KNPB Wilayah Dogiyai Tegaskan Penolakan Perusahaan Ilegal dan Militerisme di Meepago

Papuanewsonline, Dogiyai – Gelombang penolakan terhadap perusahaan ilegal dan praktik militerisme kembali menggema di Papua. Kali ini, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Dogiyai bersama masyarakat setempat menyatakan sikap tegas dalam sebuah aksi terbuka yang digelar untuk memperingati Hari Buruh Tani Nasional, Rabu (24/9/2025).

Dalam pernyataan resminya, KNPB Wilayah Dogiyai menegaskan bahwa kehadiran perusahaan-perusahaan yang dinilai ilegal serta penempatan aparat militer di wilayah Meepago telah membawa dampak serius bagi masyarakat adat Papua. Mereka menilai keberadaan tersebut bukan hanya merampas hak atas tanah dan sumber daya alam, tetapi juga menimbulkan penderitaan sosial, konflik horizontal, hingga dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

KNPB menolak dengan tegas segala bentuk investasi dan aktivitas perusahaan yang dianggap tidak sah serta merugikan masyarakat. Tanah adat dan kekayaan alam Papua, menurut mereka, seharusnya dikelola oleh rakyat sendiri demi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang.

“Tanah Papua bukan untuk dijual, bukan untuk dirampas, tetapi untuk diwariskan kepada anak cucu. Kami menolak dengan keras semua perusahaan ilegal yang masuk ke wilayah Meepago,” demikian pernyataan KNPB.

Selain persoalan perusahaan, KNPB juga menyoroti keberadaan militer di Meepago yang dianggap sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan korporasi dan menekan suara rakyat. Mereka menuntut penghentian militerisasi dan mendorong penyelesaian tuntas atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang masih membekas di ingatan masyarakat Papua.

“Kami tidak butuh militer yang hanya menghadirkan ketakutan. Yang kami butuhkan adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar rakyat Papua,” lanjut pernyataan tersebut.

KNPB Wilayah Dogiyai berharap sikap ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah, serta lembaga-lembaga terkait. Mereka menuntut langkah nyata dalam menghentikan operasi perusahaan ilegal, menghentikan praktek militerisme, serta membuka ruang dialog yang bermartabat untuk menyelesaikan persoalan Papua secara adil.

Pernyataan tegas ini sekaligus menegaskan kembali konsistensi KNPB dalam memperjuangkan aspirasi rakyat Papua di tengah berbagai dinamika politik, ekonomi, dan keamanan yang masih kompleks di wilayah tersebut.

Penulis: Hendrik

Editor: GF