Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Satgas PRR Desak Percepatan Pemulihan Pascabencana Sumatera
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pemerintah terus memacu
proses rehabilitasi dan rekonstruksi permanen di wilayah terdampak bencana di
Pulau Sumatera. Upaya percepatan tersebut menjadi fokus utama dalam Rapat
Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera yang digelar di Kompleks
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kamis
(18/6/2026).Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua I Satgas PRR Pascabencana
Sumatera, Letjen TNI Richard Tampubolon, S.H., M.M., yang juga menjabat sebagai
Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, mendampingi Ketua Satgas PRR Muhammad Tito
Karnavian dalam membahas langkah percepatan pemulihan pascabencana di sejumlah
daerah terdampak.Setelah fase tanggap darurat dan pemulihan layanan dasar
dinilai berhasil dilalui, pemerintah kini mengalihkan fokus pada pembangunan
kembali secara permanen. Program tersebut mencakup pemulihan infrastruktur,
perumahan masyarakat, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan
sektor ekonomi yang terdampak bencana.Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito
Karnavian menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran rehabilitasi
dan rekonstruksi sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026 hingga 2028. Dana
tersebut akan digunakan secara bertahap guna memastikan proses pemulihan
berjalan menyeluruh dan berkelanjutan.Berdasarkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana Sumatera 2026–2028, alokasi anggaran akan direalisasikan sebesar
Rp38,9 triliun pada tahun 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun
pada 2028. Program besar ini melibatkan sedikitnya 33 kementerian dan lembaga
sebagai pelaksana utama maupun pendukung.Perkembangan pelaksanaan program mulai menunjukkan kemajuan.
Hingga 17 Juni 2026, lima kementerian dan lembaga telah menerima pagu anggaran
rehabilitasi dan rekonstruksi, yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian
Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pusat
Statistik (BPS). Sementara sejumlah kementerian dan lembaga lainnya masih
menjalani proses administrasi dan evaluasi di Kementerian Keuangan.“Ada lima yang sudah dicairkan, artinya sudah ditransfer.
Yang lainnya sedang berproses di Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan kita
secepatnya. Tadi kami mohon dukungan dari ketua tim pengarah, anggota pengarah,
dan juga Menteri Keuangan untuk mempercepat proses pengajuan tersebut. Kalau
sudah ditransfer maka speed-nya akan kencang sekali,” ujar Tito didampingi
Letjen TNI Richard Tampubolon.Selain mengandalkan anggaran kementerian dan lembaga, Satgas
PRR juga mendorong pemerintah daerah memaksimalkan pemanfaatan tambahan Transfer
ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun yang telah disalurkan pemerintah pusat
sejak awal Mei 2026. Dana tersebut terdiri dari sekitar Rp1,6 triliun untuk
Aceh, Rp6,3 triliun untuk Sumatera Utara, dan Rp2,6 triliun untuk Sumatera
Barat.Tambahan dukungan fiskal itu diharapkan mampu mempercepat
penanganan kebutuhan prioritas masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur
dasar, layanan publik, dan fasilitas penunjang yang masih memerlukan penguatan
pada tahap rehabilitasi permanen. Pemerintah juga mengapresiasi semangat gotong
royong antardaerah melalui skema hibah yang mulai berjalan di sejumlah wilayah
terdampak.Menurut Tito, keberhasilan pemulihan pascabencana tidak
hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan komitmen
seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah. Karena itu, daerah
yang telah menerima tambahan anggaran diminta segera merealisasikan
