Papuanewsonline.com
Pickup Pengangkut Air Terguling Di Pertigaan Hasanuddin, Pengendara Baru Belajar Mengemudi
PTFI Setor Rp4,8 Triliun: Mimika Terima Bagian Terbesar, Total Kontribusi Capai Rp75 Triliun
Lapas Timika Gelar Ikrar Bersih Dari Hp Ilegal, Narkoba, Dan Penipuan
Lima Warga Diklaim Tewas di Kali Kabur, TPNPB Soroti Operasi Militer di Tembagapura
BADKO HMI dan Polda Papua Sepakati Sinergi, Fokus Tangani Tambang Ilegal hingga Hoaks Digital
Enam Warga Sipil Ditembak Di Tembagapura, Aktivis Deby Santoso Desak Proses Hukum Transparan
Direktur Law Firm Golda: Transaksi Perkara Di Timika Semakin Subur, Masyarakat Miskin Jadi Korban
BADKO HMI Papua Dukung Penertiban Tambang Ilegal oleh Gubernur Papua Tengah
DPR Papua Tengah, Mimika dan Puncak Bentuk Tim Khusus Tangani Konflik Kwamki Narama
Kejati Papua Mandul Tetapkan Yunus Wonda Jadi Tersangka, Mahasiswa Kembali Geruduk Kejagung
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
AI Ignition Road to Timika, Dorong Kompetensi Generasi Muda
Papuanewsonline.com, Mimika — Pemerintah daerah Kabupaten
Mimika mendukung kegiatan Artificial Intelligence Training: AI Ignition Road to
Timika yang diselenggarakan pada Kamis, 30 April 2026. Pemerintah daerah
mendukung kegiatan ini dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu
menghadapi era digital dengan tuntutan ketepatan dan kompetensi tinggi.Sambutan Bupati Mimika yang diwakili Asisten I Setda Mimika,
Ananias Faot, menegaskan bahwa pelatihan ini tidak boleh sekadar menjadi
kegiatan seremonial. Pemerintah daerah menginginkan adanya hasil nyata dari
setiap peserta yang mengikuti pelatihan tersebut.“Pelatihan ini harus menghasilkan output yang jelas. Setiap
peserta diharapkan mampu menunjukkan peningkatan kompetensi, baik melalui
karya, gagasan, maupun pemahaman yang dapat langsung diterapkan dalam tugas dan
fungsi masing-masing,” ujarnya.Lebih lanjut, ia menekankan bahwa implementasi pasca
pelatihan menjadi kunci utama keberhasilan kegiatan ini. Ilmu yang diperoleh
peserta diharapkan tidak berhenti di ruang pelatihan, tetapi diwujudkan dalam
tindakan nyata, seperti inovasi pelayanan publik, peningkatan kinerja
organisasi, serta pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), dalam
mendukung pembangunan daerah.Selain itu, penggunaan teknologi juga harus dibarengi dengan
etika dan tanggung jawab. Kemajuan teknologi, menurutnya, harus sejalan dengan
integritas agar tidak disalahgunakan.“Gunakan AI untuk hal-hal yang produktif, bermanfaat, serta
tidak melanggar norma dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.Pemerintah daerah juga menaruh harapan besar kepada para
peserta sebagai generasi yang akan menentukan arah kemajuan Mimika ke depan.
