Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
TPNPB Keluarkan Perintah Tembak Mati Pilot dan Nakhoda Sipil yang Angkut Militer, Klaim Hukum Perang
Papuanewsonline.com, Puncak - Manajemen Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat [KOMNAS TPNPB] mengeluarkan siaran pers resmi berisi ancaman serius terhadap keselamatan penerbangan dan pelayaran sipil di Papua.Dalam Siaran Pers Ke-II tertanggal Jumat, 7 Agustus 2026, yang ditandatangani Juru Bicara Sebby Sambom atas nama Panglima Tinggi Jenderal Goliath Tabuni, TPNPB menyatakan akan memberlakukan "perintah tembak mati" terhadap pilot pesawat dan nakhoda kapal yang kedapatan mengangkut aparat militer Indonesia ke wilayah konflik di Papua.Ancaman tersebut, menurut siaran pers itu, tidak hanya berlaku saat menjalankan tugas penerbangan/pelayaran, tetapi juga di luar jam kerja.TPNPB dalam rilisnya mengklaim temuan intelijennya, yang disebut PIS TPNPB, menemukan masih adanya pendoropan pasukan militer menggunakan maskapai sipil, dengan menyebut beberapa nama maskapai nasional seperti Smart Aviation, Susi Air, hingga beberapa operator komersial lain dan kapal laut.Dalih Hukum HumaniterDalam pernyataannya, TPNPB mendalilkan dua aturan hukum internasional yakni 1. Konvensi Chicago 1944 tentang penerbangan sipil yang melarang penggunaan pesawat sipil untuk tujuan militer terselubung. 2. Larangan Perfidy dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI), di mana penggunaan tanda-tanda sipil untuk misi militer dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. TPNPB juga menyinggung Common Article 3 Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II Tahun 1977 tentang perlindungan warga sipil, tenaga medis, dan kombatan yang menyerah.Atas dasar itu, TPNPB meminta aparat militer Indonesia tidak lagi menggunakan fasilitas sipil seperti rumah sakit, sekolah, gereja, dan rumah warga sebagai pos militer, serta tidak menyamar sebagai tenaga kesehatan atau guru.Ancaman Serang Fasilitas SipilPoin paling tajam dalam siaran pers tersebut adalah pernyataan bahwa TPNPB akan menyerang fasilitas sipil kapan saja jika ditemukan adanya aparat militer di dalamnya."Jika kami menemukan adanya keterlibatan aparat militer Indonesia maka semua fungsi sipil akan kami serang kapan saja karena semua fungsi sipil telah beralih fungsi," tulis rilis tersebut.TPNPB juga mengimbau Presiden Prabowo Subianto dan jajaran TNI-Polri untuk menghormati hukum humaniter internasional di 36 Komando Daerah Pertahanan yang mereka klaim.Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Mabes TNI, Polri, maupun Kementerian Perhubungan terkait ancaman terhadap penerbangan sipil tersebut.Editor: OF
07 Agu 2026, 15:20 WIT
LETNAN KOMARUDIN: Harimau Yogya dari Kei di Balik Serangan Umum 1 Maret 1949
Papuanewsonline.com, Yogyakarta - Di balik dentuman Serangan Umum 1 Maret 1949, ada nama yang jarang disebut dalam buku-buku besar sejarah: Letnan Komarudin. Nama aslinya Eliyakim Teniwut, putra Ohoidertutu, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Bukan orang Jawa, bukan jenderal, tapi prajurit lapangan yang ikut mempertaruhkan Republik saat Yogyakarta diduduki Belanda.Kisah Komarudin adalah bukti bahwa kemerdekaan Indonesia dipertahankan lintas suku dan pulau.Dari PETA Kalasan ke Laskar HizbullahEliyakim Teniwut menempuh pendidikan militer di masa pendudukan Jepang sebagai anggota Pembela Tanah Air [PETA] di Kalasan. Di sinilah ia mendapat dasar disiplin, taktik, dan kepemimpinan pasukan.Saat Jepang menyerah 1945, ia tidak kembali ke Kei. Seperti ribuan eks-PETA lainnya, ia memilih Republik. Catatan sejarah menyebut ia sempat bergabung dengan Laskar Hizbullah sebelum masuk dalam struktur resmi Tentara Republik di Yogyakarta.Komandan Peleton SWK 101 di Bawah SoehartoDalam struktur Wehrkreise III Yogyakarta, Komarudin tercatat sebagai Komandan Peleton pada Sub-Wehrkreis [SWK] 101, Brigade X di bawah Mayor