Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Penyelundupan Sopi di KM Leuser, Berkas Tersangka Dilimpahkan ke Kejaksaan
Papuanewsonline.com, Timika – Kasus penyelundupan ratusan
kantong minuman keras lokal jenis sopi yang berhasil digagalkan di atas kapal
KM Leuser pada akhir April lalu kini memasuki tahap baru. Berkas perkara
lengkap atas nama tersangka berinisial A.T.K telah resmi diserahkan dan dilimpahkan
ke Kejaksaan Negeri Mimika dalam proses tahap I, untuk selanjutnya diteliti
oleh Jaksa Penuntut Umum.Peristiwa ini bermula pada Kamis pagi, 30 April 2026, saat
kapal KM Leuser yang berlayar dari Tual merapat di Pelabuhan Pomako. Seorang
tenaga kerja bongkar muat barang yang waspada melihat adanya gerak-gerik dan
barang bawaan yang mencurigakan di area dek penumpang. Ia pun segera melaporkan hal tersebut kepada petugas
gabungan yang sedang melaksanakan operasi pengawasan dan pemeriksaan di lokasi.Berdasarkan laporan tersebut, petugas langsung melakukan
pengecekan menyeluruh di Dek 4 dan menemukan seorang wanita berinisial A.T.K. Di bawah tempat tidur yang digunakan, tersimpan sejumlah tas
yang berisi total 104 kantong plastik serta satu botol air mineral yang
ternyata berisi cairan sopi. Seluruh barang bukti tersebut kemudian diamankan untuk
proses hukum lebih lanjut.Kasihumas Polres Mimika, Iptu Hempy Ona, menyatakan bahwa
berkas perkara kini telah berada di tangan jaksa untuk diperiksa
kelengkapannya. Ia menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak akan mengendurkan
kewaspadaan dan terus memperketat pengawasan di seluruh pintu masuk wilayah
Timika demi mencegah masuknya barang berbahaya yang dapat meresahkan
masyarakat.“Kami berkomitmen penuh menegakkan hukum terhadap peredaran
minuman keras ilegal demi menjaga keamanan dan ketertiban. " Ujarnya. Penulis: Jid
Editor: GF
05 Jun 2026, 09:55 WIT
Polres Mimika Musnahkan Ratusan Paket Sabu Senilai Hampir Rp1 Miliar
Papuanewsonline.com, Timika – Polres Mimika mengambil
langkah tegas dengan memusnahkan ratusan paket narkotika jenis sabu yang siap
diedarkan, dengan nilai jual diperkirakan mencapai hampir Rp1 miliar. Kegiatan
pemusnahan ini dilaksanakan pada Kamis (4/6/2026) sebagai wujud nyata komitmen
aparat dalam memberantas peredaran barang haram dan menjaga Kota Timika dari
ancaman narkoba.Barang bukti yang dimusnahkan memiliki berat bersih 296,1838
gram, yang sebelumnya disita dari tersangka berinisial NN alias V saat operasi
penangkapan di Jalan Perintis, Gang Panibar, Timika, pada 20 Mei 2026. Total
barang yang diamankan saat itu mencapai 298,3035 gram, yang dikemas dalam 36
paket besar, 243 paket kecil, dan 1 paket ukuran sedang. Sebagian kecil ditetapkan sebagai sampel untuk uji
laboratorium dan pembuktian di pengadilan, sedangkan sisanya dihancurkan dengan
cara dilarutkan dalam air mendidih dan dibuang, disaksikan langsung oleh pihak
Kejaksaan, Pengadilan Negeri, serta kuasa hukum.Kapolres Mimika, AKBP Billyandha Hildiario Budiman,
menyebutkan bahwa barang bukti tersebut jika beredar bebas di pasaran
diperkirakan bernilai sekitar Rp900 juta, mendekati angka Rp1 miliar. Ia juga mengungkapkan bahwa tersangka NN tidak berperan
sendiri, melainkan menerima titipan barang dari seseorang berinisial MD alias G
yang saat ini masih berstatus buron dan terdaftar dalam Daftar Pencarian Orang.Tersangka kini dijerat dengan pasal berlapis, yaitu Pasal
609 Ayat 2 KUHP, serta Pasal 137 dan 138 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika. Atas perbuatannya, ia terancam hukuman penjara minimal 6
tahun dan maksimal 20 tahun.Kapolres menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan-segan
menindak tegas setiap pelaku yang terlibat dalam peredaran narkotika demi
melindungi generasi muda dan keamanan masyarakat. Penulis: Jid
Editor: GF
05 Jun 2026, 09:51 WIT
Ditemukan Dua Bom Mortir Peninggalan Perang Dunia II di Jayapura, Aparat Amankan Lokasi
Papuanewsonline.com, Jayapura – Suasana di wilayah Doyo Baru
Hinekombe, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura mendadak tegang setelah ditemukan
dua benda yang diduga merupakan bom mortir aktif peninggalan Perang Dunia II.
