Papuanewsonline.com
BERITA Politik & Pemerintahan
Homepage
Pemkab Mimika Bekali Peserta Amungme-Kamoro dengan Bimbingan Intensif Jelang Tes CPNS
Papuanewsonline.com, Mimika –
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika resmi membuka penerimaan Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS) tahun 2025 dengan total kuota 217 formasi. Seperti
tahun-tahun sebelumnya, pemerintah menegaskan bahwa prioritas utama diberikan
kepada Orang Asli Papua (OAP), khususnya suku Amungme dan Kamoro, yang mendapat
jatah 80 persen dari total kuota. Langkah afirmatif ini diharapkan
mampu membuka ruang yang lebih luas bagi generasi muda Amungme dan Kamoro untuk
menjadi bagian dari birokrasi pemerintah daerah. Wakil Bupati Mimika, Emanuel
Kemong, menekankan pentingnya keterlibatan aktif semua pihak dalam
menyosialisasikan jadwal seleksi CPNS, terutama kepada calon peserta dari suku
Amungme dan Kamoro. "Saya mau sampaikan
adalah nanti mungkin diperhatikan oleh Ibu-Badan Kepegawaian dan seluruh
jajarannya untuk bagaimana jadwal yang sudah ada, perencanaan yang sudah ada,
dapat disampaikan anak-anak Amungme dan Kamoro," ungkap Kemong saat
memimpin apel pagi di Kantor Pusat Pemerintahan SP3, Senin (22/9/2025). Tidak hanya itu, Pemkab Mimika
juga menyiapkan bimbingan belajar (bimbel) intensif serta simulasi tes berbasis
komputer sebelum pelaksanaan seleksi. Program ini bertujuan untuk memberikan
pemahaman teknis, membiasakan peserta dengan sistem Computer Assisted Test
(CAT), serta meningkatkan kesiapan mental dan akademik calon peserta. "Sehingga didorong
bimbingan belajar dan simulasi, ketika mereka sudah siap baru nanti mereka
mengikuti proses ini, sehingga tidak banyak yang gagal," tambahnya. Menurut Wabup, kebijakan ini
merupakan bentuk perhatian khusus pemerintah terhadap OAP. Dengan adanya
pendampingan dan fasilitas persiapan, Pemkab Mimika berharap tingkat kelulusan
peserta Amungme dan Kamoro akan meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya. "Kita beri mereka
perhatian dan kesempatan, ini juga perhatian pemerintah terhadap mereka,"
tegas Kemong. Program afirmasi ini sekaligus
menjadi upaya membangun kesetaraan kesempatan kerja bagi OAP, mengingat
birokrasi pemerintahan menjadi salah satu sektor strategis dalam pemberdayaan
masyarakat lokal. Penulis: Jid Editor: GF
23 Sep 2025, 15:59 WIT
Satlantas Polres Mimika dan Bapenda Gencarkan Razia Kendaraan Bermasalah
Papuanewsonline.com, Mimika –
Jalan Yos Sudarso, Distrik Mimika Baru, Selasa (16/9/2025), tampak lebih ramai
dari biasanya. Di depan Kantor Bapenda Mimika, puluhan petugas gabungan dari Satlantas
Polres Mimika, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika, Dinas Perhubungan
(Dishub) Mimika, serta Samsat Timika menggelar razia terpadu. Target utama:
kendaraan roda dua dan roda empat yang bermasalah, baik dari sisi administrasi,
kepatuhan pajak, maupun pelanggaran lalu lintas. KBO Satlantas Polres Mimika, Ipda
Rudolf Sormin Kakanga, menegaskan razia kali ini tidak hanya sekadar
penertiban, melainkan juga upaya nyata untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
dalam membayar pajak kendaraan serta mendorong budaya tertib lalu lintas. "Kami menindak pengendara
yang jelas-jelas melanggar aturan lalu lintas. Dari TNKB yang sudah
kedaluwarsa, kendaraan berboncengan lebih dari kapasitas, hingga pengendara
tanpa helm dan surat-surat lengkap. Semua itu langsung kami proses,"
jelas Ipda Rudolf. Lebih lanjut, ia mengungkapkan
bahwa kendaraan dengan tunggakan pajak lebih dari satu tahun mendapat perhatian
khusus. Pemilik diarahkan segera melunasi kewajibannya di Samsat terdekat.
