Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
DPR Papua Tengah Suarakan Revisi Pajak Warung Makan, Bapenda Mimika Janji Evaluasi Kebijakan
Papuanewsonline.com, Mimika –
Anggota DPR Papua Tengah dari Daerah Pemilihan (Dapil) Mimika, Ardi, S.T.,
melakukan kunjungan kerja ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika,
Rabu (17/9/2025). Kunjungan ini menjadi tindak lanjut atas aspirasi masyarakat
yang disampaikan saat reses, khususnya terkait kebijakan pajak warung makan
yang dinilai masih membebani pelaku usaha kecil. Aspirasi tersebut muncul dari Perkumpulan
Warga Lamongan (PWL) Timika, yang banyak anggotanya bergerak di sektor usaha
mikro dan warung makan. “Kami hadir di Bapenda untuk
menyuarakan aspirasi warga yang disampaikan saat reses. Banyak pedagang kecil
merasa kebijakan pajak makanan masih belum berkeadilan,” kata Ardi. Ardi menegaskan pentingnya revisi
Peraturan Daerah (Perda) terkait tarif pajak daerah. Menurutnya, kebijakan saat
ini belum membedakan antara restoran besar dengan warung makan sederhana,
sehingga berpotensi menekan daya saing usaha kecil. “Kita berharap ada revisi atau
perubahan perda terkait tarif pajak. Harus jelas dibedakan antara restoran
dengan warung makan. Jangan sampai warung kecil disamakan dengan restoran
besar, karena beban dan kemampuan usaha mereka berbeda,” tegasnya. Pihak Bapenda Mimika menyambut
baik kunjungan kerja DPR Papua Tengah ini. Mereka berkomitmen membuka ruang
dialog bersama DPR dan masyarakat untuk menjadikan masukan tersebut sebagai
bahan evaluasi. Menurut pejabat Bapenda, aspirasi
yang disampaikan melalui wakil rakyat menjadi masukan penting untuk
menyempurnakan tata kelola pajak daerah agar lebih adil dan berpihak pada
pelaku usaha kecil. Ardi berharap ke depan terjalin sinergi
antara Pemerintah Daerah, DPR, dan masyarakat dalam penyusunan regulasi maupun
kebijakan pajak. Dengan demikian, peraturan yang dibuat tidak hanya menambah
pendapatan daerah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan tanpa
membebani UMKM. “Intinya kita ingin aturan yang
berpihak. Pajak tetap berjalan, tapi jangan sampai membunuh usaha kecil yang
justru menopang perekonomian masyarakat bawah,” pungkas Ardi. Penulis: Jid
Editor: GF
18 Sep 2025, 19:53 WIT
Wapres Kunjungi Papua, Pj Gubernur: Motivasi untuk Kerja Keras dan Perkuat Sinergi Pembangunan
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Papua, Rabu
(17/9/2025), mendapat sambutan hangat dari Pemerintah Provinsi Papua dan
masyarakat setempat. Wapres mengunjungi sejumlah lokasi strategis, mulai dari SMP
Negeri 2 Sentani, Puskesmas Kampung Harapan, Badan Keuangan Negara, hingga
Gedung Negara Jayapura. Kehadirannya dinilai menjadi bukti nyata perhatian
pemerintah pusat terhadap pembangunan di Tanah Papua. Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus
Fatoni, mengungkapkan rasa syukur atas kunjungan tersebut. Ia menilai momentum
ini memberikan semangat baru bagi pemerintah daerah untuk terus bekerja keras
dan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat. “Kita bersyukur mendapat
kunjungan dari Bapak Wapres. Ini keberkahan bagi masyarakat Papua, sekaligus
bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap Papua yang kita cintai,” ujar
Agus Fatoni. Dalam kunjungan ke Puskesmas
Kampung Harapan, Wapres Gibran menyaksikan langsung antusiasme masyarakat dalam
mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Fatoni mengakui, tingginya partisipasi
warga menunjukkan adanya kebutuhan besar terhadap layanan kesehatan yang lebih
memadai. “Tadi Bapak Wapres melihat
sendiri betapa antusias masyarakat mengikuti tes kesehatan. Kapasitas puskesmas
yang ada masih terbatas. Harapannya, nanti bisa ditingkatkan dan mungkin
dibangun puskesmas dengan fasilitas yang lebih besar dan lengkap,” jelasnya. Selain meninjau layanan
kesehatan, Wapres Gibran juga mengunjungi SMP Negeri 2 Sentani untuk melihat
pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para siswa terlihat gembira
saat menikmati menu sehat yang disediakan pemerintah. Program ini disambut
positif, karena dinilai mendukung kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak
Papua. Fatoni berharap program MBG dapat
