Papuanewsonline.com
BERITA Politik & Pemerintahan
Homepage
Laksanakan Forum Belajar Bersama, Polri Tegaskan Pelayanan Publik Jadi Cepat dan Transparan
Papuanewsonline.com, Jakarta - Polri menyelenggarakan Forum Belajar Bersama di Ruang Rapat Posko Presisi, Bareskrim Polri. Kegiatan ini diusung sebagai upaya Polri memperkuat pelayanan publik dengan mengedepankan prinsip transparansi dan efisiensi. Kegiatan tersebut diselenggarakan dengan mengusung tema Strategi Polri Presisi Menuju Pelayanan Publik yang Prima dan Anti-Korupsi. Kegiatan ini dipimpin oleh Brigjen Pol Dr. Indarto, S.H., S.Sos., S.I.K., M.Si., selaku Wakaposko Presisi.Kegiatan ini menghadirkan narasumber Nathalya Wani Sabu yang memiliki beragam pengalaman dalam bidang teknologi dan keamanan siber. Nathalya, yang saat ini menjabat sebagai Senior Adviser Fraud Banking Investigation dan Executive VP Center of Digital Bank/Head of layanan call center bank, serta Ketua Komite Cyber Security Perbanas, memberikan wawasan berharga mengenai penggunaan teknologi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.Nathalya Wani Sabu pun menekankan pentingnya membangun pemimpin yang memiliki karakter kuat. Dengan begitu, mampu memberikan arahan tegas dan memastikan tim bekerja dengan semangat tinggi, meski dalam kesulitan. “Pemimpin harus seperti harimau, yang mengaum dengan keberanian dan semangat yang tinggi, meskipun tim yang dipimpin seperti kucing sekalipun,” ujarnya, dikutip Kamis (25/9/25).Salah satu topik utama yang dibahas adalah strategi pelayanan melalui layanan call center bank dengan keunggulan dalam hal kecepatan respons. Nathalya Wani Sabu menjelaskan, layanan call center bank ini diharapkan dapat memberikan respons dalam waktu kurang dari dua menit.“Untuk memastikan efisiensi yang mendukung peluang bisnis,” ungkapnyaSalah satu inovasi yang diterapkan adalah penggunaan chatbot untuk menjawab pertanyaan umum. Diharapkan, dengan ini dapat mengurangi beban petugas layanan, meskipun pengembangan chatbot masih terus dilakukan.Dia juga mengingatkan prinsip penting dalam kepemimpinan yang berbunyi “Bekerjalah dua level di atasmu, sampai gajimu tidak pantas untukmu.” Hal ini menggambarkan pentingnya kerja keras dan dedikasi dalam mencapai tujuan organisasi. Lebih lanjut ia menekankan perlunya pemimpin yang mampu menetapkan Key Performance Indicators (KPI) yang terukur untuk menilai keberhasilan transformasi pelayanan publik. Keberhasilan dalam layanan publik, ujarnya, bukan hanya tentang memberikan jawaban yang benar, tetapi juga memberikan pengalaman menyenangkan bagi masyarakat. PNO-12
25 Sep 2025, 18:54 WIT
Pemprov Papua Dorong Sinergi dengan LDII dalam Peningkatan SDM
Papuanewsonline.com, Jayapura —
Pemerintah Provinsi Papua menegaskan pentingnya kolaborasi antara organisasi
kemasyarakatan dan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Hal ini mengemuka dalam pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) LDII Papua ke-VII
yang digelar di salah satu hotel di kawasan Kotaraja, Distrik Abepura, Kota
Jayapura, Rabu (24/9/25). Asisten Sekda Bidang Perekonomian
dan Pembangunan Provinsi Papua, M.B. Setyo Wahyudi, yang hadir mewakili
pemerintah daerah, menyampaikan bahwa program kerja Lembaga Dakwah Islam
Indonesia (LDII) Papua diharapkan berjalan seiring dengan agenda prioritas
Pemprov Papua. Dalam arahannya, Setyo Wahyudi
menekankan sejumlah isu krusial yang perlu menjadi perhatian bersama, seperti
stunting, kemiskinan ekstrem, serta ketersediaan makanan bergizi bagi
masyarakat kecil. “Tadi sudah disinggung terkait
penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, makanan bergizi gratis, dan
sebagainya. Semua ini merupakan program prioritas pemerintah yang perlu
dukungan berbagai pihak, termasuk LDII,” ujar Setyo Wahyudi dari mimbar Muswil. Ia menambahkan, Muswil LDII
