Papuanewsonline.com
BERITA Politik & Pemerintahan
Homepage
Petrus Yumte Bantah Habiskan Puluhan Miliar Untuk Jalan Dinas, Namun Benarkan SK Bupati 125 Juta
Papuanewsonline.com, Timika- Mantan Penjabat Sekretaris Derah (Pj Sekda) Kabupaten Mimika Petrus Yumte membantah mengahabiskan anggaran puluhan miliar rupiah untuk melaksanakan perjalanan dinas, namun membenarkan SK Bupati yang mengatur tentang sekali perjalanan dinas untuk Sekda senilai Rp.125 Juta." Benar itu sesuai SK Bupati Rp.125 Juta sekali melakukan perjalanan dinas, namun itu sudah lama jalan, bukan hanya dijaman saya menjabat, tapi penjabat Sekda sebelumnya juga," ucap Petrus Yumte melalui sambungan telepon selulernya, Sabtu (2/8/2025)Yumte menegaskan tahun 2024, Ia jarang melakukan perjalanan dinas keluar daerah, sehingga menghabiskan anggaran puluhan miliar untuk perjalanan dinas itu tidak benar." Kalau terkait dengan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati serta Sekda itu juga satu SK, namun terkait nominal Rp. 2.425.000.000 Untuk Sekda juga tidak dibayar oleh bendahara," Terangnya.Terpisah Hasil investigasi Media ini menyebutkan bahwa Payung hukum besaran perjalanan dinas itu diatur dalam surat keputusan (SK) Bupati Nomor:348 Tahun 2024 Sekretariat derah yang mengatur tentang biaya penunjang operasional bagi Bupati, Wakil Bupati dan Sekda tahun 2024.Selain menghabiskan anggaran perjalanan dinas sekali jalan 125 juta Rupiah, ada juga realisasi biaya penunjang operasional Sekda tahun 2024, senilai Rp.2.425.000.000.Atas kondisi ini menurut sumber dari BPK perwakilan Papua Tengah bahwa penganggaran biaya tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020.Dimana telah diatur secara komprenship, karena biaya penunjang operasional tersebut diberikan untuk satu kali perjalanan dinas bertentangan dengan Perpres nomor 33 Tahun 2024.Selain itu besaran nominal anggaran itu juga bertentangan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, yang mengatur tentang klasifikasi , Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah.Dimana biaya penunjang operasional juga sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.Dengan dasar ini, BPK berharap agar Bagian Hukum Pemerintah Daerah segerah melakukan penyelarasan peraturan dan keputusan Bupati dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 sesuai ketentuan.(Hendrik)
02 Agu 2025, 22:44 WIT
Kisruh Surat Suara di Tembagapura: DKPP Sidangkan KPU Mimika, Integritas Pemilu Dipertaruhkan
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Integritas pemilu di Kabupaten Mimika kini menjadi sorotan tajam. Enam pejabat
penyelenggara pemilu, termasuk Ketua dan Anggota KPU Mimika, tengah disidang
oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran etik
serius terkait pembagian sisa surat suara Pilkada 2024 di Distrik Tembagapura.
Sidang perkara nomor 123-PKE-DKPP/IV/2025 ini digelar pada Rabu (30/7/2025)
di Kantor KPU Provinsi Papua. Mereka yang disidang antara lain
Ketua KPU Mimika Dete Abugau, empat anggota KPU lainnya, serta Ketua PPD
Tembagapura Antonius Jamawe. Kasus bermula dari aduan Yakob
Ismael Kmur, yang menuduh adanya pembagian 1.541 surat suara sisa secara tidak
sah kepada seluruh pasangan calon. Dakwaan itu menyebut bahwa Antonius Jamawe
secara aktif menganjurkan pembagian tersebut, sementara KPU Mimika dianggap
gagal memberikan teguran sebagaimana mestinya. Namun dalam pembelaannya,
Antonius menyatakan bahwa permintaan pembagian berasal dari saksi-saksi paslon
yang mendesak agar surat suara digunakan. “Itu bukan inisiatif saya, para
saksi ngotot minta dibagi,” ungkap Antonius di hadapan majelis DKPP. Anggota KPU Mimika, Hironimus Kia
Ruma, yang juga menjadi saksi dalam sidang, mengakui telah memberi teguran
langsung kepada Antonius dan memerintahkan agar surat suara dikembalikan serta
perolehan suara dikoreksi. “Saya instruksikan agar surat
suara sisa dikembalikan dan data dikembalikan ke kondisi awal,” tegas
Hironimus. Ia juga mengklarifikasi bahwa perbedaan
data pemilih tetap yang sempat ditemukan merupakan kesalahan pengetikan dan
