Papuanewsonline.com
BERITA Politik & Pemerintahan
Homepage
Kapolda Maluku: Penegakan Hukum Sebagai Pilar Utama Bangkitkan Kepercayaan Masyarakat
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si menegaskan reformasi penegakan hukum, bangun kepercayaan masyarakat dengan transparansi dan profesionalisme.Penegasan ini disampaikan Kapolda saat memimpin langsung rapat analisa dan evaluasi (Anev) penegakan hukum di ruang PJU Markas Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Kamis (25/9).Didampingi Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H, serta dihadiri seluruh jajaran Direktorat Reserse, fungsi penegakan hukum, hingga bidang pengawasan internal, Kapolda menekankan pentingnya reformasi penegakan hukum di Polda Maluku.Menurut Kapolda, penegakan hukum adalah pilar utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Setiap komplain dan pengaduan dari masyarakat harus menjadi perhatian serius karena di situlah cermin profesionalisme kepolisian terlihat.Beberapa faktor utama yang menjadi sumber ketidakpercayaan publik terhadap institusi Polri, kata Kapolda, yaitu perilaku kekerasan dan arogansi anggota di lapangan; perilaku koruptif dan pelayanan yang tidak optimal; kinerja penegakan hukum yang lambat; adanya diskriminasi hukum; serta penanganan kasus perempuan dan anak.Kapolda menjelaskan, masyarakat masih sering menemukan anggota berseragam yang bertindak di luar SOP seperti perilaku kekerasan dan arogansi anggota di lapangan. “Setiap tindakan yang berlebihan dan tidak sesuai aturan akan merusak citra institusi,” tegasnya.Perilaku koruptif dan pelayanan yang tidak optimal, juga menjadi faktor ketidakpercayaan masyarakat. "Tindakan tidak bersih serta pelayanan yang lamban menjadi sorotan masyarakat," katanya.Kinerja penegakan hukum yang lambat juga menjadi salah satu penyebab penurunan kepercayaan masyarakat kepada Polri. "Banyak laporan kasus kecil seperti curanmor, penipuan, dan kehilangan harta benda tidak ditangani dengan cepat. Kasus kecil justru sering berdampak besar bagi kepercayaan masyarakat. Respons cepat adalah kunci,” tambahnya.Adanya diskriminasi hukum, juga disorot oleh mantan Ketua STIK Lemdiklat Polri ini. Praktik “tajam ke bawah, tumpul ke atas” menimbulkan kesan ketidakadilan. Kasus yang melibatkan rakyat kecil kerap diproses cepat, sementara kasus dengan pihak berpengaruh terkesan lamban."Kasus-kasus sensitif seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak juga harus mendapat perhatian serius agar korban mendapat keadilan," tegasnya, menyoroti penanganan kasus perempuan dan anak.Orang nomor 1 Polda Maluku ini menekankan adanya perbaikan dalam penegakan hukum. Seperti respons cepat terhadap kasus kecil namun banyak. "Penyelesaian kasus seperti pencurian, penipuan, atau perselisihan kecil harus segera diberikan jawaban kepada masyarakat agar mereka merasa dilayani," pintanya.Setiap direktorat, lanjut Kapolda, harus membuat target penyelesaian perkara secara profesional dan menyeluruh. Hindari diskriminasi hukum. "Semua kasus diperlakukan sama, tanpa melihat siapa pelapornya atau siapa pihak yang terlibat," tegasnya.Kapolda juga menekankan pentingnya peran pimpinan untuk mengawasi, mengarahkan, dan mengontrol kinerja anggota. Penanganan yang lambat atau tidak tuntas dapat memicu konflik horizontal di masyarakat. Oleh karena itu, transparansi dan kualitas kinerja harus ditunjukkan.Reformasi penegakan hukum, tegas Kapolda, tidak bisa ditawar. Jangan membuat masyarakat bertanya-tanya. "Tugas kita membuktikan kualitas kinerja Polri lewat kerja nyata, bukan janji. Profesional, transparan, dan berkeadilan adalah jalan satu-satunya untuk membangun kepercayaan publik,” pungkasnya. PNO-12
26 Sep 2025, 20:50 WIT
Cek Kesiapan Patroli Personel Dit Samapta Polda Maluku dan Polresta Ambon, Ini Penekanan Kapolda
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melalui Direktorat Samapta dan personel Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease melaksanakan patroli keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Ambon.Sebelum operasi berjalan, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto melakukan pengecekan dan memberikan penekanan penting untuk dilaksanakan tim patroli gabungan Polda dan Polresta Ambon.Pengecekan kesiapan kelengkapan personel gabungan di depan Markas Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon, ini dihadiri Karo Operasi, Karo Logistik dan Direktur Samapta Polda Maluku.Kepada tim patroli, Kapolda mengingatkan kesiapan perlengkapan personel yang harus dibawa untuk menunjang operasi. Tak hanya kelengkapan pribadi, tim patroli juga diingatkan dapat mengetahui tugas dan peran masing-masing di lapangan."Semua harus paham maksud perlengkapan yang dibawa, harus tau fungsi dan posisi meletakannya di kaporlap sehingga apabila dalam kondisi darurat, tidak salah saat mengambilnya, juga tidak salah dalam bertindak di lapangan," pinta Kapolda.Patroli kamtibmas dilaksanakan personel gabungan menggunakan kendaraan roda empat hingga roda dua. Kegiatan rutin ini dilakukan untuk menjaga dan memelihara kamtibmas."Jalankan tugas dengan ikhlas. Berikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang melaksanakan aktivitas sehari-hari," pinta Kapolda. PNO-12
26 Sep 2025, 20:38 WIT
Indonesia-Kanada Perkuat Arah Kemitraan Strategis
Papuanewsonline.com, Ottawa –
Kunjungan resmi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Kanada
menandai babak baru dalam hubungan bilateral kedua negara. Dalam pertemuan
bersejarah yang berlangsung di West Block, Parliament Hill, Ottawa, Rabu
(24/09/2025), Presiden Prabowo disambut hangat oleh Perdana Menteri (PM)
Kanada, Mark Carney. Kedua pemimpin negara tidak hanya
membahas arah kerja sama strategis, tetapi juga menyaksikan langsung upacara
penandatanganan sejumlah nota kesepahaman penting yang mencakup sektor ekonomi,
perdagangan, investasi, hingga pertahanan. Kesepakatan pertama yang
ditandatangani adalah Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership
Agreement (ICA CEPA) oleh Menteri Perdagangan RI dan Menteri Perdagangan
Internasional Kanada. Melalui perjanjian ini, Kanada
berkomitmen menghapus 90,5 persen tarif impor terhadap produk asal Indonesia.
Sebagai timbal balik, Indonesia akan meliberalisasi 85,8 persen pos tarif untuk
produk Kanada. Selain membuka akses pasar lebih
luas, ICA CEPA juga menghadirkan kepastian hukum, perlindungan investasi, serta
regulasi perdagangan yang lebih transparan. Tidak hanya itu, kedua negara
sepakat memperkuat kolaborasi di bidang UMKM, digital marketplace, hak kekayaan
intelektual, serta perdagangan berkelanjutan. PM Carney menegaskan bahwa
kesepakatan ini merupakan wujud nyata komitmen kedua negara dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi inklusif. Selain bidang ekonomi,
penandatanganan nota kesepahaman juga dilakukan antara Kementerian Pertahanan
RI dan Departemen Pertahanan Nasional Kanada. Kesepakatan ini memperluas ruang
lingkup kerja sama pertahanan yang sebelumnya sudah dituangkan dalam memorandum
pada Agustus 2025. Kerja sama ini mencakup pertukaran
informasi, pelatihan militer, serta penguatan kapasitas pertahanan kedua negara,
sekaligus mempertegas bahwa Indonesia dan Kanada memandang penting stabilitas
keamanan regional dan global. Di luar ranah pemerintahan,
hubungan antar dunia usaha juga semakin diperkuat. Kamar Dagang dan Industri
(Kadin) Indonesia bersama Business Council of Canada (BCC) menandatangani MoU
on Cooperation in Commerce, Trade, and Investment. Meski bersifat business-to-business
(B2B), kesepakatan ini menjadi penopang penting bagi implementasi ICA CEPA.
