Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Kapolda Maluku Terima Audiensi Keuskupan Amboina, Perkuat Sinergi Jaga Kerukunan di Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, SH., S.I.K., M.Si, menerima audiensi perwakilan Keuskupan Amboina di ruang kerjanya di Ambon, Senin (16/3/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antara kepolisian dan tokoh agama dalam menjaga stabilitas keamanan dan kerukunan masyarakat di Maluku.Audiensi berlangsung dalam suasana dialog yang hangat dan penuh keakraban. Kedua pihak membahas berbagai isu strategis, mulai dari penguatan toleransi antarumat beragama, pembinaan generasi muda, hingga upaya bersama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.Dalam pertemuan tersebut, Kapolda menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi pihak keuskupan serta hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kepolisian dan tokoh agama di Maluku.“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari Keuskupan Amboina. Hubungan antara Polda Maluku dan tokoh-tokoh agama selama ini berjalan sangat baik dan terus kami jaga sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan persatuan di Maluku,” ujar Kapolda.Kapolda menegaskan bahwa keberagaman yang dimiliki Maluku merupakan kekuatan sosial yang harus terus dipelihara melalui nilai toleransi dan kebersamaan.Ia juga mengingatkan bahwa dalam waktu dekat masyarakat akan menghadapi sejumlah momentum keagamaan besar seperti Idul Fitri, Nyepi, serta Paskah sehingga seluruh elemen masyarakat diharapkan bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif.Menurut Kapolda, peran tokoh agama sangat penting dalam menyampaikan pesan-pesan perdamaian kepada masyarakat, termasuk melalui kegiatan pembinaan rohani serta pendekatan di lingkungan rumah ibadah.Selain itu, Kapolda juga menyoroti pentingnya pembinaan generasi muda agar tidak mudah terpengaruh oleh provokasi atau pengaruh negatif di tengah perkembangan teknologi dan media sosial.“Kita harus memastikan generasi muda Maluku mendapatkan pembinaan yang baik agar tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang dapat memecah persaudaraan,” katanya.Sementara itu, perwakilan Keuskupan Amboina, Rd. Lucky Kelwula, menyampaikan dukungan kepada kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.Ia menjelaskan bahwa pertemuan tersebut juga menjadi momentum memperkuat kerja sama antara gereja dan aparat keamanan, khususnya dalam program pembinaan masyarakat, kegiatan sosial, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan.“Kami memberikan dukungan penuh kepada Polri dalam menjaga keamanan. Kami percaya bahwa jika keamanan terjaga, masyarakat dapat menjalankan kehidupan sosial dan keagamaan dengan tenang,” ujarnya.Dalam kesempatan tersebut, turut dibahas sejumlah isu sosial yang menjadi perhatian bersama, seperti perlindungan perempuan dan anak, kepedulian terhadap lingkungan, serta dampak negatif perjudian online di tengah masyarakat.Menanggapi hal tersebut, Kapolda menegaskan komitmen kepolisian untuk terus meningkatkan profesionalisme pelayanan kepada masyarakat, termasuk melalui sistem rekrutmen anggota Polri yang transparan serta pengawasan berbasis teknologi dalam pelayanan kepolisian.Pertemuan tersebut diharapkan semakin memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara kepolisian dan tokoh agama dalam menjaga harmoni kehidupan masyarakat di Maluku. PNO-12
20 Mar 2026, 15:19 WIT
Polda Maluku Perketat Pengamanan Arus Mudik Lebaran di Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah Maluku memperketat pengamanan di sejumlah titik keramaian menjelang arus mudik Lebaran melalui pelaksanaan Operasi Ketupat Salawaku 2026, guna memastikan keamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat.Pengamanan dilakukan oleh personel Ditreskrimum bersama Ditresnarkoba Polda Maluku di dua lokasi strategis di Kota Ambon, yakni Pasar Mardika dan Pelabuhan Yos Sudarso, yang menjadi pusat aktivitas masyarakat dan jalur utama transportasi laut bagi pemudik.Kegiatan pengamanan dipimpin oleh Ipda Johania Darmapan, S.Tr.I.K. dari Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) Subsatgas Tindak