Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
9 Helikopter Kawal Operasi Darat TNI di Intan Jaya, TPNPB Klaim Warga Terganggu Ibadah Minggu
Papuanewsonline.com, Intan Jaya - Manajemen Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (KOMNAS TPNPB-OPM) melaporkan adanya operasi udara besar-besaran yang melibatkan 9 unit helikopter militer dan sipil di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.Laporan tersebut tertuang dalam Siaran Pers resmi yang dikeluarkan Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB per Senin, 3 Agustus 2026, yang disampaikan Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom.Dalam siaran pers tersebut, KOMNAS TPNPB menyebut menerima laporan langsung dari Pasukan TPNPB Kodap VIII Intan Jaya. Disebutkan, operasi udara dilakukan pada Minggu, 2 Agustus 2026, mulai pukul 05.00 WIT hingga sore hari, dengan rute penerbangan dari Distrik Sugapa menuju wilayah Distrik Ugimba."9 unit helikopter militer dan sipil telah melakukan operasi udara dari Distrik Sugapa ke wilayah Distrik Ugimba," tulis laporan PIS TPNPB yang dikutip dalam siaran pers tersebut.Ibadah Minggu Terganggu, Pendoropan di Halaman GerejaTPNPB mengklaim, manuver belasan kali keluar-masuk helikopter di wilayah tersebut mengakibatkan aktivitas warga sipil terganggu. Warga di kampung-kampung di Distrik Sugapa dan Distrik Ugimba disebut tidak dapat melaksanakan ibadah hari Minggu dengan baik.Pihak TPNPB juga melaporkan adanya aktivitas pendoropan pasukan dan logistik militer di halaman Gereja Wanibugi, Distrik Ugimba, sebagai bagian dari pengawalan operasi darat yang digelar aparat militer Indonesia."Di halaman Gereja Wanibugi, di wilayah Distrik Ugimba aparat militer Indonesia berulangkali melakukan pendoropan pasukan dan logistik militer sambil pengawalan operasi darat," bunyi laporan tersebut.Pasukan Darat Sudah Masuk KampungSelain operasi udara, TPNPB melaporkan bahwa aparat militer Indonesia yang melakukan operasi darat dari Sugapa ke Distrik Ugimba telah menempuh perjalanan selama satu hari sejak 2 Agustus dan telah memasuki wilayah kampung-kampung di Distrik Ugimba.Disebutkan, sebagian besar pasukan masih berada di hutan-hutan sambil mendirikan kamp-kamp militer.Menanggapi situasi tersebut, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB mengeluarkan imbauan kepada aparat militer Indonesia untuk tidak melakukan penembakan dan penangkapan terhadap warga sipil di seluruh wilayah Distrik Ugimba.Mereka juga mendesak agar seluruh pos-pos militer yang berada di pemukiman warga sipil segera dicabut karena dinilai berdampak langsung terhadap rasa aman warga sipil.Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI/Polri maupun Pemerintah Kabupaten Intan Jaya terkait klaim operasi udara dan darat tersebut.Penulis: HendrikEditor: OF
03 Agu 2026, 23:29 WIT
Lantik 13 Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, Ketua MA Ingatkan Pentingnya Keteladanan
Papuanewsonline.com, Jakarta - Humas: Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 13 Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, hingga peradilan militer.Pelantikan berlangsung khidmat pada Senin, 03 Agustus 2026, bertempat di Ruang Koesoemah Atmadja, Lantai 14 Tower Mahkamah Agung, Jakarta Pusat. Acara tersebut dihadiri oleh para Wakil Ketua Mahkamah Agung, para Ketua Kamar, Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung, serta para undangan.Sebanyak 13 pimpinan pengadilan yang dilantik tersebut akan mengemban amanah baru sebagai Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, dan Pengadilan Tinggi Militer di berbagai wilayah di Indonesia.Dalam amanatnya, Prof. Sunarto menegaskan bahwa jabatan yang baru diemban bukanlah sekadar kewenangan struktural atau posisi administratif semata. Lebih dari itu, jabatan merupakan tanggung