Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
KAI Layani 1,57 Juta Ton BBM hingga Juli 2026, Perkuat Rantai Pasok Energi Nasional
Papuanewsonline.com, Jakarta – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat angkutan bahan bakar minyak (BBM) mencapai 1.570.911 ton sepanjang Januari hingga Juli 2026. Jumlah tersebut meningkat 4,01 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai 1.510.287 ton.Peningkatan tersebut setara dengan tambahan 60.624 ton BBM yang didistribusikan melalui jaringan perkeretaapian. Dengan capaian itu, rata-rata sekitar 7.410 ton BBM setiap hari diangkut menggunakan kereta api untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan dunia usaha di berbagai daerah.Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, distribusi BBM memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, mulai dari mobilitas, distribusi bahan pangan dan kebutuhan pokok, kegiatan pertanian, hingga aktivitas dunia usaha dan pelayanan publik.“BBM berkaitan langsung dengan ritme kehidupan masyarakat. Ketersediaannya mendukung masyarakat beraktivitas, pelaku usaha menjalankan distribusi, serta barang kebutuhan mencapai berbagai daerah. Melalui layanan berbasis rel, KAI membantu menjaga aliran energi dari pusat pasokan menuju daerah distribusi secara terjadwal,” ujar Anne.Menurut Anne, keandalan distribusi energi dalam negeri menjadi semakin penting di tengah dinamika pasar energi global. Kondisi tersebut membuat jaringan logistik domestik perlu terus diperkuat agar ketersediaan energi bagi masyarakat tetap terjaga.Dalam pelaksanaannya, KAI bekerja sama dengan Pertamina Group untuk mengangkut sejumlah jenis BBM, di antaranya Pertalite, Pertamax, dan Bio Solar menggunakan gerbong ketel.Layanan tersebut menghubungkan pusat pasokan dan terminal BBM dengan sejumlah wilayah tujuan distribusi di Jawa dan Sumatra. Penggunaan kereta api dinilai mampu mengangkut BBM dalam jumlah besar dalam satu perjalanan dengan jadwal yang lebih terukur.Pola distribusi berbasis rel tersebut juga membantu menjaga kesinambungan pasokan antardaerah sekaligus mengurangi beban distribusi logistik melalui jalan raya, khususnya untuk pengiriman BBM dalam jumlah besar dan dilakukan secara berulang.KAI juga mendukung kebijakan energi nasional melalui penyesuaian distribusi Bio Solar dari B40 menjadi B50 sejak Juli 2026. Penerapan mandatori B50 diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan biodiesel berbasis sumber daya dalam negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap impor solar.“Ketahanan energi membutuhkan pasokan, infrastruktur, dan distribusi yang berjalan selaras. KAI mengambil peran pada sisi transportasi dengan memastikan rangkaian, gerbong ketel, jalur, serta proses operasional berada dalam kondisi andal agar energi dapat sampai ke daerah tujuan secara aman dan tepat waktu,” kata Anne.Untuk menjaga keamanan dan keandalan angkutan BBM, KAI melakukan pemeriksaan sarana secara berkala serta memastikan kesiapan awak sarana perkeretaapian. Koordinasi dalam proses pengisian, perjalanan, hingga pembongkaran BBM juga terus diperkuat sesuai ketentuan keselamatan pengangkutan barang khusus.KAI menyatakan akan terus memperkuat kerja sama dengan Pertamina Group, pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga kelancaran distribusi energi.Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok energi dan sistem logistik nasional sekaligus mendukung aktivitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.Sumber: KAIEditor: OF
06 Agu 2026, 21:54 WIT
210,47 Juta Pelanggan Commuter Line Jabodetabek Perkuat Mobilitas Rendah Karbon
Papuanewsonline.com, Jakarta – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat sebanyak 210.468.029 pelanggan menggunakan Commuter Line Jabodetabek sepanjang Januari hingga Juli 2026. Jumlah tersebut meningkat 6,39 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai 197.833.176 pelanggan.Peningkatan penggunaan transportasi massal tersebut menunjukkan semakin besarnya peran Commuter Line dalam mendukung mobilitas masyarakat di kawasan metropolitan Jabodetabek.Dalam empat tahun terakhir, jumlah pelanggan Commuter Line Jabodetabek terus mengalami pertumbuhan. Pada Januari–Juli 2023 tercatat 161.004.449 pelanggan, kemudian meningkat menjadi 186.056.667 pelanggan pada 2024 dan 197.833.176 pelanggan pada 2025.Jika dibandingkan dengan periode Januari–Juli 2023, jumlah pelanggan pada 2026 bertambah 49.463.580 atau meningkat 30,72 persen.Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, peningkatan jumlah pelanggan memperlihatkan pentingnya transportasi massal dalam menunjang aktivitas masyarakat, termasuk bekerja, belajar, menjalankan usaha hingga mengakses berbagai layanan publik.“Sebanyak 210,47 juta pelanggan telah menggunakan Commuter Line Jabodetabek selama tujuh bulan pertama 2026. Di balik angka tersebut terdapat perjalanan masyarakat untuk bekerja, belajar, menjalankan usaha, memenuhi kebutuhan keluarga, dan mengakses layanan publik. Keandalan transportasi massal memiliki peran langsung dalam menjaga produktivitas Jabodetabek,” ujar Anne.Menurutnya, transportasi berbasis rel memiliki kemampuan melayani banyak pelanggan dalam satu perjalanan sehingga penggunaan ruang, energi, dan infrastruktur perkotaan dapat menjadi lebih efisien dibandingkan perjalanan menggunakan kendaraan pribadi.Commuter Line juga membantu menghubungkan kawasan penyangga dengan pusat kegiatan di Jakarta dan sekitarnya. Konektivitas tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pekerjaan, pendidikan, perdagangan, kesehatan, hingga pelayanan publik.Selain mendukung mobilitas, penggunaan Commuter Line juga memberikan manfaat terhadap lingkungan melalui pengurangan emisi karbon. Berdasarkan ilustrasi dalam Laporan Keberlanjutan KAI 2025, perjalanan Bekasi–Jakarta sejauh 30 kilometer menggunakan kereta api menghasilkan sekitar 2,4 kilogram CO₂ per hari.Sementara itu, perjalanan dengan mobil pribadi pada jarak yang sama menghasilkan sekitar 12 kilogram CO₂ per hari. Dengan demikian, penggunaan kereta api dalam ilustrasi tersebut mampu menekan jejak karbon harian sekitar 80 persen.Laporan yang sama mencatat kereta api penumpang menghasilkan sekitar 41 gram CO₂ per pelanggan per kilometer, sedangkan kendaraan pribadi menghasilkan sekitar 192 gram CO₂ per pelanggan per kilometer.“Pilihan moda perjalanan yang dilakukan setiap hari akan membentuk dampak lingkungan dalam jangka panjang. Ketika jutaan masyarakat menggunakan Commuter Line, manfaatnya dapat dirasakan melalui penurunan emisi perjalanan, penghematan penggunaan energi, dan berkurangnya tekanan kendaraan di jalan raya,” kata Anne.KAI terus meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan melalui peningkatan keandalan sarana, fasilitas stasiun, sistem kelistrikan dan persinyalan, serta integrasi dengan moda transportasi publik lainnya.Pada 2026, jaringan Commuter Line Jabodetabek telah melayani 85 stasiun, meningkat dari 71 stasiun pada 2015. Perluasan jaringan tersebut memperkuat akses masyarakat dari wilayah penyangga menuju berbagai pusat kegiatan.Pertumbuhan juga terjadi pada Commuter Line Cikarang yang melayani kawasan Bekasi dan lintas timur Jabodetabek. Jumlah pelanggan meningkat dari 55,66 juta perjalanan pada 2022 menjadi 84,53 juta perjalanan pada 2025 atau bertambah sekitar 28,87 juta perjalanan.Pada 2025, Commuter Line Cikarang menyumbang 24,53 persen dari keseluruhan volume pelanggan KRL Jabodetabek dan menjadi lintas dengan volume terbesar kedua setelah Commuter Line Bogor.Anne menilai pertumbuhan tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik di kawasan timur Jabodetabek. Karena itu, pengembangan kapasitas dan keandalan layanan di lintas tersebut perlu terus dilakukan.“Pertumbuhan Commuter Line Cikarang menunjukkan bahwa transportasi publik telah menjadi kebutuhan utama masyarakat di kawasan timur Jabodetabek. Penguatan layanan pada lintas ini akan membantu menjaga produktivitas, memperluas akses ekonomi, mengurangi beban jalan raya, serta memberikan manfaat lingkungan bagi kawasan yang terus berkembang,” ujar Anne.KAI menyatakan akan terus mengembangkan kapasitas layanan secara bertahap dengan tetap mengutamakan keselamatan, keandalan, ketepatan waktu, kenyamanan, dan pengelolaan kepadatan.“Penguatan Commuter Line Jabodetabek merupakan investasi bagi produktivitas masyarakat, efisiensi perkotaan, dan kualitas lingkungan. KAI akan terus mendukung kebijakan Pemerintah dalam memperluas penggunaan transportasi massal serta mempercepat pembangunan rendah karbon menuju Net Zero Emission Indonesia pada 2060,” tutup Anne.Sumber: PT Kereta Api Indonesia (Persero)Editor: OF
06 Agu 2026, 21:47 WIT
Penggunaan Air KAI Turun 22,16 Persen, Teknologi Daur Ulang Diperkuat
Papuanewsonline.com, Jakarta – PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat penurunan penggunaan air sepanjang 2025. Total pemakaian air tercatat 716,30 megaliter, turun 203,93 megaliter atau 22,16 persen dibandingkan 2024 yang mencapai 920,23 megaliter.Penurunan tersebut setara dengan penghematan sekitar 203,93 juta liter air. Langkah efisiensi dilakukan sebagai bagian dari upaya KAI mengelola sumber daya secara lebih bertanggung jawab di tengah tekanan perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan air.Data Food and Agriculture Organization dalam AQUASTAT 2025 yang dipublikasikan UN-Water pada Januari 2026 menunjukkan ketersediaan air tawar terbarukan per kapita secara global telah mengalami penurunan 7 persen dalam satu dekade terakhir.Kondisi serupa juga perlu diantisipasi di Indonesia. Berdasarkan analisis BMKG yang dirujuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum pada Dasarian II Juli 2026, sebanyak 89,97 persen wilayah Indonesia mengalami curah hujan di bawah normal.Puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Juli hingga September 2026. Sementara itu, fenomena El Niño berpotensi berlangsung hingga awal 2027 sehingga pengelolaan sumber daya air menjadi semakin penting.Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan efisiensi air merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pelayanan perkeretaapian.“Air digunakan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, pekerja, kebersihan sarana, serta fasilitas operasional. Karena itu, setiap penurunan penggunaan air harus dicapai melalui pengukuran, pengendalian, dan teknologi yang tetap menjaga standar kebersihan serta kenyamanan pelayanan,” ujar Anne.Penurunan penggunaan air terjadi pada seluruh sumber air yang dimanfaatkan KAI. Penggunaan air permukaan turun dari 114,41 megaliter pada 2024 menjadi 47,90 megaliter pada 2025.Sementara itu, penggunaan air tanah berkurang dari 626,25 megaliter menjadi 570,80 megaliter. Adapun penggunaan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) turun dari 179,57 megaliter menjadi 97,60 megaliter.Air tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti sanitasi, toilet, tempat wudu, kebutuhan pekerja dan pelanggan, hingga pencucian sarana perkeretaapian.Untuk mendukung efisiensi air, KAI juga memanfaatkan teknologi Automatic Train Wash Plant atau ATWP pada LRT Jabodebek. Sistem tersebut memungkinkan proses pencucian sarana dilakukan secara otomatis dengan penggunaan air yang lebih efisien.ATWP dilengkapi sistem pengolahan air atau