Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Pesawat APBD Mimika Membusuk, Ketua Pemuda Kei Teriak: KPK, Seret Bupati dan Bos Maskapai
Papuanewsonline.com, Timika – Bau busuk dugaan korupsi
menguat dari hanggar Pemda Mimika. Armada udara yang dibeli pakai uang pajak
rakyat kini jadi bangkai besi tak terurus. Ketua Komunitas Pemuda Kei Mimika,
Edoardus Rahawadan, tak tahan lagi. Ia resmi berteriak ke KPK: panggil dan
periksa Bupati Mimika serta petinggi Asia One Air.Bom Utang Puluhan Miliar
Ledakan pertama datang dari rilis Edoardus ke
Papuanewsonline.com, Jumat (5/6/2026). Ia menuding ada utang-piutang gelap
antara Pemda Mimika dengan operator penerbangan Asia One Air. Nilainya tak
main-main: ditaksir puluhan miliar rupiah. “Kalau tidak diaudit sekarang, APBD
Mimika bocor. Rakyat yang nombok,” tegas Edoardus.Pesawat Rakyat Jadi Monumen Di lapangan, pemandangan lebih ngeri. Pesawat dan helikopter
milik Pemda Mimika yang seharusnya jadi ambulans udara dan angkutan logistik
warga pedalaman kini sekarat. Rusak, tak terawat, hanya terparkir jadi sarang
debu. Padahal, kata Edoardus, satu-satunya jalan ke distrik pegunungan dan
pesisir Mimika adalah lewat udara.Warga Terisolasi, Pajak MubazirDampaknya berdarah-darah. Warga distrik Tembagapura, Jila,
Agimuga, hingga pesisir Mimika Timur kini terisolasi. Guru tak bisa mengajar,
pasien gawat tak bisa dirujuk, sembako tak masuk. “Pesawat dibeli dari keringat
rakyat, tapi rakyatnya sendiri nggak bisa terbang. Ini pengkhianatan,” kata
Edoardus dengan nada tinggi.Desakan Keras ke Gedung Merah Putih Karena itu, Pemuda Kei melayangkan tantangan terbuka ke KPK.
Isinya singkat: seret Bupati Mimika dan direksi Asia One Air ke meja hijau.
Periksa semua kontrak, lacak aliran duit, audit total aset. “Jangan tunggu
pesawat itu jadi besi tua semua. Jangan tunggu rakyat mati di gunung,” desak
Edoardus.Jejak APBD yang Misterius
Edoardus mencium aroma tak sedap dari pengelolaan aset udara
Pemda. Menurut dia, publik berhak tahu: berapa harga beli pesawat, berapa biaya
sewa ke maskapai, berapa utang yang belum dibayar, dan kenapa bisa mangkrak.
Tanpa transparansi, kata dia, APBD Mimika cuma jadi ATM pribadi.Luka Lama Transportasi Papua Kasus ini menambah luka panjang transportasi di Papua. Sudah
puluhan tahun warga pedalaman menggantungkan nyawa ke pesawat perintis. Ketika
armada milik pemda sendiri lumpuh karena dugaan utang, kepercayaan publik
rontok. “Ini bukan lagi maladministrasi. Ini pembunuhan pelan-pelan terhadap
akses rakyat,” ucap Edoardus.Bola Panas di Tangan KPK
Kini bola panas ada di KPK. Akankah lembaga antirasuah itu
turun ke Timika membongkar dugaan utang puluhan miliar ini? Hingga berita ini
diturunkan Jumat (5/6/2026), Pemda Mimika dan manajemen Asia One Air belum
memberi klarifikasi. Papuanewsonline.com masih berupaya mengonfirmasi nilai
kontrak, status utang, dan kondisi aset ke BPKAD Mimika serta BPK RI Perwakilan
Papua. Asas praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi. Penulis: Hend
Editor: GF
06 Jun 2026, 07:25 WIT
Lantik Pejabat Baru, Kepala BNN Perintahkan Kerahkan Intelijen Siber dan Kunci Barang Bukti Narkoba
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepala BNN RI Suyudi Ario
Seto melantik jajaran Pejabat Administrator dan Penyidik Madya di Gedung Tan
Satrisna, Cawang, Rabu (3/6/2026). Dalam pelantikan itu, Suyudi memberi
“perintah perang” ke 3 lini: kepala BNN daerah, pengawas barang bukti, dan
penyidik.Suyudi menegaskan mutasi ini bukan rotasi biasa, tapi
langkah akselerasi kinerja. “Ini dinamika organisasi untuk mempertajam strategi
BNN,” ujarnya saat memimpin upacara pengambilan sumpah, Rabu (3/6/2026).3 Instruksi Khusus Kepala BNNSuyudi minta Kepala BNNK/BNN Kota membangun komunikasi kuat
dengan Pemda, tokoh agama, dan masyarakat. Targetnya jelas: akselerasi program
Desa Bersinar. Artinya, perang narkoba harus dimulai dari desa.Jabatan ini disebut Suyudi sebagai “jangkar akuntabilitas”.
