Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Tim AS Selesaikan Misi Penelusuran Sejarah Perang Dunia II di Biak
Papuanewsonline.com, Biak – Tim Badan Akuntansi POW/MIA Pertahanan AS (DPAA) bersama perwakilan Atase Pertahanan Kedutaan Besar AS Jakarta baru saja menyelesaikan kunjungan kerja di Pulau Biak pada 20–23 Juli 2026. Langkah ini menjadi awal penting dalam upaya memperluas penelusuran artefak dan jenazah personel militer AS yang hilang saat Perang Dunia II, sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman yang ditandatangani kedua negara pada April silam.Selama di Biak, tim bertemu Panglima Komando Operasi Udara III Marsda TNI Azhar Aditama dan menyerahkan surat penghargaan serta plakat resmi. Pemberian ini merupakan wujud terima kasih atas dukungan penuh dalam penyerahan artefak bersejarah serta kemungkinan sisa jenazah warga negara AS yang ditemukan sebelumnya.Wakil Direktur DPAA kawasan Indo-Pasifik Letkol Marinir AS Jeremy Smith menyatakan kerja sama dengan pihak Indonesia menjadi pondasi utama keberhasilan misi. “Kami sangat berterima kasih atas komitmen luar biasa yang diberikan, khususnya dari para pemimpin seperti Marsda Azhar, demi terwujudnya upaya kemanusiaan ini,” ujarnya.Selain bertemu pejabat, sejarawan DPAA juga menggali sejarah lisan dari para tetua desa dan menyusuri lokasi Pertempuran Biak tahun 1944.Tim juga mendekati masyarakat secara hangat, mengunjungi sekolah di Desa Parai, memberikan pemahaman sejarah kepada siswa, serta berbagi hadiah sederhana kepada anak-anak. Momen ini memiliki makna mendalam bagi Smith, karena paman buyutnya, Sersan Teknis Henry “Buddy” Daugherty, gugur dalam kecelakaan pesawat di Biak pada 27 September 1944.“Berdiri di tempat beliau berpulang adalah kehormatan seumur hidup, sekaligus bukti kami menepati janji tak pernah meninggalkan mereka yang gugur,” tuturnya haru.Kegiatan ini menegaskan komitmen bersama mempererat kerja sama kemanusiaan dan sejarah.Penulis: JidEditor: OF
03 Agu 2026, 21:26 WIT
Oknum Polisi Bertindak Seperti Preman, Pukul Hp Wartawan Jubi Saat Liputan Aksi di Jayapura
Papuanewsonline.com, Jayapura-, Arogansi aparat kembali mencoreng kerja jurnalistik di Papua. Seorang jurnalis mengaku menjadi korban kekerasan oleh oknum personel polisi saat meliput aksi massa di Jayapura, Senin (3/8/2026).Korban adalah Wartawan Jubi atas nama Silpester Kasipka. Handphone miliknya dipukul hingga layarnya retak hanya karena berusaha mengambil gambar.Peristiwa itu terjadi saat polisi hendak menaikkan seorang massa aksi ke mobil Dalmas. Kasipka yang berada di lokasi untuk tugas liputan, mengabadikan momen tersebut.Itu yang memicu emosi oknum polisi tersebut.“Saya berusaha mengambil gambar (seorang massa aksi yang hendak dinaikkan ke mobil Dalmas) maka itu dia (oknum polisi itu) emosi dan merusak HP saya. Satu polisi saja larang saya ambil gambar lalu toki (pukul) HP saya pakai tangan,” kata Silpester Kasipka, menirukan kejadian.Kasipka menegaskan, ia sudah menjelaskan identitasnya sebagai jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan, sama seperti polisi yang sedang bertugas melakukan pengamanan.Namun penjelasan itu tak digubris.“Namun tidak digubris, lalu dengan emosinya memukul HP saya sambil berkata yo tong (kita) tahu ko (kamu) kerja, tapi jangan terlalu berlebihan,” ucap Kasipka mengulang pernyataan oknum polisi itu.Tindakan tersebut merupakan bentuk penghalang-halangan kerja jurnalistik dan pelanggaran terhadap UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait identitas oknum dan kerusakan HP milik jurnalis tersebut.Penulis: HendrikEditor. : Of
03 Agu 2026, 21:20 WIT
503 Warga Sipil Tewas, KNPB Mimika : Kekuatan Militer Berlebihan, Hentikan Pertumpahan Darah
