Papuanewsonline.com
Pickup Pengangkut Air Terguling Di Pertigaan Hasanuddin, Pengendara Baru Belajar Mengemudi
PTFI Setor Rp4,8 Triliun: Mimika Terima Bagian Terbesar, Total Kontribusi Capai Rp75 Triliun
Lapas Timika Gelar Ikrar Bersih Dari Hp Ilegal, Narkoba, Dan Penipuan
Lima Warga Diklaim Tewas di Kali Kabur, TPNPB Soroti Operasi Militer di Tembagapura
BADKO HMI dan Polda Papua Sepakati Sinergi, Fokus Tangani Tambang Ilegal hingga Hoaks Digital
Enam Warga Sipil Ditembak Di Tembagapura, Aktivis Deby Santoso Desak Proses Hukum Transparan
Direktur Law Firm Golda: Transaksi Perkara Di Timika Semakin Subur, Masyarakat Miskin Jadi Korban
BADKO HMI Papua Dukung Penertiban Tambang Ilegal oleh Gubernur Papua Tengah
DPR Papua Tengah, Mimika dan Puncak Bentuk Tim Khusus Tangani Konflik Kwamki Narama
Kejati Papua Mandul Tetapkan Yunus Wonda Jadi Tersangka, Mahasiswa Kembali Geruduk Kejagung
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Peringati Hari Buruh, Kapolda Maluku: Stabilitas Keamanan Kunci Kesejahteraan
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menegaskan pentingnya sinergi antara buruh, pemerintah, dan pengusaha dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendorong kesejahteraan pekerja saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Ambon, Jumat (1/5/2026).Kegiatan yang digelar Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) Korwil Maluku di Aula Hotel Pacific tersebut dihadiri sekitar 200 peserta, terdiri dari unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, pengurus serikat buruh, dan perwakilan pekerja dari berbagai wilayah di Maluku.Dalam sambutannya, Kapolda menyebut May Day bukan hanya momentum memperingati perjuangan buruh, tetapi juga ajang memperkuat hubungan industrial yang harmonis melalui dialog dan komunikasi konstruktif.“Hari Buruh mengingatkan kita pada perjuangan panjang kaum pekerja. Namun saat ini, penyampaian aspirasi sudah berkembang lebih baik melalui dialog dan kebersamaan,” ujar Kapolda.Ia menegaskan, persoalan ketenagakerjaan tidak dapat diselesaikan secara sepihak, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.“Ketiga unsur ini harus duduk bersama dan mencari solusi terbaik. Sinergi menjadi kunci dalam menciptakan kesejahteraan bersama,” katanya.Kapolda juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi dan masuknya investasi ke daerah.Menurutnya, iklim keamanan yang kondusif akan berdampak langsung terhadap terbukanya lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.“Jika daerah tidak aman, investor akan ragu masuk. Karena itu menjaga kamtibmas adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.Selain itu, Kapolda mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya para pekerja, untuk menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang dapat mengganggu stabilitas sosial.Ia menilai Maluku memiliki potensi besar di sektor pariwisata, budaya, dan sumber daya alam yang dapat menjadi penggerak pembangounan apabila didukung situasi yang aman dan kondusif.Kegiatan May Day 2026 di Ambon berlangsung tertib, aman, dan penuh kebersamaan, sekaligus menjadi ruang silaturahmi antara pekerja, pemerintah, dan aparat keamanan dalam memperkuat komitmen menjaga hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan.Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Maluku menunjukkan adanya perubahan pola pendekatan dalam penyampaian aspirasi buruh yang kini lebih mengedepankan dialog, kolaborasi, dan stabilitas sosial. Kehadiran Kapolda Maluku bersama unsur pemerintah dan organisasi pekerja menjadi sinyal kuat bahwa isu ketenagakerjaan tidak lagi dipandang semata sebagai persoalan hubungan industrial, tetapi juga berkaitan erat dengan stabilitas keamanan dan pembangunan daerah.Pernyataan Kapolda Maluku mengenai pentingnya keamanan sebagai fondasi investasi mencerminkan realitas bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pekerja tidak dapat dipisahkan dari situasi kamtibmas yang kondusif. Di tengah tantangan ekonomi global dan persaingan investasi antar daerah, Maluku membutuhkan iklim yang aman, stabil, dan terbuka terhadap dialog agar mampu menarik investasi yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja.Di