program-program prioritas tanpa menunggu proses lain yang tidak diperlukan.“Daerah-daerah saya dorong untuk bisa segera bergerak
menggunakan TKD masing-masing. Kemudian yang kedua dari kementerian dan lembaga
yang sudah anggarannya cair seperti PU kita minta untuk speed-nya lebih kencang
lagi,” katanya.Dengan dukungan anggaran yang telah disiapkan serta
koordinasi lintas kementerian dan daerah yang terus diperkuat, pemerintah
berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan
Sumatera Barat dapat berjalan lebih cepat sehingga masyarakat terdampak segera
merasakan manfaat nyata dari program pemulihan permanen tersebut. (GF)
21 Jun 2026, 18:27 WIT
Mama-Mama Kamoro Asah Keterampilan Olah Pangan Lokal
Papuanewsonline.com, Timika – Guna mengembangkan potensi
ekonomi berbasis sumber daya alam setempat, sebanyak 40 perempuan atau
mama-mama Kamoro dari delapan kampung pesisir Mimika mengikuti pelatihan
pengolahan bahan pangan lokal. Kegiatan berlangsung selama dua hari, 11–12 Juni
2026, di Rumah Sagu Kompleks Keuskupan Timika, diselenggarakan Koperasi Maria
Bintang Laut dengan dukungan PT Freeport Indonesia (PTFI).Ketua Koperasi Maria Bintang Laut, Benyamin Meo, menyebut
kegiatan ini merupakan kelanjutan Program Ekonomi PRONOMI IV yang telah
berjalan sejak 2017. “Mereka mendapatkan keterampilan baru dan lebih percaya diri
mengolah bahan lokal menjadi makanan bergizi untuk meningkatkan kesejahteraan
keluarga,” ujarnya.Selama pelatihan, peserta belajar mengolah ikan, tambelo,
singkong, ubi, kelapa, dan pisang menjadi beragam produk seperti lemet,
kerupuk, pisang molen, nagasari, hingga bolu pisang. Tujuannya mengoptimalkan sumber daya alam setempat sekaligus
memperkuat peran perempuan dalam perekonomian komunitas.SVP Sustainable Development PTFI, Nathan Kum, menegaskan ini
bentuk komitmen perusahaan. “Kami berharap ilmu ini diterapkan di rumah, dibagikan ke
tetangga, dan membuka peluang usaha baru,” katanya. Dukungan juga datang dari Kepala DP3AP2KB Mimika, Yohana
Arwam, yang mengapresiasi kerja sama tersebut. Penulis: Jid
Editor: GF
20 Jun 2026, 20:15 WIT
Car Free Day Jadi Lokasi Pelayanan, Bapenda Dekatkan Akses ke Masyarakat
Papuanewsonline.com, Timika – Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Mimika menghadirkan program “Jemput Bola” melalui layanan
Pajak Keliling. Kegiatan ini pertama kali digelar pada Sabtu (20/6/2026) di
kawasan Car Free Day Jalan Cenderawasih, memudahkan warga menunaikan kewajiban
perpajakan tanpa harus datang ke kantor dinas.Sekretaris Bapenda Mimika, Hendrikus Setitit, menyatakan
layanan ini akan terus diperluas ke berbagai lokasi strategis. “Kami juga akan membuka stan pembayaran di Diana
Supermarket, Pusat Pemerintahan, kawasan perumahan, hingga kelurahan dan
kampung. Warga cukup menunggu kami datang,” ujarnya.Pelayanan ini bekerja sama dengan Bank Papua serta didukung
mitra lainnya. Petugas melayani pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, retribusi
daerah, hingga pendaftaran wajib pajak baru secara langsung. Sistem transaksi yang digunakan sudah modern dan fleksibel
demi kenyamanan masyarakat.Hendrikus menjelaskan langkah ini sebagai strategi mengejar
target Pendapatan Asli Daerah tahun 2026. Mengingat sisa waktu anggaran sekitar enam bulan, pihaknya
bergerak lebih gencar dan optimis capaian bisa terpenuhi bahkan melampaui
sasaran yang ditetapkan. Penulis: Jid
Editor: GF
20 Jun 2026, 20:12 WIT
Jadi Wadah Pemuda, PSI Hadirkan Gaya Politik Baru di Mimika
Papuanewsonline.com, Timika – Di tengah kejenuhan masyarakat
terhadap gaya politik lama yang penuh drama, transaksional, dan hanya
mengutamakan kepentingan sempit, kehadiran Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
membawa angin segar bagi kehidupan demokrasi. Meskipun belum menjadi partai
besar secara elektoral, PSI memiliki kekuatan dalam keberanian dan kejujuran.