tidak memengaruhi hasil akhir. Sidang ini menjadi momen penting
untuk menguji sejauh mana penyelenggara pemilu menjunjung nilai akuntabilitas,
netralitas, dan profesionalisme. DKPP akan menilai secara menyeluruh apakah
para teradu terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu, dan sanksi apa
yang akan dijatuhkan. Publik menaruh harapan besar
bahwa proses ini berjalan secara transparan dan adil, agar kepercayaan terhadap
pemilu tidak terkikis. "Pemilu adalah pondasi
demokrasi. Setiap pelanggaran, sekecil apa pun, dapat merusak legitimasi
seluruh prosesnya," kata seorang pengamat pemilu di Jayapura. Jika terbukti melanggar,
keputusan DKPP atas kasus ini akan menjadi preseden penting untuk pengawasan
pemilu di Papua dan daerah lain. Keberanian menegakkan etika di tengah tekanan
politik dan dinamika lapangan adalah kunci menjaga marwah demokrasi.(jidan)
02 Agu 2025, 20:24 WIT
Mimika Semarakkan HUT RI ke-80: Fun Run, Layanan Adminduk, dan Hiburan
Papuanewsonline.com, Timika – Suasana penuh semangat dan kebanggaan nasional menyelimuti Kabupaten Mimika saat perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia resmi dimulai pada Sabtu (2/8/2025). Pembukaan rangkaian acara dilakukan langsung oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, dalam gelaran bertajuk ART and RUN Festival 2025 yang digagas oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Mimika.Festival ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga wadah kolaborasi antara budaya, pelayanan publik, dan olahraga untuk menyatukan masyarakat dari berbagai lapisan. Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forkopimda, pimpinan BUMN, serta ribuan warga Mimika yang memadati lokasi sejak pagi hari.Berbagai kegiatan spektakuler digelar sepanjang festival, mulai dari Fun Run 10K yang melibatkan pelari lokal hingga nasional, pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) seperti pembuatan KTP digital, serta pembukaan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan jam layanan yang diperpanjang termasuk di hari Sabtu. Tidak hanya itu, masyarakat juga dimanjakan dengan:Papua Culture Week Parade (Tifa Creative) yang menampilkan kekayaan seni budaya lokal Pertunjukan tari kreasi Papua yang memikat hatiNikah massal sebagai simbol kebersamaan dan keberagamanDonor darah sebagai bentuk kepedulian sosialPanggung hiburan musik dari artis lokal dan nasional yang menambah semarak perayaanAcara ini menjadi ruang interaktif antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus momentum untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan secara menyenangkan dan edukatif.Dalam sambutannya, Bupati Johannes Rettob menyampaikan bahwa HUT RI ke-80 bukan sekadar ajang seremoni, namun momen refleksi untuk memperkuat identitas dan rasa cinta tanah air.“Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap Republik Indonesia. Kami juga berharap masyarakat turut mengambil bagian serta memanfaatkan fasilitas yang telah disiapkan pemerintah,” ujar Rettob penuh semangat.Ia juga menegaskan pentingnya pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan hadir dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, Mimika telah melakukan terobosan pelayanan melalui pembukaan Mal Pelayanan Publik yang kini beroperasi setiap hari, termasuk pada akhir pekan, demi menjangkau lebih banyak warga.Di akhir sambutannya, Johannes Rettob mengajak seluruh masyarakat Mimika untuk menjadikan momen HUT RI ini sebagai titik awal perubahan pola pikir dan kebiasaan yang lebih positif.“Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah. Kami juga berharap seluruh warga memiliki rasa memiliki terhadap Mimika, menjaga fasilitas, serta merawat kebersihan tidak hanya saat perayaan 17 Agustus, tetapi seterusnya. Dan itu kita mulai hari ini,” pungkasnya.Festival ini bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga simbol kolaborasi antara rakyat dan pemerintah dalam membangun Mimika yang maju, inklusif, dan berdaya saing.(jidan)
02 Agu 2025, 20:09 WIT
Pantau Harga Sembako, PJ Gubernur Papua Tinjau Langsung Pasar Aroro-Iroro di Yapen
Papuanewsonline.com, Serui –
Dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok dan memastikan
kenyamanan aktivitas ekonomi rakyat, Penjabat (PJ) Gubernur Papua, Agus Fatoni,
melakukan kunjungan kerja ke Pasar Aroro-Iroro, Kabupaten Kepulauan Yapen, pada
Kamis (31/7/2025). Peninjauan ini menjadi bagian
dari upaya Pemerintah Provinsi Papua untuk melihat langsung kondisi pasar
tradisional sebagai pusat ekonomi masyarakat sekaligus memantau ketersediaan
serta keterjangkauan harga pangan strategis di wilayah Papua. “Pasar di Serui ini beroperasi 24
jam. Yang paling ramai itu dari jam 5 pagi sampai jam 9 pagi, tapi aktivitas
tetap ada sepanjang hari. Aman, tertib, dan nyaman. Masyarakat bisa berjualan
dengan tenang, anak-anak bisa bermain, dan semua terlihat hidup,” kata Agus
Fatoni saat menyusuri kios-kios di pasar tersebut. Cek Langsung Harga Sembako:
Dari Cabai hingga Bawang Putih Dalam kunjungannya, PJ Gubernur
Fatoni tidak hanya berinteraksi langsung dengan para pedagang, namun juga mengecek
secara detail harga sejumlah komoditas penting seperti beras, minyak goreng,
telur ayam, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Ia terlihat berbincang
santai dengan pedagang untuk mengetahui dinamika pasokan dan harga selama
beberapa pekan terakhir. “Secara umum harga-harga masih
dalam batas wajar. Tidak ada lonjakan signifikan, ini menunjukkan distribusi
dan stok barang cukup baik,” ujar Fatoni. Selain memantau harga, Fatoni
juga memberikan motivasi kepada para pedagang untuk terus menjaga kualitas
pelayanan, kebersihan lingkungan pasar, serta menjaga etika jual beli demi
menciptakan suasana yang nyaman bagi seluruh warga. Pasar Tradisional sebagai
Jantung Ekonomi Lokal Peninjauan PJ Gubernur Papua ini
juga merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberdayakan pasar rakyat
sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Menurutnya, pasar tradisional bukan
hanya sekadar tempat transaksi, tetapi juga tempat berkumpulnya berbagai
aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. “Kami ingin memastikan pasar
rakyat bisa terus hidup, produktif, dan menjadi penggerak ekonomi lokal yang
sesungguhnya. Di sinilah denyut ekonomi kerakyatan berputar,” tegas Fatoni. Pemerintah Provinsi Papua juga
akan terus mendorong peningkatan infrastruktur pasar, peningkatan digitalisasi
layanan, serta penguatan perlindungan konsumen dan pedagang kecil. (Jidan)
02 Agu 2025, 02:48 WIT
Karantina Papua Tengah Fokuskan Pemantauan Penyakit Sapi di Mimika
Papuanewsonline.com, Timika –
Dalam upaya memperkuat ketahanan peternakan dan menjaga kesehatan hewan di
wilayah Papua Tengah, Karantina Papua Tengah menggelar rapat persiapan
pemantauan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) untuk Tahun Anggaran 2025.
Rapat ini berlangsung di ruang rapat Karantina Papua Tengah, Jumat (1/8/2025),
dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pemantauan, drh. Ardhiana Nur Suryani, dan
diikuti secara hybrid oleh para pejabat karantina dari berbagai wilayah. Fokus utama pemantauan tahun ini
adalah Kabupaten Mimika, dengan sasaran pengujian penyakit Bovine Viral
Diarrhea (BVD) pada populasi sapi—penyakit menular yang berpotensi
mengganggu produktivitas dan ekonomi peternakan. “Persiapan yang matang sangat
diperlukan agar kegiatan pemantauan berjalan optimal dan menghasilkan data
akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan,” ujar drh. Ardhiana. Rapat ini membahas teknis
pelaksanaan di lapangan, mulai dari metode pengambilan sampel, distribusi
logistik, hingga strategi komunikasi risiko kepada masyarakat peternak. Pemantauan HPHK ini penting tidak
hanya untuk deteksi dini dan pencegahan, tapi juga sebagai landasan ilmiah bagi
kebijakan lalu lintas hewan dan media pembawa penyakit, termasuk penyusunan
kebijakan tindakan karantina berdasarkan risiko penyakit. “Kabupaten Mimika dipilih karena
memiliki populasi sapi yang cukup besar. Data yang dihasilkan akan menjadi
kunci pengambilan keputusan strategis di sektor peternakan,” lanjut Ardhiana. Kegiatan ini merupakan bagian
dari komitmen Karantina Papua Tengah untuk memperkuat sistem biosekuriti dan
memastikan wilayah tetap aman dari ancaman penyakit hewan berbahaya. Dengan
langkah antisipatif ini, sektor peternakan di Papua Tengah diharapkan tumbuh
lebih sehat, tangguh, dan berkelanjutan. (Jidan)
02 Agu 2025, 02:36 WIT
Pemprov Papua Canangkan HUT ke-80 RI dengan Jalan Santai dan Donor Darah
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik
Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua menggelar pencanangan resmi di halaman
Kantor Gubernur Papua, Jumat (1/8/2025). Acara tersebut disambut antusias oleh
ribuan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari ASN, pelajar, tokoh
masyarakat, hingga komunitas olahraga. Rangkaian kegiatan diawali dengan
jalan santai, dilanjutkan senam bersama, donor darah, dan pembagian bendera
merah putih kepada masyarakat sebagai bagian dari “Gerakan Nasional Pembagian
10 Juta Bendera Merah Putih” yang dicanangkan Kementerian Dalam Negeri. Penjabat Sekretaris Daerah
Provinsi Papua, Suzana Wanggai, yang memimpin langsung kegiatan ini, menekankan
bahwa tema HUT RI ke-80 yaitu “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, dan
Indonesia Maju” menjadi pengingat pentingnya kebersamaan untuk membangun Papua
yang sehat, adil, dan sejahtera. “Kesejahteraan rakyat dimulai
dari masyarakat yang sehat. Itulah kenapa kegiatan ini menyentuh sisi olahraga
dan donor darah. Kesehatan adalah pondasi pembangunan,” ujar Suzana. Ia juga mengajak seluruh
masyarakat Papua untuk tidak melewatkan momentum demokrasi yang penting, yakni Pemungutan
Suara Ulang (PSU) pada 6 Agustus 2025. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua
telah menetapkan hari tersebut sebagai hari libur resmi agar masyarakat bisa
fokus datang ke TPS. “Gunakan hak suara sesuai hati
nurani, jangan golput. Mari sukseskan PSU demi Papua yang lebih baik,” imbau
Suzana Wanggai. (Jidan)
02 Agu 2025, 02:29 WIT
Pemprov Papua Serahkan 34 Unit Vsat Starlink dan 14 Indibiz untuk Yapen
Papuanewsonline.com, Serui –
Pemerintah Provinsi Papua terus menggenjot transformasi digital dan pemerataan
akses internet di seluruh wilayah, khususnya di daerah terpencil. Pada
kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Yapen, Penjabat Gubernur Papua, Agus
Fatoni, secara simbolis menyerahkan bantuan 34 unit Vsat Starlink dan 14
perangkat Indibiz kepada pemerintah daerah setempat, Kamis (31/7/2025). Perangkat ini akan dipasang di
titik-titik strategis seperti sekolah, puskesmas, kantor distrik, dan rumah
ibadah yang selama ini mengalami kesulitan jaringan internet. Bantuan ini
diharapkan mampu menunjang pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta
mendukung kelancaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) di wilayah tersebut. “Saya harap perangkat ini
dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Akses internet adalah kebutuhan
mendasar, bukan lagi pelengkap. Ia menjadi tulang punggung pendidikan, layanan
kesehatan, hingga pelaksanaan demokrasi yang transparan,” tegas Agus Fatoni. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Papua, Jeri A. Yudianto, menjelaskan bahwa Vsat Starlink
yang diberikan telah dilengkapi wallmount rack, router, dan access point agar
stabil dan menjangkau luas. Sementara itu, perangkat Indibiz disiapkan khusus
untuk menunjang Wi-Fi publik di rumah ibadah dan fasilitas sosial lainnya di
daerah perkotaan Yapen. “Teknologi VSAT adalah solusi
utama di tengah kondisi geografis Papua yang kompleks. Program ini akan kami
lanjutkan di semua kabupaten/kota agar tidak ada satu pun masyarakat Papua yang
tertinggal dari kemajuan digital,” ujarnya. (Jidan)
02 Agu 2025, 01:54 WIT
PJ Gubernur Papua Kunjungi Puskesmas Kosiwo, Salurkan Susu dan Vitamin untuk Anak-anak
Papuanewsonline.com, Serui –
Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni, bersama Penjabat Ketua TP PKK, Tyas A.
Fatoni, melakukan kunjungan kerja penuh makna ke Puskesmas Kosiwo, Distrik
Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, pada Kamis (31/7/2025). Dalam lawatannya ke
daerah terpencil tersebut, Fatoni membawa harapan dan bantuan langsung berupa 44.000
kelambu, 1.000 susu dan nutrisi anak, serta vitamin A dan B untuk balita, ibu
hamil, dan remaja putri. “Semoga ini bermanfaat dan
membuat kita semua makin sehat. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa jadi SDM
Papua yang unggul, cerdas, dan berkarakter,” ujar Fatoni dalam sambutannya. Kunjungan ini menjadi simbol
komitmen nyata Pemerintah Provinsi Papua dalam memperluas akses kesehatan
hingga ke pelosok dan membangun fondasi kesehatan yang kokoh demi generasi masa
depan Papua. Fatoni juga menekankan pentingnya
menjaga stabilitas dan keamanan wilayah sebagai syarat utama pembangunan. “Kondisi kondusif harus terus
kita jaga. Kalau aman, pembangunan lancar, ekonomi bergerak, dan Papua semakin
sejahtera,” imbuhnya. Turut hadir dalam kunjungan
tersebut, Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, yang mengapresiasi perhatian
Pemprov Papua terhadap kesehatan masyarakat di wilayahnya. “Kami punya 17 distrik dan setiap
distrik memiliki Puskesmas. Kehadiran bapak gubernur sangat memotivasi dan
menunjukkan bahwa Kosiwo juga penting bagi pembangunan Papua,” ucap Benyamin. Kunjungan ke Puskesmas Kosiwo ini
bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari langkah nyata dan terukur dalam
memperkuat pelayanan kesehatan primer di Papua—khususnya daerah kepulauan dan
terluar—guna memastikan tidak ada satu pun warga yang tertinggal dari layanan
dasar, terutama anak-anak dan ibu hamil. (Jidan)
02 Agu 2025, 01:40 WIT
Dukung Program 3 Juta Rumah, Pemda Mimika Gratiskan BPHTB dan PBG untuk Warga Berpenghasilan Rendah
Papuanewsonline.com, Timika –
Kabar gembira bagi masyarakat Mimika berpenghasilan rendah! Pemerintah Daerah
Kabupaten Mimika terus menunjukkan komitmennya mendukung program nasional 3
Juta Rumah yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya dengan
memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kepada warga yang masuk kategori Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR). Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan
Bupati Mimika Nomor 4 dan 5 Tahun 2025, sebagai bentuk konkret pemda dalam
mendorong peningkatan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat yang kurang
mampu. Kepala Bapenda Mimika, Dwi
Cholifah, menyampaikan bahwa hingga akhir Juli 2025, sebanyak 168 warga Mimika
telah menerima manfaat pembebasan BPHTB, dan jumlah ini terus bertambah setiap
pekan. “Data kami laporkan langsung ke
Kementerian Dalam Negeri setiap minggu. Ini menunjukkan bahwa pengawasan ketat
dan program berjalan serius, bukan sekadar wacana,” ujar Dwi saat dikonfirmasi
pada Kamis (1/8/2025). Program ini menyasar warga yang
belum memiliki rumah dan memenuhi sejumlah kriteria, di antaranya:
Penghasilan maksimal Rp10,5 juta per bulan bagi
yang belum menikah
Maksimal Rp12 juta per bulan untuk yang sudah
berkeluarga
Luas rumah maksimal 36 meter persegi dan tanah
maksimal 48 meter persegi (rumah swadaya)
Lokasi bukan di atas lahan pertanian
Sertifikat tanah atas nama sendiri dan dilampiri
dokumen pendukung seperti slip gaji dan surat keterangan penghasilan dari
kepala kampung
Tak hanya pembebasan pajak, Pemda
Mimika juga menyederhanakan prosedur pengajuan agar warga tidak kesulitan
mengakses bantuan ini. “Kami ingin pastikan masyarakat
mudah mengakses haknya. Jangan sampai hanya karena proses rumit, orang kecil
tidak bisa punya rumah,” tegas Dwi. Langkah ini diharapkan mendorong
percepatan pembangunan hunian layak di Mimika, sekaligus mendukung program
nasional dalam mengurangi backlog kepemilikan rumah di Indonesia. Dengan sinergi antara pusat dan
daerah, rumah bukan lagi mimpi—tapi hak yang nyata untuk setiap warga Mimika.
(Jidan)
01 Agu 2025, 22:42 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