Pidana Umum. Personel melakukan patroli, pemantauan situasi, serta pengawasan aktivitas masyarakat guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama periode mudik.Di kawasan Pasar Mardika, petugas meningkatkan patroli untuk mencegah terjadinya tindak kriminalitas seperti pencopetan, pencurian, dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang berpotensi meningkat seiring ramainya aktivitas masyarakat menjelang Lebaran.Sementara di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, aparat kepolisian melakukan pengawasan terhadap proses naik-turun penumpang dan kendaraan, memantau barang bawaan penumpang, serta melakukan penindakan terhadap peredaran minuman keras (miras) yang dapat mengganggu ketertiban selama arus mudik.Selain pengamanan, petugas juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan selama perjalanan serta mematuhi aturan di area pelabuhan.Melalui kegiatan tersebut, Polda Maluku berharap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di pusat keramaian maupun jalur transportasi laut tetap kondusif, sehingga masyarakat dapat melaksanakan perjalanan mudik dengan aman, nyaman, dan lancar selama pelaksanaan Operasi Ketupat Salawaku 2026. PNO-12
20 Mar 2026, 14:57 WIT
Polda Maluku Gelar Sholat Idul Fitri 1447 H di Lapangan Tahapary
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah (Polda) Maluku akan menggelar Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah secara terbuka di Lapangan Tahapary Polda Maluku, Kota Ambon, Sabtu (21/3/2026) pukul 07.00 WIT.Kegiatan ini terbuka bagi masyarakat umum dan diharapkan menjadi momentum mempererat silaturahmi antara Polri dan masyarakat, sekaligus memperkuat semangat persaudaraan di Maluku.Pada pelaksanaan sholat Idul Fitri tersebut, Ustadz Husein Abdul Aziz Arbi, Lc., M.A. dijadwalkan menjadi khatib yang akan menyampaikan khutbah Idul Fitri kepada para jamaah.Polda Maluku mengajak masyarakat untuk bersama-sama menghadiri dan melaksanakan sholat Idul Fitri di Lapangan Tahapary dalam suasana yang khidmat dan penuh kebersamaan.Momentum Hari Raya Idul Fitri dinilai memiliki makna penting bagi umat Muslim sebagai ajang mempererat hubungan silaturahmi, memperkuat nilai kebersamaan, serta meningkatkan kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat.Selain sebagai kegiatan ibadah, pelaksanaan sholat Idul Fitri bersama ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kedekatan antara Polri dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Maluku.Semangat kebersamaan tersebut sejalan dengan nilai persaudaraan yang telah lama menjadi identitas masyarakat Maluku.Hal ini tercermin dalam pesan yang diangkat dalam kegiatan tersebut, yakni “Maluku Tarus Biking Bae, Basudara Tarus Biking Bae,” yang menggambarkan komitmen bersama masyarakat Maluku untuk terus menjaga persatuan dan hidup berdampingan secara harmonis.Melalui kegiatan ini, Polda Maluku berharap masyarakat dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan penuh kedamaian, kebersamaan, serta memperkuat semangat persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. PNO-12
20 Mar 2026, 14:43 WIT
Antisipasi Puncak Mudik Lebaran, Polda Maluku Perketat Pengamanan Pasar dan Pelabuhan
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku memperketat pengamanan di sejumlah titik keramaian masyarakat menjelang puncak arus mudik Lebaran melalui pelaksanaan Operasi Ketupat Salawaku 2026. Pengamanan difokuskan di kawasan Pasar Mardika, Pelabuhan Tulehu, dan Pelabuhan Liang yang diprediksi mengalami peningkatan aktivitas masyarakat.Kegiatan pengamanan tersebut dipimpin oleh Ipda Johania Darmapan, S.Tr.I.K. dengan melibatkan personel dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku.Untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif, selain personil yang menggunakan pakaian dinas juga diturunkan puluhan personel berpakaian preman untuk memperkuat pengamanan di sejumlah titik keramaian, terutama di pusat perbelanjaan dan pelabuhan yang menjadi jalur utama mobilitas masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri.Di Pasar Mardika, personel kepolisian melakukan patroli dan pemantauan di area perdagangan guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat yang berbelanja kebutuhan Lebaran.Selain itu, kehadiran petugas juga bertujuan mengantisipasi potensi tindak kriminal seperti pencopetan, pencurian, maupun pencurian kendaraan bermotor yang kerap terjadi di lokasi keramaian.Sementara itu, pengamanan di Pelabuhan Tulehu dan Pelabuhan Liang difokuskan pada aktivitas keberangkatan dan kedatangan kapal yang membawa para pemudik.Petugas melakukan pemantauan terhadap proses naik-turun penumpang dan kendaraan, sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan, termasuk peredaran minuman keras (miras).Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., selaku Kasatgas Humas Operasi Ketupat Salawaku 2026, mengatakan peningkatan pengamanan di pusat keramaian dan pelabuhan merupakan langkah preventif untuk memastikan aktivitas masyarakat menjelang Lebaran berjalan aman dan tertib.“Melalui Operasi Ketupat Salawaku 2026, Polda Maluku meningkatkan pengamanan di sejumlah titik strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, seperti pasar dan pelabuhan, guna mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas selama arus mudik Lebaran,” ujar Kombes Pol Rositah Umasugi.Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap barang bawaan serta menjaga ketertiban selama berada di tempat keramaian maupun saat melakukan perjalanan mudik.Operasi Ketupat Salawaku 2026 merupakan operasi kepolisian terpusat yang dilaksanakan untuk mengamankan rangkaian perayaan Hari Raya Idulfitri, termasuk pengamanan arus mudik dan arus balik di wilayah Maluku.Melalui pengamanan yang dilakukan di sejumlah titik keramaian tersebut, diharapkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga sehingga masyarakat dapat melaksanakan perjalanan mudik dengan aman, nyaman, dan lancar. PNO-12
20 Mar 2026, 14:18 WIT
Indonesia Siap Gelar AVC Men’s Champions League 2026 di Pontianak, Momentum Kebangkitan Voli Asia
Papuanewsonline.com, Jakarta – Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu pusat perkembangan bola voli di kawasan Asia. Hal ini ditandai dengan digelarnya acara Drawing & Press Conference AVC Men’s Champions League 2026 di Hotel Le Meridien, Jakarta, Minggu (15/3).Kegiatan tersebut menjadi pembuka rangkaian turnamen bergengsi tingkat internasional yang akan mempertemukan klub-klub bola voli putra terbaik dari berbagai negara di Asia.Sejumlah tokoh penting turut hadir dalam acara ini, antara lain Menteri Pemuda dan Olahraga RI Erick Thohir, Presiden Asian Volleyball Confederation (AVC) Ramon Suzara, Chief Business Officer Volleyball World Guido Betti, Presiden Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Imam Sudjarwo, serta Ketua Voli Polisi sekaligus Manajer Bhayangkara Presisi Pipit Rismanto.Turnamen internasional tersebut dijadwalkan berlangsung pada 13–17 Mei 2026. Berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya, panggung utama kompetisi klub-klub elite Asia kali ini akan digelar di GOR Terpadu Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat.Pemilihan Pontianak sebagai tuan rumah bukan tanpa alasan. Selain sebagai bentuk apresiasi terhadap antusiasme penonton lokal yang tinggi, keputusan ini juga menunjukkan semakin matangnya dukungan regulasi serta partisipasi sponsor di daerah untuk menyelenggarakan ajang olahraga bertaraf internasional. Penyelenggaraan di luar Jakarta diharapkan mampu memperluas euforia dan pemerataan perkembangan olahraga voli di berbagai daerah di Indonesia.Dalam kesempatan tersebut, Pipit Rismanto menekankan bahwa momentum besar ini sejatinya adalah milik para atlet, khususnya keluarga besar Bhayangkara Presisi. Menurutnya, kerja keras serta jam terbang para pemain di lapangan menjadi faktor penting yang membawa kompetisi kelas dunia seperti AVC Men’s Champions League kembali digelar di Indonesia.