Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Mengendap di Polda Papua Tengah, KPI Desak KPK Ambil Alih Dugaan Mega Korupsi KPU Mimika
Papuanewsonline.com, Jakarta- Koalisi Pemuda Indonesia (KPI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) untuk mengambil alih proses penyelidikan dugaan mega korupsi dana hibah KPU Mimika, dari Polda Papua Tengah.Desakan ini disampaikan Arjuna selaku koordinator koalisi pemuda Indonesia melaui siaran pers yang diterima Media Papuanewsonline.com, dari Jakarta, Rabu (25/3).Aktifis anti korupsi ini mengatakan dasar hukum KPK mengambil alih kasus tersebut telah diatur secara jelas, sehingga kasus yang mandek dan mengendap lama seperti penegakan hukum kasus dugaan korupsi dana hibah KPU 28 Miliar di Polda Papua Tengah bisa diambil alih oleh KPK." KPK memiliki wewenang untuk mengambil alih kasus korupsi tertentu dari Kepolisian atau Kejaksaan. Wewenang ini diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, sehingga mutlak kami mendesak KPK segerah mengambil alih perkara ini untuk memberikan kepastian hukum," jelas Arjuna.Arjuna menjelaskan ada Syarat Pengambilalihan Kasus ke KPK dan sesuai kronologis perkara dana hibah KPU Mimika dengan kerugian negara 28 Miliar sudah memenuhi unsur." Secara spesisifik kan sudah diatur, bahwa KPK dapat mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi jika memenuhi syarat keterlibatan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, atau pihak lain yang terkait, nah kalau kronologis perkara ini dengan kerugian negara Rp.28 Miliar maka pasti melibatkan pihak lain, aparat penegak hukum dan penyelenggara negara, sehingga syarat ini sudah terpenuhi," Jelasnya.Sayarat yang kedua lanjut Arjuna satu kasus yang sudah menjadi perhatian publik dan penanganannya terhambat oleh campur tangan eksekutif, yudikatif, atau legislatif." Nah kalau syarat ini juga sudah terpenuhi karena kasus ini juga sudah menjadi perhatian publik namun penanganannya terlambat bahkan mandek, berarti ada campur tangan pihak lain," Tegasnya.Kata Arjuna syarat yang ke tiga yaitu satu kasus korupsi yang terjadi di daerah perbatasan Republik Indonesia atau lintas negara.Membutuhkan penanganan khusus karena kompleksitas masalah, pembuktian sulit, atau teknologi tinggi.Penanganan di lembaga penegak hukum lain (Polri atau Kejaksaan) tidak berjalan efektif atau sulit dipertanggungjawabkan. " Kami berpendapat bahwa syarat yang ketiga ini juga sudah memenuhi unsur karena penanganan perkara ini oleh Polda Papua Tengah sudah 7 bulan tidak ada tanda-tanda berarti proses penegakan hukum kasus ini tidak berjalan efektif," Terangnya.Lanjut dia, atas dasar itu, koalisi pemuda Indonesia mendesak KPK mengambil alih proses penegakan hukum perkara dugaan korupsi danah hibah KPU Mimika dari Polda Papua Tengah.Arjuna menjelaskan Dugaan korupsi ini bukan hanya persoalan pelanggaran hukum semata, tetapi juga merupakan ancaman serius terhadap kualitas demokrasi, kepercayaan publik, serta integritas penyelenggaraan pemilu di Indonesia, khususnya di wilayah Papua Tengah." KPK harus ambil alih supaya proses hukum harus on the track dalam arti bahwa semua pihak yang terlibat kalaupun termasuk ada APH harus ditangkap dan di penjarakan, sehingga ada efek jerah," Sorotnya.Arjuna menyempaikan Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), ditemukan adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah Pilkada 2024 di Kabupaten Mimika dengan total anggaran sebesar Rp140,9 miliar. Dari jumlah tersebut, terdapat kerugian negara/daerah mencapai Rp 28 miliar. " Angka Rp 28 Miliar merugikan negara ini mulanya dari permohonan proposal yang di ajukan kepada Pemda Mimika senilai 113 miliar, namun pada pencairannya terjadi pelonjakan anggaran sebesar 140,9 miliar tanpa ada pengusulan perubahan, ini merupakan kejahatan terstruktur dan masif," Imbuhnya.Lanjut Arjuna Temuan ini mengindikasikan adanya praktik penyalahgunaan kewenangan, lemahnya sistem pengawasan internal, serta potensi keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Miris sekali, meskipun temuan BPK Rp 28 Miliar dalam kasus ini, dan telah menjadi perhatian publik, bahkan telah ditangani Polda Papua Tengah, namun sudah 7 bulan belum ada kejelasan," Ujarnya.Kata Arjuna Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang profesionalitas, serta independensi aparat penegak hukum di Polda Papua Tengah dalam menangani kasus korupsi yang menyangkut dana publik dalam jumlah besar.Analisis dan Keprihatinan PublikKoalisi Pemuda Indonesia menilai bahwa terdapat beberapa persoalan mendasar dalam penanganan kasus ini:1.Lambannya Proses Hukum Penanganan yang berlarut-larut tanpa kepastian hukum berpotensi menghambat pengungkapan fakta serta membuka ruang bagi hilangnya barang bukti maupun jejak aliran dana.2. Minimnya Transparansi Tidak adanya informasi yang jelas kepada publik terkait perkembangan kasus ini memperkuat persepsi negatif terhadap aparat penegak hukum, bisa jadi ada keterlibatan aparat penegak hukum.3. Potensi Intervensi dan Konflik Kepentingan Lambannya penanganan, membuka dugaan adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.4. Ancaman terhadap Demokrasi Penyalahgunaan dana Pilkada merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip demokrasi yang jujur dan adil.5. Menurunnya Kepercayaan Publik Terhadap Penegakan HukumKetidakjelasan penanganan kasus ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan penyelenggara pemilu.Sikap dan PernyataanDengan ini Koalisi Pemuda Indonesia menyatakan:1. Mengutuk keras segala bentuk praktik korupsi, terlebih yang berkaitan dengan dana penyelenggaraan Pilkada.2. Menilai bahwa dugaan korupsi sebesar Rp28 miliar merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang harus ditangani secara luar biasa pula oleh KPK.3. Menegaskan bahwa temuan BPK RI merupakan dasar yang kuat untuk segera meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan tersangka.4. Menyatakan bahwa lambannya penanganan selama 7 bulan adalah bentuk kegagalan Polda Papua Tengah dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.5. Menuntut adanya komitmen nyata dari aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini secara profesional dan transparan. TuntutanSehubungan dengan hal tersebut, kami menyampaikan tuntutan sebagai berikut:1. Meminta KPK mengambil alih perkara dugaan korupsi dana hibah KPU Mimika.2. Mendesak Polda Papua Tengah untuk segera meningkatkan status kasus dugaan korupsi dana hibah KPU Mimika dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dengan menetapkan tersangka, bilah tidak ditindak lanjuti maka dalam waktu dekat koalisi pemuda Indonesia menggelar aksi demo di Mabes Polri.2. Mendesak aparat penegak hukum untuk segera menetapkan tersangka berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan.3. Menuntut transparansi penuh kepada publik terkait perkembangan penanganan kasus ini.4. Mendesak proses hukum harus dilakukan transparan, dan proses hukum dengan langkah dilakukannya audit investigatif lanjutan guna mengungkap aliran dana secara menyeluruh.5. Menuntut agar seluruh pihak yang terlibat diproses secara hukum tanpa pandang bulu.6. Menolak segala bentuk intervensi yang dapat menghambat proses hukum.7. Mendorong pengawasan aktif dari masyarakat sipil dan media dalam mengawal kasus ini. Desakan kepada KPK RIKami menegaskan bahwa apabila aparat penegak hukum di daerah, dalam hal ini Polda Papua Tengah, tidak mampu atau tidak menunjukkan progres signifikan dalam menindaklanjuti kasus ini dalam waktu dekat, maka kami secara tegas:Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk segera mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada KPU Mimika.Desakan ini didasarkan pada:- Besarnya nilai kerugian negara yang mencapai Rp28 miliar .- Adanya temuan resmi dari BPK RI - Lambannya proses penanganan di tingkat daerah .- Potensi keterlibatan banyak pihak termasuk aparat penegak hukum dalam kompleksitas perkara .- Pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi secara nasional.Kami meyakini bahwa KPK RI memiliki kewenangan, kapasitas, dan independensi yang lebih kuat dalam menangani perkara korupsi besar yang berpotensi mandek di tingkat daerah." Dalam waktu dekat kami akan mengeluarkan seruan aksi bagi mahasiswa dan pemuda di Jakarta untuk bersama-sama menggelar aksi di Mabes Polri dan KPK," Pungkas Arjuna.Penulis: HendrikEditor. : Galang Fadila
