Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Koramil Timika Gelar Nobar Piala Dunia 2026, Pererat Silaturahmi Dan Kemanunggalan
Papuanewsonline.com, Timika – Koramil 1710-02/Timika
menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) pertandingan sepak bola Piala Dunia
2026 pada Minggu (14/6/2026). Acara berlangsung meriah di Aula Makoramil yang
beralamat di Jalan Yos Sudarso, Kabupaten Mimika. Laga yang disaksikan bersama
mempertemukan tim nasional Brasil melawan Maroko, dan berhasil menarik
perhatian serta kehadiran banyak warga sekitar.Suasana terlihat sangat semarak sejak awal kegiatan. Aula
Makoramil dipadati oleh seluruh anggota Koramil dan masyarakat yang datang
dengan antusiasme tinggi. Masing-masing penonton tampak bersemangat menyemangati tim
kesayangannya, menciptakan suasana akrab dan penuh keakraban tanpa sekat antara
aparat dan warga.Pelaksana Tugas Danramil 1710-02/Timika, Kapten Kav Devie
Dolfie Goni, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi sarana efektif untuk
mempererat hubungan emosional antara TNI dan rakyat. “Melalui kebersamaan menikmati ajang olahraga dunia, kita
bangun kedekatan yang lebih erat dengan warga binaan,” ujarnya. Lebih dari sekadar hiburan, momen ini juga bertujuan
menumbuhkan semangat persatuan dan kekompakan bersama.Sepanjang jalannya pertandingan, suasana terus hangat dengan
sorakan dukungan yang mengalun setiap kali terjadi peluang mencetak gol. Interaksi yang akrab dan santai terjalin dengan baik,
mencerminkan kuatnya ikatan kemitraan yang telah terbangun selama ini. Setelah pertandingan berakhir, acara dilanjutkan dengan
makan bersama yang disediakan pihak Koramil, menambah kehangatan suasana
silaturahmi. Penulis: Jid
Editor: GF
15 Jun 2026, 06:03 WIT
MTQ Ke-XIII Kabupaten Mimika Resmi Dibuka, Libatkan Seluruh Distrik Dan Hadirkan Piala Bergilir
Papuanewsonline.com, Timika – Suasana penuh semangat
menyelimuti Masjid Baiturrahman SP 4, Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania,
pada pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran Tingkat Kabupaten Mimika ke-XIII.
Kegiatan bertema “Cahaya Alquran Pemersatu Jiwa, Meneguhkan Harmoni Menuju Mimika
Emas” ini dihadiri ribuan jemaah dan peserta, serta dipimpin langsung oleh
Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong, didampingi jajaran
Forkopimda dan pimpinan instansi terkait. (12/6/26)Ketua Panitia, Ustadz Firdaus Amir, melaporkan bahwa tahun
ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya seleksi dilaksanakan
secara berjenjang hingga tingkat distrik. Sebanyak 268 peserta terdaftar dari lima wilayah, yaitu
Kuala Kencana, Mimika Baru, Mimika Timur, Iwaka, dan Wania. “Ini langkah baru agar MTQ semakin merata menjangkau seluruh
warga. Kami berterima kasih atas dukungan penuh pemerintah daerah,” ujarnya.Ketua LPTQ Mimika, Muh Darwis, menyampaikan bahwa kegiatan
ini juga menghadirkan Piala Bergilir Bupati dan Wakil Bupati bagi distrik juara
umum. Ia juga mengusulkan agar setiap distrik mendapatkan dana
khusus untuk menggelar lomba serupa mulai tahun depan. “Kami juga mendatangkan 17 pembina dari berbagai daerah
untuk mencetak qari-qariah andalan, agar dua tahun ke depan peserta lokal bisa
bersaing di tingkat provinsi,” tegasnya.Dalam sambutannya, Bupati Johannes Rettob menegaskan bahwa
MTQ bukan sekadar ajang lomba, melainkan sarana menanamkan nilai-nilai Alquran
dalam kehidupan sehari-hari. “Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, tema ini
sangat tepat. Alquran menjadi pemersatu dan benteng generasi agar tetap