jawab moral untuk menjadi teladan dan menghadirkan semangat melayani di setiap satuan kerja yang dipimpin.Ketua MA menekankan bahwa seorang pimpinan pengadilan tingkat banding memiliki peran strategis sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung di daerah. Pimpinan banding tidak hanya bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengadilan tingkat pertama di wilayah hukumnya, tetapi juga menjadi cerminan wajah peradilan Indonesia di mata masyarakat."Jabatan memang dapat membuat seseorang dipatuhi, namun hanya keteladanan yang akan melahirkan kepercayaan. Jabatan dapat menghadirkan penghormatan secara formal, tetapi keteladananlah yang akan menumbuhkan penghormatan yang diberikan secara tulus," ujar Prof. Sunarto.Lebih lanjut, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga tersebut mengingatkan agar para pimpinan yang baru dilantik senantiasa menjaga integritas, profesionalitas, dan kesederhanaan dalam menjalankan tugas. Ia meminta agar para pimpinan menjauhi segala bentuk transaksional dan membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan.Menurutnya, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan tidak dibangun melalui gedung yang megah atau sistem yang canggih saja, melainkan melalui perilaku dan putusan hakim yang adil, yang lahir dari keteladanan pimpinannya.Di akhir amanatnya, Prof. Sunarto mengucapkan selamat kepada para pimpinan pengadilan yang baru dilantik dan berharap mereka dapat segera beradaptasi serta membawa inovasi untuk mewujudkan peradilan yang agung dan modern di wilayah masing-masing. (OF)
03 Agu 2026, 23:25 WIT
Publik Heboh! Dana Silpa 1,1 Triliun Mengendap, Bupati Mimika Masih Minta Tambahan Dana Dari Pempus
Papuanewsonline.com, Timika, - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,1 Triliun kembali menjadi sorotan tajam publik. Besarnya dana yang mengendap tersebut berbanding terbalik dengan langkah Bupati Mimika Johanes Rettob yang masih mengajukan tambahan anggaran kepada Pemerintah Pusat.Polemik kian memanas setelah beredar informasi adanya dugaan transaksi mencurigakan dana SILPA tersebut yang bergeser dari Bank Papua ke rekening Bank Mandiri atas perintah Bupati tanpa persetujuan DPRK Mimika.Menanggapi kegaduhan itu, Sekjen DPD Fornas 08 Kabupaten Mimika, Jhon Wenehen, angkat bicara. Ia menilai langkah Bupati meminta tambahan anggaran di tengah SILPA jumbo adalah bentuk ketidakpekaan terhadap rasa keadilan publik dan lemahnya tata kelola keuangan daerah."Ini ironi dan melukai hati rakyat Mimika. Di satu sisi SILPA Rp1,1 triliun masih mengendap, tidak jelas penggunaannya untuk rakyat, bahkan muncul isu pemindahan rekening yang janggal. Di sisi lain, Bupati masih punya muka untuk minta tambahan anggaran ke Pemerintah Pusat. Ini logika anggaran yang sesat," tegas Jhon Wenehen kepada wartawan, Senin (3/8/2026).Menurutnya, dengan APBD Mimika yang termasuk terbesar di Indonesia Timur, seharusnya tidak ada lagi alasan pembangunan tersendat dan pelayanan dasar tidak maksimal. Ia menilai ada masalah serius dalam perencanaan dan serapan anggaran di tingkat OPD.Sementara itu, Pemkab Mimika berdalih adanya penurunan dana transfer dari pusat sebagai alasan pengajuan tambahan. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2025, dana transfer ke Mimika tercatat turun menjadi sekitar Rp2,6 triliun.Namun bagi Fornas 08, alasan tersebut tidak bisa menjadi pembenaran."Kalau tidak mampu kelola uang besar, jangan minta tambah. Selesaikan dulu Rp1,1 triliun itu untuk rakyat. Rakyat di pedalaman masih susah air bersih, pendidikan, dan kesehatan. Jangan uang rakyat hanya muter-muter di rekening bank," ujarnya.Fornas 08 secara tegas meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung RI jangan tutup mata terkait kondisi pengelolaan keuangan di Timika."Kami