Operasi Militer di Kembru Picu Gelombang Pengungsian Warga Sipil Papua Sejak Akhir Januari
Ribuan Warga Distrik Kembru Terpaksa Meninggalkan Kampung Halaman dan Mengungsi ke Hutan serta Wilayah Puncak Jaya demi Menyelamatkan Diri dari Dampak Operasi Militer yang Berlangsung Lebih dari Dua Pekan
Papuanewsonline.com - 06 Feb 2026, 22:29 WIT
Papuanewsonline.com/ Hukum & Kriminal
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Operasi militer yang berlangsung di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua, sejak 22 Januari hingga 6 Februari 2026, memicu gelombang besar pengungsian warga sipil ke hutan dan sejumlah distrik di Kabupaten Puncak Jaya. Sedikitnya lebih dari seribu warga dilaporkan meninggalkan rumah dan harta benda demi menyelamatkan diri dari situasi yang dinilai tidak aman.
Serangan bom yang terjadi di beberapa kampung pada 31
Januari 2026 memperparah kondisi di lapangan. Peristiwa tersebut membuat warga
dari Kampung Kembru, Tenoti, Nilume, dan Makuma terpaksa meninggalkan
permukiman mereka dan mengungsi ke Distrik Yambi serta Sinak, dengan kondisi
serba terbatas.
Pengungsian dilakukan secara mendadak, tanpa persiapan memadai. Warga terpaksa membawa anak-anak, perlengkapan dapur seadanya, serta meninggalkan anggota keluarga yang sedang sakit. Sebagian besar pengungsi memilih bertahan di hutan untuk menghindari risiko yang lebih besar.

Kondisi para pengungsi dilaporkan sangat memprihatinkan.
Keterbatasan pangan, akses kesehatan, dan perlindungan dasar menjadi persoalan
serius yang dihadapi warga selama berada di tempat pengungsian. Situasi ini
meningkatkan kekhawatiran terhadap keselamatan perempuan, anak-anak, dan
lansia.
TPNPB OPM menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan operasi
militer yang dilakukan di wilayah permukiman dan area pengungsian warga. Mereka
menilai operasi tersebut berdampak langsung pada keselamatan masyarakat sipil
dan berpotensi melanggar hak asasi manusia.
Selain itu, TPNPB juga mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menghentikan operasi militer di kawasan pemukiman penduduk serta mengedepankan pendekatan damai dalam menyelesaikan konflik di Papua, agar tidak terus menimbulkan korban di kalangan warga sipil.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah
terkait situasi pengungsian di Distrik Kembru. Ketidakjelasan ini menambah
kecemasan warga yang berharap adanya jaminan keamanan, perlindungan, serta
bantuan kemanusiaan yang memadai.
Masyarakat pengungsi berharap kondisi keamanan segera
membaik sehingga mereka dapat kembali ke kampung halaman dan melanjutkan
kehidupan secara normal tanpa rasa takut dan ancaman.
Krisis kemanusiaan yang terjadi di Distrik Kembru menjadi
sorotan serius, mengingat dampaknya tidak hanya merusak tatanan sosial, tetapi
juga mengancam masa depan generasi muda Papua yang tumbuh di tengah konflik
berkepanjangan.
Penulis: Hend
Editor: GF