berkarakter baik,” ujarnya. Ia juga meminta dewan hakim bersikap adil dan peserta
menjadikan lomba ini sebagai ajang peningkatan kualitas diri.Dengan tabuhan beduk dan lantunan ayat suci, MTQ ke-XIII
resmi dibuka. Kegiatan yang berlangsung beberapa hari ini diharapkan melahirkan
bibit unggul yang mampu mengharumkan nama daerah, sekaligus memperkuat
kerukunan dan persatuan menuju Mimika Emas yang lebih maju dan harmonis. Penulis: Jid
Editor: GF
15 Jun 2026, 03:14 WIT
Karantina Papua Tengah Ikuti Latihan Menembak, Perkuat Sinergi Antar Instansi
Papuanewsonline.com, Timika – Badan Karantina Papua Tengah
bersama sejumlah instansi pemerintah dan mitra strategis mengikuti kegiatan
koordinasi yang digabungkan dengan pelatihan dan penyegaran keterampilan
menembak menggunakan senjata api dinas milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Kegiatan ini berlangsung di Lapangan Tembak Mako Brimob Batalyon B Pelopor
Mimika, bertujuan meningkatkan kemampuan teknis, kedisiplinan, serta mempererat
kerja sama antarlembaga. (12/6/26)Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Pajak Pratama
Timika, Kepala Kantor Perbendaharaan Negara, Kepala Imigrasi, Kepala Balai
Kekarantinaan Kesehatan, Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan, serta
perwakilan PT Freeport Indonesia. Pelatihan ini dibimbing langsung oleh personel profesional
dari Mako Brimob Timika sebagai instruktur, guna memastikan seluruh rangkaian
kegiatan berjalan aman, tertib, dan sesuai prosedur yang berlaku.Kepala Karantina Papua Tengah, Anton Panji Mahendra,
menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi momen berharga untuk mempererat hubungan
kelembagaan. “Kegiatan ini bukan sekadar melatih keterampilan menembak,
tetapi juga sarana membangun kebersamaan, komunikasi, dan sinergi
antarinstansi,” ujarnya. Ia menekankan bahwa tantangan tugas di lapangan semakin
kompleks, sehingga kerja sama yang kokoh sangat dibutuhkan.Menurutnya, koordinasi yang baik akan mendukung pelaksanaan
tugas dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal. “Kami berharap kegiatan ini dapat memperkuat kepercayaan
antarlembaga, sehingga setiap tugas yang diemban dapat diselesaikan dengan
cepat, tepat, dan saling mendukung satu sama lain,” tambah Anton.Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti nyata komitmen bersama
untuk meningkatkan kualitas kinerja aparatur. Penulis: Jid
Editor: GF
15 Jun 2026, 03:07 WIT
TPNPB Klaim Akun Whatsapp Dihapus, Sebut Pelanggaran Kebebasan Berekspresi
Papuanewsonline.com, Papua - Markas Besar Tentara Pembebasan
Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM mengeluarkan dokumen
seruan bertajuk "Rimba Raya" pada Selasa, 10 Juni 2025. Surat
bernomor NO: 80.010/S.PANG/MB TPNPB/X/EX/2025 itu ditandatangani Penanggungjawab
Nasional Komando Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM, Jendral Goliath Tabuni.Dalam surat setebal 1 halaman yang salinannya diterima
redaksi, TPNPB mengklaim akun WhatsApp bernama "Markas Pusat KOMNAS
TPNPB" beserta saluran TPNPB News dinonaktifkan secara sepihak.
Penghapusan itu disebut terjadi di seluruh wilayah, termasuk wilayah Selatan
dan Mayub Bukit Rara.TPNPB menilai tindakan tersebut sebagai "pelanggaran
HAM asasi" dan bentuk pembatasan kebebasan berpendapat. "Kolonial
Indonesia Melakukan Pelanggaran HAM Asasi dengan Menghapus Seluruh TPNPB News
Secara Sepihak," demikian tertulis dalam surat tersebut.Lebih lanjut, TPNPB menyatakan penghapusan akun itu
merugikan publik karena menutup akses informasi terkait situasi di Papua.
Pihaknya mengimbau wartawan, aktivis, dan masyarakat internasional untuk
berhati-hati terhadap informasi dari sumber yang tidak dapat diverifikasi
kebenarannya.Surat itu juga berisi imbauan kepada seluruh pengurus dan
pasukan TPNPB di 6 Komando Daerah Perlawanan agar tetap menjaga semangat
perjuangan. Selain itu, TPNPB mengajak masyarakat Papua Barat dan komunitas
internasional untuk mewaspadai disinformasi.Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum mendapatkan
konfirmasi resmi dari Kementerian Kominfo, Meta selaku pengelola WhatsApp, TNI,
maupun Polri terkait kebenaran klaim penghapusan akun tersebut. Upaya
konfirmasi ke pihak berwenang masih dilakukan.TPNPB-OPM merupakan kelompok bersenjata yang sejak lama
berseberangan dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah RI secara resmi
menganggap TPNPB sebagai kelompok separatis dan teroris. Penulis: Hend
Editor: GF
15 Jun 2026, 03:03 WIT
Bongkar Dana Hibah Haji Rp1 Miliar Mimika Gelap! Pemuda Muslim Desak PPIHD Dipanggil DPRK
Papuanewsonline.com, Timika – Penggunaan dana hibah
operasional haji Rp1 miliar di Kabupaten Mimika disorot tajam. Pemuda Muslim
Mimika mendesak DPRK Mimika segera memanggil Panitia Penyelenggara Ibadah Haji
Daerah (PPIHD) untuk menjelaskan alokasi anggaran yang dinilai minim transparansi.Desakan muncul setelah diketahui dari total hibah Rp2 miliar
yang dialokasikan Pemkab Mimika, Rp1 miliar sudah dicairkan. Namun laporan
penggunaan dana tersebut belum disampaikan terbuka ke publik.“Dana hibah APBD itu uang rakyat. Wajib dikelola transparan
dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Ketua Pemuda Muslim Mimika dalam
keterangan tertulis, Rabu (12/6/2026).Ia meminta PPIHD segera dipanggil dan dimintai
pertanggungjawaban. “Publik berhak tahu Rp1 miliar itu dipakai untuk apa dan
mekanismenya bagaimana,” ujarnya.Menurutnya, muncul pertanyaan di masyarakat terkait tata
kelola dana itu. Termasuk dugaan tidak dilibatkannya bendahara dalam
pengelolaan anggaran serta minim koordinasi dengan Kementerian Haji.Pemuda Muslim menilai setiap penggunaan dana daerah harus
sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Karena itu laporan anggaran
perlu dibuka agar tidak muncul spekulasi yang menurunkan kepercayaan publik.Selain minta klarifikasi PPIHD, mereka mendorong DPRK Mimika
menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka dengan semua pihak yang terlibat.
“Kami minta DPRK jalankan fungsi pengawasan. RDP terbuka biar masyarakat tahu
jelas alur dana hibah yang sudah dicairkan,” katanya.Ia menegaskan desakan ini bukan untuk menghambat pelayanan
jamaah haji, melainkan bentuk kepedulian agar keuangan daerah bersih dan
bertanggung jawab. “Mari bantu Pemkab Mimika jaga daerah ini, jangan dibuat
tambah carut marut,” tutupnya.Hingga berita ini dipublikasikan, Ketua PPIHD Kabupaten
Mimika belum dapat dikonfirmasi terkait penggunaan dana hibah Rp1 miliar
tersebut. Papuanewsonline,com. masih berupaya menghubungi PPIHD dan Pemkab
Mimika untuk mendapatkan hak jawab. Penulis: Hendrik
Editor: GF
15 Jun 2026, 03:01 WIT
Dinkes Mimika Kejar 2 Juta Tes Malaria Tahun Ini, Perlu Sinergi Semua Pihak
Papuanewsonline.com, Timika – Dinas Kesehatan (Dinkes)
Kabupaten Mimika menetapkan target sebanyak 2 juta kali pemeriksaan kasus
malaria sepanjang tahun 2026. Angka ini meningkat dua kali lipat dibandingkan
capaian tahun sebelumnya. Pada 2025, Dinkes berhasil melampaui target dengan
melakukan 1.299.815 kali tes, di mana ditemukan 190.597 kasus dan tingkat
kepositifan mencapai 14,07 persen. Hingga Mei 2026, telah tercatat 450.193 kali
pemeriksaan dengan 61.735 kasus terdeteksi atau tingkat kepositifan 13,7
persen.Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Mimika,
Kamaludin, menjelaskan upaya percepatan dilakukan melalui peningkatan layanan
di 10 puskesmas wilayah perkotaan. (12/6/26) Sebagai contoh, Puskesmas Timika menurunkan 50 tim setiap
harinya dengan target 100 tes per tim, sehingga mampu memeriksa sekitar 5.000
orang per hari. Pemeriksaan berlangsung selama 7 hingga maksimal 14 hari
dalam sebulan, dengan sasaran minimal 35 ribu tes setiap bulannya.Berbagai tantangan masih dihadapi, antara lain kondisi alam
Mimika yang bercurah hujan tinggi dan dataran rendah, sehingga banyak terbentuk
genangan air yang menjadi sarang nyamuk. Faktor perilaku masyarakat juga menjadi kendala, seperti
sering beraktivitas malam hari dengan pakaian terbuka, kurang disiplin
menghabiskan obat, dan belum membiasakan penggunaan kelambu saat tidur.Kamaludin menegaskan penanganan malaria membutuhkan kerja
sama lintas sektor dan kesadaran bersama. “Upaya medis saja
belum cukup jika lingkungan masih mendukung perkembangbiakan nyamuk."
Ujarnya. Penulis: Jid
Editor: GF
12 Jun 2026, 14:06 WIT
Dana Hibah Haji Rp1 Miliar Disorot, Pemuda Muslim Mimika Desak Transparansi Anggaran PPIHD
Papuanewsonline.com, Timika – Penggunaan dana hibah
operasional penyelenggaraan ibadah haji menjadi sorotan publik. Pemuda Muslim
Mimika mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika dan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) segera memanggil Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah
(PPIHD) untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana senilai Rp1 miliar yang
telah diterima.Dana tersebut merupakan separuh dari total alokasi APBD
sebesar Rp2 miliar yang dianggarkan untuk keperluan penyelenggaraan ibadah
tahun ini. (12/6/26) Ketua Pemuda Muslim Mimika, Arifin Letsoin menegaskan bahwa
dana yang bersumber dari kas daerah adalah milik rakyat, sehingga
pengelolaannya wajib transparan, akuntabel, dan sesuai aturan hukum yang
berlaku. Hingga saat ini, rincian penggunaan anggaran tersebut belum
disampaikan secara terbuka, sehingga memunculkan berbagai pertanyaan di
masyarakat. “Publik berhak mengetahui untuk apa saja dana itu digunakan
dan bagaimana mekanisme pengelolaannya,” tegasnya.Sejumlah hal yang menjadi perhatian antara lain dugaan tidak
dilibatkannya bendahara dalam pengelolaan keuangan serta minimnya koordinasi
dengan Kementerian Haji. Kondisi ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik, sehingga perlu ada penjelasan yang jelas agar tidak
menimbulkan spekulasi yang dapat merusak kepercayaan masyarakat.Selain meminta klarifikasi dari PPIHD, pihaknya juga
mendorong DPRK Mimika menjalankan fungsi pengawasan dengan menggelar Rapat
Dengar Pendapat.Jika diperlukan, rapat tersebut dapat dilaksanakan secara
terbuka agar seluruh alur penggunaan dana dapat diketahui secara rinci dan
dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Penulis: Andi Ilham
Editor: GF
12 Jun 2026, 14:04 WIT
KKSS Mimika Gelar Kerja Bakti Jumat Bersih, Seru Tegakkan Perda Pengelolaan Sampah
Papuanewsonline.com, Timika – Kerukunan Keluarga Sulawesi
Selatan (KKSS) Kabupaten Mimika melaksanakan aksi kerja bakti dalam rangka
program Jumat Bersih di sepanjang Jalan Kartini, Kelurahan Otomona. Kegiatan
ini merupakan wujud dukungan terhadap Gerakan Indonesia Asri, yang mengacu pada
surat himbauan Bupati Mimika serta arahan resmi dari Kementerian Dalam Negeri
dan Presiden Republik Indonesia.Ketua KKSS Mimika, H. Iwan Anwar, SH, MH, menyampaikan bahwa
sekitar 30 anggota turut berpartisipasi membersihkan ruas jalan mulai dari
persimpangan Jalan Budi Utomo hingga Jalan Yos Sudarso. (12/6/26) Ia menjelaskan kegiatan ini bukan sekadar rutinitas,
melainkan bentuk tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang sehat
dan nyaman bagi seluruh warga kota.Selama pelaksanaan, peserta menemukan cukup banyak sampah
rumah tangga yang dibuang secara sembarangan di pinggir jalan.Kondisi ini dinilai mencerminkan masih rendahnya kesadaran
sebagian masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan. Iwan menegaskan bahwa kebersihan lingkungan tidak hanya
menjadi tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab setiap individu yang tinggal
di wilayah tersebut.Ia juga mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika untuk segera
menegakkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah secara tegas dan
konsisten. Menurutnya, penerapan aturan yang memberikan efek jera bagi
pelanggar menjadi langkah strategis agar kebiasaan buruk membuang sampah
sembarangan dapat dihentikan dan tercipta ketertiban yang berkelanjutan.Melalui kegiatan ini, KKSS Mimika berharap dapat menjadi
teladan bagi organisasi kemasyarakatan lain dan warga sekitar. Diharapkan semangat kebersamaan ini dapat menular, sehingga
seluruh elemen masyarakat bergotong royong mewujudkan Kota Timika yang bersih,
asri, sehat, dan layak huni bagi generasi sekarang maupun mendatang. Penulis: Jid
Editor: GF
12 Jun 2026, 13:58 WIT
Komisi I DPRK Mimika Serap Aspirasi Warga Mimika Timur Jauh
Papuanewsonline.com, Timika – Komisi I Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika melakukan kunjungan kerja ke Distrik Mimika
Timur Jauh pada Kamis (11/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, rombongan
menyambangi Kampung Ohotya dan Kampung Amamapare untuk mendengar langsung kebutuhan
dan harapan masyarakat terkait pembangunan serta pelayanan publik di wilayah
pesisir tersebut.Ketua Komisi I DPRK Mimika, Alfian Akbar Balyanan,
menyampaikan bahwa warga Kampung Ohotya mengemukakan sejumlah kebutuhan
mendesak. Di antaranya perbaikan gedung gereja, pembangunan rumah
layak huni mengingat kondisi tempat tinggal yang padat, perbaikan saluran
drainase untuk mengatasi banjir saat air pasang, serta penguatan struktur
dermaga. Selain itu, masyarakat juga meminta dukungan bagi kelompok
ekonomi seperti nelayan dan pelaku usaha lokal agar perekonomian kampung
semakin berkembang.Sementara itu, warga Kampung Amamapare menyampaikan usulan
pembangunan gedung gereja dan kantor kampung guna menunjang pelayanan
administrasi. Mereka juga menginginkan tersedianya rumah layak huni dan
fasilitas sanitasi yang memadai. Salah satu masalah utama yang disampaikan adalah terhentinya
layanan transportasi umum sejak pandemi, yang menghambat akses warga ke kota,
terutama bagi anak sekolah dan untuk memasarkan hasil bumi.Alfian menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang diterima akan
dicatat dan ditindaklanjuti sesuai lingkup tugas Komisi I. Jika diperlukan, pihaknya akan berkoordinasi dengan komisi
lain serta memanggil Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk membahas langkah
nyata. Ia berjanji tidak akan membiarkan usulan masyarakat hanya
berhenti sebagai catatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Penulis: Jid
Editor: GF
12 Jun 2026, 13:56 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