Partai ini hadir bukan untuk mengejar kekuasaan, melainkan mengubah budaya
politik yang dinilai gagal mewujudkan keadilan dan peradaban.Lebih dari sekadar partai anak muda, PSI disebut sebagai
partai masa depan. Hal ini bukan hanya karena banyak kadernya berusia muda,
melainkan karena gagasan yang diusung terasa segar, relevan, dan sesuai
tantangan zaman. PSI meyakini kemajuan bangsa tidak akan tercapai jika masih
terbebani praktik politik lama yang koruptif, eksklusif, dan mengabaikan
keberagamanKetua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPD PSI
Mimika, Aling Ubra, menegaskan peran strategis generasi muda. “Anak muda harus siap menjawab tantangan masa depan. Jika
tidak terlibat dalam politik, kita tidak akan memahami persoalan ekonomi dan
kesejahteraan rakyat,” ujarnya.Ia mengajak pemuda dan mahasiswa memilih jalan positif
dengan bergabung ke PSI. “Melalui partai ini kita bisa berbuat nyata untuk negeri dan
menyuarakan kesulitan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di pedalaman
agar tidak terpinggirkan,” tambahnya. Penulis: Jid
Editor: GF
20 Jun 2026, 19:10 WIT
Rp8 Miliar Anggaran APBD 2025 Untuk Media Mimika Center Jadi Temuan BPK, Diskominfo Di pertanyakan
Papuanewsonline.com, Timika – Pengelolaan anggaran sebesar
Rp8 miliar dari APBD Kabupaten Mimika Tahun 2025 yang dialokasikan untuk Media
Mimika Center menjadi sorotan publik setelah ditemukan adanya temuan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan hasil pemeriksaan, lembaga tersebut
meminta pengembalian dana sesuai dengan temuan yang tercatat dalam laporan
auditnya.Kasus ini memunculkan berbagai pertanyaan mengenai tata
kelola keuangan yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan dan
operasional Media Mimika Center. Sejumlah pihak mendesak Dinas Komunikasi dan Informatika
Mimika untuk membuka informasi secara transparan, mulai dari mekanisme
penggunaan anggaran hingga pihak yang bertanggung jawab atas kewajiban
pengembalian dana tersebut.Beredar informasi adanya dugaan ketidaksesuaian dalam
pengelolaan dana, namun hal ini masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi
lebih lanjut dari pihak terkait. “Jika terbukti ada kerugian daerah atau penyimpangan, aparat
penegak hukum wajib menindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku,” ujar salah
satu sumber.BPK memiliki kewenangan memberikan rekomendasi, termasuk
kewajiban mengembalikan dana jika ditemukan kelebihan pembayaran atau
ketidaksesuaian.Masyarakat kini menunggu tanggapan resmi dari Kepala Dinas
Kominfo, bendahara, serta Pemerintah Kabupaten Mimika terkait langkah
penyelesaian temuan ini.Hingga saat ini belum ada keterangan resmi yang disampaikan
ataupun klarifikasi dari pihak Dinas kominfo maupun pihak terkait temuan BPK,
agar pemberitaan ini menjadi berimbang. Penulis: Jid
Editor: GF
20 Jun 2026, 18:48 WIT
TPNPB Kodap XVI Klaim Bakar Ekskavator Aparat di Dekai Yahukimo, "Perintah Operasi" Diberl
Papuanewsonline.com, Yahukimo – Kelompok TPNPB Kodap XVI
Batalion Yallenang mengklaim telah membakar satu unit ekskavator milik aparat
militer Indonesia di Jalan Seredala, Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua
Pegunungan, Jumat (19/6/2026).Kronologi Versi TPNPB
Klaim itu disampaikan Juru Bicara Manajemen Markas Pusat
KOMNAS TPNPB Sebby Sambom melalui siaran pers resmi yang diterima redaksi,
Jumat sore. Dalam rilisnya, TPNPB menyebut aksi pembakaran dilakukan
