Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Raperda Karya Lokal OAP Siap Ditetapkan Jadi Perda Untuk Dongkrak UMKM di Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika –
Upaya mendorong kemandirian ekonomi Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Mimika
semakin nyata. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang hasil karya lokal
OAP kini memasuki tahap akhir sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
(Perda). Raperda ini diinisiasi oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Mimika sebagai bentuk keberpihakan terhadap pengembangan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis lokal. Ketua Komisi II DPRK Mimika, Dolfin
Beanal, menjelaskan bahwa Raperda tersebut akan segera dibahas bersama instansi
terkait sebelum resmi ditetapkan. Menurutnya, Perda ini nantinya akan menjadi
payung hukum yang mengatur penataan, pembinaan, pendampingan, hingga pengawasan
terhadap UMKM agar bisa tumbuh lebih tertata dan berdaya saing. “Jadi UMKM ini kita dorong agar
tertata dengan baik, dilakukan pelatihan, misalnya seperti pemeliharaan ikan
dan pembibitan ikan. Ini harus dibina, sehingga UMKM lebih tertib dan diawasi
dengan maksimal,” ungkap Dolfin, Jumat (19/9/2025). Dolfin menegaskan bahwa setelah
Raperda ini rampung, Pemerintah Daerah Mimika perlu segera melakukan launching
serta menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) terkait. Hal ini penting agar setiap OPD memahami arah kebijakan Perda
yang secara khusus berpihak pada OAP. “Raperda ini sudah ada, tinggal
bagaimana realisasinya. Kami berharap bisa segera dilaunching oleh Pemda, dan
OPD-OPD terkait harus dikumpulkan dalam RDP, supaya jelas bahwa Perda ini
memang berpihak kepada OAP,” ujarnya. Selain mendorong percepatan
penetapan Perda, Dolfin juga menekankan perlunya keberadaan Gedung UMKM Center
di Mimika. Gedung ini diharapkan menjadi wadah bagi UMKM lokal untuk
mendapatkan pembinaan, promosi, hingga pemasaran produk karya OAP secara
terintegrasi. Menurutnya, keberadaan pusat UMKM
tersebut akan memperkuat peran UMKM dalam peningkatan ekonomi daerah, sekaligus
memastikan hasil karya lokal mendapat tempat yang layak di pasar. Raperda karya lokal OAP ini
diyakini dapat menjadi pilar penting dalam membangun kemandirian ekonomi
masyarakat Papua, khususnya di Mimika. Dengan regulasi yang jelas dan dukungan
penuh dari pemerintah daerah, UMKM OAP akan lebih terlindungi sekaligus
memiliki peluang berkembang ke tingkat yang lebih tinggi. Langkah DPRK Mimika ini sejalan
dengan komitmen memperkuat ekonomi berbasis masyarakat, di mana OAP menjadi
subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek. Penulis: Jid Editor: GF
20 Sep 2025, 05:07 WIT
Kemenko Polkam Dorong Kemandirian Industri Pertahanan Nasional
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan pentingnya memperkuat industri
pertahanan dalam negeri sebagai langkah strategis menjaga kedaulatan negara di
tengah kompleksitas tantangan global. Penegasan ini disampaikan dalam Forum
Koordinasi dan Sinkronisasi (FKS) Penguatan Industri Pertahanan Dalam Negeri
yang digelar di Jakarta, Rabu (17/9/2025). Forum dibuka secara resmi oleh Deputi
Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesbang, Mayjen TNI Purwito Hadi
Wardhono, yang menekankan bahwa kemandirian dalam pengadaan alat peralatan
pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) menjadi syarat mutlak untuk menjaga
keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. “Kemandirian dalam pengadaan
Alpalhankam adalah kunci utama menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah,
serta keselamatan bangsa dari berbagai ancaman,” tegas Purwito saat membuka
forum. Forum ini menghadirkan narasumber
dari berbagai lembaga strategis, mulai dari Kemhan, Kemenperin, BRIN, KKIP,
Defend ID, hingga Pinhantannas, serta diikuti oleh peserta lintas
kementerian/lembaga, TNI-Polri, BUMN, dan BUMS pertahanan. Isu strategis yang dibahas antara
lain fenomena global BANI (Brittle, Anxious, Non-Linear, Incomprehensible) yang
berdampak langsung pada stabilitas pertahanan. Di sisi lain, industri
pertahanan dalam negeri masih menghadapi berbagai hambatan, di antaranya, ketergantungan
pada alutsista impor meski kapasitas industri nasional terus berkembang, stagnasi
anggaran pertahanan yang masih berkisar 0,8% dari PDB, kendala penerapan Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan beban pajak bagi industri tier 2 dan minimnya
dukungan terhadap riset dan pengembangan (R&D) yang berkelanjutan. Brigjen TNI Nur Wahyu Widodo,
Dirjakstra Kemhan, menekankan pentingnya membangun ekosistem industri
pertahanan sebagaimana tertuang dalam Jakum Hanneg 2025–2029 dan Permenhan No.
12 Tahun 2023. Sementara itu, Kementerian
Perindustrian menyoroti perlunya revisi aturan TKDN, pembangunan SDM
berkompetensi tinggi, serta insentif khusus bagi sektor maritim, otomotif, dan
dirgantara. “Kemandirian tidak lahir dari
kenyamanan, tetapi dari kolaborasi dan keberanian mengambil risiko lintas
kementerian, akademisi, bisnis, dan pemerintah,” ujar Pieter, salah satu
narasumber forum. Dari sisi BUMN pertahanan, Joga
Dharma Setiawan, Direktur Utama Defend ID, menyampaikan roadmap industri
pertahanan nasional hingga tahun 2045. Roadmap ini menekankan transformasi
menuju Industri Pertahanan 5.0 dengan fokus pada integrasi kecerdasan buatan
(AI), keamanan siber, serta interoperabilitas sistem persenjataan. Menurut Joga, arah kebijakan ini
akan menempatkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan pertahanan yang adaptif
terhadap perkembangan teknologi global sekaligus memperkuat daya saing
nasional. Forum menghasilkan rekomendasi
penting agar kebijakan pemerintah lebih berpihak pada penguatan industri
pertahanan dalam negeri. Hal ini mencakup dukungan penuh terhadap penerapan
TKDN, insentif pajak, hingga peningkatan dukungan riset dan inovasi. “Dengan kebijakan yang
pro-industri pertahanan, Indonesia bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan
Alpalhankam, tetapi juga memperkuat kemandirian bangsa dalam menghadapi ancaman
global, serta mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045,” pungkas Purwito.(GF)
20 Sep 2025, 05:04 WIT
Kemenko Polkam Tekankan Kemerdekaan Pers sebagai Pilar Demokrasi
Papuanewsonline.com, Banjarmasin – Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan bahwa kemerdekaan pers
merupakan pilar penting bagi tegaknya demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di
Indonesia. Hal ini disampaikan dalam Forum Koordinasi dan Sinkronisasi (FKS)
bertajuk Pembahasan Peningkatan Nilai Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tingkat
Nasional dan Daerah Tahun 2025 yang digelar di Banjarmasin, Kamis (18/9/2025). Deputi Bidang Koordinasi
Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, yang diwakili oleh Plt. Asisten Deputi
Koordinasi Media Komunikasi dan Informasi, Marsma TNI Arifien Sjahrir,
menekankan bahwa IKP harus dipahami bukan sekadar angka, tetapi cermin kualitas
demokrasi yang menggambarkan sejauh mana kebebasan pers terlindungi dan dijamin
negara. “Indeks Kemerdekaan Pers adalah
tolok ukur kita. Angka ini menjadi refleksi apakah kebebasan pers benar-benar
hadir dan dijaga. Tantangan yang ada bukan untuk kita hindari, melainkan kita
hadapi bersama dengan solusi, termasuk menertibkan praktik pemberitaan yang
dilakukan pihak tanpa kompetensi maupun legalitas,” ujarnya. Forum ini menempatkan Kalimantan
Selatan sebagai model praktik baik peningkatan IKP, karena provinsi ini
berhasil mencatat nilai IKP tertinggi nasional pada tahun 2024 dengan skor
80,91 (kategori Bebas). Keberhasilan tersebut tidak lepas
dari sejumlah faktor pendukung, seperti: Kemitraan setara antara
pemerintah daerah dan media, Keterbukaan informasi publik
melalui PPID dan portal Satu Data Banua, Kebijakan perlindungan pers, Penguatan ekosistem jurnalisme
sehat, di antaranya lewat verifikasi media, konsorsium pers, uji kompetensi
wartawan, serta pembinaan komunitas informasi masyarakat. Pencapaian ini diharapkan menjadi
inspirasi bagi daerah lain yang masih menghadapi tantangan rendahnya capaian
IKP. Dalam diskusi, sejumlah isu
penting turut disoroti, mulai dari perlindungan terhadap jurnalis agar bebas
dari ancaman saat melaksanakan tugas, menjaga independensi media dari
intervensi politik dan kepentingan bisnis, hingga perlindungan hukum bagi karya