sisi lain, pendekatan dialogis yang disampaikan Kapolda menjadi pesan penting bahwa penyelesaian persoalan buruh idealnya dilakukan melalui komunikasi dan musyawarah, bukan konfrontasi. Model hubungan industrial seperti ini dinilai lebih relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang mengutamakan keberlanjutan dan kepentingan bersama.May Day di Maluku tahun ini juga memperlihatkan wajah baru hubungan antara aparat keamanan dan kelompok pekerja, yakni sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas sosial. Jika pola sinergi ini terus dijaga, maka hubungan industrial di Maluku berpotensi berkembang lebih sehat, produktif, dan berkeadilan.Pada akhirnya, kesejahteraan buruh, pertumbuhan investasi, dan stabilitas keamanan merupakan tiga elemen yang saling berkaitan. Ketika ketiganya mampu berjalan beriringan, maka pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. PNO-12
03 Mei 2026, 13:54 WIT
Kapolda Maluku Gandeng Pesantren Bentuk Generasi Muda Cinta Perdamaian
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto menegaskan pentingnya peran pesantren dalam membangun generasi muda yang berkarakter, cinta persatuan, dan mampu menjaga stabilitas keamanan di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.Hal itu disampaikan saat menerima audiensi pengurus Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al Anshor Ambon di Mapolda Maluku, Jumat (1/5/2026).Menurut Dadang, lembaga pendidikan keagamaan memiliki posisi strategis dalam memperkuat nilai kebangsaan, toleransi, dan semangat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural seperti Maluku.“Pesantren bukan hanya tempat menimba ilmu agama, tetapi juga benteng pembinaan karakter dan moral generasi muda agar tidak mudah terpengaruh paham radikal, konflik sosial, maupun pengaruh negatif lainnya,” kata Dadang.Dalam pertemuan tersebut, Kapolda didampingi Direktur Intelkam, Kabid Humas, serta Ps Wakil Direktur Binmas Polda Maluku. Sementara rombongan pesantren dipimpin Ustaz Abdul Rahim Rumbara bersama jajaran pengurus dan tenaga pengajar.Kapolda menilai, kolaborasi antara kepolisian dan lembaga pendidikan menjadi langkah penting dalam menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif, terutama di tengah tantangan sosial dan perkembangan informasi digital yang semakin kompleks.Ia juga berharap pesantren terus menjadi ruang pembinaan generasi muda yang mampu menghadirkan kesejukan, memperkuat toleransi, dan menjaga keutuhan persatuan bangsa.“Maluku memiliki sejarah panjang tentang pentingnya persaudaraan dan perdamaian. Karena itu, generasi muda harus dibekali nilai moral, kedisiplinan, dan rasa cinta terhadap bangsa agar mampu menjaga daerah ini tetap aman dan harmonis,” ujarnya.Sementara itu, pimpinan pesantren Abdul Rahim Rumbara menyampaikan apresiasi atas sambutan Kapolda Maluku dan berharap sinergi antara pesantren dan Polda Maluku dapat terus diperkuat, termasuk melalui pembinaan wawasan kebangsaan dan kamtibmas bagi para santri.Audiensi berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, sekaligus menjadi simbol penguatan kolaborasi antara aparat keamanan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam menjaga persatuan dan stabilitas sosial di Maluku. PNO-12
03 Mei 2026, 13:47 WIT
Deklarasi Barisan Merah Putih di Puncak Jaya Tegaskan Komitmen Jaga NKRI dan Persatuan Papua
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Dewan Pimpinan Cabang
(DPC) Barisan Merah Putih Republik Indonesia (BMP RI) Kabupaten Puncak Jaya resmi
mendeklarasikan keberadaan organisasinya dalam sebuah kegiatan yang digelar
usai acara adat bakar batu di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Kamis (1/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 600 masyarakat dari berbagai wilayah
setempat.Deklarasi berlangsung dalam suasana penuh semangat
kebersamaan dan nuansa adat Papua. Acara ini menjadi simbol penghormatan
terhadap budaya lokal sekaligus momentum untuk mempertegas komitmen menjaga
persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Kegiatan diawali dengan prosesi adat bakar batu yang menjadi
tradisi masyarakat Papua dalam mempererat hubungan sosial dan kebersamaan.
