Wamenko Polkam: Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Fondasi Ketangguhan Siber Nasional

Papuanewsonline.com, Jakarta – Ancaman di ruang siber semakin nyata, kompleks, dan berdampak besar terhadap stabilitas politik, hukum, dan keamanan nasional. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Wamenko Polkam), Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus, saat menyampaikan paparan utama dalam Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital (PIIV) yang digelar di Depok, Jawa Barat, Selasa (23/9/25).

Dalam kesempatan tersebut, Lodewijk menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi seluruh pihak adalah kunci dalam membangun ketahanan ruang siber Indonesia.
“Ancaman siber bukan sekadar masalah teknologi, tetapi ancaman hybrid yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa. Sinergi, kolaborasi, dan komitmen semua pemangku kepentingan adalah fondasi utama bagi Indonesia yang tangguh di era digital,” ujarnya.

Lodewijk mengingatkan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar setiap kementerian dan lembaga membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT). Tim ini berfungsi sebagai benteng pertahanan siber sekaligus garda terdepan dalam penanganan insiden digital.
“Arahan Presiden jelas, kita harus tangguh, waspada, dan mampu mengantisipasi setiap bentuk serangan siber,” tegasnya.

Wamenko Polkam mencontohkan sejumlah insiden global yang menunjukkan betapa seriusnya ancaman serangan siber terhadap infrastruktur vital. Mulai dari serangan ransomware Colonial Pipeline di AS (2021) yang melumpuhkan distribusi bahan bakar, hingga peretasan sistem air minum Oldsmar, Florida (2021) yang hampir membahayakan ribuan jiwa.

Indonesia pun tak luput dari sasaran. Beberapa kasus besar di antaranya adalah serangan ke sektor kesehatan (2017), kebocoran data Dukcapil (2022–2023) oleh peretas Bjorka, serangan ke sektor perbankan (2023), hingga serangan ransomware yang melumpuhkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pada 2024 sehingga pelayanan publik seperti imigrasi dan perizinan daerah terhenti.

“Semua ini bukti nyata bahwa infrastruktur kritis kita rentan. Serangan siber berevolusi, semakin sulit dideteksi, dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” kata Lodewijk.

Menurut laporan BSSN tahun 2024, Indonesia mencatat tren serangan siber dengan rincian: 50,15% DDoS, 41% malware, 8,1% phishing, dan 0,75% APT. Setahun kemudian, pada 2025, pola berubah drastis: 93,57% malware, 5,78% DDoS, 0,33% phishing, dan 0,32% APT. Angka ini menempatkan Indonesia di antara lima besar negara paling sering diserang di dunia.

Dalam Rakornas PIIV, Lodewijk menekankan pentingnya langkah strategis jangka panjang, di antaranya, memperkuat kapasitas BSSN dan memastikan setiap instansi vital memiliki CSIRT, meningkatkan SDM, infrastruktur, dan tata kelola kelembagaan siber, implementasi Perpres No. 82 Tahun 2022 untuk mempercepat identifikasi IIV sektor strategis dan standar keamanan wajib, mendorong kolaborasi sektor swasta dan pemerintah melalui threat intelligence sharing (pusat intelijen ancaman bersama), menyelesaikan regulasi kunci seperti RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS), RPP Perlindungan Data Pribadi, serta pembentukan Lembaga PDP dan mendorong inovasi teknologi berkelanjutan, termasuk kriptografi pasca-kuantum dan pemanfaatan kecerdasan artifisial.

“Rakornas ini harus menjadi titik balik. Mari jadikan ruang siber sebagai benteng pertahanan bangsa, bukan kelemahan,” pungkasnya.

(GF)