Papuanewsonline.com
Kapolda Maluku Komitmen Dukung Program Makan Bergizi Gratis
Papuanewsonline.com, Ambon – Menindaklanjuti arahan Kapolri untuk mendukung program prioritas nasional di bidang ketahanan pangan dan pemenuhan gizi anak bangsa, Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si menegaskan komitmen dukungan Polda Maluku dan Polres Jajaran.Penekanan ini disampaikan Kapolda saat memimpin rapat kesiapan pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan Polda Maluku. Rapat digelar secara virtual dari Ruang Vicon Lantai II Markas Polda Maluku, Jumat (1/8/2025).Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.IK., M.H, Irwasda, dan para Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk para Kapolres jajaran melalui zoom meeting dari wilayah masing-masing.Kapolda Maluku menekankan, rapat yang dilaksanakan ini merupakan langkah kongkret untuk merespons langsung perintah Kapolri pada video conference sebelumnya. Kapolri menekankan pentingnya kesiapan Polri dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto.“Kegiatan ini penting sebagai wujud nyata dukungan Polda Maluku terhadap kebijakan nasional dalam bidang ketahanan pangan, serta kepedulian Polri terhadap peningkatan gizi generasi muda bangsa,” tegas Kapolda.Polda Maluku, lanjut Kapolda, saat ini baru memiliki satu SPPG di Kota Ambon. Ia mengajak seluruh Kapolres dan jajaran untuk menyatukan komitmen dalam membangun minimal satu gedung SPPG di masing-masing wilayah hukum Polres.“Saya minta agar seluruh jajaran memiliki semangat dan komitmen yang sama. Pembangunan satu SPPG di setiap wilayah adalah bentuk tanggung jawab moral kita kepada masyarakat, khususnya anak-anak yang membutuhkan akses makanan bergizi,” tegasnya.Orang nomor 1 Polda Maluku ini menyatakan, ketersediaan SPPG di setiap wilayah, sejalan dengan kebijakan Kapolri sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan sosial Polri kepada masyarakat secara lebih inklusif dan merata."Kami berharap hasil rapat ini dapat segera ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran, agar program-program strategis yang mendukung pemenuhan gizi masyarakat dapat segera terwujud di seluruh wilayah Provinsi Maluku," pungkasnya. PNO-12
02 Agu 2025, 16:48 WIT
Ikuti Anev Polri Secara Virtual, Kapolda: Polda Maluku Siap Jalankan Kebijakan Kapolri
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah Maluku siap menjalankan arahan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si terkait program ketahanan pangan nasional serta pemeliharaan situasi kamtibmas yang kondusif.Hal ini disampaikan Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si setelah menghadiri Arahan Kapolri secara virtual kepada Seluruh Jajaran dalam rangkaian Analisis dan Evaluasi (Anev) Perkembangan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Siskamtibmas) terkini, Kamis (31/7/2025).Kapolda Maluku tidak sendiri mengikuti Arahan Kapolri. Ia didampingi Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.IK, M.H, Irwasda, dan Para Pejabat Utama Polda Maluku, serta Kapolres jajaran yang ikut melalui zoom meeting dari wilayah masing-masing.Dalam arahannya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menekankan bahwa isu ketahanan pangan saat ini menjadi prioritas nasional yang harus didukung penuh oleh seluruh jajaran Polri. Selain itu, Pemerintah saat ini tengah menggulirkan program strategis berupa pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan, yang diharapkan mampu menyerap hasil pertanian masyarakat seperti padi dan jagung, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi desa.Koperasi merah putih juga dirancang sebagai pusat kegiatan ekonomi yang menyediakan layanan simpan pinjam, distribusi sembako, serta penampungan hasil panen masyarakat. Kapolri menegaskan pentingnya pengawasan dari Polri agar mekanisme distribusi pangan berjalan adil dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan secara tidak sah.Lebih lanjut, panen padi nasional pada kuartal ketiga akan diprioritaskan untuk diserap oleh Bulog guna menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar. Setelah Bulog, barulah sektor swasta akan diberi ruang untuk mengambil peran. Oleh karena itu, jajaran Polri diminta untuk aktif mengawal kebijakan ini melalui penguatan fungsi Satgas Pangan di setiap wilayah.Kapolri juga mengangkat temuan penting terkait ketidaksesuaian kualitas pada produk beras kemasan yang beredar di pasaran. Meski hasil panen meningkat, harga beras tetap tinggi, yang mengindikasikan adanya distorsi distribusi. Temuan ini diperoleh dari inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan Polri.Kapolri menegaskan bahwa Polri tidak akan mentoleransi pelanggaran hukum di sektor pangan. Produsen yang terbukti melakukan penyelewengan terhadap standar mutu akan diproses sesuai hukum. Kepada seluruh jajaran, Kapolri memerintahkan agar segera menurunkan Satgas Pangan untuk menindaklanjuti persoalan ini secara cepat dan profesional.Dalam mendukung percepatan pembangunan nasional, Kapolri juga mendorong peningkatan sinergi antara Polri dan pemerintah daerah. Salah satu prioritas adalah menyukseskan program satu juta lahan untuk pertanian produktif serta pembangunan Sentra Pelayanan Polisi Gizi (SPPG) yang saat ini telah mencapai 395 titik dari target awal 100 unit.Kapolri menekankan pentingnya menjaga mutu dan spesifikasi SPPG agar benar-benar menjadi sarana pelayanan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak. Kualitas distribusi makanan serta quality control pasca-pelayanan harus menjadi perhatian utama seluruh jajaran.Kapolri juga menyampaikan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak buruh melalui pemberdayaan dan pelatihan kerja. Ia mendorong agar Polri bersinergi dengan pemerintah daerah yang memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) agar para pekerja mendapatkan akses pengembangan keterampilan secara merata.Di sisi lain, Kapolri mengingatkan bahwa dinamika sosial politik menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80 dan 100 hari kerja Presiden RI harus diantisipasi secara cermat. Meski aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap dan Cemas” yang berlangsung pada 21–25 Juli lalu dapat dikendalikan, kewaspadaan harus terus dijaga. Relasi yang baik dengan elemen masyarakat, khususnya kelompok Cipayung Plus, perlu dibangun secara aktif untuk menjaga harmoni sosial.Menanggapi arahan Kapolri, Kapolda Maluku Irjen Pol Eddy Sumitro Tambunan menyatakan jajaran Polda Maluku akan menindaklanjuti seluruh instruksi Kapolri secara konkret dan terarah.Kapolda juga menginstruksikan kepada Para Pejabat Utama Polda Maluku dan Kapolres jajaran agar menindaklanjuti seluruh arahan Kapolri serta bangun koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait.“Polda Maluku siap mendukung penuh program ketahanan pangan dan akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pengawasan distribusi pangan serta optimalisasi koperasi desa. Satgas Pangan di wilayah kami akan langsung bergerak untuk memastikan kelancaran distribusi dan kestabilan harga,” tegas Kapolda.Ia juga menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur sosial seperti SPPG akan terus dikawal agar memenuhi kualitas pelayanan yang sesuai standar.“Kami pastikan bahwa pembangunan dan operasional SPPG di Maluku berjalan sesuai harapan. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi komitmen moral kita kepada masyarakat,” tambahnya.Kapolda turut menyampaikan bahwa Polda Maluku telah menyiapkan langkah-langkah preventif dalam menghadapi potensi gejolak sosial, termasuk menjelang agenda nasional yang sensitif.“Kami akan terus membangun komunikasi intensif dengan berbagai elemen masyarakat untuk menjaga situasi yang aman, tertib, dan kondusif di Maluku,” ujarnya. PNO-12
