Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
DPPPAKB Mimika Fokus Perkuat Program Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Stunting
Papuanewsonline.com, Mimika – Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DPPPAKB) Kabupaten Mimika, Johana A.B Arwam, mengatakan ketersediaan alat
kontrasepsi untuk program Keluarga Berencana (KB) masih menjadi tantangan
karena pasokan yang diterima daerah terbatas.Menurut Johana, kebutuhan masyarakat terhadap layanan KB
cukup tinggi, namun distribusi alat kontrasepsi yang diterima dari pemerintah
pusat melalui BKKBN Provinsi belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh kebutuhan
yang diusulkan daerah.“Kita mengusulkan dalam jumlah yang cukup banyak, tetapi
yang dapat dipenuhi masih terbatas karena pembagian dari pusat harus disalurkan
ke seluruh provinsi di Indonesia,” ujarnya saat diwawancarai, Rabu (3/6/2026).Ia menjelaskan, selain program KB, pihaknya juga menjalankan
berbagai program pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga.
Namun pelaksanaannya masih menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang
tersedia.“Kami tetap menjalankan program-program yang wajib
dilaksanakan meskipun anggarannya terbatas. Harapannya ke depan ada peningkatan
dukungan sehingga program-program ini bisa berjalan lebih maksimal,” katanya.Salah satu program yang akan dilaksanakan tahun ini adalah
pelatihan pengolahan pangan lokal bagi kelompok perempuan di wilayah Mimika
Barat dan Mimika Barat Tengah. Program tersebut memanfaatkan bahan pangan lokal
seperti ikan, sagu, dan umbi-umbian.Menurut Johana, pelatihan ini bertujuan meningkatkan
pemanfaatan pangan lokal sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting dan
peningkatan ekonomi keluarga.“Kalau ikan hanya dibakar atau digoreng mungkin anak-anak
cepat bosan. Tetapi jika diolah menjadi nugget atau produk lain yang menarik,
minat konsumsi pangan bergizi akan meningkat,” jelasnya.Ia menambahkan, pangan lokal seperti sagu memiliki kandungan
gizi yang baik dan dapat menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan nutrisi
keluarga.“Selain dikonsumsi dalam keluarga, hasil olahan pangan lokal
juga bisa menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat,” tambahnya.Di bidang pemberdayaan perempuan, DPPPAKB juga akan
melakukan monitoring terhadap bantuan gerai usaha yang telah diberikan kepada
kelompok perempuan pada tahun sebelumnya. Sekitar 11 hingga 12 unit gerai usaha
yang dibangun pada tahun 2025 akan dievaluasi untuk melihat manfaat dan kendala
yang dihadapi para penerima.“Kami ingin mengetahui apakah usaha mereka berjalan, apakah
ada peningkatan pendapatan, serta kendala apa yang dihadapi. Jika masalahnya
permodalan, nanti akan kami koordinasikan dengan OPD lain yang memiliki
kewenangan di bidang tersebut,” katanya.Pada tahun 2026, DPPPAKB Mimika juga berencana menambah
sekitar 20 hingga 22 unit gerai usaha baru yang akan diprioritaskan di wilayah
perkotaan. Sementara pengembangan program serupa di wilayah pesisir masih dalam
tahap kajian kebutuhan dan manfaat.Selain itu, bidang Pengendalian Penduduk juga memfokuskan
perhatian pada penguatan dan penyelarasan data antarinstansi, termasuk dengan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Badan Pusat Statistik
(BPS), dan Dinas Kesehatan.Johana menegaskan pentingnya penggunaan satu data agar
seluruh program pemerintah memiliki acuan yang sama, termasuk dalam penanganan
stunting.“Kami ingin semua menggunakan data yang sama. Untuk data
stunting misalnya, kami mengacu pada data Dinas Kesehatan karena mereka yang
paling banyak berada di lapangan melalui kegiatan posyandu dan pelayanan
kesehatan masyarakat,” ujarnya.Melalui berbagai program tersebut, DPPPAKB Mimika berharap
dapat meningkatkan kualitas keluarga, memperkuat peran perempuan dalam ekonomi
rumah tangga, serta mendukung percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten
Mimika. Penulis: Bim
Editor: GF
03 Jun 2026, 13:20 WIT
Pemkab Mimika Dorong Pemenuhan Hak Anak Melalui Advokasi dan Sosialisasi Forum Anak
Papuanewsonline.com, Mimika — Pemerintah Kabupaten Mimika
melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar kegiatan Advokasi dan Sosialisasi
Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah,
non-pemerintah, media, dan dunia usaha tingkat kabupaten, Rabu (03/06/2026).Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah
dalam memperkuat pemenuhan hak anak sekaligus mendorong partisipasi aktif anak
dalam pembangunan di Kabupaten Mimika.Dalam sambutan Bupati Mimika yang dibacakan Staf Ahli Bidang
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Fransiskus Kobeyau, disampaikan
apresiasi kepada DP3AP2KB Kabupaten Mimika beserta seluruh pihak yang telah
menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan tersebut.“Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Mimika beserta seluruh pihak yang telah menginisiasi dan
menyelenggarakan kegiatan strategis ini,” ujarnya.Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan wujud nyata komitmen
Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mengakomodasi partisipasi anak sebagai
pelopor dan pelapor yang tangguh, berani, serta menjadi mitra pemerintah dalam
memperjuangkan hak-hak anak.Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa anak merupakan
amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi oleh orang tua,
masyarakat, bangsa, dan negara. Anak juga merupakan generasi penerus yang
memiliki peran strategis dalam menjamin keberlangsungan kehidupan bangsa dan
negara di masa depan.“Anak harus disayangi, dihargai, dan dihormati sebagai
individu yang memiliki hak dan martabat yang harus dijunjung tinggi. Mereka
juga harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang
secara optimal, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial,” katanya.Ia menambahkan, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan
perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi seluruh anak agar mampu berkembang
sesuai potensi yang dimiliki.Fransiskus juga menyoroti pentingnya keberadaan Forum Anak
sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan. Menurutnya, Forum Anak
memberikan ruang bagi anak-anak untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi,
bertukar pikiran, serta berperan aktif dalam berbagai kebijakan yang berkaitan
dengan kepentingan mereka.“Melalui Forum Anak, anak-anak dapat mengembangkan kemampuan
kepemimpinan, komunikasi, kreativitas, dan kerja sama. Selain itu, Forum Anak
juga menjadi jembatan penghubung antara anak-anak dengan pemerintah dalam
menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan mereka,” jelasnya.Ia berharap melalui kegiatan advokasi dan sosialisasi ini,
seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, lembaga non-pemerintah, media,
maupun dunia usaha dapat semakin bersinergi dalam mewujudkan Kabupaten Mimika
sebagai daerah yang ramah anak serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara
optimal.Kegiatan tersebut turut menjadi momentum untuk memperkuat
peran Forum Anak sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal pemenuhan
hak dan perlindungan anak di Kabupaten Mimika. Penulis: Bim
Editor: GF
03 Jun 2026, 13:16 WIT
TPNPB Bantah Akun Facebook ‘Stefanus Murip’, TPNPB Sebut Penyebar Hoaks Mengatasnamakan Organisasi
Papuanewsonline.com, Papua - Juru Bicara Tentara Pembebasan
Nasional Papua Barat (TPNPB), Sebby Sambom, mengeluarkan klarifikasi terkait
beredarnya informasi dari akun Facebook bernama "Stefanus Murip" yang
disebut mengatasnamakan organisasi TPNPB dalam berbagai unggahan di media
sosial.Dalam keterangan yang disampaikan atas nama Manajemen Markas
Pusat KOMNAS TPNPB, Sebby Sambom menegaskan bahwa akun tersebut bukan bagian
dari saluran resmi organisasi dan dinilai telah menyebarkan informasi yang
tidak dapat dipertanggungjawabkan.Menurut Sebby, pemberitahuan ini ditujukan kepada seluruh
pasukan TPNPB yang berada di 36 Komando Daerah Pertahanan (Kodap) di seluruh
Tanah Papua, serta kepada para pejuang Papua Merdeka yang berada di Papua,
Indonesia, maupun berbagai negara lainnya.Ia juga meminta masyarakat dan para pendukung gerakan Papua
Merdeka agar tidak menjadikan informasi dari akun tersebut sebagai rujukan
dalam memahami sikap maupun kebijakan organisasi."Akun Facebook atas nama 'Stefanus Murip' adalah
penyebar hoax atas namakan TPNPB. Oleh sebab itu, disampaikan kepada seluruh
pasukan TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan di seluruh Tanah Papua serta
pejuang kemerdekaan Papua Merdeka baik di Tanah Papua, Indonesia dan seluruh
dunia serta wartawan lokal, nasional dan internasional untuk jangan pernah