water treatment system. Air bekas pencucian disaring untuk memisahkan berbagai material seperti tanah, pasir, oli, dan gemuk sebelum digunakan kembali dalam siklus pencucian berikutnya.Pada tahap akhir, proses pembilasan menggunakan demineralized water untuk menjaga kualitas kebersihan sarana sekaligus mengurangi dampak terhadap lingkungan.Pemanfaatan kembali air hasil pencucian tersebut membantu mengurangi kebutuhan air baru dalam kegiatan operasional. KAI juga melakukan pemantauan konsumsi air secara berkala di kantor pusat, unit operasional, hingga entitas anak perusahaan.“Penurunan sebesar 203,93 juta liter menunjukkan besarnya manfaat yang dapat dihasilkan melalui pengendalian pada berbagai unit. KAI akan terus memperkuat pengukuran, kedisiplinan penggunaan, dan penerapan teknologi pengolahan air agar setiap liter dimanfaatkan secara bertanggung jawab,” kata Anne.Selain memberikan manfaat bagi lingkungan, efisiensi penggunaan air juga berdampak terhadap operasional perusahaan. Berkurangnya penggunaan air PDAM dapat menekan biaya pemakaian, sedangkan berkurangnya penggunaan air tanah turut mengurangi kebutuhan listrik untuk pengoperasian pompa.Ke depan, KAI akan terus mengevaluasi penggunaan air pada berbagai fasilitas pelayanan dan operasional, terutama di wilayah yang menghadapi risiko kekeringan dan keterbatasan ketersediaan air.Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan sumber daya sekaligus memastikan pelayanan perkeretaapian tetap bersih, andal, dan efisien.Sumber: PT Kereta Api Indonesia (Persero)Editor: OF
06 Agu 2026, 21:43 WIT
Uang Ada, Pembangunan Mandek! Yulianus Dibitau Bongkar Serapan APBD Mimika 2026
Papuanewsonline.com, Mimika - Kritik pedas kembali dilontarkan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Mimika. Tokoh Pemuda dan Pengusaha Muda Amungme, Yulianus Dibitau, secara terbuka mendesak agar persoalan lambatnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mimika 2026 segera disampaikan langsung kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika.Pernyataan itu disampaikan Yulianus pada Rabu (6/8/2026) sebagai bentuk kekecewaan atas lambatnya realisasi pembangunan di tengah tahun anggaran yang sudah memasuki penghujung."Rakyat telah memberikan dukungan, memilih, dan mempercayakan kepemimpinan kepada mereka. Kini yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah, kapan anggaran daerah yang besar itu benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat?" tegas Yulianus.APBD Dipangkas, Pembangunan Masih MandekBerdasarkan pengamatan di lapangan, keluhan utama masyarakat adalah anggaran belanja daerah yang tidak kunjung direalisasikan. Yulianus menyoroti anomali anggaran Mimika. Dulu APBD Mimika hampir mencapai Rp9 triliun dan termasuk salah satu yang terbesar di Indonesia. Kini dipangkas drastis hingga tersisa sekitar Rp4 sampai Rp5 triliun."Pertanyaannya, ke mana arah kebijakan tersebut? Apakah ada pertimbangan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat? Masyarakat ingin tahu bagaimana anggaran itu akan digunakan. Jangan sampai anggaran hanya disimpan, sementara rakyat terus menunggu pembangunan yang tidak kunjung berjalan," kritiknya.Menurutnya, ironi terjadi di lapangan. Di saat anggaran tersedia, pembangunan kampung mandek, program desa tidak jalan, dan berbagai kegiatan strategis lainnya belum terealisasi. Banyak desa di Mimika belum merasakan manfaat anggaran."Penghematan" Disebut KegagalanYulianus mewanti-wanti pemerintah agar tidak berlindung di balik narasi penghematan anggaran."Jangan sampai nanti muncul alasan bahwa pemerintah telah berhasil melakukan penghematan anggaran dengan mengembalikan sisa anggaran ke negara. Jika itu terjadi sementara masyarakat masih hidup dalam kesulitan, tentu ini menjadi