oleh Batalion Yallenang atas "perintah operasi" Panglima Kodap XVI
Yahukimo Brigjen Elkius Kobak. Alat berat tersebut disebut milik aparat militer
Indonesia yang beroperasi di wilayah Dekai.TPNPB juga menyatakan bahwa "perintah perang"
berlaku di seluruh batalion di bawah Kodap XVI Yahukimo. Kelompok itu mendesak
Presiden Prabowo Subianto menghentikan pengerahan pasukan TNI ke Papua dengan
alasan operasi militer berdampak pada keselamatan warga sipil.Respons Aparat & Pemerintah Belum Ada Hingga berita ini diturunkan, Kodim 1715/Yahukimo, Polres
Yahukimo, dan Pemerintah Kabupaten Yahukimo belum memberikan keterangan resmi
terkait kebenaran peristiwa, kondisi terkini di lokasi, maupun identitas
kepemilikan alat berat yang diklaim dibakar.Redaksi telah berupaya menghubungi Dandim 1715/Yahukimo,
Kapolres Yahukimo, dan Kabag Humas Pemkab Yahukimo untuk konfirmasi serta
memperoleh data berimbang sesuai Kode Etik Jurnalistik. Jawaban dari pihak
terkait masih ditunggu.Konteks Wilayah Kabupaten Yahukimo merupakan salah satu daerah di Papua
Pegunungan yang masuk kategori rawan gangguan keamanan. Sejumlah insiden
pembakaran fasilitas umum dan bentrok bersenjata antara aparat keamanan dengan
kelompok bersenjata pernah dilaporkan terjadi di wilayah tersebut sepanjang
2024-2026.Pemerintah Indonesia sebelumnya berulang kali menegaskan
bahwa penyelesaian masalah Papua ditempuh melalui tiga pendekatan paralel:
peningkatan kesejahteraan, penegakan hukum, dan dialog damai. Penulis: Hend
Editor: GF
20 Jun 2026, 18:44 WIT
Pemkot Ambon dan Kedubes Belanda Siapkan Nobar Belanda vs Swedia Piala Dunia 2026
Papuanewsonline.com, Ambon – Pemerintah Kota Ambon
berkolaborasi dengan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda menyiapkan acara nonton
bareng pertandingan Timnas Belanda kontra Swedia pada Piala Dunia 2026. Laga
tersebut dijadwalkan berlangsung pada 21 Juni 2026.Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon, Richard
Luhukay, menyampaikan hal itu kepada wartawan di Ambon, Rabu (17/6/2026).
Menurutnya, koordinasi intensif terus dilakukan bersama Konsulat Kehormatan
Kerajaan Belanda serta lintas instansi agar pelaksanaan kegiatan berjalan
optimal.Richard menjelaskan, agenda nobar ini dirancang lebih dari
sekadar menayangkan pertandingan. Pemerintah ingin menghadirkan ruang
kebersamaan bagi warga untuk mempererat silaturahmi dalam nuansa sportivitas
yang sehat."Kami ingin memastikan seluruh rangkaian acara
berlangsung tertib, aman, dan nyaman. Karena itu persiapan dibahas secara
detail bersama Konsulat Kehormatan Belanda dan perangkat daerah terkait,"
kata Richard.Pembahasan teknis kegiatan telah dilakukan melalui rapat
koordinasi di Kantor Konsulat Kehormatan Kerajaan Belanda di Ambon. Rapat
tersebut melibatkan perwakilan TVRI, RRI, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau
Lease, Pemerintah Kota Ambon, serta sejumlah organisasi perangkat daerah.Richard menilai antusiasme masyarakat Ambon terhadap Piala
Dunia, khususnya dukungan untuk Timnas Belanda, selalu tinggi. Hal ini
dipengaruhi kuatnya ikatan historis dan emosional warga Maluku dengan Belanda.Lebih lanjut, Richard mengatakan Duta Besar Belanda untuk
Indonesia dijadwalkan turut hadir dalam acara tersebut. Kehadiran Dubes dinilai
menjadi bentuk dukungan diplomatik sekaligus apresiasi terhadap semangat
kebersamaan warga Ambon.Dalam rapat, sejumlah aspek menjadi fokus utama pembahasan.