Sardjono. Brigade ini berada dalam komando Letnan Kolonel Soeharto sebagai Komandan Wehrkreise III.Artinya, Komarudin bukan prajurit lepas. Ia berada dalam rantai komando resmi yang menyiapkan operasi besar untuk membantah propaganda Belanda bahwa Republik sudah mati setelah Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948.Saat itu Yogyakarta sebagai ibu kota Republik diduduki, Soekarno-Hatta ditangkap dan diasingkan. TNI memilih perang gerilya - bergerak dari desa ke desa, bergantung pada rakyat untuk logistik, informasi, dan perlindungan.Insiden 28 Februari: Salah Tanggal yang Jadi LegendaMenjelang Serangan Umum 1 Maret 1949, seluruh pasukan diperintahkan menyerang serentak pada 1 Maret pukul 06.00 WIB.Namun sehari sebelumnya, 28 Februari 1949, peleton Komarudin sudah lebih dulu menyerang kedudukan Belanda. Unsur kejutan hampir bocor.Komando menarik kembali pasukannya. Serangan utama tetap dilaksanakan sesuai jadwal pada 1 Maret 1949 dan berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 jam sebelum pasukan ditarik mundur secara taktis.Kesalahan itu tidak pernah dicatat sebagai pengkhianatan, melainkan risiko klasik perang gerilya: komunikasi terbatas, tanpa radio modern, di bawah tekanan musuh.Mengapa Dijuluki Harimau Yogya?Di lapangan, Komarudin dikenal sebagai komandan yang selalu di depan. Gaya bertempur agresif itulah yang membuat anak buah dan warga menjulukinya "Harimau Yogya".Dari keberanian itu lahir legenda: kebal peluru. Cerita yang diwariskan eks-anak buahnya menyebut ia beberapa kali lolos dari tembakan jarak dekat.Secara historis, legenda kebal peluru adalah memori kultural yang umum di masa revolusi untuk menggambarkan prajurit pemberani. Fakta militer yang terverifikasi adalah: ia eks-PETA, komandan peleton SWK 101 Brigade X, dan terlibat langsung dalam rangkaian Serangan Umum 1 Maret 1949.Legenda boleh diperdebatkan, keberaniannya tidak. Panglima Besar Jenderal Soedirman sendiri disebut pernah memberikan apresiasi langsung atas keberanian Komarudin di medan gerilya.Makna Sejarah: Indonesia Bukan Milik Satu PulauKisah Komarudin memperluas perspektif keindonesiaan. Harimau Yogya itu bukan putra asli Yogyakarta. Ia putra Kei, dari ujung timur Nusantara, yang darahnya tertumpah untuk mempertahankan ibu kota Republik di Jawa.Ia adalah representasi nyata Sumpah Pemuda: bertumpah darah satu, tanah Indonesia."Komarudin mungkin pernah salah menghitung tanggal, tetapi tidak pernah salah memilih jalan: berdiri bersama Republik," ujar seorang sejarawan lokal Yogyakarta, Jumat (7/8/2026).Setelah masa revolusi, seperti banyak pejuang lapangan lainnya, Komarudin menjalani hidup jauh dari sorot kekuasaan. Namanya tak setenar jenderal-jenderal dalam buku sejarah, namun namanya tetap hidup dalam ingatan kolektif pelaku Serangan Umum.Serangan Umum 1 Maret 1949 bukan hanya soal siapa yang memimpin dari atas, tapi soal ribuan Komarudin lain yang berjalan dalam gelap, lapar, dan siap mati agar radio-radio dunia bisa menyiarkan: Republik Indonesia masih ada.Editor: OF
07 Agu 2026, 13:31 WIT
Pertama Kalinya, Periset Diundang dan Pamerkan Hasil Riset di Istana
Papuanewsonline.com, Jakarta - Momen bersejarah terjadi di Istana Kepresidenan. Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya mengundang dan berdialog langsung dengan 150 periset dari Badan Riset dan Inovasi Nasional [BRIN] di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis [06/08/2026].Para periset yang datang dari seluruh Indonesia itu tidak hanya berdiskusi, tetapi juga memamerkan langsung hasil riset dan inovasi unggulan mereka kepada Presiden.Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa penguasaan sains dan teknologi adalah kunci mutlak penentu kemajuan sebuah bangsa."Negara yang mampu mengembangkan dan menguasai sains dan teknologi akan melaju dengan pesat," tegas Presiden di hadapan para periset.Menurut Presiden, tidak ada kemajuan tanpa fondasi pendidikan yang kuat. Oleh karena itu, penguatan sektor pendidikan menjadi prasyarat utama untuk melahirkan inovasi, riset, dan berbagai terobosan.Pemerintah, kata Presiden, menempatkan investasi di sektor pendidikan sebagai prioritas strategis nasional untuk menyiapkan generasi penerus yang mampu menghasilkan penemuan, inovasi, dan paten yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa.Tinjau Inovasi BRINSebelum pertemuan dimulai, Presiden Prabowo terlebih dahulu meninjau langsung pameran hasil riset BRIN yang digelar di lingkungan Istana.Sejumlah inovasi strategis yang ditampilkan menarik perhatian Presiden, di antaranya:1. Teknologi MOF untuk Gas Alam: Teknologi penyimpanan gas alam bertekanan rendah berbasis Metal Organic Framework [MOF] yang berpotensi besar menghemat beban subsidi LPG nasional.2. PUNA Alap-Alap: Pesawat Udara Nirawak [PUNA] Alap-Alap yang memiliki kemampuan terbang hingga enam jam dengan jangkauan sekitar 100 kilometer.3. Teknologi Giant Sea Wall: Inovasi teknologi pelindung pantai untuk mendukung proyek strategis nasional Giant Sea Wall.Selain itu, BRIN juga memamerkan berbagai inovasi lain di bidang kedirgantaraan, kesehatan, pangan, pengolahan air bersih, hingga teknologi strategis lainnya.Atas capaian tersebut, Presiden Prabowo memberikan apresiasi tinggi. Ia menilai hasil riset BRIN sangat relevan dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan sekaligus mendukung kemandirian nasional.Editor: OF
07 Agu 2026, 13:23 WIT
Presiden Prabowo Terima Laporan Program Strategis TNI untuk Percepat Pemerataan Pembangunan
Papuanewsonline.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menerima laporan langsung terkait program-program strategis Tentara Nasional Indonesia [TNI] yang difokuskan untuk percepatan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.Laporan tersebut disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita dan para Kepala Staf Angkatan, dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis [06/08/2026].Dalam pertemuan tersebut, Panglima TNI beserta jajaran melaporkan capaian sejumlah program TNI yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, sejalan dengan agenda pembangunan nasional pemerintah.Beberapa program strategis yang menjadi sorotan meliputi:1. Pembangunan 2.500 Jembatan DesaProgram konektivitas untuk membuka akses antar-desa yang ditargetkan rampung pada Agustus 2026.2. Pembangunan Air BersihPembangunan hampir 3.000 titik sumber air bersih di berbagai daerah, terutama di wilayah rawan krisis air.3. Listrik Masuk DesaProgram elektrifikasi di wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pendidikan warga.4. Bakti Sosial HUT ke-81 RIRangkaian bakti sosial TNI dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.Selain program infrastruktur kerakyatan tersebut, dalam pertemuan juga dibahas dukungan TNI terhadap berbagai program prioritas pemerintah lainnya.Presiden Prabowo dikabarkan memberikan arahan agar seluruh program TNI yang berdampak langsung pada masyarakat terus dipercepat, diperluas, dan tepat sasaran, sehingga kehadiran negara benar-benar dirasakan hingga ke pelosok desa.Editor: OF
07 Agu 2026, 13:08 WIT
Ideologi Pancasila Jadi Fondasi Berbangsa, KSP-Kepala Staf Kepresidenan Terima Audiensi BPIP
Papuanewsonline.com, Jakarta - Penguatan Ideologi Pancasila ditegaskan harus terus menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila [BPIP] dengan Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal [Purn.] Prof. Dr. Dudung Abdurachman, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis [6/8].Pertemuan tersebut membahas penguatan implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai bagian dari pelaksanaan Asta Cita Presiden.Dalam pertemuan itu, Kepala Staf Kepresidenan mengapresiasi berbagai capaian dan program yang telah dijalankan BPIP dalam upaya membumikan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat.KSP menilai, internalisasi Pancasila tidak bisa berjalan sendiri, melainkan membutuhkan sinergi yang kuat lintas kementerian dan lembaga."Nilai-nilai Pancasila harus semakin terinternalisasi dalam kebijakan pemerintah, dunia pendidikan, serta kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Ini butuh kerja kolektif," tegas Jenderal [Purn.] Dudung.Lebih lanjut, Kantor Staf Presiden [KSP] memastikan akan terus mengawal penguatan regulasi, koordinasi, dan implementasi program Pembinaan Ideologi Pancasila agar berjalan efektif dan berdampak nyata.Langkah pengawalan tersebut dinilai penting untuk memastikan program pembinaan ideologi tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.Dengan penguatan tersebut, diharapkan Pancasila semakin kokoh sebagai ideologi pemersatu bangsa di tengah berbagai tantangan global dan dinamika kebangsaan.Editor: OF
07 Agu 2026, 12:43 WIT
Skandal Rp491,8 Miliar Papua Tengah: Diduga Diatur Sepihak Gubernur Meki Nawipa, DPRD Dikangkangi
Papuanewsonline.com, Nabire, - Borok APBD Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 terbongkar. Belanja hibah senilai Rp491.888.241.038 diduga jadi bancakan kekuasaan. Realisasi cuma Rp372.730.652.266 atau 75,78%. Sisa Rp119.157.588.772 atau 24,22% mengendap tanpa kejelasan. Rawan jadi SiLPA siluman.Lebih memalukan, anggaran jumbo itu diduga diatur sepihak oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, tanpa pernah dibahas di Badan Anggaran DPRD.BANGGAR DIKANGKANGI, GUBERNUR JADI RAJA HIBAHSeorang anggota Banggar DPRD Papua Tengah buka suara. Ia mengaku kaget saat LKPJ muncul angka hibah hampir setengah triliun yang tak pernah dibahas."Benar, dana hibah Rp491,8 miliar itu diatur sendiri oleh Gubernur, termasuk pembagiannya. Kami di Banggar tidak tahu. Nanti pada saat LKPJ baru kami kaget ada dana ratusan miliar itu untuk hibah," tegas sumber itu kepada Papuanewsonline.com, Jumat (7/8/2026), dengan syarat identitas dirahasiakan.Ia membongkar modus oeprandi busuk yang diduga berjalan mulus di Nabire."Modusnya gampang. Disuruh buat proposal, dana cair ke penerima dulu, lalu penerima setor setengahnya sebagai ucapan terima kasih. LPJ tetap dibuat full, padahal yang diterima tidak utuh. Ini yang terjadi di Papua Tengah," tegasnya.Dugaan kuat ini skema korupsi berjamaahBOBROK 10 OPD JADI ALAT BAGI-BAGI, JATAH TERBESAR MENGALIR KE DINAS ISTRI GUBERNURDana Rp491,8 miliar dipecah ke 10 OPD untuk mengaburkan jejak. Hasilnya serapan berantakan dan timpang.1. DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN - Rp248,9 Miliar - JATAH TERBESARPagu fantastis Rp248.950.971.836, realisasi Rp190,5 miliar (76,53%). Ironisnya, Kepala Dinasnya adalah istri Gubernur sendiri. Konflik kepentingan telanjang di depan mata.2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB: Rp15 Miliar - 100%3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Rp21 Miliar - 100%4. Dinas Nakertrans & ESDM: Rp5 Miliar - 100%5. Dinas Koperasi, UKM, Perindag: Rp76,1 Miliar - BOBROKRealisasi cuma Rp35,5 miliar (46,65%). Serapan terburuk kedua. Ada apa dengan dana koperasi?6. Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata: Rp30,96 Miliar - 82,36%7. OPD Misterius Rp4,76 Miliar - PALING BOBROKPagu Rp4.764.142.000, realisasi cuma Rp1,5 miliar (31,49%). OPD apa ini? Wajib diusut.8. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan & Perikanan: Rp4,3 Miliar - 100%9. Sekretariat Daerah: Rp40,5 Miliar - 91,48%10. Kesbangpol: Rp45,2 Miliar - 82,50%Janggal: Hibah ke Badan/Lembaga/Ormas Rp14 miliar cuma cair 44,29%.Empat OPD dipaksa 100%, enam OPD sengaja dibuat gagal salur. Sisa Rp119 miliar inilah bom waktu.FORNAS 08: KPK JANGAN TUNGGU JADI BANGKAI!DPD Forum Nusantara 08 Papua Raya naik pitam dan resmi mendesak KPK turun ke Nabire."Ini uang rakyat, bukan uang pribadi! Rp491,8 miliar diduga bermasalah, sisa Rp119 miliar tidak jelas nasibnya. Jangan sampai Papua Tengah jadi ladang bancakan baru. KPK harus periksa Gubernur Meki Nawipa dan Kepala BPKAD sekarang juga!" geram Sekjen Fornas 08 Papua Raya, Jhon Wenehen, di Jakarta.Fornas menguliti NPHD siluman. Contoh NPHD Nomor 100.3.7/94/I/SET dan 006/NPHD/KPJHB/VII/2025 senilai Rp2 miliar mengalir mulus ke Koperasi Produsen Jaya Harapan Baru untuk rehabilitasi ternak. Padahal 60% APBD Papua Tengah masih bergantung transfer pusat, sementara proposal gereja, pemuda, dan masyarakat adat ditolak dengan alasan anggaran terbatas."Siapa pemilik koperasi itu? Apa hubungannya dengan pejabat di Nabire? Ini jual-beli hibah! Kami sudah kantongi nama-namanya," tegas Jhon.TIGA DOSA BESAR MEKI NAWIPA YANG WAJIB DIUSUT KPK1. PERENCANAAN FIKTIF: SK Gubernur tentang penerima hibah diduga tanpa verifikasi lapangan. Banyak penerima fiktif, tidak penuhi syarat NPHD.2. TABRAK PERGUB No. 28/2023: Aturan jelas hibah wajib NPHD dulu. Jika NPHD sengaja dilambatkan sampai akhir tahun, dana otomatis tak terserap dan rawan dialihkan.3. TRAUMA SKANDAL HIBAH MIMIKA: Publik belum lupa skandal Hibah KPU Mimika Rp140,9 miliar yang merugikan negara Rp28 miliar dan kini ditangani Ditreskrimsus Polda Papua Tengah. Kini nilainya tiga kali lipat lebih besar."Jangan tunggu kerugian negara makin besar. Sisa Rp119 miliar itu pintu masuk. Periksa Biro Kesra, BPKAD, dan semua penerima Rp372 miliar. Buka semua NPHD ke publik! Jika tidak, kami yang akan buka di KPK," pungkas Jhon.Hingga berita ini naik, Gubernur Meki Fritz Nawipa, Kepala BPKAD, dan Kepala Biro Kesra masih bungkam. Papuanewsonline.com akan terus berupaya melakukan konfirmasi.Penulis: HendrikEditor: OF
07 Agu 2026, 11:39 WIT
TPNPB: Ditemukan Bukti Bom Serangan Udara di Korowai, Minta Operasi Dihentikan
Papuanewsonline.com, Yahukimo – Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB merilis pernyataan Jumat (7/8/2026) yang menyatakan telah menemukan barang bukti berupa sisa bom yang diduga dijatuhkan aparat militer dalam serangan gabungan udara dan darat di wilayah Korowai sejak 15 Juli hingga saat ini. Serangan tersebut disebut berlangsung tepat di kawasan pemukiman warga sipil, bukan di lokasi yang terisolasi.Komandan Operasi TPNPB Kodap XVI Yahukimo Mayor Kopitua Heluka melaporkan akibat insiden itu, sedikitnya tiga warga sipil tewas tertembak dan lebih dari 600 orang terpaksa mengungsi ke dalam hutan yang membentang melintasi batas Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, hingga Asmat. Temuan sisa bom ini diserahkan sebagai bukti nyata bahwa sasaran serangan turut menyentuh tempat tinggal warga yang tidak bersenjata.Dalam pernyataan yang disampaikan Juru Bicara Sebby Sambom, pihaknya menegaskan serangan di pemukiman harus segera dihentikan. “Jika memang ingin berhadapan dengan kami, datanglah langsung ke Markas TPNPB di Jalan Gunung, Dekai. Kami tidak pergi ke mana-mana dan siap menghadapi secara terbuka,” tegasnya. Pihaknya juga mengaku bertanggung jawab atas baku tembak yang terjadi sejak akhir Juli lalu.Pernyataan ini kembali mengemuka di tengah kekhawatiran meluasnya dampak operasi militer terhadap keselamatan warga sipil dan kelangsungan hidup pengungsi yang kini berada di hutan tanpa akses layanan dasar. Pihak TPNPB meminta perhatian publik dan pihak terkait agar kejadian ini tidak terus berlanjut tanpa kejelasan.Penulis: JidEditor: OF
07 Agu 2026, 11:34 WIT
Dorong SDM Lokal, kunker Ardi ST Minta Disnakertrans Mimika Luncurkan Inovasi Ketenagakerjaan