Setelah itu, deklarasi organisasi dilakukan di hadapan masyarakat dan
tokoh-tokoh adat yang hadir.Dalam keterangannya, DPC BMP RI Kabupaten Puncak Jaya
menyebut deklarasi tersebut sebagai bentuk penghormatan dan mengenang jasa
delapan Pahlawan Nasional yang telah berjuang menjaga keutuhan NKRI, khususnya
di tanah Papua.“Deklarasi ini menjadi bentuk penghormatan terhadap
perjuangan para pahlawan yang telah berjuang demi tetap tegaknya Negara
Kesatuan Republik Indonesia di tanah Papua,” demikian disampaikan dalam
pernyataan organisasi.Melalui deklarasi tersebut, DPC BMP RI Kabupaten Puncak Jaya
menegaskan bahwa organisasinya merupakan bagian dari elemen masyarakat yang
terus melanjutkan semangat perjuangan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dengan
tetap setia menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945.“DPC BMP RI Kabupaten Puncak Jaya merupakan bagian dari
elemen masyarakat yang melanjutkan semangat perjuangan Pepera guna tetap setia
dan teguh dalam menjaga keutuhan NKRI yang berlandaskan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945,” bunyi deklarasi tersebut.Tidak hanya menekankan semangat nasionalisme, organisasi ini
juga menyoroti pentingnya menjaga adat dan budaya Papua sebagai fondasi
persatuan masyarakat. Menurut mereka, nilai-nilai budaya lokal harus terus
dijaga agar menjadi perekat sosial di tengah keberagaman masyarakat Papua.Selain itu, DPC BMP RI secara tegas menyatakan penolakan
terhadap segala bentuk tindakan yang dapat memicu konflik maupun perpecahan di
tengah masyarakat. Organisasi tersebut menilai persatuan menjadi modal utama
dalam menjaga stabilitas dan pembangunan daerah.“DPC BMP RI menolak segala bentuk perpecahan, provokasi,
maupun tindakan yang bertentangan dengan nilai persatuan dan keutuhan bangsa,”
tegas pernyataan itu.Dalam kesempatan yang sama, organisasi tersebut juga
menyampaikan komitmennya untuk menjadi wadah aspirasi masyarakat. DPC BMP RI
menyebut organisasinya lahir dari masyarakat dan akan terus berupaya menjadi
jembatan penyampaian kepentingan publik secara konstruktif dan damai.Kegiatan deklarasi kemudian ditutup dengan penegasan
semangat persatuan melalui semboyan yang disampaikan bersama-sama oleh peserta
yang hadir. “Adat menyatukan kita, budaya menguatkan kita, dan NKRI
membangkitkan kita. Satu hati, satu tanah air, satu Indonesia,” seru peserta
deklarasi.Melalui kegiatan tersebut, DPC BMP RI Kabupaten Puncak Jaya
berharap seluruh elemen masyarakat dapat terus menjaga kebersamaan, memperkuat
persatuan, serta aktif mendukung keutuhan NKRI di tanah Papua. (GF)
02 Mei 2026, 18:04 WIT
Tata Kelola Pesawat Dan Helikopter: Ketua KPKM Minta Bupati Transparan Ke Publik
Papuanewsonline,com, Timika - Pengelolaan pesawat dan
helikopter yang telah menguras APBD Mimika menuwai sorotan publik. Hingga
mandulnya Lembaga Antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum
berani membongkar praktek mafia tersebut kehadapan publik.Ketua Komunitas Pemuda Kei Kabupaten Mimika, Edoardus
Rahawadan menyebutkan publik berhak tahu apa kendala dua aset mewah tersebut,
yang hingga kini belum dimanfaatkan oleh Masyarakat di Kabupaten Mimika."Kalau tidak ada manfaat untuk masyarakat berarti