Para peserta diminta memanfaatkan kesempatan ini dengan maksimal dan
membuktikan bahwa pelatihan tersebut mampu memberikan dampak nyata.Dalam kesempatan itu, pemerintah turut menyampaikan
apresiasi kepada para narasumber, panitia penyelenggara, serta seluruh pihak
yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Kegiatan ini dinilai
menjadi momentum penting, terlebih karena untuk pertama kalinya dilaksanakan di
Papua.Kegiatan ini juga diharapkan menjadi peluang berharga,
khususnya bagi generasi muda dan pelajar, untuk mengembangkan kemampuan di
bidang teknologi informasi.Di akhir sambutannya, pemerintah berharap seluruh peserta
dapat mengikuti pelatihan dengan baik, memahami setiap materi yang diberikan,
serta mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam
dunia kerja. Penulis: Bim
Editor: GF
30 Apr 2026, 19:39 WIT
Pelatihan AI di Mimika Jadi Langkah Awal Transformasi Digital Papua
Papuanewsonline.com, Mimika — Pemerintah Kabupaten Mimika
menyatakan komitmennya dalam mendorong pengembangan sumber daya manusia (SDM) berbasis teknologi digital melalui dukungan terhadap penyelenggaraan pelatihan
Artificial Intelligence (AI) Ignition Road to Timika. Hal ini disampaikan dalam
konferensi pers usai pembukaan kegiatan pada Kamis (30/4/2026).Perwakilan Pemerintah Kabupaten Mimika, Asisten I Setda
Ananias Faot, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelatihan yang
menyasar generasi muda dan pelaku usaha di daerah tersebut. Menurutnya,
kegiatan ini menjadi langkah awal yang penting dalam memperkenalkan teknologi
AI kepada masyarakat.“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang
telah berkolaborasi. Pelatihan ini sangat bermanfaat sebagai pintu masuk bagi
masyarakat untuk memahami teknologi digital. Pemerintah daerah akan terus
mendukung kegiatan serupa ke depan,” ujarnya.Sementara itu, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan
Otonomi Khusus Papua, Velix Wanggai, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan
hasil kolaborasi multipihak, melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT
Freeport Indonesia, serta mitra internasional.Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci dalam mendorong
transformasi pembangunan di Papua, mengingat keterbatasan yang dimiliki
pemerintah.“Kegiatan ini bagian dari gerakan bersama untuk mewujudkan
Papua yang cerdas, sehat, dan produktif. Kita tidak bisa lagi mengandalkan
cara-cara konvensional, tetapi harus menggunakan pendekatan dan metode baru,”
jelasnya.Velix juga menjelaskan bahwa keberadaan Komite Eksekutif
Papua merupakan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021, yang
berfungsi mengoordinasikan dan menyinergikan program pembangunan di Papua,
sekaligus menghindari ego sektoral antar lembaga.“Kami menggerakkan dua sayap, yakni percepatan pembangunan
nasional dan penguatan otonomi khusus di Papua, agar program dan pendanaan
dapat berjalan selaras,” tambahnya.Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengungkapkan bahwa
peserta pelatihan akan mendapatkan sertifikat internasional dari Google sebagai
nilai tambah dalam meningkatkan kompetensi mereka di bidang teknologi.Perwakilan PT Freeport Indonesia, Yoshua Gombo, Ph.D, turut
menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung pengembangan SDM di Papua
melalui berbagai program, termasuk pelatihan AI ini.“Kami percaya pembangunan Papua harus dilakukan secara
kolaboratif. Pengembangan SDM menjadi sangat penting, terutama mengingat
industri pertambangan memiliki masa operasi yang terbatas,” ujarnya.Ia menambahkan, pelatihan seperti ini diharapkan dapat
mempersiapkan masyarakat agar memiliki kemampuan alternatif dalam mengembangkan
potensi daerah di masa depan.“Ketika aktivitas tambang berakhir, masyarakat harus sudah
