Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Polwan Polres Biak Numfor Lakukan Trauma Healing bagi Korban Ledakan Bom
Papuanewsonline.com, Biak – Menunjukkan kepedulian terhadap
warga yang terdampak ledakan bom peninggalan Perang Dunia II di Kompleks
Perikanan Biak, jajaran Polwan Polres Biak Numfor menggelar kegiatan trauma
healing pada Kamis (4/6/2026). Dipimpin langsung Wakapolres Kompol Jebelina
Walli bersama tim, kegiatan ini dilaksanakan di dua lokasi pengungsian, yakni
Hotel Mapia dan Aula Satpol PP Kompleks Pasar Ikan Biak, setelah sebelumnya
berkoordinasi dengan tenaga medis dan pihak kelurahan untuk mendata warga yang
membutuhkan perhatian khusus.Di Hotel Mapia, para Polwan menyambangi setiap kamar untuk
bertemu langsung dengan ibu-ibu dan anak-anak yang kehilangan anggota keluarga.
Dengan sikap hangat dan penuh empati, mereka memberikan
dukungan moril serta motivasi agar warga tetap tabah dan saling menguatkan. Perhatian khusus diberikan kepada anak-anak yatim, di mana
tim mendengarkan cerita mereka dan memastikan kebutuhan dasar mereka tetap
terpenuhi selama berada di pengungsian.Suasana yang lebih ceria tercipta saat tim melanjutkan
kegiatan di posko pengungsian. Di sana, anak-anak diajak bernyanyi, bermain,
dan berinteraksi bersama guna mengurangi rasa takut yang masih membekas.
Keceriaan perlahan tampak di wajah mereka yang sebelumnya tampak cemas. Sebagai bentuk kepedulian, tim juga membagikan makanan
ringan dan berbaur dengan warga untuk memberikan semangat menghadapi masa sulit
ini.Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Sukarnito,
menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi bukti Polri tidak hanya berfokus pada
penyelidikan kasus, tetapi juga hadir secara kemanusiaan. “Pendampingan psikologis ini penting agar korban, terutama
anak-anak, dapat kembali merasa aman dan nyaman. Kami terus berupaya memberikan
pendekatan yang humanis demi pemulihan kondisi mereka,” tegasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
05 Jun 2026, 10:26 WIT
Tim Gabungan Intensifkan Pencarian dan Penyelidikan Pascaledakan Bom di Biak
Papuanewsonline.com, Biak – Pascainsiden ledakan yang
terjadi pada 31 Mei 2026 di Kompleks Perikanan Biak, tim gabungan yang terdiri
dari Polri, TNI, Basarnas, Tim Jibom Gegana, Puslabfor, Tim DVI, dan instansi
terkait terus mempercepat upaya pencarian korban, sterilisasi lokasi, dan
pengungkapan penyebab peristiwa.Dalam konferensi pers Kamis malam (4/6/26), Kapolres Biak
Numfor AKBP Ari Trestiawan menyampaikan perkembangan terbaru, di mana jumlah
korban meninggal tercatat enam orang, sementara tiga lainnya masih dalam proses
pencarian dan identifikasi. Sementara itu, korban yang sempat dirawat kini menjalani
pemulihan di posko pengungsian.Hingga hari ini, tim kembali menemukan 32 potongan tubuh; 30
di antaranya ditemukan saat sterilisasi dan 2 lainnya di area pencarian.
Seluruh temuan telah diserahkan kepada tim identifikasi. Selain itu, sejumlah barang milik korban juga berhasil
diamankan. Proses sterilisasi lokasi telah mencapai 75 persen, dengan temuan 42
serpihan proyektil yang menjadi bahan penyelidikan. Tim Puslabfor juga telah
melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti untuk diteliti lebih
lanjut.Sementara itu, Tim DVI telah membuka posko antemortem dan
mulai mengumpulkan data serta sampel DNA dari keluarga korban guna proses
pencocokan. Besok, tim akan mengambil sampel dari potongan tubuh yang
tersimpan di kamar jenazah. Pencarian tetap dilakukan secara bertahap, dengan
area inti ditangani setelah dinyatakan aman dan area seluas radius empat
kilometer terus ditelusuri. Kendala utama yang dihadapi adalah cuaca hujan yang
membatasi waktu kerja tim penjinak bom.Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak mendekati
lokasi kejadian demi keselamatan, mengingat masih ada potensi bahan berbahaya. Masyarakat diminta tidak menyentuh atau memindahkan benda
asing yang diduga peninggalan perang, melainkan segera melaporkannya ke aparat
agar ditangani oleh tenaga ahli. Posko pelaporan dibuka baik di lokasi maupun
di kantor polisi terdekat. Penulis: Jid
Editor: GF
05 Jun 2026, 10:23 WIT
Polda Papua Percepat Penyelidikan dan Bantuan Kemanusiaan Pascaledakan di Biak
Papuanewsonline.com, Biak – Polda Papua terus
mengintensifkan upaya pengungkapan peristiwa ledakan yang diduga berasal dari
bom peninggalan Perang Dunia II, yang terjadi pada 31 Mei 2026 di Kabupaten
Biak Numfor. Hingga Kamis (4/6), tim gabungan yang terdiri dari Gegana Brimob, Jibom,
Puslabfor, TNI, Basarnas, dan instansi terkait terus melakukan penyisiran,
pencarian korban, serta pengumpulan barang bukti untuk mengungkap penyebab
pasti peristiwa yang merenggut nyawa enam warga tersebut.Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Sukarnito,
menyatakan bahwa sejumlah barang temuan telah diuji secara awal di lokasi,
sementara sebagian lainnya dibawa ke Jayapura untuk diperiksa lebih mendalam
oleh tim forensik. Langkah ini ditempuh agar hasil penyelidikan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk memastikan identitas korban, Tim DVI
dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan juga telah diterjunkan guna menganalisis
potongan tubuh yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian.Pencarian terhadap tiga orang yang masih dinyatakan hilang
terus diperluas hingga radius 3 kilometer, dengan melibatkan personel gabungan,
pemerintah daerah, nelayan, dan relawan. Di sisi lain, kepedulian juga ditunjukkan melalui kegiatan
trauma healing yang dipimpin Wakapolres Biak Numfor bersama Polwan,
Bhayangkari, dan tenaga kesehatan. Kegiatan ini menyasar anak-anak dan warga
yang masih merasa takut, agar kondisi psikologis mereka dapat pulih kembali.“Polri tidak hanya berfokus pada aspek hukum dan keamanan,
tetapi juga hadir memberikan dukungan moril dan pendampingan agar masyarakat
dapat kembali tenang,” ujar Kombes Cahyo. Ia menambahkan bahwa situasi di Biak saat ini terpantau aman
dan kondusif, meski seluruh proses penyelidikan dan pencarian masih terus
berlangsung secara bertahap. Penulis: Jid
Editor: GF
05 Jun 2026, 10:18 WIT
SAR Timika Tandatangani Pakta Integritas, Komitmen Wujudkan Pelayanan Bersih dan Profesional
Papuanewsonline.com, Timika – Kantor Pencarian dan