Papuanewsonline.com, Mimika – Komite Nasional Papua Barat Wilayah Mimika mengemukakan data lengkap dampak konflik yang terjadi di Tanah Papua dalam aksi damai di Bundaran Petrosea, Senin (3/8/2026). Ketua KNPB Mimika Yanto Awerkion menyampaikan catatan periode 2018–2026 mencatat jatuhnya korban jiwa dari berbagai pihak, bukan hanya dari kalangan sipil maupun kelompok perlawanan, melainkan juga aparat keamanan.Berdasarkan data yang dirangkum, sebanyak 503 warga sipil tewas, 300 anggota TPNPB gugur, dan 162 prajurit TNI serta Polri turut menjadi korban. Selain itu, jumlah warga yang terpaksa mengungsi mencapai 125.931 jiwa yang tersebar di berbagai wilayah. Yanto menegaskan angka-angka ini menjadi bukti nyata betapa mahalnya harga yang harus dibayar akibat berlanjutnya ketegangan.“Kami memohon agar negara memandang ini dengan serius. Kita tidak boleh lagi membiarkan ada nyawa yang melayang di tanah ini. Masalah ini bukan sekadar soal pertahanan semata, melainkan masalah kemanusiaan yang harus diselesaikan dengan jalan damai,” tegasnya. Pihaknya juga menilai kekuatan militer yang ada saat ini sudah berlebihan dan justru semakin memperlebar jarak antara aparat dengan masyarakat.Massa aksi juga mengangkat pduk bertuliskan “Papua Darurat Militer dan Kemanusiaan” sebagai seruan bersama agar perhatian seluruh pihak tertuju pada penderitaan yang dialami rakyat. Mereka menekankan pentingnya mencari solusi yang adil dan beradab, bukan menambah kekuatan senjata yang berpotensi menambah korban.Penulis: JidEditor: OF
03 Agu 2026, 21:16 WIT
Belum Ada Gedung Permanen, Sekolah Rakyat Mimika Tidak Terima Murid Baru Tahun Ini
Papuanewsonline.com, Mimika – Pemerintah Kabupaten Mimika memastikan tidak akan membuka penerimaan peserta didik baru untuk Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2026/2027. Keputusan ini diambil lantaran fasilitas pendidikan yang bersifat permanen belum tersedia, sehingga kapasitas gedung sementara yang digunakan saat ini belum memadai untuk menampung siswa tambahan.Bupati Mimika Johannes Rettob menjelaskan saat ini kegiatan belajar mengajar masih berlangsung di gedung sementara Wisma Atlet.“Tahun ini kami tidak merekrut murid baru karena belum memiliki fasilitas yang layak. Sekolah ini masih bersifat sementara, jadi penerimaan siswa baru baru akan dilakukan setelah gedung permanen selesai dibangun,” tegasnya di Timika, Senin (3/8/2026).Saat ini terdapat sekitar 60 siswa yang menempuh pendidikan, terdiri dari 30 siswa jenjang SMP dan 30 siswa jenjang SMA.Pemerintah daerah senantiasa memantau perkembangan belajar serta kondisi siswa secara berkala, termasuk jika ada perubahan jumlah siswa.Terkait pembangunan gedung permanen, Bupati menegaskan hal tersebut menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat. Tugas Pemkab Mimika hanya sebatas menyiapkan lahan seluas 8,2 hektare di Kampung Iwaka, tenaga pendidik, serta calon peserta didik. “Kami tidak mengurus pembangunan fisiknya, itu ranah pusat. Semoga prosesnya berjalan cepat,” ujarnya. Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Mimika Emelia Samara menyebut persiapan lokasi terus dimatangkan, termasuk merelokasi bangunan yang masih berdiri di lahan bekas asrama tersebut.Penulis: JidEditor: OF
03 Agu 2026, 21:13 WIT
Tetes Air Mata Anak Papua Warnai Aksi Damai KNPB Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika – Komite Nasional Papua Barat Wilayah Mimika akhirnya menggelar aksi damai di kawasan Bundaran Petrosea Smart City, Senin (3/8/2026), meski sebelumnya sempat mendapat penolakan izin dari pihak kepolisian. Kegiatan ini dijaga ketat oleh personel gabungan Polres Mimika dan Brimob Batalyon B Pelopor di sepanjang jalur kegiatan.Massa yang hadir terdiri dari berbagai elemen masyarakat: pemuda, pelajar, kaum ibu, hingga anak-anak. Salah satu momen yang paling menyentuh hati adalah ketika seorang anak berusia sekitar enam tahun maju ke depan mimbar dan menyampaikan suara hatinya sambil menangis, “Kami anak Papua menderita kehilangan orang tua akibat penindasan.”Ketua KNPB Wilayah Timika, Yanto Awerkion, menegaskan tuntutan utama bukanlah pertikaian, melainkan perdamaian sejati. “Kami meminta negara jangan hanya menambah pasukan militer, melainkan mencari jalan damai agar rakyat Papua bisa hidup tenang dan sejahtera di tanah leluhurnya sendiri,” ujarnya.Berdasarkan data yang dirangkum, saat ini tercatat sebanyak 125.931 warga menjadi pengungsi. Sejak tahun 2018 hingga pertengahan 2026, konflik telah merenggut 503 nyawa warga sipil, 300 anggota TPNPB, serta 162 personel TNI dan Polri.Penulis: JidEditor: OF
03 Agu 2026, 21:11 WIT
Apel Gabungan, Bupati Johannes Rettob Tegaskan Disiplin ASN dan Semarakkan Kemerdekaan
