Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Jenderal TPNPB-OPM Paling Dicari TNI-Polri: Mengenal Sosok Goliath Namaan Tabuni
Papuanewsonline.com, Jayapura - Redaksi Papuanewsonline.com menerima informasi terkait profil pimpinan tertinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) - Organisasi Papua Merdeka (OPM), Goliath Namaan Tabuni, pada Selasa (4/8/2026).Pria yang disebut lahir sekitar tahun 1959 atau 1960 tersebut tercatat sebagai Jenderal dan pemimpin tertinggi TPNPB-OPM yang sebagian besar kelompoknya bermarkas di sekitar Kabupaten Puncak Jaya.Berdasarkan data yang dihimpun, Goliath Tabuni selama ini dikenal sebagai Panglima Tentara Pembebasan Nasional (TPN) - Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang bermarkas di Tingginambut, Puncak Jaya, Papua.Posisinya sebagai Panglima Tinggi dikukuhkan dalam konferensi OPM pada 11 Desember 2012. Dalam pelantikan tersebut, Goliath Tabuni resmi menyandang pangkat Jenderal sebagai Panglima Tinggi TPN-OPM, bersamaan dengan dilantiknya Wakil Panglima Letjen Gabriel Melkizedek Awom dan Kepala Staf Umum Mayjen Terianus Satto.Basis di Tingginambut, Puncak JayaInformasi yang diterima menyebutkan, kelompok di bawah komando Jenderal Goliath Tabuni sebagian besar bermarkas di wilayah pegunungan Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah.Dari wilayah tersebut, kelompoknya dikenal aktif dan kerap melancarkan serangan serta penyergapan terhadap pasukan pemerintah Indonesia. Aktivitas tersebut menjadikan wilayah Puncak Jaya sebagai salah satu titik fokus operasi keamanan TNI-Polri selama lebih dari satu dekade terakhir.Aparat keamanan menilai kelompok Tingginambut sebagai salah satu kelompok bersenjata yang paling aktif dan paling lama beroperasi di Papua. Sejumlah aksi bersenjata di jalur logistik, pos keamanan, hingga insiden yang melibatkan warga sipil di wilayah Puncak Jaya dikaitkan dengan kelompok pimpinan Goliath Tabuni.Hingga laporan ini diturunkan, Goliath Tabuni masih masuk dalam daftar pimpinan TPNPB-OPM yang paling dicari oleh aparat TNI-Polri. (OF)
04 Agu 2026, 21:25 WIT
Komunikasi Publik Kunci Keberhasilan Program Pemerintah
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan bahwa komunikasi publik yang baik menjadi kunci keberhasilan implementasi program pemerintah.Penegasan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Executive Chairman B-Universe, Enggartiasto Lukita, beserta jajaran manajemen di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (3/8/2026).Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas penguatan sinergi antara pemerintah dan media dalam menyampaikan informasi yang akurat, objektif, dan mudah dipahami oleh masyarakat.KSP menyampaikan bahwa komunikasi publik yang efektif berperan penting untuk memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai tujuan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh rakyat."Komunikasi yang baik menjadi jembatan antara kebijakan dan pemahaman publik. Tanpa komunikasi yang akurat dan mudah dipahami, program sebaik apapun akan sulit dirasakan manfaatnya secara optimal," menjadi penekanan dalam pertemuan tersebut.KSP juga menyambut baik rencana kolaborasi dengan B-Universe dalam menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan program prioritas Presiden secara berimbang, konstruktif, dan berbasis fakta.Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya KSP untuk membuka ruang dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk insan media, dalam rangka mengawal program prioritas Presiden.Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada Senin, 27 April 2026 di Istana Negara, Jakarta. Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 52/P Tahun 2026. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan media diharapkan dapat menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan publik serta menghadirkan informasi yang mencerahkan bagi masyarakat. (OF)