jurnalistik sebagai produk kekayaan intelektual. Selain itu, penguatan hak cipta
karya jurnalistik juga dinilai penting untuk mendukung model bisnis media yang
sehat dan keberlanjutan ekonomi pers nasional. Kegiatan ini merupakan bagian
dari upaya berkelanjutan Kemenko Polkam dalam memperkuat indikator IKP di
seluruh wilayah Indonesia. Ke depan, kementerian akan terus memfasilitasi
koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas jurnalis, serta melakukan advokasi
perlindungan hukum bagi insan pers agar dapat bekerja lebih aman dan
profesional. “Kemerdekaan pers bukan sekadar
milik jurnalis atau media, melainkan hak seluruh masyarakat untuk mendapatkan
informasi yang benar, akurat, dan berimbang. Dengan pers yang merdeka,
demokrasi Indonesia akan semakin kokoh,” tegas Marsma Arifien Sjahrir.(GF)
20 Sep 2025, 05:00 WIT
Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Sadis di Timika Setelah Buron ke Asmat
Papuanewsonline.com, Mimika –
Kasus pembunuhan sadis yang menggemparkan warga Timika akhirnya menemui titik
terang. Kepolisian Resor (Polres) Mimika berhasil meringkus KB, pelaku
pembunuhan REK yang terjadi pada 17 Agustus 2025. Korban ditemukan dalam
kondisi mengenaskan dengan luka gorok di bagian leher, tepat di belakang Kantor
Agama, Jalan Yos Sudarso Timika. Kapolres Mimika, AKBP Billyandha
Hildiario Budiman, menjelaskan bahwa pelaku berhasil ditangkap setelah sempat
melarikan diri ke Kabupaten Asmat, Papua Selatan. KB diketahui merupakan residivis
kasus pencurian dengan pemberatan pada Januari 2023. “Pada 26 Agustus, Sat Reskrim
bersama personel Satgas ODC bergerak ke Asmat melakukan pencarian terhadap
tersangka. Pada 31 Agustus, personel gabungan yang dibantu Polres Asmat
akhirnya berhasil meringkus KB,” ungkap Kapolres dalam konferensi pers, Jumat
(19/9/25). Dari hasil penyelidikan, sebelum
peristiwa pembunuhan, KB diketahui keluar dari sebuah pesta miras sambil
membawa parang. Saat berjalan, ia melihat sepeda motor dengan kunci masih
tergantung dan mulai mencari kesempatan melakukan tindak kejahatan. Pelaku lalu menyelinap masuk ke
rumah korban melalui jendela dengan niat mencuri ponsel. Namun, niatnya berubah
ketika korban terbangun. “Tersangka panik, langsung
membekap korban, lalu menggorok lehernya tiga kali hingga korban tidak
bergerak. Setelah itu, tersangka kabur meninggalkan lokasi,” jelas Kapolres. Selain melakukan pembunuhan,
tersangka sempat berniat memperkosa korban. Namun rencananya batal karena tubuh
korban sudah berlumuran darah. Atas perbuatannya, KB dijerat
dengan pasal berlapis, yakni pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan,
serta percobaan pemerkosaan. Polisi menegaskan bahwa proses hukum akan
ditegakkan secara maksimal agar memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban
sekaligus menjadi peringatan bagi pelaku kriminal lain. “Kami akan proses hukum pelaku
sesuai dengan perbuatannya. Tindakan sadis ini tidak bisa ditoleransi,” tegas
Kapolres Mimika. Keberhasilan penangkapan ini
menjadi bukti komitmen aparat kepolisian dalam menindak tegas pelaku kriminal
demi menjaga rasa aman masyarakat Timika. Penulis: Jid Editor: GF
19 Sep 2025, 17:43 WIT
Wabup Mimika Klarifikasi Polemik Slogan “Mimika Rumah Kita”
Papuanewsonline.com, Mimika –
Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, akhirnya buka suara menanggapi kritik yang
muncul terkait penggunaan slogan “Mimika Rumah Kita”. Slogan tersebut
sebelumnya menuai pro dan kontra, salah satunya datang dari Ketua Aliansi
Pemuda Kamoro (APK), Rafael Taorekeyau, yang meminta agar pemerintah daerah
mengembalikan slogan “Eme Neme Yauware” sebagai simbol harga diri dan identitas
