logo-website
Sabtu, 08 Agu 2026,  WIT
Berita Pilihan Redaksi Homepage
Satgas Damai Cartenz Rajut Kedekatan: Patroli Berbalut Bantu Panen di Puncak Jaya Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 terus menjadikan pendekatan humanis sebagai landasan utama menjaga keamanan di tanah Papua. Personel Sektor Puncak Jaya melaksanakannya lewat patroli jalan kaki sekaligus silaturahmi menyambangi warga Distrik Muara, Selasa (4/8/2026). Kegiatan ini bukan sekadar memantau situasi keamanan, melainkan mempererat ikatan persaudaraan antara aparat dan masyarakat.Selama di lapangan, personel menyapa warga yang sedang beraktivitas, berbincang santai, membagikan permen kepada anak-anak, hingga ikut turun tangan membantu memanen hasil kebun. Suasana terasa hangat dan penuh keakraban tanpa jarak. Warga setempat, Mama Samuel, menyambut baik kehadiran tersebut: “Kami sangat senang bapak-bapak polisi mau berbaur, bermain dengan anak-anak, dan ringan tangan membantu kami. Ini membuat kami merasa diperhatikan dan berani berkomunikasi dengan leluasa.”Kepala Operasi Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani menegaskan keamanan yang abadi lahir dari rasa saling percaya. “Kami tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, melainkan pelindung, pengayom, dan sahabat yang membawa manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari,” ujarnya. Pendekatan ini dipilih agar kehadiran aparat benar-benar dirasakan melindungi, bukan menakutkan.Wakil Kepala Operasi Kombes Pol. Adarma Sinaga menambahkan pola patroli dialogis semacam ini akan digencarkan secara rutin. “Melalui tatap muka langsung, kami menyerap harapan dan kendala warga. Sinergi yang kokoh antara aparat dan masyarakat adalah kunci menjaga Papua tetap aman, damai, dan kondusif,” tegasnya.Hingga kegiatan usai, situasi terpantau aman dan aktivitas warga berjalan normal.Penulis: JidEditor: OF 06 Agu 2026, 12:54 WIT
Kemenko Polkam Selaraskan Persepsi Partai Politik Jelang Pengukuran IIPP 2026 Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggelar rapat koordinasi sosialisasi dan bimbingan teknis pengukuran Indeks Integritas Partai Politik Tahun 2026 pada Selasa (4/8/2026). Kegiatan ini bertujuan menyamakan pemahaman seluruh pihak terkait metode, indikator, serta tahapan pelaksanaan agar berjalan objektif dan transparan.Acara dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polkam Brigjen TNI Haryadi, dengan kehadiran perwakilan BRIN selaku lembaga pelaksana, seluruh partai politik yang duduk di parlemen, serta kementerian dan lembaga terkait. Forum ini menjadi langkah awal memperkuat kerja sama demi menjamin proses berjalan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.“Indeks Integritas Partai Politik adalah instrumen strategis untuk mendorong tata kelola partai yang terbuka, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Sinergi antara pemerintah, lembaga pengukur, dan partai politik sangat dibutuhkan agar data yang dihasilkan kredibel dan menjadi dasar perbaikan kualitas demokrasi kita,” ujar Haryadi.Pengisian kuesioner oleh partai politik akan dilaksanakan pada 17 hingga 31 Agustus 2026, dilanjutkan tahap verifikasi, pembahasan hasil, hingga pengumuman resmi pada Desember tahun ini. Kemenko Polkam menegaskan komitmen mengawal seluruh proses agar berjalan tepat waktu dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi kemajuan sistem kepartaian nasional.Penulis: JidEditor: OF 06 Agu 2026, 12:51 WIT