totalloos potensi kerugianya, karena kami juga menduga ada kelalaian yang
berpotensi merugikan keuangan daerah," ucap Bung Edward di Timika, Sabtu
(2/5/2026).Bung Edward mengatakan pengelolaan pesawat Caravan dan
Helikopter tersebut melibatkan Johanes
Rettob dan Asian One Air secara pribadi, sehingga tidak ada kaitan dengan
Pemerintah Daerah."Apabila ada anggaran Daerah dikuras lagi untuk
operasional dua aset ini, maka harus dipertanggungjawabkan secara hukum, karena
anggaran daerah puluhan miliar sudah dikuras untuk pembelian, kemudian
diberikan pengelolaan ke pihak ketiga dimana tidak ada kejelasan sampai hari
ini, padahal yang digunakan uang rakyat Mimika," Tegasnya.Bung Edward minta KPK sebagai lembaga penegsk hukum
seharusnya jangan mandul dalam menelusuru dua aset pemda tersebut sehingga
benar-benar memberikan manfaat terhadap Masyarakat di Kabupaten Mimika.Pengakuan Bupati Melalui Video Resmi Yang BeredarMenurut Edoardus, Bupati Mimika dalam rilis video resmi
tanggal 10 Februari 2026 yang dipublikasikan salah satu media di Timika,
mengakui kalau ada beban tanggung jawab yang harus diselesaikan kedua belah
pihak, yakni Pemkab Mimika dan operator penerbangan. "Pernyataan ini, menurut kami bahwa adanya masalah
dalam pengelolaan aset ini, sehingga harus ada transparansi ke Publik,"
Sorot Bung Edward.Ia menilai kerugian yang terjadi bukan sekadar kelalaian,
melainkan unsur kesengajaan."Bupati Mimika sudah bersepakat dengan pihak Asian One
Air untuk menyelesaikan utang terkait pengelolaan pesawat dan helikopter ini, Namun
hingga kini belum ada tindakan konkret yang diambil,” Pungkasnya.Bung Edward juga menyoroti dugaan pembohongan publik terkait
klaim pesawat dalam kondisi siap operasi. “Hingga kini tidak ada satu pun operator penerbangan di
wilayah ini yang berani mengoperasikan pesawat bekas dengan kondisi yang belum
jelas kelayakan terbangnya,” Sorotnya.Kata Dia, Persoalan ini memunculkan pertanyaan serius dari
publik soal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah, terutama
menyangkut keselamatan dan penggunaan anggaran Daerah. Bung Edward juga menagih janji manis Bupati Mimika tentang
transparansi birokrasi. “Mana janji politik terkait transparansi pemerintah dalam
setiap pengelolaan birokrasi, khususnya kasus pesawat dan helikopter ini,
" jangan sampai janji tinggal janji abuti jalan terus," Pungkasnya.Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan atau
langkah konkret penyelesaian dari Pemkab Mimika maupun pihak Asian One Air,
terkait persoalan ini. Penulis: Hendrik
Editor: GF
02 Mei 2026, 18:00 WIT
May Day di Ambon, Kapolda Maluku: Buruh Harus Jadi Mitra Pembangunan Daerah
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof.Dr. Dadang Hartanto mengajak kalangan buruh di Maluku untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah pada peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Kota Ambon, Jumat (1/5/2026).Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan jalan santai dan syukuran Hari Buruh yang digelar serikat pekerja di Tribun Lapangan Merdeka Ambon.Menurut Dadang, buruh, pemerintah, dan pengusaha merupakan tiga elemen penting yang memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.