logo-website
Jumat, 26 Sep 2025,  WIT

DPRK Mimika Jadi Penengah, Konflik HAPAK dan Disdik Berakhir Damai

Setelah mediasi intensif, pagar Kantor Dinas Pendidikan Mimika yang sempat digembok dibuka kembali, disertai komitmen perlindungan bagi pengusaha Orang Asli Papua.

Papuanewsonline.com - 26 Sep 2025, 04:57 WIT

Papuanewsonline.com/ Pendidikan & Kesehatan

Anggota DPRK Mimika bersama perwakilan HAPAK dan Disdik saat membuka kembali gerbang Kantor Dinas Pendidikan Mimika pasca mediasi, Kamis (25/9/2025).

Papuanewsonline.com, Mimika — Suasana tegang yang sempat mewarnai aksi penggembokan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Mimika akhirnya mereda. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika berhasil menjadi penengah dalam mediasi antara Honai Adat Pengusaha Amungme Kamoro (HAPAK) dengan pihak Disdik Mimika, Kamis (25/9/2025).


Sehari sebelumnya, HAPAK melakukan aksi spontan dengan menggembok pagar dan pintu Kantor Disdik sebagai bentuk protes terhadap persoalan transparansi dalam pelaksanaan proyek penunjukan langsung (PL). Aksi tersebut menyoroti pentingnya keberpihakan pemerintah kepada pengusaha lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Ketua HAPAK, Tenius Kum, menegaskan bahwa langkah yang ditempuh pihaknya bukan tanpa alasan. Menurutnya, aksi ini adalah bentuk nyata perjuangan untuk menuntut keadilan bagi pengusaha OAP yang selama ini merasa tersisih.

“Kehadiran HAPAK betul-betul memperjuangkan keluhan dan aspirasi kami sebagai pengusaha OAP. Kami ingin hak-hak kami dihargai dan diberi ruang dalam pembangunan daerah,” ujarnya penuh penekanan.

Dalam mediasi yang berlangsung kondusif, Anggota DPRK Mimika, Yan Pieterson Laly, menyampaikan rasa syukur karena persoalan dapat diselesaikan secara damai.

“Puji Tuhan, mediasi ini berjalan lancar sehingga gerbang Kantor Disdik yang sempat digembok akhirnya bisa dibuka kembali. Ini menjadi bukti bahwa dialog selalu lebih baik dibanding konfrontasi,” ucapnya.

Lebih lanjut, Laly menyebut bahwa DPRK Mimika akan segera menggelar paripurna Ranperda Non APBD, yang salah satunya memuat aturan perlindungan bagi pengusaha lokal. “Hak-hak pengusaha lokal akan dipastikan terlindungi dalam aturan tersebut,” tambahnya.

Senada dengan itu, anggota DPRK lainnya, Anton N. Alom, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat. “Kesepakatan sudah dicapai. Gembok dibuka, dan semua pihak sepakat menjaga situasi tetap aman dan kondusif,” tegasnya.

Sementara itu, Kabid SMP, SMA/SMK Disdik Mimika, Manto Ginting, menyampaikan apresiasi kepada HAPAK dan DPRK Mimika atas penyelesaian yang ditempuh dengan cara damai.

“Terima kasih atas pengertian semua pihak. Kami berharap ke depan komunikasi dapat terus dijaga sehingga tidak ada lagi aksi yang berpotensi mengganggu pelayanan publik,” ungkapnya.

Mediasi ini menandai titik terang hubungan antara pengusaha lokal dan pemerintah daerah. Kehadiran DPRK Mimika sebagai fasilitator memperlihatkan pentingnya dialog terbuka dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Dengan dibukanya kembali pagar Kantor Disdik, aktivitas pelayanan pendidikan dapat kembali berjalan normal. Di sisi lain, pengusaha OAP kini memiliki harapan baru dengan adanya komitmen DPRK untuk memperjuangkan perlindungan dalam regulasi daerah.


 

Penulis: Abim

Editor: GF

 

Bagikan berita:
To Social Media :
Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE