi warga masyarakat di
kampung Waa-Banti,” katanya.Ia juga mempertanyakan komitmen perusahaan terhadap
masyarakat lokal yang terdampak langsung aktivitas industri. “Pertanyaan besar
bagi PTFI saat ini adalah, sudahkah PTFI memberikan yang terbaik untuk
masyarakat Waa-Banti yang sudah menjadi korban permanen atas keberadaan PTFI di
kampung Waa-Banti?” tegasnya.Sebagai bentuk harapan, Natalis menekankan pentingnya
kesetaraan dalam pembangunan dan kesejahteraan. “Saran saya untuk PTFI bahwa
kehidupan masyarakat Waa-Banti sudah seharusnya layak seperti keluarga besar
karyawan PTFI dalam lingkungan area perusahaan,” ujarnya.Ia menutup dengan kritik tajam terhadap ketimpangan yang
dirasakan masyarakat. “Masyarakatnya di abaikan dan alamnya di keruk
habis-habisan itu sama dengan mengabaikan MoU awal (kehidupan yang setara),”
pungkasnya.Situasi di Waa-Banti saat ini menjadi pengingat penting
bahwa pembangunan tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut keselamatan,
keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial bagi masyarakat lokal yang
terdampak langsung. Emas mereka, luka kami (GF)
29 Apr 2026, 19:04 WIT
Kampung Iwaka Terisolasi: Talut PUPR Sudah Jadi, Tapi Banjir Masih Mengancam Warga
Papuanewsonline.com, Mimika — Jembatan di Kampung Iwaka yang
dibangun Dinas PUPR Kabupaten Mimika tahun lalu kini sudah selesai. Namun warga
masih terjebak dua persoalan besar: akses air bersih yang belum berfungsi dan
banjir tahunan setiap Juni-Juli yang membuat kampung terisolasi.Jembatan PUPR Sudah Jadi, Warga Harap Akses Lancar Jembatan dan Talut yang dibangun Dinas PUPR sejak tahun lalu
kini telah berdiri di Kampung Iwaka. “Tahun kemarin dong buat,” kata warga saat
diwawancarai (28/04/2026). Meski jembatan sudah jadi, warga berharap aksesnya
bisa segera dimanfaatkan sepenuhnya untuk menghubungkan kampung dengan wilayah
lain, terutama saat musim banjir.Air Bersih Mangkrak, Warga Masih Andalkan Air Hujan Di sisi lain, proyek air bersih di samping sekolah yang
dikerjakan pihak pusat belum bisa digunakan. Warga terpaksa tetap mengandalkan
air hujan untuk kebutuhan minum sehari-hari, terutama saat musim kemarau. “Tapi
air bersih belum jalan. Tidak berfungsi,” ujar warga.Banjir Juni-Juli Bikin Warga Tidur di Jalan Keluhan paling berat datang dari banjir tahunan yang rutin
terjadi setiap Juni-Juli. Air kali meluap hingga masuk ke rumah dan merendam
hutan, membuat warga tidak bisa mencari sagu. Banjir berlangsung sekitar satu
sampai dua minggu dan memaksa warga membuat tenda di jalan. “Pada saat banjir kami mengungsi di jalan, bikin tenda di
jalan, tidur juga di jalan,” kata warga kepada media papuanewsonline.com.Usulan Musrembang Belum Ditindaklanjuti Warga mengaku sudah menyampaikan keluhan lewat Musrembang
dari tingkat kampung ke distrik hingga kabupaten. Namun hingga kini belum ada
tindak lanjut nyata dari pemerintah. “Barang yang pernah kita kasih masuk itu
tidak pernah terjawab,” keluh warga. Kepala kampung juga sudah menyampaikan laporan, tetapi belum
ada peninjauan langsung dari Pemkab Mimika. Dinas Sosial hanya pernah
memberikan bantuan plastik saat banjir. Anggota DPRD juga disebut belum pernah
turun ke Iwaka. “Anggota DPRD tidak pernah datang muncul di Iwaka ini,” kata
warga.Tanggul Banjir Tidak Efektif Tanggul yang dibangun di pinggir labuan untuk menahan banjir
dinilai belum efektif. Warga masih menunggu apakah banjir Juni 2026 akan masuk
ke pemukiman atau tidak. “Ini kita sekarang masih nunggu Juni-Juli ini, bulan
besok ini. Kalau Juni-Juli entah dia tidak masuk atau masuk, nanti baru kita
lihat,” ujarnya.Harapan Warga Dengan jembatan PUPR yang sudah jadi, warga berharap Pemkab
Mimika bisa segera menuntaskan masalah air bersih dan menyiapkan langkah
penanggulangan banjir sebelum puncak Juni tiba. Mereka juga meminta Dinas
terkait dan DPRD turun langsung ke Iwaka untuk melihat kondisi di lapangan.Hingga berita inirilis, belum ada keterangan resmi dari
Pemkab Mimika, Dinas PUPR, Dinas Sosial, maupun Inspektorat Kabupaten Mimika
terkait kondisi di Kampung Iwaka. Penulis: Hendrik
Editor: GF
28 Apr 2026, 19:53 WIT
Seni & Budaya
Lihat semua
Fatayat NU Papua Tengah Rayakan Harlah ke-76 Dengan Penuh Makna
Papuanewsonline.com, Timika – Peringatan Hari Lahir ke-76
Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) wilayah Papua Tengah berlangsung khidmat dan penuh
keakraban. Acara yang digelar di Aula Cenderawasih, Hotel Serayu, Minggu
(26/4/26), ini tidak hanya menjadi seremonial, tetapi juga momentum memperkuat
peran sosial perempuan serta menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat
Mimika.Ketua PW Fatayat NU Papua Tengah menegaskan, di usia yang
ke-76, organisasi ini semakin menunjukkan eksistensinya sebagai wadah perempuan
yang matang. "Momentum ini menjadi pengingat bagi seluruh kader
untuk terus bertumbuh, baik dalam pola pikir, manajemen organisasi, maupun
dalam membina keluarga," ujarnya. Ia juga menekankan komitmen untuk terus berkontribusi nyata
dan mendukung program-program positif di daerah.Selain kegiatan keagamaan berupa pengajian akbar yang
menghadirkan penceramah Imam Mawardi Ma’sum, panitia juga memfasilitasi layanan
kesehatan gratis bagi masyarakat. Berkat kerja sama dengan tim medis yang dipimpin dr. Diki
Adrian, puluhan peserta mendapatkan pemeriksaan kesehatan, konsultasi, hingga
pembagian obat-obatan secara cuma-cuma.Dalam tausiyahnya, Imam Mawardi mengajak seluruh hadirin
untuk senantiasa menjaga silaturahmi dan ukhuwah antar sesama, lintas suku dan
agama. "Tanpa persaudaraan, sulit membangun daerah yang damai
dan toleran," tegasnya. Kegiatan ini diharapkan semakin mempererat tali persaudaraan
dan mendorong peran aktif perempuan dalam pembangunan sosial dan keagamaan di
Bumi Amungme dan Kamoro. Penulis: Andi Ilham
Editor: GF
27 Apr 2026, 09:06 WIT
Lomba Nyanyi “Mimika Rumah Kita” Semarakkan Peringatan Hari Pattimura ke-209
Papuanewsonline.com, Mimika — Lomba nyanyi tunggal bertajuk
“Mimika Rumah Kita” digelar untuk memeriahkan peringatan Hari Pattimura ke-209,
dengan melibatkan peserta dari berbagai kalangan masyarakat di Kabupaten
Mimika.Bupati Mimika yang diwakili Asisten I Setda Mimika, Ananias
Faot, menyampaikan apresiasi kepada panitia serta Ikatan Keluarga Maluku
(IKEMAL) Kabupaten Mimika atas suksesnya pelaksanaan kegiatan tersebut.“Atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika, saya mengucapkan
terima kasih dan apresiasi kepada IKEMAL Kabupaten Mimika bersama seluruh
panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik,” ujarnya.Ia menegaskan bahwa peringatan Hari Pattimura tidak hanya
sebatas mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk merefleksikan
nilai-nilai perjuangan yang relevan hingga saat ini.“Peringatan ini bukan hanya mengenang sosok pahlawan, tetapi
juga menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan, keberanian, persatuan, dan
semangat pantang menyerah,” katanya.Lebih lanjut, ia menilai tema “Mimika Rumah Kita”
mencerminkan realitas masyarakat Mimika yang majemuk, sehingga kebersamaan
menjadi fondasi utama dalam pembangunan daerah.“Mimika adalah rumah bersama bagi kita semua, tanpa
memandang perbedaan suku, agama, maupun latar belakang budaya. Kebersamaan
inilah yang harus terus kita jaga,” jelasnya.Ia pun berharap kegiatan lomba ini dapat menjadi ruang bagi
generasi muda untuk menyalurkan dan mengembangkan bakat di bidang seni,
