Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Sambut HUT RI, 33,24 Juta KPM Terima Bantuan Beras 10 Kg untuk 3 Bulan
Papuanewsonline.com, Jakarta - Pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan beras kepada 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Agustus 2026. Penyaluran serentak ini bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.Setiap KPM akan menerima beras 10 kilogram per bulan untuk alokasi Juli hingga September 2026. Total beras yang disalurkan mencapai hampir 1 juta ton dan bersumber dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, penyaluran ditugaskan kepada Perum Bulog."Pemerintah menugaskan Bulog untuk menyalurkan cadangan pangan pemerintah kepada 33.244.408 penerima masing-masing sebanyak 10 kilogram untuk alokasi Juli hingga September 2026," ujar Amran.Menurut Amran, bantuan ini merupakan bagian dari jaring pengaman sosial untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat stabilitas pangan nasional.Salur Serentak di Seluruh WilayahDirektur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani menjelaskan, pembagian akan dilaksanakan serentak di semua wilayah pada bulan Agustus."Penyaluran bantuan pangan ini akan dilaksanakan di bulan Agustus bersamaan dengan perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Indonesia di semua wilayah," kata Rachmi.Ia menambahkan, sasaran utama adalah masyarakat desil 1 sampai 4. Selain melalui jaringan Bulog, distribusi juga dapat memanfaatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang lokasinya dekat dengan penerima.Data penerima menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Untuk program ini pemerintah menyiapkan anggaran Rp17,52 triliun.Sebelumnya, pada tahap pertama alokasi Februari-Maret 2026, penyaluran telah menjangkau 33,14 juta keluarga atau sekitar 99,7 persen dari target.Penulis: HendrikEditor: OF
05 Agu 2026, 22:50 WIT
Prabowo Targetkan Listrik Masuk 1.400 Desa Sebelum 17 Agustus
Papuanewsonline.com, Jakarta - Pemerintah mengebut pemerataan listrik ke pelosok desa. Sebanyak 1.400 desa ditargetkan sudah tersambung listrik dan akan diresmikan Presiden Prabowo Subianto sebelum 14 Agustus 2026.Langkah ini merupakan bagian dari dorongan pemerintah untuk menutup kesenjangan energi di Indonesia. Dengan listrik masuk desa, diharapkan roda ekonomi di daerah bisa bergerak lebih cepat.Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, Presiden Prabowo yang akan langsung menekan tombol peresmian. "Ini akan dilakukan peresmian oleh bapak presiden nanti dalam waktu dekat sebelum tanggal 14 Agustus," ujar Bahlil.Data Kementerian ESDM mencatat masih ada sekitar 11.000 desa di Indonesia yang belum teraliri listrik. Sebagai langkah awal, sejak akhir 2025 pemerintah sudah berhasil mengalirkan listrik ke 1.400 desa.Tak hanya mengandalkan jaringan PLN, pemerintah juga masuk dengan energi terbarukan. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 100 gigawatt (GW) sudah mulai dijalankan. "Jadi, ini langsung sudah jalan menyangkut dengan PLTS, dan tahap pertama sudah disetujui untuk bisa dilaksanakan nanti bapak presiden sendiri yang insyaallah dalam rencananya akan meresmikan," jelas Bahlil.Pakai 3 Jalur SekaligusUntuk mengejar target 100 persen desa berlistrik di 2029, pemerintah memakai 3 cara. Pertama, memperluas jaringan PLN. Kedua, membangun mini grid EBT untuk daerah terpencil. Ketiga, memasang PLTS individual beserta baterai untuk pemukiman yang sulit dijangkau kabel.Kebijakan ini tertuang dalam Perpres Nomor 117 Tahun 2025 dan Kepmen ESDM Nomor 316.K/TL.03/MEM.L/2025.Berdasarkan catatan PLN, saat ini rasio elektrifikasi nasional sudah di angka 99,83 persen. Untuk desa berlistrik mencapai 99,97 persen. Artinya hanya tinggal 0,03 persen lagi yang dikejar.Dukungan juga datang dari DPR. Anggota Komisi XII Fraksi Golkar Dewi Yustisiana menilai program ini berdampak luas."Kami mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo yang diimplementasikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam mempercepat Program Listrik Desa," kata Dewi.Menurutnya, listrik bukan hanya soal penerangan. Kehadiran listrik akan menghidupkan UMKM, pertanian, perikanan, sekolah, puskesmas, hingga ekonomi digital di desa-desa.Penulis: HendrikEditor: OF
05 Agu 2026, 22:10 WIT
Tokoh Nawaripi Bantah Jual Tanah Warisan - Tegaskan Sudah Disertifikatkan Milik TNI AL
Papuanewsonline.com, Mimika - Tokoh-tokoh Suku Kamoro dari Kampung Nawaripi membantah keras isu yang menyebut mereka menjual tanah adat. Mereka menegaskan tidak pernah menjual tanah warisan leluhur.Klarifikasi itu disampaikan menyusul beredarnya berita bohong yang menuding tokoh Nawaripi menjual tanah."Kami tolak ada berita bohong, berita palsu yang menyatakan kami jual tanah. Yang buat berita itu tidak benar, dan orang yang berkomentar tentang tanah itu orang yang tidak punya kapasitas. Kami tidak pernah jual tanah karena itu warisan orangtua kami," tegas Tokoh Masyarakat Nawaripi, Derek Maoromako saat ditemui di Sanggar Merah Putih Nawaripi, Kamis (5/8/2026).Derek menjelaskan, yang sebenarnya terjadi adalah pengukuran ulang tanah yang telah dilepas secara adat oleh orang tua mereka kepada TNI Angkatan Laut.Tanah seluas 2 hektar tersebut, kata dia, telah sah memiliki sertifikat dengan nomor 0046 atas nama TNI AL."Orang Nawaripi yang punya tanah dan orang Nawaripi tidak pernah jual tanah. Apalagi Bapa Desa sudah larang orang Nawaripi tidak boleh jual tanah. Yang berani jual, Bapa Desa tidak mau tandatangan pelepasannya," ujar Derek.Penegasan serupa disampaikan Tokoh Muda Nawaripi, Kris Yamiro. Ia menyebut sebagai generasi muda, dirinya wajib mengamankan keputusan pelepasan yang telah dilakukan para orang tua terdahulu kepada negara."Kalau ada yang bilang kami jual tanah itu salah besar dan itu hoaks. Saya minta yang buat berita bisa datang ketemu kami di Nawaripi," kata Kris.Menurut Kris, tanah tersebut adalah milik leluhur yang diwariskan kepada anak cucu, sehingga tidak mungkin diperjualbelikan. Kehadiran mereka di lokasi hanya untuk mengukur ulang batas tanah yang sudah bersertifikat tersebut."Sebagai tokoh muda sebetulnya belum tahu soal penyerahan tanah itu. Tapi karena tanahnya sudah diserahkan orang-orang tua dulu, maka sebagai generasi muda wajib untuk amankan tanah itu yang kepemilikannya oleh TNI AL," tutupnya.Editor: OF
05 Agu 2026, 15:50 WIT
Melalui Hak Jawab! Dani Pampang Bantah Isu Gratifikasi Fortuner ke Bupati Mamberamo Raya
Papuanewsonline.com, Memberamo Raya,- Kuasa hukum Daniel Pampang angkat bicara terkait pemberitaan dugaan gratifikasi berupa satu unit mobil Toyota Fortuner putih kepada Bupati Mamberamo Raya. Melalui hak jawab resmi, pihak kuasa hukum membantah tegas dan menyebut informasi tersebut adalah fitnah.Bantahan itu disampaikan oleh kantor hukum DR. EUGEN Ehrlich Arie, SH, MH dan Rekan Advokat Konsultan Hukum yang beralamat di BTN Skyline Residence, Kota Jayapura. Hak jawab tersebut tertuang dalam surat bernomor 084/EEA-HJ/VIII/2026 tertanggal 4 Agustus 2026.Hak jawab dari tim hukum Dani Pampang ini merupakan respons atas dua artikel yang dipublikasikan oleh Media Papuanewsonline.com pada1. 3 Agustus 2026 pukul 13:53 WIT dengan judul: "Dugaan Gratifikasi Proyek Jalan di Mamberamo Raya, Fortuner Putih Untuk Bupati?" 2. 3 Agustus 2026 pukul 18:22 WIT dengan judul: "Terkuak! Dugaan Gratifikasi Fortuner Putih Dari Proyek Jalan 7,4 Miliar di Mamberamo Raya" Dalam dokumen Fakta Hukum dan Bantahan Atas Pemberitaan itu , kuasa hukum Dani Pampang meluruskan 5 poin utama untuk meluruskan informasi yang beredar:-Proyek Sipisi - Nadofuai Dikerjakan Secara SahKuasa hukum menegaskan bahwa Proyek Pembangunan Jalan Sipisi - Nadofuai di Kabupaten Mamberamo Raya dengan Pagu Anggaran Rp 7.490.025.000 dan HPS Rp 7.488.557.772 dimenangkan secara sah melalui mekanisme lelang resmi LPSE oleh CV. SION PAPUA.Dalam struktur perusahaan tersebut, kliennya Dani Pampang bertindak sebagai Wakil Direktur. Proyek disebut telah dikerjakan secara profesional, tepat mutu, dan diselesaikan sesuai spesifikasi kontrak. Fortuner Putih Adalah Aset Pribadi yang SahTerkait satu unit mobil Fortuner putih yang dipersoalkan, kuasa hukum menjelaskan bahwa kendaraan tersebut merupakan aset pribadi Dani Pampang yang diperoleh secara sah melalui mekanisme pembelian kredit dari hasil usaha perorangan. Kepemilikan sah dibuktikan dengan BPKB dan STNK yang terdaftar atas nama klien.Keberadaan Mobil di Rolo Koya Barat Murni Sewa-MenyewaTerkait keberadaan kendaraan Toyota Fortuner dengan Nopol PA 1055 AS di Rolo Koya Barat, kuasa hukum menjelaskan bahwa hal tersebut dalam rangka Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan (Keperdataan Murni) antara klien selaku pemilik kepada Sdr. Bravo Maniagasi. Hubungan hukum tersebut murni bisnis rental dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan pejabat publik manapun.Bantahan Tegas Isu GratifikasiPada poin keempat, kuasa hukum memberikan bantahan paling keras. Klien kami TIDAK PERNAH memberikan, menjanjikan, ataupun menyerahkan 1 unit mobil Toyota Fortuner putih maupun barang/uang dalam bentuk apapun kepada Bupati Mamberamo Raya maupun Ibu Bupati Mamberamo Raya.Media Dinilai Langgar Kode Etik JurnalistikKuasa hukum juga menyoroti dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik oleh redaksi Papuanewsonline.com. Redaksi disebut tidak pernah melakukan konfirmasi, klarifikasi, atau wawancara kepada Dani Pampang sebelum berita tersebut dipublikasikan.Pernyataan redaksi di akhir berita yang menyebut "masih berupaya melakukan konfirmasi" dinilai hanya alibi semata, karena berita bernada penghakiman (trial by the press) telah terlanjur disebarluaskan tanpa menguji kebenaran informasi (testing the news).Demikian hak jawab ini dimuat sesuai UU Pers No. 40/1999. Redaksi bertanggung jawab atas pemuatan hak jawab ini.Penulis: RedaksiEditor. : Of
05 Agu 2026, 09:02 WIT
BREAKING NEWS - 80 Siswa Keracunan MBG di Jayapura, Bupati Turun Tangan Evakuasi
Papuanewsonline.com, Jayapura - Sebanyak 80 siswa di Kabupaten Jayapura, Papua, diduga mengalami keracunan massal usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (5/8/2026) pagi. Puluhan siswa dilarikan ke fasilitas kesehatan dengan keluhan mual, muntah, pusing dan lemas.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Anton Mote, membenarkan kejadian tersebut. Ia menyebut penanganan pasien dilakukan dengan sistem triase untuk memilah tingkat keparahan korban."Kami lakukan triase. Yang ringan ditangani di puskesmas, yang sedang hingga berat dirujuk ke rumah sakit," jelas Anton Mote saat dikonfirmasi.Untuk mengantisipasi lonjakan korban, delapan Puskesmas di sekitar Kota Sentani diaktifkan penuh dan disiagakan 24 jam. "Atas perintah Bupati, kami juga sudah berkoordinasi dengan semua RSUD di wilayah Jayapura untuk penanganan lebih lanjut. Semua tenaga medis kami kerahkan," tambahnya.Sementara itu, Bupati Jayapura Yunus Wonda terlihat turun langsung ke lapangan ikut mengevakuasi para siswa-siswi yang menjadi korban. Dengan menggunakan kendaraan operasional, Bupati bersama tim gabungan mengantar siswa yang lemas dan muntah-muntah ke Puskesmas terdekat.Hingga berita ini diturunkan, puluhan siswa masih menjalani perawatan intensif. Sampel makanan dari program MBG telah diamankan dan akan dikirim ke laboratorium untuk uji laboratorium guna memastikan penyebab pasti keracunan.Dinas Kesehatan mengimbau para orang tua untuk tetap tenang dan segera melapor jika anaknya mengalami gejala serupa usai menyantap MBG.Editor: OF
05 Agu 2026, 09:02 WIT
Tanam Bibit Kelapa, KKN 165 Ananta Abhipraya Wujudkan Desa Berdikari
Papuanewsonline.com, Kendal - Tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Inisiatif Terprogram (MIT) Posko 165 UIN Walisongo Semarang menanam puluhan bibit kelapa di lahan desa binaan pada Minggu (2/8). Kegiatan yang digelar sejak pagi hari ini menjadi bagian dari program penghijauan sekaligus langkah strategis.Aksi penanaman ini melibatkan mahasiswa KKN bersama pelajar dan warga sekitar. Mereka tampak bergotong royong menyiapkan lahan hingga menanam bibit satu per satu.Kelapa dipilih sebagai komoditas utama karena memiliki nilai manfaat yang menyeluruh mulai dari buah, batang, hingga daunnya. Hal ini dinilai berpotensi menjadi sumber daya ekonomi yang stabil dan ramah lingkungan bagi masyarakat desa dalam jangka panjang.Koordinator Tim KKN 165, Abudzar Algifari (yang akrab disapa Gifary), menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan wujud nyata dari semangat membangun desa berdikari, yaitu desa yang mampu mengoptimalkan potensi lokalnya secara mandiri."Melalui penanaman ini, kami ingin mendorong terciptanya desa berdikari yang mampu mengelola potensi lokal tanpa harus bergantung penuh pada pihak luar," ujar Gifary.Selain menanam, tim KKN bersama warga juga melakukan pendataan dan penandaan bibit sebagai bagian dari program pemantauan pertumbuhan secara berkala.Meskipun hasil nyata penanaman kelapa ini baru akan terasa beberapa tahun mendatang, antusiasme warga tetap tinggi. Warga optimistis bahwa perawatan yang konsisten akan menjadikan pohon-pohon kelapa tersebut sebagai warisan ekonomi yang bermanfaat bagi lintas generasi.Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian program kerja Tim KKN 165 yang mengusung tema "Kepakkan Sayap Inovasi, Wujudkan Desa Berdikari" pada periode KKN 2026. Melalui pendekatan partisipatif, tim berharap program serupa dapat terus berlanjut dan menginspirasi desa-desa lain di wilayah Kendal. PNO-12
05 Agu 2026, 08:30 WIT
Menhub Dudy Pastikan Penanganan Korban dan Investigasi KMP Mutiara Sentosa II Terus Berjalan
Papuanewsonline.com, Surabaya – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan penanganan korban dan proses investigasi kebakaran KMP Mutiara Sentosa II terus berjalan. Memasuki hari ketiga pascainsiden di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, sebanyak 62 korban berhasil dievakuasi dari Masalembu ke Surabaya.Dengan demikian, total 238 orang yang berada di atas kapal, terdiri atas penumpang dan awak kapal, telah berhasil dievakuasi.“Atas nama pemerintah, kami kembali menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah ini. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang di masa mendatang. Dengan rasa duka yang mendalam, terdapat lima korban yang dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia,” ujar Dudy di Jakarta, Selasa (4/8/2026).Pemerintah melalui PT Jasa Raharja memastikan seluruh korban memperoleh haknya, mulai dari biaya perawatan dan pengobatan hingga santunan.Kementerian Perhubungan juga berkoordinasi dengan maskapai penerbangan dan instansi terkait untuk memfasilitasi pemulangan jenazah korban ke daerah asal tanpa membebani keluarga.Menhub Dudy menegaskan, insiden tersebut akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh guna memperkuat aspek keselamatan transportasi, termasuk penyempurnaan standar operasional penanganan keadaan darurat.“Yang terjadi sekarang ini akan menjadi bahan evaluasi agar hal-hal serupa tidak terjadi lagi. Bila ditemukan dugaan tindak pidana, akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Dudy.Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii menjelaskan bahwa proses evakuasi seluruh korban dilakukan dengan dukungan sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian.Berdasarkan hasil pendataan, saat keadaan darurat kru kapal telah memberikan instruksi kepada penumpang untuk berkumpul di anjungan dan mengenakan jaket keselamatan sebelum meninggalkan kapal.“Atas dasar itu, operasi SAR khusus dalam penanganan kedaruratan KMP Mutiara Sentosa II secara resmi kami alihkan menjadi operasi rutin kesiapsiagaan yang dikendalikan oleh Kantor SAR Surabaya. Meski demikian, operasi rutin tetap difokuskan di perairan sekitar lokasi kejadian dan kami tetap membuka posko pengaduan apabila terdapat laporan baru dari masyarakat,” ujar Syafii.Untuk mengungkap penyebab kebakaran KMP Mutiara Sentosa II, Kemenhub mendukung penuh proses investigasi yang dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).Saat ini, KNKT telah menurunkan tim investigator ke lokasi guna mengumpulkan data dan berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait.Guna mencegah kejadian serupa terulang, Kemenhub akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga telah menyurati dan memanggil operator KMP Mutiara Sentosa II untuk melakukan audit terhadap sistem manajemen keselamatan.“Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari mitigasi sehingga diharapkan kejadian serupa tidak akan terjadi di kemudian hari,” tegas Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud.Editor: OF
05 Agu 2026, 07:17 WIT
Bapenda Mimika Lakukan Pemantauan Pajak Air Tanah dan Parkir, Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
Papuanewsonline.com, Mimika – Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika melaksanakan kegiatan pemantauan dan verifikasi Pajak Air Tanah serta Pajak Parkir di sejumlah lokasi wajib pajak, Selasa (4/8/2026). Kegiatan ini mencakup tempat parkir Sharon Mart, Parkiran Serba 40.000, serta Parkiran Galael, guna memastikan kelengkapan data dan kepatuhan perpajakan yang berlaku.Langkah ini merupakan bagian dari upaya pengawasan, pembinaan, serta pemutakhiran data perpajakan daerah secara berkala. Petugas turun langsung berkoordinasi dengan pengelola tempat usaha untuk memeriksa kesesuaian data, memberikan pemahaman peraturan, serta memastikan setiap kewajiban pajak dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu.Kegiatan ini ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sekaligus memastikan potensi pendapatan dapat dikelola secara optimal, transparan, dan akuntabel. Bapenda juga membuka jalur konsultasi melalui nomor telepon resmi maupun situs web instansi guna memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dengan pengawasan yang tepat dan pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan tidak ada lagi potensi yang terlewatkan. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang maksimal menjadi fondasi utama dalam mendukung percepatan pembangunan serta pelayanan publik yang lebih baik dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Mimika.Penulis: JidEditor: OF
05 Agu 2026, 07:13 WIT
Usai Tembak Mati 5 Pekerja, Botak Wanimbo Kirim Pesan Menohok Ke TNI dan Polri
Papuanewsonline.com, Tolikara - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim pasukannya masih bertahan di Distrik Kanggime, Kabupaten Tolikara, usai insiden penembakan terhadap 5 pekerja bangunan pada 2-3 Agustus 2026 lalu.Klaim tersebut disampaikan dalam Siaran Pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB per Selasa, 4 Agustus 2026, yang diterima dari pimpinan lapangan Botak Wanimbo dan diteruskan oleh Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom.Dalam rilis itu, TPNPB membantah narasi yang beredar di grup WhatsApp warga Tolikara yang menyebut pasukan mereka telah mundur dari Kanggime."Informasi yang beredar di grup WA yang menyatakan bahwa pasukan TPNPB telah meninggalkan wilayah Kanggime adalah informasi hoax atau tidak benar. Yang benar adalah kami masih berada di Kanggime untuk melakukan operasi," demikian kutipan laporan tersebut.Selain mengklarifikasi posisi pasukannya, Botak Wanimbo juga melontarkan peringatan keras kepada pihak-pihak yang mereka curigai sebagai agen intelijen militer Indonesia. Menurut mereka, agen tersebut beroperasi dengan menyamar sebagai sopir taksi, tukang ojek, penjual kios, ASN, hingga tukang bangunan di sepanjang koridor Jalan Trans Papua Wamena - Tolikara.TPNPB meminta seluruh aktivitas pembangunan jalan dan jembatan di wilayah operasinya dihentikan. Kelompok tersebut melontarkan ancaman eksekusi mati bagi pekerja yang tetap melanjutkan pembangunan.TPNPB menyebut aksi penembakan 5 pekerja di Tolikara pekan ini sebagai bentuk peringatan, baik kepada pekerja pendatang untuk meninggalkan wilayah operasi mereka, maupun kepada Orang Asli Papua agar tidak bekerja sama dengan aparat dalam proyek pembangunan.Di akhir rilis, TPNPB kembali menyuarakan tuntutan politiknya, yakni menolak pembangunan oleh pemerintah Indonesia dan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan apa yang mereka sebut akar konflik Papua selama 64 tahun, termasuk tuntutan pengakuan terhadap deklarasi 1 Desember 1961. Mereka menyatakan konflik bersenjata akan terus berlanjut hingga PBB turun tangan.Siaran pers tersebut mencantumkan nama-nama pimpinan Markas Pusat TPNPB-OPM sebagai penanggung jawab, yaitu Panglima Tinggi Jenderal Goliath Tabuni, Wakil Panglima Letjen Melkisedek Awom, Kasum Mayjen Terianus Satto, dan Komandan Operasi Umum Mayjen Lekagak Telenggen.Hingga Selasa malam, 4 Agustus 2026, belum ada pernyataan resmi dari Kodam XVII/Cenderawasih, Polda Papua, maupun Satgas Damai Cartenz terkait situasi keamanan terkini di Kanggime dan ancaman terhadap pekerja Jalan Trans Papua.Penulis: HendrikEditor. : Of
05 Agu 2026, 00:23 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