ke-VII harus menjadi wadah evaluasi sekaligus momentum untuk memperkuat sinergi
antara LDII dan pemerintah daerah. Menurutnya, peningkatan kualitas
sumber daya manusia (SDM) adalah pondasi utama pembangunan Papua. Pemerintah
menginginkan agar organisasi seperti LDII ikut mengambil bagian dalam mencetak
SDM yang unggul, produktif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan
teknologi. “Kalau kita hanya membangun
infrastruktur tanpa menyiapkan manusia yang berkualitas, maka pembangunan tidak
akan berjalan maksimal. SDM adalah kunci utama,” tegas Setyo. Ketua Dewan Pimpinan Pusat LDII, Chriswanto
Santoso, dalam kesempatan itu menegaskan bahwa LDII berkomitmen untuk
bersinergi dengan pemerintah melalui slogan 3K: Karya, Kontribusi, dan
Komunikasi. Sementara itu, Ketua DPW LDII
Papua, Sugiyono, menambahkan bahwa LDII Papua siap membangun sinergi dengan
delapan program prioritas pemerintah, terutama pada aspek peningkatan SDM,
kesehatan masyarakat, hingga penguatan ekonomi lokal. “Kami akan terus berkolaborasi
dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait, agar program LDII bisa
benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Papua,” kata Sugiyono. Muswil LDII Papua ke-VII ini
bukan hanya menjadi agenda internal organisasi, tetapi juga momentum untuk
meneguhkan peran LDII sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan
sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat Papua. Dengan sinergi yang kuat antara
pemerintah dan organisasi masyarakat, diharapkan berbagai permasalahan seperti
stunting dan kemiskinan dapat ditekan, sekaligus membuka jalan bagi terwujudnya
Papua yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Penulis: Jidan Editor: GF
25 Sep 2025, 17:18 WIT
Tingkatkan Pelayanan Dalam Menangani Keadaan Darurat, Kapolda Maluku: Tim Baru Akan Segera Hadir
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto S.H., S.I.K. M.Si terus berusaha meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Salah satu rencana yang akan dilakukan yaitu pembentukan personel layaknya Batalyon atau Kompi. Tim ini dapat cepat digerakan dalam penanganan peristiwa yang bersifat kontijensi atau bencana alam.Salah satu inovasi yang merupakan implementasi dari slogan "Polri untuk masyarakat" ini disampaikan Kapolda saat memimpin langsung apel gabungan personel Polda Maluku di Gedung Plaza Presisi Manise, Tantui, Kota Ambon, Rabu (24/9/25).Didampingi Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni S.I.K., M.H, beserta Irwasda dan dihadiri seluruh Pejabat Utama Polda Maluku, Kapolda menekankan pentingnya soliditas internal dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.Perkuatan personel dan kerjasama harus terus ditingkatkan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab kepolisian. "Saat ini kita berada di era majunya teknologi digital. Anggota Polri Saya minta dalam menjalankan tugas kepolisian bukan saja harus unggul di dunia nyata, tapi juga unggul di dunia maya. Ini sudah menjadi hal yang tidak bisa kita hindari," ungkapnya.Menurut Kapolda, setiap persoalan yang dihadapi, baik itu bersifat kontijensi atau bencana alam akan mudah ditangani apabila adanya kerjasama, dan kekompakan tim."Saya ingin membentuk kita dalam Batalyon dan Kompi, sehingga semua bisa tau perannya. Karo OPS agar dibuatkan strukturnya yang paten sehingga anggota di lapangan bisa paham saat nanti digerakan dalam menghadapi situasi yang bersifat kontijensi atau bencana alam. Ini harus dibentuk juga di tingkat Polres jajaran," pintanya.Pembentukan anggota dalam kelompok layaknya Batalyon atau Kompi, lanjut Kapolda, bertujuan untuk penanganan cepat setiap persoalan yang terjadi baik bersifat kontijensi atau bencana alam."Karena dalam merespon situasi seperti itu (kontijensi atau bencana alam) tidak