Kejadian di Jayapura, kepala BGN Tegaskan Pelanggar Prosedur MBG Akan Diproses Hukum Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkapkan penyebab dugaan keracunan yang menimpa sejumlah siswa di Kabupaten Jayapura dan Semarang pasca mengonsumsi Makan Bergizi Gratis. Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan pelanggaran prosedur waktu memasak yang dilakukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menjadi akar masalah utama.Sudaryono menjelaskan di Jayapura, makanan justru dimasak sejak pukul 19.00 atau 19.30 malam sebelumnya, padahal baru disajikan ke siswa pada pukul 11.00 keesokan harinya. Hal serupa juga terjadi di Semarang, di mana proses memasak dimulai pukul 21.00 malam sebelum hari penyajian. “Ini murni masalah kedisiplinan, melanggar aturan standar keamanan pangan,” tegasnya di Jakarta, Kamis (6/8/2026).Pihaknya kini sedang merumuskan mekanisme pengawasan ketat guna mencegah pelanggaran serupa terulang. Jika ditemukan indikasi kesengajaan atau sabotase, BGN tidak segan melaporkan pihak terkait ke kepolisian. “Kami tidak akan menutupi atau membela kesalahan. Namun kami tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah, dan ada juga kasus yang terjadi karena makanan dibawa pulang,” tambahnya.Sebelumnya ratusan siswa di Distrik Depapre, Jayapura dilaporkan jatuh sakit usai menyantap menu program. Pemerintah berjanji akan memeriksa setiap tahapan pelayanan dan memberikan sanksi tegas bagi pihak yang lalai agar keamanan pangan anak-anak benar-benar terjamin.Penulis: JidEditor: OF 06 Agu 2026, 12:45 WIT
Mimika Innovation Week 2026 Masuki Tahap Presentasi, 19 Inovasi Terbaik Bersaing Papuanewsonline.com, Mimika – Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mimika resmi meluncurkan Tahap II Mimika Innovation Week 2026, di mana 19 inovasi unggulan hasil seleksi dari berbagai kategori memaparkan gagasan mereka di hadapan dewan juri. Kegiatan berlangsung selama tiga hari mulai Rabu hingga Jumat (5–7/8) di Ruang Rapat Kantor Bapenda Mimika. Pelaksana Tugas Kepala BRIDA Mimika Darius Sabon Rain menjelaskan penilaian tidak hanya menyoroti kebaruan dan kreativitas ide, melainkan juga manfaat nyata, dampak bagi pelayanan publik, keberlanjutan, potensi replikasi, serta kekuatan kolaborasi dalam pelaksanaannya. Dewan juri terdiri dari perwakilan Kementerian PANRB, Kemendagri, unsur pimpinan daerah, serta akademisi Institut Jambatan Bulan Timika.“Kegiatan ini bukan sekadar perlombaan, melainkan gerakan bersama menumbuhkan budaya inovasi di lingkungan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dunia usaha, hingga masyarakat luas,” tegas Darius. Para finalis berasal dari perangkat daerah, Puskesmas, sekolah, instansi vertikal, ormas, maupun BUMD, mencerminkan semangat kolaborasi lintas sektor. Jadwal presentasi dibagi berdasarkan kategori: hari pertama untuk perangkat daerah, Puskesmas dan ormas; hari kedua untuk sekolah, instansi vertikal dan BUMD; serta hari ketiga untuk kategori pelayanan publik lainnya. BRIDA menegaskan inovasi tidak boleh berhenti di atas kertas, melainkan harus menjadi solusi nyata yang meningkatkan kualitas pelayanan dan daya saing daerah.Penulis: JidEditor: OF 06 Agu 2026, 12:17 WIT
Pertamina Ganti Biosolar B40 Jadi B50 di Mimika, Harga Tetap Rp6.800 Per Liter Papuanewsonline.com, Mimika – Pertamina Patra Niaga Regional Papua-Maluku resmi memberlakukan penyaluran Biosolar B50 menggantikan jenis sebelumnya Biosolar B40 di seluruh Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mulai Kamis (6/8/2026). Bahan bakar ini akan didistribusikan ke empat SPBU yang beroperasi di wilayah tersebut dengan harga tetap sama, yaitu Rp6.800 per liter.Sales Branch Manager Pertamina Rayon II Papua Tengah Junaedi Kalla menjelaskan kapal pengangkut bahan bakar tersebut telah tiba di Jobber Pomako, dan penyaluran perdana ke lokasi penjualan akan dilakukan secara bertahap mulai hari ini. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang diresmikan pada 9 Juli 2026 lalu. Biosolar B50 terdiri dari campuran 50 persen minyak sawit dalam bentuk FAME dan 50 persen solar murni, berbeda dengan B40 yang hanya mencampurkan 40 persen minyak sawit. Penambahan porsi minyak sawit ini bertujuan mengurangi ketergantungan negara terhadap impor bahan bakar minyak hingga sepuluh persen lebih rendah dibandingkan sebelumnya.Pihak Pertamina menjamin kualitas dan keamanan produk telah melalui serangkaian uji coba oleh Balai Besar Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) serta BPH Migas. “Masyarakat tidak perlu khawatir, meski komposisi berubah, kualitas dan daya pakai tetap terjaga baik, bahkan harga tetap sama dan masih mendapat dukungan subsidi pemerintah,” tegas Junaedi.Penulis: JidEditor: OF 06 Agu 2026, 12:15 WIT