kultural masyarakat Mimika. Menanggapi hal itu, Wabup Kemong
menegaskan bahwa slogan “Mimika Rumah Kita” tidak dimaksudkan untuk
menggantikan “Eme Neme Yauware”. Menurutnya, “Mimika Rumah Kita” adalah
identitas tambahan yang dirancang sebagai brand daerah sekaligus strategi
komunikasi publik yang selaras dengan visi pembangunan Smart City di Kabupaten
Mimika. “‘Mimika Rumah Kita’ adalah
identitas tambahan yang menjadi penguat bagi pembangunan menuju kabupaten
cerdas. Sedangkan semboyan ‘Eme Neme Yauware’ tetap dipertahankan sebagai motto
utama, karena mengandung makna kultural yang sangat dalam bagi masyarakat
Amungme dan Kamoro,” jelas Kemong, Jumat (19/9/25). Lebih jauh, Emanuel Kemong
mengajak masyarakat agar menyikapi perbedaan pandangan secara bijak tanpa harus
menimbulkan konflik. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah
keberagaman masyarakat Mimika. “Ini rumah kita bersama. Mau lari
kemana lagi? Kita harus jaga baik-baik. Di sini tidak ada musuh, semua adalah
sahabat. Kalau tidak setuju atau kurang memahami, mari kita diskusi dengan
baik. Itu jauh lebih bijak daripada saling menyalahkan,” ujarnya menekankan. Kemong juga menyampaikan bahwa
penggunaan slogan “Mimika Rumah Kita” telah melalui tahapan sosialisasi kepada
berbagai pihak, termasuk tokoh adat dan masyarakat, serta dipublikasikan secara
luas melalui media. Menurutnya, mayoritas pihak telah memberikan dukungan. “Semua sudah setuju. Jadi sekali
lagi saya tegaskan, Eme Neme Yauware tetap menjadi motto orang Mimika. Itu
tidak tergantikan, melainkan diperkaya dengan slogan baru agar Mimika bisa
lebih dikenal luas dan siap menuju masa depan yang lebih baik,” pungkasnya. Penulis: Jid Editor: GF
19 Sep 2025, 17:41 WIT
Pemprov Papua Pastikan Anggaran Pelantikan Anggota DPRP Jalur Otsus Telah Dialokasikan
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menegaskan bahwa anggaran untuk pelantikan
11 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) jalur Otonomi Khusus (Otsus)
telah disiapkan dan dialokasikan dalam APBD Perubahan 2025. Kepastian itu
disampaikan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, usai
menghadiri rapat paripurna DPR Papua, Jumat (18/9/25) malam. Fatoni menekankan bahwa
pelantikan 11 anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan Otsus merupakan
bagian penting dari implementasi kebijakan khusus yang diatur bagi Papua. Dari
sisi eksekutif, pemerintah daerah telah menuntaskan kewajibannya dalam menyediakan
pendanaan, sementara jadwal pelantikan sepenuhnya berada di ranah legislatif. “Terkait dengan pelantikan 11
anggota DPRP dari jalur pengangkatan, itu sepenuhnya kewenangan DPRD untuk
menjadwalkan. Namun, dari sisi anggaran, pemerintah wajib memastikan seluruh
kegiatan DPRP, termasuk proses pengangkatan ini, telah diakomodasi dalam APBD-P,”
tegas Fatoni saat diwawancarai awak media. Agus Fatoni menjelaskan, alokasi
anggaran tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan fungsi lembaga legislatif di Papua, terlebih dalam
konteks representasi khusus Otsus. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara
eksekutif dan legislatif agar proses pelantikan dapat berjalan lancar dan
memberi kepastian hukum. Menurutnya, keberadaan 11 anggota
DPRP dari jalur Otsus tidak hanya memperkuat peran politik orang asli Papua
(OAP), tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mengawal kebijakan
pembangunan yang berpihak pada masyarakat adat. “Pemerintah daerah akan terus
berupaya menjaga komitmen ini sebagai bagian dari tanggung jawab dalam mengawal
implementasi Otsus di Papua,” ujarnya. Meski anggaran sudah tersedia,
jadwal pelantikan 11 anggota DPRP jalur Otsus hingga kini masih menunggu