mudah. Namun kalau personel kita sudah dibentuk dalam kerangka Batalyon atau Kompi maka kita akan mudah menggerakan anggota dalam pelaksanaan tugas yang bersifat darurat di lapangan," jelasnya.Di sisi lain, Orang nomor 1 Polda Maluku ini tak pernah lelah mengingatkan seluruh personel Polda dan jajaran untuk tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun. Sebab, selain dapat merusak nama baik institusi Polri, juga bisa merugikan diri sendiri dan keluarga."Saya minta agar jangan lagi ada anggota yang melakukan pelanggaran sekecil apapun. Ini akan merusak nama baik kita. Kita kerja siang malam dengan ikhlas, namun karena ulah oknum, masyarakat akan tidak percaya lagi kepada kita," tegasnya.Setiap personel diminta bijaksana dalam bertindak dan melangkah. Sebagai anggota Polisi, semua pengabdian hanya diberikan kepada masyarakat, bangsa dan negara. Menjadi Polisi bukan untuk dihargai atau jadi hebat. Ini akan tersingkir oleh perkembangan jaman yang menuntut peran Polri yang prima."Mari kita saling mengingatkan, saling mengajak dan mencegah dari kesalahan. Kedepan tantangan tugas kita akan semakin berat," pungkasnya. PNO-12
25 Sep 2025, 15:06 WIT
Percepat Transformasi Polri, Kapolri Gandeng Pakar dan Akademisi
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat akselerasi transformasi Polri di ruang Pusdalsis Stamaops Polri, Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (24/9/2025). Dalam forum ini, Polri menggandeng sejumlah pakar dan akademisi lintas bidang untuk memberikan pandangan dan masukan.Kapolri menegaskan bahwa akselerasi transformasi Polri merupakan respons atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan pihaknya siap bergerak cepat menindaklanjuti arahan tersebut.“Pada saatnya kami di sini ingin memenuhi harapan publik dan melakukan upaya untuk menjemput bola. Tim akselerasi ini bergerak bersama melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi,” kata Kapolri.Ia menambahkan, rapat ini menjadi wadah untuk menyerap saran dan kritik dari berbagai pihak agar proses reformasi internal kepolisian berjalan optimal.“Yang diundang dalam acara ini adalah tokoh-tokoh untuk memberi masukan saran dan kritik. Supaya perspektif publik nyata diserap oleh tim reformasi internal,” imbuh Kapolri.Rapat akselerasi ini menghadirkan berbagai pakar dan akademisi yang mewakili bidangnya masing-masing:1. Pemerhati Kepolisian- Komjen Pol (Purn) Drs. Ito Sumardi Djunisanyoto- Irjen Pol (Purn) Drs. Aryanto Sutadi- Prof. Dr. Hermawan Sulistyo, M.A.- Bambang Rukminto- Sugeng Teguh Santoso2. Media dan Komunikasi Publik- Rustika Herlambang, S.S., M.I.Kom.- Alfito Deannova Ginting- Dr. Devie Rahmawati, M.Hum.3. Peneliti / Bidang Riset / Politik- Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.- Agung Arafat Saputra, S.H., S.Pd., M.H.- Dr. Pratama Dahlian Persadha4. Kepemudaan- Drs. Andy Soebjakto Molangggato- Andi Yentriani- Lintang Suryaningtyas, S.H., LL.M.5. Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)- Hendardi, S.H.- Nur Kholis, S.H., M.A.- Poengky Indarti, S.H., LL.M.- Dr. Bachtiar, S.H., M.H.- Dr. Chaerul Huda, S.H., M.H.- Dr. Ninik Rahayu- Ir. Johan Budi Sapto Pribowo- Prof. Drs. Adrianus Eliasta Sembiring Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D.- Dr. Ade Erlangga Masdiana6. Akademisi / Budayawan- Prof. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H.- Dimas Oky Nugroho, Ph.D.- Dr. (H.C) Ary Ginanjar Agustian- Prof. Rhenald Kasali, Ph.D.- Hermawan Kartajaya, S.E., M.B.A.- Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.Rer.Publ.- Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU- Prof. Dr. Semiarto Aji PurwantoKapolri memastikan semua masukan akan dikaji serius oleh tim. “Yang jelas, polisi terbuka terhadap semua upaya untuk perbaikan institusi,” tegasnya. PNO-12
25 Sep 2025, 14:49 WIT
Wakapolda Maluku Dampingi Wakil Menteri Kehutanan RI Dalam Kunjungannya Ke Hutumuri
Papuanewsonline.com, Ambon – Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H, menghadiri rangkaian kunjungan kerja Wakil Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Rohmat Marzuki, S.Hut, di Negeri Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, Rabu (24/9/2025) sore. Kehadiran Wakapolda dalam kegiatan ini sekaligus menunjukkan dukungan penuh Polri terhadap program pemerintah pusat dalam pengelolaan hutan adat dan pemberdayaan masyarakat.Prosesi penyambutan berlangsung dengan tarian adat cakalele, dan dilanjutkan di rumah adat Baileo Suluh Waming. Yaitu Pengalungan kain adat kepada Wakil Menteri Kehutanan RI, penyerahan bibit tanaman, pemasangan papan pengumuman batas wilayah hutan adat, serta penandatanganan kerja sama Universitas Pattimura dengan Balai PS. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut berjalan khidmat dengan dukungan aparat keamanan.Di sela kegiatan, Wakapolda Maluku memberikan tanggapan positif atas program yang diinisiasi pemerintah pusat. Ia menegaskan pentingnya sinergitas pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan di Maluku. “Polda Maluku mendukung penuh setiap program pemerintah di bidang kehutanan dan lingkungan hidup, dengan memastikan situasi keamanan tetap aman dan kondusif,” ujarnya.Sebagai penutup, Wakapolda Maluku turut menyaksikan pelepasan satwa endemik Maluku di hutan adat Hutumuri oleh Wamen bersama Gubernur Maluku. Pelepasan satwa ini menjadi simbol kepedulian bersama terhadap kelestarian lingkungan hidup di Maluku khususnya Negeri Hutumuri.Usai kegiatan, Wakapolda Maluku mendampingi rombongan Wamen Kehutanan hingga ke Bandara Pattimura Ambon, sebelum bertolak kembali ke Jakarta.Kehadiran Wakapolda Maluku dalam kegiatan ini menegaskan peran Polri sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan, mendukung pengembangan UMKM lokal, serta memastikan situasi keamanan tetap kondusif sepanjang rangkaian kunjungan kerja berlangsung. PNO-12
25 Sep 2025, 14:39 WIT
Bupati Mimika Tegaskan Integritas ASN, Siap Copot Pejabat yang Tak Punya Komitmen
Papuanewsonline.com, Mimika —
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika kembali menegaskan komitmennya dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bupati Mimika, Johanes Rettob,
menekankan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki integritas,
disiplin, dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugasnya. Peringatan keras pun diberikan
kepada pejabat yang tidak menunjukkan kinerja sesuai harapan. Menurut Bupati,
pencopotan jabatan bukanlah ancaman kosong, melainkan langkah tegas yang harus
diambil demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Nilai dari pelatihan ini
penting, tapi bukan semata angka. Integritas, komitmen, dan mentalitas dalam
melayani masyarakat itu yang utama. Kalau ASN tidak mampu menunjukkannya, maka
konsekuensinya adalah pencopotan jabatan,” tegas Johanes Rettob dalam arahannya
saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan
Kepemimpinan Pengawas (PKP) di Ballroom Hotel Kanguru Timika, Rabu (24/9/25). Lebih jauh, Rettob juga
mengingatkan seluruh ASN agar menjauhkan diri dari keterlibatan dalam politik
praktis. Ia menilai, hal tersebut dapat merusak profesionalitas dan
menghilangkan integritas yang seharusnya menjadi jati diri seorang aparatur
negara. “ASN jangan sampai terjebak dalam
kepentingan politik praktis. Tugas utama kita adalah melayani rakyat, bukan
menjadi alat politik. Kalau integritas hilang, kepercayaan publik pun akan ikut
runtuh,” ujarnya. Bupati juga menyoroti sikap lama
yang masih melekat pada sebagian ASN. Ia menyebut banyak pejabat yang masih
terbiasa merasa diri seperti “bos” dan kurang peduli terhadap pelayanan.
Menurutnya, paradigma tersebut harus segera ditinggalkan. “Kita sudah terlalu lama terbiasa
dengan sikap masa bodoh, bahkan ada yang merasa diri seperti atasan besar. Itu
harus diubah. ASN adalah pelayan masyarakat, bukan sebaliknya. Itulah
mentalitas baru yang harus kita tanamkan,” tegas Rettob. Pelatihan PKA dan PKP ini sendiri
digelar berkat kerja sama Pemkab Mimika dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah
melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSD)
Kabupaten Mimika. Bupati juga menyampaikan
permohonan maaf kepada ASN lain yang belum dapat mengikuti pelatihan ini. Ia
berharap, pada tahun-tahun mendatang kesempatan serupa dapat diberikan secara
lebih luas agar semua aparatur mendapat pembekalan yang sama. “Pelatihan ini adalah investasi
jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur kita. Kalau ASN
kita profesional, pelayanan publik akan semakin baik, dan masyarakat Mimika
yang akan merasakan manfaatnya,” tandasnya. Dengan nada optimis, Rettob
menutup arahannya dengan harapan agar pelatihan ini menjadi momentum
transformasi nyata bagi birokrasi Mimika menuju pemerintahan yang lebih bersih,
responsif, dan berorientasi pada pelayanan. Penulis: Jid Editor: GF
25 Sep 2025, 14:36 WIT
Gelar Anev Kehumasan, Kadiv Humas Tekankan Refleksi Demi Meningkatkan Pelayanan Publik
Papuanewsonline.com, Jakarta - Divisi Humas Polri menggelar kegiatan analisa dan evaluasi (Anev) serta pembinaan kesehatan mental personel yang dibuka langsung oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho. Total 653 personel yang mengikuti kegiatan ini, baik secara langsung maupun daring.Irjen Pol. Sandi menyatakan, tugas kepolisian yang dijalankan jajaran humas harus dibarengi dengan sehatnya kekuatan fisik dan mental. Terlebih, tantangan dan tugas yang dijalankan ke depan akan semakin kompleks.“Kita meningkatkan kesehatan mental kita, dan kita juga anev apa yang sudah kita kerjakan, apa yang belum kita kerjakan, sehingga nanti berkorelasi,” ujar Irjen Pol. Sandi, Rabu (24/9/25).Ia menyampaikan, dengan kegiatan ini juga diharapkan jajaran Humas Polri bisa merefleksi diri untuk meningkatkan kemampuannya dan tahu tupoksinya dalam bekerja. Setiap jajaran juga harus menyadari bahwa profesi kepolisian adalah profesi yang mulia dan sepatutnya dijalani dengan penuh tanggung jawab.“Maka dari itu jangan nodai kemuliaan profesi kepolisian dengan hal-hal yang tidak bermanfaat ataupun hal-hal yang menyimpang,” ungkap Irjen Pol. Sandi.Ditegaskan Irjen Pol. Sandi, berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini juga harus dijadikan refleksi diri untuk semakin meningkatkan pelayanan kehumasan. Mitigasi menjadi salah satu yang penting dan harus dilakukan jajaran Divisi Humas Polri.“Semoga kegiatan yang baik ini dapat terus berlanjut dan membawa manfaat yang besar bagi kita semua, serta semakin memperkuat peran di Divisi Humas Polri sebagai penjaga citra positif, kepercayaan masyarakat, dan harapan terhadap isu kepolisian, sehingga polisi menjadi mitra dan selalu di hati masyarakat,” jelas Kadiv Humas. PNO-12
25 Sep 2025, 14:13 WIT
HAPAK Segel Kantor Dinas Pendidikan Mimika, Protes Tak Digubris Sejak Awal Tahun
Papuanewsonline, Mimika — Suasana
Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika pada Rabu (24/9/25) mendadak berbeda.
Gerbang utama kantor yang biasanya ramai dilalui pegawai dan masyarakat, pagi
itu terkunci rapat dengan gembok besar. Aksi tersebut dilakukan oleh Honai Adat
Pengusaha Amungme Kamoro (HAPAK) sebagai bentuk protes atas sikap Kepala Dinas
Pendidikan Mimika yang dinilai tidak merespons aspirasi mereka sejak awal tahun
2025. Sekretaris HAPAK, Maria Kotorok,
menyampaikan bahwa pihaknya sudah berulang kali berusaha menjalin komunikasi
dengan Kepala Dinas Pendidikan, bahkan sejak Januari 2025. Namun, hingga kini
tidak pernah ada tanggapan. “Sejak Januari kami secara resmi
sudah menyurat untuk bertemu dengan tujuan menyampaikan keberadaan HAPAK
sebagai salah satu organisasi pengusaha Amungme dan Kamoro yang memperjuangkan
hak-hak pengusaha asli. Tetapi sampai sekarang tidak pernah ada jawaban,” tegas
Maria. Lebih jauh, Maria mengungkapkan
bahwa kekecewaan HAPAK berakar dari kebijakan penunjukan langsung pekerjaan
tahun 2025 yang dinilai mengabaikan keberadaan pengusaha asli Papua. Padahal,
menurut aturan yang berlaku, penunjukan langsung seharusnya diprioritaskan bagi
pengusaha lokal. “Penunjukan langsung itu ada
aturannya, dan jelas disebutkan harus diberikan kepada pengusaha asli Papua.
Namun, faktanya kami selalu terpinggirkan. Inilah alasan kami akhirnya
melakukan aksi ini. Kami tidak punya jalan lain selain menggembok pintu kantor,
supaya suara kami didengar,” ujarnya dengan nada kecewa. Meski aksinya cukup mengejutkan,
Maria menegaskan bahwa langkah ini bukanlah bentuk perlawanan kepada masyarakat
luas. Ia bahkan menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang
ditimbulkan akibat aksi tersebut. “Kami atas nama HAPAK ingin
menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Mimika
atas aksi spontan ini. Tetapi kami tidak punya pilihan lain agar aspirasi kami
mendapat perhatian,” jelas Maria. Ketua HAPAK, Tenius Kum,
menegaskan bahwa aksi ini tidak berhenti sampai di sini. Ia menyebutkan, selama
Kepala Dinas Pendidikan belum memberikan jawaban ataupun ruang dialog, HAPAK
akan terus melanjutkan aksi serupa. “Kami tidak akan berhenti sebelum
ada respon resmi dari Kepala Dinas Pendidikan. Kami hanya ingin hak kami
sebagai pengusaha asli Papua dihargai, sesuai aturan yang berlaku,” tegas
Tenius. Aksi penggembokan kantor dinas
ini dinilai sebagai simbol ketegangan relasi antara organisasi pengusaha lokal
dengan pemerintah daerah. Jika dibiarkan berlarut, hal ini bisa memengaruhi
kepercayaan masyarakat terhadap keberpihakan pemerintah dalam mendukung
pengusaha asli Papua. Warga yang melintas di sekitar
kantor terlihat terkejut sekaligus penasaran. Bagi mereka, aksi semacam ini
jarang terjadi di lingkungan perkantoran pemerintah. Namun, sebagian warga
justru menilai aksi ini sebagai wujud keberanian HAPAK untuk menyuarakan haknya
secara terbuka. Penulis: Abim Editor: GF
25 Sep 2025, 13:48 WIT
Wamenko Polkam: Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Fondasi Ketangguhan Siber Nasional
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Ancaman di ruang siber semakin nyata, kompleks, dan berdampak besar terhadap
stabilitas politik, hukum, dan keamanan nasional. Hal ini ditegaskan oleh Wakil
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Wamenko Polkam),
Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus, saat menyampaikan paparan utama
dalam Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Perlindungan Infrastruktur
Informasi Vital (PIIV) yang digelar di Depok, Jawa Barat, Selasa (23/9/25). Dalam kesempatan tersebut,
Lodewijk menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi seluruh pihak adalah kunci
dalam membangun ketahanan ruang siber Indonesia.
“Ancaman siber bukan sekadar masalah teknologi, tetapi ancaman hybrid yang
menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa. Sinergi, kolaborasi, dan komitmen
semua pemangku kepentingan adalah fondasi utama bagi Indonesia yang tangguh di
era digital,” ujarnya. Lodewijk mengingatkan bahwa
Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar setiap kementerian dan lembaga
membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT). Tim ini berfungsi
sebagai benteng pertahanan siber sekaligus garda terdepan dalam penanganan
insiden digital.
“Arahan Presiden jelas, kita harus tangguh, waspada, dan mampu mengantisipasi
setiap bentuk serangan siber,” tegasnya. Wamenko Polkam mencontohkan
sejumlah insiden global yang menunjukkan betapa seriusnya ancaman serangan
siber terhadap infrastruktur vital. Mulai dari serangan ransomware Colonial
Pipeline di AS (2021) yang melumpuhkan distribusi bahan bakar, hingga peretasan
sistem air minum Oldsmar, Florida (2021) yang hampir membahayakan ribuan jiwa. Indonesia pun tak luput dari
sasaran. Beberapa kasus besar di antaranya adalah serangan ke sektor kesehatan
(2017), kebocoran data Dukcapil (2022–2023) oleh peretas Bjorka, serangan ke
sektor perbankan (2023), hingga serangan ransomware yang melumpuhkan Pusat Data
Nasional Sementara (PDNS) pada 2024 sehingga pelayanan publik seperti imigrasi
dan perizinan daerah terhenti. “Semua ini bukti nyata bahwa
infrastruktur kritis kita rentan. Serangan siber berevolusi, semakin sulit
dideteksi, dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” kata Lodewijk. Menurut laporan BSSN tahun 2024,
Indonesia mencatat tren serangan siber dengan rincian: 50,15% DDoS, 41%
malware, 8,1% phishing, dan 0,75% APT. Setahun kemudian, pada 2025, pola
berubah drastis: 93,57% malware, 5,78% DDoS, 0,33% phishing, dan 0,32% APT.
Angka ini menempatkan Indonesia di antara lima besar negara paling sering
diserang di dunia. Dalam Rakornas PIIV, Lodewijk
menekankan pentingnya langkah strategis jangka panjang, di antaranya, memperkuat
kapasitas BSSN dan memastikan setiap instansi vital memiliki CSIRT, meningkatkan
SDM, infrastruktur, dan tata kelola kelembagaan siber, implementasi Perpres No.
82 Tahun 2022 untuk mempercepat identifikasi IIV sektor strategis dan standar
keamanan wajib, mendorong kolaborasi sektor swasta dan pemerintah melalui threat
intelligence sharing (pusat intelijen ancaman bersama), menyelesaikan regulasi
kunci seperti RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS), RPP Perlindungan Data
Pribadi, serta pembentukan Lembaga PDP dan mendorong inovasi teknologi
berkelanjutan, termasuk kriptografi pasca-kuantum dan pemanfaatan kecerdasan
artifisial. “Rakornas ini harus menjadi titik
balik. Mari jadikan ruang siber sebagai benteng pertahanan bangsa, bukan
kelemahan,” pungkasnya.(GF)
24 Sep 2025, 21:42 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