Papuanewsonline.com, Mimika – Menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Bupati Mimika Johannes Rettob memberikan sejumlah arahan penting kepada seluruh Aparatur Sipil Negara dalam Apel Gabungan di Lapangan Upacara Puspem Mimika, Senin (3/8/2026). Ia mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat meramaikan bulan Agustus dengan semangat kebersamaan. Selama sebulan penuh mulai 1 hingga 31 Agustus, Bupati mewajibkan pengibaran bendera Merah Putih, pemasangan hiasan, serta pembersihan lingkungan di seluruh wilayah. “Jangan hanya instansi pemerintah yang melakukannya, tapi juga warga, perumahan, hingga tempat usaha. Satpol PP dan Kesbangpol akan turun memeriksa sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat,” ujarnya. Rettob mengingatkan jajaran agar tidak terombang-ambing arus informasi di media sosial. “Terima kritik yang membangun sebagai bahan perbaikan, sementara hal yang tidak mendukung kemajuan cukup kita abaikan. Kita tidak boleh membiarkan kebijakan diatur oleh ruang maya,” tegasnya. Ia juga menegaskan kedisiplinan kerja ditingkatkan, melarang penggunaan media sosial yang tidak berkaitan tugas, dengan ancaman sanksi sesuai aturan.Bupati menyayangkan ketidakhadiran utuh beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah saat pembahasan Laporan Kinerja bersama DPRK sebelumnya. Ia meminta pejabat hadir sendiri kecuali ada izin resmi, dan mencatat kelalaian tersebut sebagai bahan evaluasi kinerja. Saat ini pemerintah sedang memasuki tahap pembahasan APBD Perubahan serta pembenahan dokumen SPPD dan LAKIP agar memenuhi standar nasional.Di akhir arahannya, Rettob mengajak seluruh aparatur menjaga kesehatan dan rajin berolahraga, salah satunya memanfaatkan kegiatan Car Free Day setiap Sabtu.Penulis: JidEditor: OF
03 Agu 2026, 21:09 WIT
Empat Kementerian Terima LHP BPK 2025, Otto Minta Rekomendasi Jadi Peta Perbaikan Tata Kelola
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) bersama Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.Penyerahan LHP berlangsung di Aula Jusuf Adiwinata, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jakarta, Senin (3/8/2026).Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, serta jajaran pimpinan tinggi di lingkungan empat kementerian.Mewakili Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas dedikasi, profesionalisme, dan independensinya dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara.Menurut Otto, Tahun Anggaran 2025 menjadi periode transisi strategis menyusul penataan kelembagaan yang memisahkan urusan hukum, hak asasi manusia, serta imigrasi dan pemasyarakatan ke dalam kementerian yang lebih fokus.Meski menghadapi tantangan administrasi, pemisahan aset, hingga pertanggungjawaban anggaran, Otto menegaskan bahwa proses transisi tidak boleh menurunkan standar tata kelola keuangan negara.“Momentum penataan ini harus dijadikan fondasi yang kokoh dalam membangun budaya transparansi di setiap kementerian sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah semakin meningkat,” ujar Otto.Ia menambahkan, opini, rekomendasi, dan catatan BPK harus disikapi secara terbuka, objektif, dan penuh tanggung jawab. Menurutnya, rekomendasi BPK merupakan peta jalan untuk memperbaiki kelemahan administrasi, memperkuat sistem pengendalian internal, serta meningkatkan efisiensi belanja negara.Otto meminta seluruh jajaran segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan langkah konkret, termasuk menyusun rencana aksi yang ditargetkan selesai dalam waktu maksimal 60 hari serta memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui optimalisasi peran Inspektorat sebagai early warning system.“Tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel merupakan prasyarat utama untuk meraih kepercayaan publik. Hanya dengan pertanggungjawaban anggaran yang kredibel, kita dapat menegakkan hukum secara adil, memajukan HAM secara bermakna, serta memberikan pelayanan keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern,” tegasnya.Sementara itu, Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan pengelolaan keuangan negara menunjukkan tren perbaikan dari tahun ke tahun. Namun, menurutnya, percepatan reformasi tata kelola tetap diperlukan agar pengelolaan keuangan negara semakin mampu mendukung pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.Nyoman menjelaskan setiap kementerian dan lembaga perlu memastikan perencanaan serta penggunaan anggaran mempertimbangkan aspek keberlanjutan, menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan negara, serta memperkuat sinergi antarlembaga agar manfaat anggaran dapat dirasakan masyarakat secara optimal.Ia menegaskan BPK tidak hanya memberikan opini atas laporan keuangan, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas tata kelola kementerian dan lembaga. Dalam pemeriksaan Tahun Anggaran 2025, empat kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas dinilai menunjukkan sinergi kelembagaan yang baik serta peningkatan dalam pengelolaan keuangan negara.