penetapan dari DPR Papua. Pemerintah berharap, proses tersebut dapat segera
terlaksana sehingga lembaga legislatif di Papua dapat berjalan lebih optimal
dengan keanggotaan yang lengkap. Fatoni menambahkan, kehadiran
anggota DPRP dari jalur Otsus diharapkan mampu memberi warna baru dalam
dinamika politik Papua, serta memperkuat representasi masyarakat adat dalam
pengambilan kebijakan strategis. Penulis: Jid Editor: GF
19 Sep 2025, 17:37 WIT
BPKAD Papua Luncurkan SIM Gaji Berbasis Web, Dorong Efisiensi dan Transparansi Pengelolaan Keuangan
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua resmi
meluncurkan dan mensosialisasikan Sistem Informasi Gaji (SIM Gaji) berbasis web,
Kamis (19/9/25). Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Papua ini dibuka langsung oleh Plt. Kepala BPKAD Provinsi
Papua, Rusdianto Abu. Langkah ini menjadi bagian dari
upaya transformasi digital pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi dan
transparansi pengelolaan keuangan, khususnya terkait sistem pembayaran gaji dan
tunjangan bagi aparatur sipil negara (ASN). Dalam sambutannya, Rusdianto
menegaskan bahwa perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah untuk
terus melakukan inovasi. Selama ini, penyusunan daftar gaji di lingkungan
Pemprov Papua masih banyak dilakukan secara manual maupun dengan aplikasi desktop
terbatas, yang kerap menimbulkan kendala dalam hal kecepatan, akurasi, dan
monitoring. “Pemerintah Provinsi Papua
melalui BPKAD bekerja sama dengan PT Taspen Cabang Jayapura menghadirkan SIM
Gaji berbasis web. Kehadiran sistem ini diharapkan menjadi jawaban atas
tantangan yang selama ini dihadapi, sekaligus menjadi langkah maju dalam mewujudkan
tata kelola keuangan yang modern,” jelasnya. Rusdianto menambahkan bahwa
implementasi SIM Gaji berbasis web diharapkan memberikan banyak manfaat, di
antaranya, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan gaji, sehingga proses
pembayaran menjadi lebih cepat dan terintegrasi, menjamin akurasi data pegawai,
termasuk perhitungan gaji dan tunjangan, sehingga meminimalisasi risiko
kesalahan, mendukung transparansi dan akuntabilitas, dengan data yang dapat
dipantau secara real-time dan memudahkan monitoring dan evaluasi, baik bagi
bendahara pengeluaran maupun pihak manajemen keuangan daerah. “Kami berharap para bendahara
pengeluaran dan pembuat daftar gaji dapat memberikan dukungan penuh agar
penerapan sistem ini berjalan optimal. Dukungan dan kerja sama semua pihak
menjadi kunci suksesnya transformasi digital ini,” tegas Rusdianto. Peluncuran SIM Gaji berbasis web
menjadi tonggak penting dalam perjalanan digitalisasi keuangan daerah di Papua.
Dengan sistem ini, BPKAD berkomitmen mendukung visi pemerintahan yang bersih,
transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan hak ASN terpenuhi tepat waktu. Inovasi ini juga selaras dengan
arah pembangunan nasional yang menekankan pada penerapan teknologi informasi
dalam birokrasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif. Penulis: Jid Editor: GF
19 Sep 2025, 17:34 WIT
Semarak HUT ke-80 TNI, Lanud Yohanis Kapiyau Timika Gelar Karya Bakti di Pasar Sentral
Papuanewsonline.com, Mimika –
Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia
(TNI) tahun 2025, Lanud Yohanis Kapiyau (YKU) Timika melaksanakan Karya Bakti
Teritorial Prima di kawasan Pasar Sentral Timika, Jumat (19/9/25). Kegiatan ini
menjadi bukti bahwa TNI tidak hanya hadir dalam menjaga kedaulatan negara,
tetapi juga mengambil bagian dalam memperkuat hubungan dengan masyarakat
melalui aksi nyata. Komandan Lanud Yohanis Kapiyau
Timika, Kolonel Pnb Asri Efendi Rangkuti, memimpin langsung jalannya kegiatan.