“Buruh tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga harus menjadi bagian dari solusi dan kemajuan daerah. Jika keamanan terjaga, investasi akan tumbuh dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat,” ujarnya.Kegiatan itu turut dihadiri Direktur Intelkam, Direktur Lalu Lintas, Karumkit Bhayangkara Polda Maluku, unsur Forkopimda Maluku, pimpinan serikat pekerja, pelaku usaha, serta sejumlah pejabat terkait.Kapolda juga menekankan pentingnya menjaga situasi kamtibmas yang kondusif sebagai fondasi utama pembangunan di Maluku.“Keamanan adalah salah satu kekuatan utama untuk memajukan Maluku. Karena itu, buruh, pemerintah, dan aparat keamanan harus duduk bersama menjaga stabilitas daerah,” katanya.Dalam kesempatan tersebut, Dadang turut menyampaikan bahwa Polri telah membuka layanan pengaduan ketenagakerjaan guna membantu pekerja yang menghadapi persoalan hubungan industrial, termasuk pemutusan hubungan kerja dan sengketa ketenagakerjaan.Menurutnya, layanan itu dihadirkan untuk membantu mencarikan solusi bagi pekerja sesuai kemampuan dan kebutuhan di lapangan.Usai kegiatan syukuran, Kapolda bersama Forkopimda dan perwakilan pengusaha melepas peserta jalan santai yang berlangsung meriah dan kondusif di kawasan pusat Kota Ambon. PNO-12
02 Mei 2026, 12:43 WIT
Diduga KPK Ditipu Pemkab Mimika; Pesawat dan Helikopter Jadi Besi Tua di Hanggar
Papuanewsonline.com, Timika — Janji manis
Pemerintah Daerah melalui Bupati Mimika Johanes Rettob kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pengoperasian pesawat Cessna Grand Caravan
C208B EX dan helikopter Airbus H125, yang dibeli dengan menguras APBD
Kabupaten Mimika Tahun anggaran 2015–2022 senilai total Rp 85,8 miliar, tak
kunjung direalisasi.
Informasi yang diterima
Media Papuanewsonline.com pada Sabtu (2/5/2026) menyebutkan bahwa dua
aset tersebut kini tidak layak terbang dan hanya parkir di Hanggar bandara
Mozes Kilangin Mimika, ibarat Besi Tua yang dipaksakan untuk terbang.
Hingga kini belum ada juga vendor yang berani untuk
mengelola aset miliaran tersebut. Karena bertahun-tahun aset mewah ini tidak
difungsikan.
Beberapa persyaratan mutlak untuk pengoprasian juga
diabaikan pemerintah daerah.
Pertanyaanya siapa yang bakal bertanggungjawab? Sudah tentu
bahwa para pihak yang mulai dari pengadaan aset mewah ini, yaitu Bupati Mimika
saat ini Johanes Rettob dan adik Iparnya Silvi Herawaty selaku direktur PT
Asian One Air sebagai pengelola.
Salah satu sumber Media ini menyebutkan Pesawat dan
Helikopter bertahun-tahun tinggal di Hanggar tanpa perawatan. Maka untuk
kelayakan terbang memerlukan banyak hal, dan tidak mungkin kembali menguras
APBD Mimika, mengingat tidak ada manfaat yang dinikmati maupun dirasakan
Masyarakat Mimika.
Pada beberapa waktu lalu KPK memanggil beberapa pihak
termasuk Bupati Johanes Rettob dalam rapat koordinasi untuk pemanfaatan dua
aset milik pemda ini, namun KPK diduga kena tipu karena sudah lewat tenggang
waktu sesuai kesepakatan, pesawat dan helikopter masi tinggal jadi besi tua di
hanggar.
Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali
menyalakan alarm keras soal tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Mimika,
Provinsi Papua Tengah.
Sorotan tajam lembaga antirasuah KPK ini menyasar Pesawat
dan Helikopter aset milik pemda Mimika yang hingga kini diduga sudah jadi besi
tua di hanggar, Bandara Mozes Kilangin Mimika.
KPK akan menelusuri lebih dalam terkait pengelolaan
aset mewah tersebut, karena berptensi merugikan keuangan daerah.
Hasil identifikasi Media ini juga menyebutkan bahwa asas
manfaat dari dua aset Mewah ini nihil terhadap masyarakat, mulai dari
pengadaan, hingga pengelolaan, bahkan hingga kini bertahun-tahun tidak
beroperasi karena sudah tidak layak terbang.
Walaupun pengadaan dua aset mewah ini menguras APBD puluhan
Miliar, namun hal ini justru terbalik 100% karena tidak memberikan
manfaat bagi masyarakat, dan justru berubah menjadi beban fiskal dan potensi
kerugian negara.
Dikutip dari situs Website resmi KPK.go.id, Senin
(2 /2/2026), KPK menyebutkan, dua aset udara mewah yaitu, pesawat Cessna Grand
Caravan C208B EX dan helikopter Airbus H125, yang dibeli menggunakan APBD
2015–2022 senilai total Rp 85,8 miliar, kini dalam kondisi “mati suri”.
Ironisnya, menurut KPK, aset yang semestinya memperkuat
pelayanan publik itu justru menyisakan piutang macet, pajak barang mewah
selangit.
Dalam Rapat Koordinasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,
Jumat (30/1), terungkap kerja sama pemanfaatan aset dengan PT Asian One Air
(AOA) telah menimbulkan piutang Rp 18,8 miliar yang belum dilunasi sejak 2019.
Fakta ini memperlihatkan kegagalan serius tata kelola aset
daerah. Dari total piutang sewa pesawat dan helikopter periode 2019–2022
sebesar Rp 23,4 miliar, Pemkab Mimika baru menerima Rp 4,5 miliar hingga
Oktober 2025.
Artinya, sebagian besar uang rakyat masih menggantung tanpa
kepastian, dan meninggalkan misteri.
Direktur Korsup Wilayah V KPK, Imam Turmudhi, menegaskan
aset publik yang tidak dikelola secara transparan berpotensi menjadi ladang
pemborosan dan penyimpangan.
“Jika aset daerah tidak dimanfaatkan secara akuntabel, ini
bukan lagi aset, tapi beban dan celah korupsi,” tegas Imam.
Kata Imam, sebagai barang mewah, pesawat dan helikopter
tersebut dibebani Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga 67,5 persen,
angka yang berdampak signifikan pada postur keuangan daerah.
Kondisi makin mengkhawatirkan karena aset udara itu tidak
beroperasi lebih dari tiga tahun.
"Negara membayar mahal, namun rakyat tak merasakan
manfaat, " Ujarnya.
KPK juga mengingatkan, di wilayah Papua, aset daerah sangat
rentan hilang, dialihkan, atau dikuasai pihak ketiga tanpa pengawasan memadai.
Penertiban aset dan kewajiban mitra usaha dinilai mendesak
untuk mencegah kerugian yang lebih besar.
Sebagai langkah konkret, KPK merekomendasikan Pemkab Mimika
segera menetapkan nilai piutang sesuai audit BPK terakhir.
Bila PT Asian One Air tak memenuhi jadwal pelunasan, gugatan
perdata menjadi opsi yang tak terelakkan.
Namun ada tanda tanya perdata dari Pemda ke pihak ke tiga PT
Asian One Air? Lalu siapa PT Asian One Air dan siapa Bupati Mimika?
Jangan sampai " Saya Gugat Saya".
Semmentara itu Kepala Satgas Korsup Wilayah V.2 KPK, Nurul
Ichsan Alhuda, menekankan perlunya evaluasi total, dari kondisi fisik aset,
status hukum, pola sewa, hingga biaya melekat yang terus menggerogoti keuangan
daerah.