siap dengan keterampilan lain. Karena itu, pelatihan AI menjadi sangat relevan
untuk masa depan,” tutupnya.Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam
mempercepat transformasi digital di Papua, sekaligus membuka peluang baru bagi
generasi muda untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi global. Penulis: Bim
Editor: GF
30 Apr 2026, 19:34 WIT
Layanan KA Jarak Jauh Mulai Normal Bertahap, KAI Pastikan Hak Penumpang Tetap Terpenuhi
Papuanewsonline.com, Bekasi - PT Kereta Api Indonesia
(Persero) memastikan layanan Kereta Api Jarak Jauh (KA JJ) mulai dipersiapkan
kembali normal secara bertahap mulai 30 April 2026. Langkah tersebut dilakukan
setelah proses pemulihan operasional akibat insiden di wilayah Bekasi Timur
terus berjalan dalam beberapa hari terakhir.Meski layanan mulai dipulihkan, KAI mengakui sejumlah
perjalanan masih mengalami keterlambatan. Penyesuaian pola operasi dilakukan
secara hati-hati guna memastikan aspek keselamatan dan kesiapan teknis tetap
menjadi prioritas utama.Dalam keterangannya, Vice President Corporate Communication
KAI Anne Purba mengatakan proses pemulihan dilakukan secara bertahap agar
operasional kereta kembali berjalan aman dan terkendali.“KAI memberikan pengembalian bea tiket sebesar 100% di luar
bea pesan bagi pelanggan yang terdampak. Seluruh proses dapat diakses dengan
mudah melalui berbagai kanal layanan,” ujar Anne Purba dalam siaran pers, Rabu
(29/4/2026).KAI mencatat hingga pukul 17.00 WIB pada 29 April 2026,
sebanyak 13.027 tiket KA Jarak Jauh yang terdampak insiden di Bekasi Timur
telah berhasil dilakukan pengembalian atau refund kepada pelanggan.Kebijakan refund penuh tersebut diberikan bagi pelanggan
yang membatalkan perjalanan akibat keterlambatan, penundaan lebih dari satu
jam, perubahan rute perjalanan, maupun pelanggan yang memilih tidak menggunakan
kereta pengganti atau moda lanjutan yang disiapkan perusahaan.Selain itu, pengembalian tiket juga berlaku untuk tiket
pulang-pergi, tiket lanjutan atau connecting, termasuk layanan KAI Group yang
berada dalam satu kode booking dan terdampak insiden operasional tersebut.Anne menjelaskan, pelanggan yang tetap melanjutkan
perjalanan menggunakan kereta pengganti dengan kelas yang sama ataupun lebih
tinggi tidak akan dikenakan biaya tambahan. Jika perjalanan tidak dapat
dilanjutkan hingga stasiun tujuan, KAI juga menyiapkan moda transportasi
lanjutan.“Apabila perjalanan tidak dapat dilanjutkan hingga stasiun
tujuan, KAI mengupayakan moda lanjutan, dan pengembalian tiket tetap diberikan
secara penuh,” katanya.Untuk mempermudah proses pengembalian dana, KAI membuka
sejumlah kanal layanan refund. Pelanggan dapat melakukan pembatalan langsung di
loket stasiun dengan menunjukkan boarding pass atau e-boarding, maupun melalui
Contact Center 121 dan aplikasi Access by KAI.Perusahaan juga memastikan proses pencairan dana dilakukan
maksimal 1 x 24 jam setelah pembatalan diverifikasi. Batas waktu pengajuan
refund diberikan hingga tujuh hari sejak jadwal keberangkatan.Di tengah proses normalisasi layanan, KAI turut menyampaikan
permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan yang terjadi
akibat gangguan perjalanan pascainsiden di Bekasi Timur.“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan
pelanggan. Dalam proses pemulihan ini, kami memohon pengertian apabila
perjalanan masih mengalami kelambatan, dan kami terus berupaya memastikan
layanan kembali berjalan dengan baik serta hak pelanggan tetap terpenuhi,”
tutup Anne.KAI memastikan akan terus memberikan pembaruan informasi
terkait perkembangan operasional melalui kanal resmi perusahaan, termasuk
Contact Center KAI 121 dan media informasi lainnya. (GF)
