Redaksi Papuanewsonline.com Hubungi Kami Ketentuan Penggunaan Kebijakan Privasi UU Pers dan Pedoman Media Siber Berita Pilihan Redaksi Hukrim Politik dan Pemerintahan Pendidikan dan Kesehatan Ekonomi Seni dan Budaya Olahraga Forum
logo-website
Sabtu, 27 Sep 2025,  WIT
Home
BREAKING NEWS
Narapidana Kasus Senjata Api Ilegal Kabur dari Lapas Merauke Bos Pinjol Investree Akhirnya Ditangkap: OJK Pulangkan Buronan Interpol Rp 2,75 Triliun ke Indonesia Razia Gabungan Polres Malra dan Kodim 1503 Tual di Jembatan Watdek Ceramah di Mabes Polri, UAS Tekankan Pentingnya Toleransi Beragama Kapolda Maluku: Penegakan Hukum Sebagai Pilar Utama Bangkitkan Kepercayaan Masyarakat Cek Kesiapan Patroli Personel Dit Samapta Polda Maluku dan Polresta Ambon, Ini Penekanan Kapolda Brimob Maluku Sambangi SD Negeri Kariu: Wujud Nyata Kepedulian pada Generasi Muda Polres SBB Jamin Kamtibmas Tetap Kondusif, Pasca Aksi Pemalangan Jalan Warga Kaibobu Tiga Tersangka Baru dalam Kasus Pembunuhan Anak di Tual Indonesia-Kanada Perkuat Arah Kemitraan Strategis
Berita Pilihan Redaksi Homepage
Gelar Anev Kehumasan, Kadiv Humas Tekankan Refleksi Demi Meningkatkan Pelayanan Publik Papuanewsonline.com, Jakarta - Divisi Humas Polri menggelar kegiatan analisa dan evaluasi (Anev) serta pembinaan kesehatan mental personel yang dibuka langsung oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho. Total 653 personel yang mengikuti kegiatan ini, baik secara langsung maupun daring.Irjen Pol. Sandi menyatakan, tugas kepolisian yang dijalankan jajaran humas harus dibarengi dengan sehatnya kekuatan fisik dan mental. Terlebih, tantangan dan tugas yang dijalankan ke depan akan semakin kompleks.“Kita meningkatkan kesehatan mental kita, dan kita juga anev apa yang sudah kita kerjakan, apa yang belum kita kerjakan, sehingga nanti berkorelasi,” ujar Irjen Pol. Sandi, Rabu (24/9/25).Ia menyampaikan, dengan kegiatan ini juga diharapkan jajaran Humas Polri bisa merefleksi diri untuk meningkatkan kemampuannya dan tahu tupoksinya dalam bekerja. Setiap jajaran juga harus menyadari bahwa profesi kepolisian adalah profesi yang mulia dan sepatutnya dijalani dengan penuh tanggung jawab.“Maka dari itu jangan nodai kemuliaan profesi kepolisian dengan hal-hal yang tidak bermanfaat ataupun hal-hal yang menyimpang,” ungkap Irjen Pol. Sandi.Ditegaskan Irjen Pol. Sandi, berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini juga harus dijadikan refleksi diri untuk semakin meningkatkan pelayanan kehumasan. Mitigasi menjadi salah satu yang penting dan harus dilakukan jajaran Divisi Humas Polri.“Semoga kegiatan yang baik ini dapat terus berlanjut dan membawa manfaat yang besar bagi kita semua, serta semakin memperkuat peran di Divisi Humas Polri sebagai penjaga citra positif, kepercayaan masyarakat, dan harapan terhadap isu kepolisian, sehingga polisi menjadi mitra dan selalu di hati masyarakat,” jelas Kadiv Humas. PNO-12 25 Sep 2025, 14:13 WIT
Komisi II DPRK Mimika Tinjau Langsung Sejumlah Lokasi, Dorong Optimalisasi UPT Pembibitan Babi Papuanewsonline.com, Mimika — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika kembali menunjukkan keseriusannya dalam mendorong sektor ekonomi kerakyatan. Pada Rabu (24/9/25), Komisi II melaksanakan kunjungan lapangan (Turlap) ke empat titik berbeda, sebagai tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau Hearing Tahap II yang sebelumnya digelar di Kantor DPRK Mimika. Lokasi yang menjadi fokus peninjauan meliputi Kampung Mwari (Distrik Mimika Timur), Pasar Tradisional Kampung Muare, Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Poumako, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pembibitan Ternak Babi di Kampung Naena Muktipura (SP6), Distrik Iwaka. Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRK Mimika, Dolfin Beanal, didampingi Sekretaris Komisi Adrian Andhika Thie, serta sejumlah anggota komisi lainnya. Kunjungan dimulai dari Kampung Muare, di mana Komisi II ikut serta dalam kegiatan panen bersama. Para petani memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan aspirasi seputar pengadaan pupuk, bibit, serta kesulitan teknis lain yang kerap mereka hadapi. “Petani adalah ujung tombak ketahanan pangan. Karena itu, Komisi II akan terus mendorong agar kebutuhan dasar seperti pupuk dan bibit tersedia dengan baik,” ujar Dolfin Beanal di sela diskusi. Di lokasi Pasar Tradisional Kampung Muare, rombongan mendapati bangunan pasar yang baru selesai dibangun ternyata belum bisa difungsikan akibat status tanah yang masih bermasalah. “Persoalan status tanah ini jangan dibiarkan berlarut. Kalau memang perlu ada ganti rugi, maka segera diusulkan. Komisi II akan mendorong pemerintah untuk mengambil langkah konkrit,” tegas Dolfin. Perjalanan dilanjutkan ke Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Poumako. Di lokasi ini, Komisi II meninjau langsung aktivitas nelayan serta fasilitas Cold Storage yang menjadi pusat penyimpanan hasil tangkapan ikan. Dolfin menilai, fasilitas cold storage harus dimanfaatkan maksimal untuk mendukung produktivitas nelayan lokal. “Potensi perikanan kita sangat besar. Jangan sampai fasilitas yang sudah ada terbengkalai, padahal bisa menopang perekonomian daerah,” tambahnya. Kunjungan terakhir dilakukan di UPT Pembibitan Ternak Babi Kampung Naena Muktipura (SP6). Di lokasi ini, Dolfin menaruh perhatian khusus. Menurutnya, UPT tersebut memiliki peluang besar menjadi sektor andalan baru dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). “UPT ini jangan hanya sekadar berdiri, tetapi harus dikembangkan dengan program yang berkelanjutan. Dinas Peternakan perlu mengusulkan program-program strategis agar hasil bibit babi benar-benar memberi manfaat nyata, baik bagi peternak lokal maupun daerah,” jelas Dolfin. Melalui rangkaian kunjungan ini, Komisi II DPRK Mimika ingin memastikan bahwa seluruh sektor pembangunan—mulai dari pertanian, pasar, perikanan, hingga peternakan—dapat berjalan optimal. Hal ini juga menjadi bagian dari komitmen DPRK Mimika untuk memperkuat ekonomi lokal berbasis masyarakat. “Semua temuan di lapangan ini akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut di tingkat pemerintah daerah. Komisi II berkomitmen memperjuangkan agar masyarakat Mimika mendapatkan manfaat langsung dari program pembangunan,” tutup Dolfin.   Penulis: Jidan   Editor: GF   25 Sep 2025, 14:10 WIT
HAPAK Segel Kantor Dinas Pendidikan Mimika, Protes Tak Digubris Sejak Awal Tahun Papuanewsonline, Mimika — Suasana Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika pada Rabu (24/9/25) mendadak berbeda. Gerbang utama kantor yang biasanya ramai dilalui pegawai dan masyarakat, pagi itu terkunci rapat dengan gembok besar. Aksi tersebut dilakukan oleh Honai Adat Pengusaha Amungme Kamoro (HAPAK) sebagai bentuk protes atas sikap Kepala Dinas Pendidikan Mimika yang dinilai tidak merespons aspirasi mereka sejak awal tahun 2025. Sekretaris HAPAK, Maria Kotorok, menyampaikan bahwa pihaknya sudah berulang kali berusaha menjalin komunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan, bahkan sejak Januari 2025. Namun, hingga kini tidak pernah ada tanggapan. “Sejak Januari kami secara resmi sudah menyurat untuk bertemu dengan tujuan menyampaikan keberadaan HAPAK sebagai salah satu organisasi pengusaha Amungme dan Kamoro yang memperjuangkan hak-hak pengusaha asli. Tetapi sampai sekarang tidak pernah ada jawaban,” tegas Maria. Lebih jauh, Maria mengungkapkan bahwa kekecewaan HAPAK berakar dari kebijakan penunjukan langsung pekerjaan tahun 2025 yang dinilai mengabaikan keberadaan pengusaha asli Papua. Padahal, menurut aturan yang berlaku, penunjukan langsung seharusnya diprioritaskan bagi pengusaha lokal. “Penunjukan langsung itu ada aturannya, dan jelas disebutkan harus diberikan kepada pengusaha asli Papua. Namun, faktanya kami selalu terpinggirkan. Inilah alasan kami akhirnya melakukan aksi ini. Kami tidak punya jalan lain selain menggembok pintu kantor, supaya suara kami didengar,” ujarnya dengan nada kecewa. Meski aksinya cukup mengejutkan, Maria menegaskan bahwa langkah ini bukanlah bentuk perlawanan kepada masyarakat luas. Ia bahkan menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat aksi tersebut. “Kami atas nama HAPAK ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Mimika atas aksi spontan ini. Tetapi kami tidak punya pilihan lain agar aspirasi kami mendapat perhatian,” jelas Maria. Ketua HAPAK, Tenius Kum, menegaskan bahwa aksi ini tidak berhenti sampai di sini. Ia menyebutkan, selama Kepala Dinas Pendidikan belum memberikan jawaban ataupun ruang dialog, HAPAK akan terus melanjutkan aksi serupa. “Kami tidak akan berhenti sebelum ada respon resmi dari Kepala Dinas Pendidikan. Kami hanya ingin hak kami sebagai pengusaha asli Papua dihargai, sesuai aturan yang berlaku,” tegas Tenius. Aksi penggembokan kantor dinas ini dinilai sebagai simbol ketegangan relasi antara organisasi pengusaha lokal dengan pemerintah daerah. Jika dibiarkan berlarut, hal ini bisa memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap keberpihakan pemerintah dalam mendukung pengusaha asli Papua. Warga yang melintas di sekitar kantor terlihat terkejut sekaligus penasaran. Bagi mereka, aksi semacam ini jarang terjadi di lingkungan perkantoran pemerintah. Namun, sebagian warga justru menilai aksi ini sebagai wujud keberanian HAPAK untuk menyuarakan haknya secara terbuka. Penulis: Abim Editor: GF   25 Sep 2025, 13:48 WIT
Polres Mimika Tegaskan Pengamanan Maksimal untuk Program Senator Peduli Ketahanan Pangan Papuanewsonline.com, Mimika — Persiapan matang terus dilakukan menjelang pelaksanaan Program Senator Peduli Ketahanan Pangan, sebuah agenda nasional yang akan digelar di Kampung Naina Mukti Pura, Distrik Iwaka, Mimika pada Sabtu, 27 September 2025. Untuk memastikan kegiatan berjalan lancar, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Mimika dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi di Aula Hotel Cendrawasih 66, SP2 Timika, Rabu (24/9/25). Rapat yang dihadiri langsung unsur pimpinan daerah tersebut membahas detail teknis mulai dari logistik, keamanan, hingga kesiapan infrastruktur pendukung. Kapolres Mimika, AKBP Billyandha Hildiario Budiman, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa Polres Mimika akan menurunkan 50 personel untuk memastikan keamanan acara. Personel akan disebar di berbagai titik vital, termasuk jalur kedatangan di bandara, penginapan tamu, hingga lokasi utama kegiatan. “Kami sudah menyiapkan pola pengamanan berlapis, mulai dari pengawalan tamu VVIP sejak tiba di Timika hingga acara selesai. Untuk menghindari kemacetan, kami sarankan keberangkatan tamu dilakukan bersama-sama dengan pengawalan ketat,” jelas Kapolres. Selain Polri, unsur TNI melalui Kodim 1710/Mimika juga menyatakan kesiapan penuh mendukung pengamanan. Bahkan, kendaraan taktis akan disiagakan di sekitar lokasi acara guna mengantisipasi potensi kerawanan. Sementara itu, aspek teknis juga menjadi perhatian serius. Bulog memastikan komitmennya dalam menyerap hasil panen jagung petani sebagai bentuk nyata keberlanjutan program ketahanan pangan. PLN menjamin pasokan listrik tanpa gangguan, sementara Telkom menegaskan kesiapan dukungan jaringan komunikasi agar seluruh kegiatan berjalan lancar. “Program ini bukan hanya simbol, tetapi wujud nyata kerja sama antar lembaga untuk mendukung kemandirian pangan nasional,” ungkap salah satu pejabat DPD RI dalam rapat. Kabupaten Mimika dipilih sebagai tuan rumah untuk Sub Wilayah Timur 2 yang mencakup 10 provinsi di kawasan timur Indonesia. Acara tersebut dijadwalkan dihadiri 40 anggota DPD RI, pejabat Pemerintah Provinsi Papua Tengah, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Mimika. Selain menjadi ajang peresmian program ketahanan pangan, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendukung amanat Presiden RI untuk menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas pembangunan nasional. Rapat koordinasi ini menegaskan pentingnya kebersamaan semua unsur—pemerintah, aparat keamanan, lembaga pangan, hingga masyarakat petani. Dengan sinergi tersebut, Mimika diharapkan mampu menjadi contoh sukses pelaksanaan Program Senator Peduli Ketahanan Pangan di kawasan timur Indonesia.   Penulis: Jidan Editor: GF  25 Sep 2025, 13:32 WIT
KNPB Wilayah Dogiyai Tegaskan Penolakan Perusahaan Ilegal dan Militerisme di Meepago Papuanewsonline, Dogiyai – Gelombang penolakan terhadap perusahaan ilegal dan praktik militerisme kembali menggema di Papua. Kali ini, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Dogiyai bersama masyarakat setempat menyatakan sikap tegas dalam sebuah aksi terbuka yang digelar untuk memperingati Hari Buruh Tani Nasional, Rabu (24/9/2025). Dalam pernyataan resminya, KNPB Wilayah Dogiyai menegaskan bahwa kehadiran perusahaan-perusahaan yang dinilai ilegal serta penempatan aparat militer di wilayah Meepago telah membawa dampak serius bagi masyarakat adat Papua. Mereka menilai keberadaan tersebut bukan hanya merampas hak atas tanah dan sumber daya alam, tetapi juga menimbulkan penderitaan sosial, konflik horizontal, hingga dugaan pelanggaran hak asasi manusia. KNPB menolak dengan tegas segala bentuk investasi dan aktivitas perusahaan yang dianggap tidak sah serta merugikan masyarakat. Tanah adat dan kekayaan alam Papua, menurut mereka, seharusnya dikelola oleh rakyat sendiri demi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. “Tanah Papua bukan untuk dijual, bukan untuk dirampas, tetapi untuk diwariskan kepada anak cucu. Kami menolak dengan keras semua perusahaan ilegal yang masuk ke wilayah Meepago,” demikian pernyataan KNPB. Selain persoalan perusahaan, KNPB juga menyoroti keberadaan militer di Meepago yang dianggap sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan korporasi dan menekan suara rakyat. Mereka menuntut penghentian militerisasi dan mendorong penyelesaian tuntas atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang masih membekas di ingatan masyarakat Papua. “Kami tidak butuh militer yang hanya menghadirkan ketakutan. Yang kami butuhkan adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar rakyat Papua,” lanjut pernyataan tersebut. KNPB Wilayah Dogiyai berharap sikap ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah, serta lembaga-lembaga terkait. Mereka menuntut langkah nyata dalam menghentikan operasi perusahaan ilegal, menghentikan praktek militerisme, serta membuka ruang dialog yang bermartabat untuk menyelesaikan persoalan Papua secara adil. Pernyataan tegas ini sekaligus menegaskan kembali konsistensi KNPB dalam memperjuangkan aspirasi rakyat Papua di tengah berbagai dinamika politik, ekonomi, dan keamanan yang masih kompleks di wilayah tersebut. Penulis: Hendrik Editor: GF     25 Sep 2025, 12:57 WIT
Gangguan Internet TelkomGroup di Nabire, Botawa, dan Enarotali Lumpuhkan Akses Digital Warga Papuanewsonline, Nabire – Layanan internet TelkomGroup di tiga wilayah utama Papua, yakni Nabire, Botawa, dan Enarotali, mendadak lumpuh sejak pukul 07:55 WIT, Rabu (24/9/2025). Gangguan besar ini disebabkan oleh terputusnya Sistem Komunikasi Serat Optik (SKSO) pada ruas Tigi–Timika. Dampak gangguan langsung terasa, mulai dari akses komunikasi masyarakat, layanan perbankan, hingga aktivitas pemerintahan yang bergantung pada jaringan internet. Sejumlah warga mengeluhkan sulitnya mengakses media sosial, aplikasi perpesanan, bahkan layanan administrasi berbasis online. Dalam keterangan resmi, TelkomGroup menjelaskan bahwa aliran trafik internet telah dialihkan menggunakan sistem backup berbasis satelit. Namun, kapasitas satelit dinilai masih sangat terbatas sehingga kecepatan layanan menurun drastis. “Pemulihan sementara memang kami lakukan dengan backup satelit. Tetapi kapasitas ini tidak bisa sepenuhnya menggantikan jaringan serat optik,” ungkap perwakilan TelkomGroup. Saat ini, tim teknis Telkom bersama mitra PTT sedang bergerak ke lokasi titik gangguan di kilometer 83,84 dari arah Timika. Proses penyambungan serat optik tengah dipersiapkan, dengan harapan jaringan internet bisa kembali normal dalam waktu dekat. TelkomGroup menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang timbul. Mereka juga meminta doa dan dukungan agar proses perbaikan berjalan lancar tanpa kendala cuaca maupun faktor teknis di lapangan. “Kami berkomitmen memulihkan layanan secepat mungkin, karena kami tahu betapa vitalnya akses internet bagi aktivitas warga, pemerintah, maupun dunia usaha,” tambah pihak TelkomGroup. Menariknya, gangguan internet di wilayah Nabire bukanlah kejadian baru. Pada 19 September 2025, kota ini juga mengalami lumpuhnya jaringan internet pascagempa berkekuatan magnitudo 6,6. Kondisi tersebut sempat mengganggu komunikasi warga dan distribusi informasi kebencanaan. Masyarakat kini berharap TelkomGroup dapat menyelesaikan perbaikan lebih cepat, sekaligus memperkuat infrastruktur jaringan agar tidak mudah terganggu, mengingat Papua merupakan salah satu wilayah dengan tantangan geografis dan bencana alam yang tinggi. Penulis: Hendrik Editor: GF   25 Sep 2025, 12:49 WIT
Bupati Maluku Tenggara Terseret Isu Perselingkuhan, Gugatan Cerai Resmi Masuk ke Pengadilan Papuanewsonline, Tual – Polemik yang membayangi Bupati Maluku Tenggara, Thaher Hanubun, kian menguat setelah namanya dikaitkan dengan dugaan perselingkuhan bersama seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial DY. Persoalan tersebut kini menyeret ranah hukum, seiring dengan terdaftarnya gugatan cerai suami DY di Pengadilan Agama Tual Kelas II, Selasa (24/9/2025). Juru Bicara Pengadilan Agama Tual Kelas II, Rijal Amin, membenarkan adanya gugatan perceraian tersebut. Namun ia menegaskan, secara formil, pengadilan tidak bisa serta-merta mengaitkan gugatan itu dengan isu pihak ketiga yang ramai dibicarakan. “Betul, gugatan sudah masuk dan teregistrasi. Tetapi soal ada tidaknya keterlibatan orang ketiga, itu tidak kami benarkan. Pengadilan hanya memproses sesuai pokok perkara, yakni perceraian antara penggugat dan tergugat,” ujar Rijal saat ditemui wartawan. Meski demikian, kabar dugaan perselingkuhan ini sudah lebih dulu beredar luas di tengah masyarakat. Nama Bupati Thaher disebut-sebut sebagai sosok yang menjadi penyebab retaknya rumah tangga DY, meski klaim tersebut masih sebatas isu yang beredar di publik. Kasus ini kian menyita perhatian lantaran bukan kali pertama Bupati Thaher dikaitkan dengan skandal pribadi. Sebelumnya, ia juga sempat dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan pelecehan terhadap seorang perempuan yang bekerja di sebuah kafe di Tual. Walaupun proses hukum kasus tersebut masih belum jelas ujungnya, kabar itu sudah menimbulkan spekulasi dan sorotan tajam terhadap reputasi sang kepala daerah. Pengamat politik lokal menilai, rangkaian isu yang membelit Bupati Maluku Tenggara berpotensi memengaruhi stabilitas kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah. “Seorang pejabat publik bukan hanya dituntut bekerja dengan baik, tetapi juga menjaga moral dan integritas. Bila isu-isu pribadi terus menyeret ke ranah publik, dampaknya adalah menurunnya wibawa institusi yang ia pimpin,” ujar salah satu pengamat yang enggan disebut namanya. Masyarakat kini menanti kejelasan proses hukum dan pengadilan terkait gugatan cerai tersebut. Tak sedikit pihak yang mendesak agar aparat penegak hukum dan lembaga terkait bekerja secara transparan, sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif di kalangan publik. Di sisi lain, isu perselingkuhan pejabat publik juga memunculkan diskusi lebih luas mengenai standar etika dan tanggung jawab moral seorang kepala daerah. “Seorang pemimpin harus mampu menjaga kepercayaan rakyat. Jika kepercayaan itu runtuh akibat perilaku pribadi, maka legitimasi kepemimpinannya ikut terancam,” kata pengamat hukum dari Ambon, menambahkan. Kasus ini masih dalam tahap awal proses pengadilan, dan sejauh ini pihak DY maupun pengacaranya belum memberikan keterangan resmi kepada media. Publik pun menunggu, apakah isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Bupati Maluku Tenggara akan terbukti di meja hijau, atau hanya menjadi rumor yang memperkeruh dinamika politik di daerah tersebut. Penulis: Hendrik   Editor: GF   25 Sep 2025, 12:40 WIT
Dilaporkan Ke Polres Mimika, Ini Tanggapan Media Papuanewsonline.com Papuanewsonline.com, Timika- Gegara tak terima diberitakan Media Papuanewsonline.com tentang dugaan perjalanan dinas tipu-tipu yang masuk temuan BPK, Kadistrik Jita Suto Rontini secara resmi melaporkan pencemaran nama baik dan dugaan pelanggaran UU ITE  ke Polres Mimika. Kadistrik Jita Suto Rontini yang juga kerabat dekat dari Irwasda Polda Papua ini, secara resmi melaporkan Media Papuanewsonline.com  pada Selasa (9/9/2025). dengan nomor LP/B/397/IX/2025/SPKT/POLRES MIMIKA/POLDA PAPUA TENGAH. Menanggapi laporan Polisi ini, Ifo Rahabav selaku  penanggungjawab Media Papuanewsonline.com mengatakan siap menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Polres Mimika. " Kita hormati dan hargai, karena itu hak dari beliau. pada prinsipnya kita akan siap mengahadapi proses hukum yang sementara bergulir di Polres Mimika," ucap Ifo Rahabav melalui sambungan telepon selulernya, Rabu (24/9/2025). Rahabav meminta agar Polres Mimika mempercepat proses hukum sehingga memberikan kepastian hukum kepada Kadistrik Jita Suto Rontini. " Kami akan koperatif, bila ada panggilan dari penyidik Polres Mimika, kami akan hadir untuk memberikan keterangan," Ujarnya. Terkait dengan proses hukum laporan ini, Ifo menyampaikan dari pihak Media Papuanewsonline.com belum mendapat panggilan, namun telah mendapat informasi bila Polres Mimika telah melakukan proses penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi. " Kalau panggilan kami belum dapat. namun informasinya sudah ada pemeriksaan saksi-saksi, pada prinsipnya kami akan koperatif dalam menghadapi laporan dimaksud", Jelasnya. Hingga berita ini dipublikasikan  Kapolres Mimika, AKBP Billyandha Hildiario Budiman,SIK,MH belum dikonfirmasi, namun dikutip dari beberapa Media, Kasat Reskrim Polres Mimika, AKP Rian Oktaria, membenarkan adanya laporan tersebut terkait dugaan pencemaran nama baik melalui media online, dimana  dikatakan Kasat Reskrim bahwa laporan ini sedang ditangani Unit I Reskrim Polres Mimika.(Hendrik) 25 Sep 2025, 00:12 WIT
Wamenko Polkam: Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Fondasi Ketangguhan Siber Nasional Papuanewsonline.com, Jakarta – Ancaman di ruang siber semakin nyata, kompleks, dan berdampak besar terhadap stabilitas politik, hukum, dan keamanan nasional. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Wamenko Polkam), Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus, saat menyampaikan paparan utama dalam Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital (PIIV) yang digelar di Depok, Jawa Barat, Selasa (23/9/25). Dalam kesempatan tersebut, Lodewijk menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi seluruh pihak adalah kunci dalam membangun ketahanan ruang siber Indonesia. “Ancaman siber bukan sekadar masalah teknologi, tetapi ancaman hybrid yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa. Sinergi, kolaborasi, dan komitmen semua pemangku kepentingan adalah fondasi utama bagi Indonesia yang tangguh di era digital,” ujarnya. Lodewijk mengingatkan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar setiap kementerian dan lembaga membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT). Tim ini berfungsi sebagai benteng pertahanan siber sekaligus garda terdepan dalam penanganan insiden digital. “Arahan Presiden jelas, kita harus tangguh, waspada, dan mampu mengantisipasi setiap bentuk serangan siber,” tegasnya. Wamenko Polkam mencontohkan sejumlah insiden global yang menunjukkan betapa seriusnya ancaman serangan siber terhadap infrastruktur vital. Mulai dari serangan ransomware Colonial Pipeline di AS (2021) yang melumpuhkan distribusi bahan bakar, hingga peretasan sistem air minum Oldsmar, Florida (2021) yang hampir membahayakan ribuan jiwa. Indonesia pun tak luput dari sasaran. Beberapa kasus besar di antaranya adalah serangan ke sektor