Selain aset udara, KPK juga menyoroti Pelabuhan Pomako yang
belum optimal, meski Pemkab Mimika telah mengakuisisi 500 hektar lahan.
Sengketa kepemilikan dan mandeknya sertifikasi tanah dinilai
memperlihatkan lemahnya koordinasi antarinstansi.
Namun publik bertanya, aset mahal ini apakah untuk
beroperasi harus kembali menguras APBD Mimika? Apakah KPK sudah
menelusuri aset puluhan miliar yang tidak produktif ini? Apakah KPK sudah
menelusuri utang bea cukai puluhan miliar tentang Helikopter ini?
Penulis: Hendrik
Editor: GF
02 Mei 2026, 10:11 WIT
Berkas P-21, Polres Kepulauan Tanimbar Limpahkan Tersangka Pembunuhan ke JPU
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar, Penyidik Satuan Reserse Kriminal secara resmi melaksanakan tahap II, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti terkait tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan/ atau pembunuhan pada, Rabu (29/04/26) siang.Tersangka berinisial BERA bersama barang bukti diserahkan langsung kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Gedung Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar, setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P-21 oleh pihak Kejaksaan. Hal ini berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Nomor: B-836/Q.1.13/Eoh.1/04/2026 tertanggal 28 April 2026.Dalam proses penyerahan, penyidik menyertakan sejumlah barang bukti penting berupa 2 (dua) buah mata panah, 1 (satu) unit flasdisk dan 1 (satu) potong baju milik korban. Tersangka BERA diserahkan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, yang dikuatkan dengan penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Penahanan serta Surat Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti.Sementara itu secara terpisah, Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP AYANI, S.P., S.I.K., M.H., melalui Kasat Reskrim Iptu RIVALDY SAID, S.H., M.H., dalam keterangannya mengungkapkan bahwa, penyerahan ini adalah merupakan salah satu bentuk komitmen Polri dalam menegakkan hukum secara transparan dan akuntabel.“Hari ini Kami telah menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada pihak Kejaksaan setelah berkas perkara dinyatakan P-21. Kami pastikan seluruh proses penyidikan telah dilakukan secara transparan dan akuntabel guna memberikan kepastian hukum bagi semua pihak” jelas Kasat.Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis terkait penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang dan atau pembunuhan, sebagaimana dimaksud dalam rumusan, Primer Pasal 459 KUHP Jo Pasal 20 Huruf C KUHP, Subsider Pasal 458 ayat (1) KUHP Jo Pasal 20 Huruf C KUHP, atau kedua Primer Pasal 467 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 20 Huruf C KUHP, Subsider Pasal 466 ayat (3) KUHP.Lebih lanjut Iptu RIVALDY menjelaskan bahwa, dengan dilakukannya penyerahan ini maka wewenang penahanan dan proses hukum selanjutnya beralih ke tangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk selanjutnya dapat segera disidangkan. Kasat Reskrim pun menyatakan komitmen Pihaknya untuk mengawal terus proses ini hingga putusan pengadilan inkrah.“Masyarakat diharapkan tetap tenang dan serahkan sepenuhnya proses hukum ini kepada pihak berwenang. Mari kita hormati proses peradilan yang akan segera berlangsung di pengadilan Negeri, tanpa mengambil tindakan yang dapat merugikan diri sendiri" tutup Kasat Reskrim. PNO-12
01 Mei 2026, 19:02 WIT
Gerak Cepat Polsek Tanimbar Utara Ringkus DPO Kasus Pencurian di Desa Ridool