minta KPK dan Kejaksaan Agung jangan tutup mata. Timika ini bukan daerah miskin uang, tapi miskin pengawasan. Fornas 08 meminta BPK dan KPK segera lakukan audit forensik dana SILPA Rp1,1 triliun itu. Kemana alirannya, kenapa bisa mengendap sebesar itu, dan apa urgensinya pindah dari Bank Papua ke Bank Mandiri. DPRK jangan hanya jadi stempel, panggil Bupati untuk buka semuanya secara transparan," tutup Jhon.Hingga berita ini diterbitkan, pihak BPKAD dan Bupati Mimika Johanes Rettob belum memberikan klarifikasi resmi terkait kritik tersebut maupun terkait status SILPA Rp1,1 triliun yang dipersoalkan publik.Penulis: HendrikEditor. : Of
03 Agu 2026, 22:26 WIT
Jalan Trans Papua Mamberamo–Elelim Capai 51,59 Persen, Buka Keterisolasian Wilayah Pegunungan
Papuanewsonline.com, Jayapura – Kementerian Pekerjaan Umum terus melanjutkan pembangunan Jalan Trans Papua ruas Jayapura–Wamena guna mengakhiri keterisolasian wilayah pegunungan, memperkuat konektivitas, dan mewujudkan pemerataan pembangunan. Saat ini fokus pekerjaan tertuju pada segmen Mamberamo–Elelim sepanjang 50,14 km yang menjadi penghubung utama antara Provinsi Papua dan Papua Pegunungan.Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan jalan dan jembatan adalah fondasi pertumbuhan. “Jaringan jalan yang terhubung akan membuka akses investasi, mendukung kawasan industri, memajukan pariwisata, serta memperlancar pergerakan orang dan barang di seluruh pelosok negeri,” ujarnya. Kehadiran ruas ini diharapkan mempermudah akses pendidikan dan kesehatan, menekan biaya logistik, serta menurunkan harga kebutuhan pokok yang selama ini tinggi akibat keterbatasan akses.Pekerjaan yang dikerjakan lewat skema KPBU dengan pembayaran berbasis layanan dimulai Juli 2024 dan ditargetkan tuntas November 2026. Hingga pertengahan Juli 2026, progres fisik telah mencapai 51,59 persen, mencakup pembentukan badan jalan, perkerasan, drainase, jembatan, pengamanan lereng, hingga pembangunan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor.Pembangunan menghadapi tantangan medan berat berupa tebing curam, hutan lebat, curah hujan tinggi, serta risiko longsor. Kendati demikian, tim menerapkan teknologi survei satelit RTK dan LiDAR serta survei geoteknik mendalam untuk desain yang presisi. Penanganan lereng, sistem drainase, dan stabilisasi tebing dilakukan guna menjamin keamanan dan keawetan jalan jangka panjang. Proyek ini juga memberdayakan warga sekitar dengan melibatkan 116 tenaga kerja lokal atau sekitar 28 persen dari total pekerja.Penulis: JidEditor: OF
03 Agu 2026, 21:44 WIT
Kemenhaj Mimika Percepat Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji 2027, Diberikan Secara Gratis
Papuanewsonline.com, Mimika – Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Mimika bersama RSUD Mimika, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Badan Keluarga Kependudukan menggelar rapat koordinasi persiapan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji musim 1448 Hijriah atau tahun 2027 Masehi. Langkah ini diambil untuk menyamakan persepsi serta memastikan persiapan berjalan lebih dini dibanding tahun-tahun sebelumnya.Kepala Kemenhaj Mimika Muhammad Hilal menjelaskan instruksi pusat mewajibkan pemeriksaan dilakukan lebih awal agar verifikasi kesehatan berlangsung lebih lama. Tujuannya agar jemaah yang berangkat benar-benar dalam kondisi sehat dan siap menjalankan ibadah. Berbeda dengan sistem sebelumnya yang acak, kini jemaah akan diperiksa sesuai wilayah tempat tinggal masing-masing di Puskesmas terdekat. Estimasi kuota jemaah haji Mimika tahun depan mencapai 168 orang, termasuk 13 jemaah prioritas lansia. (3/8/26) Hingga saat ini baru 127 orang yang melapor, sehingga masih ada sekitar 40 calon jemaah yang diharapkan segera mengurus administrasi. Kemenhaj juga telah berkoordinasi