Sementara kendaraan dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) luar daerah
ditindak tegas guna mendorong pemilik melakukan mutasi ke Timika. Langkah ini
penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Mimika. Dalam operasi hari itu, tim
gabungan berhasil menjaring 54 unit kendaraan, terdiri atas 50 motor dan 4
mobil. Sebagian pemilik diarahkan melengkapi administrasi dengan membayar
pajak, sementara kendaraan tanpa kelengkapan dokumen resmi langsung ditilang. "Kendaraan yang pajaknya
belum dibayar diarahkan untuk segera melunasi. Namun jika TNKB mati dan tidak
bisa menunjukkan surat-surat lengkap, langsung kami tindak sesuai aturan,"
tegas Rudolf. Operasi gabungan ini akan
berlangsung hingga akhir September 2025, dengan titik razia berpindah-pindah
untuk memperluas jangkauan. Masyarakat diimbau untuk selalu membawa dokumen
lengkap kendaraan, mematuhi aturan lalu lintas, serta memastikan pajak kendaraannya
dibayar tepat waktu. Penulis: Abim Editor: GF
23 Sep 2025, 15:54 WIT
Polri Laksanakan Transformasi dan Reformasi Secara Menyeluruh
Papuanewsonline.com, Jakarta - Polri mencanangkan agenda transformasi dan reformasi secara menyeluruh. Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri, Kalemdikpol Komjen. Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, menegaskan bahwa perubahan ini tidak hanya menyentuh aspek fisik maupun struktur birokrasi, tetapi juga diarahkan pada transformasi nilai.Transformasi tersebut meliputi moral, kemanusiaan, keterbukaan, serta peningkatan pelayanan publik. Chryshnanda menekankan, langkah ini menjadi bagian dari upaya Polri untuk terus menghadirkan kebaikan, melakukan perbaikan, dan meningkatkan kualitas pemolisian.“Transformasi ini adalah keberanian untuk belajar dari masa lalu, memperbaiki kesalahan, menghadapi tantangan dan harapan masyarakat di masa kini, serta menyiapkan masa depan yang lebih baik,” ujar Komjen. Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana.Ia menambahkan, polisi dalam pemolisiannya harus mampu menunjukkan kualitas kerja yang presisi. “Menegakkan hukum bukan sekadar menghukum, tetapi membangun peradaban dan menyelesaikan konflik secara beradab,” ungkapnya.Lebih jauh, Chryshnanda menekankan pentingnya peran polisi dalam menjaga stabilitas. “Polisi juga hadir untuk mencegah agar konflik tidak meluas, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada para korban maupun pencari keadilan,” ujarnya.Transformasi Polri, lanjutnya, juga merupakan bagian dari pembangunan budaya tertib dan kepastian hukum. Dengan demikian, Polri diharapkan semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tuntutan zaman. PNO-12
23 Sep 2025, 13:21 WIT
Wabup Mimika Tekankan Pentingnya Pemanfaatan Gedung Eks Bappeda
Papuanewsonline.com, Mimika –
Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menegaskan bahwa gedung eks Bappeda lama
yang sempat terbakar tidak boleh dibiarkan terbengkalai begitu saja. Hal itu
disampaikannya usai memimpin apel di Kantor Pusat Pemerintahan SP3, Senin
(22/9/2025). Menurut Wabup, pemerintah daerah
akan mendorong agar gedung tersebut segera difungsikan kembali, sekaligus
melakukan pendataan bangunan-bangunan lain yang kondisinya serupa. Langkah ini
dilakukan untuk mengantisipasi agar kejadian terbengkalainya aset daerah tidak
kembali terulang. "Setelah evaluasi ini,
gedung eks Bappeda harus segera difungsikan secara maksimal. Kita tidak ingin
ada lagi bangunan pemerintah yang dibiarkan kosong hingga akhirnya rusak atau
terbakar seperti sebelumnya," tegasnya. Namun demikian, Emanuel juga
menjelaskan bahwa belum difungsikannya gedung tersebut selama ini disebabkan
oleh kebutuhan teknis yang belum terpenuhi. Sejumlah Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) masih terikat kontrak sewa di luar gedung pemerintahan, sementara
di Kantor Pusat Pemerintahan SP3 terjadi penumpukan pegawai. Karena itu, ia menekankan
perlunya kajian mendalam oleh OPD teknis terkait untuk menentukan kelayakan dan
kebutuhan pemanfaatan gedung tersebut. "Jika jumlah pegawai dan
beban kerja cukup besar, maka pemanfaatannya akan diprioritaskan. Tetapi tentu