“Opini Wajar Tanpa Pengecualian bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Upaya tersebut harus terus diperkuat melalui kolaborasi dan sinergi antarkementerian dan lembaga,” kata Nyoman.BPK juga menyampaikan sejumlah rekomendasi sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola keuangan negara. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif agar perbaikan yang dilakukan kementerian dan lembaga berlangsung secara sistemik dan berkelanjutan.“Audit tidak hanya menilai kepatuhan masa lalu, tetapi juga mengawal terwujudnya masa depan yang lebih baik,” pungkas Nyoman.Penulis: JidEditor: OF
03 Agu 2026, 20:49 WIT
KSP Kawal Percepatan Pembangunan Daerah, Pastikan Program Prioritas Presiden Tepat Sasaran
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan komitmennya untuk terus mengawal percepatan pembangunan di daerah agar manfaat program-program prioritas Presiden dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.Komitmen tersebut disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman saat menerima audiensi Bupati Jember H. Muhammad Fawait, S.E., M.Sc. bersama jajaran perangkat daerah di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (3/8).Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis pembangunan Kabupaten Jember. Empat agenda utama yang menjadi fokus pembahasan adalah penurunan angka kemiskinan, penguatan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta percepatan revitalisasi sekolah.Dalam audiensi itu, Bupati Jember memaparkan berbagai capaian sekaligus kendala yang dihadapi di lapangan dalam implementasi program prioritas pemerintah pusat.Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan menegaskan peran KSP sebagai penghubung dan pengawal. KSP akan terus mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait untuk membantu menyelesaikan hambatan birokrasi dan teknis di daerah."KSP hadir untuk mendengar, mengoordinasikan, dan mengawal penyelesaian persoalan daerah demi meningkatkan kesejahteraan rakyat," tegas Dudung.Ia menekankan, pengawalan ini penting untuk memastikan seluruh program prioritas Presiden tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.Langkah koordinasi lintas kementerian/lembaga yang dilakukan KSP diharapkan dapat mempercepat eksekusi program di Jember, khususnya yang menyangkut pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui layanan kesehatan dan pendidikan. (OF)
03 Agu 2026, 20:44 WIT
Pimpinan MPR Temui Presiden Prabowo di Istana, Undang Hadiri Sidang Tahunan 14 Agustus 2026
Papuanewsonline.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ketua MPR RI Ahmad Muzani beserta jajaran pimpinan MPR RI di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026.Pertemuan tersebut berlangsung dalam rangka penyampaian undangan resmi kepada Presiden untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR RI yang akan digelar pada Jumat, 14 Agustus 2026 mendatang.Dalam kesempatan itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani hadir didampingi para Wakil Ketua MPR RI, yakni Bambang Wuryanto, Lestari Moerdijat, Rusdi Kirana, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman.Kehadiran lengkap jajaran pimpinan MPR tersebut menjadi bagian dari persiapan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2026.Sidang Tahunan MPR RI merupakan agenda konstitusional yang rutin diselenggarakan setiap tahun menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.Dalam sidang tersebut, Presiden dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI sebagai penyampaian arah kebijakan serta capaian penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun.Pertemuan di Istana ini sekaligus menjadi momentum koordinasi antara lembaga legislatif, dalam hal ini MPR RI, dengan Pemerintah untuk memastikan kelancaran dan kesiapan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2026. (OF)
03 Agu 2026, 20:41 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