Mulai dari pengamanan oleh aparat kepolisian, pengaturan lalu lintas, strategi
publikasi, hingga penyiapan sarana dan prasarana pendukung bagi ribuan penonton
yang diperkirakan hadir."Pemerintah mengajak masyarakat datang dengan semangat
positif. Mendukung tim kesayangan boleh, tetapi tetap hormati pilihan orang
lain. Perbedaan dukungan dalam olahraga itu wajar. Yang harus kita jaga bersama
adalah persaudaraan dan persatuan," pesan Richard menutup pernyataannya.Pemkot Ambon menargetkan kegiatan ini menjadi contoh
penyelenggaraan acara publik berskala besar yang kondusif, tertib, dan
mencerminkan nilai kebersamaan masyarakat Maluku. Penulis: Hendrik
Editor: GF
20 Jun 2026, 18:41 WIT
Ketua Pemuda Kei Tantang Data Bupati: "Revitalisasi Pesawat Rakyat Jangan Cuma Wacana"
Papuanewsonline.com, Timika – Polemik mengenai kondisi
pesawat dan helikopter milik Pemerintah Kabupaten Mimika kembali mengemuka
setelah Bupati Mimika Johannes Rettob memberikan klarifikasi bahwa aset
penerbangan tersebut bukanlah "besi tua", melainkan sedang dalam proses
revitalisasi. Pernyataan itu mendapat tanggapan dari Ketua Komunitas Pemuda Kei
Mimika, Edoardus Rahawadan, yang meminta pemerintah membuktikan klaim tersebut
dengan data yang dapat diakses publik.Menurut Edoardus, klarifikasi yang disampaikan pemerintah
patut diapresiasi karena menunjukkan adanya respons terhadap aspirasi
masyarakat. Namun ia menilai penjelasan tersebut belum cukup menjawab berbagai
pertanyaan yang selama ini berkembang terkait nasib armada penerbangan yang
seharusnya menjadi sarana pelayanan bagi masyarakat di daerah terpencil."Kami sambut baik klarifikasi Pak Bupati. Itu berarti
suara rakyat didengar. Tapi rakyat Nduga dan Mimika sudah terlalu sering
mendengar kata 'proses' dan 'akan'. Yang kami butuh sekarang: bukti,"
tegas Edoardus dalam rilis tertulis yang diterima Papuanewsonline.com, Jumat
(19/6/2026).Menanggapi pernyataan pemerintah bahwa proses revitalisasi
sedang dihitung, Edoardus melontarkan sejumlah pertanyaan yang menurutnya perlu
dijawab secara terbuka. Ia mempertanyakan sejak kapan proses penghitungan
dilakukan, siapa konsultan atau perusahaan yang ditunjuk, serta berapa nilai
kontrak yang dialokasikan untuk pekerjaan tersebut."Kalau benar sedang dihitung, pasti ada dokumen RAB dan
surat penunjukan. Buka ke publik. Biar rakyat tahu uangnya lari ke mana,"
ujarnya.Selain itu, Edoardus juga menyoroti alasan pemerintah yang
menyebut revitalisasi masih menunggu proses perizinan dan dukungan anggaran. Ia
meminta Pemda Mimika menyampaikan secara jelas target penyelesaian perizinan
maupun kepastian dukungan anggaran yang diperlukan agar masyarakat tidak
terus-menerus menunggu tanpa kepastian."Jangan sampai 'tunggu anggaran' jadi alasan 5 tahun ke
depan. Sementara warga di Jila, Agimuga mati karena tidak ada pesawat,"
tegasnya.Terkait pernyataan bahwa seluruh proses harus mengikuti
aturan penerbangan, Edoardus mengaku sepakat bahwa keselamatan harus menjadi
prioritas utama. Namun menurutnya, kepatuhan terhadap regulasi juga mencakup
kewajiban melakukan perawatan berkala terhadap aset agar tidak mengalami
kerusakan yang semakin parah."Kalau memang taat aturan, kenapa mesin bisa mati total
dan bodi berkarat? Seharusnya ada maintenance berkala. Itu juga bagian dari
aturan," kata Edoardus.Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan ditujukan
kepada pribadi Bupati Mimika, melainkan sebagai bentuk kontrol publik terhadap
pengelolaan aset daerah yang menggunakan anggaran rakyat. Menurutnya,
transparansi menjadi kunci untuk menghilangkan berbagai spekulasi yang
berkembang di tengah masyarakat."Kami stop sebut 'besi tua' jika Pemda berani buka