25 Mar 2026, 00:49 WIT
Pantau Libur Lebaran dan Arus Balik di Bali, Kapolri: Pelayanan Terbaik untuk Masyarakat
Papuanewsonline.com, Bali - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat selama periode arus balik Lebaran 2026.Hal itu disampaikan Sigit usai meninjau pusat wisata dan persiapan arus balik Lebaran di Command Center ITDC, Nusa Dua, Bali, Selasa (24/3/2026). Sigit menyebut puncak arus balik Lebaran 2026 sendiri diprediksi akan terjadi pada Selasa (24/3) hari ini. Meski begitu, kata dia, diperkirakan akan terjadi penyebaran jumlah pemudik hingga Jumat (27/3), seiring penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA). "Ini juga bisa menjadi pilihan bagi masyarakat untuk tidak semuanya memilih balik pada hari ini, sehingga ini juga bisa mengurai puncak arus balik yang diperkirakan terjadi hari ini," kata Sigit.Secara khusus, Sigit menyebut di sejumlah daerah-daerah wisata seperti Bali, Yogyakarta, Pangandaran, Cianjur dan Puncak juga terdapat peningkatan wisatawan selama periode libur Lebaran.Karenanya, ia meminta hal itu menjadi perhatian serius bagi seluruh petugas di lapangan untuk mempersiapkan langkah-langkah pengamanan dan pelayanan arus balik Lebaran. Mulai dari skema rekayasa lalu lintas hingga penyeberangan laut.Terlebih, Sigit mengingatkan jika jumlah masyarakat yang mudik kemarin tercatat melebihi prediksi awal dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sehingga jumlah masyarakat yang akan kembali juga akan melebihi prediksi jumlah pemudik."Utamanya Ketapang, karena akan terjadi arus balik yang selain mengarah ke Bali untuk bekerja, namun di sisi lain juga kemungkinan akan ada tambahan wisatawan yang masih belum selesai," ujar Sigit.Oleh sebab itu, ia meminta agar tingkat kecelakaan lalu lintas dan fatalitas yang berhasil ditekan selama arus mudik kemarin dapat kembali terjaga hingga Operasi Ketupat selesai dilakukan."Tentunya ini menjadi penekanan kita agar sampai dengan rangkaian arus balik selesai ini, angka-angka tersebut bisa dipertahankan," ujarnya. Terakhir, Sigit juga meminta seluruh jajaran memitigasi potensi cuaca buruk yang mungkin terjadi selama arus balik Lebaran. Khususnya, kata dia, untuk wilayah Timur dan titik-titik penyeberangan yang rentan terganggu cuaca buruk."Kami minta untuk semua anggota untuk betul-betul mempersiapkan diri menghadapi apabila terjadi cuaca yang tidak baik, khususnya di wilayah penyeberangan," tuturnya. "Sehingga kemudian rekayasa dan pengaturannya juga bisa menjadi lebih baik di kondisi yang tentunya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan karena cuaca ekstrem," imbuhnya. PNO-12
24 Mar 2026, 22:39 WIT
Arus Balik Lebaran 2026, Kapolri Imbau Masyarakat Manfaatkan Kebijakan WFA
Papuanewsonline.com, Jateng - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta masyarakat memanfaatkan kebijakan work from anywhere (WFA) terkait arus balik Lebaran 2026. Hal ini disampaikan saat secara resmi membuka rekayasa lalu lintas one way nasional arus balik lebaran 2026 di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung, Jawa Tengah, Selasa (24/3/2026).Kapolri menuturkan, kebijakan tersebut WFA dilakukan guna mengurai kepadatan di saat puncak arus balik Lebaran 2026. "Jadi kalau ada masyarakat yang ingin memilih balik bisa memanfaatkan besok tanggal 25, 26, 27, tadi sudah saya sampaikan dan ini saya sampaikan sekali lagi sehingga kemudian puncak arus mudik ini bisa terurai," kata Sigit.Lebih lanjut, mantan Kabareskrim Polri ini menyampaikan pihaknya bersama stakeholders lainnya telah menyiapkan sejumlah