diperluas ke seluruh wilayah Papua. “Program ini sangat bermanfaat, terutama
bagi anak-anak sekolah di Papua. Jika bisa diperluas cakupannya, tentu akan
semakin baik bagi generasi masa depan kita,” ujarnya. Selain menyoroti kesehatan dan
pendidikan, Fatoni juga menyampaikan berbagai masukan kepada Wapres, termasuk
terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, penguatan infrastruktur, serta
optimalisasi pemanfaatan dana transfer dan dana Otonomi Khusus (Otsus). Menurutnya, dukungan pemerintah
pusat dalam hal kebijakan dan pendanaan akan menjadi kunci mempercepat
pembangunan Papua. Kunjungan Wapres Gibran dinilai
bukan sekadar agenda seremonial, melainkan wujud komitmen pemerintah pusat
dalam memastikan pembangunan di Papua berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Pj
Gubernur berharap, sinergi ini dapat terus dijaga dan ditingkatkan demi
kesejahteraan masyarakat Papua. Penulis: Jid Editor: GF
18 Sep 2025, 19:48 WIT
Presiden Prabowo Lantik Dua Menteri dan Tiga Wakil Menteri Baru
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik dua menteri dan tiga wakil menteri
baru dalam Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024–2029. Pelantikan
berlangsung khidmat di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025), dihadiri oleh
para pejabat negara, pimpinan lembaga tinggi, serta tamu undangan. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan
Presiden (Keppres) Nomor 96/P Tahun 2025. Nama-nama yang dilantik yakni: Djamari Chaniago sebagai Menteri
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Erick Thohir sebagai Menteri
Pemuda dan Olahraga, Afriansyah Noor sebagai Wakil
Menteri Ketenagakerjaan, Rohmat Marzuki sebagai Wakil
Menteri Kehutanan, dan Farida Farichah sebagai Wakil
Menteri Koperasi. Dalam sambutannya, Presiden
Prabowo menegaskan bahwa penyegaran kabinet ini adalah langkah strategis untuk
memperkuat kerja pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan nasional, mulai
dari stabilitas politik, pembangunan ekonomi, hingga penguatan sumber daya
manusia. “Negara menghadapi tantangan yang
tidak ringan. Oleh karena itu, kita butuh soliditas dan kerja keras. Saya
percaya para pejabat yang baru dilantik ini memiliki kapasitas, pengalaman, dan
komitmen untuk bekerja demi bangsa dan negara,” ujar Presiden Prabowo. Kehadiran Djamari Chaniago
sebagai Menko Polhukam diharapkan memperkuat koordinasi bidang politik dan
keamanan, sedangkan Erick Thohir dipercaya membawa semangat baru dalam
pembangunan olahraga nasional dan pemberdayaan generasi muda. Selain jajaran menteri dan wakil
menteri, Presiden Prabowo juga melantik sejumlah pejabat tinggi negara melalui Keppres
No. 97/P Tahun 2025 dan Keppres 152/TPA Tahun 2025. Mereka yang dilantik di
antaranya: Angga Raka Prabowo sebagai Kepala
Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari sebagai Kepala
Staf Kepresidenan, Ahmad Dofiri sebagai Penasihat
Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi
Kepolisian, Nanik Sudaryati Deyang dan Sonny
Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sarah Sadiqa sebagai Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pengisian posisi-posisi ini
diyakini akan memperkuat fungsi koordinasi lintas kementerian/lembaga,
khususnya dalam mendukung agenda strategis Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo menekankan
pentingnya kerja nyata dan hasil yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Ia
meminta seluruh pejabat baru agar segera menyesuaikan diri, menyusun langkah
strategis, serta memastikan pelayanan publik berjalan lebih cepat dan efektif. “Rakyat menunggu kerja kita,
bukan sekadar janji. Saya minta semua pejabat yang dilantik hari ini langsung
bekerja, turun ke lapangan, dan pastikan setiap kebijakan memberi manfaat nyata
bagi masyarakat,” tegas Presiden. Dengan pelantikan ini, Kabinet
Merah Putih diharapkan semakin solid dan mampu mempercepat pelaksanaan program
prioritas pemerintah, mulai dari pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan
nasional, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. (GF)
18 Sep 2025, 11:58 WIT
Wapres Gibran Tinjau Program Gizi dan Kesehatan Gratis di Jayapura
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten
Jayapura, Papua, Rabu (17/9/2025). Kunjungan ini difokuskan untuk memantau
langsung pelaksanaan dua program unggulan pemerintah, yakni Makan Bergizi
Gratis (MBG) dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), yang telah berjalan di
berbagai daerah. Setibanya di Jayapura, Wapres
Gibran menyempatkan diri meninjau SMP Negeri 2 Sentani dan Puskesmas Kampung
Harapan. Kehadirannya disambut hangat oleh jajaran pemerintah daerah, tenaga
kesehatan, serta para pelajar yang ikut merasakan langsung manfaat dari program
tersebut. Bupati Jayapura, Yunus Wonda,
yang turut mendampingi kunjungan, memberikan apresiasi tinggi atas perhatian
Wapres Gibran terhadap pelayanan publik di daerahnya. Menurutnya, gaya
kepemimpinan Gibran mengingatkan pada sosok Presiden Joko Widodo yang dikenal
sederhana, blusukan, dan dekat dengan masyarakat. “Tadi kami bagi tugas, saya
menjemput Bapak Wapres di SMP Negeri 2 Sentani, sementara Pak Wakil Bupati
menjemput di Puskesmas Kampung Harapan. Kehadiran beliau benar-benar memberikan
semangat bagi kami di daerah,” ujar Yunus. Ia juga menyoroti momen ketika
Gibran berinteraksi langsung dengan siswa-siswi SMP Negeri 2 Sentani yang
sedang menikmati MBG. Dengan gaya khasnya yang santai, Gibran sempat menanyakan
alasan beberapa anak tidak menghabiskan tahu dan pisang yang disajikan. “Beliau masuk pas anak-anak
sedang makan, lalu bertanya kenapa tahu tidak dimakan, kenapa pisang tidak
dimakan. Itu membuat suasana jadi cair, anak-anak senang, dan kami melihat
kepedulian langsung dari seorang wakil presiden,” tambahnya. Selain meninjau program gizi di
sekolah, Wapres Gibran juga menyempatkan diri mengunjungi Puskesmas Kampung
Harapan. Di sana, ia berdialog dengan tenaga medis dan masyarakat untuk
memastikan pelaksanaan PKG berjalan sesuai harapan. Kepala Puskesmas Kampung Harapan,
dr. Hanofer Budiyanto, menyampaikan bahwa program PKG sudah berjalan sekitar
enam bulan terakhir. Kehadiran Wapres, menurutnya, menjadi dorongan besar untuk
terus meningkatkan pelayanan kesehatan di tingkat dasar. “Bapak Wapres ingin memastikan
langsung apakah PKG ini benar-benar terlaksana di lapangan. Beliau juga
menekankan agar layanan kesehatan gratis bisa dilakukan setiap hari agar
masyarakat semakin sadar pentingnya memeriksakan kesehatan,” jelas dr. Hanofer. Kunjungan Wapres Gibran di
Jayapura memberikan pesan kuat bahwa program prioritas nasional, seperti MBG
dan PKG, harus dirasakan manfaatnya hingga ke daerah pelosok. Pemerintah daerah
pun berharap perhatian serupa terus berlanjut, agar masyarakat Papua tidak
hanya merasakan manfaat jangka pendek, tetapi juga peningkatan kualitas hidup
dalam jangka panjang. Penulis: Jid Editor: GF
18 Sep 2025, 10:37 WIT
Kejari Mimika Usut Dugaan Korupsi Proyek Talud di Atuka
Papuanewsonline.com, Mimika –
Harapan warga Kampung Atuka, Distrik Mimika Tengah, untuk terbebas dari ancaman
abrasi pantai kini kembali digantung. Proyek pembangunan talud penahan abrasi
yang dikerjakan sejak tahun anggaran 2023 dilaporkan mangkrak dan tidak
dilanjutkan hingga saat ini. Akibatnya, abrasi semakin parah dan mulai
mengancam permukiman warga. Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri
(Kejari) Mimika, Royal Sihotang, membenarkan bahwa pihaknya sedang mendalami
laporan terkait proyek tersebut. Ia menegaskan, penyelidikan dilakukan untuk
memastikan apakah ada indikasi penyimpangan anggaran yang menyebabkan proyek
berhenti di tengah jalan. “Kami telah menerima laporan
mengenai proyek talud di Kampung Atuka yang mangkrak. Saat ini kami menunggu
perkembangan hasil penelusuran lebih lanjut guna memastikan ada atau tidaknya
dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran,” ujar Royal saat ditemui awak
media, Rabu (17/9/2025). Kondisi ini menuai keluhan
masyarakat setempat. Tokoh masyarakat Atuka, Marlon Mapeauta, mengungkapkan
bahwa abrasi terus merangsek masuk ke wilayah pemukiman. Menurutnya, pengikisan
pantai sudah mencapai 15 meter dalam kurun waktu singkat. “Rumah-rumah kami sudah makin
terancam. Dulu jaraknya masih jauh dari pantai, sekarang sudah semakin dekat.
Talud yang dibangun pun tidak selesai dan akhirnya tidak berguna,” ujar Marlon
dengan nada prihatin. Ia menambahkan, jika proyek ini
terus dibiarkan mangkrak, bukan hanya rumah, tetapi juga fasilitas umum seperti
jalan kampung dan tempat ibadah akan ikut terancam. Kasus ini menjadi perhatian
serius Kejari Mimika, mengingat proyek tersebut sejatinya menyangkut
keselamatan masyarakat. Royal menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti
setiap bukti dan keterangan yang diperoleh, sebelum menentukan langkah hukum
selanjutnya. “Semua fakta di lapangan akan
kami kumpulkan. Jika terbukti ada penyimpangan, tentu kami akan mengambil
langkah tegas sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegasnya. Warga Atuka berharap agar
pemerintah dan aparat penegak hukum segera mencari solusi. Menurut mereka,
lebih dari sekadar persoalan hukum, proyek ini adalah jaminan keselamatan hidup
dari ancaman abrasi yang semakin nyata. “Kalau talud ini tidak
dilanjutkan, kampung bisa habis tergerus laut. Kami hanya ingin proyek ini
dilanjutkan agar kami merasa aman,” harap Marlon. Penulis: Jid Editor: GF
18 Sep 2025, 10:35 WIT
Kejari Mimika Dalami Dugaan Korupsi Proyek Air Bersih
Papuanewsonline.com, Mimika –
Harapan masyarakat pesisir Mimika untuk mendapatkan akses air bersih kembali
terganjal masalah serius. Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika kini tengah mengusut
dugaan korupsi dalam proyek pembangunan instalasi air bersih di sejumlah
wilayah pesisir. Proyek yang seharusnya menghadirkan manfaat vital bagi warga
justru terindikasi bermasalah, memicu kekecewaan dan pertanyaan besar terkait
transparansi serta akuntabilitas pelaksanaannya. Kasi Intelijen Kejari Mimika, Royal
Sihotang, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan lapangan di
dua lokasi, yakni Atuka dan Kokonao. Dari hasil tinjauan awal, ditemukan
sejumlah fakta yang mengindikasikan adanya penyimpangan. “Kami baru melakukan cek di dua
tempat yaitu di Atuka dan Kokonao. Dari hasil pengecekan itu memang ada
instalasi air bersih yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya,” ujar Royal,
Rabu (17/9/2025). Fakta bahwa instalasi air bersih
tidak berfungsi di dua lokasi tersebut menambah beban masyarakat yang selama
ini bergantung pada proyek ini. Di beberapa titik, pipa dan tangki air terlihat
terbengkalai, sementara masyarakat masih harus mengandalkan sumber air
tradisional yang jauh dari kata layak. Meski begitu, Royal menegaskan
bahwa temuan tersebut masih dalam tahap pendalaman. Semua data lapangan yang
terkumpul akan menjadi bagian penting dalam materi penyidikan. Kejari Mimika juga berencana
untuk memperluas pengecekan ke dua lokasi lain, yaitu Jita dan Amar. Langkah
ini dilakukan guna mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kondisi proyek serta
memastikan apakah permasalahan yang sama terjadi di seluruh titik pengerjaan. “Kami akan jadwalkan pengecekan
ke lokasi lain agar mendapatkan fakta yang lebih lengkap. Semua ini untuk
memastikan ke mana arah penyelidikan berikutnya,” tambah Royal. Pengusutan dugaan korupsi ini
diharapkan mampu mengungkap secara jelas potensi kerugian negara sekaligus
memastikan adanya tanggung jawab hukum bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan
penyimpangan. Royal menegaskan bahwa Kejari
Mimika berkomitmen menjalankan proses hukum secara transparan dan profesional,
dengan tujuan akhir menghadirkan keadilan serta pemulihan hak masyarakat. “Air bersih adalah kebutuhan
mendasar. Kalau proyek ini ternyata diselewengkan, maka itu bukan hanya
merugikan negara, tetapi juga melukai hak dasar masyarakat. Itu yang sedang
kami dalami,” pungkasnya. Penulis: Jid Editor: GF
18 Sep 2025, 10:33 WIT
TPA Sempit, 93 Ton Sampah Menggunung: DLH Mimika Ubah Strategi Pengelolaan Sampah
Papuanewsonline.com, Mimika –
Kabupaten Mimika tengah menghadapi ancaman serius dari timbunan sampah. Setiap
harinya, produksi sampah di Kota Timika mencapai 93 ton, sementara kapasitas Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) kian menipis. Dari total luas 11 hektare, kini hanya 4
hektare yang tersisa dan bisa digunakan. Kondisi ini memaksa Dinas Lingkungan
Hidup (DLH) Mimika untuk mengambil langkah strategis demi mencegah krisis
lingkungan yang lebih parah. Kepala DLH Mimika, Jeffri Deda,
menegaskan bahwa sistem lama pengelolaan sampah dengan pola
“kumpul-angkut-buang” sudah tidak lagi efektif. Pihaknya kini menyiapkan
strategi baru dengan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. “Mulai sekarang kita minta
masyarakat membiasakan diri memilah sampah, baik plastik, kering, maupun sisa
makanan sebelum diangkut ke TPA. Kalau ini bisa dilakukan, pengelolaan sampah
kita akan jauh lebih mudah,” jelas Jeffri, Rabu (17/9/2025). DLH menilai, keterlibatan aktif
masyarakat menjadi kunci utama untuk mengurangi beban TPA. Dengan pemilahan
dari hulu, proses daur ulang dan pengolahan akan lebih efisien serta bernilai
ekonomi. Tak hanya itu, DLH Mimika
berencana mendirikan Bank Sampah di 21 kelurahan se-Kota Timika. Melalui
program ini, warga dapat menjual sampah yang sudah dipilah dengan harga Rp1.500
per kilogram. Harapannya, masyarakat tidak hanya terdorong menjaga kebersihan,
tetapi juga memperoleh keuntungan ekonomi dari sampah. Sementara itu, sampah organik
akan diolah menjadi pupuk kompos, dan sampah plastik akan didaur ulang melalui
Pusat Daur Ulang (PDU) menjadi bahan bangunan seperti paving block. “Prinsipnya, tidak ada sampah
yang benar-benar terbuang. Kalau masyarakat sadar memilah, semua sampah bisa
diolah kembali,” tambah Jeffri. DLH Mimika juga tengah menyiapkan
perubahan besar dalam tata kelola TPA. Jika selama ini sistem yang digunakan
masih berupa open dumping, ke depan akan beralih ke controlled landfill sesuai
arahan Kementerian Lingkungan Hidup. Langkah ini diyakini dapat
mengurangi pencemaran lingkungan, mengelola gas metana yang dihasilkan timbunan
sampah, serta memperpanjang usia TPA yang tersisa. Meski program sudah disiapkan,
Jeffri mengingatkan bahwa keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada
partisipasi warga. Tanpa perubahan pola pikir dan kebiasaan, pengelolaan sampah
di Timika akan tetap menjadi bom waktu. “Kunci ada pada kesadaran
masyarakat. Kalau dari rumah tangga sudah memilah, kita tidak hanya selamatkan
lingkungan, tapi juga wujudkan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan,”
pungkasnya. Penulis: Abim Editor: GF
18 Sep 2025, 10:30 WIT
Sidang Korupsi Jembatan Agimuga: Saksi Kunci Ungkap Peran Kabid PUPR dan Kontraktor
Papuanewsonline.com, Mimika –
Proses hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jembatan sepanjang
8 meter dan bangunan pelengkap di Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika, kembali
bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jayapura. Sidang yang digelar pada Rabu
(17/9/2025) itu menghadirkan sebanyak 12 orang saksi yang menjadi kunci dalam
mengungkap peran para pihak terkait. Kasus ini menyeret dua terdakwa
utama, yakni MP selaku pihak penyedia jasa (kontraktor) dan AP yang saat itu
menjabat sebagai Kabid Bina Marga Dinas PUPR Mimika. Proyek yang seharusnya
menjadi sarana vital untuk mobilitas masyarakat Agimuga justru diduga sarat
penyimpangan dan merugikan keuangan negara. Kasi Intel Kejaksaan Negeri
(Kejari) Mimika, Royal Sihotang, menjelaskan bahwa proses pemeriksaan saksi
dilakukan secara bertahap mengingat padatnya jadwal sidang perkara tindak
pidana korupsi di PN Jayapura. “Agenda sidangnya memang tidak
bisa sekaligus. Kalau langsung 12 saksi diperiksa, waktunya tidak cukup. Di PN
Jayapura itu semua daerah di Papua juga sidang di sana, jadi harus bergiliran,”
terang Royal kepada awak media. Ia menambahkan, setiap keterangan
yang disampaikan para saksi akan menjadi bagian penting dalam mengurai
rangkaian peristiwa yang terjadi dalam proyek tersebut. Menurut Royal, dari keterangan
para saksi yang sudah didengar, semakin tergambar jelas peran kedua terdakwa.