“Prestasi yang telah diukir tidak hanya membawa piala ke lemari penghargaan, tetapi juga menghadirkan inspirasi bagi jutaan anak muda di berbagai daerah yang saat ini sedang berlatih bola voli di kampung-kampung mereka,” ujar Pipit.Sementara itu, Erick Thohir menekankan pentingnya menjaga standar penyelenggaraan internasional guna meningkatkan nilai jual olahraga nasional di kancah global. Ia berharap ajang ini dapat menjadi batu loncatan bagi atlet Indonesia untuk terus meningkatkan prestasi di tingkat dunia.Di sisi lain, Ramon Suzara menyampaikan apresiasi atas komitmen Indonesia dalam memajukan bola voli Asia. Menurutnya, kesiapan infrastruktur serta ekosistem olahraga di Indonesia, termasuk di Pontianak, menjadikan Indonesia sebagai salah satu mitra strategis penting bagi federasi bola voli Asia.Keberhasilan membawa ajang internasional ke Pontianak menjadi bukti bahwa ekosistem olahraga nasional semakin matang. Hal tersebut ditopang oleh tiga pilar utama, yakni kualitas atlet yang mampu bersaing di level Asia, antusiasme suporter Indonesia yang dikenal sangat fanatik, serta sinergi kuat antara pemerintah, federasi olahraga, dan dukungan sponsor dalam memastikan penyelenggaraan turnamen berjalan secara profesional. PNO-12
20 Mar 2026, 14:07 WIT
Tinjau Stasiun Surabaya Gubeng, Kapolri Instruksikan Beri Pelayanan Maksimal ke Pemudik
Papuanewsonline.com, Surabaya - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang sedang mudik Lebaran.Hal tersebut disampaikan Kapolri usai meninjau langsung Stasiun Surabaya Gubeng, Jawa Timur, pada Minggu (15/3) pagi.Sigit mengatakan dari hasil pemantauan di Posko Terpadu Stasiun Surabaya Gubeng sudah mulai terlihat peningkatan penumpang hingga 11 persen jika dibandingkan kondisi normal. Ia menyebut peningkatan penumpang mulai terjadi sejalan dengan pemberian diskon tiket dari pemerintah untuk tiket kereta api. Selain itu, Sigit menyebut Stasiun Surabaya Gubeng juga menjadi salah satu titik sentral pemudik yang akan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal."Tadi kita lihat ada yang juga datang dari luar kota, ada yang dari NTT, Kalimantan, kemudian memanfaatkan Stasiun Gubeng untuk sampai di wilayah-wilayah lokal dan juga melayani perjalanan jauh baik ke Jawa Tengah, Jawa Barat sampai dengan DKI Jakarta," ujarnya. Lewat peningkatan itu, Kapolri juga meminta agar seluruh pihak dapat mengantisipasi jika pemudik di lapangan jauh lebih tinggi dari prediksi Kementerian Perhubungan.Ia mengingatkan kepada seluruh petugas untuk tidak lengah dan harus menyiapkan mitigasi jika terjadi lonjakan pemudik baik di Stasiun, Terminal ataupun pelabuhan. Secara khusus"Tentunya kita tetap harus mempersiapkan diri, tidak boleh underestimate terkait dengan prediksi survei yang ada," tegas Kapolri. "Sehingga kemudian pada saat terjadi potensi lonjakan, semuanya sudah siap. Di kereta tadi saya tanya apakah ada kereta tambahan, kalau ada lompatan dari KAI juga mempersiapkan," imbuhnya. Karenanya, Sigit memerintahkan seluruh jajaran dan pihak terkait agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik mulai dari sistem tiket, keamanan hingga kesehatan bagi para pemudik."Tentunya saya berpesan kepada seluruh anggota untuk terus memberikan pelayanan terbaik khususnya mendekati puncak arus mudik yang diperkirakan biasanya terjadi pada H-2," tuturnya.Tidak ketinggalan, Kapolri juga meminta agar patroli di sekitar wilayah stasiun, terminal hingga rumah-rumah masyarakat yang ditinggalkan selama mudik untuk terus ditingkatkan.Ia menekankan hal itu penting agar dapat meminimalisir potensi kerawanan tindak kejahatan yang mungkin terjadi selama periode libur Lebaran 2026."Yang jelas pemerintah akan memberikan pelayanan terbaik dan semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan di mudik di tahun 2026," tuturnya."Tentunya harapannya seluruh stakeholder terkait bersama-sama bersinergi untuk bisa bekerja memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," tutup Kapolri. PNO-12
20 Mar 2026, 13:53 WIT
TPNPB Kecam Penangkapan Warga di Tambrauw, Desak Pemerintah Hentikan Operasi Militer
Papuanewsonline.com, Tambrauw - Manajemen Markas Pusat
KOMNAS TPNPB menyampaikan kecaman terhadap tindakan aparat militer Indonesia
yang melakukan penangkapan terhadap lebih dari 10 warga sipil di Kabupaten
Tambrauw, Papua Barat, pada 17 hingga 18 Maret 2026. Pernyataan tersebut disampaikan
melalui siaran pers yang dirilis pada 19 Maret 2026.Penangkapan ini disebut terjadi setelah TPNPB Kodap XXXIII