Dengan mengusung tema besar “TNI Prima – TNI Rakyat – Indonesia Maju”, ia
menegaskan bahwa karya bakti ini merupakan wujud pengabdian sekaligus cara TNI
merayakan ulang tahunnya bersama rakyat. “Kegiatan ini bukan hanya
seremonial peringatan HUT TNI, tapi juga bentuk nyata kepedulian kami terhadap
kebersihan lingkungan sekaligus mempererat kebersamaan dengan masyarakat. TNI
selalu hadir dan akan terus bersama rakyat,” ungkap Danlanud. Kegiatan dimulai dengan apel pagi
dan pengarahan oleh Kepala Dinas Operasi Lanud Yohanis Kapiyau, Mayor Pnb
Chaerul Dinata, yang menekankan pentingnya keterlibatan TNI dalam menjaga
kebersihan dan kesehatan lingkungan. Puluhan personel Lanud YKU
bergabung dengan petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)
Kabupaten Mimika, bergotong royong membersihkan area pasar. Mereka memungut
sampah, menyapu, hingga mencabut rumput liar yang tumbuh di sekitar lokasi. Kolaborasi ini tidak hanya
membuat Pasar Sentral Timika terlihat lebih bersih dan rapi, tetapi juga
menjadi momentum memperkuat sinergi antara aparat TNI dan pemerintah daerah
dalam membangun kepedulian sosial. Pasar sebagai pusat ekonomi
rakyat memiliki peran penting bagi masyarakat Timika. Melalui kegiatan ini, TNI
ingin menegaskan bahwa keberadaannya selalu mendukung aktivitas masyarakat,
tidak hanya dalam bidang keamanan, tetapi juga dalam aspek sosial dan lingkungan. “Kebersamaan ini menjadi cerminan
bahwa TNI dan rakyat tidak bisa dipisahkan. Semangat gotong royong inilah yang
akan membawa kita menuju Indonesia yang maju, bersih, dan sehat,” tambah
Danlanud. Dengan semangat HUT ke-80 TNI,
Lanud YKU Timika berharap karya bakti ini menjadi inspirasi bagi masyarakat
untuk terus menjaga lingkungan sekitar, sekaligus mempererat ikatan antara TNI
dan rakyat Papua, khususnya di Mimika. Penulis: Jid
Editor: GF
19 Sep 2025, 17:29 WIT
Pj Gubernur Agus Fatoni Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRP
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Sidang Paripurna DPR Papua (DPRP) pada Kamis malam, 18 September 2025, menjadi
momentum penting dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
(Raperdasi) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)
Tahun Anggaran 2025. Dalam forum resmi tersebut, Penjabat
(Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, menyampaikan jawaban Pemerintah Provinsi
Papua atas pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRP. Di hadapan pimpinan dan anggota
dewan, Fatoni memberikan apresiasi atas kerja keras serta kontribusi DPRP dalam
menyampaikan masukan konstruktif. Menurutnya, pandangan umum fraksi adalah
bagian penting dalam proses penyempurnaan APBD-P 2025 agar lebih berpihak pada
kepentingan rakyat. “Atas nama Pemerintah Provinsi
Papua, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat atas segala upaya dan
kerja keras dalam menjawab tantangan pembangunan serta memenuhi harapan
masyarakat Papua,” ujar Fatoni. Ia juga tidak menutup mata
terhadap kendala yang terjadi, terutama terkait keterlambatan penyampaian
dokumen Raperdasi APBD-P. Fatoni menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan
komitmennya agar penyampaian dokumen di masa mendatang dapat dilakukan tepat
waktu sesuai tahapan perencanaan. Dalam penjelasannya, Fatoni
menguraikan alasan terjadinya penurunan target pendapatan daerah. Hal ini, kata
dia, dipengaruhi oleh regulasi nasional, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Meski demikian, ia menyebut
adanya tren positif dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pendapatan
lainnya, yang dipicu oleh potensi baru yang mulai dimaksimalkan. Di sisi lain, belanja pegawai
menunjukkan peningkatan cukup signifikan akibat penyesuaian tunjangan ASN.
Namun, Fatoni mengakui jumlah ASN yang ada masih melebihi kebutuhan ideal
daerah, sehingga perlu strategi pengelolaan kepegawaian yang lebih tepat sasaran. Selain itu, Fatoni menyinggung
pokok-pokok pikiran hasil reses anggota DPRP yang telah dihimpun. Menurutnya,
aspirasi tersebut akan menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan tahun
2026, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. “Pokok-pokok pikiran hasil reses
akan kami tindaklanjuti pada tahun 2026 sesuai tahapan perencanaan pembangunan
daerah, dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal Papua,” tegasnya. Sidang paripurna ini
memperlihatkan bagaimana komunikasi antara legislatif dan eksekutif di Papua
terus berjalan dalam semangat sinergi. Dengan adanya masukan dari fraksi-fraksi
dan jawaban dari pemerintah, diharapkan APBD-P 2025 bisa menjadi instrumen yang
efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata, akuntabel, dan menjawab
kebutuhan masyarakat Papua. Penulis: Jid Editor: GF
19 Sep 2025, 17:26 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