khususnya tarik suara.“Kami berharap dari kegiatan ini lahir talenta-talenta baru
yang mampu berprestasi, tidak hanya di tingkat daerah tetapi juga hingga ke
level yang lebih tinggi,” tutupnya. Penulis: Bim
Editor: GF
26 Apr 2026, 00:15 WIT
HUT ke-6 KKS Mimika: Diana Domakubun Dilantik, Tegaskan Visi Hidup Mengandalkan Tuhan
Papuanewsonline.com, Timika - Kerukunan Keluarga Sather
(KKS) Kabupaten Mimika menggelar ibadah syukur peringatan HUT ke-6 sekaligus
pelantikan Ketua KKS periode 2025-2030, Ibu Diana Domakubun, S.Pd., M.Pd. di
Jalan Gaharu, Kamis 17 April 2026.Ibadah syukuran dipimpin langsung oleh Pendeta S. Marani
dengan tema “Bersyukur kepada Tuhan, Sebab Ia Baik” [Mazmur 107:1]. Sub
temanya: “Melalui HUT KKS ke-6 Tahun Kita Saling Bergandengan Tangan Mewujudkan
Kebersamaan yang Solid, Harmonis dan Tetap Bersyukur dalam Menghadapi
Tantangan.”Visi-Misi: Hidup Mengandalkan Tuhan & Berkarakter
BaikDalam wawancara, Ketua KKS terpilih Diana Domakubun
menyampaikan visi yang ia usung sejak sebelum pemilihan 12 Mei 2025 lalu.“Visi saya adalah hidup kita itu hidup yang mengandalkan
Tuhan. Spiritual kita dibangun melalui ibadah-ibadah yang sudah dijadwalkan
bidang keagamaan,” kata Diana.Selain itu, ia menekankan pentingnya membangun karakter.
“Karakter kita harus baik, baik di lingkungan masyarakat maupun keluarga.
Dimanapun kita berada, kita tunjukkan bahwa kita anak-anak yang punya karakter
baik. Tidak perlu membuat hura-hara atau konflik, tapi terus membangun
persatuan dan kesatuan,” ujarnya tegas.Diana terpilih sebagai Ketua KKS periode ke-6 setelah
mengungguli empat kandidat lainnya dalam pemilihan 12 Mei 2025. Ia akan
memimpin KKS Mimika untuk periode 2025-2030.Harapan: KKS Jadi Berkat di Tengah Masyarakat MajemukMantan Ketua KKS ke-2, Pendeta S. Marani, berharap
kepemimpinan Diana dapat menyatukan seluruh anggota KKS di Mimika.“Harapan saya ke depan supaya persekutuan ini harus bersatu
sesuai firman Tuhan, supaya ke depan persekutuan ini bisa jadi berkat,”
katanya.Ia juga menyoroti pentingnya dukungan dan kerja sama seluruh
keluarga besar Sather. “Mesti ada topangan, ada kerja sama yang baik dari KKS
yang ada di Kabupaten. Dukungan keluarga besar Sather supaya mereka saling
menghargai.”Pendeta Marani mengakui ada tantangan di kepemimpinan
sebelumnya. “Waktu ketua keluar ada banyak kritik, mereka tidak mau ikut
ibadah. Padahal persekutuan ini penting. Kita hidup ini tidak seperti batu,
nanti sebentar kita mati. Tujuan persekutuan dibuat untuk merangkul kita
menjadi satu, satu pikiran, satu pendapat untuk menjalankan keperluan bersama,”
ungkapnya.Pesan Penutup: Bersatu dan Melayani TuhanDiana menutup pesannya dengan ajakan persatuan. “Pesan saya,
Kerukunan Keluarga Sather Kabupaten Mimika bersatu, bergandengan tangan,
melayani Tuhan. Baik tutur kata, sikap, dan penampilan harus bersama.”KKS Mimika merupakan salah satu kerukunan keluarga besar
yang ada di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Penulis: Hendrik
Editor: GF
18 Apr 2026, 08:14 WIT
Halalbihalal dan Hari Kartini, DWP Perkuat Silaturahmi serta Teguhkan Peran Perempuan Indonesia
Papuanewsonline.com, Jakarta – Dharma Wanita Persatuan (DWP)
Pusat menggelar kegiatan Halalbihalal yang dirangkaikan dengan peringatan Hari
Kartini sebagai momentum mempererat silaturahmi sekaligus meneguhkan peran
perempuan dalam keluarga, masyarakat, dan pembangunan bangsa, Selasa
(15/4/2026).Kegiatan yang berlangsung hangat dan penuh nuansa
kekeluargaan ini menghadirkan Ustad Maulana sebagai penceramah utama. Tausiah
yang disampaikan menjadi penguat nilai kebersamaan, persaudaraan, dan semangat
perempuan Indonesia untuk terus berkontribusi di berbagai bidang kehidupan.Sebelum tausiah dimulai, acara diawali dengan sambutan Ketua
Umum Dharma Wanita Persatuan, Ida Rachmawati Budi Sadikin. Dalam sambutannya,
ia menegaskan bahwa semangat Halalbihalal dan Hari Kartini menjadi pengingat
penting bagi seluruh anggota untuk menjaga persatuan dan memperluas kontribusi
perempuan.“Momentum ini menjadi saat yang tepat untuk mempererat
kebersamaan, memperkuat silaturahmi, dan meneladani semangat Kartini yang terus
relevan hingga saat ini,” ujarnya.Senada dengan itu, Ketua DWP Kemenko Kumham Imipas, Nova R
Andika Dwi Prasetya, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi inspirasi
bagi seluruh anggota untuk terus berkarya serta memberikan manfaat nyata bagi
masyarakat luas.“Semangat Kartini harus terus hidup melalui karya nyata,
kepedulian sosial, dan kontribusi perempuan dalam mendukung pembangunan
bangsa,” kata Nova.Usai tausiah yang disampaikan Ustad Maulana, acara
dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada pengurus DWP kementerian yang
telah melaksanakan program DWP Mengajar. Penghargaan ini diberikan sebagai
bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam bidang pendidikan
serta pemberdayaan masyarakat.Suasana semakin semarak saat rangkaian kegiatan ditutup
dengan penampilan musikalisasi puisi yang dibawakan oleh anggota Dharma Wanita
Persatuan. Penampilan tersebut tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga
menunjukkan kreativitas dan ekspresi seni perempuan Indonesia dalam memaknai
perjuangan Kartini di era modern.Dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi,
dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, turut hadir Ketua DWP Kemenko Kumham
Imipas Nova R Andika Dwi Prasetya, Sekretaris DWP Kemenko Kumham Imipas Nur
Azizah, serta anggota DWP Kemenko Kumham Imipas Dhita Bramastyo. Kehadiran
mereka menjadi simbol dukungan terhadap penguatan sinergi dan solidaritas
antaranggota Dharma Wanita Persatuan.Melalui kegiatan ini, DWP berharap semangat silaturahmi,
pendidikan, dan pemberdayaan perempuan terus tumbuh sebagai fondasi penting
dalam mendukung pembangunan bangsa yang inklusif dan berkelanjutan. (GF)
16 Apr 2026, 16:57 WIT
Cagar Budaya di Tengah Ancaman Bencana, BNPB Ingatkan Pentingnya Perlindungan Warisan Bangsa
Papuanewsonline.com, Jakarta – Ancaman bencana alam di
Indonesia tidak hanya berdampak pada keselamatan manusia, tetapi juga terus
mengintai keberadaan warisan sejarah bangsa. Persoalan ini menjadi sorotan
utama dalam seminar nasional bertajuk “Cagar Budaya yang Tangguh Bencana
Berkelanjutan” yang digelar di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta, Selasa
(14/4/2026), dengan menghadirkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
sebagai narasumber utama.Dalam kegiatan tersebut, Menteri Kebudayaan Fadli Zon
menegaskan bahwa dampak bencana harus dilihat secara lebih luas, termasuk
terhadap sistem kehidupan dan nilai-nilai sejarah yang melekat pada situs
budaya. “Cagar budaya merupakan bagian dari sistem kehidupan yang juga rentan
terdampak bencana,” ujarnya saat membuka seminar.Indonesia, lanjutnya, menghadapi tantangan besar karena
berada di wilayah rawan bencana, namun di sisi lain memiliki kekayaan warisan
budaya yang sangat besar. Kondisi ini menjadikan perlindungan situs budaya
sebagai agenda penting yang tidak dapat dipisahkan dari upaya mitigasi bencana
nasional.Data BNPB mencatat hingga 13 April 2026 telah terjadi
sebanyak 748 kejadian bencana di berbagai wilayah Indonesia, yang mayoritas
didominasi banjir dan cuaca ekstrem. Kepala Pusat Data, Informasi, dan
Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menegaskan bahwa ancaman tersebut
dapat menyebabkan kerusakan serius bahkan menghilangkan jejak sejarah bangsa.