Pertolongan (SAR) Timika menggelar penandatanganan Pakta Integritas bagi
seluruh jajaran pegawainya pada Kamis (4/6/2026). Kegiatan ini menjadi wujud
komitmen bersama untuk mewujudkan pelayanan pencarian dan pertolongan yang
profesional, berkualitas, serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN). Acara yang berlangsung di Aula Kantor SAR Timika dihadiri oleh
seluruh pegawai, termasuk personel yang bertugas di Pos SAR Asmat dan Pos SAR
Kaimana.Kepala Kantor SAR Timika, Wayan Suyatna, menyatakan bahwa
penandatanganan ini merupakan pernyataan tertulis seluruh pegawai untuk bekerja
dengan jujur, bertanggung jawab, transparan, dan mematuhi seluruh peraturan
serta kode etik yang berlaku. “Pakta ini menjadi ikrar bersama untuk menjauhi segala
bentuk penyimpangan dan menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,”
tegasnya.Lebih lanjut, ia berharap dokumen ini dapat memperkuat
disiplin dan menjaga integritas setiap personel dalam melaksanakan tugas.Seluruh pegawai juga telah menyatakan kesediaan menerima
sanksi tegas jika terbukti melanggar komitmen yang telah disepakati. Wayan menegaskan bahwa integritas adalah fondasi utama agar
pelayanan SAR dapat dipercaya dan bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat.Kegiatan ditutup dengan penandatanganan simbolis oleh
perwakilan dari Bidang Operasi, Urusan Umum, dan Bidang Sumber Daya, disaksikan
langsung oleh pimpinan dan pejabat terkait.Melalui momen ini, SAR Timika kembali menegaskan tekadnya
untuk senantiasa memberikan layanan yang cepat, tanggap, humanis, dan dapat
diandalkan bagi seluruh warga di wilayah Papua Tengah dan sekitarnya. Penulis: Jid
Editor: GF
05 Jun 2026, 10:15 WIT
Klaim Serangan di Maybrat, TPNPB Sebut Tewaskan Dua Aparat, Pihak Keamanan Belum Beri Keterangan
Papuanewsonline.com, Maybrat – Sebuah insiden penyerangan
dilaporkan terjadi terhadap rombongan aparat keamanan di wilayah Kabupaten
Maybrat, Papua Barat Daya, pada Selasa (2/6/2026). Berdasarkan siaran pers yang
diterima Kamis (4/6), Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, menyatakan peristiwa
berlangsung sekitar pukul 12.00 WIT di ruas jalan sekitar 4 kilometer dari
Kampung Framniawai menuju Distrik Aifat Timur Jauh, saat rombongan aparat yang
menggunakan truk militer melintas di lokasi tersebut.Dalam keterangannya, Sebby mengutip laporan Komandan Kowip I
Rutis, Barnabas Muk, yang menyatakan serangan tersebut menewaskan dua personel
aparat keamanan. Ia juga mengklaim bahwa baku tembak berlangsung
terus-menerus hingga pukul 18.00 WIT dan melibatkan sejumlah pimpinan serta
pasukan dari sembilan batalyon TPNPB di wilayah tersebut.Selain klaim insiden tersebut, TPNPB juga menuding aparat
keamanan telah mendirikan pos militer dan menduduki pemukiman warga tanpa
persetujuan masyarakat setempat. Kelompok tersebut menilai keberadaan aparat
menimbulkan rasa takut dan trauma bagi penduduk sipil. Sebagai tanggapan, pihaknya menyerukan kepada seluruh
pasukan di 36 Komando Daerah Pertahanan untuk menjaga hak-hak masyarakat adat
serta sumber daya alam, sekaligus menyampaikan pernyataan politik terkait
situasi di Maybrat, Tambrauw, dan Teluk Bintuni.Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi
maupun konfirmasi dari pihak TNI maupun Polri mengenai klaim penyerangan dan
jumlah korban yang disampaikan oleh TPNPB. Perlu diketahui bahwa wilayah Maybrat dalam beberapa tahun
terakhir memang sering terjadi ketegangan keamanan dan baku tembak antara
aparat keamanan dengan kelompok bersenjata tersebut. Penulis: Jid
Editor: GF
05 Jun 2026, 10:13 WIT
Marak Pembegalan, Polres Mimika Bentuk Tim Khusus Anti-Begal
Papuanewsonline.com, Timika – Menanggapi maraknya aksi
pembegalan yang semakin meresahkan masyarakat, Polres Mimika mengambil langkah
cepat dengan membentuk Tim Khusus Anti-Begal. Pembentukan tim ini merupakan
tindak lanjut dari instruksi langsung Polda Papua Tengah, guna menekan angka
kriminalitas jalanan dan memulihkan rasa aman warga di Kota Timika. (4/6/26)Kapolres Mimika, AKBP Billyandha Hildiario Budiman,
menjelaskan bahwa tim ini dibentuk secara terpisah dari Tim Babat yang sudah
ada sebelumnya. Pemisahan ini bertujuan agar personel yang ditugaskan dapat
memusatkan perhatian dan tenaga secara penuh untuk mengungkap kasus serta
menangkap komplotan pelaku begal yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Pembegalan menjadi perhatian utama kami dan Polda Papua Tengah. Oleh karena itu, kami membentuk tim khusus yang fokus
menangani kejahatan jalanan ini,” tegasnya.Ia menambahkan bahwa tim tersebut sebenarnya sudah mulai
beroperasi di lapangan sejak sekitar satu minggu terakhir. Pihak kepolisian juga akan terus memantau dan mengevaluasi
kinerja tim secara berkala. “Jika di kemudian hari masih ditemukan kasus pembegalan,
kami akan segera mengevaluasi seberapa efektif langkah yang telah diambil dan
melakukan perbaikan seperlunya,” jelas Kapolres.AKBP Billyandha menegaskan tidak akan ada kompromi bagi
siapa pun yang terlibat dalam aksi kejahatan tersebut. Seluruh pelaku akan
ditindak secara tegas dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu
melaporkan kejadian atau informasi apa pun yang mencurigakan kepada pihak
kepolisian.“Informasi sekecil apa pun dari warga sangat berharga dan
dapat membantu penyelidikan kami,” ujarnya. Penulis: Jid
Editor: GF
05 Jun 2026, 10:07 WIT
Dinas P3AP2KB Mimika Gelar Edukasi Bangga Kencana, Tekankan Pentingnya Data Akurat
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika
melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,
dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) mengadakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan
Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana yang dikemas dengan pendekatan budaya
lokal. Acara berlangsung di Balai Penyuluhan KB SP2 pada Kamis (4/6/2026) dan
dihadiri para kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang bertugas mendampingi
calon pengantin, ibu hamil, balita, serta keluarga berisiko stunting.Kepala Dinas P3AP2KB, Johana AB Arwam, menyampaikan bahwa
pengumpulan data saat ini masih mengandalkan pencatatan manual karena aplikasi
terhubung kementerian sering terhambat jaringan dan keterbatasan perangkat. Meski demikian, data yang akurat sangat penting untuk
mengetahui jumlah akseptor dan jenis kontrasepsi yang dibutuhkan. Ia juga mengeluhkan keterbatasan pasokan alat kontrasepsi
dari pusat, sehingga pihaknya berencana mengusulkan pengadaan melalui APBD
Perubahan agar kebutuhan di pesisir, kota, dan pegunungan dapat terpenuhi tanpa
kekosongan stok.Johana menambahkan bahwa ke depannya akan diusulkan
penyediaan laptop bagi kader lapangan guna memperlancar pencatatan, meski data
manual tetap dipertahankan sebagai cadangan. “Kegiatan ini menjadi ajang evaluasi dan menampung masukan.
Kami berharap dukungan sarana dan prasarana dapat meningkatkan semangat kerja
para pendamping keluarga,” ujarnya.Sementara itu, narasumber dari BKKBN, Dirkson Auparay,
menjelaskan bahwa setiap tim pendamping terdiri dari bidan, kader PKK, dan
kader KB yang berperan memetakan kondisi warga. Data yang dikumpulkan nantinya dimasukkan ke aplikasi
ELSIMIL yang dapat diakses nasional, sehingga intervensi penanganan stunting
dan masalah lain dapat tepat sasaran. “Data lapangan menjadi kunci agar penanganan tidak meleset
dan semua instansi dapat bergerak bersama sesuai kebutuhan nyata warga,”
tegasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
05 Jun 2026, 10:05 WIT
Pererat Sinergi, KPU Mimika Audiensi dengan Kodim 1710/Mimika
Papuanewsonline.com, Timika – Komandan Kodim 1710/Mimika,
Letkol Inf Jozanda, menerima kunjungan dan audiensi Ketua Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Mimika, Dete Abugau, beserta rombongan di Markas Kodim 1710/Mimika, Jalan
Agimuga Mile 32, Distrik Kuala Kencana, pada Kamis (4/6/2026).Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh
keakraban, dengan tujuan utama mempererat tali silaturahmi serta membangun
kerja sama yang lebih erat antar kedua lembaga.Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak saling bertukar
informasi dan membahas berbagai hal terkait koordinasi serta potensi kerja sama
ke depannya. Letkol Inf Jozanda menegaskan pentingnya hubungan yang
harmonis antarinstansi sebagai modal utama dalam menjaga stabilitas wilayah dan
mendukung kelancaran setiap program pemerintahan. Ia menyatakan komitmen penuh pihaknya untuk selalu siap
bersinergi sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki.“Komunikasi yang lancar dan kerja sama yang solid
antarlembaga sangat dibutuhkan agar setiap tugas dapat berjalan dengan baik dan
tercipta suasana yang aman serta tertib di tengah masyarakat. Kodim 1710/Mimika
siap memberikan dukungan sepenuhnya demi terwujudnya kondisi wilayah yang
kondusif dan mendukung kemajuan daerah,” tegas Letkol Inf Jozanda.Sementara itu, Ketua KPU Mimika menyampaikan rasa terima
kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas sambutan hangat serta
keterbukaan yang ditunjukkan. Ia berharap hubungan baik yang telah terjalin selama ini
dapat terus dipelihara dan ditingkatkan, sehingga mampu memberikan manfaat
nyata bagi masyarakat luas. Penulis: Jid
Editor: GF
05 Jun 2026, 10:02 WIT
APDESI Mimika Soroti Keterlambatan Gaji Aparat Kampung Hingga Enam Bulan
Papuanewsonline.com, Timika – Asosiasi Pemerintah Desa
Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Mimika menyoroti persoalan keterlambatan
pembayaran hak aparat kampung yang telah berlangsung selama enam bulan
terakhir. Keterlambatan ini menyangkut gaji Kepala Kampung, anggota Badan Musyawarah
Kampung (Bamuskam), serta perangkat kampung lainnya. Kondisi tersebut dinilai
berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan di tingkat paling bawah, bahkan
memicu risiko penyimpangan pengelolaan keuangan.Ketua DPC APDESI Mimika, Norman, menyatakan bahwa situasi
ini telah menurunkan semangat kerja aparat kampung dalam melayani masyarakat. “Banyak yang mulai enggan hadir di tempat tugas karena
haknya belum diterima. Mereka tetap menjalankan kewajiban, namun tanpa
kepastian penghidupan yang layak. Hal ini sangat berisiko menimbulkan tindakan
yang tidak diinginkan,” ungkapnya pada Kamis (4/6/2026).Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa masalah ini diperparah
oleh minimnya dana operasional untuk kebutuhan administrasi seperti alat tulis,
peralatan komputer, dan perlengkapan pelayanan lainnya. Bahkan, sejumlah kepala kampung terpaksa meminjam dana dari
pihak ketiga dengan bunga tinggi agar kebutuhan operasional tetap terpenuhi
sebelum anggaran pemerintah cair. “Hal ini sering menjadi temuan dalam pemeriksaan keuangan,
padahal disebabkan oleh keterlambatan pencairan dana,” tambahnya.Menyikapi hal tersebut, APDESI Mimika meminta Bupati dan
Wakil Bupati segera mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang
bertanggung jawab atas pencairan dana kampung. Selain itu, pihaknya juga meminta perhatian Inspektorat,
BPK, dan BPKP agar mekanisme penyaluran dana diperbaiki dan dapat disalurkan
secara tepat waktu. Idealnya, pencairan dilakukan sejak awal tahun atau
maksimal setiap tiga bulan sekali. Penulis: Jid
Editor: GF
05 Jun 2026, 09:58 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