Papuanewsonline.com, Mimika – Dalam kunjungan kerjanya ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika, Kamis (6/8/2026), Anggota DPR Provinsi Papua Tengah dapil Mimika, Ardi, S.T., M.IST, mendesak pihak dinas untuk menghadirkan pembaruan dalam program ketenagakerjaan guna mengangkat kualitas sumber daya manusia daerah. Pertemuan tersebut turut membahas sinergi pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha guna membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat.Ardi menilai pelatihan saja belum cukup. Peserta perlu diarahkan ke program magang di perusahaan agar tidak sekadar memegang sertifikat, melainkan memiliki pengalaman nyata yang menjadi nilai tambah saat melamar pekerjaan. “Kombinasi keterampilan dan pengalaman akan sangat menaikkan daya saing warga Mimika agar lebih mudah diterima kerja di lingkungan sekitar,” ungkapnya.Selain peningkatan kompetensi, ia juga meminta penguatan program Tenaga Kerja Mandiri dan pengembangan UMKM. “Jika masyarakat mampu membuka usaha sendiri, roda ekonomi bergerak dan terbuka lapangan kerja baru bagi sesama,” katanya.Semua upaya ini butuh kerja sama erat antarinstansi dan pelaku usaha agar program berjalan efektif, berkelanjutan, dan tepat sasaran. Ardi berharap kolaborasi ini mampu menekan angka pengangguran sekaligus memajukan kesejahteraan masyarakat Mimika.Penulis: JidEditor: OF
07 Agu 2026, 11:05 WIT
Aliansi Pengusaha OAP Mimika Soroti Dugaan Intervensi Proyek Pokir DPRK
Papuanewsonline.com, Mimika – Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) Kabupaten Mimika menyampaikan kritik terhadap dugaan intervensi dalam pengelolaan proyek yang bersumber dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRK Mimika. Mereka menduga sejumlah proyek telah dikondisikan untuk kepentingan tertentu sehingga berpotensi mengurangi kesempatan pengusaha lokal Papua.Ketua Aliansi Peduli Pengusaha OAP Mimika, Emus Kogoya, menyoroti kinerja anggota DPRK Mimika, terutama legislator yang berasal dari jalur pengangkatan Otonomi Khusus (Otsus). Menurutnya, anggota dewan seharusnya turut memperjuangkan kepentingan masyarakat dan pengusaha asli Papua.“Kami ingatkan dengan keras kepada seluruh Anggota DPRK Mimika, terutama kalian yang duduk lewat jalur Otsus! Jangan hanya datang, duduk, diam, makan gaji, lalu pulang tanpa peduli nasib rakyat!” ujar Emus saat dikonfirmasi, Jumat (7/8/2026).Emus juga menuding adanya dugaan intervensi terhadap sejumlah proyek pengadaan langsung (PL) dan tender terbatas di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD). Ia meminta persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dan DPRK Mimika.Sementara itu, Sekretaris Aliansi, Aji Lemauk, meminta Pemerintah Kabupaten Mimika tidak tunduk terhadap intervensi politik dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ia menilai kepala OPD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta kelompok kerja pengadaan harus menjalankan kewenangannya sesuai aturan yang berlaku.“Kami mendesak Pemda Mimika, stop tunduk pada intervensi dewan! Kepala dinas jangan mau didikte atau diancam anggarannya dipotong hanya karena menolak menitipkan proyek kepada perusahaan kroni oknum DPRK,” tegas Aji.Aji menilai pengelolaan proyek pemerintah harus dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, perlindungan terhadap pengusaha OAP juga perlu diwujudkan melalui pelaksanaan kebijakan afirmasi Otsus secara konsisten.Anggota Aliansi Peduli Pengusaha OAP Mimika, Faya Naa, turut meminta adanya transparansi terhadap seluruh paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.“Kami tidak mau lagi jadi penonton di daerah kami sendiri. Anggota DPRK Mimika harus ingat fungsi mereka adalah mengawasi, bukan merangkap jadi kontraktor bayangan,” kata Faya.Faya juga mendesak Bupati dan Sekretaris Daerah Mimika melakukan audit terhadap paket pengadaan langsung dan tender di setiap OPD. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan proses pengadaan berjalan transparan serta memberikan kesempatan yang adil bagi pengusaha asli Papua.Aliansi Peduli Pengusaha OAP Mimika berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti berbagai dugaan tersebut secara terbuka. Mereka juga meminta seluruh pihak mengedepankan aturan dalam pengelolaan proyek pemerintah serta memastikan kebijakan afirmasi bagi pengusaha OAP benar-benar diterapkan.Editor: OF
07 Agu 2026, 09:53 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