Temuan ini terjadi pada Rabu (3/6/2026) sekitar pukul 18.50 WIT, saat seorang
warga sedang menggarap lahan pertanian di area Dister Parako 3 Pasgat, tepatnya
di sebelah Lapangan Tembak Lanud Silas Papare.Segera setelah mengetahui hal tersebut, aparat keamanan
bergerak cepat menutup dan mensterilkan lokasi untuk mencegah hal-hal yang
tidak diinginkan.Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Cahyo Sukarnito,
membenarkan adanya laporan penemuan benda berbahaya tersebut. Ia menyatakan bahwa personel di lapangan telah melakukan
pengamanan ketat di sekitar lokasi guna memastikan keselamatan warga sekitar. “Kami telah menerima laporan awal dan lokasi sudah dalam
pengawasan. Langkah selanjutnya adalah proses identifikasi dan pengangkatan
yang akan dilakukan secara khusus oleh tim ahli,” jelasnya.Saat ini, penanganan teknis sepenuhnya diserahkan kepada Tim
Penjinak Bom atau Jibom dari Satuan Brimob Polda Papua. Mereka akan melakukan evakuasi hingga proses penjinakan
sesuai dengan prosedur keamanan yang baku, mengingat risiko ledakan yang cukup
tinggi jika ditangani sembarangan. Pihak kepolisian menegaskan bahwa penanganan hanya boleh
dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian khusus di bidang tersebut.Polda Papua juga mengimbau seluruh masyarakat agar tetap
tenang dan tidak panik. Warga diminta untuk tidak mendekati, menyentuh,
memindahkan, maupun mengotak-atik benda asing yang diduga berbahaya. Jika menemukan hal serupa di tempat lain, masyarakat
diharapkan segera melaporkannya kepada aparat keamanan terdekat agar ditangani
dengan tepat dan aman. Penulis: JId
Editor: GF
05 Jun 2026, 09:45 WIT
Pasukan Garuda UNIFIL Kembali ke Tanah Air, TNI Apresiasi Dedikasi di Misi Perdamaian Dunia
Papuanewsonline.com, Jakarta – Markas Besar TNI menyambut
kepulangan Satgas TNI Kontingen Garuda (Konga) United Nations Interim Force in
Lebanon (UNIFIL) masa penugasan 2025/2026 yang telah menyelesaikan misi
pemeliharaan perdamaian dunia di Lebanon. Penyambutan berlangsung di Lapangan
PRIMA, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (3/6/2026).
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang diwakili
Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Letjen TNI Bobby Rinal Makmun memimpin
langsung upacara penyambutan para prajurit yang kembali dari daerah misi
setelah menjalankan tugas selama kurang lebih 13 bulan.
Dalam amanat tertulis Panglima TNI yang dibacakan oleh
Letjen TNI Bobby Rinal Makmun, disampaikan bahwa para prajurit telah
menjalankan tugas di tengah kondisi operasi yang sangat kompleks, dinamis, dan
penuh tantangan keamanan.
Menurut Panglima TNI, eskalasi konflik yang terjadi di
Lebanon Selatan menuntut setiap personel untuk memiliki keteguhan mental,
kematangan dalam bertindak, serta profesionalisme tinggi dalam menjalankan
mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Selain menghadapi berbagai tantangan di lapangan, TNI dan
bangsa Indonesia juga kehilangan empat prajurit terbaik yang gugur dalam
pelaksanaan tugas sebagai Kusuma Bangsa selama misi perdamaian tersebut.
“Selama melaksanakan misi penugasan, Satgas TNI Kontingen
Garuda UNIFIL juga telah berhasil mengharumkan nama Indonesia dengan menorehkan
prestasi yang membanggakan. Dengan menerima dua penghargaan oleh Force
Commander Unifil Mayjen Diodato Abagnara yaitu, di bidang kemanusiaan
penghargaan Letter of Appreciation kalian telah memberikan bantuan nyata
berupa penyediaan air bersih dan sistem penjernihan air layak minum bagi
masyarakat lokal. Sedangkan di bidang operasi penghargaan Letter of
Commendation, kalian juga berhasil berperan dalam mencegah dan melaksanakan
deeskalasi ketegangan antara Lebanese Armed Forces (LAF) dan Israel
Defense Forces (IDF) yang berpotensi menimbulkan konflik terbuka serta
insiden internasional”, ungkap Panglima TNI.