dokumen kontrak revitalisasi, jadwal pengerjaan, dan nama operator baru. Tapi
selama data itu ditutup, publik berhak curiga," pungkasnya.Lebih lanjut, Edoardus kembali mengingatkan pentingnya
mempercepat langkah-langkah konkret agar layanan transportasi udara bagi
masyarakat pedalaman tidak terus terhambat. Ia juga mendorong pemerintah untuk
membangun pola kerja yang lebih efektif dengan melibatkan pemangku kepentingan
lokal, termasuk YPMAK serta para kepala suku Amungme dan Kamoro, sehingga
program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya
memperoleh tanggapan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika dan Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terkait dokumen revitalisasi, jadwal
pelaksanaan pekerjaan, serta rincian anggaran yang menjadi tuntutan keterbukaan
dari Komunitas Pemuda Kei Mimika. Penulis: Hendrik
Editor: GF
19 Jun 2026, 19:38 WIT
Kerja Sama Freeport-Pemda Mimika Diragukan Ketua Pemuda Kei: "Jangan Jadikan OAP Topeng"
Papuanewsonline.com, Timika – Rencana kerja sama PT Freeport
Indonesia dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melalui Nota Kesepakatan
untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Amungme, Kamoro, dan Orang Asli Papua (OAP)
menuai kritik. Ketua Komunitas Pemuda Kei Mimika, Edoardus Rahawadan, meminta
perusahaan mempertimbangkan ulang, bahkan membatalkan skema kerja sama lewat
Pemda.Dalam rilis tertulis ke Papuanewsonline.com, Kamis (19/6/2026),
Edoardus mengapresiasi niat mulia Freeport. Namun ia meragukan pelaksanaan jika
melalui jalur birokrasi pemerintah daerah."Kami melihat niat Freeport sangat mulia dan patut
didukung. Tapi pengalaman membuktikan, melibatkan Pemda Mimika tidak menjamin
program benar-benar terbangun dan dinikmati masyarakat sasaran," tegas
Edoardus.Keraguan itu berakar dari catatan panjang realisasi APBD
Mimika. Menurutnya, dana APBD yang jelas asal-usul dan diawasi ketat lembaga
audit tetap menunjukkan ketidakkonsistenan penggunaan."Dana APBD jelas diawasi, tapi kenyataannya tetap tidak
konsisten. Janji membangun infrastruktur dasar di kampung-kampung sampai
sekarang realisasinya bisa dibilang nol persen. Masyarakat menunggu tapi tidak
terwujud," ujarnya.Desak Kerja Sama Langsung dengan YPMAK & Tokoh AdatSebagai solusi, Edoardus menyarankan Freeport mengubah pola
kerja sama. Daripada lewat Pemda, perusahaan diminta bermitra langsung dengan
lembaga representasi masyarakat asli."Karena tujuannya menyejahterakan, jalan terbaiknya
Freeport berhubungan langsung dengan YPMAK, kepala suku, dan elemen masyarakat
sendiri. Sudah ada wadahnya, sudah ada pemimpinnya. Tidak perlu
berbelit-belit," katanya. Ia juga menegaskan: "Stop penggunaan nama masyarakat
Orang Asli Papua hanya sebagai topeng untuk meraup keuntungan kelompok
tertentu."Pembangunan Harus Berbasis Kearifan LokalEdoardus menekankan, pembangunan untuk OAP tidak bisa
disamaratakan. Program harus disusun berlandaskan identitas, budaya, dan
kearifan lokal suku Amungme-Kamoro."Sudah ada YPMAK, sudah ada kepala-kepala suku yang
mengenal betul kebutuhan dan budaya masyarakat OAP. Mari bangun kami
berdasarkan jati diri kami sendiri, bukan proyek yang hanya berhenti di atas
kertas," pungkasnya.Selain itu, Edoardus menyoroti sejumlah proyek lain yang
menurutnya gagal, seperti pembangunan Jembatan Waa Banti dan program air bersih
di pesisir. Ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas proyek mangkrak
tersebut.Upaya Konfirmasi: Hingga berita tayang, redaksi berupaya
mengonfirmasi tanggapan ini kepada PT Freeport Indonesia, Pemerintah Kabupaten
Mimika, dan YPMAK. Penulis: Hendrik
Editor: GF
19 Jun 2026, 18:58 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