percaya terhadap akun tersebut," tegas Sebby Sambom dalam pernyataannya.Sebby menjelaskan, Markas Pusat KOMNAS TPNPB tidak pernah
mengeluarkan pernyataan yang bertujuan mengadu domba sesama anggota maupun
pasukan TPNPB di berbagai wilayah pertahanan.Karena itu, ia meminta seluruh pihak untuk lebih
berhati-hati dalam menerima dan menyebarluaskan informasi yang beredar di media
sosial, terutama yang mengatasnamakan organisasi tanpa sumber resmi yang jelas."Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB tidak pernah
mengeluarkan pernyataan yang mengadu-dombakan seluruh pasukan TPNPB sehingga
itu yang harus di pahami bersama oleh semua pihak," ujarnya.Dalam kesempatan tersebut, Sebby juga mengimbau kalangan
media, baik lokal, nasional, maupun internasional, agar melakukan konfirmasi
langsung kepada pihak resmi TPNPB apabila membutuhkan klarifikasi terkait
pernyataan atau informasi yang beredar di ruang publik."Terlebih khususnya kepada rekan-rekan wartawan dan
media bisa konfirmasi secara langsung kepada Jubir TPNPB, Sebby Sambom sesuai
nomor yang anda ketahui," katanya.Menurut Sebby, langkah klarifikasi ini dilakukan untuk
mencegah kesalahpahaman yang dapat menimbulkan persepsi keliru di tengah
masyarakat maupun di kalangan internal organisasi.Ia menegaskan bahwa seluruh pernyataan resmi organisasi
hanya disampaikan melalui saluran komunikasi yang telah ditetapkan oleh
Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB.Melalui klarifikasi tersebut, TPNPB berharap seluruh pihak
dapat lebih selektif dalam menyaring informasi yang beredar di media sosial dan
tidak mudah terpengaruh oleh unggahan yang sumbernya belum terverifikasi.
Pernyataan itu sekaligus menjadi penegasan bahwa akun
Facebook yang disebutkan dalam klarifikasi tersebut tidak mewakili sikap resmi
organisasi dan tidak memiliki kewenangan untuk menyampaikan pernyataan atas
nama TPNPB. (GF)
03 Jun 2026, 09:05 WIT
DAD Mimika Soroti Minimnya Peluang Kerja OAP
Papuanewsonline.com, Mimika - Dewan Adat Daerah (DAD)
Kabupaten Mimika menyoroti persoalan ketenagakerjaan yang terus menjadi keluhan
utama masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP) dan pencari kerja lokal.
Menurut DAD, berbagai aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung dalam beberapa
bulan terakhir menunjukkan adanya persoalan mendasar yang belum terselesaikan
di daerah yang menjadi pusat industri tambang terbesar di Indonesia tersebut.Berbagai forum, mulai dari rapat dengar pendapat, aksi damai
hingga demonstrasi di DPRK Mimika, dinilai memperlihatkan tuntutan yang sama
dari masyarakat, yakni adanya keberpihakan yang lebih nyata terhadap tenaga
kerja lokal. DAD menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh lagi dianggap
sebagai agenda rutin tahunan tanpa solusi yang jelas.Dalam pernyataan opininya, DAD Mimika menyebut masyarakat
mulai mempertanyakan sejauh mana kewibawaan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam
memastikan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut benar-benar
memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal.Menurut DAD, kondisi ini muncul karena di satu sisi
perusahaan-perusahaan besar, kontraktor, dan subkontraktor yang beroperasi di
lingkungan PT Freeport Indonesia terus melakukan perekrutan tenaga kerja. Namun
di sisi lain, jumlah pencari kerja lokal yang belum mendapatkan kesempatan
kerja juga terus bertambah dari tahun ke tahun."Tentu DAD tidak mengatakan bahwa PT Freeport Indonesia
adalah negara dalam negara. Namun yang dirasakan masyarakat hari ini adalah
adanya jarak yang sangat besar antara kebutuhan tenaga kerja lokal dengan
mekanisme perekrutan yang berjalan."DAD juga mempertanyakan sejumlah persoalan yang dinilai
perlu dijawab secara terbuka oleh semua pihak. Mulai dari minimnya akses
informasi lowongan kerja bagi masyarakat lokal, efektivitas penggunaan dana
Otonomi Khusus untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua, hingga
belum optimalnya sinkronisasi antara kebutuhan industri dengan program
pelatihan tenaga kerja yang diselenggarakan pemerintah daerah.Di sisi lain, DAD mengakui bahwa pemerintah daerah,
khususnya Dinas Tenaga Kerja, berada dalam posisi yang tidak mudah. Pemerintah
harus menjawab tuntutan masyarakat sekaligus berhadapan dengan standar industri
yang tinggi dan sistem perekrutan perusahaan yang berjalan secara mandiri.