Melalui konektivitas langsung antar pelaku usaha, diharapkan kolaborasi dapat
melahirkan lebih banyak investasi dan peluang bisnis di kedua negara. Presiden Prabowo dalam
sambutannya menekankan bahwa Indonesia dan Kanada memiliki nilai dan
kepentingan bersama dalam menciptakan kesejahteraan, menjaga stabilitas global,
dan memperkuat kemitraan yang setara. “Hari ini bukan hanya sekadar
penandatanganan dokumen. Ini adalah langkah nyata menuju hubungan
Indonesia–Kanada yang lebih erat, saling menghormati, dan saling
menguntungkan,” ujar Presiden Prabowo. Dengan rangkaian kesepakatan
tersebut, kunjungan Presiden Prabowo ke Kanada menjadi momentum bersejarah yang
mempertegas arah kemitraan strategis kedua negara untuk jangka panjang.(GF)
26 Sep 2025, 18:12 WIT
140 Personel Satgas FPU 7 MINUSCA Siap Menjalankan Misi Perdamaian PBB
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali mengirimkan 140 personel Satuan Tugas Formed Police Unit (FPU) 7 MINUSCA untuk bertugas dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Republik Afrika Tengah. Kontingen ini terdiri dari 115 polisi laki-laki dan 25 polisi wanita, yang akan bertugas menjaga keamanan serta mendukung stabilitas di wilayah konflik yang masih rentan terhadap eskalasi kekerasan.Dalam keterangan resminya, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Karo Penmas Divhumas Polri, menegaskan bahwa pengiriman pasukan ini merupakan bagian dari amanat konstitusi Indonesia dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian global.“Berangkat atas dasar amanat konstitusi, misi ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia, dan nilai-nilai kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945,” ujar Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko.Misi Satgas FPU 7 MINUSCA akan berlangsung selama satu tahun, dan dalam waktu dekat, para personel dijadwalkan untuk terlibat langsung dalam pengamanan pemilihan umum di Republik Afrika Tengah, yang rencananya digelar pada Desember 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas politik dan keamanan di negara tersebut.Komandan Satgas, AKBP Norhayat, menjelaskan fokus utama dari penugasan ini adalah perlindungan terhadap warga sipil dan personel PBB.“Tentunya sebagai pasukan perdamaian PBB, misi kita adalah melaksanakan kegiatan protection atau perlindungan terhadap warga sipil, serta perlindungan personel PBB dan juga peralatannya,” imbuh AKBP Norhayat.Sementara itu, Brigjen Pol Trunoyudo kembali menegaskan komitmen kemanusiaan Polri dalam misi ini.“Dalam menjalankan misi ini, kami mengemban tanggung jawab kemanusiaan yang luhur. Satgas FPU 7 hadir untuk menjaga perdamaian dan ketertiban di wilayah konflik, memastikan perlindungan bagi warga sipil, serta menciptakan stabilitas yang berkelanjutan. Ini adalah wujud nyata kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia,” tegasnya. PNO-12
26 Sep 2025, 16:06 WIT
Kapolri Lepas Satgas FPU 7 MINUSCA dalam Misi Perdamaian PBB di Afrika Tengah
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi menggelar upacara pelepasan Satuan Tugas Formed Police Unit (FPU) 7 MINUSCA Bhayangkara, yang akan bertugas dalam misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Republik Afrika Tengah. Misi ini menjadi bagian dari kontribusi aktif Indonesia dalam mendukung stabilitas dan keamanan global.Upacara pelepasan dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, di markas besar Polri, sebagai wujud penghargaan atas dedikasi dan kesiapan para personel yang akan membawa nama baik bangsa dalam kancah internasional. Para personel FPU 7 telah menjalani berbagai pelatihan intensif sebagai bekal dalam menghadapi tantangan di wilayah misi.Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan bahwa keikutsertaan Polri dalam misi perdamaian dunia merupakan bagian dari diplomasi aktif Indonesia. “Polri aktif berpartisipasi dalam misi perdamaian PBB. Atas kontribusi tersebut, Indonesia menempati peringkat kelima dunia sebagai negara dengan kontribusi terbesar dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Capaian ini akan terus kita tingkatkan, sejalan dengan komitmen Indonesia yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Umum ke-80 PBB di New York, 23 September 2025,” ujar Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.Misi FPU 7 MINUSCA ini tidak hanya menunjukkan profesionalisme dan kemampuan Polri di tingkat internasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap perdamaian dunia. Dengan semangat Bhayangkara dan integritas tinggi, para personel diharapkan mampu menjalankan tugas dengan baik, menjaga nama baik bangsa, dan memberikan kontribusi nyata bagi stabilitas global. PNO-12
26 Sep 2025, 16:00 WIT
Perkuat Sinergi, Kapolda Maluku Lakukan Audiensi Perdana dengan Gubernur
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang !Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., melakukan kunjungan audiensi perdananya dengan Gubernur Maluku di ruang kerja Gubernur, Kantor Gubernur Maluku, Kamis (25/9/2025).Kunjungan ini menjadi momentum penting sebagai wujud komitmen Polda Maluku untuk mempererat sinergitas dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta mendukung percepatan pembangunan daerah.Kebersamaan untuk Maluku Aman dan Sejahtera Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Maluku didampingi sejumlah pejabat utama, di antaranya Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H., Dir Reskrimum, Dir Reskrimsus, Dir Lantas, dan Kabid Humas Polda Maluku.Sementara itu, Gubernur Maluku yang menerima langsung rombongan Kapolda turut didampingi oleh Wakil Gubernur Maluku dan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.Pertemuan yang berlangsung hangat ini membahas berbagai isu strategis, mulai dari pemeliharaan kamtibmas, sinergi program pembangunan, Program Astacita Presiden terkait pemenuhan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan SPPG hingga upaya bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.“Audiensi ini menjadi awal yang baik untuk memperkuat kolaborasi antara Polda Maluku dan Pemerintah Provinsi. Kami berkomitmen menjaga Maluku tetap aman, damai, dan kondusif, sehingga pembangunan dapat berjalan lancar demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Kapolda Maluku.Gubernur Maluku menyambut baik kunjungan Kapolda Maluku yang baru menjabat, sekaligus menegaskan pentingnya kebersamaan seluruh elemen dalam menjaga stabilitas daerah.“Kerja sama yang erat antara pemerintah daerah dan aparat kepolisian sangat dibutuhkan, apalagi Maluku adalah daerah kepulauan yang menuntut perhatian khusus dalam hal keamanan, pembangunan, dan pelayanan publik,” ungkap Gubernur.Audiensi perdana ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi terjalinnya sinergi yang lebih solid antara Polda Maluku dan Pemerintah Provinsi Maluku. Dengan kerja sama yang baik, kedua pihak optimistis dapat mewujudkan Maluku yang aman, damai, dan sejahtera. PNO-12
26 Sep 2025, 08:29 WIT
Pemprov Papua Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Gempa di Sarmi
Papuanewsonline.com, Jayapura —
Pemerintah Provinsi Papua menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat
Kabupaten Sarmi yang terdampak gempa bumi dengan menyalurkan bantuan
kemanusiaan. Bantuan secara resmi dilepas oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj
Sekda) Provinsi Papua, Suzana Wanggai, di halaman Kantor Gubernur Papua, Kamis
(25/09/2025). Bantuan yang disiapkan berupa satu
ton beras, 30 karton makanan siap saji, serta 25 karton air minum kemasan.
Paket bantuan ini langsung didistribusikan melalui Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Papua untuk segera diteruskan ke warga terdampak. Dalam kesempatan tersebut, Suzana
Wanggai menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi
bencana yang menimpa warga Sarmi. “Bantuan ini memang tidak akan
sepenuhnya menutupi kerugian akibat gempa, tetapi kami berharap dapat
meringankan beban masyarakat serta menjadi tanda bahwa pemerintah hadir dan
peduli,” ujar Suzana. Ia juga mengapresiasi seluruh
pihak yang turut membantu, mulai dari instansi pemerintah hingga relawan yang
bergerak cepat sejak gempa melanda. Kepala BPBD Papua, Barkah Wisnu
Raditya, menjelaskan bahwa gempa bumi di Sarmi disebabkan oleh aktivitas jalur
Anjak Mamberamo. Guncangan tersebut berdampak pada sejumlah wilayah, termasuk
Kelurahan Mararena, Distrik Sarmi, Distrik Pantai Timur Bagian Barat, dan
Distrik Pantai Barat. “Kerusakan terjadi pada rumah
warga, tempat ibadah seperti gereja dan masjid, puskesmas, hingga kendaraan
warga,” jelas Barkah. Pemerintah Provinsi Papua juga
terus melakukan koordinasi lintas sektor, termasuk menggerakkan dukungan CSR
dari berbagai badan usaha yang beroperasi di Papua. Dukungan ini diharapkan
dapat mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Selain itu, masyarakat diimbau
tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Pemerintah menekankan
pentingnya semangat gotong royong dalam memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi
warga terdampak. “Yang paling utama, mari kita
jaga kekompakan dan saling membantu, karena dengan kebersamaan kita bisa pulih
lebih cepat,” tutup Suzana. Penulis: Jid Editor: GF
26 Sep 2025, 05:21 WIT
Prisma Resmi Dikenalkan di Mimika, Penilaian Pelaku Usaha Kini Berbasis Penghormatan HAM
Papuanewsonline.com, Mimika —
Pemerintah Kabupaten Mimika menggelar pertemuan penting dengan Direktorat
Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM RI, Kamis
(25/09/2025). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Pertemuan Lantai III, Kantor
Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, ini menghadirkan Asisten I Setda Mimika,
Kabag Hukum Setda Mimika, sejumlah Kepala OPD, serta perwakilan pelaku usaha di
Kabupaten Mimika. Agenda utama pertemuan ini adalah
sosialisasi sistem Prisma, sebuah instrumen baru yang digunakan sebagai tolak
ukur penilaian penghormatan HAM oleh pelaku usaha. Sistem ini dirancang untuk
memastikan bahwa aktivitas usaha tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi,
tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sosial, lingkungan, dan penghormatan
terhadap hak-hak masyarakat lokal. Dalam kesempatan tersebut,
perwakilan Pemerintah Kabupaten Mimika menekankan bahwa penerapan Prisma sangat
relevan dengan kondisi Mimika sebagai salah satu daerah yang menjadi pusat
investasi besar di Papua. “Sebagai perwakilan pemerintah,
kami berkomitmen untuk terus mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip HAM di
sektor dunia usaha. Dengan kolaborasi erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan
masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dan berkelanjutan
bagi semua pihak,” ujar pejabat Pemkab Mimika dalam arahannya. Sistem Prisma diharapkan mampu
menjadi pedoman bagi perusahaan untuk mengintegrasikan prinsip HAM dalam setiap
kebijakan dan aktivitas bisnisnya. Hal ini meliputi aspek ketenagakerjaan,
pengelolaan sumber daya alam, hingga perlindungan hak-hak masyarakat adat. “Prisma bukan sekadar instrumen