Penghargaan tersebut menjadi bukti pengakuan internasional
atas profesionalisme prajurit Indonesia yang tidak hanya menjalankan fungsi
keamanan, tetapi juga berkontribusi dalam kegiatan kemanusiaan bagi masyarakat
terdampak konflik.
Sementara itu, Komandan Satgas (Dansatgas) TNI Konga UNIFIL
Kolonel Inf Raja Gunung Nasution menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya
atas capaian yang diraih selama penugasan. Ia menilai penghargaan tersebut
merupakan hasil kerja keras seluruh personel yang menjalankan tugas dengan
penuh dedikasi.
Menurut Raja Gunung Nasution, salah satu program yang
mendapat apresiasi tinggi adalah pembangunan sistem penjernih air layak minum
bagi masyarakat Lebanon Selatan yang selama ini mengalami kesulitan memperoleh
akses terhadap kebutuhan dasar tersebut.
Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari
pengabdian prajurit TNI sebagai pelaksana misi perdamaian dunia sekaligus duta
budaya bangsa yang membawa nama baik Indonesia di tingkat internasional.
Satgas TNI Konga UNIFIL terdiri dari berbagai unsur satuan
tugas, yakni Satgas TNI Yonmek Konga XXIII-S/UNIFIL, Force Headquarter
Support Unit, Military Police Unit, Military Civic Outreach Unit,
Civil Military Cooperation, Hospital Level II, serta Military
Staff Sector East UNIFIL.
Keikutsertaan TNI dalam misi UNIFIL selama ini menjadi salah
satu bentuk implementasi amanat konstitusi Indonesia dalam menjaga ketertiban
dunia dan mewujudkan perdamaian internasional melalui keterlibatan aktif dalam
operasi pemeliharaan perdamaian PBB. (GF)
04 Jun 2026, 18:55 WIT
Papua Economic & Investment Forum 2026 Jadi Momentum Perkuat Investasi dan Hilirisasi
Papuanewsonline.com, Mimika – Pemerintah Provinsi Papua
Tengah mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi investasi
dan hilirisasi berkelanjutan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di
Tanah Papua. Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Papua Economic &
Investment Forum 2026 yang mengusung tema “Mengakselerasi Pertumbuhan Papua
Melalui Sinergi Investasi dan Hilirisasi Berkelanjutan” di Kabupaten Mimika,
4–6 Juni 2026.Sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan oleh Staf Ahli
Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Herman Kayame, ST., MT.,
menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia bersama seluruh pihak yang telah
menginisiasi dan menyelenggarakan forum strategis tersebut.Menurutnya, forum ini menjadi ruang penting yang
mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan berbagai pemangku
kepentingan untuk bersama-sama mendorong percepatan pembangunan ekonomi di
Tanah Papua.“Papua memiliki potensi yang luar biasa besar, mulai dari
sumber daya alam, pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata, energi, hingga
kekuatan budaya dan sumber daya manusia muda yang sangat menjanjikan,” ujarnya.Namun demikian, potensi tersebut dinilai tidak akan
memberikan manfaat maksimal tanpa dukungan investasi yang kuat, pembangunan
infrastruktur yang merata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta
kolaborasi lintas daerah dan lintas sektor.Herman mengatakan, keberadaan forum investasi ini sangat
penting sebagai wadah memperkuat sinergi sekaligus memperkenalkan berbagai
peluang investasi strategis yang tersebar di seluruh wilayah Papua.Ia menjelaskan bahwa Papua saat ini sedang memasuki babak
baru pembangunan, terutama dengan hadirnya Daerah Otonom Baru (DOB) yang
membuka ruang percepatan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan,
pembangunan, serta pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia.Pemerintah Provinsi Papua Tengah, lanjutnya, mengusung visi
pembangunan “Mewujudkan Papua Tengah yang Adil, Berdaya Saing, Bermartabat,
Harmonis, Maju, dan Berkelanjutan.” Visi tersebut sejalan dengan cita-cita
besar pembangunan Tanah Papua untuk menghadirkan kesejahteraan yang merata dan
berkeadilan bagi seluruh masyarakat.Karena itu, investasi yang masuk ke Papua diharapkan tidak
hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat
nyata bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas
Orang Asli Papua, penguatan UMKM, pengembangan ekonomi kampung, serta menjaga
kelestarian lingkungan dan nilai-nilai budaya lokal.“Keberhasilan pembangunan Papua tidak dapat dilakukan oleh
pemerintah semata. Diperlukan kemitraan yang kuat antara pemerintah, sektor
swasta, lembaga keuangan, masyarakat adat, dan seluruh elemen pembangunan,”
katanya.Pemerintah daerah di Tanah Papua juga terus berupaya
menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif melalui penguatan tata
kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, kemudahan perizinan, serta