01 Agu 2025, 19:25 WIT
Mewabah di Pasar dan Media Sosial, Kosmetik Ilegal Ancam Warga Papua Tengah
Papuanewsonline.com, Timika – Di
balik kemasan menarik dan harga terjangkau, bahaya besar mengintai para
pengguna kosmetik di Papua Tengah. Loka Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Kabupaten Mimika mencatat lonjakan signifikan peredaran kosmetik ilegal selama
Januari hingga Juni 2025. Yang mengkhawatirkan,
produk-produk ini bukan hanya tak berizin, tetapi juga mengandung bahan
berbahaya seperti merkuri yang bisa memicu kerusakan permanen pada kulit hingga
gangguan organ dalam. “Kosmetik menjadi temuan
pelanggaran tertinggi dibandingkan produk pangan, obat, maupun suplemen. Ini
sangat mengkhawatirkan,” tegas Kepala Loka POM Mimika, Rudolf Surya Pandu
Winata Bonay, saat ditemui di kantornya, Rabu (30/7/2025). Sebagian besar produk ini dijual
secara paketan baik di pasar tradisional maupun melalui media sosial, dengan
iming-iming hasil instan memutihkan atau menghilangkan jerawat. Ironisnya,
sebagian besar pembeli tidak sadar akan kandungan zat berbahaya di dalamnya. “Kalau pangan kedaluwarsa
biasanya karena kelalaian. Tapi kosmetik yang sengaja mengandung zat berbahaya
adalah pelanggaran berat dan disengaja,” jelas Rudolf. Dari pantauan Loka POM Mimika,
pengawasan intensif terus dilakukan di lapangan. Di Nabire, beberapa kasus
bahkan sudah diproses hukum. Di Timika sendiri, tahun 2025 ini sudah ada tiga
kasus, dengan satu kasus sudah masuk tahap dua dan diserahkan ke kejaksaan. Meski demikian, Rudolf menegaskan
bahwa upaya penegakan hukum bukanlah tujuan utama. “Kami tetap mengedepankan
pendekatan edukatif dan pembinaan. Harapannya, pelanggaran bisa dicegah sebelum
masuk ke ranah hukum,” tambahnya. Sebagai bentuk antisipasi,
masyarakat diimbau untuk lebih teliti sebelum membeli produk kosmetik, dan selalu
memeriksa izin edar resmi melalui aplikasi BPOM Mobile atau situs resmi BPOM.
Produk yang aman akan memiliki nomor registrasi yang bisa diverifikasi dengan
mudah. “Kami ajak masyarakat lebih
kritis. Jangan tergoda murah dan janji instan. Kesehatan kulit dan tubuh jauh
lebih berharga,” tutup Rudolf. Dengan sinergi antara masyarakat
dan pengawasan ketat dari Loka POM, diharapkan peredaran kosmetik ilegal di
Papua Tengah bisa ditekan, dan masyarakat makin terlindungi dari ancaman produk
berbahaya. (Jidan)
31 Jul 2025, 23:26 WIT
Kunjungi Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2025, Kapolri Dorong Pertumbuhan UMKM
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo meninjau Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2025 di Jakarta Convention Center (JCC) 2025. Bazar ini sendiri diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari ke-73.Terdapat 548 stand yang turut dihadirkan dalam bazar ini. Bazar ini sendiri diselenggarakan dengan mengusung tema “Sinergi Bhayangkari Bersama UMKM Mendorong Kemandirian Ekonomi Bangsa”.Acara ini menjadi wujud nyata kepedulian Bhayangkari dalam membina dan memajukan pelaku UMKM, baik dari internal Bhayangkari, masyarakat umum, maupun organisasi wanita seaspirasi. Kapolri pun meninjau sejumlah stand milik Bareskrim, Polda Sumut, Polda DIY, Polda Papua, Polda Jatim, Polda Sumsel, PG Itwasum, Baharkam, Polda Kaltim, Polda Malut, Polda Papua Barat, Polda Kalteng, dan Polda Korlantas. Sebelumnya, Ketua Umum Bhayangkari, Ibu Juliati Sigit Prabowo, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar bazar ini menjadi agenda tahunan yang selalu dinanti.