Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Pj Gubernur Papua Lantik 15 Pejabat Baru
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, resmi melantik 15 pejabat baru di
lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua yang mencakup pejabat tinggi
pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, hingga pejabat fungsional.
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Namengkawi Hall, Gedung Negara,
Jayapura, Senin (15/9/2025). Pelantikan tersebut merujuk pada Peraturan
Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah. Dengan adanya aturan ini, sejumlah jabatan sebelumnya berubah
status menjadi pelaksana tugas, sehingga pengisian pejabat definitif menjadi
kebutuhan mendesak demi menjaga stabilitas birokrasi. “Maka pada hari ini, Senin
tanggal 15 September 2025, saya Penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni dengan ini
resmi melantik Saudara-saudari yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Surat
Keputusan Gubernur Papua nomor SK.800.1.3.3 - 10133 dan nomor SK.800.1.3.3 -
10134, sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan
pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua,” tegas Fatoni dalam
sambutannya. Agus Fatoni menekankan bahwa
pelantikan ini tidak hanya sebatas pengisian jabatan kosong, tetapi juga bagian
dari strategi memperkuat kinerja organisasi pemerintah daerah. Dengan adanya
pejabat baru, ia berharap birokrasi Papua semakin efektif, responsif, dan
berorientasi pada pelayanan publik. Ia juga meminta pejabat yang baru
dilantik untuk segera menyesuaikan diri dengan tugas pokok dan fungsi jabatan
masing-masing, serta menguasai regulasi yang berlaku. Dalam arahannya, Pj Gubernur
menegaskan bahwa integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme harus menjadi
fondasi utama pejabat publik. Selain itu, pejabat dituntut untuk menghadirkan
inovasi serta terobosan-terobosan baru yang mampu menjawab tantangan
pemerintahan modern. “Kita harus melakukan inovasi,
melakukan terobosan-terobosan, dan merumuskan cara-cara baru untuk bekerja agar
kinerja kita bisa lebih maksimal,” pesan Fatoni. Dengan pelantikan 15 pejabat ini,
Agus Fatoni optimistis roda pemerintahan Papua dapat berjalan lebih efektif,
terutama dalam menghadapi dinamika pembangunan dan tantangan pelayanan
masyarakat. Ia berharap kehadiran pejabat baru mampu membawa semangat baru
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak
kepada masyarakat. Penulis: Jid Editor: GF
18 Sep 2025, 10:08 WIT
Pj Sekda Mimika Pimpin Upacara Harhubnas 2025
Papuanewsonline.com, Mimika –
Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2025 di Kabupaten Mimika
berlangsung khidmat dengan upacara di Kantor UPBU Mozes Kilangin, Rabu
(17/9/2025). Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Mimika, Abraham Kateyau,
bertindak sebagai inspektur upacara yang diikuti insan transportasi, unsur
Forkopimda, serta berbagai pemangku kepentingan. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala
UPBU Mozes Kilangin Muchammad Nafiek, perwakilan Dinas Perhubungan Mimika,
unsur Kejaksaan Negeri Mimika, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Suasana
upacara tampak penuh semangat dan mencerminkan kebersamaan insan transportasi
dalam memperkuat perannya bagi pembangunan daerah maupun nasional. Dalam amanatnya, Pj Sekda Mimika
membacakan sambutan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, yang menekankan tema
Harhubnas 2025: “Bakti Transportasi untuk Negeri.” Tema ini, kata Abraham,
menegaskan bahwa pembangunan transportasi bukan sekadar soal infrastruktur
fisik, melainkan sarana penting yang menghubungkan harapan masyarakat dari
Sabang hingga Merauke. “Transportasi mendorong
pertumbuhan ekonomi inklusif, membuka akses pendidikan, lapangan kerja, hingga
mengurangi kesenjangan dan kemiskinan. Semua ini sejalan dengan visi Presiden
Prabowo menuju Indonesia Emas 2045,” ungkap Abraham Kateyau saat membacakan
sambutan Menhub. Dalam kesempatan itu, Abraham
juga menegaskan pentingnya membangun kemandirian logistik nasional di tengah
situasi geopolitik global dan keterbatasan fiskal. Menurutnya, insan
transportasi harus memberikan pelayanan publik yang merata, efisien, dan
berpihak pada pekerja transportasi agar manfaat pembangunan benar-benar
dirasakan masyarakat. “Harhubnas adalah momentum untuk
menyadari kembali bahwa bakti insan transportasi bukan hanya untuk pekerjaan
semata, tetapi bakti untuk negeri, rakyat, dan masa depan Indonesia yang lebih
maju,” pungkasnya. Peringatan Harhubnas di Mimika
menjadi pengingat bahwa wilayah Papua, termasuk Mimika, memegang peranan vital
dalam rantai logistik nasional. Dengan perbaikan konektivitas darat, laut, dan
udara, diharapkan akses transportasi di Papua semakin lancar, membuka peluang
pembangunan yang lebih merata, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penulis: Jid Editor: GF
18 Sep 2025, 09:43 WIT
"Tebarkan Kebaikan": HUT ke-80 PMI Mimika Gaungkan Semangat Tanggung Jawab Bersama
Papuanewsonline.com, Mimika –
Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Mimika menggelar acara syukuran
peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 di Hotel Horison Ultima, Rabu (17/9/2025).
Peringatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan juga refleksi panjang
perjalanan PMI dalam menebarkan nilai kemanusiaan, serta momentum memperkuat
tanggung jawab bersama untuk saling peduli. Acara ini dihadiri oleh Penjabat
Sekda Mimika, Abraham Kateyau, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Frans
Kambu, Ketua Harian PMI Mimika Conis Manusiwa, Sekretaris PMI Mimika Septinus
Timang, serta sejumlah tamu undangan dari berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Pj Sekda
Mimika Abraham Kateyau menegaskan bahwa usia 80 tahun PMI adalah bukti nyata
konsistensi nilai kemanusiaan yang selalu relevan di setiap generasi. Tema
perayaan tahun ini, “Tebarkan Kebaikan”, menurutnya menjadi pengingat bahwa
energi positif bisa dimulai dari hal-hal sederhana. “Kebaikan tidak harus hal besar.
Bisa berawal dari tindakan sederhana, tetapi tulus dan berdampak luas. Kebaikan
adalah energi yang memperkuat ikatan sosial kita sebagai masyarakat,” ujar
Abraham. Ia juga memberikan apresiasi
kepada seluruh jajaran PMI Mimika dan para relawan atas kerja kemanusiaan yang
tanpa pamrih. Abraham mengajak semua elemen masyarakat untuk mendukung gerakan
kemanusiaan tersebut. “Kerja kemanusiaan bukan hanya
tanggung jawab PMI, tetapi tanggung jawab kita bersama sebagai warga bangsa,”
tegasnya. Sekretaris PMI Mimika, Septinus
Timang, menuturkan bahwa kiprah PMI Mimika selama ini telah menorehkan jejak
penting, termasuk keterlibatan dalam misi kemanusiaan berskala besar, seperti
menjadi negosiator dalam kasus pembebasan sandera Mapenduma. Selain itu, Septinus menekankan
pentingnya kehadiran Unit Transfusi Darah (UTD) di Mimika sebagai salah satu
kebutuhan mendesak. “Donor darah harus menjadi budaya
masyarakat Mimika. Dari satu kantong darah, banyak nyawa bisa diselamatkan.
Karena itu, kami berharap Mimika segera memiliki UTD agar pelayanan kemanusiaan
semakin maksimal,” jelasnya. Perayaan HUT ke-80 PMI Mimika
menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas kemanusiaan. PMI Mimika
berkomitmen untuk terus menebarkan kebaikan, membangun budaya donor darah, dan
hadir di garda terdepan setiap kali masyarakat membutuhkan. Penulis: Abim Editor: GF
18 Sep 2025, 09:37 WIT
Komisi III DPRK Mimika Dorong Perbaikan Layanan Kesehatan, Terutama Mengenai Kekurangan Dokter Ahli
Papuanewsonline.com, Mimika –
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Rapat
Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika, RSUD Mimika, RS
Waa Banti, dan seluruh kepala Puskesmas se-Kabupaten Mimika, Rabu (17/09/2025).
Agenda ini digelar untuk menyatukan persepsi serta mencari solusi konkret
terkait peningkatan pelayanan kesehatan di Mimika. Ketua Komisi III, Herman Gafur,
menegaskan bahwa forum ini merupakan komitmen bersama untuk memperbaiki
persoalan kesehatan yang selama ini kerap menjadi sorotan masyarakat. Beberapa
isu utama yang dibahas antara lain kekurangan tenaga dokter spesialis,
peningkatan status RSUD Mimika dari tipe C ke tipe B, serta pemberdayaan
anak-anak Papua dalam bidang kesehatan. “Kita libatkan semua pihak agar
tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab. Pelayanan kesehatan di Kabupaten
Mimika sudah harus maksimal, tidak boleh lagi ada alasan kekurangan ini dan
itu,” tegas Herman. Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold
Ubra, menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPRK melalui Komisi III dalam
mempertemukan seluruh pemangku kepentingan bidang kesehatan. Menurutnya, RDP
ini merupakan momentum penting untuk menerima masukan langsung terkait
perbaikan layanan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Reynold mengakui bahwa penanganan
penyakit kronis seperti jantung, kanker, dan gagal ginjal masih menjadi
tantangan besar. Hingga kini, pasien kerap harus dirujuk ke luar daerah karena
keterbatasan fasilitas dan tenaga ahli di Mimika. Dalam paparannya, Reynold
menekankan pentingnya membangun sistem layanan kesehatan yang terintegrasi. Ia
menegaskan bahwa setiap fasilitas kesehatan (Faskes) tidak boleh berjalan
sendiri-sendiri, tetapi harus saling terhubung untuk memastikan pasien
mendapatkan layanan terbaik. “Kami mencoba menyusun skenario
agar semua pemilik Faskes membantu Dinas Kesehatan mendesain sistem layanan
tanpa sekat-sekat. Intinya, orang sakit harus dilayani,” ujarnya. Sebagai terobosan, ia menargetkan
agar masyarakat Mimika ke depan bisa mengakses layanan kesehatan di semua
fasilitas hanya dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dengan
begitu, pelayanan kesehatan akan lebih inklusif, mudah, dan cepat diakses oleh
seluruh lapisan masyarakat. RDP ini menjadi langkah awal
untuk memperkuat koordinasi lintas sektor kesehatan di Mimika. DPRK berharap,
hasil pertemuan tidak hanya sebatas wacana, tetapi benar-benar diwujudkan dalam
bentuk kebijakan dan peningkatan layanan yang bisa langsung dirasakan oleh
masyarakat. Penulis: Jid Editor: GF
18 Sep 2025, 09:32 WIT
DPRK Mimika Evaluasi Serapan Anggaran: Program Bappeda Dinilai Belum Optimal Sentuh Kebutuhan Dasar
Papuanewsonline.com, Mimika –
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Hearing
Tahap II bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika, Rabu
(17/9/2025), di ruang rapat paripurna DPRK Mimika. Pertemuan ini difokuskan
pada evaluasi serapan anggaran dan efektivitas program-program yang dijalankan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sepanjang tahun berjalan. Ketua Komisi IV DPRK Mimika, Elinus
Balinol Mom, menegaskan bahwa masih ditemukan banyak hambatan dalam realisasi
program yang berimbas pada rendahnya serapan anggaran. “Banyak sekali kekurangan yang
kami temukan dalam pengawasan, misalnya di LPSE maupun OPD yang bermitra dengan
Komisi IV. Akibatnya, pelaksanaan fisik banyak terkendala. Hal seperti ini
jangan terulang lagi seperti tahun 2025,” tegasnya. Sekretaris Komisi IV, Yuliana
Dice Amisim, juga melontarkan kritik keras. Menurutnya, sejumlah program yang
dijalankan OPD tidak menunjukkan dampak signifikan bagi masyarakat. “Selama ini saya tidak melihat
dampak yang jelas. Tolong realisasi anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan
riil, seperti perumahan, lingkungan bersih, air bersih, dan layanan dasar
masyarakat,” ujarnya. Hal senada juga disampaikan
anggota Komisi IV lainnya, Amos Jamang, yang menilai ada ketidaksesuaian antara
realisasi program dengan aspirasi yang sebelumnya disampaikan masyarakat. Menanggapi kritik tersebut, Sekretaris
Bappeda Mimika, Yosep Manggasa, menjelaskan bahwa pihaknya tetap bekerja sesuai
amanat peraturan daerah, terutama dalam hal perencanaan dan penelitian. Ia
menyebutkan bahwa total anggaran yang dikelola Bappeda tahun ini mencapai Rp66,2
miliar, dengan realisasi fisik baru 60 persen dan realisasi keuangan 38,24
persen. Meski demikian, Yosep optimistis
target bisa tercapai. “Kami optimis dengan sisa waktu
yang ada, realisasi bisa mencapai 100 persen. Terima kasih atas masukan dari
DPRK, ini akan kami laporkan ke pimpinan agar menjadi perhatian sekaligus
memperkuat koordinasi antarinstansi,” jelasnya. Hearing tahap II ini menegaskan
kembali pentingnya sinkronisasi antara perencanaan, pengawasan, dan
implementasi program agar anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat Mimika. DPRK menegaskan siap mengawal agar program pembangunan tidak
hanya terserap secara administratif, tetapi juga memberi dampak nyata di
lapangan. Penulis: Jid Editor: GF
18 Sep 2025, 00:09 WIT
Presiden Prabowo Anugerahkan Pangkat Istimewa kepada Dua Purnawirawan TNI dan Polri
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menganugerahkan pangkat istimewa
kepada dua purnawirawan TNI dan Polri dalam sebuah prosesi khidmat di Ruang
Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/9/2025). Melalui Keputusan Presiden
(Keppres) No. 84/TNI Tahun 2025 dan Keppres No. 85/POLRI Tahun 2025, Kepala
Negara resmi menganugerahkan pangkat Jenderal TNI Kehormatan kepada Letnan
Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago serta pangkat Jenderal Polisi Kehormatan
kepada Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Ahmad Dofiri. Acara dimulai dengan pembacaan
Keppres oleh Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI Kosasih, dilanjutkan
dengan prosesi penanggalan pangkat lama dan pemasangan pangkat baru secara
langsung oleh Presiden Prabowo. Di hadapan para pejabat tinggi
negara, keluarga penerima anugerah, dan undangan terbatas, suasana prosesi
berlangsung penuh wibawa. Tepuk tangan hadirin mengiringi momen ketika Presiden
Prabowo resmi menyematkan pangkat kehormatan kepada kedua purnawirawan
tersebut. Dalam sambutannya, Presiden
Prabowo menegaskan bahwa penganugerahan pangkat kehormatan ini bukan hanya
simbol formal, melainkan bentuk apresiasi negara atas pengabdian panjang,
dedikasi, dan loyalitas kedua tokoh dalam menjaga keamanan serta kedaulatan
bangsa. “Keputusan ini adalah
penghormatan tertinggi negara. Keduanya telah menunjukkan pengorbanan,
integritas, dan kesetiaan yang patut dijadikan teladan bagi generasi penerus
TNI dan Polri,” ujar Presiden. Letjen TNI (Purn.) Djamari
Chaniago dikenal sebagai sosok prajurit yang menorehkan prestasi penting dalam
berbagai operasi militer strategis, sementara Komjen Pol (Purn.) Ahmad Dofiri
memiliki rekam jejak panjang dalam pengabdian di kepolisian, termasuk di bidang
keamanan publik dan reformasi kelembagaan. Penganugerahan ini sekaligus
menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan penghargaan yang layak bagi
mereka yang telah mencurahkan hidupnya demi bangsa dan negara. Presiden Prabowo berharap
momentum ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran TNI dan Polri, baik
yang masih aktif maupun yang sudah purnawirawan, untuk terus menanamkan
semangat pengabdian tanpa pamrih. “Semoga penghargaan ini menjadi
pengingat bagi kita semua bahwa setiap tetes pengorbanan bagi bangsa tidak akan
pernah dilupakan,” tegasnya.(GF)
18 Sep 2025, 00:03 WIT
Presiden Prabowo Tegaskan Tak Akan Bentuk TGPF Kerusuhan Akhir Agustus
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membentuk Tim
Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait kerusuhan yang pecah pada demonstrasi
akhir Agustus lalu. Kepastian ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang
Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza
Mahendra, usai bertemu Presiden di Istana Negara, Selasa (17/9/2025). Menurut Yusril, Presiden Prabowo
menyambut baik langkah enam Lembaga Negara Hak Asasi Manusia (LN-HAM) yang
telah membentuk Tim Independen Pencari Fakta. Presiden mempersilakan tim
tersebut bekerja secara transparan, obyektif, dan independen sesuai mandat
undang-undang. Tim independen ini terdiri dari Komnas
HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak Indonesia, Komnas Disabilitas,
Ombudsman, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). “Lembaga-lembaga ini dibentuk
melalui undang-undang, anggota dan komisionernya dipilih lewat mekanisme
seleksi ketat, serta memiliki kewenangan yang dijamin independen. Jadi
kedudukannya lebih kuat dibanding TGPF yang hanya lahir dari Keputusan
Presiden,” jelas Yusril. Ia menegaskan bahwa dengan dasar
hukum yang jelas, tim independen bentukan LN-HAM akan lebih dipercaya publik
karena tidak berada di bawah tanggung jawab Presiden secara langsung, melainkan
bekerja sebagai lembaga negara yang mandiri. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah,
menyatakan bahwa tim independen akan melakukan penyelidikan non-yustisial.
Fokusnya adalah mengungkap faktor-faktor yang melatarbelakangi demonstrasi,
ekses yang terjadi, hingga cara aparat menangani aksi massa tersebut. Langkah ini diharapkan dapat
memberikan gambaran komprehensif mengenai peristiwa yang menimbulkan kerugian
materiil maupun korban jiwa itu, tanpa intervensi dari pihak manapun. Sebelumnya, mantan Menteri Agama
sekaligus aktivis Amnesty International, Lukman Hakim Saifuddin, menyebut bahwa
Presiden Prabowo setuju dengan pembentukan TGPF. Pernyataan itu disampaikan
setelah ia bersama tokoh Gerakan Nurani Bangsa bertemu Presiden di Istana
Merdeka pada 11 Agustus 2025. Namun, Yusril menepis klaim
tersebut. Ia menegaskan bahwa Presiden tidak pernah secara eksplisit menyatakan
persetujuan. “Presiden hanya menilai usulan
itu masuk akal, bagus, dan perlu dipelajari dengan seksama. Jadi tidak benar
kalau beliau langsung menyatakan setuju,” tegas Yusril. Dengan mandat yang dimiliki,
publik menaruh harapan besar pada tim independen untuk bekerja cepat, terbuka,
dan akurat. Kehadiran mereka dinilai dapat meredam kecurigaan masyarakat
sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap proses hukum dan demokrasi di Indonesia.(GF)
17 Sep 2025, 21:49 WIT
Geger di Mimika! Kepala Sekolah Diduga Suruh Siswi Buka Celana Saat Pemeriksaan
Papuanewsonline.com, Mimika –
Dunia pendidikan di Kabupaten Mimika kembali diguncang kasus yang memicu
kemarahan publik. Sebuah video yang beredar luas memperlihatkan dugaan tindakan
tidak pantas oleh seorang kepala sekolah di SMP Negeri 1 Mimika Timur, yang
diduga menyuruh siswi membuka celana saat pemeriksaan terkait kondisi
menstruasi. Peristiwa tersebut langsung
menuai reaksi keras dari para siswa, orang tua murid, hingga masyarakat. Mereka
menilai cara pemeriksaan yang dilakukan bukan hanya tidak mendidik, tetapi juga
berpotensi menimbulkan trauma mendalam bagi siswi yang mengalami perlakuan
tersebut. Keberatan yang dilontarkan orang
tua dan siswa sempat memanaskan suasana sekolah. Bahkan, insiden ini semakin
disorot karena sang kepala sekolah disebut-sebut pernah tersandung kasus serupa
dan sempat menjalani proses hukum sebelumnya. Hal ini membuat kekecewaan
masyarakat semakin memuncak, karena menganggap tidak ada perbaikan dari pihak
sekolah. Sejumlah orang tua mendesak pihak
sekolah untuk segera memberikan penjelasan resmi. Mereka menuntut adanya tata
aturan yang jelas dan manusiawi terkait pemeriksaan siswa, agar kejadian serupa
tidak kembali terjadi di kemudian hari. Hingga berita ini diturunkan,
pihak sekolah belum memberikan klarifikasi terkait video viral tersebut.
Ketiadaan pernyataan resmi menambah keresahan publik, sehingga menimbulkan
spekulasi di tengah masyarakat. Kasus ini kini menjadi sorotan
karena menyangkut dugaan pelanggaran privasi serta nilai-nilai kemanusiaan di
dunia pendidikan. Banyak pihak menilai kejadian tersebut tidak hanya melanggar
etika, tetapi juga dapat menciderai psikologis siswi yang menjadi korban. Masyarakat Mimika mendesak pihak
berwenang segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh. Jika terbukti
ada pelanggaran, mereka berharap sanksi tegas diberikan kepada oknum yang
terlibat, demi memberikan rasa keadilan dan menjaga marwah dunia pendidikan di
Papua. “Kami tidak bisa diam. Anak-anak
harus dilindungi, bukan dipermalukan. Kami menunggu langkah cepat dari dinas
pendidikan dan aparat hukum,” tegas salah satu orang tua siswi saat ditemui. Kasus ini menjadi pengingat bahwa
perlindungan terhadap anak di lingkungan pendidikan harus menjadi prioritas
utama. Transparansi, akuntabilitas, serta keberanian mengambil sikap tegas
dinilai penting agar kepercayaan masyarakat terhadap sekolah tidak semakin
luntur. Penulis: Jid Editor: GF
17 Sep 2025, 14:44 WIT
Bantu Pencarian Korban Bencana di Mauponggo, Kapolda NTT Turunkan Personel Tambahan
Papuanewsonline.com, Nagekeo – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) terus mengintensifkan langkah tanggap darurat pascabencana di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo. Selain menerjunkan personel yang sudah ada di lokasi, Polda NTT juga mengirimkan bantuan personel tambahan (BKO) untuk memperkuat upaya penanganan.Kapolda NTT, Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, menyampaikan bahwa kekuatan tambahan tersebut sudah diberangkatkan sejak pagi dan tengah dalam perjalanan menuju lokasi terdampak.“Saat ini kami masih terus menerjunkan anggota kami di lapangan. Selain itu, kami juga mengirimkan bantuan personel tambahan atau BKO dari Polda, di luar kekuatan yang sudah dikerahkan oleh Polres Nagekeo, Polres Ende, dan polres-polres sekitarnya,” jelas Irjen Rudi.Selain penguatan personel, Polda NTT juga menurunkan tim dengan anjing pelacak untuk mempercepat proses pencarian korban. Hal ini dilakukan karena hingga kini masih ada tiga korban yang belum ditemukan.“Kami juga akan menurunkan tim dengan anjing pelacak, mengingat masih ada tiga korban yang belum ditemukan. Kami berharap besok anjing pelacak tersebut sudah tiba di sini sehingga bisa segera digunakan untuk membantu proses pencarian,” ungkapnya.Kapolda menegaskan bahwa Polri akan terus memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki demi membantu masyarakat terdampak, baik dalam proses pencarian korban maupun pemulihan kondisi pascabencana.“Kami akan terus berupaya semaksimal mungkin, dengan segala sumber daya yang ada, untuk membantu pencarian korban dan pemulihan pascabencana,” pungkas Irjen Rudi. PNO-12
17 Sep 2025, 10:28 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