peningkatan konektivitas antarwilayah.Pada kesempatan itu, para investor diajak untuk melihat
Papua tidak hanya dari sisi kekayaan sumber daya alam, tetapi juga sebagai
wilayah masa depan yang memiliki peluang pertumbuhan ekonomi yang besar dan
strategis di kawasan timur Indonesia.Dengan dukungan investasi yang tepat dan kolaborasi yang
kuat, Papua diyakini mampu tumbuh menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi
nasional yang inklusif dan berkelanjutan.Melalui Papua Economic & Investment Forum 2026,
diharapkan lahir berbagai kerja sama konkret, komitmen investasi baru, serta
inovasi pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Papua dan
mendorong terwujudnya Papua yang maju, damai, sejahtera, dan bermartabat. Penulis: Bim
Editor: GF
04 Jun 2026, 18:46 WIT
Tuntaskan Penyidikan, Polda Maluku Limpahkan Tersangka Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Ke JPU
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku kembali menunjukkan komitmennya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan menyerahkan tersangka dan barang bukti perkara dugaan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap anak kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ambon, Selasa (2/6/2026).Penyerahan tersangka GEG alias Gilcans dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21.Langkah tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang berkelanjutan dalam memberikan kepastian hukum bagi korban sekaligus memastikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan bahwa pelimpahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah seluruh tahapan penyidikan dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan."Polda Maluku berkomitmen menuntaskan setiap perkara yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pelimpahan tahap dua ini merupakan bentuk keseriusan penyidik dalam menghadirkan kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban," ujar Kombes Rositah.Menurutnya, penanganan kasus-kasus yang menyasar anak menjadi perhatian serius karena menyangkut perlindungan generasi penerus bangsa serta upaya menciptakan ruang yang aman bagi tumbuh kembang anak."Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan anak. Setiap dugaan tindak pidana yang melibatkan anak harus segera dilaporkan agar dapat ditangani secara cepat dan tepat sesuai mekanisme hukum," tambahnya.Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang kemudian diterima dan diregistrasi melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/174/II/2026/SPKT/Polresta Ambon/Polda Maluku. Menindaklanjuti laporan tersebut, penyidik Ditreskrimum Polda Maluku melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, termasuk pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, serta pendalaman fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap anak.Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka dijerat dengan dugaan pelanggaran Pasal 473 Ayat (1) juncto Ayat (2) huruf b juncto Ayat (3) huruf b dan/atau Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Selanjutnya, Kejaksaan Tinggi Maluku melalui surat pemberitahuan hasil penyidikan menyatakan berkas perkara telah lengkap (P-21). Atas dasar tersebut, pada Selasa (2/6/2026), penyidik melaksanakan proses Tahap II, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Ambon untuk proses penuntutan lebih lanjut.Polda Maluku menegaskan bahwa pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan bagian dari agenda nasional dalam mewujudkan perlindungan anak dan menjamin hak-hak korban untuk memperoleh keadilan.Melalui sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah, serta masyarakat, diharapkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan seksual terhadap anak dapat terus diperkuat guna menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan berkeadilan bagi seluruh anak Indonesia. PNO-12
03 Jun 2026, 16:19 WIT
Turunkan 2 Unit Dapur Lapangan, Brimob Metro Jaya Bantu Korban Kebakaran
Papuanewsonline.com, Jakarta - Satbrimob Polda Metro Jaya mengerahkan dua unit kendaraan dapur lapangan (Randurlap) untuk membantu warga terdampak kebakaran di kawasan Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026).Dari dapur lapangan tersebut, personel Brimob Metro Jaya membagikan lebih dari 200 kotak nasi kepada warga yang masih bertahan di lokasi pengungsian pascakebakaran hebat yang melanda permukiman padat penduduk di belakang Pasar Jiung.Sejak pagi, personel Brimob terlihat menyusuri titik-titik pengungsian sambil menyerahkan makanan siap saji kepada warga, termasuk anak-anak dan lansia. Kehadiran aparat di tengah para korban mendapat respons positif dari masyarakat yang masih berupaya memulihkan kondisi usai kebakaran.Kebakaran yang terjadi sebelumnya diketahui menghanguskan ratusan bangunan semi permanen dan membuat ratusan warga terdampak kehilangan tempat tinggal serta harta benda.Kegiatan kemanusiaan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Dansat Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Henik Maryanto, agar seluruh personel hadir membantu masyarakat yang sedang mengalami musibah dan memberikan pelayanan kemanusiaan secara cepat di lapangan.“Brimob harus hadir di tengah masyarakat, terutama saat warga sedang mengalami kesulitan. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban para korban kebakaran,” ujarnyaSelain membantu penyaluran makanan, personel Brimob Metro Jaya juga terus bersiaga di sekitar lokasi guna membantu proses pengamanan dan penanganan pascakebakaran bersama unsur terkait. PNO-12
03 Jun 2026, 16:06 WIT
Luncurkan Kompolnas Awards 2026, Polri Apresiasi Kinerja Terbaik Satker
Papuanewsonline.com, Jakarta – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) resmi memulai rangkaian pelaksanaan Kompolnas Awards 2026 melalui kegiatan sosialisasi yang digelar di Kantor Kompolnas, Jakarta Selatan, Selasa (2/6/2026). Program penghargaan tahunan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada satuan kerja Polri yang menunjukkan kinerja terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.Sekretaris Kompolnas, Irjen Pol. (Purn.) Drs. Arief Wicaksono Sudiutomo, menjelaskan bahwa Kompolnas Awards 2026 merupakan penyelenggaraan yang kelima sejak pertama kali digelar. Ia menyebut kegiatan ini dilaksanakan bersama jajaran Polri mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polres hingga Polsek di seluruh Indonesia.Sementara itu, Komisioner Kompolnas sekaligus Ketua Pelaksna Kompolnas Awards 2026, Irjen Pol. (Purn.) Ida Oetari Poernamasasi, menyampaikan bahwa terdapat sejumlah penyempurnaan dalam mekanisme penilaian tahun ini. Kategori peserta dibedakan lebih rinci, baik di tingkat Mabes Polri, Polda, Polres maupun Polsek, guna menghasilkan penilaian yang lebih objektif dan proporsional.Menurut Ida, Kompolnas Awards bertujuan memberikan penghargaan kepada satuan kerja Polri yang memiliki kinerja terbaik sekaligus menjadi motivasi bagi satuan kerja lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.“Kompolnas Awards ini merupakan apresiasi atau penghargaan dari Kompolnas kepada satker Mabes Polri yang sudah berkinerja terbaik. Harapannya dapat memotivasi satker lainnya melalui penerapan best practice sehingga seluruh jajaran Polri dapat terus meningkatkan kinerjanya,” ujar Ida.Ia menjelaskan, salah satu aspek utama yang menjadi ciri khas penilaian Kompolnas Awards adalah respons satuan kerja terhadap pengaduan masyarakat (dumas) yang diterima Kompolnas, termasuk kecepatan dan kualitas tindak lanjut yang diberikan.Selain menilai aspek kinerja organisasi, Kompolnas juga akan melakukan proses visitasi lapangan terhadap para nominasi terbaik untuk memastikan kesesuaian data kuantitatif dengan kondisi nyata di lapangan. Penilaian tersebut mengacu pada lima indikator utama atau “5P”, yakni Prosperity, Planet, People, Partnership, dan Peace.“Kami ingin memastikan bahwa data yang kami nilai pada tahap awal benar-benar tercermin dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Karena itu, tim juri akan melakukan visitasi langsung kepada para nominasi terbaik,” jelasnya.Tim juri Kompolnas Awards 2026 terdiri dari unsur Kompolnas, Mabes Polri, akademisi, tokoh masyarakat, dan media. Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan mampu menghadirkan proses penilaian yang independen, objektif, dan komprehensif.Kompolnas juga membuka ruang partisipasi publik dengan mengajak masyarakat, akademisi, media, dan berbagai elemen lainnya untuk memberikan masukan terkait satuan kerja Polri yang dinilai memiliki pelayanan terbaik.“Kami menghimbau masyarakat untuk berkontribusi memberikan masukan mengenai polda, polres, maupun polsek yang dinilai telah memberikan pelayanan terbaik. Ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk mendorong Polri semakin profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Ida.Pelaksanaan Kompolnas Awards 2026 dimulai pada Juni 2026 dan direncanakan mencapai puncaknya melalui malam penganugerahan pada 3 September 2026. PNO-12
03 Jun 2026, 15:52 WIT
Standar Jakarta Patah di Merauke: Guru Terpaksa Langgar Aturan Demi Anak Marind Sekolah
Papuanewsonline.com, Merauke – Indikator pendidikan nasional
yang seragam terbukti gagal membaca realitas anak Marind di pedalaman Merauke.
Sekolah bertahan bukan karena aturan Jakarta, tapi karena diskresi guru, peran
Gereja Katolik, dan prajurit TNI yang turun mengajar.Hal itu diungkap Aulia Rahmi, Mahasiswa Doktoral Ilmu
Pendidikan UNY, dalam rilis tertulisnya Selasa (3/6/2026) pada media
Papuanewsonline,com. Menurutnya, pemerintah pusat kerap memukul rata pendidikan
dengan ukuran kota besar: jumlah guru, kehadiran siswa, capaian kurikulum."Ukuran itu patah di kampung-kampung Marind,"
tulis Aulia.Masalah pendidikan di Merauke bukan sekadar gedung rusak
atau guru kurang. Sekolah harus bernegosiasi dengan rawa, jarak tempuh
berjam-jam, budaya berburu-meramu, hingga tradisi Sasi yang mengikat hidup
anak. "Keberhasilan pendidikan tidak bisa diukur dari
kepatuhan administratif yang dibuat dari Jakarta," tegasnya.Diskresi Guru Jadi Nyawa Sekolah Di lapangan, justru para street-level bureaucrat seperti
guru yang menentukan hidup-matinya sekolah. Teori Michael Lipsky ini nyata di
Merauke. Saat UU Sisdiknas menjamin pendidikan layak, fakta berkata
lain: anak harus jalan jauh, musim hujan melumpuhkan belajar, kurikulum tak
nyambung dengan kebutuhan hidup. "Bagi keluarga Marind, keterampilan berburu, mengolah
sagu, dan memahami wilayah adat lebih penting untuk bertahan hidup," tulis
Aulia. Jika dinilai pakai standar Jakarta, anak Marind langsung
dicap tidak peduli pendidikan. Padahal sistemnya yang tak cocok dengan denyut
nadi kampung.Karena itu guru melakukan diskresi adaptif: longgarkan absen
saat anak ikut upacara adat, ajarkan matematika lewat alat berburu, kaitkan
pelajaran lingkungan dengan tradisi Sasi, pakai bahasa Malind Anim sebagai
jembatan literasi. "Pendekatan ini tidak ada di juknis nasional, tapi
justru yang bikin sekolah relevan," katanya.Gereja dan TNI Isi Kekosongan Negara Guru tak sendiri. Gereja Katolik lewat YPPK sudah puluhan
tahun merawat sekolah sekaligus identitas budaya Marind. YPPK aktif
melestarikan bahasa daerah, nilai budaya lokal, dan pendidikan karakter. Di garis lain, prajurit TNI perbatasan ikut mengajar saat
guru kosong dan merenovasi sekolah rusak. "Pendidikan di Papua tidak bisa dipahami dengan
pendekatan sektoral yang kaku. Ini kerja bersama," tulis Aulia.3 Tuntutan untuk Jakarta
Aulia mendesak pemerintah berhenti ukur Merauke pakai
meteran Jakarta. "Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana sistem
pendidikan mampu menjangkau anak adat tanpa memaksa mereka meninggalkan
identitas budayanya."Ada 3 tuntutan konkret:
Lindungi diskresi guru – beri payung hukum untuk
penyesuaian pembelajaran lokal Legitimasi kurikulum Marind – Sasi, bahasa Malind
Anim, nilai ekologis harus jadi sumber belajar sah Perkuat kolaborasi – Pihak sekolah, Pemda, gereja,
TNI, komunitas adat harus satu meja "Keadilan pendidikan tidak lahir dari keseragaman
aturan. Keadilan lahir dari kemampuan memahami perbedaan," tutup Aulia. "Sebab yang terlihat sebagai penyimpangan dari standar
Jakarta, bisa jadi bentuk keberpihakan paling nyata terhadap anak-anak di batas
negeri." Penulis: Hendrik
Editor: GF
03 Jun 2026, 13:24 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