semua keputusan akhir ada pada Bapak Bupati," ujar Emanuel. Lebih lanjut, Wabup menegaskan
bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen untuk mengelola aset daerah
secara lebih efisien dan produktif. Ia berharap agar gedung eks Bappeda dapat
segera dialihfungsikan menjadi ruang kerja atau fasilitas lain yang bermanfaat
bagi masyarakat. Penulis: Jid Editor: GF
23 Sep 2025, 00:30 WIT
Wabup Mimika Tegaskan Tagline “Mimika Rumah Kita” Bukan untuk Menghapus “Eme Neme Yauware”
Papuanewsonline.com, Mimika –
Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, memimpin apel pagi di pusat pemerintahan
SP3, Senin (22/9/2025). Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa tagline baru
“Mimika Rumah Kita” tidak dimaksudkan untuk menghapus atau menggantikan moto
lama daerah, “Eme Neme Yauware”, yang telah menjadi simbol sejarah dan
identitas masyarakat Mimika. Emanuel Kemong menyampaikan,
Pemerintah Kabupaten Mimika tetap menghormati karya dan gagasan para pemimpin
terdahulu yang mencetuskan “Eme Neme Yauware”. Menurutnya, moto tersebut akan
selalu menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah dan kebanggaan
masyarakat Mimika. “Untuk mewujudkan Mimika ke
depan, kami membangun branding daerah dengan tagline Mimika Rumah Kita. Tagline
ini tidak memiliki maksud lain, kecuali sebagai semangat persatuan,
kebersamaan, dan tekad membangun bersama,” tegas Wabup. Dalam kesempatan itu, Wabup
Mimika juga berpesan kepada para aparatur sipil negara (ASN) asal Amungme dan
Kamoro agar tidak terpengaruh isu-isu yang digulirkan pihak-pihak tertentu. Ia
mengajak semua elemen masyarakat untuk melihat tagline baru ini sebagai
pemersatu, bukan pemecah belah. “Kita harus melihatnya sebagai
semangat positif untuk membangun Mimika yang lebih baik. Jangan sampai kita
terpecah karena isu yang tidak benar,” tambahnya. Lebih jauh, Emanuel Kemong
menegaskan visi pemerintahannya yang berorientasi pada pembangunan Mimika
sebagai smart city. Pemerintah berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang
cepat, transparan, dan tanggap, sekaligus memberdayakan potensi sumber daya
daerah secara maksimal. Dengan strategi ini, Mimika
diharapkan tidak hanya menjadi rumah bersama yang aman dan nyaman, tetapi juga
daerah yang modern, maju, dan siap menghadapi tantangan global. Penulis: Abim Editor: GF
23 Sep 2025, 00:25 WIT
Dr. Alpi: Kemandirian Polri Adalah Pilar Konstitusi
Papuanewsonline.com, Medan – Kemandirian Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan amanat konstitusi hasil reformasi yang tidak boleh diganggu gugat. Hal itu ditegaskan oleh Dosen Program Studi Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Dr. Alpi Sahari, SH, M.Hum, saat dimintai pandangan terkait wacana pengintegrasian Polri ke dalam institusi lain.Menurutnya, perubahan UUD 1945 pasca reformasi membawa dampak besar dalam sistem ketatanegaraan, salah satunya penegasan posisi Polri sebagai institusi mandiri.“Polri tidak hanya bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tetapi juga memiliki fungsi penting dalam menjaga keamanan dalam negeri (kamdagri). Kemandirian Polri adalah pilar konstitusi sekaligus fondasi reformasi,” ujar Dr. Alpi, Sabtu (21/9).Ia menilai gagasan mengembalikan Polri ke bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri bertentangan dengan konstitusi serta semangat reformasi. “Sebagai institusi independen, Polri harus bekerja secara profesional tanpa intervensi politik. Mengubah kemandirian Polri sama artinya dengan mengubah konstitusi, dan itu berpotensi melanggar UUD 1945,” tegasnya.Dr. Alpi menambahkan, amanat UUD 1945 dan Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 serta No. VII/MPR/2000 telah menegaskan tugas pokok Polri, yakni memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, serta melindungi dan melayani masyarakat.Selain itu, Polri juga memiliki dasar hukum kuat untuk menindak setiap bentuk serangan terhadap institusinya. “Penyebaran kebencian kepada Polri dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 207 KUHP, yang juga diperkuat dengan Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006,” jelasnya.Lebih jauh, Dr. Alpi menekankan pentingnya Polri meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas di tengah kompleksitas tantangan yang dihadapi. “Keberhasilan Polri menjaga keamanan nasional akan sangat menentukan stabilitas negara dan kepercayaan publik. Di sinilah peran Polri sebagai pilar demokrasi sekaligus institusi pelayanan publik yang harus terus diperkuat,” ujarnya.Ia menutup dengan menegaskan kembali bahwa kemandirian Polri adalah hasil reformasi yang wajib dijaga. “Kemandirian Polri adalah instrumen konstitusional. Dengan sinergi, profesionalisme, dan akuntabilitas, Polri diharapkan mampu memenuhi amanah konstitusi untuk mewujudkan masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera,” pungkasnya. PNO-12
22 Sep 2025, 19:08 WIT
Kapolda Maluku Silaturahmi Bersama Warga Jemaat Gereja Pniel Wayame
Papuanewsonlinecom, Ambon – Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, melakukan silaturahmi kamtibmas dengan masyarakat di Gereja Pniel Jemaat GPM Wayame, Klasis Pulau Ambon Utara, Minggu (21/9) pukul 10.25 WIT. Kehadiran Kapolda bersama jajaran pimpinan Polda Maluku; Irwasda, Direktur Reskrimum, dan Kabidkum Polda Maluku, serta Kapolsek Teluk Ambon mendapat sambutan hangat dari majelis jemaat, perangkat gereja, dan masyarakat yang memadati rumah ibadah tersebut.Kapolda Maluku saat menyapa para jemaat, mengaku provinsi Maluku merupakan wilayah yang kaya, indah, dan penuh potensi untuk terus berkembang. Dengan jumlah penduduk sekitar 1,9 juta jiwa, Maluku dianugerahi kekayaan alam dari laut, hutan, hingga pertanian. Bahkan, dalam bidang seni dan budaya, Maluku dikenal melahirkan banyak talenta, terutama di dunia musik.Kapolda juga mengingatkan jemaat tentang sejarah panjang perjuangan rakyat Maluku, termasuk perlawanan Kapitan Pattimura melawan kolonialisme. Semangat para pahlawan, kata Kapolda, harus menjadi inspirasi generasi sekarang untuk bersatu membangun Maluku yang maju.“Perjuangan para pendahulu jangan sampai sia-sia. Tugas kita adalah menyatukan langkah, menjaga perdamaian, dan membangun Maluku agar lebih maju,” pinta Kapolda.Irjen Dadang menggambarkan perdamaian dan keamanan sebagai “tanah subur” yang memungkinkan masyarakat dapat beraktivitas dengan baik. Dengan kondisi aman, anak-anak bisa bersekolah, ibu-ibu dapat berbelanja tanpa khawatir, dan masyarakat bisa bekerja dengan tenang.“Semua kenyamanan ini bukan datang dengan sendirinya, melainkan hasil doa, usaha, dan tekad bersama. Karena itu, perdamaian yang kita nikmati hari ini harus kita rawat dan jaga,” tegas Kapolda.Tanpa kedamaian, kata Kapolda, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pembangunan generasi penerus akan terhambat. Oleh sebab itu, menjaga stabilitas keamanan adalah tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Maluku.Orang nomor 1 Polda Maluku ini juga menekankan terkait keberagaman agama, suku, dan budaya di Maluku. Keberagaman ini merupakan kodrat sekaligus kekayaan yang harus dijaga. Semboyan nasional “Bhinneka Tunggal Ika” adalah fondasi untuk mempererat persatuan di tengah perbedaan.“Kita tidak bisa memilih dilahirkan dari suku mana, tapi kita bisa memilih untuk selalu berbuat baik. Basudara, tarus biking bae. Maluku tarus biking bae,” ajak Kapolda, disambut tepuk tangan jemaat.Kapolda juga mengingatkan agar masyarakat mewaspadai potensi konflik yang dapat dipicu dari permasalahan kecil, mulai dari kekerasan rumah tangga, tawuran antar pelajar, hingga konflik antar kampung yang bisa meluas menjadi masalah SARA jika diprovokasi.Ia mengajak jemaat untuk menyerahkan penyelesaian masalah pada jalur hukum, bukan dengan kekerasan. “Hidup memang tidak lepas dari masalah. Kalau ada yang dirugikan, percayakan kepada polisi untuk menyelesaikannya secara hukum. Jangan membawa persoalan menjadi konflik kelompok,” tegasnya.Selain itu, Kapolda mengingatkan bahaya provokasi di media sosial yang sering memicu gesekan di masyarakat. Menurutnya, tradisi adu domba dan ujaran kebencian harus dihentikan agar tidak diwariskan kepada generasi mendatang.Salah satu perhatian utama Kapolda adalah perlindungan generasi muda. Ia menekankan pentingnya membentengi anak-anak dari bahaya narkoba, miras, pergaulan bebas, serta konten negatif seperti pornografi.