Pertumbuhan Ekonomi Papua dan Maluku Melambat, Menkeu Siapkan Strategi Baru Papuanewsonline.com, Jakarta – Kinerja ekonomi kawasan Maluku dan Papua menjadi sorotan utama pemerintah setelah mencatatkan pertumbuhan hanya 1,36 persen secara tahunan pada triwulan II tahun 2026. Angka ini tercatat jauh tertinggal dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang pada periode yang sama mencapai 5,29 persen. (6/8/26)  Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa struktur dan sumber pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah tersebut belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat potensi besar yang sebenarnya dimiliki oleh daerah-daerah di Indonesia bagian timur.Pemerintah pun menyadari perlunya penyusunan kebijakan yang jauh lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan karakteristik lokal guna mendongkrak laju pertumbuhan. Purbaya menegaskan kesiapan untuk menyusun "mesin penggerak baru" yang mampu membangkitkan roda perekonomian di sana, baik melalui penguatan konektivitas, peningkatan investasi, hingga pengembangan potensi unggulan daerah.Selama ini, keterbatasan infrastruktur, rantai pasok yang belum terbangun sempurna, serta ketergantungan pada sektor tertentu menjadi beberapa faktor yang menjadi fokus perbaikan. Pemerintah berkomitmen memastikan pemerataan pembangunan benar-benar terasa hingga ke pelosok wilayah, bukan hanya terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan utama.Penulis: JidEditor: OF 06 Agu 2026, 12:09 WIT
Amnesty International Desak Hentikan MBG: Rentetan Keracunan Bukan Lalai, Tapi Kegagalan Sistemik Papuanewsonline.com, Jakarta – Menyusul kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa dan guru di Jayapura serta Semarang dalam kurun waktu seminggu terakhir, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menegaskan program Makan Bergizi Gratis layak segera dihentikan dan dievaluasi secara menyeluruh. Seruan ini disampaikan mengingat angka korban yang terus meningkat serta dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaannya.Usman menilai sikap pemerintah yang membandingkan jumlah korban dengan total penerima manfaat adalah pola pikir yang keliru. “Setiap anak berhak mendapatkan jaminan kesehatan yang utuh, bukan sekadar dihitung dalam angka statistik. Berapa banyak lagi anak yang harus menjadi korban sebelum negara benar-benar mendengar?” tegasnya.Ironisnya, program yang digadang sebagai solusi gizi justru berubah menjadi ancaman nyata bagi kesehatan dan keselamatan anak-anak.Berdasarkan catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, sejak Januari 2025 hingga Mei 2026 tercatat lebih dari 37 ribu anak menjadi korban keracunan, di mana 9 ribu kasus terjadi pada lima bulan pertama tahun ini. Kasus terbaru di Distrik Depapre, Jayapura saja menimpa 150 siswa, membuat fasilitas kesehatan setempat kewalahan. Sebelumnya, serupa juga terjadi di sebuah SMA Negeri Jayapura pada 28 Juli dan SMK Negeri Semarang pada 31 Juli yang menimpa ratusan orang.Amnesty menegaskan kejadian ini bukan sekadar kelalaian terpisah, melainkan bukti kegagalan sistemik negara dalam melindungi hak anak dan hak atas pangan. Komnas HAM sendiri pada Juni lalu telah menemukan indikasi pelanggaran HAM dalam program ini. Selain itu, penggunaan anggaran pendidikan untuk program ini pun dinilai bertentangan dengan konstitusi sebagaimana terungkap dalam sidang Mahkamah Konstitusi Juli lalu.Lembaga ini mendesak penyelidikan menyeluruh terhadap seluruh rantai pengelolaan dan pendistribusian makanan, serta penindakan tegas terhadap pihak yang terbukti lalai.Penulis: JidEditor: OF 06 Agu 2026, 11:59 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT