HAPAK Segel Kantor Dinas Pendidikan Mimika, Protes Tak Digubris Sejak Awal Tahun

Papuanewsonline, Mimika — Suasana Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika pada Rabu (24/9/25) mendadak berbeda. Gerbang utama kantor yang biasanya ramai dilalui pegawai dan masyarakat, pagi itu terkunci rapat dengan gembok besar. Aksi tersebut dilakukan oleh Honai Adat Pengusaha Amungme Kamoro (HAPAK) sebagai bentuk protes atas sikap Kepala Dinas Pendidikan Mimika yang dinilai tidak merespons aspirasi mereka sejak awal tahun 2025.

Sekretaris HAPAK, Maria Kotorok, menyampaikan bahwa pihaknya sudah berulang kali berusaha menjalin komunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan, bahkan sejak Januari 2025. Namun, hingga kini tidak pernah ada tanggapan.

“Sejak Januari kami secara resmi sudah menyurat untuk bertemu dengan tujuan menyampaikan keberadaan HAPAK sebagai salah satu organisasi pengusaha Amungme dan Kamoro yang memperjuangkan hak-hak pengusaha asli. Tetapi sampai sekarang tidak pernah ada jawaban,” tegas Maria.

Lebih jauh, Maria mengungkapkan bahwa kekecewaan HAPAK berakar dari kebijakan penunjukan langsung pekerjaan tahun 2025 yang dinilai mengabaikan keberadaan pengusaha asli Papua. Padahal, menurut aturan yang berlaku, penunjukan langsung seharusnya diprioritaskan bagi pengusaha lokal.

“Penunjukan langsung itu ada aturannya, dan jelas disebutkan harus diberikan kepada pengusaha asli Papua. Namun, faktanya kami selalu terpinggirkan. Inilah alasan kami akhirnya melakukan aksi ini. Kami tidak punya jalan lain selain menggembok pintu kantor, supaya suara kami didengar,” ujarnya dengan nada kecewa.

Meski aksinya cukup mengejutkan, Maria menegaskan bahwa langkah ini bukanlah bentuk perlawanan kepada masyarakat luas. Ia bahkan menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat aksi tersebut.

“Kami atas nama HAPAK ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Mimika atas aksi spontan ini. Tetapi kami tidak punya pilihan lain agar aspirasi kami mendapat perhatian,” jelas Maria.

Ketua HAPAK, Tenius Kum, menegaskan bahwa aksi ini tidak berhenti sampai di sini. Ia menyebutkan, selama Kepala Dinas Pendidikan belum memberikan jawaban ataupun ruang dialog, HAPAK akan terus melanjutkan aksi serupa.

“Kami tidak akan berhenti sebelum ada respon resmi dari Kepala Dinas Pendidikan. Kami hanya ingin hak kami sebagai pengusaha asli Papua dihargai, sesuai aturan yang berlaku,” tegas Tenius.

Aksi penggembokan kantor dinas ini dinilai sebagai simbol ketegangan relasi antara organisasi pengusaha lokal dengan pemerintah daerah. Jika dibiarkan berlarut, hal ini bisa memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap keberpihakan pemerintah dalam mendukung pengusaha asli Papua.

Warga yang melintas di sekitar kantor terlihat terkejut sekaligus penasaran. Bagi mereka, aksi semacam ini jarang terjadi di lingkungan perkantoran pemerintah. Namun, sebagian warga justru menilai aksi ini sebagai wujud keberanian HAPAK untuk menyuarakan haknya secara terbuka.

Penulis: Abim

Editor: GF