“Bazar ini bukan sekadar pameran produk, tetapi ajang membangun sinergi, mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas melalui inovasi dan digitalisasi pemasaran. Kami ingin UMKM tumbuh menjadi pilar ekonomi bangsa yang tangguh dan mandiri,” ujarnya.Selain bazar, berbagai kegiatan edukatif juga digelar, seperti talkshow dari Bank Mandiri, BPOM, pelatihan skincare, demo masak dari Rose Brand, serta workshop dari para pengurus Bhayangkari daerah. Kehadiran sponsor utama dari PT Bank Mandiri Tbk, PT Sungai Budi Group, dan PT Telekomunikasi Seluler turut mendukung suksesnya pelaksanaan acara.Sementara itu, Ibu Selvi Gibran Rakabuming Raka dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi atas kreativitas dan kontribusi Bhayangkari dalam pemberdayaan perempuan dan UMKM.“Bhayangkari membuktikan bahwa mereka bukan sekadar pendamping anggota kepolisian, tetapi perempuan-perempuan hebat, kreatif, dan multi-talenta. Saya percaya, peran Bhayangkari akan membawa dampak besar dalam membina UMKM agar lebih mandiri, berdaya saing, dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional,” tutur Ibu Selvi.Ibu Selvi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas organisasi wanita untuk mendorong UMKM kecil agar memiliki akses pembinaan, permodalan, serta pasar yang lebih luas, baik offline maupun online. Ia juga mengusulkan agar ke depannya bazar ini mengangkat tema kebudayaan dari berbagai wilayah Indonesia secara bergiliran.Mengakhiri sambutannya, Ibu Selvi secara resmi membuka acara Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2025:“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga kegiatan ini membawa manfaat untuk bangsa dan mendukung program-program Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.Bazar ini diharapkan menjadi ruang silaturahmi, pemberdayaan, dan wadah pertumbuhan ekonomi kreatif nasional yang berkelanjutan. PNO-12
29 Jul 2025, 09:43 WIT
Polri Dukung Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Posko Presisi menyatakan dukungan penuh terhadap program strategis nasional pembentukan Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam rangka mendukung hal tersebut, Polri menggelar Sosialisasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dihadiri oleh jajaran kepolisian dari tingkat pusat hingga wilayah, serta menghadirkan narasumber dari Kementerian Koperasi. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan menyiapkan langkah konkret di lapangan dalam proses percepatan dan mitigasi terkait hambatan pembentukan berjalannya koperasi.Dalam sambutan pembukaannya Wakaposko Presisi Brigjen Pol Dr. Indarto, S.H., S.Sos., S.I.K., M.Si. mewakili Kaposko Presisi menyampaikan bahwa Polri siap mengambil peran strategis dalam mendukung ekosistem koperasi di desa, melalui lima strategi utama: pencegahan premanisme/pungli terhadap pelaku UMKM, penindakan mafia pangan dan premanisme, pendataan secara real dilapangan pembentukan koperasi serta hambatan didalamnya serta asistensi yanh dilakukan oleh satuan kerja di Polda dan Polres. Henra Saragih, SH., MH., M.Kn. selaku Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi yang mewakili Kementerian Koperasi menyampaikan apresiasi dan menyambut positif langkah Polri dalam memberikan asistensi dan dukungan terhadap pelaksanaan program Presiden terkait pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.Kemudian dalam pemaparannya disampaikan bahwa Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang sebagai pusat kegiatan ekonomi desa yang melibatkan berbagai unit usaha strategis, seperti gerai sembako, apotek, klinik desa, cold storage, dan layanan logistik. Koperasi ini juga menjadi solusi atas berbagai permasalahan distribusi, keterbatasan akses modal, hingga dominasi perantara (middleman) yang merugikan petani dan konsumen. Dalam konteks ini, Polri melalui fungsi Binmas, Bhabinkamtibmas dan intel polri akan menjadi penggerak lapangan untuk mendampingi masyarakat dan memastikan koperasi berjalan sesuai ketentuan hukum dan kebutuhan lokal. Polri juga memastikan kegiatan ini sejalan dengan semangat “Polri untuk Masyarakat”, yakni menjadikan kepolisian sebagai mitra pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi kerakyatan.Dengan dukungan regulasi, sinergi kementerian/lembaga, dan keterlibatan masyarakat desa, Polri optimis bahwa Program Koperasi Merah Putih akan menjadi tonggak penting dalam penguatan ekonomi nasional dari tingkat akar rumput. Melalui langkah kolaboratif dan terukur ini, diharapkan koperasi tidak hanya menjadi wadah ekonomi, tetapi juga simbol kemandirian, keadilan, dan gotong royong dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih sejahtera. PNO-12
28 Jul 2025, 08:51 WIT
Kelautan dan Perikanan Jadi Andalan Baru PAD Papua, Gandeng Aceh untuk Percepat Pengembangan
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menetapkan sektor kelautan dan perikanan
sebagai sektor unggulan baru untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Keputusan ini diambil di tengah tantangan penurunan kapasitas fiskal dan
pentingnya diversifikasi ekonomi daerah. Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Papua, Iman Djuniawal, menyampaikan bahwa sektor ini memiliki potensi
besar dan bisa menjadi motor penggerak ekonomi berbasis wilayah pesisir. “Dalam konteks fiskal yang
mengalami penurunan, kontribusi sektor kelautan dan perikanan sangat
dibutuhkan. Ini bisa menjadi andalan baru PAD,” kata Iman, Senin (22/7/2025). Untuk mengoptimalkan potensi
tersebut, Pemprov Papua tengah menyusun roadmap pengembangan sektor kelautan
dan perikanan hingga tahun 2029. Roadmap ini akan menjadi rujukan program
lintas sektor yang berfokus pada peningkatan ekonomi laut secara berkelanjutan. Sehingga sumber PAD Provinsi Papua berasal dari berbagai sektor untuk mendukung peningkatan kapasitas fiska di Provinsi Papua. Iman menekankan pentingnya
perencanaan yang matang agar setiap tahapan program memberikan dampak nyata,
khususnya bagi masyarakat pesisir. Perencanaan ini juga melibatkan berbagai
pemangku kepentingan dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal yang ada. Sebagai bagian dari strategi
pengembangan, Pemprov Papua menjalin kerja sama dengan Pemerintah Aceh. Kedua
wilayah memiliki kesamaan karakteristik, yaitu sama-sama berstatus daerah
otonomi khusus dan kaya sumber daya laut. “Pengalaman Aceh dalam mengelola
sektor kelautan bisa menjadi referensi penting bagi Papua. Praktik baik yang
relevan akan diadopsi dan disesuaikan dengan konteks lokal,” jelas Iman. Ia berharap kerja sama dan
perencanaan ini akan membuka jalan bagi peningkatan PAD, menciptakan lapangan
kerja baru, serta memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat
pesisir di Papua. (GF)
26 Jul 2025, 14:02 WIT
Polri Dorong Swasembada Jagung Lewat Kebun Binaan Polres Maros
Papuanewsonline.com, Maros – Inspektur Wilayah III Itwasum Polri, Brigjen Pol. Drs. Herukoco, M.Si., melakukan peninjauan langsung ke kebun jagung binaan Polres Maros yang terletak di Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Lahan seluas 4 hektare, yang sebelumnya merupakan sawah padi, kini telah berhasil dikembangkan menjadi area pertanian jagung hibrida F1 Super BISI 18 dengan kadar air ideal sebesar 18%. Diperkirakan hasil panen mencapai 32 ton atau 8 ton per hektare menjadi bukti nyata efektivitas pendampingan Polri kepada petani.Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri terus memperkuat peran kepolisian dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, khususnya upaya percepatan swasembada jagung sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan laporan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo per 9 Juli 2025, saat penanaman serentak kuartal ketiga di Grobogan, tercatat telah tersedia 793.339 hektare lahan produktif baru, termasuk 301.672 hektare dari kawasan perhutanan sosial. Angka ini merupakan bagian dari target satu juta hektare dalam program prioritas nasional Asta Cita.Kapolres Maros, AKBP Douglas Mahenrajaya, dalam sambutannya menyampaikan komitmen Polres Maros untuk mendukung kesejahteraan petani melalui jaminan pemasaran hasil panen. “Kami berkomitmen memastikan pemasaran hasil panen menguntungkan petani, termasuk dengan melakukan koordinasi bersama Bulog untuk penyerapan hasil panen dan stabilisasi harga,” ujarnya.Sementara itu, Brigjen Pol. Herukoco menegaskan bahwa aspirasi petani akan terus diakomodasi. “Kebutuhan alat pemipil jagung dan rencana perluasan lahan hingga 15 hektare akan difasilitasi secara berkelanjutan,” katanya dalam sesi dialog bersama petani.Ketua Kelompok Tani Usaha Bersama, Baharuddin, menyampaikan apresiasi atas dukungan Polri. “Dukungan Polri membuka akses teknologi dan pemasaran. Kami siap berkembang jika hasilnya menyejahterakan kami,” ungkapnya.Sebagai langkah lanjutan, Itwasum Polri merekomendasikan agar Polres Maros menjalin sinergi lebih intensif dengan Forkopimda dan Bulog untuk menjamin pendampingan petani, mulai dari proses penanaman hingga pemasaran hasil panen. Inisiatif ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi bagian dari strategi Polri dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemeliharaan kamtibmas. PNO-12
24 Jul 2025, 21:25 WIT
Karantina Papua Tengah Gelar Rapat Persiapan Pemantauan OPTK Tahun 2025
Papuanewsonline.com, Timika – Karantina Pertanian Papua Tengah menggelar rapat persiapan pemantauan sebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) tahun 2025. Rapat yang berlangsung secara hybrid di Ruang Rapat Karantina Papua Tengah pada 18 Juli 2025 ini dihadiri oleh berbagai instansi terkait, termasuk perwakilan dari Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Mimika, Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, dan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Nabire.Kepala Karantina Papua Tengah, Ferdi, secara resmi membuka rapat dan menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi dalam upaya pengendalian dan pencegahan penyebaran OPTK. “Pemantauan ini sangat penting untuk melindungi ketahanan pangan kita. Kita harus bekerja sama untuk mencegah masuk dan tersebarnya OPTK yang dapat mengancam kelestarian sumber daya alam pertanian di wilayah Papua Tengah,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional.Tahun 2025, pemantauan difokuskan pada 18 jenis OPTK prioritas dengan Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire sebagai wilayah pelaksanaan utama. “Pemilihan Mimika dan Nabire sebagai wilayah fokus didasarkan pada beberapa faktor, di antaranya adalah potensi kerawanan dan tingkat lalu lintas komoditas pertanian." Jelasnya.Ia juga menekankan pentingnya data akurat dan valid sebagai dasar untuk pengambilan keputusan strategis dalam pengendalian OPTK.Ferdi berharap rapat ini dapat menghasilkan rencana kerja yang terstruktur dan terkoordinasi. “Saya berharap melalui kegiatan ini, kita dapat menyusun strategi yang efektif untuk mencegah dan mengatasi penyebaran OPTK di Papua Tengah. Kolaborasi dan koordinasi yang baik antar instansi sangat krusial untuk keberhasilan pemantauan ini,” tutupnya. (Jidan)
20 Jul 2025, 17:27 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