persoalan serius. Itu bukan prestasi, itu kegagalan," ujarnya tajam.Ia menegaskan Mimika adalah daerah dengan potensi ekonomi terbesar di Indonesia karena adanya tambang emas terbesar. Namun paradoksnya, rakyat masih bergelut dengan kebutuhan dasar.Fungsi Pengawasan DPRD DisentilDalam rilisnya, Yulianus juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPRD Mimika."Sejumlah proyek belum berjalan sebagaimana mestinya. Saya menilai fungsi pengawasan DPRD juga perlu diperkuat. Sebagai wakil rakyat, DPRD memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan menjalankan fungsi pengawasan, bukan diam," katanya.Di akhir pernyataannya, Yulianus mendesak Bupati dan Wakil Bupati Mimika segera mempercepat realisasi program karena waktu tahun anggaran 2026 semakin menipis.Ia mengajak seluruh elemen masyarakat Mimika, mulai dari Amungme, Kamoro, OAP, tokoh agama, ormas, hingga organisasi Kristen dan Islam untuk mengawal jalannya pemerintahan."Jangan biarkan anggaran besar ini mengendap sementara rakyat susah," pungkas Yulianus Dibitau.Penulis: HendrikEditor: OF
06 Agu 2026, 20:56 WIT
Bukan Sekadar Seremonial: Perang Saudara Kwamki Narama Tak Kunjung Usai Karena Akar Adat Diabaikan
Papuanewsonline.com, Mimika - Konflik adat dan perang saudara di Kwamki Narama merupakan persoalan mendalam yang tidak bisa hanya diselesaikan dengan seremonial di atas kertas. Penanganan konflik sosial berbasis adat di Tanah Papua menuntut keterlibatan penuh pemerintah daerah melalui pendekatan yang menyentuh akar budaya setempat, yakni restorative justice berbasis adat.Upaya Perdamaian Gagal Sentuh Akar MasalahPerang saudara di Kwamki Narama telah memakan terlalu banyak korban jiwa. Upaya perdamaian yang berulang kali difasilitasi Pemerintah Kabupaten Mimika maupun Pemerintah Kabupaten Puncak dinilai belum menyentuh akar persoalan yang mendasar.Kenyataan di lapangan menunjukkan perdamaian yang digagas selama ini belum menciptakan kedamaian hakiki bagi kedua pihak yang bertikai. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar: Mengapa konflik ini terus berulang, dan apa langkah nyata yang harus diambil pemerintah daerah?"Pembiaran terhadap celah penyelesaian konflik secara adat sama saja dengan membiarkan potensi pertikaian baru meletus di kemudian hari," tegas Dianu Omaleng dalam rilis tertulisnya, 6 Agustus 2026.5 Tuntutan Penyelesaian Berbasis AdatOmaleng menyebut pemerintah daerah bersama Forkopimda dan tokoh adat harus melihat masalah ini secara mendalam, serius, dan menyeluruh. Penyelesaian perang saudara Kwamki Narama tidak bisa hanya dengan pendekatan formal administratif.Berikut 5 mekanisme hukum adat yang harus dijalankan:1. Jaminan "Bayar Kepala"Pemerintah harus hadir memfasilitasi dan menjamin pembayaran denda adat bagi keluarga korban dari kedua pihak secara adil, guna menghapus dendam kesumat.2. Sanksi Tegas dari Kepala PerangPara Panglima/Kepala Perang kedua belah pihak harus menjatuhkan sanksi adat dalam waktu singkat selama proses perdamaian, demi menjamin keamanan warga.3. Fasilitasi Ritual AdatPemerintah wajib memfasilitasi kebutuhan prosesi ritual adat perdamaian, termasuk penyediaan ternak babi dalam jumlah memadai, misalnya 20 ekor atau lebih, sebagai simbol penutupan konflik dan pembakaran patah panah.4. Transparansi Penyerahan Denda AdatDana denda adat/bayar kepala harus diserahkan secara terbuka dan disaksikan masyarakat luas kepada Kepala Perang dan perwakilan keluarga kedua kubu.5. Perjanjian Perdamaian MengikatSetelah seluruh prosesi adat tuntas, diterbitkan Surat Pernyataan Perdamaian Abadi berpayung hukum formal di atas materai, dengan klausul sanksi tegas bagi pelanggar.Nyawa Rakyat Adalah Hukum TertinggiOmaleng menegaskan, perang saudara ini bukan kehendak pemerintah daerah. Namun sebagai pelindung warga, keselamatan masyarakat di Mimika dan Puncak adalah tanggung jawab moral dan konstitusional kepala daerah."Memang benar uang bukanlah segalanya, tetapi penyelesaian konflik sosial berdimensi adat yang berlarut-larut memerlukan alokasi anggaran daerah yang nyata dan tepat sasaran," tulisnya.Ia menutup dengan ultimatum pilihan: Pemerintah daerah mau bertahan dengan pola lama sementara korban terus berjatuhan, atau berani mengambil langkah taktis melalui pemenuhan mekanisme adat secara tuntas demi menyelesaikan Perang Kwamki Narama hingga tuntas.Penulis: HendrikEditor: OF
06 Agu 2026, 20:13 WIT
Mimika Bagai Rumah Konflik, Yohanes Kemong: Kepemimpinan Johanes Rettob Gagal Total
Papuanewsonline.com, Mimika - Kabupaten Mimika selama dua tahun terakhir di bawah kepemimpinan Bupati Johanes Rettob dinilai gagal total dan telah berubah menjadi rumah konflik.Penilaian keras itu disampaikan Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah, Yohanes Kemong. Menurutnya, Mimika hari ini menjadi panggung berbagai persoalan yang tak kunjung diselesaikan."Mimika bagaikan rumah konflik. Mulai dari aksi begal, pencurian sepeda motor, hingga keributan di mana-mana. Ini potret kegagalan kepemimpinan," tegas Yohanes Kemong kepada wartawan, Rabu.Kondisi terbaru, hari ini di SP2 terjadi aksi bakar ban di jalan raya. Massa menuntut Bupati turun langsung menyelesaikan persoalan. Aksi itu menurut Kemong adalah puncak dari keresahan panjang masyarakat."Di mana-mana mulai terjadi keresahan. Di warung kopi orang bicara tentang lemahnya Bupati. Di kantor-kantor yang dibahas adalah kelemahan kepemimpinan Bupati. Di berbagai tempat masyarakat menilai kinerja Bupati lemah. Ini fakta di lapangan," ujarnya tajam.Yohanes Kemong menilai ada enam kelemahan fatal Johanes Rettob: lemah kepemimpinan, lemah kebijakan, kurang hadir di daerah, lemah pengawasan, lemah ketegasan dalam birokrasi, dan lemah dalam semua aspek pemerintahan."Bupati lebih banyak di luar daerah. Datang empat hari lalu, kembali lagi. Datang lima hari lalu, kembali lagi. Kerjanya pergi ke Makassar, Yogyakarta, Jakarta, Bali, hingga Jayapura. Padahal dia punya tanggung jawab terhadap rakyat dan wilayah yang dipimpinnya. Mimika dibiarkan tanpa nahkoda," kritiknya.Tak hanya itu, pengelolaan anggaran juga disorot. Kemong menyebut SILPA besar, anggaran tidak diawasi dengan baik, dan program-program dipertanyakan keberadaannya."Sebagai anak daerah sekaligus anggota DPR yang bisa melihat, mengawasi dan menilai langsung, saya sangat menyayangkan kepemimpinan Johanes Rettob. Ini sangat memprihatinkan," katanya.Menurutnya, kekecewaan masyarakat sudah meluap. Diskusi di warung kopi, keluhan di jalan-jalan, hingga video-video kekecewaan di media sosial menjadi bukti bahwa rakyat sudah muak.Kemong juga menyoroti lemahnya peran Wakil Bupati yang dinilai tidak diberi kewenangan cukup untuk mengambil langkah di saat Mimika krisis kepemimpinan."Dalam kondisi seperti ini, sangat sulit bagi Wakil Bupati mengambil langkah apabila kewenangannya terbatas. Semua dikunci," ungkapnya.Lebih keras lagi, Kemong membongkar dugaan monopoli proyek."Proyek-proyek lebih banyak dikuasai oleh keluarga Bupati, tim sukses, maupun pihak-pihak tertentu. Kondisi ini bahkan lebih buruk dibandingkan pemerintahan sebelumnya yang pernah kami kritik," tegasnya.Situasi ini dinilai sangat berbahaya bagi masa depan Mimika. Karena itu, Yohanes Kemong mengajak masyarakat Mimika, terutama anak-anak Papua yang peduli, untuk bersatu dan menyelamatkan Mimika."Saya mengajak masyarakat tetap bersatu dan sampaikan aspirasi secara damai sesuai prinsip demokrasi. Sampaikan aspirasi kepada DPR agar kami tindak lanjuti sesuai kewenangan, termasuk jika muncul mosi tidak percaya atau langkah politik lainnya," ujarnya.Ia menegaskan DPR siap menggunakan hak konstitusionalnya jika ada desakan kuat dari rakyat."Bawakan aspirasi itu ke DPR. Jika ada desakan masyarakat, kami bisa bentuk panitia angket sesuai aturan yang berlaku. Berbagai mekanisme demokrasi bisa ditempuh. Yang bisa selamatkan Mimika adalah masyarakat Mimika sendiri," pungkasnya.Menurut Yohanes Kemong, jika Bupati terus absen dan tidak tegas, Mimika akan semakin tidak terkendali dan konflik horizontal akan terus meledak di berbagai distrik.Penulis: Jid Editor: OF
06 Agu 2026, 19:22 WIT
"Timika Bukan Tanah Kosong": Tokoh Adat Tagih Janji Bupati Soal Direksi PT. MAS
Papaunewsonline.com, Mimika — Ketidakpuasan memuncak. Sejumlah Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda Amungme-Kamoro, dan HAPAK Kabupaten Mimika secara terbuka menagih janji Bupati Mimika, Johanes Retop, terkait pengisian kepengurusan PT. Mimika Abadi Sejahtera (PT. MAS).Pernyataan sikap itu disampaikan melalui video. Dalam video, Ketua Adat Pengusaha Amungme Kamoro, menyebut Bupati telah ingkar janji. "Kami ingin menagih janji Bapak Bupati. Dalam hal pelantikan pengurus karateker PT. MAS pada tanggal 20 Januari 2026 dan JANJI BAPAK BUPATI akan mengangkat pengurus definitif paling lambat Bulan Mei tahun 2026. Tetapi tanggal tersebut sudah lewat jauh dan ini bulan Agustus," tegas TENUS KUM.Ia menyoroti kinerja Direktur Karateker yang dinilai belum membuat PT. MAS "running" dan struktur pengurus yang beredar tidak sesuai mekanisme.Tuntutan Tegas: Buka Pendaftaran, Libatkan OAP 100%Ada 3 desakan utama yang disampaikan:1. Revisi dan Buka Secara Terbuka "Kami minta direvisi kembali. Calon Pengurus dibuka supaya betul-betul masyarakat lihat dari segi yang profesional," tenius. Ia menilai proses saat ini tidak sesuai mekanisme pernyataan Bupati.2. Wajib Libatkan Amungme-Kamoro"Perusahaan ini harus melibatkan, kami minta Amungme Kamoro juga harus ada di dalam. Tolong Bapak Bupati untuk perbaiki ini segera," desaknya. Slogan "Timika Bukan Tanah Kosong" berkali-kali diteriakkan.3. Transparan dan AkuntabelSenada, Ketua Aliansi Pemuda Amungme / Tokoh Pemuda Kabupaten Mimika menuntut PT. MAS "segera memberikan 100% kepada anak daerah". "Mimika adalah anak daerah. Amungme dan Kamoro pemilik hak ulayat... secara transparansi dan akuntabel terbuka, siapapun punya hak masuk tetapi harus anak daerah," ujarnya.Ultimatum: Akhir Bulan IniPara tokoh memberi batas waktu tegas. Jika tidak ada perekrutan profesional sesuai janji Bupati, mereka akan turun ke jalan."Kami minta itu dengan tegas. Kalau tidak ada perekrutan secara profesional mengikuti pernyataan bapak bupati, maka itu... agar bapak bupati segera mempertimbangkan kembali," ucap Kum.Pernyataan lebih keras datang dari Tokoh Pemuda. "Pak bupati kalau bapak menyetujui dan tipu kami, bohongi kami, itu sama saja penghianatan publik... kalau tidak, undang-undang otonomi khusus di Kabupaten Mimika tidak berlaku," ancamnya.Latar BelakangPT. MAS adalah BUMD milik Pemkab Mimika. Isu krusialnya adalah kekosongan pengurus definitif sejak pelantikan karateker 20 Januari 2026, dan minimnya keterwakilan Amungme-Kamoro di dalamnya.Hingga berita ini naik, belum ada klarifikasi resmi dari Bupati Johanes Retob maupun Pemkab Mimika.Penulis: HendrikEditor: OF
06 Agu 2026, 14:21 WIT
128 Ribu Orang "War" Undangan Upacara HUT RI ke-81 di Istana Merdeka
Papuanewsonline.com, Jakarta - Minat masyarakat menghadiri Upacara Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka tahun ini membludak. Hanya dalam hari pertama pembukaan, 128.331 orang telah mendaftar untuk memperebutkan undangan secara daring.Data itu dihimpun per Rabu (5/8/2026). Pendaftar berasal dari 36 provinsi di dalam negeri dan 14 negara di luar negeri. Angka tersebut menunjukkan antusiasme publik untuk menyaksikan langsung peringatan HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026.Mensesneg Apresiasi Semangat KebangsaanMenteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi selaku Ketua Panitia Negara mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat."Tingginya minat masyarakat mencerminkan semangat kebangsaan serta antusiasme untuk menyaksikan secara langsung Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka," ujar Prasetyo dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2026).Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga yang telah mengikuti pendaftaran.Pendaftaran Tahap Berikutnya Dibuka Hari IniSeiring besarnya jumlah pendaftar, Prasetyo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang belum mendapatkan undangan pada gelombang pertama.Pemerintah memastikan kuota masih akan dibuka lagi. Pendaftaran "war" undangan tahap selanjutnya dijadwalkan dibuka pada Kamis (6/8/2026).Mensesneg mengimbau masyarakat memantau informasi resmi dari Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Presiden terkait jadwal, kuota, dan mekanisme pendaftaran. Ia juga meminta warga mengikuti ketentuan yang berlaku agar proses berjalan tertib.Sebagai catatan, sistem pendaftaran online undangan HUT RI memang dibuka setiap tahun dengan kuota terbatas. Pada HUT ke-80 tahun lalu, tercatat 142 ribu pengguna ikut dalam pendaftaran tambahan Penulis: HendrikEditor: OF
06 Agu 2026, 13:29 WIT
TPNPB Keluarkan Ultimatum Terkait Pembangunan dan Warga Sipil di Pegunungan Tengah Papua
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya - Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengeluarkan siaran pers pada Kamis (6/8/2026). Dalam rilis tersebut, TPNPB Kodap XXVIII Yambi menyampaikan pernyataan terkait operasi di wilayah pegunungan tengah Papua.Juru Bicara TPNPB Sebby Sambom menyebut aksi 2-3 Agustus 2026 di Tolikara merupakan bagian dari perintah komando. Dalam rilis itu disebutkan Komandan Operasi Kodap XXVIII Yambi Mayor Lerimayu Enumbi dan Komandan Operasi Umum Mayjen Lekagak Telenggen bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. TPNPB mengklaim 5 orang yang menjadi sasaran adalah agen intelijen yang menyamar sebagai pekerja bangunan.Isi Ultimatum TPNPBDalam siaran pers yang diterima redaksi, TPNPB menyampaikan peringatan kepada warga yang berprofesi sebagai pekerja bangunan, pedagang, dan profesi sipil lainnya yang masuk ke wilayah operasi mereka."Disampaikan kepada orang imigran Indonesia yang berprofesi sebagai tukang bangunan, tukang bakso, penjual sayur dan sebagainya yang memasuki wilayah operasi TPNPB kami siap eksekusi," tulis rilis tersebut.TPNPB juga mengeluarkan peringatan kepada Orang Asli Papua (OAP) yang berinteraksi dengan aparat TNI-Polri. Dalam rilis itu, mereka menyatakan akan menganggap sebagai mata-mata dan menjadi target jika ditemukan di wilayah konflik.TPNPB kembali menegaskan tuntutan penghentian seluruh pembangunan dari pemerintah Indonesia di Tanah Papua. "Seluruh pembangunan oleh pemerintah Indonesia di atas Tanah Papua harus dihentikan," tulis rilis yang ditandatangani Jenderal Goliath Tabuni, Letjen Melkisedek Awom, Mayjen Terianus Satto, dan Mayjen Lekagak Telenggen.Dalam rilis yang sama, TPNPB juga menyebut program Bantuan Polisi (Banpol) dan Komponen Cadangan (Komcad) sebagai bagian dari jaringan intelijen berkedok sipil.Belum Ada Tanggapan ResmiHingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari TNI, Polri, maupun Pemerintah Kabupaten Puncak terkait isi siaran pers tersebut.Redaksi masih berupaya mengonfirmasi kebenaran informasi dan dampak dari pernyataan TPNPB kepada pihak terkait.Penulis: HendrikEditor: OF
06 Agu 2026, 13:26 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