Ru Mana Tambrauw melakukan tindakan terhadap dua orang yang mereka sebut
sebagai agen intelijen militer. Kedua individu tersebut diklaim memiliki
amunisi dan alat komunikasi berupa handy talky (HT) di wilayah yang disebut
sebagai zona konflik."TPNPB telah mengeksekusi mati dua agen intelijen
militer yang terbukti memiliki amunisi dan HT di wilayah konflik. Namun, aparat
militer Indonesia malah menangkap warga sipil yang tidak bersalah," kata
Sebby Sambom, Jubir TPNPB OPM, dalam siaran persnya.TPNPB kemudian mendesak Presiden Prabowo Subianto beserta
jajarannya untuk segera membebaskan warga sipil yang ditangkap. Mereka juga
meminta agar operasi militer di kampung-kampung dihentikan guna menghindari
dampak lebih luas terhadap masyarakat.Selain itu, TPNPB menyatakan akan memberikan jaminan
keamanan bagi warga sipil yang melarikan diri ke hutan akibat operasi militer
yang berlangsung. Mereka menilai kondisi tersebut menunjukkan meningkatnya rasa
takut di tengah masyarakat.Dalam pernyataannya, TPNPB juga menuduh adanya tindakan
kekerasan terhadap warga yang ditangkap. Disebutkan bahwa aparat melakukan
penyiksaan, termasuk mengikat tangan dan menutup mata warga sipil yang
diamankan.TPNPB menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran
serius yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh
karena itu, mereka meminta agar praktik-praktik tersebut segera dihentikan.Lebih lanjut, TPNPB juga meminta aparat militer untuk tidak
melakukan penembakan di wilayah kampung. Mereka menilai tindakan tersebut
berpotensi menimbulkan korban jiwa di kalangan masyarakat sipil yang tidak
terlibat dalam konflik.TPNPB turut meminta agar warga sipil yang saat ini mengungsi
di hutan dapat kembali ke rumah mereka dengan aman. Mereka menekankan
pentingnya menciptakan situasi yang kondusif bagi masyarakat untuk melanjutkan
kehidupan sehari-hari.Dalam penutup pernyataannya, Manajemen Markas Pusat KOMNAS
TPNPB menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan. Mereka
juga menyerukan perhatian dari masyarakat internasional terhadap kondisi di
Papua Barat serta mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan operasi
militer di wilayah tersebut.
Penulis: HendEditor: GF
19 Mar 2026, 20:44 WIT
TPNPB Bebaskan Tiga Warga Indonesia di Yahukimo, Peringatan Keras Disampaikan kepada Pemerintah
Papuanewsonline.com, Yahukimo - Tentara Pembebasan Nasional
Papua Barat (TPNPB) menyatakan telah membebaskan tiga warga Indonesia yang
sebelumnya ditangkap di wilayah Korowai, Kabupaten Yahukimo, pada 18 Maret
2026. Informasi tersebut disampaikan melalui siaran pers yang dirilis pada 19
Maret 2026.Pembebasan ini disebut sebagai bentuk peringatan terakhir
kepada pemerintah Indonesia. Dalam pernyataannya, TPNPB meminta agar
pihak-pihak tertentu segera ditarik dari wilayah yang mereka klaim sebagai zona
konflik."Tidak ada lagi jaminan keamanan bagi warga imigran
Indonesia yang memasuki wilayah perang," kata Sebby Sambom, Jubir TPNPB
OPM, dalam siaran persnya. TPNPB juga menyatakan bahwa mereka tidak pernah
membunuh masyarakat sipil tanpa mengetahui identitas, tetapi hanya mengeksekusi
agen intelijen militer yang terlibat dalam kegiatan ilegal di Papua.Dalam keterangan lebih lanjut, disebutkan bahwa pembebasan
tiga warga Indonesia tersebut dilakukan oleh pasukan yang dipimpin oleh
almarhum Mayor Bocor Semut Sobolim. Selain itu, TPNPB juga mengimbau agar
seluruh pihak yang disebut sebagai agen intelijen militer segera meninggalkan
wilayah konflik.TPNPB turut meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan
berbagai aktivitas di Papua, termasuk aktivitas pemerintahan dan pembahasan
terkait sektor pertambangan. Mereka menegaskan akan terus memantau perkembangan
situasi di lapangan.Pernyataan sikap juga disampaikan terkait tanggung jawab
keselamatan. TPNPB menyebut tidak akan bertanggung jawab atas keselamatan warga
Indonesia yang memasuki wilayah yang mereka nyatakan sebagai zona konflik.Selain itu, masyarakat Papua juga diimbau untuk meningkatkan
kewaspadaan terhadap keberadaan pihak-pihak yang dicurigai masih berada di
wilayah tersebut. Hal ini disebut sebagai bagian dari upaya menjaga situasi di