Meski demikian, DAD menegaskan masyarakat tidak boleh terus menjadi korban dari
ketidaksinkronan tersebut.DAD Mimika juga menyinggung pelaksanaan Forum Strategis
Percepatan Pembangunan Papua yang baru-baru ini digelar di Timika dan dihadiri
enam gubernur serta puluhan kepala daerah se-Tanah Papua. Menurut DAD, semangat
"Satu Dalam Enam, Enam Dalam Satu" harus diwujudkan dalam bentuk
nyata, terutama melalui peningkatan kesempatan kerja bagi anak-anak Papua.
"Bukankah ukuran keberhasilan Otsus bukan hanya banyaknya forum dan rapat
yang dilaksanakan, melainkan berapa banyak anak Papua yang bekerja dan hidup
sejahtera di atas tanahnya sendiri?"Sebagai langkah konkret, DAD Mimika menyatakan akan membuka
pendataan dan konsolidasi pencari kerja Orang Asli Papua serta masyarakat lokal
yang memenuhi persyaratan kerja. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar
komunikasi dengan perusahaan-perusahaan kontraktor, subkontraktor, dan mitra
usaha di lingkungan PT Freeport Indonesia guna memperjuangkan akses kerja yang
lebih luas. DAD menegaskan investasi harus memberikan manfaat nyata bagi
masyarakat adat, karena "Papua tidak membutuhkan lebih banyak janji. Papua
membutuhkan lebih banyak kesempatan kerja. Papua tidak membutuhkan lebih banyak
slogan. Papua membutuhkan keberpihakan yang nyata. Dan keberhasilan Otsus akan
dinilai dari seberapa banyak anak Papua yang bekerja, bukan dari seberapa
banyak rapat yang diselenggarakan." (GF)
03 Jun 2026, 08:54 WIT
Kuasa Hukum Debitur Somasi Adira Finance, Penarikan Kendaraan Disebut Langgar Putusan MK
Papuanewsonline.com, Timika – Kuasa hukum Hamida Kameyau,
Hendra Jamaay, S.H., melayangkan teguran keras kepada Adira Finance Kantor
Cabang Mimika terkait penarikan sepihak kendaraan milik kliennya yang menunggak
kredit selama 3 bulan.Menurut Hendra, penarikan kendaraan oleh kreditur tidak bisa
dilakukan sepihak, melainkan harus berdasarkan kesepakatan atau putusan
pengadilan. “Penarikan kendaraan terhadap klien kami melanggar prosedur
sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XIX/2021,” tegas Hendra dalam keterangan
tertulis pada media Papuanewsonline,com. (2/6/2026).Belum Masuk Kategori Macet Hendra menyebut alasan Adira Finance menarik kendaraan
karena tunggakan 3 bulan tidak berdasar. Ia merujuk Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 40/POJK.03/2019 yang mengatur kredit baru masuk kategori macet
jika menunggak 121–180 hari atau 6 bulan.“Alasan Adira Finance menarik kendaraan dari klien kami
karena tunggakan kredit 3 bulan adalah tindakan tidak berdasar dan menabrak
POJK No. 40/2019,” ujarnya.Somasi Sudah Dilayangkan
Pihaknya mengaku sudah melayangkan somasi kepada Adira
Finance Timika sejak 25 Mei 2026 dan meminta perusahaan mematuhinya.“Kami mengingatkan Adira Finance Timika agar melaksanakan
somasi yang telah kami layangkan,” kata Hendra.Imbauan ke Masyarakat
Hendra juga mengimbau warga Mimika agar tidak langsung
menyerahkan kendaraan jika didatangi kolektor, apalagi tunggakan belum masuk
kategori macet. “Jika didatangi kolektor menarik kendaraan agar tidak
langsung menyerahkannya jika belum mendapat peringatan secara tertulis dari
perusahaan leasing atau lembaga pembiayaan,” pesannya.Hingga berita ini rilis, belum ada keterangan resmi dari
Adira Finance Kantor Cabang Mimika terkait somasi tersebut. Penulis: Hendrik
Editor: GF
03 Jun 2026, 08:50 WIT
Penamatan Santri Angkatan II Ponpes Ahsanul Ulum, Kemenag & Pemkab Apresiasi Peran Pesantren
Papuanewsonline.com, Mimika — Pondok Pesantren Tahfidzul
Qur'an Ahsanul Ulum menggelar acara penamatan santri dan santriwati Angkatan II
Tahun 2026 di Mimika, Senin (02/06/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum
penting bagi para santri yang telah menyelesaikan pendidikan di pesantren untuk
melanjutkan perjalanan akademik ke jenjang yang lebih tinggi.Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mimika, Gabriel
Rettobyaan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelepasan santri bukan sekadar
acara perpisahan, melainkan langkah awal menuju masa depan yang lebih luas.Menurutnya, para santri diharapkan mampu menjadi generasi
penerus bangsa yang berakhlak mulia, berilmu, mandiri, serta mampu menjadi
teladan di tengah masyarakat. Ia juga memberikan apresiasi kepada para orang
tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada pondok pesantren."Pesantren memiliki peran besar dalam membentuk sumber
daya manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Nilai-nilai seperti
kejujuran, kesederhanaan, solidaritas, kemandirian, serta pengendalian diri
menjadi bagian penting dalam proses pendidikan di pesantren," ujarnya.Ia menambahkan, penguatan iman menjadi fondasi utama dalam
membangun karakter generasi muda agar mampu menghadapi berbagai tantangan
kehidupan di masa mendatang.Sementara itu, Bupati Mimika yang diwakili Staf Ahli Bidang
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Fransiskus Bokeyau, menyampaikan
apresiasi kepada pimpinan pondok pesantren, Yayasan Papua Cerdas Insani, para
ustaz, dan ustazah yang telah dengan tulus dan penuh dedikasi mendidik generasi
muda.Ia menilai keberhasilan menamatkan para santri merupakan
bukti nyata kontribusi pesantren dalam mendukung pembangunan sumber daya
manusia yang cerdas, berakhlak mulia, berintegritas, serta memiliki fondasi
keimanan yang kuat."Kepada para santri, penamatan ini bukanlah akhir dari
proses belajar, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju masa depan. Ilmu
dan nilai-nilai yang diperoleh selama berada di pesantren hendaknya menjadi
bekal untuk melanjutkan pendidikan dan mengamalkan kebaikan di tengah
masyarakat," katanya.Pemerintah Kabupaten Mimika berharap para lulusan Pondok
Pesantren Tahfidzul Qur'an Ahsanul Ulum dapat tumbuh menjadi generasi muda yang
cerdas, santun, menghargai perbedaan, serta mampu berkontribusi bagi kemajuan
daerah dan bangsa.Dalam sambutan tersebut juga ditegaskan bahwa di tengah
keberagaman suku, budaya, dan agama di Mimika, pesantren memiliki peran
strategis dalam membentuk generasi yang toleran, cinta damai, dan mampu menjadi
perekat persaudaraan.Pemerintah Kabupaten Mimika turut menyampaikan penghargaan
kepada para orang tua yang telah memilih pendidikan berbasis karakter dan agama
bagi anak-anak mereka. Pendidikan tersebut dinilai sebagai investasi terbaik
untuk membangun masa depan yang cerah dan penuh keberkahan.Melalui sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan,
Pemkab Mimika berkomitmen terus mendukung penguatan pendidikan agama dan
pembinaan karakter sebagai bagian dari upaya mewujudkan Mimika yang aman,
cerdas, dan sejahtera.Acara penamatan berlangsung khidmat dan penuh haru, menjadi
momen berharga bagi para santri, orang tua, serta seluruh keluarga besar Pondok
Pesantren Tahfidzul Qur'an Ahsanul Ulum. Penulis: Bim
Editor: GF
03 Jun 2026, 08:35 WIT
Mimika Timur Jadi Langkah Awal, PSI Mimika Sempurnakan Struktur Hingga ke Tingkat Kampung
Papuanewsonline.com, Timika – Menindaklanjuti arahan Ketua
Umum DPP PSI Kaesang Pangarep, DPD PSI Mimika terus mempercepat penyempurnaan
struktur organisasi hingga ke tingkat kampung dan kelurahan. Ketua DPD PSI
Mimika, Suraya Madubun, menargetkan seluruh proses ini tuntas sepenuhnya pada
bulan Juni 2026. Langkah strategis ini disiapkan demi kelancaran pelaksanaan
Rapat Koordinasi Wilayah Khusus PSI se-Papua Tengah yang akan digelar di Mimika
bulan Juli mendatang, agar seluruh fokus kerja tetap terarah dan tidak terpecah
belah.Kemajuan paling nyata tercatat di Distrik Mimika Timur, yang
menjadi titik awal pelaksanaan program ini. Suraya memberikan apresiasi tinggi kepada Ketua DPC
setempat, Anderias Metubun, yang telah berhasil membentuk kepengurusan di lima
dari enam kampung wilayah kerjanya. “Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan
setinggi-tingginya kepada Saudara Anderias beserta seluruh tim, semoga semangat
kerja keras, dedikasi, dan ketulusan ini menjadi contoh yang luar biasa bagi kemajuan partai ke depannya,” ujar Suraya. Sisa satu kampung yang belum terbentuk dipastikan akan
segera diselesaikan dalam waktu dekat, sehingga struktur kepengurusan di wilayah
tersebut lengkap dan menjadi contoh bagi distrik lainnya.Suraya beserta jajaran pengurus DPD juga turun langsung ke
lapangan meninjau kelengkapan kepengurusan DPC Mimika Timur beserta lima Dewan Pimpinan
Ranting (DPRt) yang sudah terbentuk, yakni di kampung Hiripau, kampung Tipuka, Kelurahan
Wania, kampung Muare, dan kampung Kaugapu. (02/6/26) Peninjauan ini bertujuan memastikan setiap tingkatan
organisasi berjalan sesuai ketentuan, solid, dan siap bersinergi membawa
aspirasi serta semangat partai hingga ke masyarakat.Selanjutnya, jadwal kunjungan akan berlanjut ke wilayah lain yang sudah berprogres meliputi DPC Wania, DPC Mimika Baru, dan DPC Kuala Kencana beserta seluruh kepengurusan di tingkat ranting di masing-masing distrik. Gerakan menyatukan kekuatan dari tingkat terbawah ini
menjadi langkah penting bagi PSI Mimika agar semakin dikenal dan dekat dengan masyarakat. Penulis: Jid
Editor: GF
03 Jun 2026, 08:28 WIT
Patroli Jalan Kaki, Personel Ops Damai Cartenz Jalin Pendekatan Humanis Bersama Warga
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Personel Pos Kulirik yang tergabung dalam Operasi Damai Cartenz-2026 melaksanakan patroli jalan kaki di wilayah Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya, Senin (1/6/2026), sebagai upaya menjaga stabilitas keamanan dan meningkatkan kewaspadaan di wilayah penugasan.Patroli tersebut diawali dengan apel kesiapan di Pos Kulirik sebelum personel bergerak menyusuri sejumlah titik yang menjadi fokus pemantauan keamanan. Selama kegiatan berlangsung, personel melakukan pemantauan situasi dan pengecekan kondisi wilayah guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan serta memastikan aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan aman dan lancar.Selain melakukan pengawasan wilayah, personel juga terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai dinamika situasi yang mungkin terjadi. Selama patroli berlangsung, situasi terpantau aman dan tidak ditemukan adanya gangguan keamanan yang menonjol.Di sela-sela pelaksanaan patroli, personel juga menyapa warga yang sedang beraktivitas di sekitar jalur patroli. Melalui pendekatan yang humanis, personel berdialog dengan masyarakat untuk mendengarkan perkembangan situasi di lingkungan sekitar sekaligus menyampaikan pesan-pesan kamtibmas agar keamanan dan ketertiban tetap terjaga.Interaksi tersebut disambut positif oleh masyarakat dan menjadi bagian dari upaya Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 dalam mempererat hubungan antara aparat keamanan dan warga. Kehadiran personel di tengah masyarakat diharapkan dapat menumbuhkan rasa aman serta memperkuat sinergi dalam menjaga situasi yang kondusif di wilayah Puncak Jaya.Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., mengatakan bahwa patroli rutin yang dilaksanakan personel di lapangan merupakan bagian dari komitmen Satgas Ops Damai Cartenz untuk menjaga stabilitas keamanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat."Patroli yang dilakukan secara rutin merupakan langkah preventif untuk memantau perkembangan situasi di wilayah penugasan sekaligus memastikan keamanan masyarakat tetap terjaga. Kehadiran personel di lapangan diharapkan dapat memberikan rasa aman dan memperkuat situasi kamtibmas yang kondusif," ujar Kaops.Selain itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menyampaikan bahwa patroli jalan kaki menjadi salah satu metode efektif untuk meningkatkan pengawasan wilayah sekaligus memperkuat kesiapsiagaan personel di lapangan."Melalui patroli yang dilakukan secara berkelanjutan, personel dapat memantau kondisi wilayah secara langsung dan merespons setiap perkembangan situasi dengan cepat. Langkah ini penting untuk menjaga keamanan dan mendukung aktivitas masyarakat agar tetap berjalan dengan baik," kata Wakaops.Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 akan terus mengedepankan langkah-langkah preventif dan pendekatan humanis dalam menjaga keamanan di Papua, sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat sebagai mitra penting dalam menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif. PNO-12
02 Jun 2026, 13:36 WIT
Apresiasi Prestasi dan Dedikasi Personel, Kapolda Maluku Dorong Merit System di Lingkungan Polri
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, SH, S.I.K., M.Si memberikan penghargaan kepada sejumlah personel dan satuan kerja berprestasi sebagai bentuk apresiasi institusi terhadap dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas kepolisian.Penyerahan penghargaan dilaksanakan bertepatan dengan Upacara Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Lapangan Tahapary Tantui Mapolda Maluku, Senin (1/6/2026).Pemberian penghargaan tersebut menjadi bagian dari upaya Polda Maluku memperkuat budaya kinerja, profesionalisme, dan sistem penghargaan berbasis prestasi (merit system) di lingkungan Polri.Kapolda menegaskan bahwa penghargaan bukan sekadar bentuk apresiasi simbolik, melainkan instrumen pembinaan sumber daya manusia untuk mendorong peningkatan kualitas pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.“Penghargaan ini bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga motivasi agar seluruh personel terus berinovasi, meningkatkan kualitas pengabdian, dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” kata Kapolda.Penghargaan diberikan kepada sejumlah personel yang dinilai berhasil menunjukkan dedikasi dan loyalitas tinggi dalam pengamanan konflik sosial di wilayah Maluku.Salah satunya diberikan kepada Kompol Jufri Jawa, Wakapolres Buru, atas kontribusinya dalam pelaksanaan pengamanan konflik di Kabupaten Maluku Tenggara.Penghargaan serupa juga diberikan kepada AKP Barry Talabessy bersama 20 personel lainnya yang dinilai berhasil menjalankan tugas pengamanan secara profesional dan humanis.Selain itu, Brigpol Dussalam Nunlehu bersama personel lainnya menerima penghargaan atas dedikasi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penanganan konflik di wilayah Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.Pada kategori satuan kerja, penghargaan diberikan kepada Bidang Keuangan Polda Maluku atas keberhasilannya mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi keuangan dengan capaian 100 persen selama periode Agustus 2025 hingga Februari 2026.Sementara itu, Piagam Penghargaan Kapolri diberikan kepada IPDA Arwin, S.I.P. atas prestasinya meraih nilai sempurna Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2025.Kapolda menilai keberhasilan personel dan satuan kerja tersebut mencerminkan semakin kuatnya budaya profesionalisme, akuntabilitas, dan orientasi pelayanan publik di lingkungan Polda Maluku.Menurutnya, keberhasilan institusi Polri tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menjaga keamanan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola organisasi dan integritas sumber daya manusia yang menjalankan tugas.Melalui pemberian penghargaan tersebut, Polda Maluku berharap semangat berprestasi, inovasi, dan pengabdian terbaik terus tumbuh di seluruh jajaran sebagai bagian dari transformasi Polri menuju institusi yang semakin presisi, profesional, dan dipercaya masyarakat. PNO-12
02 Jun 2026, 13:25 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