strategi guna menghadapi arus balik pada hari ini. Salah satunya pemberlakuan one way nasional yang resmi dibuka dari GT Kalikangkung KM 414 hingga KM 70 Tol Jakarta-Cikampek."Kami membagi agar tidak terjadi bottleneck pada saat sampai di arah Jakarta. Oleh karena itu tentunya ada penggunaan-penggunaan tol fungsional, kemudian rekayasa lalu lintas yang akan dilaksanakan," katanya.Dalam kesempatan ini, Sigit meminta masyarakat tetap menjaga menjaga keamanan dan keselamatan. Untuk itu, pemudik diimbau agar memanfaatkan seluruh fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, apakah itu fasilitas yang di rest area, di pos pelayanan maupun pos terpadu."Sehingga pemudik yang kecapean tentunya kita harapkan untuk bisa beristirahat dan jangan memaksakan diri," katanya. PNO-12
24 Mar 2026, 22:33 WIT
Polri: Arus Balik Mulai Meningkat, One Way Nasional Diberlakukan Pukul 14.00 WIB
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Satgas Humas Operasi Ketupat 2026 menyampaikan update situasi kamtibmas dan lalu lintas pada hari ke-12 pelaksanaan operasi, Selasa (24/3/2026).Juru Bicara Polri Ops Ketupat 2026, Kombes Pol. Jansen Avitus Panjaitan, menyampaikan bahwa secara umum kondisi kamtibmas terpantau aman dan kondusif, serta tidak terdapat kejadian menonjol dalam periode Senin (23/3) pukul 18.00 WIB hingga Selasa (24/3) pukul 06.00 WIB.“Secara umum situasi kamtibmas aman dan kondusif, serta tidak terdapat kejadian menonjol,” ujar Kombes Pol. Jansen.“Pada periode ini terdapat 198 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian meninggal dunia 18 orang, luka berat 52 orang, dan luka ringan 468 orang. Dan atas kejadian ini menimbulkan kerugian materiil hingga Rp. 534.150.051,- Polri terus mengimbau masyarakat untuk menjaga keselamatan dalam berkendara.” jelasnya.Lalu tercatat sebanyak 497 pelanggaran lalu lintas, dengan rincian 133 pelanggaran terekam ETLE, 47 pelanggaran non-ETLE, serta 317 teguran.Sementara itu, arus lalu lintas menunjukkan adanya peningkatan signifikan, khususnya kendaraan yang kembali menuju Jakarta. Volume kendaraan keluar Jakarta melalui empat gerbang tol utama tercatat sebanyak 167.939 kendaraan atau naik 28,55 persen dibandingkan kondisi normal. Sedangkan kendaraan yang masuk Jakarta mencapai 225.293 kendaraan atau meningkat 73,71 persen dari kondisi normal.“Hal ini menunjukkan bahwa arus balik Lebaran sudah mulai meningkat, sehingga diperlukan langkah-langkah rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan,” ungkapnya.Pada sektor transportasi umum, pergerakan masyarakat juga mengalami peningkatan. Tercatat penumpang kapal penyeberangan mencapai 273 ribu orang, penumpang kereta api sekitar 1,5 juta orang, serta penumpang pesawat sebanyak 189 ribu orang.Dalam rangka mengurai kepadatan arus balik, Polri akan memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem one way nasional yang dimulai pukul 14.00 WIB dari KM 414 Kalikangkung hingga KM 70 menuju Jakarta.“Kami akan memberlakukan one way nasional mulai pukul 14.00 WIB dari KM 414 Kalikangkung hingga KM 70 menuju Jakarta sebagai langkah mengurai kepadatan arus balik,” tegasnya.Polri juga mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik, mematuhi rekayasa lalu lintas yang diterapkan, serta tidak memaksakan diri apabila kondisi fisik tidak prima.“Kami mengimbau masyarakat untuk mengatur waktu perjalanan dengan baik, memanfaatkan kebijakan Work From Anywhere atau WFA, serta tidak memaksakan diri apabila lelah. Keselamatan harus menjadi prioritas utama,” katanya.Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan kebijakan diskon tarif tol yang berlaku pada 26 hingga 27 Maret 2026 guna menghindari penumpukan kendaraan pada puncak arus balik.“Kami juga mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan diskon tarif tol pada 26 hingga 27 Maret 2026 agar perjalanan lebih fleksibel dan tidak menumpuk pada satu waktu,” tambahnya.Polri juga mengimbau masyarakat yang berwisata agar tetap mengutamakan keselamatan, serta selalu memperhatikan kondisi lingkungan sekitar.Apabila masyarakat membutuhkan bantuan atau mengalami kondisi darurat, dapat menghubungi layanan kepolisian melalui nomor 110 yang aktif selama 24 jam.“Layanan 110 siap melayani masyarakat selama 24 jam untuk membantu berbagai kebutuhan dan kondisi darurat di perjalanan,” tutupnya.Polri bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik demi memastikan arus balik Lebaran 2026 berjalan aman, tertib, dan lancar. PNO-12