Ia memerintahkan sistem pengawasan barang bukti wajib ketat, transparan, dan
terukur. Barang bukti narkoba jadi sorotan karena rawan penyelewengan.Penyidik Madya disebut inti kekuatan penegakan hukum BNN.
Perintahnya: optimalkan hard power approach pakai intelijen taktis, siber, dan
penyidikan berbasis teknologi terkini. Sinyal perang ke bandar yang main di
dunia digital.Pesan Penutup: SIS
Menutup amanat, Kepala BNN menekankan 3 nilai: Soliditas,
Integritas, Sinergitas. “Solid jadi kokoh, integritas jadi benteng, sinergi
jadi kunci kerja sama,” tegasnya.Pelantikan ini jadi bagian dari konsolidasi BNN untuk
menghadapi peredaran narkoba yang makin canggih. Penulis: Hend
Editor: GF
06 Jun 2026, 07:11 WIT
Beri Pembekalan di Lemhannas, Wapres Gibran: Pemimpin Harus Peka Kondisi Masyarakat
Papuanewsonline.com, Jakarta – Wakil Presiden Gibran
Rakabuming meminta calon pemimpin nasional untuk lebih peka terhadap kondisi
riil masyarakat. Pesan itu disampaikan saat memberi pembekalan kepada peserta
Lemhannas RI di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (3/6/2026).Pembekalan diberikan kepada peserta Pendidikan Pemantapan
Pimpinan Nasional (P3N) XXVII dan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan
Nasional (P4N) LXIX Tahun 2026. Kegiatan digelar di Gedung Utama II, Istana
Wakil Presiden.Peserta P3N dan P4N Lemhannas berasal dari unsur
pemerintahan, TNI, Polri, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta peserta
mancanegara.Tekankan Kebijakan Berbasis Lapangan Dalam arahannya, Wapres Gibran menekankan bahwa kebijakan
yang baik tidak hanya lahir dari perencanaan matang, tapi juga dari pemahaman
kuat terhadap kebutuhan dan persoalan di lapangan.“Para calon pemimpin harus memiliki kepekaan terhadap
kondisi nyata yang dihadapi masyarakat,” kata Wapres seperti dikutip BPMI
Setwapres, Rabu 3/6/2026.Contohi Soal Pupuk
Wapres mencontohkan persoalan distribusi pupuk yang
sebelumnya terhambat aturan tumpang tindih. Kondisi itu dinilai menyulitkan
petani dan menunjukkan pentingnya kehadiran pemimpin yang paham kondisi riil.Menurut Wapres, persoalan seperti itu hanya bisa dijawab
jika pembuat kebijakan turun langsung dan membangun komunikasi intensif dengan
masyarakat di daerah.Karena itu, ia mendorong peserta Lemhannas untuk lebih
sering ke lapangan guna memperoleh gambaran nyata berbagai tantangan di daerah. Penulis: Hend
Editor: GF
06 Jun 2026, 07:04 WIT
DAD Mimika Ingatkan OAP Tak Terprovokasi Isu Freeport, Soroti Bahaya “Penumpang Gelap”
Papuanewsonline.com, Timika – Dewan Adat Daerah (DAD)
Kabupaten Mimika menyikapi aksi blokade yang sempat terjadi di Check Point
Kuala Kencana dan menghambat aktivitas masuk kerja karyawan PT Freeport
Indonesia pada Kamis (4/6/2026). Berdasarkan informasi yang beredar, aksi
tersebut berkaitan dengan persoalan pengelolaan besi tua (scrap) di lingkungan
operasional perusahaan.Aksi tersebut menyebabkan akses utama menuju kawasan Kuala
Kencana sempat tertutup sebelum akhirnya kembali dibuka setelah dilakukan
mediasi oleh pihak kepolisian bersama manajemen PT Freeport Indonesia.
Menanggapi peristiwa itu, DAD Mimika mengajak seluruh masyarakat untuk tetap
menjaga situasi yang aman dan kondusif.Ketua DAD Mimika, Vinsent Oniyoma, mengatakan bahwa
penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh
undang-undang. Namun menurutnya, penyampaian pendapat harus dilakukan secara
bermartabat tanpa mengganggu kepentingan publik maupun objek vital nasional."Kami menghormati setiap aspirasi masyarakat adat yang
ingin memperjuangkan hak-haknya. Namun kami juga mengimbau agar masyarakat
Orang Asli Papua tidak mudah terpengaruh, tidak terprovokasi, dan tidak
dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu atau penumpang gelap yang memiliki
kepentingan lain di balik isu yang sedang berkembang," tegas Vinsent
Oniyoma.DAD Mimika menilai PT Freeport Indonesia merupakan salah
satu aset strategis yang selama ini memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat
Papua, khususnya masyarakat adat Amungme, Kamoro, dan berbagai suku Papua
lainnya yang hidup serta bekerja di Kabupaten Mimika. Karena itu, keamanan dan
stabilitas operasional perusahaan dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan
lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.Selain itu, DAD juga menegaskan komitmennya untuk terus
mendorong peningkatan keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam dunia kerja,
baik sebagai tenaga kerja maupun pada posisi-posisi strategis. Menurut DAD,
ketimpangan kesempatan kerja yang masih dirasakan sebagian masyarakat harus
menjadi perhatian bersama antara pemerintah dan perusahaan.Dalam pernyataannya, DAD Mimika juga menyoroti pentingnya
pelibatan masyarakat adat dalam berbagai kebijakan yang berkaitan dengan
kepentingan masyarakat lokal, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan,
pemberdayaan ekonomi, dan pengelolaan sumber daya yang berada di wilayah adat."Kami sebagai masyarakat adat Papua memiliki tanggung
jawab moral untuk menjaga, merawat, dan melindungi PT Freeport Indonesia dari
berbagai ancaman dan kepentingan yang dapat merugikan masyarakat Papua
sendiri," ujar Vinsent Oniyoma.Terkait polemik pengelolaan besi tua (scrap), DAD Mimika
meminta seluruh pihak terkait, termasuk Lemasa, Lemasko, dan para mitra kerja
lainnya, untuk mengevaluasi pola kerja sama yang sedang berjalan. DAD
mengusulkan agar dilakukan revisi atau adendum kerja sama dengan melibatkan
lebih banyak unsur masyarakat adat, khususnya masyarakat Amungme dan Kamoro
yang memiliki kapasitas untuk mengelola peluang usaha tersebut.Menurut DAD, langkah tersebut penting untuk mencegah
kecemburuan sosial, mengurangi potensi konflik kepentingan, serta memastikan
manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat adat. DAD juga
menegaskan bahwa persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hak adat harus
diselesaikan melalui mekanisme musyawarah adat pada rumah adat masing-masing
suku.Di akhir pernyataannya, Vinsent Oniyoma mengingatkan agar
tidak ada pihak yang memanfaatkan isu Freeport untuk kepentingan tertentu
dengan menggiring opini yang dapat memecah belah masyarakat. Ia menegaskan
bahwa perusahaan harus tetap dijaga sebagai bagian dari aset strategis yang
memberikan manfaat bagi Papua.
"Kami perlu mengingatkan bahwa saat ini pimpinan
tertinggi PT Freeport Indonesia adalah seorang Orang Asli Papua yang memiliki
kapasitas profesional, dedikasi, dan kebijaksanaan dalam menjalankan tanggung
jawabnya. Oleh karena itu, kami mengutuk pihak-pihak yang sengaja menggiring
opini provokatif dengan membawa-bawa nama pimpinan PT Freeport Indonesia untuk
kepentingan tertentu. Freeport bukan partai politik dan tidak boleh dijadikan
alat kepentingan kelompok tertentu," tegasnya. (GF)
06 Jun 2026, 07:00 WIT
DPD PSI Mimika Genjot Struktur di Mimika Baru, Sempurnakan Kepengurusan Hingga Kelurahan/Kampung
Papuanewsonline.com, Timika – DPD PSI Mimika terus bergerak
cepat menyempurnakan struktur organisasi hingga ke tingkat kampung dan
kelurahan. Peninjauan langsung dilakukan oleh Ketua DPD PSI Mimika, Suraya
Madubun, didampingi Wakil Ketua I Williem Naa serta jajaran pengurus saat berkunjung ke DPC Mimika Baru serta serta beberapa DPRt dibawahnya yaitu kelurahan Timika Indah, Kebun Sirih,
Koperapoka, Pasar Sentral, hingga Kelurahan Kwamki. (5/6/26)Langkah ini menjadi bagian dari target utama yang
ditetapkan DPP, yakni membentuk dan memperkuat basis massa di seluruh Distrik hingga kampung/kelurahan menjelang pelaksanaan RAKORDA di tingkat kabupaten, sehingga DPD PSI Mimika menargetkan proses ini bisa diselesaikan pada
akhir Juni 2026. Penyelesaian struktur pengurus ini disiapkan secara matang karena akan menjadi mesin penggerak Partai yang akan menjaring massa pendukung sebanyak-banyaknya dan memperkuat pondasi Partai-nya anak muda dan perempuan ini.Pada tingkatan Ranting, PSI tetap mewajibkan keterwakilan Perempuan sebanyak 30% sehingga diharapkan afirmasi ini akan melahirkan ide, gagasan yang lebih berpihak kepada perempuan.Suraya Madubun menegaskan, kunjungan ini bertujuan
memastikan bahwa PSI ada di setiap distrik dan kelurahan/kampung di bawahnya. "Partai yang memiliki kepengurusan yang berjenjang hingga tingkatan paling bawah akan memudahkan masyarakat untuk lebih dekat dan lebih mengenal Partai pilihannya, pengurus-pengurusnya dan tentu saja melancarkan saluran aspirasi dua arah."Pengurus di kelurahan/kampung yaitu DPRt akan menjaring massa dan juga mendengarkan aspirasi mereka serta menjadi "sekolah politik" yang kemudian melahirkan calon-calon politisi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat sekitarnya. Sinergi yang kuat antara Pengurus di tingkat kabupaten hingga ke distrik-distrik maupun kelurahan/kampung harus solid dan harmonis agar program-program Partai dapat berjalan dengan baik hingga ke masyarakat dengan cepat dan tepat. Penulis: Jid
Editor: GF
05 Jun 2026, 21:43 WIT
KPU Mimika Lakukan Sinkronisasi Data Pemilu dengan Polres Mimika
Papuanewsonline.com, Timika – Anggota Komisioner KPU
Kabupaten Mimika bersama unsur Bawaslu menggelar pertemuan sinkronisasi data
Pemilu Triwulan II tahun 2026 dengan Kapolres Mimika, AKBP Billyandha Hildiario
Budiman. Kegiatan berlangsung pada (4/6/2026) di Kantor Polres Mimika, Jalan
Agimuga Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Pertemuan ini merupakan bagian dari
kegiatan rutin guna memastikan akurasi data pemilih di wilayah tersebut.Hironimus Kia Rumah dari Divisi Hukum dan Pengawasan KPU
Mimika menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan memverifikasi data warga yang
sebelumnya terdaftar sebagai pemilih, namun kini telah berstatus sebagai
anggota Polri atau telah memasuki masa pensiun. “Data ini nantinya akan dibawa dalam rapat pleno tingkat
provinsi, sehingga diperlukan kejelasan statusnya agar tidak terjadi
ketidakakuratan,” jelasnya.Sementara itu, Budiono dari Divisi Data KPU Mimika
menambahkan bahwa sinkronisasi ini penting untuk mencegah adanya nama yang
tercatat ganda sebagai pemilih. “Jika tidak diperbarui, dikhawatirkan nama tersebut tetap
masuk dalam daftar pemilih dan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.
Di samping itu, kunjungan ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi
antarlembaga,” ujarnya.Menanggapi hal tersebut, Kapolres Mimika menyatakan
kesediaan pihaknya untuk membantu proses verifikasi. Ia menjelaskan bahwa tidak semua nama dalam daftar tersebut
merupakan personel di lingkungan Polres Mimika, sehingga koordinasi dengan
Polda Papua Tengah tetap diperlukan.“Kami akan segera memerintahkan tim untuk memproses data
yang menjadi kewenangan kami secepatnya,” tegasnya.Agus Tutupahar dari Divisi Hukum KPU Mimika juga menegaskan
kebutuhan data khususnya mengenai warga yang terdaftar sebagai pemilih pada
2024–2025, namun kini telah menjadi anggota Polri. Pertemuan ditutup dengan
sesi foto bersama sebagai wujud kerja sama. Penulis: Jid
Editor: GF
05 Jun 2026, 10:43 WIT
Yayasan Tuarek Natkime Turun Jalan di Timika: Tuntut Hak Kelola Program CSR dan Besi Scrap Freeport
Papuanewsonline.com, Timika - Yayasan Tuarek Natkime
menggelar aksi damai di Timika, Rabu (4/6/2026), menyuarakan dua tuntutan utama
kepada PT Freeport Indonesia: hak pengelolaan program CSR dan transparansi
pengelolaan besi scrap.Aksi yang disebut sebagai “jeritan kebun Amor” ini diklaim
sebagai bentuk protes anak adat Amungme atas hak-hak masyarakat lingkar tambang
yang dinilai diambil alih pihak lain.2 Tuntutan Yayasan Tuarek
Hak Pengelolaan Program
Yayasan Tuarek mempersoalkan pengelolaan program CSR/PPKM
Freeport yang disebut seharusnya untuk 7 Suku dan masyarakat lingkar tambang. “Kalau hak kelola diambil, berarti sagu di kebun sendiri
nggak boleh ambil. Harus minta ke ‘babi hutan’,” tulis Yohanis Wantik, Tokoh
Pemuda Mimika, dalam pernyataan tertulis, Rabu 4/6/2026. Istilah “babi hutan” digunakan sebagai kiasan untuk pihak
luar yang dinilai masuk dan mengambil hak masyarakat adat.Besi Scrap Freeport
Tuntutan kedua menyangkut besi bekas pipa, rel, dan alat
tambang Freeport. Menurut pernyataan Yayasan Tuarek, harga besi scrap mencapai
Rp5-7 juta per ton. Jika volumenya 1.000 ton, nilainya Rp5-7 miliar.“Pertanyaannya: Itu besi hak siapa? Freeport atau masyarakat
adat pemilik tanah?” tulis Wantik. Yayasan Tuarek mempersoalkan penjualan besi scrap yang
disebut dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat adat. “Kalau dijual tanpa
masyarakat tahu, berarti ‘babi hutan’ kedua masuk kebun. Bawa truk, angkut
diam-diam,” tulisnya.Desak Pembenahan LEMASA
Aksi ini juga menyoroti peran lembaga adat Amungme atau
LEMASA. Yayasan Tuarek mengkritik lembaga adat yang disebut “sering muncul pas
seremonial pemda atau pesta demokrasi, hilang wajah pas rakyat adat aksi”.Yohanis Wantik meminta Bupati dan Wakil Bupati Mimika
membenahi LEMASA. “Gejolak ini pandangan kami kecil tapi dampaknya luas,”
katanya.Menurut Yayasan Tuarek, hilangnya hak masyarakat adat atas
program dan besi scrap juga berdampak ke APBD Mimika. “Kalau besi scrap
Freeport gelap, APBD Mimika yang dapat dari pajak besi juga gelap. Pajak,
retribusi, kerusuhan sosial = semua Pemda yang imbas,” tulis Wantik.Freeport dan Pemda Belum Komentar Hingga berita ini diturunkan Rabu 4/6/2026 pukul 22.00 WIT,
belum ada tanggapan resmi dari PT Freeport Indonesia, Pemkab Mimika, maupun
LEMASA terkait dua tuntutan Yayasan Tuarek Natkime.Papuanewsonline,com. masih berupaya mengonfirmasi ke
Manajemen Freeport, Bupati Mimika, dan Ketua LEMASA soal status hak kelola
program CSR dan mekanisme penjualan besi scrap.Aksi Yayasan Tuarek disebut berlangsung damai. “Api masih
nyala. Kita jaga sama-sama menata tidak bias,” tutup Wantik. Penulis: Hendrik
Editor: GF
05 Jun 2026, 10:35 WIT
Pendaftaran Calon Ketua Kadin Mimika Periode 2026–2031 Resmi Dibuka
Papuanewsonline.com, Timika – Musyawarah Kabupaten (Muskab)
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Mimika secara resmi membuka
pendaftaran bagi bakal calon Ketua Kadin Mimika untuk masa bakti 2026–2031.
Proses pendaftaran berlangsung selama dua hari, mulai tanggal 4 hingga 5 Juni
2026, sebagai tahapan awal menjelang pelaksanaan Muskab yang dijadwalkan
digelar pada 6 Juni mendatang.Ketua Panitia Muskab, Yakob Demi Balubun, menyatakan bahwa
seluruh anggota Kadin yang memenuhi kriteria memiliki kesempatan yang sama
untuk maju dalam kontestasi ini. “Pendaftaran dibuka pada 4 dan 5 Juni, sedangkan puncak
acaranya berlangsung 6 Juni. Kami mengundang seluruh anggota dan asosiasi untuk
mengambil formulir serta mengikuti proses pencalonan,” ujarnya. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah berstatus anggota
resmi dan berdomisili di Mimika, dengan seluruh ketentuan administrasi
tercantum jelas dalam formulir yang disediakan.Layanan pendaftaran dibuka dengan jadwal yang telah
ditetapkan: hari pertama beroperasi hingga pukul 22.00 WIT, sedangkan hari
kedua berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIT.Hingga hari pertama dibuka, panitia masih menunggu
kedatangan calon yang berminat mendaftarkan diri dan menyatakan kesiapannya
memimpin organisasi tersebut.Sementara itu, Wakil Ketua Kadin Mimika, Yeri Nawipa,
berharap Muskab kali ini menjadi momentum kebangkitan organisasi agar dapat
berperan lebih kuat sebagai mitra strategis pemerintah dan penggerak
perekonomian daerah.Ia menegaskan seluruh proses pemilihan harus berjalan
transparan dan berlandaskan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga
organisasi.“Kita ingin Kadin ke depan tidak lagi mengalami kemandekan,
melainkan menjadi wadah yang nyata memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan
masyarakat,” tegasnya.Diharapkan melalui Muskab ini lahir sosok pemimpin yang
memiliki kompetensi, pengalaman, dan visi jelas untuk memajukan dunia usaha di
Mimika. Penulis: Jid
Editor: GF
05 Jun 2026, 10:31 WIT
Percepatan Jalan Trans Papua dan Kawasan Pemerintahan Wanggar Jadi Prioritas Utama
Papuanewsonline.com, Nabire – Wakil Menteri Pekerjaan Umum,
Diana Kusumastuti, menegaskan bahwa percepatan penyelesaian Jalan Trans Papua
menjadi fokus utama pemerintah, terutama untuk wilayah Papua Tengah yang masih
membutuhkan peningkatan konektivitas infrastruktur. Pernyataan ini
disampaikannya dalam rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah
yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur (3/6/2026).Menurut Diana, pembangunan jalan lintas ini memiliki peran
yang sangat strategis, karena dapat membuka akses antarwilayah yang sebelumnya
terisolasi serta menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di
daerah-daerah terpencil. “Saat ini perhatian utama kita tertuju pada
penyelesaian Jalan Trans Papua, khususnya ruas yang berada di wilayah Papua
Tengah,” tegasnya.Selain infrastruktur jalan, Kementerian Pekerjaan Umum juga
terus mendorong penyelesaian pembangunan kawasan pemerintahan di Distrik
Wanggar. Kawasan ini meliputi pembangunan kantor Gubernur, DPRD,
serta Majelis Rakyat Papua.Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari
pemerintah daerah, terutama dalam pembangunan tiga menara utama yang menjadi
bagian dari proyek tersebut.Diana menargetkan seluruh rangkaian pembangunan kawasan
pemerintahan dapat rampung seluruhnya pada akhir tahun 2026. Hingga saat ini, progres pengerjaan telah mencapai 20,03
persen, angka yang sedikit melampaui rencana awal sebesar 18,10 persen. Hal ini
menunjukkan kinerja yang lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan dengan selisih
pencapaian sekitar 1,93 persen. Penulis: Jid
Editor: GF
05 Jun 2026, 10:29 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