“Generasi muda adalah masa depan kita. Mereka harus dibimbing dengan pendidikan yang baik, nilai-nilai agama, dan teladan dari keluarga. Kalau kita jaga anak-anak kita, Maluku pasti akan maju,” ujarnya.Kapolda menutup penyampaiannya dengan keyakinan bahwa semangat persaudaraan, doa, dan kerja sama seluruh masyarakat akan menjadikan Maluku sebagai daerah yang aman, rukun, dan sejahtera.Kegiatan silaturahmi berlangsung hangat, penuh persaudaraan, dan sarat makna. Jemaat Gereja Pniel Wayame terlihat antusias mendengarkan setiap pesan Kapolda. Acara ditutup dengan doa bersama, meneguhkan komitmen seluruh hadirin untuk menjaga kedamaian dan memperkuat persaudaraan di Maluku. PNO-12
22 Sep 2025, 15:45 WIT
Wakapolda Maluku Sambut Tim Audit Irwasum Polri di Bandara Pattimura Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon - Tim Audit kinerja dari Itwasum Polri melakukan kunjungan kerja di Polda Maluku. Kedatangan tim dijemput langsung oleh Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H, di Bandara Pattimura Kota Ambon, Minggu (21/9/25).Ikut mendampingi Wakapolda dalam penjemputan tim Itwasum Polri yaitu Irwasda Polda Maluku Kombes Pol. Marthin Luther Hutagaol S.I.K bersama para auditor Itwasda Polda Maluku.Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K, mengatakan, kunjungan kerja tim Itwasum Polri di jajaran Polda dan Polres jajaran di Indonesia merupakan agenda rutin sebagai bentuk pengawasan."Hari ini tim dari Itwasum Polri melakukan kunjungan kerja di Polda Maluku. Kedatangan tim dijemput langsung oleh Bapak Wakapolda bersama Itwasda Maluku di Bandara Pattimura," kata Kombes Rositah Umasugi.Rencananya, tim Itwasum Polri akan melakukan kunjungan kerja pengawasan di Polda Maluku dan Jajarannya selama beberapa hari. "Kedatangan tim untuk melakukan pengawasan dan menyampaikan arahan-arahan dari pimpinan Polri kepada jajarannya," ujarnya. PNO-12
22 Sep 2025, 15:33 WIT
Panglima TNI Resmikan Lane 1 Garuda Prima dan Serahkan 500 Paket Bansos
Papuanewsonline.com, Bogor –
Ratusan warga Sentul dan sekitarnya memadati area Pusat Misi Pemeliharaan
Perdamaian (PMPP) TNI, Bogor, Sabtu (20/9/2025). Mereka datang bukan hanya
untuk menyaksikan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Adventure Offroad Non Winch
Garuda Prima 4x4 Piala Panglima TNI Tahun 2025, tetapi juga untuk mengikuti
bazaar sembako murah serta menerima 500 paket bantuan sosial (bansos) yang
dibagikan langsung oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto. Suasana penuh antusias tampak
ketika masyarakat berbaris rapi menunggu giliran. Kehadiran Panglima TNI yang
turun langsung menyerahkan bansos menghadirkan kehangatan dan rasa kebersamaan
yang kuat antara TNI dan rakyat. “Bantuan ini kami harap dapat
sedikit meringankan kebutuhan sehari-hari masyarakat. TNI hadir tidak hanya
menjaga kedaulatan negara, tetapi juga dekat dengan rakyat dalam setiap
kondisi,” ujar Jenderal Agus. Selain menyerahkan bansos,
Panglima TNI juga meresmikan Lane 1 Garuda Prima, lintasan offroad baru yang
dibangun di kawasan PMPP Sentul. Fasilitas ini dihadirkan sebagai bentuk
dukungan TNI terhadap perkembangan olahraga otomotif nasional, sekaligus wadah
pembinaan generasi muda untuk menyalurkan minat dan bakat secara positif. “Melalui Lane 1 Garuda Prima,
kita ingin melahirkan lebih banyak atlet offroad berprestasi yang dapat
mengharumkan nama Indonesia di kancah nasional maupun internasional,”
tambahnya. Rangkaian kegiatan Kejurnas kali
ini bukan sekadar kompetisi otomotif, melainkan juga menjadi ajang silaturahmi
dan pesta rakyat. Berbagai stand UMKM, hiburan masyarakat, hingga pertemuan
komunitas otomotif turut meramaikan acara. Kehadiran ribuan pengunjung
menunjukkan bahwa olahraga otomotif dapat bersinergi dengan kegiatan sosial dan
ekonomi kerakyatan. Acara ini menjadi bukti nyata
bahwa TNI senantiasa berusaha hadir di tengah rakyat, memperkuat hubungan
kebangsaan, dan mendorong semangat persatuan melalui kegiatan positif.(GF)
22 Sep 2025, 07:17 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