24 Mar 2026, 22:28 WIT
Seleksi Sekda Nduga Ditegaskan Lewat Pansel, PLT Sekda Sebut Pemkab Tak Terlibat Langsung
Papuanewsonline.com, Nduga - Proses seleksi jabatan
Sekretaris Daerah (Sekda) di Kabupaten Nduga kembali menjadi perhatian publik.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi tidak dilakukan
secara langsung oleh pemerintah kabupaten, melainkan sepenuhnya berada di bawah
kewenangan panitia seleksi (pansel).Pelaksana Tugas (PLT) Sekda Kabupaten Nduga, Taher,
menjelaskan bahwa pansel tersebut dibentuk melalui surat keputusan bupati
dengan komposisi yang melibatkan unsur pemerintah provinsi serta kalangan
akademisi.Ia menyebutkan bahwa pansel terdiri dari lima orang, dengan
ketua berasal dari unsur Pemerintah Provinsi, sementara anggota lainnya berasal
dari unsur provinsi dan akademisi, termasuk dari Universitas Cenderawasih."Peran pemerintah kabupaten hanya pada tahap awal,
yaitu pembentukan dan penyerahan pansel," kata Pak Taher dalam wawancara
dengan (media papuanewsonline.com) via WhatsApp pada 24 Maret 2026.Menurut Taher, setelah pansel terbentuk, seluruh proses
seleksi berjalan secara independen tanpa campur tangan langsung dari pemerintah
kabupaten, termasuk bupati.Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan
untuk menilai sejauh mana transparansi maupun objektivitas dalam proses seleksi
tersebut, karena seluruh mekanisme berada di bawah kendali pansel.Penjelasan ini sekaligus menjadi respons atas berbagai
sorotan publik terkait proses lelang jabatan Sekda yang sebelumnya dinilai
kurang terbuka dan memicu sejumlah pertanyaan dari berbagai pihak.Di tengah polemik yang berkembang, Taher menegaskan bahwa
fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses seleksi Sekda hingga terpilih
pejabat definitif yang akan memimpin birokrasi daerah.Setelah Sekda definitif terpilih, pemerintah daerah
berencana melanjutkan proses pengisian jabatan lain di level eselon II,
termasuk kepala dinas, yang nantinya akan dipimpin langsung oleh Sekda
terpilih.Dengan demikian, keberadaan pansel diharapkan mampu menjamin
proses seleksi berjalan profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga
menghasilkan pemimpin birokrasi yang kompeten bagi Kabupaten Nduga. Penulis: HendrikEditor: GF
24 Mar 2026, 21:32 WIT
Rampcheck Lebaran 2026: Kemenhub Periksa Lebih dari 60 Ribu Bus Demi Keselamatan Pemudik
Papuanewsonline.com, Bogor – Kementerian Perhubungan melalui
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan inspeksi keselamatan atau
rampcheck terhadap puluhan ribu armada bus selama periode angkutan Lebaran 1447
H. Langkah ini dilakukan guna memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat
yang melakukan perjalanan mudik.Total sebanyak 60.946 unit bus telah diperiksa dalam kurun
waktu 23 Februari hingga 23 Maret 2026. Pemeriksaan mencakup berbagai jenis
angkutan, mulai dari antar kota antar provinsi (AKAP), antar kota dalam
provinsi (AKDP), hingga bus pariwisata."Dari angka tersebut sebanyak 27.635 atau 45,34
persennya adalah armada AKAP, sebanyak 27.461 atau 45,06 persen adalah
kendaraan AKDP, angkutan pariwisata sebanyak 2.651 atau 4,35 persen dan
kategori lainnya sebanyak 3.199 atau 5,25 persen," papar Direktur Jenderal
Perhubungan Darat Aan Suhanan di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/3).Hasil rampcheck menunjukkan bahwa sebagian besar armada
dinyatakan layak beroperasi. Dari total kendaraan yang diperiksa, 38.758 unit
atau 63,59 persen diizinkan untuk beroperasi."Ada yang Peringatan Perbaikan (Melanggar Teknis
