Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Tokoh Agama Hindu Mimika Apresiasi Pendekatan Humanis Satgas Damai Cartenz
Papuanewsonline.com, Timika – Tokoh Agama Hindu Kabupaten
Mimika, Pinandita I Made Kembardana, menyampaikan apresiasi mendalam terhadap
kinerja Satgas Operasi Damai Cartenz. Hal ini disampaikannya di Pura SP 4,
Mimika, pada Minggu (21/6/2026), setelah mengamati langsung maupun melalui
pemberitaan mengenai cara bertugas aparat di lapangan.“Kami menilai pendekatan yang dijalankan sudah sangat baik,
karena mengutamakan dialog, sikap persuasif, dan aspek kemanusiaan. Langkah ini
tepat guna membangun kepercayaan serta menjalin hubungan harmonis dengan
warga,” ujarnya. Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap setiap tindakan
yang dilakukan secara profesional, terukur, dan sesuai peraturan hukum yang
berlaku.Sebagai tokoh agama, ia berharap setiap permasalahan di
Papua dapat diselesaikan melalui jalur damai. “Penyelesaian dengan kekerasan tidak akan memberi solusi
jangka panjang, justru berpotensi memunculkan masalah baru. Oleh sebab itu,
pendekatan kemanusiaan harus terus dipertahankan dan dikembangkan,” tegasnya.Pinandita juga mengajak seluruh warga untuk tetap menjaga
persatuan dan berhati-hati terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya. “Perbedaan latar belakang bukan pemisah, melainkan kekayaan.
Kita semua saudara sebangsa dan setanah air yang harus saling menghormati demi
menjaga kerukunan,” tambahnya. Penulis: Jid
Editor: GF
23 Jun 2026, 03:05 WIT
PPPK Mimika Diingatkan: Kinerja Buruk Bisa Berujung Pemutusan Kontrak
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika
menegaskan akan menjatuhkan sanksi tegas bagi Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak menunjukkan kinerja maksimal atau melanggar
aturan dan etika kerja. Bahkan, bagi yang terbukti lalai, tidak memenuhi
target, atau melanggar disiplin, kontrak kerjanya berisiko tidak diperpanjang
hingga diputuskan.Penegasan ini disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Ananias Faot, saat memimpin apel pagi di
Kantor Pusat Pemerintahan pada Senin (22/6/2026). Ia menjelaskan status PPPK tidak bersifat tetap, melainkan
akan dievaluasi secara berkala setiap tahun.“Penilaian dilakukan menyeluruh. Jika kinerja di bawah
standar atau ada pelanggaran, hal itu menjadi pertimbangan utama. Kontrak bisa
saja tidak diperpanjang pada masa berikutnya,” tegasnya. Ia juga menginginkan terciptanya hubungan kerja yang
harmonis antara PPPK dan ASN lainnya, serta menghindari penurunan disiplin di
setiap perangkat daerah.Untuk mendukung kebijakan ini, BKPSDM Mimika diminta
mempergiat sosialisasi mengenai hak, kewajiban, dan aturan yang berlaku bagi
PPPK. Evaluasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya
membangun birokrasi yang profesional dan berfokus pada pelayanan publik. Penulis: Jid
Editor: GF
22 Jun 2026, 19:56 WIT
Asmat Catat Sejarah: Jokowi Dan Gibran, Presiden Dan Wapres Pertama Yang Berkunjung
Papuanewsonline.com, Asmat – Kabupaten Asmat, wilayah yang
terletak di Provinsi Papua Selatan, memiliki tempat istimewa dalam perjalanan
kepemimpinan nasional. Daerah ini menjadi saksi sejarah sebagai tujuan
kunjungan kerja pertama bagi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Langkah ini dimulai ketika Joko Widodo, selaku Presiden ke-7 RI, menjadi kepala
negara pertama yang menginjakkan kaki di Asmat pada 12 April 2018. Delapan
tahun berselang, jejak bersejarah itu dilanjutkan oleh putra sulungnya, Gibran
Rakabuming Raka, yang menjadi Wakil Presiden pertama yang melakukan kunjungan
serupa pada 21 Juni 2026.Bupati Asmat, Thomas Eppe Safanpo, menyampaikan rasa syukur
dan terima kasih yang mendalam atas perhatian para pemimpin nasional. Ia menegaskan bahwa kehadiran keduanya bukan sekadar
kunjungan biasa, melainkan wujud nyata perhatian negara terhadap pembangunan
dan kesejahteraan masyarakat di wilayah paling timur Indonesia. “Pak Jokowi adalah presiden pertama yang datang ke sini, dan
Bapak Gibran adalah wakil presiden pertama. Ini menjadi kebanggaan tersendiri
bagi kami,” ujarnya.Dalam kunjungan tersebut, Thomas juga memperlihatkan motor
listrik berwarna merah dengan pelat nomor RI 1 yang pernah dikendarai Jokowi
saat berkeliling Agats pada tahun 2018. Kendaraan tersebut kini dipajang di
Museum Kebudayaan dan Kemajuan sebagai benda bersejarah. Motor itu menjadi pengingat bahwa kunjungan Jokowi kala itu
meninggalkan banyak kenangan, termasuk peninjauan pembangunan 114 unit rumah
khusus untuk warga setempat.Gibran dalam kunjungannya juga menyempatkan diri meninjau
berbagai fasilitas dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Kehadirannya
melengkapi sejarah panjang perhatian pemerintah pusat terhadap Asmat. Kini, jejak kepemimpinan yang ditorehkan menjadi harapan
baru agar pembangunan di wilayah ini terus berlanjut, menyentuh berbagai aspek
kehidupan mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga kesejahteraan sosial. Penulis: Jid
Editor: GF
22 Jun 2026, 19:54 WIT
Pemerintah Provinsi Papua Tengah Gelar Evaluasi Perubahan RAPBD dan SILPA Dana Otsus
Papuanewsonline.com, Mimika — Pemerintah Provinsi Papua
Tengah menggelar Forum Group Discussion (FGD) Evaluasi Perubahan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SILPA) Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur
(DTI) Pemerintah Kabupaten se-Papua Tengah Tahun Anggaran 2026. (22/6/26)Sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan oleh Asisten
III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Victor
Fun, menegaskan bahwa Dana Otonomi Khusus merupakan instrumen strategis yang
diberikan oleh pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan
kualitas pelayanan publik, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan
kesejahteraan Orang Asli Papua dan seluruh masyarakat Papua.Menurutnya, setiap rupiah dana yang dialokasikan harus
direncanakan, dikelola, dan dipertanggungjawabkan secara efektif, efisien,
transparan, serta akuntabel.“Pelaksanaan evaluasi Perubahan RAPBD serta perubahan
penggunaan Dana Otonomi Khusus pada hari ini menjadi sangat penting untuk
memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar
menjawab kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan prioritas pembangunan
daerah,” ujarnya.Ia mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten agar penyusunan
perubahan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran semata,
tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Adapun fokus penggunaan anggaran diarahkan pada
sektor-sektor prioritas, yaitu pendidikan yang berkualitas dan merata,
pelayanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat, peningkatan ekonomi
masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas
wilayah, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat,
pemberdayaan Orang Asli Papua, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang
baik.Selain itu, sinergi antara Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten juga dinilai sangat penting dalam proses perencanaan dan
penganggaran. Setiap usulan kegiatan harus memiliki keterkaitan yang jelas
dengan target pembangunan daerah, indikator kinerja, serta visi pembangunan
Papua Tengah.Melalui evaluasi ini, pemerintah berharap seluruh program
dapat disempurnakan dan diharmonisasikan agar pelaksanaan pembangunan berjalan
lebih efektif serta memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat.Kepada tim evaluasi, Gubernur Papua Tengah juga berharap
proses pembahasan dilakukan secara produktif, profesional, dan konstruktif
dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.Di akhir sambutannya, ia mengajak seluruh pihak untuk terus
bekerja dengan semangat kolaborasi, integritas, dan tanggung jawab demi
terwujudnya Papua Tengah yang maju, sehat, cerdas, produktif, dan berkeadilan.Kegiatan evaluasi tersebut diharapkan dapat berjalan dengan
lancar serta menghasilkan keputusan terbaik demi kemajuan dan kesejahteraan
masyarakat Papua Tengah. Penulis: Bim
Editor: GF
22 Jun 2026, 19:47 WIT
Kebijakan Wajib Apel & Penitipan Nakes Disorot Pemuda Kei Mimika
Papuanewsonline.com, Timika – Kebijakan Pemerintah Kabupaten
Mimika yang mewajibkan tenaga kesehatan mengikuti apel khusus dan dititipkan
sementara di Puskesmas kota saat kembali dari tempat tugas menjadi sorotan.
Ketua Pemuda Kei Mimika Edoardus Rahawadan menilai kebijakan itu perlu
dievaluasi agar tidak menimbulkan persepsi perlakuan berbeda antar ASN.Hal tersebut disampaikan Edoardus melalui rilis tertulis
yang diterima redaksi, Minggu (21/6/2026).Isi Kebijakan yang Disorot Berdasarkan rilis tersebut, ada 2 poin kebijakan yang
disorot: 1. Tenaga kesehatan yang kembali ke Timika diwajibkan
mengikuti apel di lingkungan Kantor Bupati sesuai jadwal yang ditetapkan.2. Rencana penerbitan Surat Edaran Bupati agar tenaga
kesehatan yang belum dapat kembali ke lokasi tugas asal sementara ditugaskan di
Puskesmas sekitar kota.Pendapat Pemuda Kei Mimika Edoardus menjelaskan, alasan tenaga kesehatan kembali ke
Timika adalah kondisi objektif di lapangan seperti fasilitas tempat tinggal
yang kurang memadai serta persediaan bahan makanan dan sarana pendukung tugas
yang terbatas di lokasi terpencil.Menurutnya, jika kebijakan tersebut akan diterapkan secara
rutin, maka prinsip keadilan harus dikedepankan. "Harus mencakup tenaga
kesehatan, pendidik atau guru, petugas kecamatan, pegawai Dinas Perhubungan,
CPNS, PNS, maupun seluruh ASN lainnya. Prinsipnya tegas: sama hak, sama
kewajiban, tidak ada perlakuan berbeda," ujarnya.Ia juga mengutip sejumlah regulasi sebagai bahan
pertimbangan, antara lain UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1, UU ASN No. 20 Tahun 2023
Pasal 2, PermenPAN RB No. 62 Tahun 2020, Peraturan BKN No. 16 Tahun 2022, serta
UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 Pasal 231.Edoardus berharap Bupati Mimika, Sekretaris Daerah, dan
Kepala BKPSDM dapat mengevaluasi kebijakan tersebut agar sejalan dengan prinsip
keadilan, kesetaraan, dan tidak mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.Belum Ada Pernyataan Resmi Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada pernyataan resmi
dari Pemerintah Kabupaten Mimika, Sekretariat Daerah, BKPSDM, maupun Dinas
Kesehatan Mimika terkait kebijakan apel wajib dan penitipan sementara tenaga
kesehatan tersebut. Redaksi masih berupaya mengonfirmasi kepada pihak terkait
untuk memperoleh keterangan. Penulis: Hendrik
Editor: GF
22 Jun 2026, 19:44 WIT
Wamen ESDM Tinjau Jargas Sleman, Program Energi Bersih Dipercepat untuk Jangkau Jutaan Rumah Tangga
Papuanewsonline.com, Sleman – Pemerintah terus mempercepat
pengembangan jaringan gas bumi (Jargas) sebagai bagian dari upaya memperluas
akses energi bersih, meningkatkan efisiensi energi rumah tangga, dan memperkuat
ketahanan energi nasional. Salah satu implementasi yang dinilai berhasil saat
ini berada di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui sistem
distribusi gas berbasis Compressed Natural Gas (CNG) Clustering atau beyond
pipeline.
Keberhasilan program tersebut mendapat perhatian langsung
dari Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot yang melakukan
kunjungan kerja ke Sleman pada Jumat (19/6/2026). Peninjauan dilakukan untuk
melihat secara langsung perkembangan pemanfaatan gas bumi yang kini telah
menjangkau masyarakat di wilayah yang sebelumnya belum terhubung dengan
jaringan pipa transmisi gas.
Menurut Yuliot, inovasi distribusi gas berbasis CNG menjadi
solusi efektif dalam mempercepat pemerataan energi bersih di berbagai daerah.
Melalui sistem tersebut, masyarakat tidak perlu menunggu pembangunan jaringan
pipa utama untuk dapat menikmati manfaat gas bumi sebagai sumber energi yang
lebih ekonomis dan ramah lingkungan.
"Jadi untuk tahun 2026 ini, kita ada target 160.000
satuan sambungan rumah tangga di berbagai kota. Ini akan dilakukan proses
percepatan. Untuk lelangnya baru akan dilakukan pada akhir Juli ini. Jadi
secara teknis, ada kajian untuk kesiapan masing-masing kota yang saat ini
sedang kita selesaikan. Dan 160.000 satuan rumah tangga ini ada di Pulau Jawa,
ada di Sumatera, ada di Kalimantan, dan juga tergantung dari kedekatan sumber
gas untuk daerah yang bersangkutan. CNG, ya CNG semuanya," ujar Yuliot.
Saat ini, Jargas berbasis CNG di Sleman telah melayani 4.545
sambungan rumah tangga, enam pelanggan kecil, serta empat pelanggan komersial.
Untuk mendukung layanan tersebut, telah dibangun jaringan distribusi gas
sepanjang lebih dari 141 kilometer yang memungkinkan penyaluran energi secara
aman dan berkelanjutan kepada masyarakat.
Berdasarkan data yang dihimpun, rata-rata konsumsi gas bumi
pelanggan Jargas di Sleman mencapai sekitar 84 ribu meter kubik per bulan.
Jumlah tersebut setara dengan penghematan penggunaan sekitar 64 metrik ton LPG
setiap bulan, sekaligus menjadi kontribusi nyata dalam mengurangi
ketergantungan terhadap energi impor.
Pemanfaatan gas bumi tidak hanya difokuskan pada sektor
rumah tangga. Pemerintah juga mendorong perluasan layanan ke sektor produktif
seperti UMKM, restoran, hotel, dan fasilitas kesehatan. Salah satu contoh nyata
adalah Rumah Makan Payakumbuah Yogyakarta yang berhasil menekan biaya energi
hingga 30 sampai 33 persen setelah beralih menggunakan gas bumi.
Pemerintah bahkan telah menyiapkan target yang lebih besar
untuk tahun-tahun mendatang. Selain 160 ribu sambungan rumah yang ditargetkan
pada 2026, program pengembangan Jargas akan diperluas secara signifikan melalui
dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Dan tahun depan, dari pembiayaan APBN, justru kita
akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini juga
lagi kita persiapkan untuk anggaran tahun 2027. Untuk tahun 2028, itu sudah
bisa untuk 1 juta satuan sambungan rumah terlaksana. Jadi yang 160.000 itu bisa
melayani masyarakat," kata Yuliot.
Secara nasional, pengelolaan Jargas saat ini telah
menjangkau sekitar 827 ribu sambungan rumah yang tersebar di 18 provinsi dan 74
kabupaten/kota. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2026–2029, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 350 ribu sambungan rumah
baru setiap tahun melalui berbagai skema pendanaan.
Direktur Utama PGN, Arief K. Risdianto, menyampaikan
apresiasi atas dukungan Kementerian ESDM dan seluruh pemangku kepentingan dalam
pengembangan Jargas di Sleman. Menurutnya, teknologi CNG Clustering telah
membuktikan kemampuannya sebagai solusi distribusi gas yang efektif untuk
wilayah yang belum memiliki jaringan transmisi utama.
"Masyarakat tidak perlu khawatir terkait keamanan,
karena CNG yang bertekanan tinggi sekitar 200 bar telah disesuaikan dengan
sistem klaster agar mengalir dengan aman ke dapur-dapur rumah tangga. Dengan
pengawasan yang ketat dan teknologi pengaturan tekanan (PRS) yang andal, aliran
gas bumi ke dapur-dapur dipastikan aman untuk penggunaan sehari-hari,"
jelas Arief.
Melalui pengembangan Jargas yang semakin luas, pemerintah
berharap masyarakat dapat menikmati energi yang lebih murah, bersih, dan
berkelanjutan. Selain meningkatkan kesejahteraan rumah tangga, program ini juga
diharapkan mampu memperkuat sektor usaha produktif, mengurangi beban subsidi
energi negara, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih berdaya
saing. (GF)
21 Jun 2026, 18:44 WIT
Gus Ipul Pastikan Penutupan Munas-Konbes NU Siap, Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadir di Bangkalan
Papuanewsonline.com, Bangkalan – Persiapan penutupan Munas
Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) 2026 terus
dimatangkan. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
sekaligus Ketua Panitia Munas-Konbes NU 2026, KH Saifullah Yusuf atau Gus Ipul,
turun langsung meninjau lokasi acara di STAI Syaichona Moh. Cholil, Bangkalan,
Jawa Timur, Jumat (19/6/2026).Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh
kebutuhan teknis dan nonteknis telah dipersiapkan secara optimal menjelang
puncak kegiatan yang direncanakan akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah fasilitas pendukung, termasuk area utama kegiatan dan sarana pendukung
lainnya, menjadi fokus pengecekan panitia.Dalam peninjauan itu, Gus Ipul berkeliling memeriksa
berbagai titik strategis di lokasi acara. Ia mengecek kesiapan tenda yang telah
dipasang untuk menampung tamu undangan serta memastikan alur kedatangan peserta
dan tamu kehormatan dapat berjalan dengan baik.Selain melakukan pengecekan lapangan, Gus Ipul juga
berdiskusi dengan sejumlah pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan.
Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Kapolres
Bangkalan AKBP Wibowo, S.I.K., M.H., Pengasuh Pesantren Syaichona Moh. Cholil
RKH Muhammad Nasih Aschal, serta perwakilan PCNU se-Madura.Pertemuan tersebut membahas berbagai aspek teknis
penyelenggaraan, mulai dari penataan kawasan, kesiapan fasilitas pendukung,
hingga langkah-langkah pengamanan yang akan diterapkan saat acara berlangsung.
Koordinasi lintas lembaga dinilai penting mengingat penutupan Munas-Konbes NU
menjadi agenda nasional yang diperkirakan dihadiri ribuan peserta.Menurut Gus Ipul, setiap detail persiapan harus diperhatikan
secara serius agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan tertib.“Kita ingin memastikan seluruh titik siap. Mulai dari lokasi
acara, alur kedatangan Presiden, alur para tamu undangan, pengamanan, hingga
pelayanan peserta. Semuanya harus tertata dengan baik,” ujar Gus Ipul.Usai meninjau lokasi, Gus Ipul melanjutkan agenda dengan
memimpin rapat koordinasi di Pendopo Kabupaten Bangkalan. Rapat tersebut
dihadiri Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Wakil Bupati Bangkalan Moch. Fauzan
Dja’far, Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo, Dandim Bangkalan, sejumlah pejabat
terkait, serta jajaran pengurus NU se-Madura.Dalam rapat koordinasi tersebut, panitia bersama pemerintah
daerah dan aparat keamanan membahas secara rinci berbagai skenario pelaksanaan
acara. Fokus utama pembahasan meliputi jalur kedatangan Presiden, pengaturan
tamu VVIP dan VIP, pengelolaan peserta, pengamanan kawasan, kesiapan
infrastruktur, hingga dukungan fasilitas penunjang di sekitar lokasi.Gus Ipul menegaskan bahwa keberhasilan penutupan
Munas-Konbes NU tidak hanya ditentukan oleh kesiapan panitia, tetapi juga oleh
sinergi seluruh pihak yang terlibat. Karena itu, koordinasi yang intensif terus
dilakukan agar setiap potensi kendala dapat diantisipasi sejak dini.“Ini bukan hanya soal teknis acara, tetapi juga soal
penghormatan kepada para kiai, para peserta, para tamu, dan tentu kepada
Presiden yang kita undang hadir dalam penutupan. Karena itu semua harus
disiapkan sebaik-baiknya,” kata Gus Ipul.Di akhir kegiatan, Gus Ipul menyampaikan apresiasi kepada
Pemerintah Kabupaten Bangkalan, aparat keamanan, Pesantren Syaichona Moh.
Cholil, Kementerian Pekerjaan Umum, serta seluruh elemen Nahdlatul Ulama di
Madura yang turut berkontribusi dalam menyukseskan agenda nasional tersebut.
“Bangkalan adalah tempat yang sangat penting bagi NU. Karena
itu kita ingin penutupan Munas-Konbes di sini menjadi momentum yang baik,
tertib, dan membawa keberkahan,” ujar Gus Ipul. (GF)
21 Jun 2026, 18:34 WIT
TNI Gelar Nobar Piala Dunia 2026 di 1.500 Titik, Perkuat Persatuan dan Semangat Kebangsaan
Papuanewsonline.com, Jakarta – Tentara Nasional Indonesia
(TNI) menggelar kegiatan Nonton Bersama (Nobar) Kebangsaan Piala Dunia 2026
secara gratis di lebih dari 1.500 titik yang tersebar di seluruh wilayah
Indonesia. Kegiatan yang berlangsung sejak 11 hingga 19 Juni 2026 ini menjadi
salah satu agenda nonton bersama terbesar yang pernah difasilitasi TNI bagi
masyarakat dari Sabang sampai Merauke.Program tersebut merupakan bagian dari upaya TNI
menghadirkan hiburan yang merata bagi masyarakat sekaligus memperkuat semangat
persatuan dan kebersamaan di tengah momentum ajang sepak bola terbesar dunia
tersebut.Pelaksanaan Nobar Kebangsaan terselenggara melalui sinergi
antara TNI dan TVRI. Kolaborasi ini tidak hanya menghadirkan tontonan olahraga
berkualitas bagi masyarakat, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial yang
mempererat hubungan antarwarga di berbagai daerah.Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dari berbagai latar
belakang dapat berkumpul dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Momen
menyaksikan pertandingan Piala Dunia dimanfaatkan sebagai sarana memperkuat
rasa persaudaraan, solidaritas sosial, dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan
Republik Indonesia.TNI menilai olahraga memiliki kekuatan untuk menyatukan
masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, maupun golongan. Karena
itu, Nobar Kebangsaan diharapkan mampu menjadi media yang efektif dalam
membangun semangat nasionalisme dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.Selain memberikan manfaat sosial, kegiatan ini juga
berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Kehadiran ribuan warga di
lokasi penyelenggaraan turut membuka peluang usaha bagi pelaku Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berjualan di sekitar area nobar.Perputaran ekonomi yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan
menjadi salah satu nilai tambah yang diharapkan dapat membantu meningkatkan
pendapatan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil di daerah.TNI juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga suasana
yang aman, tertib, dan kondusif selama kegiatan berlangsung. Kebersamaan yang
terbangun melalui kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat hubungan
antara TNI dan rakyat sebagai fondasi utama dalam menjaga persatuan bangsa.Melalui Nobar Kebangsaan Piala Dunia 2026, TNI menegaskan
komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam tugas
pertahanan negara, tetapi juga dalam berbagai kegiatan sosial yang mempererat
kebersamaan dan semangat gotong royong menuju Indonesia yang semakin maju dan
bersatu. (GF)
21 Jun 2026, 18:32 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