30 Apr 2026, 15:33 WIT
ASN Komcad Digembleng di Brigif 1 Marinir, Menhan Tekankan Semangat Bela Negara
Papuanewsonline.com, Jakarta – Menteri Pertahanan Republik
Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, melakukan kunjungan kerja ke Brigif 1 Marinir,
Cilandak, Jakarta, Rabu (29/4/2026), untuk meninjau pelaksanaan Latihan Dasar
Militer (Latsarmil) Komponen Cadangan (Komcad) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)
kementerian dan lembaga.Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah
memperkuat semangat bela negara di kalangan ASN. Sebanyak 280 peserta dari 16
kementerian dan lembaga saat ini tengah mengikuti pendidikan dan pelatihan
Komcad yang dipusatkan di Brigif 1 Marinir.Peserta berasal dari berbagai instansi strategis, di
antaranya Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Transmigrasi, Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata, hingga
Kementerian Kehutanan.Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Menhan menyaksikan secara
langsung demonstrasi keterampilan yang ditampilkan para peserta. Demonstrasi
meliputi peragaan baris-berbaris (PBB) hingga simulasi penanganan huru hara
yang memperlihatkan peningkatan disiplin dan kekompakan para peserta selama
mengikuti pelatihan.Dalam arahannya, Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa
pendidikan Komcad bagi ASN bukan untuk menjadikan aparatur negara bersifat
militeristik. Menurutnya, pelatihan tersebut bertujuan membentuk karakter
kebangsaan yang kuat dan meningkatkan kualitas pengabdian ASN kepada negara.“ASN yang mendapatkan pembekalan sebagai Komcad diharapkan
mampu menjadi kekuatan penguat bagi Komponen Utama, yakni Tentara Nasional
Indonesia (TNI),” tegas Menhan di hadapan peserta pelatihan.Ia juga menekankan bahwa kementerian dan lembaga merupakan
pilar strategis dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Karena itu, ASN dinilai perlu memiliki mentalitas bela negara yang dilandasi
nilai nasionalisme, patriotisme, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas
pelayanan publik.“Pendidikan Komcad ini bukan untuk membentuk ASN menjadi
militeristik, melainkan untuk menanamkan karakter kebangsaan yang kuat,
disiplin, kekompakan, serta semangat pengabdian,” ujar Sjafrie.Menurut Menhan, nilai-nilai tersebut tidak dapat terbentuk
secara instan, melainkan membutuhkan proses panjang, komitmen, dan kesungguhan
dari setiap peserta selama mengikuti pendidikan dan latihan.Sjafrie juga mengapresiasi perkembangan peserta selama
menjalani pelatihan. Ia menilai terdapat perubahan positif terutama pada aspek
kedisiplinan, kekompakan, dan semangat kebersamaan yang semakin terlihat di
lingkungan pendidikan Komcad.Selain itu, Menhan menilai keberagaman latar belakang
peserta dari berbagai kementerian dan lembaga menjadi simbol nyata semangat
Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan tersebut justru dinilai memperkuat persatuan
dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara.Dalam kesempatan itu, Menhan kembali mengingatkan pentingnya
integritas dan tanggung jawab ASN kepada masyarakat. Ia menegaskan seluruh
fasilitas negara, termasuk pelatihan yang dijalani peserta, bersumber dari
rakyat sehingga harus dibalas dengan pengabdian terbaik.“Seluruh fasilitas, termasuk pelatihan yang dijalani,
bersumber dari rakyat. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk memberikan
pengabdian terbaik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat,”
katanya.Menhan berharap seluruh peserta mampu menjadi teladan di
lingkungan kerja masing-masing setelah menyelesaikan pelatihan. ASN Komcad
diharapkan memiliki disiplin tinggi, integritas kuat, serta mampu mendukung
penguatan bela negara di setiap instansi pemerintah.
Di akhir kegiatan, Sjafrie menyampaikan apresiasi kepada
jajaran Korps Marinir yang telah mendukung pelaksanaan program tersebut. Ia
menilai profesionalisme para pelatih dan penyelenggara menjadi faktor penting
keberhasilan Latsarmil Komcad ASN tahun ini. (GF)
30 Apr 2026, 15:24 WIT
Sd Negeri Inauga Sempan Barat Menyongsong Hardiknas 2026 Dengan Lomba Ekskul
Papuanewsonline.com, Timika — Menyongsong Hari Pendidikan
Nasional 2 Mei 2026, SD Negeri Inauga Sempan Barat menggelar berbagai
perlombaan ekstrakurikuler yang melibatkan dewan guru, orang tua murid, dan
siswa.Kepala sekolah SD Negeri Inauga Sempan Barat, Ibu Diana
Domakubun, S.Pd., M.Pd., mengatakan lomba-lomba tersebut merupakan kegiatan
ekskul yang selama ini dilaksanakan di sekolah. “Tiap tahun memang sekolah kami
mengadakan perlombaan. Dan yang perlu dilombakan itu adalah kegiatan ekskul
yang selama ini mereka ikuti,” ujar Ibu Diana Domakubun, pada media
Papuanewsonline,com saat di di wawancarai Dalam menyongsong Hardiknas tahun ini, sekolah mengusung
tema “Menguatkan Partisipasi Semua, Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”.
Menurut ibu Diana Domakubun, lomba ekskul digelar untuk membangkitkan semangat,
minat, dan bakat siswa sesuai tema tersebut.“Supaya betul-betul membangkitkan semangat, minat, dan
bakatnya sesuai dengan tema Hari Pendidikan Nasional tahun 2026,” katanya.Ia menyebut partisipasi siswa dalam menyongsong Hardiknas
kali ini cukup tinggi. “Jadi partisipasinya itu mereka semangat, aktif, ikut
serta dalam kegiatan perlombaan ini untuk menumbuhkembangkan minat dan bakat
yang selama ini ada dalam diri siswa itu sendiri,” jelas Domakubun.Kegiatan menyongsong Hardiknas 2026 di SD Negeri Inauga
Sempan Barat tidak hanya diikuti siswa, tetapi juga dimeriahkan oleh dewan guru
dan orang tua murid. Penulis: Hendrik
Editor: GF
30 Apr 2026, 15:19 WIT
Pemerintah Pastikan Negara Hadir untuk Korban Insiden KA Bekasi Timur
Papuanewsonline.com, Bekasi — Pemerintah memastikan
komitmennya untuk memberikan penanganan maksimal terhadap korban insiden
kecelakaan kereta api yang terjadi di wilayah Stasiun Bekasi Timur. Dukungan
tidak hanya difokuskan pada proses evakuasi dan perawatan korban, tetapi juga
pendampingan bagi keluarga yang terdampak.Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Dudy
Purwagandhi saat melakukan peninjauan kesiapan operasional Stasiun Bekasi
Timur, Rabu (29/4/2026). Dalam kesempatan itu, Menhub menegaskan bahwa
keselamatan dan penanganan korban menjadi prioritas utama pemerintah bersama
seluruh pihak terkait.“Kami turut berduka cita kepada seluruh keluarga korban.
Pemerintah memastikan tidak akan lepas tangan dalam penanganan ini, baik dari
sisi perawatan di rumah sakit maupun dukungan melalui mekanisme asuransi,” ujar
Menhub Dudy.Menurutnya, pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai
pemangku kepentingan untuk memastikan seluruh proses penanganan berjalan cepat
dan tepat. Pendataan korban hingga penyaluran bantuan dilakukan sesuai prosedur
yang berlaku.Menhub menjelaskan, PT Jasa Raharja sejak hari pertama telah
dilibatkan dalam proses identifikasi dan pendataan korban kecelakaan. Seluruh
mekanisme santunan akan diproses sesuai aturan yang berlaku agar keluarga
korban dapat segera menerima haknya.“Sejak hari pertama, Jasa Raharja telah terlibat dalam
proses identifikasi dan pendataan korban. Untuk mekanisme santunan, akan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.Usai melakukan peninjauan di Bekasi Timur, Menhub Dudy turut
melakukan uji coba jalur menggunakan kereta rel listrik (KRL) menuju Stasiun
Cikarang. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengecekan kesiapan
operasional jalur yang sebelumnya terdampak insiden kecelakaan.Setibanya di Cikarang, Menhub melanjutkan agenda dengan
mendatangi rumah salah satu korban meninggal dunia bernama Nurlaela. Dalam
suasana penuh duka, Menhub menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada
keluarga dan memastikan pemerintah hadir dalam proses pemulihan keluarga
korban.Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin yang turut mendampingi
dalam kunjungan tersebut juga menyampaikan rasa duka cita mendalam. PT KAI,
kata Bobby, memberikan santunan serta dukungan pendidikan bagi anak korban
sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap keluarga yang ditinggalkan.“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam. Sebagai bentuk
kepedulian, kami juga memberikan santunan serta beasiswa kepada putra dari
salah satu korban,” ujar Bobby.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal
Perkeretaapian Allan Tandiono bersama jajaran terkait lainnya. Pemerintah
berharap seluruh proses penanganan korban dan pemulihan operasional
transportasi dapat berjalan lancar sehingga pelayanan kepada masyarakat kembali
normal. (GF)
30 Apr 2026, 15:13 WIT
Musorkablub KONI Mimika Dipersoalkan, Simon Kasamol Nilai Tidak Sesuai AD/ART
Papuanewsonline.com, Mimika – Polemik pelaksanaan Musyawarah
Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) KONI Kabupaten Mimika mulai mencuat
setelah Ketua Harian dan Sekretaris Umum KONI Mimika Periode 2023-2027, Simon
Kasamol, S.H., menyampaikan penolakan terhadap agenda tersebut.Penolakan itu disampaikan Simon setelah dirinya menerima
surat pemberitahuan dari pihak karateker KONI Kabupaten Mimika terkait
pelaksanaan Musorkablub yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 1 Mei 2026.Dalam keterangannya, Simon mempertanyakan dasar hukum
pelaksanaan Musorkablub, termasuk alasan mendasar yang digunakan untuk
menggelar forum luar biasa tersebut.“Alasan-alasan mendasar diadakannya Musorkablub antara lain
terjadinya kevakuman organisasi, kepengurusan melanggar AD/ART organisasi, dan
ketua umum berhalangan tetap. Apakah ketiga poin di atas benar terjadi dan
dialami kepengurusan kami KONI Kabupaten Mimika Periode 2023-2027?” ujarnya.Ia menegaskan, hingga saat ini kepengurusan KONI Mimika yang
dipimpin berdasarkan SK Tahun 2023 masih aktif dan tidak mengalami kevakuman
organisasi sebagaimana yang disebutkan.“Sampai hari ini kepengurusan kami SK 01 Tahun 2023 masih
ada dan tidak vakum alias tidak sesuai fakta peristiiwa ketiga poin di atas,”
katanya.Simon juga menyoroti mekanisme organisasi yang menurutnya
harus tetap berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)
KONI. Menurutnya, pemilihan ketua umum secara normatif dilakukan setiap empat
tahun melalui Musyawarah Kabupaten (Muskab), bukan melalui Musorkablub tanpa
alasan yang jelas.“Secara normatif pemilihan ketua umum dilakukan empat tahun
sekali sesuai AD/ART KONI melalui Muskab. Lalu pelaksanaan Musorkablub apa
dasar hukumnya?” tegasnya.Selain itu, ia mempertanyakan legalitas penunjukan karateker
KONI Mimika yang dinilai belum dapat dibuktikan secara otentik kepada seluruh
pengurus resmi organisasi.“Apakah ditunjuknya dan atau terbitnya SK karateker dapat
dibuktikan secara otentik sehingga menilai secara sepihak kepengurusan KONI
Kabupaten Mimika Periode 2023-2027 layak untuk didemisioner sesuai dengan
AD/ART KONI,” ujarnya lagi.Simon menilai persoalan tersebut bukan sekadar soal
kekuasaan dalam organisasi, melainkan menyangkut aturan dan tata kelola
organisasi yang harus dijalankan secara benar dan profesional.“Ini bukan soal asal bapak senang, ini bukan soal kekuasaan
dan asal suka-suka. Ini soal normatif yang wajib hukumnya untuk diterapkan,
bukan sebaliknya,” katanya.Ia juga menegaskan, apabila pihak karateker dan panitia
Musorkablub tidak mampu membuktikan secara lengkap dasar pelaksanaan forum
tersebut, maka agenda Musorkablub dianggap tidak sesuai dengan aturan
organisasi dan berpotensi batal demi hukum.“Jika saudara sebagai karateker beserta jajaran panitia
Musorkablub tidak bisa membuktikan secara kompleks ketiga alasan tersebut, maka
dapat dipastikan agenda kegiatan Musorkablub yang diadakan nantinya tidak
sesuai dengan AD/ART KONI, tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan
batal demi hukum,” tegas Simon.Atas dasar itu, Simon menyatakan dirinya tidak bersedia
menghadiri agenda penyampaian laporan pertanggungjawaban dalam kegiatan
Musorkablub yang dijadwalkan berlangsung awal Mei mendatang.“Sudah sepatutnya saya tidak bersedia hadir menyampaikan
laporan pertanggungjawaban sesuai surat pemberitahuan yang pelaksanaannya pada
Jumat 1 Mei 2026 dalam acara kegiatan Musorkablub,” ujarnya.Di akhir pernyataannya, Simon menyebut tanggapan yang ia
sampaikan merupakan bentuk edukasi organisasi agar seluruh pihak dapat
menjalankan roda organisasi sesuai aturan dan tidak menimbulkan polemik di
kemudian hari.
“Demikian penjelasan dan pernyataan sikap yang dapat kami
sampaikan sebagai bentuk edukasi kepada kita semua sehingga tidak rancu dalam
menjalankan roda organisasi,” tutupnya. (GF)
30 Apr 2026, 15:10 WIT
DAD dan Korem 173/PVB Perkuat Ketahanan Pangan di Papua Tengah, Dorong Pangan Lokal dalam MBG
Papuanewsonline.com, Papua Tengah — Dewan Adat Daerah (DAD)
bersama Korem 173/Praja Vira Braja memperkuat sinergi dalam mendorong program
ketahanan pangan di Papua Tengah. Kerja sama tersebut juga diarahkan untuk
mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG, dengan menekankan
keterlibatan Orang Asli Papua dalam penyediaan dan pengembangan pangan lokal.Kasi Logistik Korem 173/PVB, Kolonel Arh Kurniawan Fitriana,
mengatakan bahwa pangan lokal Papua memiliki potensi besar untuk mendukung
kebutuhan gizi masyarakat, sekaligus memperkuat ekonomi warga setempat.“Pelibatan masyarakat lokal, khususnya Orang Asli Papua,
menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan dan pelaksanaan program
MBG di Papua Tengah,” ujar Kolonel Arh Kurniawan Fitriana.Menurutnya, program ketahanan pangan tidak hanya berfokus
pada ketersediaan bahan pangan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat adat,
petani lokal, serta mama-mama Papua yang berperan dalam pengolahan dan
penyediaan makanan.Dalam kesempatan tersebut, pihak Korem 173/PVB, Kolonel Arh
Kurniawan Fitriana, dan DAD turut menerima penghargaan adat dari salah satu
mama Papua pemilik dapur. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi
atas dukungan terhadap pengangkatan pangan lokal dan keterlibatan masyarakat
Papua dalam program tersebut.Sinergi antara lembaga adat, TNI, dan masyarakat diharapkan
dapat memperkuat pelaksanaan program ketahanan pangan dan MBG di Papua Tengah
agar berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, serta berpihak pada potensi lokal
daerah. Penulis: JIS
Editor: GF
30 Apr 2026, 15:05 WIT
Longsor Lumpuhkan Waa-Banti, Warga Desak Solusi Nyata dan Kehidupan Layak
Papuanewsonline.com, Mimika — Bencana longsor yang melanda
Kampung Waa-Banti, Kabupaten Mimika, mengakibatkan lumpuhnya seluruh aktivitas
masyarakat setempat. Akses jalan utama yang selama ini menjadi jalur vital kini
terputus total, sehingga warga kesulitan memperoleh kebutuhan dasar seperti
makanan dan minuman.Menanggapi kondisi tersebut, Natalis Bugaleng menyampaikan
keprihatinan mendalam sekaligus apresiasi terhadap langkah cepat yang telah
dilakukan sejumlah pihak. “Kami sangat mengapresiasi tim kerja dari PTFI dan
Pemerintah Daerah yang sudah langsung turun lapangan menyikapi situasi longsor
yang terjadi di lembah Waa-Banti,” ujarnya.Meski demikian, ia menilai penanganan yang dilakukan harus
lebih komprehensif dan berkelanjutan. “Kami berharap agar PTFI dan Pemerintah
Daerah lebih serius melihat persoalan ini, untuk membenahi jalan, jembatan dan
akses lainnya yang rusak,” tegasnya.Menurutnya, persoalan utama tidak hanya terletak pada
longsor yang terjadi saat ini, tetapi juga pada kondisi geografis jalur utama
yang dinilai tidak lagi layak. “Adapun jalan utama yang menjadi akses bagi
masyarakat setempat adalah tempat yang sudah tidak layak untuk dibangun jalan
utama, mengingat di tempat-tempat tersebut lereng jurang dan bekas aliran kali,
sudah sering terjadi longsor dan jalan putus,” jelasnya.Ia pun mendorong adanya kajian teknis yang lebih mendalam
sebelum pembangunan kembali dilakukan. “Di sarankan kepada tim kerja dan tim
ahli PTFI agar mengkaji tempat-tempat tersebut layak untuk bangun jalan dan
jembatan atau tidak,” tambahnya.Di luar persoalan infrastruktur, Natalis juga menyoroti
kondisi lingkungan yang dinilai menjadi beban berat bagi masyarakat. “Terlepas
dari situasi tersebut, persoalan besar yang sedang dialami oleh masyarakat
setempat adalah mereka hidup dalam lingkungan yang penuh dengan limbah PTFI
seperti rumah dibangun di pinggir kali limbah perusahaan, tempat berkebun,
tempat dusun semuanya sudah kena limbah habis,” ungkapnya.Kondisi tersebut, lanjutnya, berdampak langsung pada
kualitas hidup masyarakat yang semakin memprihatinkan. “Sehingga kehidupan
masyarakat setempat sangat di prihatinkan, itu persoalan besar bagi PTFI dan
pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi warga masyarakat di
kampung Waa-Banti,” katanya.Ia juga mempertanyakan komitmen perusahaan terhadap
masyarakat lokal yang terdampak langsung aktivitas industri. “Pertanyaan besar
bagi PTFI saat ini adalah, sudahkah PTFI memberikan yang terbaik untuk
masyarakat Waa-Banti yang sudah menjadi korban permanen atas keberadaan PTFI di
kampung Waa-Banti?” tegasnya.Sebagai bentuk harapan, Natalis menekankan pentingnya
kesetaraan dalam pembangunan dan kesejahteraan. “Saran saya untuk PTFI bahwa
kehidupan masyarakat Waa-Banti sudah seharusnya layak seperti keluarga besar
karyawan PTFI dalam lingkungan area perusahaan,” ujarnya.Ia menutup dengan kritik tajam terhadap ketimpangan yang
dirasakan masyarakat. “Masyarakatnya di abaikan dan alamnya di keruk
habis-habisan itu sama dengan mengabaikan MoU awal (kehidupan yang setara),”
pungkasnya.Situasi di Waa-Banti saat ini menjadi pengingat penting
bahwa pembangunan tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut keselamatan,
keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial bagi masyarakat lokal yang
terdampak langsung. Emas mereka, luka kami (GF)
29 Apr 2026, 19:04 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
