Kemenko Polkam Dorong Kemandirian Industri Pertahanan Nasional

Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan pentingnya memperkuat industri pertahanan dalam negeri sebagai langkah strategis menjaga kedaulatan negara di tengah kompleksitas tantangan global. Penegasan ini disampaikan dalam Forum Koordinasi dan Sinkronisasi (FKS) Penguatan Industri Pertahanan Dalam Negeri yang digelar di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Forum dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesbang, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, yang menekankan bahwa kemandirian dalam pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) menjadi syarat mutlak untuk menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman.

“Kemandirian dalam pengadaan Alpalhankam adalah kunci utama menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari berbagai ancaman,” tegas Purwito saat membuka forum.

Forum ini menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga strategis, mulai dari Kemhan, Kemenperin, BRIN, KKIP, Defend ID, hingga Pinhantannas, serta diikuti oleh peserta lintas kementerian/lembaga, TNI-Polri, BUMN, dan BUMS pertahanan.

Isu strategis yang dibahas antara lain fenomena global BANI (Brittle, Anxious, Non-Linear, Incomprehensible) yang berdampak langsung pada stabilitas pertahanan. Di sisi lain, industri pertahanan dalam negeri masih menghadapi berbagai hambatan, di antaranya, ketergantungan pada alutsista impor meski kapasitas industri nasional terus berkembang, stagnasi anggaran pertahanan yang masih berkisar 0,8% dari PDB, kendala penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan beban pajak bagi industri tier 2 dan minimnya dukungan terhadap riset dan pengembangan (R&D) yang berkelanjutan.

Brigjen TNI Nur Wahyu Widodo, Dirjakstra Kemhan, menekankan pentingnya membangun ekosistem industri pertahanan sebagaimana tertuang dalam Jakum Hanneg 2025–2029 dan Permenhan No. 12 Tahun 2023.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian menyoroti perlunya revisi aturan TKDN, pembangunan SDM berkompetensi tinggi, serta insentif khusus bagi sektor maritim, otomotif, dan dirgantara.

“Kemandirian tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari kolaborasi dan keberanian mengambil risiko lintas kementerian, akademisi, bisnis, dan pemerintah,” ujar Pieter, salah satu narasumber forum.

Dari sisi BUMN pertahanan, Joga Dharma Setiawan, Direktur Utama Defend ID, menyampaikan roadmap industri pertahanan nasional hingga tahun 2045. Roadmap ini menekankan transformasi menuju Industri Pertahanan 5.0 dengan fokus pada integrasi kecerdasan buatan (AI), keamanan siber, serta interoperabilitas sistem persenjataan.

Menurut Joga, arah kebijakan ini akan menempatkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan pertahanan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi global sekaligus memperkuat daya saing nasional.

Forum menghasilkan rekomendasi penting agar kebijakan pemerintah lebih berpihak pada penguatan industri pertahanan dalam negeri. Hal ini mencakup dukungan penuh terhadap penerapan TKDN, insentif pajak, hingga peningkatan dukungan riset dan inovasi.

“Dengan kebijakan yang pro-industri pertahanan, Indonesia bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan Alpalhankam, tetapi juga memperkuat kemandirian bangsa dalam menghadapi ancaman global, serta mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045,” pungkas Purwito.(GF)