dengan daerah tetangga untuk memastikan jemaah asal luar wilayah tetap mendapat pendampingan pemeriksaan.Kepala Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Mimika Farida menyatakan tim pemeriksa sudah bersiap. Pemeriksaan meliputi gula darah, kolesterol, dan indikator kesehatan umum lainnya yang diselenggarakan secara gratis atas dukungan pemerintah daerah di tiga lokasi: Puskesmas Timika, Pasar Sentral, dan Wania. Pemeriksaan tahap pertama direncanakan mulai pertengahan Agustus setelah peringatan Hari Kemerdekaan.Farida mengimbau seluruh calon jemaah menjaga stamina, mengatur pola makan bergizi, istirahat cukup, membatasi gula, serta rajin berolahraga.Penulis: JidEditor: OF
03 Agu 2026, 21:42 WIT
Rakerda I TP PKK Mimika 2026, Perkuat Sinergi Menuju Gerbang Emas Pembangunan
Papuanewsonline.com, Mimika – Rapat Kerja Daerah I Tim Penggerak PKK Kabupaten Mimika Tahun 2026 resmi digelar Senin (3/8) di Ruang Multi Purpose Hotel Grand Tembagapura. Mengusung tema “Penguatan Kelembagaan dan Sinergitas Menuju Gerbang Emas”, kegiatan ini dihadiri 190 peserta yang meliputi pengurus kabupaten hingga perwakilan dari 18 distrik se-Kabupaten Mimika.Hadir secara langsung Wakil Bupati Emanuel Kemong, Penjabat Sekda Abraham Kateyau, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, perwakilan PT Freeport Indonesia, para kepala distrik, lurah, kepala kampung, serta ketua berbagai organisasi wanita. Kegiatan ini diselenggarakan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 36 Tahun 2020, dengan anggaran bersumber dari hibah APBD Tahun Anggaran 2026.Ketua Panitia Sarah Lisa menjelaskan rapat ini bertujuan menyelaraskan sepuluh program pokok PKK dengan kebijakan daerah, merumuskan rencana kerja tahun depan, serta mengevaluasi capaian yang telah dilaksanakan. Berbagai materi penting disampaikan narasumber, mulai dari kesehatan reproduksi, pencegahan pernikahan dini, program wajib belajar 13 tahun, pemanfaatan lahan pekarangan, hingga penanganan kekerasan dalam rumah tangga.Ketua TP PKK Kabupaten Mimika Susana Susy Herawaty Rettob melaporkan capaian tahun lalu antara lain dukungan pendidikan, penurunan stunting, penguatan Posyandu, gerakan satu rumah satu pohon, serta pemberdayaan ekonomi bersama Dekranasda. Acara dibuka resmi Bupati Johannes Rettob dengan pemukulan tifa, yang memuji jangkauan organisasi hingga ke tingkat rumah tangga dan meminta program disusun terukur serta hasil nyata, bukan sekadar seremonial.Penulis: JidEditor: OF
03 Agu 2026, 21:39 WIT
BGN Gandeng Tim Ekspedisi Patriot, 1.200 Peserta Diterjunkan Dukung MBG di Papua
Papuanewsonline.com, Jakarta – Badan Gizi Nasional menetapkan Tim Ekspedisi Patriot 2026 sebagai mitra strategis utama dalam mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Sebanyak 1.200 peserta diproyeksikan akan ditempatkan di wilayah Papua, selaras dengan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk pemerataan kualitas gizi dan pembangunan sumber daya manusia. (2/8/26) Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN, Sitti Aida Adha Taridala, menyatakan penempatan ini sejalan dengan fokus intervensi pada daerah yang masih mencatat angka stunting dan permasalahan gizi yang tinggi. “Kehadiran para peserta di Papua adalah langkah nyata memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh kelompok yang paling membutuhkan,” ujarnya. Ia menegaskan keberhasilan program tidak dapat dilakukan secara sendiri, melainkan memerlukan sinergi lintas lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan. Lebih dari sekadar peningkatan status gizi, Program MBG dirancang untuk memberikan dampak luas: mendukung keberhasilan pendidikan, membuka peluang kerja, menekan angka kemiskinan, serta menggerakkan roda perekonomian lokal. Peserta TEP beserta kalangan akademisi memiliki ruang luas untuk berkontribusi mulai dari penyusunan menu, pemanfaatan bahan pangan lokal, distribusi, hingga tahap evaluasi melalui kajian dan inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat. BGN juga telah membangun jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk daerah 3T, untuk menjadi mitra koordinasi langsung para peserta selama menjalankan tugas. Pihaknya terbuka lebar menerima masukan, temuan lapangan, serta saran perbaikan demi penyempurnaan pelaksanaan program agar semakin tepat sasaran dan bermanfaat.Penulis: JidEditor: OF