Baik peran kontraktor maupun pejabat di PUPR Mimika disebut memiliki kontribusi
terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. “Intinya, keterangan saksi
mendukung untuk menjadi alat bukti. Dari situ kita bisa membuktikan perbuatan
dua terdakwa dalam kasus ini,” tegas Royal. Sidang perkara ini masih akan
terus berlanjut dengan menghadirkan saksi-saksi lainnya. Kejari Mimika
memastikan akan mengawal jalannya persidangan hingga tuntas, dengan harapan
bisa memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Kasus ini menjadi sorotan publik
lantaran proyek jembatan tersebut diharapkan menjadi urat nadi akses
transportasi di Distrik Agimuga. Dugaan penyimpangan yang melibatkan pejabat
daerah dan kontraktor memperlihatkan bagaimana lemahnya pengawasan dalam proyek
infrastruktur yang seharusnya mendukung pembangunan daerah. Penulis: Abim Editor: GF
18 Sep 2025, 10:25 WIT
Kunker ke Papua, Wapres Gibran Disambut Meriah Pj Gubernur di Bandara Sentani
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Suasana hangat penuh keakraban mewarnai kedatangan Wakil Presiden (Wapres)
Gibran Rakabuming Raka di Bandara Internasional Sentani, Jayapura, Rabu
(17/9/2025). Lawatan orang nomor dua di Indonesia itu disambut langsung oleh Penjabat
(Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah (Forkopimda) Papua. Tiba dengan agenda kunjungan
kerja (kunker) selama dua hari, Gibran hadir bersama sejumlah pejabat tinggi
negara. Sambutan penuh kehormatan diberikan sejak langkah pertama Wapres
menginjakkan kaki di tanah Papua, menandai pentingnya agenda pembangunan yang
akan dibawanya. Selain Pj Gubernur Papua, deretan
pimpinan TNI dan Polri hadir menyambut, antara lain Pangdam XVII/Cenderawasih
Mayjen TNI Amrin Ibrahim, Panglima Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral X)
Mayjen TNI Mar Werijon, Wakapolda Papua Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Komandan
Lanud Silas Papare Marsma TNI Mokh. Mukhson, dan Kabinda Papua Brigjen TNI Bayu
Sudarmanto. Kehadiran mereka menunjukkan
soliditas aparat negara dalam menyukseskan agenda kenegaraan di Papua,
sekaligus memastikan kelancaran jalannya kunjungan kerja Wapres. Dalam kunjungan kali ini, Wapres
Gibran dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda penting yang menyentuh langsung
aspek pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta
program-program kesejahteraan masyarakat. Turut mendampingi Wapres,
sejumlah pejabat tinggi negara seperti Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung, Plt. Kepala Setwapres Al
Muktabar, serta jajaran kementerian dan staf kepresidenan. Kunker ini diharapkan bukan hanya
sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap Papua, tetapi juga membawa dampak
nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah paling timur
Indonesia. “Papua memiliki potensi besar,
baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Kehadiran Wapres tentu
diharapkan mampu memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendorong percepatan
pembangunan di sini,” ujar salah satu pejabat yang hadir menyambut kedatangan
Gibran. Lawatan Gibran akan berlangsung
hingga Kamis (18/9/2025), dengan agenda padat yang menyentuh berbagai aspek
kehidupan masyarakat Papua. Penulis: Jid Editor: GF
18 Sep 2025, 10:23 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