evaluasi, tetapi juga alat untuk mendorong perusahaan agar memiliki tanggung
jawab sosial yang nyata. Dengan begitu, keberadaan usaha dapat memberikan
manfaat langsung bagi masyarakat sekitar,” jelas perwakilan dari Ditjen
Pelayanan dan Kepatuhan HAM. Pertemuan ini juga menjadi ajang
diskusi terbuka antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan
lainnya mengenai tantangan sekaligus peluang penerapan prinsip HAM dalam dunia
usaha. Harapannya, penerapan Prisma dapat menekan potensi pelanggaran HAM,
menciptakan rasa keadilan, sekaligus membangun iklim investasi yang lebih sehat
dan berkelanjutan di Mimika. Bagi Pemkab Mimika, kehadiran
Prisma dianggap sebagai langkah maju dalam memastikan bahwa pembangunan ekonomi
daerah tetap berjalan sejalan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penulis: Jid Editor: GF
26 Sep 2025, 05:11 WIT
Bapenda Mimika, Hadirkan Layanan Pajak Langsung di Kelurahan Wonosari Jaya
Papuanewsonline.com, Mimika —
Dalam upaya meningkatkan kesadaran pajak masyarakat sekaligus mempermudah akses
layanan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika melaksanakan
program “Bapenda Sambangi Kelurahan” di Kantor Lurah Wonosari Jaya, Distrik
Wania, Rabu (24/9/25). Program ini dirancang untuk
mendekatkan pelayanan pajak daerah langsung kepada masyarakat, terutama terkait
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2). Dengan sistem jemput
bola, masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke kantor Bapenda, melainkan bisa
mengurus kewajiban pajaknya di wilayah tempat tinggal. Dalam kegiatan ini, Bapenda
Mimika menghadirkan sejumlah layanan yang paling dibutuhkan masyarakat, mulai
dari pembayaran PBB-P2, pendaftaran data PBB-P2, hingga konsultasi pajak daerah. Selain itu, kegiatan juga
dimanfaatkan untuk menyosialisasikan kebijakan penghapusan denda PBB-P2 yang
berlaku sejak 27 Agustus hingga 30 November 2025, berdasarkan Peraturan Bupati
Mimika Nomor 49 Tahun 2025. Kebijakan ini mendapat sambutan
positif dari warga yang ingin melunasi kewajiban pajaknya tanpa terbebani denda
keterlambatan. Antusiasme warga, khususnya
masyarakat SP 4 dan sekitarnya, terlihat cukup tinggi. Sejak pagi, masyarakat
berbondong-bondong datang ke lokasi layanan untuk melakukan pembayaran maupun
konsultasi. “Program ini sangat membantu
kami. Biasanya harus ke kota untuk bayar pajak, sekarang bisa diurus langsung
di kelurahan. Hemat waktu dan biaya,” ujar salah satu warga yang ikut
memanfaatkan layanan tersebut. Melalui kegiatan ini, Bapenda
Mimika menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat,
dan transparan. Kegiatan jemput bola ini juga direncanakan berlanjut ke
sejumlah kelurahan lain di Kabupaten Mimika. “Kami ingin memastikan bahwa
masyarakat tidak hanya patuh pajak, tetapi juga merasa terbantu dengan layanan
yang kami hadirkan. Pajak adalah kontribusi nyata untuk pembangunan Mimika,”
demikian pernyataan perwakilan Bapenda Mimika dalam kegiatan tersebut. Sebagai sumber utama pendapatan
daerah, pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan. Melalui
pembayaran pajak yang tepat waktu, pemerintah daerah dapat merealisasikan
berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga
layanan kesehatan. Program “Bapenda Sambangi
Kelurahan” diharapkan menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara
pemerintah dan masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi warga dalam
membangun Mimika yang lebih maju. Penulis: Jid Editor: GF
26 Sep 2025, 04:53 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