03 Agu 2026, 21:36 WIT
Wapanglima TNI Buka Kejuaraan Taekwondo Asia ke-8, Pererat Persahabatan Lewat Olahraga
Papuanewsonline.com, Jakarta – Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi mewakili Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto secara resmi membuka Kejuaraan Taekwondo Indonesia Terbuka Tingkat Asia ke-8 Tahun 2026. Ajang bergengsi ini digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (2/8/2026), sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Hadir pula Kasum TNI sekaligus Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia Letjen TNI Richard S.H. Tampubolon.Dalam amanat yang dibacakan, Panglima TNI menyampaikan apresiasi mendalam atas kehadiran 531 atlet yang berasal dari 36 negara. “TNI menginisiasi ajang ini sebagai sarana membangun kepercayaan, memperkuat kerja sama, dan merajut persaudaraan lintas bangsa melalui kompetisi yang menjunjung tinggi sportivitas dan kejujuran,” tegasnya.Nilai luhur Taekwondo dinilai sangat relevan dengan karakter yang dibangun TNI, yaitu keseimbangan antara kekuatan fisik, kedisiplinan, keberanian, serta kemampuan mengendalikan diri dan rasa hormat kepada sesama. “Meski di dalam arena kita berhadapan sebagai lawan, namun di luar pertandingan kita tetap bersaudara dan bersahabat,” pesannya.Panglima TNI berharap seluruh peserta tampil sebaik mungkin dengan mengutamakan sikap sportif. “Bertandinglah dengan kemampuan terbaik kalian. Raih kemenangan dengan kerendahan hati, dan terimalah kekalahan dengan penuh kehormatan,” ujarnya menutup amanat. Penyelenggaraan ini diharapkan semakin mengukuhkan peran Indonesia sebagai tuan rumah andal ajang olahraga internasional.Penulis: JidEditor: OF
03 Agu 2026, 21:33 WIT
Kejar Target Tanam Oktober, Kementan Terapkan Swakelola Cetak Sawah Papua
Papuanewsonline.com, Manokwari – Kementerian Pertanian mempercepat penyelesaian program pencetakan lahan sawah baru di Papua Barat agar siap ditanami pada Oktober 2026. Untuk mengejar jadwal tanam yang semakin dekat, pemerintah menerapkan skema swakelola tipe II guna menuntaskan sisa pekerjaan tahun 2025 yang belum masuk tahap konstruksi.Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Hermanto menjelaskan langkah ini diambil agar pemanfaatan lahan tidak terhambat musim tanam. “Waktu yang tersisa semakin sempit, sehingga skema swakelola dinilai paling efektif mempercepat proses agar hasil panen tahun ini tetap tercapai,” ujarnya. Dari total alokasi survei dan desain seluas 3.369 hektare pada 2025, sebanyak 2.358 hektare sudah dikontrak, sementara 1.011 hektare di Teluk Bintuni dan Fakfak masih dalam persiapan. Untuk tahun 2026, telah disiapkan lagi 1.864 hektare yang tersebar di empat kabupaten. Pemerintah menegaskan program ini tidak mengambil hak ulayat masyarakat, melainkan bertujuan meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan bersama.Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan meminta seluruh jajaran daerah memperkuat sosialisasi agar masyarakat memahami manfaat program. “Keberhasilan ini akan menjadi dasar penambahan anggaran tahun depan. Jangan sampai penolakan membuat alokasi berpindah ke daerah lain,” tegasnya.Penulis: JidEditor: OF
03 Agu 2026, 21:31 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