04 Agu 2026, 21:16 WIT
Mimika Pemilik APBD Terbesar di Timur Indonesia, Pelabuhan Seperti Kandang Hewan
Papuanewsonline.com, Mimika – Pelabuhan Pomako seperti kandang hewan dan menunjukan kegagalan pembangunan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Bangunan Ruang Tunggu Pelabuhan Pomako tampak sangat tidak layak, bahkan disebut warga mirip kandang hewan.Dari beberapa bangunan semi permanen itu berdiri di atas tiang-tiang beton di bibir laut. Atap sengnya sudah berkarat, dinding terbuat dari kawat besi dan terpal biru sobek sebagai penutup. Di bawahnya, air laut bercampur lumpur dan sampah. Padahal, pelabuhan ini adalah urat nadi utama keluar-masuk orang dan logistik di Mimika.Ironi ini mencuat karena Kabupaten Mimika dikenal sebagai pemilik APBD terbesar di Indonesia Timur. Dengan dana triliunan rupiah setiap tahun yang bersumber dari Dana Bagi Hasil tambang PT Freeport, kondisi infrastruktur vital seperti Pelabuhan Pomako justru dibiarkan memprihatinkan.Padahal, volume penumpang di pelabuhan ini tidak main-main. Data operasional menunjukkan puluhan ribu orang tiap bulan berangkat dan tiba melalui Pelabuhan Pomako, baik menggunakan kapal PELNI maupun kapal perintis. Belum lagi ribuan buruh, pedagang, dan keluarga yang mengantar."Ironi dan sangat tak layak. Padahal volume penumpang tiap bulan ada puluhan ribu orang yang berangkat dan datang lewat Pelabuhan Pomako. Kabupaten Mimika APBD terbesar di Indonesia Timur namun pelabuhan seperti kandang hewan," ujar warga di sekitar pelabuhan Pomako di Mimika, Selasa (4/8/2026).Kondisi ini bukan hal baru. Sejumlah laporan menyebut fasilitas di Pelabuhan Pomako masih sangat minim, mulai dari terminal penumpang, ruang tunggu yang tidak layak, hingga parkiran, dan MCK yang tidak ada.Padahal kata Warga Standar operasional pelabuhan penumpang yang seharusnya memiliki fasilitas penunjang yang memadai belum terpenuhi meski pelabuhan ini telah beroperasi puluhan tahun. Diketahui Pelabuhan Pomako sendiri adalah pintu gerbang logistik terpenting bagi Timika. Jika aksesnya terganggu, distribusi barang dan harga kebutuhan pokok di Mimika langsung terdampak. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Mimika maupun Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Pomako terkait kondisi ruang tunggu yang viral tersebut. Masyarakat berharap, dengan besarnya APBD Mimika, perbaikan dan pembangunan terminal penumpang yang manusiawi dan bermartabat di Pomako menjadi prioritas utama, bukan hanya janji omon-omon.Penulis: HendrikEditor: OF
04 Agu 2026, 20:56 WIT
Honai Adat Pengusaha Mimika Tegas: Tim Sukses Stop Klaim Proyek di Semua OPD
Papuanewsonline.com, Mimika - Sebuah video pernyataan keras yang beredar di media sosial TikTok akun @andwj memicu perhatian publik Mimika. Dalam video tersebut, seorang pria yang memperkenalkan diri sebagai Antonius, Ketua Bidang SDM Honai Adat Pengusaha Kabupaten Mimika, melayangkan teguran terbuka kepada oknum-oknum yang mengatasnamakan tim sukses Bupati dan Wakil Bupati Mimika.Antonius dengan tegas meminta agar praktik penguasaan proyek-proyek di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dihentikan."Selamat siang, saya Antonius ketua bidang SDM Honai Adat Pengusaha Kabupaten Mimika. Di sini saya tegaskan kepada tim-tim sukses bahwa Anda cukup memperoleh paket pekerjaan di satu OPD saja. Jangan Anda klaim proyek dari OPD satu pergi ke OPD satu sampai Anda kuasai setiap proyek-proyek di setiap OPD," ujar Antonius dalam video yang direkam di dalam mobil tersebut, Selasa (4/8).Ia mengecam keras oknum yang mengaku sebagai tim pemenangan dan berkeliling dari dinas ke dinas untuk mengklaim jatah proyek."Saya tegas sekali lagi, Anda yang mengaku diri sebagai tim-tim sukses klaim proyek dari dinas A sampai Z itu stop. Stop ya untuk tim-tim sukses yang mengaku diri tim sukses dan jalan klaim proyek di setiap OPD itu stop, berhenti," lanjutnya.Menurut Antonius, pihaknya sudah mendengar dan melihat sendiri praktik tersebut di lapangan. Ia mempertanyakan besaran uang yang telah dikeluarkan untuk mendukung pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sehingga merasa berhak menguasai semua proyek."Kami sudah mendengar sendiri, kami sudah melihat sendiri cara-cara ini. Anda kasih keluar uang berapa untuk mendukung Bupati dan Wakil Bupati untuk jadi. Kami yang lain juga punya hak yang sama untuk bekerja untuk mendapatkan paket-paket pekerjaan OPD," tegasnya.Ia menekankan bahwa penghargaan terhadap tim sukses cukup diberikan pada satu atau dua OPD saja, tidak boleh memonopoli hingga A sampai Z."Cukup mereka dihargai diberikan paket satu dua OPD itu cukup. Jangan A sampai Z itu mereka diberikan paket, satu orang itu saja yang kuasai di setiap OPD," kata Antonius.Atas nama Honai Adat Pengusaha yang mewakili seluruh pengusaha asli Papua di Kabupaten Mimika, Antonius meminta agar tidak ada lagi pihak yang membawa-bawa nama Bupati dan Wakil Bupati Mimika untuk kepentingan mengklaim proyek."Oleh karena itu kami Honai Adat Pengusaha mewakili semua pengusaha Papua yang ada di Kabupaten Mimika bahwa tim-tim sukses Anda-Anda stop bawa-bawa nama Bupati dan Wakil Bupati, stop bawa-bawa diri sebagai tim sukses klaim proyek dari OPD satu ke OPD yang lain dan seterusnya, stop," tutupnya.Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Mimika terkait pernyataan tersebut. Video pernyataan Antonius sendiri terus mendapat respon luas dari warganet dan kalangan pengusaha lokal di Mimika. (OF)
04 Agu 2026, 20:51 WIT
Diduga Keracunan MBG, 8 Anak di Distrik Depapre Dilarikan ke Puskesmas
Papuanewsonline.com, Jayapura - Sebanyak delapan orang anak di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua, dilaporkan mengalami dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan harus mendapatkan perawatan di Puskesmas Depapre, Senin sore.Dalam video yang beredar, sejumlah anak terlihat terbaring lemas di atas ranjang perawatan Puskesmas. Beberapa anak tampak meringkuk menahan sakit, sementara yang lain muntah dan didampingi keluarga. Kondisi puskesmas terlihat ramai oleh orang tua dan warga yang mengantar anak-anak mereka.Seorang petugas di lokasi mengatakan, pasien terus berdatangan sejak sore hari."Kami mohon kepada seluruh masyarakat Distrik Depapre dan juga Kabupaten Jayapura secara khusus, ini anak-anak yang terkena keracunan MBG. Tolong supaya pemerintah bisa melihat hal ini karena ini pasien sudah ada tujuh, tujuh orang yang berdatangan terus ke Puskesmas Depapre," ujar perekam video."Tolong kepada pemerintah agar segera mengambil tindakan karena ini pasien terus berdatangan di sore hari untuk Distrik Depapre sudah delapan pasien masuk. Kami belum tahu dari berbagai kampung yang ada di Distrik Depapre," lanjutnya.Menurut data sementara di lapangan, korban merupakan anak-anak usia sekolah, mulai dari jenjang SD sampai SMP yang tersebar di beberapa kampung di Distrik Depapre.Hingga video ini direkam, tercatat delapan anak telah masuk dan dirawat di Puskesmas Depapre. Pihak puskesmas meminta perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk segera mengambil tindakan dan melakukan investigasi terkait penyebab keracunan.Belum ada keterangan resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura maupun penyelenggara program MBG terkait dugaan kasus keracunan ini. (OF)
04 Agu 2026, 20:26 WIT
Sengketa Tanah Bandara Tanah Merah, Bupati Roni Omba: Kita Tunggu Putusan Hukum yang Mengikat
Papuanewsonline.com, Tanah Merah – Pemerintah Kabupaten Boven Digoel terus menempuh jalur hukum dan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat untuk merampungkan sengketa hak ulayat di kawasan Bandara Tanah Merah. Bupati Roni Omba menegaskan komitmen daerah mencari penyelesaian yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. (4/8/26) Sejak persoalan muncul hingga terjadi pemalangan akses, Pemkab bersama Forkopimda telah berulang kali memfasilitasi mediasi sebagai kelanjutan upaya pemerintahan sebelumnya. “Kami terus berkomunikasi, namun demi kepastian hukum bagi pemilik hak ulayat, pengelola bandara, dan pemerintah daerah, jalan yang paling tepat adalah menempuh proses persidangan,” ujarnya. Gugatan yang diajukan pemilik hak ulayat kini sedang berjalan di Pengadilan Negeri Merauke. Pemkab telah menyampaikan tanggapan melalui kuasa hukum dan menunggu tahapan selanjutnya. Terkait janji tali asih tahun 2024 yang sudah diserahkan Rp600 juta dengan sisa Rp5,4 miliar, Bupati menjelaskan pembayaran tertunda karena aset kini menjadi objek sengketa. “Kami akan melaksanakan apa pun yang diperintahkan putusan hakim nanti, dan seluruh pihak wajib menghormatinya,” tegasnya. Pemerintah juga memfasilitasi audiensi langsung perwakilan masyarakat ke Kementerian Perhubungan di Jakarta, setelah pertemuan daring sebelumnya belum menemukan titik temu. Secara administrasi, aset bandara sudah bersertifikat atas nama Kemenhub, sehingga posisi Pemkab hanya memfasilitasi penyelesaian. Koordinasi dengan BPN juga dilakukan untuk pengukuran ulang sesuai kesepakatan bersama. Bupati mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak terprovokasi informasi belum jelas, dan menghargai proses hukum yang berjalan.Penulis: JidEditor: OF
04 Agu 2026, 19:33 WIT
DPRK Boven Digoel Buka Masa Persidangan III, Bahas Aspirasi Rakyat dan Dua Raperda Kunci
Papuanewsonline.com, Tanah Merah – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boven Digoel secara resmi membuka Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 dalam Rapat Paripurna, Senin (3/8/2026). Acara yang dipimpin Ketua DPRK Simon Akka ini dihadiri Bupati Roni Omba, Wakil Bupati, unsur Forkopimda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, tokoh adat, agama, serta perwakilan masyarakat.Agenda utama meliputi penyampaian Pokok-Pokok Pikiran hasil Reses II yang dilaksanakan 24–28 Juli lalu, serta pembahasan dua rancangan peraturan daerah inisiatif dewan, yaitu tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja Lokal. Simon Akka mengingatkan pemerintah daerah agar serius menyusun kerangka anggaran agar tidak terulang keterlambatan seperti tahun sebelumnya.Selama masa persidangan yang berlangsung hingga 25 November nanti, dewan akan menggelar rapat dengar pendapat, membahas dan menetapkan APBD Perubahan 2026 serta kerangka anggaran tahun 2027, menyelenggarakan konsultasi publik di tiga distrik, hingga menetapkan program pembentukan peraturan daerah tahun depan.Bupati Roni Omba menyambut baik aspirasi yang diserahkan anggota dewan. “Pokok-pokok pikiran ini harus diselaraskan dengan rencana induk daerah agar terarah, terukur, dan sesuai kemampuan keuangan. Dengan anggaran yang terbatas, kita harus menentukan prioritas berdasarkan urgensi, manfaat luas, dan pemerataan pembangunan,” tegasnya.Ia mengajak seluruh elemen menjaga sinergi dan keterbukaan dalam semangat “Balik Kampung – Bangun Kampung”.Penulis: JidEditor: OF
04 Agu 2026, 19:27 WIT
Data BPS: Inflasi Timika Juli 2026 Capai 3,28 Persen, Tekanan Biaya Hidup Terus Naik
Papuanewsonline.com, Mimika – Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika merilis data perkembangan Indeks Harga Konsumen untuk bulan Juli 2026. Secara tahunan atau year on year, tingkat inflasi mencapai 3,28 persen dengan angka indeks sebesar 116,36. Sementara jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, terjadi inflasi ringan sebesar 0,26 persen, dan sepanjang tahun berjalan tercatat 3,18 persen. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun-tahun sebelumnya.Kenaikan harga terjadi pada sebagian besar kelompok pengeluaran warga. (4/8/26) Peningkatan paling tajam tercatat pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 20,78 persen, diikuti kelompok transportasi 10,63 persen, rekreasi dan budaya 4,55 persen, serta perumahan, air, listrik dan bahan bakar 2,38 persen. Sementara itu, beberapa kelompok justru mengalami penurunan harga, antara lain pakaian dan alas kaki sebesar 1,79 persen, perlengkapan rumah tangga 1,29 persen, dan pendidikan 0,15 persen.Secara rinci, komoditas yang paling banyak memicu kenaikan harga secara tahunan meliputi emas perhiasan, tarif angkutan udara, bahan bakar, serta sejumlah kebutuhan pangan seperti ikan, beras, dan sayuran. Sebaliknya, penurunan harga terjadi pada beberapa jenis daging, cabai, tomat, serta kebutuhan sandang dan perlengkapan rumah tangga. Sementara pergerakan harga bulanan lebih banyak dipengaruhi oleh kenaikan harga sayuran, ikan, dan bahan bakar kendaraan.Dibandingkan dengan tiga tahun terakhir, tren inflasi tahunan di wilayah ini terus menunjukkan kenaikan beruntun: pada Juli 2024 tercatat 3,05 persen, Juli 2025 sebesar 3,16 persen, dan kini mencapai 3,28 persen. Capaian ini menjadi gambaran tekanan biaya hidup yang masih dirasakan masyarakat, khususnya dari sektor transportasi dan kebutuhan harian lainnya.Penulis: JidEditor: OF
04 Agu 2026, 17:55 WIT
Pelayanan OPD dan Distrik di Mimika Berbasis Tim Sukses, Warga Non-Tim Sukses Ditolak!
Papuanewsonline.com, Timika, - Skandal pelayanan diskriminatif mencoreng wajah Pemeruntah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Ketua Aliansi Pemuda Amungsa (APA), Helois Kemong, membongkar praktik busuk oknum di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kantor Distrik yang tega menolak warga hanya karena bukan bagian dari tim sukses.Dari Sekretariat APA di Timika, Selasa (4/8/2025), Helois mengaku muak mendengar keluhan warga yang berulang kali terjadi.Modusnya sama yakni warga bawa lamaran kerja, bawa profil, berharap dilayani negara. Jawaban petugas? dingin dan arogan, "Kau bukan tim sukses. Yang kami layani hanya tim sukses.""Saya sebagai tokoh pemuda, sebagai intelektual sangat kecewa, sangat kecewa! Warga cerita mereka bawa profil ke OPD dan distrik, ditolak dengan catatan engkau bukan tim sukses. Ini penghinaan!" tegas Helois.Helois menegaskan, ini pengkhianatan terhadap visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika untuk mensejahterakan rakyat. Pilkada sudah selesai. Tidak ada lagi 01 dan 02. Yang ada hanya Rakyat Mimika."Pemerintah punya visi misi mensejahterakan rakyat, tapi kok malah menolak masyarakat? Ini sudah sesat, tidak sesuai visi-misi!" kecamnya.Lebih parah, Helois mengaku sudah mengantongi bukti rekaman dan video penolakan. Ia belum mempublikasikan karena masih menghormati pemerintah sebagai orang tua."Saya sudah rekam, sudah video, buktinya ada di HP saya. Saya tidak publikasi karena saya masih sayang pemerintah," ungkapnya.APA beri warning keras kepada Bupati Johanes Rettob dan Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong agar Segera mengevaluasi total dan beri teguran keras kepada semua OPD sampai tingkat distrik.Jangan biarkan oknum-oknum merusak citra orang nomor satu di Mimika."Pemerintah adalah wakil rakyat, tidak boleh memihak. Politik jangan dibawa-bawa lagi merusak persatuan," ujarnya.Ia memperingatkan, jika praktik kotor ini masih terulang, APA bersama seluruh pemuda akan geruduk kantor tersebut."Saya tidak mau dengar untuk kedua dan ketiga kalinya. Kalau saya dengar lagi, kami akan datangi kantornya dan kami akan panggil langsung Bupati dan Wakil Bupati untuk tegur oknum perusak nama baik itu," tutup Helois.Penulis: HendrikEditor. : Of
04 Agu 2026, 17:30 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