kesehatan (2017), kebocoran data Dukcapil (2022–2023) oleh peretas Bjorka, serangan ke sektor perbankan (2023), hingga serangan ransomware yang melumpuhkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pada 2024 sehingga pelayanan publik seperti imigrasi dan perizinan daerah terhenti. “Semua ini bukti nyata bahwa infrastruktur kritis kita rentan. Serangan siber berevolusi, semakin sulit dideteksi, dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” kata Lodewijk. Menurut laporan BSSN tahun 2024, Indonesia mencatat tren serangan siber dengan rincian: 50,15% DDoS, 41% malware, 8,1% phishing, dan 0,75% APT. Setahun kemudian, pada 2025, pola berubah drastis: 93,57% malware, 5,78% DDoS, 0,33% phishing, dan 0,32% APT. Angka ini menempatkan Indonesia di antara lima besar negara paling sering diserang di dunia. Dalam Rakornas PIIV, Lodewijk menekankan pentingnya langkah strategis jangka panjang, di antaranya, memperkuat kapasitas BSSN dan memastikan setiap instansi vital memiliki CSIRT, meningkatkan SDM, infrastruktur, dan tata kelola kelembagaan siber, implementasi Perpres No. 82 Tahun 2022 untuk mempercepat identifikasi IIV sektor strategis dan standar keamanan wajib, mendorong kolaborasi sektor swasta dan pemerintah melalui threat intelligence sharing (pusat intelijen ancaman bersama), menyelesaikan regulasi kunci seperti RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS), RPP Perlindungan Data Pribadi, serta pembentukan Lembaga PDP dan mendorong inovasi teknologi berkelanjutan, termasuk kriptografi pasca-kuantum dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. “Rakornas ini harus menjadi titik balik. Mari jadikan ruang siber sebagai benteng pertahanan bangsa, bukan kelemahan,” pungkasnya.(GF) 24 Sep 2025, 21:42 WIT
Berita utama
Bareskrim Polri Ungkap Sindikat Pembobolan Rekening Dormant Senilai Rp204 Miliar 25 Sep 2025, 18:49 WIT
Dilaporkan Ke Polres Mimika, Ini Tanggapan Media Papuanewsonline.com 25 Sep 2025, 00:12 WIT
Pertandingan Liga Fangnanan Ain Hof Ain di Malra Dipimpin Wasit Abal-Abal 21 Sep 2025, 21:59 WIT
2PAM3 Soroti Pemborosan Anggaran Pembahasan APBD-P Mimika di Bali 08 Sep 2025, 10:39 WIT
Bahas APBD-P di Bali, Mantan Legislator Kritik Kinerja DPRD Mimika 26 Agu 2025, 22:42 WIT
Berita Terbaru
Narapidana Kasus Senjata Api Ilegal Kabur dari Lapas Merauke 27 Sep 2025, 01:26 WIT
Bos Pinjol Investree Akhirnya Ditangkap: OJK Pulangkan Buronan Interpol Rp 2,75 Triliun ke Indonesia 26 Sep 2025, 22:30 WIT
Razia Gabungan Polres Malra dan Kodim 1503 Tual di Jembatan Watdek 26 Sep 2025, 22:06 WIT
Ceramah di Mabes Polri, UAS Tekankan Pentingnya Toleransi Beragama 26 Sep 2025, 21:19 WIT
Kapolda Maluku: Penegakan Hukum Sebagai Pilar Utama Bangkitkan Kepercayaan Masyarakat 26 Sep 2025, 20:50 WIT
Berita Populer
Pembangunan Mangkrak, Distrik Kuala Kencana "Boros" Rp150 Juta/Tahun untuk Kontrak Kantor 16 Sep 2025, 13:30 WIT
TPNPB/OPM Tembak Mati Dua Anggota Brimob di Nabire Dan Berhasil Rampas 2 Pucuk Senjata 13 Agu 2025, 15:41 WIT
Terseret Kasus di Timika, Mantan Pj Bupati Intan Jaya Calon Tersangka 13 Agu 2025, 13:21 WIT
Aneh Bin Ajaib Petrus Yumte Bantah Terima 2,4 Miliar Tapi Ada di LPJ 13 Agu 2025, 16:47 WIT
Diduga Ada Anggaran Siluman, Ketua DPRK Mimika Tutup Mulut Tentang Urgensi Bahas APBD-P di Bali 23 Agu 2025, 13:35 WIT
JPU Kejari Mimika Tuntut Aipda Mesak Kromsian 18 Tahun Penjara 14 Agu 2025, 12:43 WIT
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT