Papuanewsonline.com
BERITA Politik & Pemerintahan
Homepage
Pantau Libur Lebaran dan Arus Balik di Bali, Kapolri: Pelayanan Terbaik untuk Masyarakat
Papuanewsonline.com, Bali - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat selama periode arus balik Lebaran 2026.Hal itu disampaikan Sigit usai meninjau pusat wisata dan persiapan arus balik Lebaran di Command Center ITDC, Nusa Dua, Bali, Selasa (24/3/2026). Sigit menyebut puncak arus balik Lebaran 2026 sendiri diprediksi akan terjadi pada Selasa (24/3) hari ini. Meski begitu, kata dia, diperkirakan akan terjadi penyebaran jumlah pemudik hingga Jumat (27/3), seiring penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA). "Ini juga bisa menjadi pilihan bagi masyarakat untuk tidak semuanya memilih balik pada hari ini, sehingga ini juga bisa mengurai puncak arus balik yang diperkirakan terjadi hari ini," kata Sigit.Secara khusus, Sigit menyebut di sejumlah daerah-daerah wisata seperti Bali, Yogyakarta, Pangandaran, Cianjur dan Puncak juga terdapat peningkatan wisatawan selama periode libur Lebaran.Karenanya, ia meminta hal itu menjadi perhatian serius bagi seluruh petugas di lapangan untuk mempersiapkan langkah-langkah pengamanan dan pelayanan arus balik Lebaran. Mulai dari skema rekayasa lalu lintas hingga penyeberangan laut.Terlebih, Sigit mengingatkan jika jumlah masyarakat yang mudik kemarin tercatat melebihi prediksi awal dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sehingga jumlah masyarakat yang akan kembali juga akan melebihi prediksi jumlah pemudik."Utamanya Ketapang, karena akan terjadi arus balik yang selain mengarah ke Bali untuk bekerja, namun di sisi lain juga kemungkinan akan ada tambahan wisatawan yang masih belum selesai," ujar Sigit.Oleh sebab itu, ia meminta agar tingkat kecelakaan lalu lintas dan fatalitas yang berhasil ditekan selama arus mudik kemarin dapat kembali terjaga hingga Operasi Ketupat selesai dilakukan."Tentunya ini menjadi penekanan kita agar sampai dengan rangkaian arus balik selesai ini, angka-angka tersebut bisa dipertahankan," ujarnya. Terakhir, Sigit juga meminta seluruh jajaran memitigasi potensi cuaca buruk yang mungkin terjadi selama arus balik Lebaran. Khususnya, kata dia, untuk wilayah Timur dan titik-titik penyeberangan yang rentan terganggu cuaca buruk."Kami minta untuk semua anggota untuk betul-betul mempersiapkan diri menghadapi apabila terjadi cuaca yang tidak baik, khususnya di wilayah penyeberangan," tuturnya. "Sehingga kemudian rekayasa dan pengaturannya juga bisa menjadi lebih baik di kondisi yang tentunya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan karena cuaca ekstrem," imbuhnya. PNO-12
24 Mar 2026, 22:39 WIT
Arus Balik Lebaran 2026, Kapolri Imbau Masyarakat Manfaatkan Kebijakan WFA
Papuanewsonline.com, Jateng - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta masyarakat memanfaatkan kebijakan work from anywhere (WFA) terkait arus balik Lebaran 2026. Hal ini disampaikan saat secara resmi membuka rekayasa lalu lintas one way nasional arus balik lebaran 2026 di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung, Jawa Tengah, Selasa (24/3/2026).Kapolri menuturkan, kebijakan tersebut WFA dilakukan guna mengurai kepadatan di saat puncak arus balik Lebaran 2026. "Jadi kalau ada masyarakat yang ingin memilih balik bisa memanfaatkan besok tanggal 25, 26, 27, tadi sudah saya sampaikan dan ini saya sampaikan sekali lagi sehingga kemudian puncak arus mudik ini bisa terurai," kata Sigit.Lebih lanjut, mantan Kabareskrim Polri ini menyampaikan pihaknya bersama stakeholders lainnya telah menyiapkan sejumlah strategi guna menghadapi arus balik pada hari ini. Salah satunya pemberlakuan one way nasional yang resmi dibuka dari GT Kalikangkung KM 414 hingga KM 70 Tol Jakarta-Cikampek."Kami membagi agar tidak terjadi bottleneck pada saat sampai di arah Jakarta. Oleh karena itu tentunya ada penggunaan-penggunaan tol fungsional, kemudian rekayasa lalu lintas yang akan dilaksanakan," katanya.Dalam kesempatan ini, Sigit meminta masyarakat tetap menjaga menjaga keamanan dan keselamatan. Untuk itu, pemudik diimbau agar memanfaatkan seluruh fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, apakah itu fasilitas yang di rest area, di pos pelayanan maupun pos terpadu."Sehingga pemudik yang kecapean tentunya kita harapkan untuk bisa beristirahat dan jangan memaksakan diri," katanya. PNO-12
24 Mar 2026, 22:33 WIT
Polri: Arus Balik Mulai Meningkat, One Way Nasional Diberlakukan Pukul 14.00 WIB
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Satgas Humas Operasi Ketupat 2026 menyampaikan update situasi kamtibmas dan lalu lintas pada hari ke-12 pelaksanaan operasi, Selasa (24/3/2026).Juru Bicara Polri Ops Ketupat 2026, Kombes Pol. Jansen Avitus Panjaitan, menyampaikan bahwa secara umum kondisi kamtibmas terpantau aman dan kondusif, serta tidak terdapat kejadian menonjol dalam periode Senin (23/3) pukul 18.00 WIB hingga Selasa (24/3) pukul 06.00 WIB.“Secara umum situasi kamtibmas aman dan kondusif, serta tidak terdapat kejadian menonjol,” ujar Kombes Pol. Jansen.“Pada periode ini terdapat 198 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian meninggal dunia 18 orang, luka berat 52 orang, dan luka ringan 468 orang. Dan atas kejadian ini menimbulkan kerugian materiil hingga Rp. 534.150.051,- Polri terus mengimbau masyarakat untuk menjaga keselamatan dalam berkendara.” jelasnya.Lalu tercatat sebanyak 497 pelanggaran lalu lintas, dengan rincian 133 pelanggaran terekam ETLE, 47 pelanggaran non-ETLE, serta 317 teguran.Sementara itu, arus lalu lintas menunjukkan adanya peningkatan signifikan, khususnya kendaraan yang kembali menuju Jakarta. Volume kendaraan keluar Jakarta melalui empat gerbang tol utama tercatat sebanyak 167.939 kendaraan atau naik 28,55 persen dibandingkan kondisi normal. Sedangkan kendaraan yang masuk Jakarta mencapai 225.293 kendaraan atau meningkat 73,71 persen dari kondisi normal.“Hal ini menunjukkan bahwa arus balik Lebaran sudah mulai meningkat, sehingga diperlukan langkah-langkah rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan,” ungkapnya.Pada sektor transportasi umum, pergerakan masyarakat juga mengalami peningkatan. Tercatat penumpang kapal penyeberangan mencapai 273 ribu orang, penumpang kereta api sekitar 1,5 juta orang, serta penumpang pesawat sebanyak 189 ribu orang.Dalam rangka mengurai kepadatan arus balik, Polri akan memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem one way nasional yang dimulai pukul 14.00 WIB dari KM 414 Kalikangkung hingga KM 70 menuju Jakarta.“Kami akan memberlakukan one way nasional mulai pukul 14.00 WIB dari KM 414 Kalikangkung hingga KM 70 menuju Jakarta sebagai langkah mengurai kepadatan arus balik,” tegasnya.Polri juga mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik, mematuhi rekayasa lalu lintas yang diterapkan, serta tidak memaksakan diri apabila kondisi fisik tidak prima.“Kami mengimbau masyarakat untuk mengatur waktu perjalanan dengan baik, memanfaatkan kebijakan Work From Anywhere atau WFA, serta tidak memaksakan diri apabila lelah. Keselamatan harus menjadi prioritas utama,” katanya.Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan kebijakan diskon tarif tol yang berlaku pada 26 hingga 27 Maret 2026 guna menghindari penumpukan kendaraan pada puncak arus balik.“Kami juga mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan diskon tarif tol pada 26 hingga 27 Maret 2026 agar perjalanan lebih fleksibel dan tidak menumpuk pada satu waktu,” tambahnya.Polri juga mengimbau masyarakat yang berwisata agar tetap mengutamakan keselamatan, serta selalu memperhatikan kondisi lingkungan sekitar.Apabila masyarakat membutuhkan bantuan atau mengalami kondisi darurat, dapat menghubungi layanan kepolisian melalui nomor 110 yang aktif selama 24 jam.“Layanan 110 siap melayani masyarakat selama 24 jam untuk membantu berbagai kebutuhan dan kondisi darurat di perjalanan,” tutupnya.Polri bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik demi memastikan arus balik Lebaran 2026 berjalan aman, tertib, dan lancar. PNO-12
24 Mar 2026, 22:28 WIT
Seleksi Sekda Nduga Ditegaskan Lewat Pansel, PLT Sekda Sebut Pemkab Tak Terlibat Langsung
Papuanewsonline.com, Nduga - Proses seleksi jabatan
Sekretaris Daerah (Sekda) di Kabupaten Nduga kembali menjadi perhatian publik.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi tidak dilakukan
secara langsung oleh pemerintah kabupaten, melainkan sepenuhnya berada di bawah
kewenangan panitia seleksi (pansel).Pelaksana Tugas (PLT) Sekda Kabupaten Nduga, Taher,
menjelaskan bahwa pansel tersebut dibentuk melalui surat keputusan bupati
dengan komposisi yang melibatkan unsur pemerintah provinsi serta kalangan
akademisi.Ia menyebutkan bahwa pansel terdiri dari lima orang, dengan
ketua berasal dari unsur Pemerintah Provinsi, sementara anggota lainnya berasal
dari unsur provinsi dan akademisi, termasuk dari Universitas Cenderawasih."Peran pemerintah kabupaten hanya pada tahap awal,
yaitu pembentukan dan penyerahan pansel," kata Pak Taher dalam wawancara
dengan (media papuanewsonline.com) via WhatsApp pada 24 Maret 2026.Menurut Taher, setelah pansel terbentuk, seluruh proses
seleksi berjalan secara independen tanpa campur tangan langsung dari pemerintah
kabupaten, termasuk bupati.Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan
untuk menilai sejauh mana transparansi maupun objektivitas dalam proses seleksi
tersebut, karena seluruh mekanisme berada di bawah kendali pansel.Penjelasan ini sekaligus menjadi respons atas berbagai
sorotan publik terkait proses lelang jabatan Sekda yang sebelumnya dinilai
kurang terbuka dan memicu sejumlah pertanyaan dari berbagai pihak.Di tengah polemik yang berkembang, Taher menegaskan bahwa
fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses seleksi Sekda hingga terpilih
pejabat definitif yang akan memimpin birokrasi daerah.Setelah Sekda definitif terpilih, pemerintah daerah
berencana melanjutkan proses pengisian jabatan lain di level eselon II,
termasuk kepala dinas, yang nantinya akan dipimpin langsung oleh Sekda
terpilih.Dengan demikian, keberadaan pansel diharapkan mampu menjamin
proses seleksi berjalan profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga
menghasilkan pemimpin birokrasi yang kompeten bagi Kabupaten Nduga. Penulis: HendrikEditor: GF
24 Mar 2026, 21:32 WIT
Rampcheck Lebaran 2026: Kemenhub Periksa Lebih dari 60 Ribu Bus Demi Keselamatan Pemudik
Papuanewsonline.com, Bogor – Kementerian Perhubungan melalui
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan inspeksi keselamatan atau
rampcheck terhadap puluhan ribu armada bus selama periode angkutan Lebaran 1447
H. Langkah ini dilakukan guna memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat
yang melakukan perjalanan mudik.Total sebanyak 60.946 unit bus telah diperiksa dalam kurun
waktu 23 Februari hingga 23 Maret 2026. Pemeriksaan mencakup berbagai jenis
angkutan, mulai dari antar kota antar provinsi (AKAP), antar kota dalam
provinsi (AKDP), hingga bus pariwisata."Dari angka tersebut sebanyak 27.635 atau 45,34
persennya adalah armada AKAP, sebanyak 27.461 atau 45,06 persen adalah
kendaraan AKDP, angkutan pariwisata sebanyak 2.651 atau 4,35 persen dan
kategori lainnya sebanyak 3.199 atau 5,25 persen," papar Direktur Jenderal
Perhubungan Darat Aan Suhanan di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/3).Hasil rampcheck menunjukkan bahwa sebagian besar armada
dinyatakan layak beroperasi. Dari total kendaraan yang diperiksa, 38.758 unit
atau 63,59 persen diizinkan untuk beroperasi."Ada yang Peringatan Perbaikan (Melanggar Teknis
Penunjang) sebanyak 13.116 unit atau 21,52 persen. Mendapat sanksi Tilang dan
Dilarang Operasional (Melanggar Administrasi) sebanyak 1.941 unit atau 3,18
persen dan Dilarang Operasional (Melanggar Teknis Utama) sebanyak 7.131 unit
ata 11,70 persen," jelas Dirjen Aan.Selain kendaraan, pemeriksaan juga dilakukan terhadap
kondisi kesehatan pengemudi. Sebanyak 683 pengemudi telah menjalani pemeriksaan
guna memastikan mereka dalam kondisi prima saat bertugas."Sebagian besar pengemudi yang diperiksa itu sehat dan
laik untuk berkendara yaitu 634 orang atau sekitar 92,83 persen. Sementara 40
orang atau 5,86 persen laik berkendara dengan catatan dan 9 pengemudi
dinyatakan tidak laik berkendara," ungkapnya.Kegiatan rampcheck juga dilakukan secara langsung di
lapangan, salah satunya di Rest Area Km 45 Tol Jagorawi, Ciawi, Kabupaten
Bogor, yang menjadi jalur padat menuju kawasan wisata seperti Puncak dan
Sukabumi.Di lokasi tersebut, sebanyak 34 unit kendaraan diperiksa
dengan hasil 18 unit dinyatakan layak beroperasi, sementara 16 unit lainnya
mendapat peringatan perbaikan karena tidak memenuhi aspek teknis penunjang."Kendaraan yang dinyatakan tidak memenuhi aspek teknis
dan/atau administrasi di antaranya BLU-e tidak aktif sebanyak 2 kendaraan,
tidak memiliki BLU-e sebanyak 3 kendaraan, KPS tidak aktif sebanyak 3
kendaraan, tidak ada KPS sebanyak 13 kendaraan," kata Dirjen Aan.Kementerian Perhubungan mengimbau seluruh operator bus untuk
mematuhi standar keselamatan dengan hanya mengoperasikan kendaraan yang laik
jalan serta memastikan pengemudi dalam kondisi sehat.Upaya ini diharapkan dapat meminimalisir risiko kecelakaan
serta memberikan rasa aman bagi masyarakat selama masa mudik Lebaran, yang
merupakan salah satu periode dengan mobilitas tertinggi setiap tahunnya. (GF)
24 Mar 2026, 21:29 WIT
Pelayanan Publik Idulfitri Tetap Optimal, Kemenko Kumham Imipas Pastikan Layanan Berjalan Lancar
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Koordinator
Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas)
memastikan pelayanan publik selama libur Hari Raya Idulfitri 1447 H/2026 M
tetap berjalan optimal di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan Sekretaris
Kemenko Kumham Imipas, R. Andika Dwi Prasetya, berdasarkan hasil pemantauan di
berbagai wilayah.Pemantauan dilakukan secara menyeluruh di sejumlah satuan
kerja pemasyarakatan dan keimigrasian, meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa
Barat, Banten, Bali, hingga DKI Jakarta. Kegiatan tersebut melibatkan jajaran
pimpinan tinggi hingga staf teknis guna memastikan pelayanan tetap berjalan
sesuai standar operasional.Hasil pemantauan menunjukkan bahwa seluruh layanan berjalan
tertib, aman, dan lancar. Hal ini didukung oleh kesiapan petugas, kelengkapan
sarana prasarana, serta penerapan sistem pelayanan yang telah teruji.Dalam sektor pemasyarakatan, pelaksanaan layanan kunjungan
Lebaran berlangsung dengan pendekatan humanis. Selain memastikan keamanan,
petugas juga memberikan kenyamanan bagi warga binaan dan keluarga yang
berkunjung."Di Lapas Kelas I Semarang misalnya, terlaksana
pemberian Remisi Khusus Idulfitri kepada 872 warga binaan pemasyarakatan
(WBP)," ujar Andika.Di wilayah lain, seperti Lapas Kelas I Cirebon, layanan
kunjungan dibuka selama tiga hari dengan pengamanan ketat melalui sistem
biometrik. Layanan tersebut juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok
rentan, sekaligus menghadirkan suasana lebih hangat melalui hiburan dari warga
binaan.Sementara itu, di Jawa Timur, Rutan Kelas I Surabaya dan
Lapas Kelas I Surabaya menunjukkan kesiapan penuh menghadapi lonjakan
kunjungan. Pengamanan dilakukan secara berlapis dengan melibatkan unsur TNI dan
Polri, sementara layanan tetap berjalan tertib melalui sistem pembagian sesi
kunjungan.Pemantauan di Jawa Barat, khususnya di Lapas Kelas IIA
Bogor, menunjukkan kesiapan optimal selama masa work from anywhere (WFA) dan
cuti bersama. "Hasilnya menunjukkan bahwa sarana prasarana telah siap,
alur kunjungan tertata dengan baik, serta petugas dalam kondisi siaga penuh,
sehingga pelayanan publik tetap berjalan optimal," jelas Andika.Di sektor keimigrasian, layanan pemeriksaan dan penerbitan
dokumen perjalanan juga tetap berjalan selama libur Lebaran. Di Bandara
Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, fokus utama adalah penguatan
kapasitas SDM dan penerapan transformasi digital untuk mempercepat pelayanan.Pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Kantor Imigrasi
Jakarta Utara juga berjalan normal, termasuk layanan paspor dan izin tinggal
bagi warga negara asing. Skema kerja fleksibel seperti WFO dan WFA diterapkan
tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat."Secara nasional, Kemenko Kumham Imipas menyimpulkan
bahwa pelayanan publik selama Idulfitri 1447 H berjalan optimal di seluruh
wilayah pemantauan. Pengamanan dilakukan secara ketat melalui berbagai
mekanisme, termasuk pemanfaatan teknologi biometrik, penggunaan tanda pengenal
bagi pengunjung, serta dukungan aparat TNI dan Polri," jelas Sesmenko
Andika.Ia menambahkan bahwa tidak ditemukan gangguan signifikan
selama periode pelayanan tersebut. "Tidak ditemukan gangguan signifikan
selama pelaksanaan layanan. Seluruh kegiatan berlangsung aman, tertib, dan
lancar. Di sisi lain, sosialisasi regulasi hukum terbaru turut memperkuat
kapasitas petugas dalam menjalankan tugas dan fungsi secara profesional,"
pungkas Andika.
Kemenko Kumham Imipas menegaskan komitmennya untuk terus
menjaga kualitas pelayanan publik, termasuk pada momen dengan intensitas tinggi
seperti Idulfitri, guna memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan yang
prima, aman, dan berkeadilan.(GF)
24 Mar 2026, 11:59 WIT
Presiden Prabowo dan Kepala BNPB Rayakan Lebaran Bersama Warga Aceh Tamiang
Papuanewsonline.com, Aceh Tamiang – Presiden Prabowo bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Sabtu (21/3). Kehadiran keduanya disambut hangat oleh warga yang telah lama menantikan perhatian langsung dari pemerintah.Momen kebersamaan tersebut berlangsung di Masjid Darussalam, Kecamatan Karang Baru. Presiden tiba saat warga telah berkumpul untuk melaksanakan salat Id, sementara Kepala BNPB turut menyambut dan mendampingi dalam kegiatan tersebut.Warga yang tinggal di hunian sementara (huntara) bersama masyarakat sekitar terlihat antusias mengikuti salat Id bersama Presiden. Kehadiran orang nomor satu di Indonesia itu menjadi simbol nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang masih berjuang pulih dari bencana.Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan pesan Idul Fitri kepada seluruh masyarakat Indonesia. “Alhamdulilah kita sampai ke hari Idul Fitri ini, saya mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan tahun yang akan datang tahun yang baik untuk kita semua,” pesan Presiden.Selain bersilaturahmi, Presiden juga menyoroti progres pemulihan pasca bencana yang dinilai berjalan cepat. Ia menyampaikan bahwa berbagai pihak telah bekerja keras untuk memastikan masyarakat dapat segera bangkit dari kondisi sulit.Menurut Presiden, warga yang sebelumnya tinggal di tenda pengungsian kini mulai berpindah ke hunian sementara maupun hunian tetap. Perbaikan infrastruktur juga disebut hampir rampung, termasuk jaringan listrik dan distribusi bantuan yang telah menjangkau masyarakat.“Saya sangat bangga dan terima kasih kepada semua petugas dan aparat, dari TNI-Polri, BNPB, PU, Pemda dan semua kementerian/lembaga yang kerja luar biasa,” tutupnya.Kehadiran Presiden juga memberikan kesan mendalam bagi warga. Salah satu penerima hunian sementara, Sumiati, mengungkapkan rasa syukurnya atas perhatian yang diberikan pemerintah.Sumiati yang berasal dari Desa Sukajadi, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, mengatakan, "Alhamdulilah, kami mendapatkan perhatian Bapak Presiden." Menurutnya, ini menunjukkan perhatian besar Presiden kepada masyarakat.Usai pelaksanaan salat Id, Presiden melanjutkan silaturahmi dengan warga di dalam masjid. Ia juga menyempatkan diri menyapa langsung masyarakat yang tinggal di hunian sementara yang berada di sekitar lokasi.Sebelum meninggalkan Aceh Tamiang, Presiden secara simbolis menyerahkan bantuan kepada sejumlah warga terdampak bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025 lalu.Berdasarkan data BNPB per 19 Maret 2026, total hunian sementara di Kabupaten Aceh Tamiang mencapai 4.089 unit. Dari jumlah tersebut, 1.949 unit dibangun oleh BNPB, sementara sisanya merupakan kontribusi dari kementerian, lembaga, dan pihak swasta.Selain pembangunan huntara, pemerintah juga menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada 1.426 kepala keluarga. Bantuan tersebut telah tersalurkan seluruhnya sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan kehidupan masyarakat pasca bencana. (GF)
22 Mar 2026, 22:55 WIT
Proses Seleksi Terbuka Sekda Nduga Disorot, Transparansi dan Netralitas ASN Dipertanyakan
Papuanewsonline.com, Nduga – Proses pengisian jabatan
Sekretaris Daerah (Sekda) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nduga kini tengah
menjadi sorotan publik. Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama
yang sedang berlangsung dinilai belum mencerminkan prinsip transparansi dalam
tata kelola pemerintahan.Sejumlah pihak menilai pelaksanaan seleksi tersebut terkesan
tertutup dan kurang memberikan akses informasi yang memadai, baik kepada
masyarakat maupun kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah
daerah setempat.Kritik semakin menguat seiring dengan minimnya publikasi
terkait tahapan seleksi. Informasi mengenai proses administrasi hingga tahapan
lanjutan disebut tidak disampaikan secara terbuka sebagaimana mestinya dalam
mekanisme seleksi jabatan strategis."Proses seleksi yang berlangsung saat ini diduga tidak
memenuhi asas keterbukaan dan objektivitas. Hal ini sangat disayangkan karena
dapat mencederai prinsip netralitas ASN dan merusak integritas kelembagaan di
Kabupaten Nduga," ujar seorang sumber yang meminta identitasnya
dirahasiakan demi keamanan birokrasi.Landasan Hukum yang Menjadi AcuanSecara regulasi, proses pengisian jabatan Sekda telah diatur
secara ketat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya:Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN).Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif.Dalam aturan tersebut, setiap tahapan seleksi—mulai dari
pengumuman, seleksi administrasi, asesmen kompetensi, hingga wawancara
akhir—wajib dilakukan secara transparan dan hasilnya diumumkan kepada khalayak.Potensi Penyalahgunaan WewenangSejumlah pihak mengingatkan Penjabat (Pj) Bupati Nduga, Yoas
Beon, agar tetap tegak lurus pada aturan yang berlaku. Jika proses seleksi ini
terbukti mengabaikan prinsip-prinsip hukum, hal tersebut dapat dikategorikan
sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang (abuse of power).Publik kini mendesak lembaga pengawas seperti Komisi
Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Inspektorat untuk turun tangan melakukan
pengawasan ketat serta mengevaluasi jalannya proses seleksi di Nduga. Langkah
ini dinilai penting untuk mencegah terjadinya praktik nepotisme dalam penentuan
jabatan strategis.Dampak pada Kepercayaan PublikPolemik ini dikhawatirkan berdampak pada menurunnya
kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Nduga. Transparansi yang
lemah berpotensi merusak citra birokrasi di mata publik.Situasi ini menjadi pengingat pentingnya keterbukaan dan
akuntabilitas dalam setiap proses pengisian jabatan publik, demi menjaga
kepercayaan masyarakat serta memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih
dan profesional.Hingga berita ini dinaikkan, Bupati Nduga Yoas Beon belum
memberikan keterangan resmi terkait polemik seleksi Sekda tersebut. Pihak media
masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada pemerintah daerah untuk
mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai tahapan dan prosedur yang telah
dijalankan. Penulis: Hendrik
Editor: GF
22 Mar 2026, 19:57 WIT
Polisi Sekat Jalur di Ambon Saat Takbiran, Kapolda: Antisipasi Kemacetan dan Jaga Keamanan
Papuanewsonline.com, Ambon - Polda Maluku bersama Polresta Ambon dan instansi terkait melakukan penyekatan di sejumlah ruas jalan utama saat pawai malam takbiran di Kota Ambon, Jumat (20/3/2026).Penyekatan dilakukan di tiga titik strategis, yakni kawasan Batu Merah, depan Masjid Al-Fatah Ambon, dan Jalan Dr. J. Leimena (JMP) Poka.Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan dari luar kota yang berpotensi menimbulkan kemacetan di pusat Kota Ambon selama perayaan malam takbiran.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa penyekatan merupakan bagian dari strategi pengamanan untuk memastikan kegiatan masyarakat berjalan aman dan tertib.“Kami melakukan penyekatan di sejumlah titik sebagai langkah preventif untuk mengurangi kepadatan kendaraan yang masuk ke pusat kota. Ini penting agar perayaan malam takbiran dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar,” ujar Kapolda.Ia juga menekankan bahwa pengamanan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh unsur terkait.“Pengamanan ini tidak hanya melibatkan Polri, tetapi juga TNI dan pemerintah daerah. Sinergitas ini menjadi kunci dalam menjaga stabilitas kamtibmas, khususnya pada momentum malam takbiran,” tambahnya.Petugas gabungan yang terdiri dari personel Polda Maluku, Polresta Ambon, TNI dari Kodam XV/Pattimura, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Ambon dikerahkan untuk mengatur arus lalu lintas dan memastikan kegiatan masyarakat berjalan tertib.Penyekatan bersifat situasional dan akan dibuka kembali setelah kegiatan pawai takbiran selesai serta volume kendaraan berangsur normal.Secara umum, pelaksanaan pengamanan pawai malam takbiran di Kota Ambon berlangsung aman, tertib, dan lancar hingga kegiatan berakhir. PNO-12
22 Mar 2026, 13:14 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