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar, Jajaran Polsek Tanimbar Utara berhasil mengamankan Seorang Pria yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus pencurian. Penangkapan itu dilakukan di kediaman tersangka berinisial DS yang berlokasi di Jalan Poros Desa Ridool, Kecamatan Tanimbar Utara.Operasi penangkapan yang berlangsung pada, Senin (27/04/26) malam itu berawal dari informasi akurat yang dihimpun oleh Unit Intel Polsek Tanimbar Utara. Tim intelijen sebelumnya telah memantau dan menginformasikan keberadaan tersangka yang tengah berada di lokasi tersebut kepada Unit Operasional.Menindaklanjuti informasi tersebut, Personel Polsek Tanimbar Utara yang tergabung dalam Unit Operasional melakukan penyelidikan mendalam. Operasi ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Tanimbar Utara, Iptu EVERARDUS FASSE didampingi Wakapolsek Tanimbar Utara, Ipda RAHMIN B.B., S.H., M.Si.Setibanya di lokasi, Petugas Kepolisian dengan segera melakukan pengepungan di sekitar lokasi kediaman tempat tinggal tersangka untuk menutup ruang gerak pelaku. Dalam aksi tersebut, tersangka akhirnya berhasil diringkus tanpa perlawanan pada kediamannya yang berlokasi di Jalan Poros Desa Ridool.Dalam keterangannya, Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP AYANI, S.P., S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Tanimbar Utara Iptu EVERARDUS FASSE menyampaikan bahwa keberhasilan ini adalah merupakan buah dari sinergi internal yang solid antara Unit Intelijen dan Unit Operasional yang secara jeli mendeteksi keberadaan tersangka. Hal ini juga berkat kerja sama yang baik dengan Masyarakat.“Keberhasilan penangkapan ini adalah merupakan bukti nyata kesiapsiagaan Personel Kami dalam menindaklanjuti setiap laporan dan informasi dari lapangan” pungkasnya.Lebih lanjut, Iptu EVER menjelaskan bahwa tersangka berhasil diamankan tanpa perlawanan, setelah Tim melakukan pengepungan di kediamannya berdasarkan informasi yang akurat dari Unit Intelijen. Tersangka diketahui terlibat dalam tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam laporan polisi nomor LP/B/16/IX/2025."Saat ini, tersangka DPO telah Kami amankan dan selanjutnya akan di limpahkan Rutan Polres Kepulauan Tanimbar untuk menjalani penahanan, serta dilakukan proses penyidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku” lanjut Kapolsek.Beliau pun mengimbau kepada seluruh elemen Masyarakat agar selalu waspada, serta jangan ragu untuk memberikan informasi sekecil apapun jika melihat aktivitas mencurigakan atau keberadaan pelaku kejahatan di lingkungannya. Menurutnya, kerja sama antara Polri dengan Masyarakat adalah kunci utama dalam menjaga kondusivitas wilayah.“Kami tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang melanggar hukum” tegas Kapolsek. PNO-12
01 Mei 2026, 18:55 WIT
Kapolda Maluku Ikuti Rakor Nasional, Kapolri Minta Jajaran Respons Cepat Isu Kamtibmas
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto mengikuti rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral terkait analisis dan evaluasi (anev) situasi kamtibmas nasional yang digelar Mabes Polri, Selasa (28/4/2026).Rakor yang dipimpin Listyo Sigit Prabowo tersebut diikuti para menteri dan pejabat terkait di tingkat pusat, serta seluruh jajaran Polda melalui sambungan video conference.Dari ruang Vicon Polda Maluku, Kapolda didampingi Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni dan Irwasda Kombes Pol. I Made Sunarta, serta diikuti para pejabat utama Polda Maluku.Dalam arahannya, Kapolri menekankan pentingnya respons cepat terhadap berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat, guna mencegah gangguan keamanan dan ketertiban.“Seluruh jajaran harus terus memonitor perkembangan situasi dan segera mengambil langkah cepat apabila terdapat potensi gangguan kamtibmas,” ujar Kapolri.Ia juga meminta seluruh jajaran Polri untuk terus mendukung agenda pembangunan nasional melalui penguatan program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.Rakor lintas sektoral ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan langkah antar instansi dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. PNO-12
01 Mei 2026, 18:46 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