lapangan.Siaran pers tersebut ditandatangani oleh Sebby Sambom
bersama sejumlah pihak yang disebut sebagai pejabat TPNPB. Mereka berharap agar
pemerintah Indonesia dapat memahami peringatan yang disampaikan dan mengambil
langkah yang dianggap perlu.Peristiwa ini kembali menunjukkan dinamika keamanan di
wilayah Yahukimo yang masih menjadi perhatian, serta mencerminkan meningkatnya
ketegangan di kawasan yang selama ini kerap dikaitkan dengan konflik
bersenjata. Penulis: Hend
Editor: GF
19 Mar 2026, 20:43 WIT
SETARA Institute Soroti Dugaan Sabotase Penegakan Hukum dalam Kasus Penyiraman Air Keras
Papuanewsonline.com, Jakarta - Ketua Dewan Nasional SETARA
Institute, Hendardi, melontarkan kritik tajam terhadap dinamika penanganan
kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis KontraS, Andrie Yunus. Dalam
komentar pers yang disampaikan pada 19 Maret 2026, ia menilai terdapat indikasi
kuat adanya gangguan serius dalam proses penegakan hukum.Sorotan ini muncul setelah Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI
dalam konferensi pers pada 18 Maret menyatakan telah mengamankan empat orang
dari Denma BAIS TNI yang diduga terlibat dalam tindak pidana penganiayaan
berencana. Keempat terduga pelaku tersebut berinisial NDP, SL, BHW, dan ES.Di sisi lain, pada hari yang sama, Polda Metro Jaya justru
mengungkap dua nama berbeda sebagai terduga pelaku, yakni BAC dan MAK. Bahkan,
pihak kepolisian menduga keterlibatan lebih dari empat orang, mengingat pola
kejahatan yang dinilai terorganisir, mulai dari pengintaian hingga eksekusi.Perbedaan informasi tersebut dinilai membingungkan publik
dan menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi penanganan kasus.
Hendardi menyebut situasi ini sebagai sesuatu yang patut dicermati secara
serius dalam konteks penegakan hukum yang kredibel.Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri
Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo
Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus ini secara objektif, terbuka, dan
cepat. Instruksi tersebut disampaikan usai rapat di Kantor Kementerian
Pertahanan pada 17 Maret 2026.Namun, Hendardi menilai perkembangan yang terjadi justru
menunjukkan arah yang berbeda. Ia menyoroti bahwa penyelidikan awal oleh
kepolisian sebenarnya telah menunjukkan kemajuan signifikan, termasuk
pengumpulan bukti CCTV dan identifikasi awal pelaku.Dalam kritiknya, ia menyatakan, “Namun pada perkembangannya
TNI hadir dengan pelintiran alur (plot twist). Tampak jelas bahwa TNI justru
menyabotase dan menginterupsi proses penegakan hukum oleh Polri melalui
narasi-narasi yang disampaikan kepada publik melalui konferensi pers yang
secara substantif menunjukkan perbedaan yang berpotensi mengaburkan
pengungkapan kasus.”Hendardi juga menilai bahwa situasi ini berpotensi merugikan
korban dan masyarakat sipil secara luas. Menurutnya, inkonsistensi informasi
justru dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.Dalam konteks tersebut, ia mendesak pembentukan Tim Gabungan
Pencari Fakta (TGPF) oleh Presiden guna memastikan pengungkapan kasus berjalan
objektif dan menyeluruh. Tim ini diharapkan melibatkan berbagai pihak, mulai
dari Polri, DPR melalui Komisi III, Komnas HAM, hingga unsur masyarakat sipil.Selain itu, Hendardi mengingatkan agar kasus ini tidak
dialihkan ke peradilan militer. Ia menegaskan bahwa tindak pidana umum harus
diproses melalui peradilan umum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Di bagian akhir, ia juga menyoroti dugaan keterlibatan
prajurit dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Jika terbukti, hal tersebut
dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap fungsi intelijen negara yang
seharusnya berfokus pada deteksi dini ancaman, bukan memantau warga sipil.Hendardi pun menekankan pentingnya pengungkapan aktor
intelektual di balik kasus ini serta evaluasi menyeluruh terhadap BAIS TNI. Ia
juga menyebut bahwa Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala BAIS perlu
dimintai pertanggungjawaban guna memastikan keadilan bagi korban dan kepastian
hukum bagi publik. (GF)
19 Mar 2026, 12:26 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