Penunjang) sebanyak 13.116 unit atau 21,52 persen. Mendapat sanksi Tilang dan
Dilarang Operasional (Melanggar Administrasi) sebanyak 1.941 unit atau 3,18
persen dan Dilarang Operasional (Melanggar Teknis Utama) sebanyak 7.131 unit
ata 11,70 persen," jelas Dirjen Aan.Selain kendaraan, pemeriksaan juga dilakukan terhadap
kondisi kesehatan pengemudi. Sebanyak 683 pengemudi telah menjalani pemeriksaan
guna memastikan mereka dalam kondisi prima saat bertugas."Sebagian besar pengemudi yang diperiksa itu sehat dan
laik untuk berkendara yaitu 634 orang atau sekitar 92,83 persen. Sementara 40
orang atau 5,86 persen laik berkendara dengan catatan dan 9 pengemudi
dinyatakan tidak laik berkendara," ungkapnya.Kegiatan rampcheck juga dilakukan secara langsung di
lapangan, salah satunya di Rest Area Km 45 Tol Jagorawi, Ciawi, Kabupaten
Bogor, yang menjadi jalur padat menuju kawasan wisata seperti Puncak dan
Sukabumi.Di lokasi tersebut, sebanyak 34 unit kendaraan diperiksa
dengan hasil 18 unit dinyatakan layak beroperasi, sementara 16 unit lainnya
mendapat peringatan perbaikan karena tidak memenuhi aspek teknis penunjang."Kendaraan yang dinyatakan tidak memenuhi aspek teknis
dan/atau administrasi di antaranya BLU-e tidak aktif sebanyak 2 kendaraan,
tidak memiliki BLU-e sebanyak 3 kendaraan, KPS tidak aktif sebanyak 3
kendaraan, tidak ada KPS sebanyak 13 kendaraan," kata Dirjen Aan.Kementerian Perhubungan mengimbau seluruh operator bus untuk
mematuhi standar keselamatan dengan hanya mengoperasikan kendaraan yang laik
jalan serta memastikan pengemudi dalam kondisi sehat.Upaya ini diharapkan dapat meminimalisir risiko kecelakaan
serta memberikan rasa aman bagi masyarakat selama masa mudik Lebaran, yang
merupakan salah satu periode dengan mobilitas tertinggi setiap tahunnya. (GF)
24 Mar 2026, 21:29 WIT
TPNPB Kodap XVI Yahukimo Bertanggung Jawab Atas Penikaman Aparat Militer Indonesia
Papuanewsonline,com, Yahukimo - Tentara Pembebasan Nasional
Papua Barat (TPNPB) Kodap XVI Yahukimo telah mengakui dan bertanggung jawab
atas penikaman seorang aparat militer Indonesia inisial GV, pada 23 Maret 2026
di Jalan Seredala, Yahukimo.Menurut Siaran Pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB,
penikaman tersebut dilakukan oleh Komandan Batalyon Eden Sawi, Mayor Ohion
Helembo, karena korban diduga terlibat sebagai aparat militer pemerintah
Indonesia di wilayah konflik bersenjata."Korban selama ini kami telah mengikuti jejaknya dan
banyak terlibat bersama aparat militer Indonesia di wilayah konflik bersenjata
dan selain bekerja di Bappeda Yahukimo korban juga sering mencari tahu
informasi dari dalam kantor terkait keberadaan pasukan TPNPB dan membagikan
informasi tersebut kepada aparat militer Indonesia," kata Jubir TPNPB,
Sebby Sambom, dalam siaran persnya.TPNPB juga memperingatkan warga imigran Indonesia di wilayah
konflik untuk segera meninggalkan area tersebut karena tidak ada jaminan
keamanan. Selain itu, TPNPB juga memerintahkan penutupan kantor-kantor
pemerintahan, sekolah, rumah sakit, dan bangunan sipil yang dijadikan pos-pos
militer Indonesia."Jika mau kejar kami silahkan datang ke Markas TPNPB
Kodap XVI Yahukimo karena seluruh pasukan telah berada di Markas TPNPB,"
tambah Sebby Sambom.Pemerintah Indonesia belum memberikan tanggapan resmi
terkait insiden ini. Namun, TPNPB menegaskan bahwa mereka akan terus
meningkatkan operasi dan perang melawan aparat militer Indonesia di seluruh
Tanah Papua untuk merebut kembali kemerdekaan bangsa Papua. Penulis: Hendrik
Editor: GF
24 Mar 2026, 21:25 WIT
Momentum Hari ke-2 Idul Fitri 1447 H, Kapolda Maluku Kunjungi Anak Yatim
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah Maluku menggelar kegiatan anjangsana secara serentak di sejumlah wilayah di Kota Ambon, Minggu (22/3/2026), sebagai bentuk nyata kepedulian sosial sekaligus penguatan kehadiran Polri di tengah masyarakat pada momentum hari Lebaran Idul Fitri 1447 H.Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto, yang turun langsung menyambangi anak-anak yatim piatu di Komplek Warasia, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sekitar pukul 10.45 WIT.Dalam kunjungan yang berlangsung penuh kehangatan tersebut, Kapolda didampingi Ketua Bhayangkari Daerah Maluku, sejumlah pejabat utama Polda Maluku, serta Kapolsek Sirimau beserta personel.Di lokasi ini, Kapolda menyambangi sejumlah anak yatim piatu yang hidup dalam keterbatasan, di antaranya Astri Wulan Sari Kunio (21), Muhammad Firdan (12), Aryanto (22), Nur Caya Patilouw (21), dan Jingga Putriani Wally (15). Mereka diketahui tinggal bersama keluarga atau kerabat terdekat.Kapolda Maluku tampak berdialog langsung dengan anak-anak tersebut, menanyakan kondisi kehidupan sehari-hari, pendidikan, serta memberikan motivasi untuk tetap semangat menatap masa depan.“Melalui kegiatan anjangsana ini, kami ingin berbagi kebahagiaan di hari lebaran sekaligus memberikan motivasi kepada anak-anak kita agar tetap memiliki semangat, harapan, dan keyakinan untuk meraih masa depan yang lebih baik,” ujar Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto.Sebagai bentuk kepedulian, Kapolda bersama Ketua Bhayangkari Daerah Maluku menyerahkan bingkisan lebaran kepada masing-masing anak yatim piatu. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban kebutuhan sekaligus menjadi penyemangat dalam menjalani kehidupan.Gerakan Serentak: Puluhan Anak Yatim Dijangkau di Berbagai TitikTidak hanya di Batu Merah, kegiatan anjangsana juga dilakukan secara serentak oleh jajaran pejabat utama Polda Maluku di berbagai wilayah di Kota Ambon.Karo Ops Polda Maluku Kombes Pol Ronald Reflie Rumondor, misalnya, menyambangi anak yatim di Desa Waiheru, Kecamatan Baguala. Dalam kunjungan tersebut, ia memberikan motivasi kepada Adrian Tabay dan Deyan Anto agar tetap optimistis meraih cita-cita.“Jangan pernah putus asa dalam mengejar impian. Tetaplah belajar dengan tekun, karena masa depan yang cerah milik mereka yang mau berusaha dan berdoa,” ungkapnya.Sementara itu, Dirreskrimum Polda Maluku Kombes Pol Dasmin Ginting juga mengunjungi Fatin Putri, seorang anak yatim piatu yang hidup bersama neneknya. Selain memberikan bantuan, pihaknya berkomitmen membantu pengurusan hak administratif keluarga yang belum terealisasi.“Kami hadir untuk membantu mencari solusi, termasuk mengawal hak-hak administratif agar dapat diterima sebagaimana mestinya,” tegasnya.Kegiatan serupa juga dilaksanakan oleh berbagai satuan kerja lainnya, antara lain Karo SDM di kawasan Pandan Kasturi, Bidkeu di Waiheru dan Waihaong, serta Direktorat Narkoba, Intelkam, Samapta, Brimob, Polairud, Lalu Lintas , Bid TIK, Bidumas, Bidkeu, Yanma hingga Setum di sejumlah titik berbeda seperti Wayame, Kapaha, dan Teluk Ambon.Secara kolektif, kegiatan ini menjangkau puluhan anak yatim dan yatim piatu di sedikitnya belasan lokasi berbeda di Kota Ambon.Kapolda menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rutinitas seremonial, melainkan bagian dari komitmen Polri dalam membangun kedekatan emosional dengan masyarakat.“Anjangsana ini adalah wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan perhatian. Kami ingin memastikan Polri hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai sahabat dan solusi,” ujarnya.Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh keakraban, serta mendapat respons positif dari masyarakat penerima manfaat.Kegiatan anjangsana yang dilakukan secara serentak ini mencerminkan arah transformasi Polri menuju institusi yang semakin humanis dan responsif terhadap persoalan sosial masyarakat.Di tengah dinamika sosial yang kompleks, kehadiran negara melalui institusi kepolisian tidak hanya dituntut dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga dalam membangun empati dan kepedulian sosial.Langkah Polda Maluku ini menjadi pesan kuat bahwa stabilitas keamanan tidak semata dibangun melalui pendekatan represif, melainkan juga melalui sentuhan kemanusiaan yang nyata dan berkelanjutan. PNO-12
24 Mar 2026, 13:48 WIT
Pelayanan Publik Idulfitri Tetap Optimal, Kemenko Kumham Imipas Pastikan Layanan Berjalan Lancar
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Koordinator
Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas)
memastikan pelayanan publik selama libur Hari Raya Idulfitri 1447 H/2026 M
tetap berjalan optimal di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan Sekretaris
Kemenko Kumham Imipas, R. Andika Dwi Prasetya, berdasarkan hasil pemantauan di
berbagai wilayah.Pemantauan dilakukan secara menyeluruh di sejumlah satuan
kerja pemasyarakatan dan keimigrasian, meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa
Barat, Banten, Bali, hingga DKI Jakarta. Kegiatan tersebut melibatkan jajaran
pimpinan tinggi hingga staf teknis guna memastikan pelayanan tetap berjalan
sesuai standar operasional.Hasil pemantauan menunjukkan bahwa seluruh layanan berjalan
tertib, aman, dan lancar. Hal ini didukung oleh kesiapan petugas, kelengkapan
sarana prasarana, serta penerapan sistem pelayanan yang telah teruji.Dalam sektor pemasyarakatan, pelaksanaan layanan kunjungan
Lebaran berlangsung dengan pendekatan humanis. Selain memastikan keamanan,
petugas juga memberikan kenyamanan bagi warga binaan dan keluarga yang
berkunjung."Di Lapas Kelas I Semarang misalnya, terlaksana
pemberian Remisi Khusus Idulfitri kepada 872 warga binaan pemasyarakatan
(WBP)," ujar Andika.Di wilayah lain, seperti Lapas Kelas I Cirebon, layanan
kunjungan dibuka selama tiga hari dengan pengamanan ketat melalui sistem
biometrik. Layanan tersebut juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok
rentan, sekaligus menghadirkan suasana lebih hangat melalui hiburan dari warga
binaan.Sementara itu, di Jawa Timur, Rutan Kelas I Surabaya dan
Lapas Kelas I Surabaya menunjukkan kesiapan penuh menghadapi lonjakan
kunjungan. Pengamanan dilakukan secara berlapis dengan melibatkan unsur TNI dan
Polri, sementara layanan tetap berjalan tertib melalui sistem pembagian sesi
kunjungan.Pemantauan di Jawa Barat, khususnya di Lapas Kelas IIA
Bogor, menunjukkan kesiapan optimal selama masa work from anywhere (WFA) dan
cuti bersama. "Hasilnya menunjukkan bahwa sarana prasarana telah siap,
alur kunjungan tertata dengan baik, serta petugas dalam kondisi siaga penuh,
sehingga pelayanan publik tetap berjalan optimal," jelas Andika.Di sektor keimigrasian, layanan pemeriksaan dan penerbitan
dokumen perjalanan juga tetap berjalan selama libur Lebaran. Di Bandara
Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, fokus utama adalah penguatan
kapasitas SDM dan penerapan transformasi digital untuk mempercepat pelayanan.Pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Kantor Imigrasi
Jakarta Utara juga berjalan normal, termasuk layanan paspor dan izin tinggal
bagi warga negara asing. Skema kerja fleksibel seperti WFO dan WFA diterapkan
tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat."Secara nasional, Kemenko Kumham Imipas menyimpulkan
bahwa pelayanan publik selama Idulfitri 1447 H berjalan optimal di seluruh
wilayah pemantauan. Pengamanan dilakukan secara ketat melalui berbagai
mekanisme, termasuk pemanfaatan teknologi biometrik, penggunaan tanda pengenal
bagi pengunjung, serta dukungan aparat TNI dan Polri," jelas Sesmenko
Andika.Ia menambahkan bahwa tidak ditemukan gangguan signifikan
selama periode pelayanan tersebut. "Tidak ditemukan gangguan signifikan
selama pelaksanaan layanan. Seluruh kegiatan berlangsung aman, tertib, dan
lancar. Di sisi lain, sosialisasi regulasi hukum terbaru turut memperkuat
kapasitas petugas dalam menjalankan tugas dan fungsi secara profesional,"
pungkas Andika.
Kemenko Kumham Imipas menegaskan komitmennya untuk terus
menjaga kualitas pelayanan publik, termasuk pada momen dengan intensitas tinggi
seperti Idulfitri, guna memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan yang
prima, aman, dan berkeadilan.(GF)
24 Mar 2026, 11:59 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