“Cagar budaya berisiko rusak atau hilang akibat bencana atau perang,” tegasnya.Ia menjelaskan, sejumlah kejadian di masa lalu menjadi bukti
nyata besarnya risiko tersebut. Tsunami Aceh tahun 2004 misalnya, menghancurkan
lebih dari 50 situs budaya. Sementara gempa Yogyakarta tahun 2006 menyebabkan
kerusakan pada struktur Candi Borobudur dan Prambanan. Tidak hanya itu, banjir
dan longsor pada November 2025 juga tercatat merusak puluhan situs bersejarah
di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.Menurut Abdul Muhari, perlindungan cagar budaya tidak cukup
hanya dilakukan secara fisik. Situs sejarah, manuskrip kuno, dan artefak juga
perlu dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran untuk memahami pola kebencanaan
di masa lalu. Pengetahuan yang tersimpan dalam warisan budaya dinilai dapat
menjadi referensi penting dalam membangun sistem mitigasi yang lebih kuat.BNPB juga menilai Indonesia perlu belajar dari pengalaman
negara lain, salah satunya Jepang. Pasca tsunami Tohoku 2011, Jepang dinilai
berhasil melakukan pemulihan situs budaya secara cepat dan sistematis melalui
kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi, serta dukungan anggaran yang
memadai. Konsep build back better menjadi salah satu pendekatan yang dinilai
relevan untuk diterapkan di Indonesia.Sebagai langkah ke depan, BNPB mendorong transformasi
pengelolaan cagar budaya yang lebih adaptif dan berbasis mitigasi risiko.
Pemanfaatan teknologi seperti InaRISK disebut menjadi kunci integrasi data
bahaya, kerentanan, dan kapasitas dalam satu platform yang terukur. Dengan
demikian, perlindungan warisan budaya tidak lagi bersifat reaktif, melainkan
menjadi bagian dari sistem kesiapsiagaan nasional.“Pada akhirnya, cagar budaya bukan sekedar peninggalan masa
lalu. Ia adalah identitas bangsa dan memori kolektif yang harus dijaga.
Melindunginya dari ancaman bencana bukan hanya soal kebijakan, melainkan
tanggung jawab bersama,” tutup Abdul Muhari. (GF)
16 Apr 2026, 00:32 WIT
Dewan Adat Mimika Siap Jadi Tuan Rumah Konferensi Wilayah Meepago Pada Mei 2026
Papuanewsonline.com, Mimika – Di bawah kepemimpinan Ketua
Umum Vinsent Oniyoma, Dewan Adat Daerah Mimika Papua Tengah kini tengah gencar
melakukan persiapan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Dewan
Adat Papua wilayah Meepago. Acara akbar yang sangat dinantikan ini dijadwalkan
akan digelar di Timika pada bulan Mei 2026 mendatang.Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen para pemimpin adat
dalam menjaga dan memajukan kearifan lokal di tengah dinamika pembangunan zaman
sekarang. Pertemuan strategis ini mengusung agenda utama yang sangat
krusial, yaitu melakukan revitalisasi serta pembenahan menyeluruh terhadap
struktur masyarakat adat yang selama ini dianggap belum berjalan maksimal atau
vakum. "Inti dari kegiatan ini adalah memperbaiki dan
menghidupkan kembali struktur adat," tegas Vinsent Oniyoma. Ia menjelaskan bahwa upaya pembenahan akan dilakukan secara
bertahap dan menyeluruh, mulai dari tingkat kampung, suku, hingga level daerah,
agar peran dan fungsi lembaga adat dapat kembali berjalan optimal dan efektif.Selain melakukan perbaikan internal, konferensi ini juga
menjadi momentum penting untuk mempertegas kembali berbagai pernyataan dan
komitmen yang sebelumnya telah disampaikan oleh Ketua DAP wilayah Meepago pada
pertemuan di Jayapura tanggal 7-8 April lalu. Hal ini dilakukan demi memperkuat pondasi serta mempertegas
posisi masyarakat adat dalam pembangunan daerah. Diharapkan, dari forum ini akan lahir berbagai keputusan
strategis yang menjadi landasan kuat bagi pembangunan berkelanjutan serta
perlindungan hak-hak ulayat dan masyarakat adat di seluruh wilayah Meepago.Guna menyukseskan agenda besar ini, seluruh elemen
masyarakat adat kini mulai melakukan konsolidasi di berbagai tingkatan.Mulai dari lingkup suku, organisasi, hingga institusi
terkait, semuanya bersatu padu memberikan pemahaman dan edukasi yang baik
kepada seluruh warga. Sinergi dan kesatuan visi ini diharapkan mampu membawa hasil
terbaik demi masa depan yang lebih terhormat dan sejahtera bagi generasi adat
di Papua Tengah. Penulis: Jid
Editor: GF
16 Apr 2026, 00:22 WIT
