Papuanewsonline.com
BERITA Politik & Pemerintahan
Homepage
Komisi III DPR Apresiasi Kebijakan Pembatasan Sirene oleh Korlantas Polri
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Rano Alfath, menyampaikan dukungannya terhadap
kebijakan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho
yang membatasi penggunaan sirene pengawalan bagi pejabat negara. Menurut Rano,
langkah tersebut merupakan terobosan positif yang sejalan dengan semangat
penegakan ketertiban umum serta peningkatan kenyamanan masyarakat dalam berlalu
lintas. “Saya memandang kebijakan
Kakorlantas Polri ini sebagai langkah positif dan patut kita dukung. Sirene
memang diperuntukkan bagi kepentingan darurat atau pengawalan resmi, tetapi
dalam praktik sering digunakan berlebihan dan menimbulkan keresahan. Dengan adanya
aturan ini, diharapkan ada kepastian hukum dan rasa adil bagi masyarakat,”
kata Rano di Jakarta, Minggu (21/9/2025). Legislator dari Fraksi PKB ini
menambahkan, dirinya kerap menerima aspirasi dari warga yang mengeluhkan
penggunaan sirene secara tidak semestinya. Karena itu, ia menekankan pentingnya
konsistensi penerapan kebijakan di lapangan. “Kami sering menerima keluhan
masyarakat. Jadi aturan ini menurut saya langkah antisipatif yang tepat.
Tinggal bagaimana memastikan implementasi di lapangan dilakukan secara tegas
dan konsisten, dengan tetap memberikan sosialisasi yang jelas agar tidak ada
pihak yang merasa dirugikan,” tegasnya. Lebih lanjut, Rano menegaskan
bahwa Komisi III DPR RI mendukung penuh kebijakan Polri yang bertujuan menjaga
ketertiban, rasa keadilan, dan kenyamanan publik. Ia menilai, kebijakan
pembatasan sirene ini juga bisa menjadi salah satu cara meningkatkan disiplin
berlalu lintas. “Intinya, kami mendukung
penuh. Harapannya kebijakan ini tidak hanya tegas dalam pelaksanaan, tetapi
juga diiringi sosialisasi yang baik. Dengan begitu, masyarakat maupun pejabat
negara yang berhak menggunakan sirene memahami batasannya,” ujarnya. Sebelumnya, Kakorlantas Polri
Irjen Agus Suryonugroho telah mengeluarkan imbauan pembatasan penggunaan sirene
dan lampu strobo bagi kendaraan pejabat negara. Ia bahkan menegaskan larangan
penggunaannya pada saat-saat tertentu, seperti ketika azan berkumandang atau
pada waktu sore hingga malam hari. “Kalaupun digunakan, sirene
itu untuk hal-hal khusus, tidak sembarangan. Saat azan atau waktu-waktu yang
rawan menimbulkan keresahan, jangan digunakan. Sementara ini sifatnya imbauan
agar tidak dipakai bila tidak mendesak,” ujar Agus. Kebijakan ini disebut sebagai
respons Polri terhadap kritik serta masukan masyarakat, sekaligus bagian dari
program “Polantas Menyapa” yang menekankan pendekatan humanis dalam
menjaga ketertiban lalu lintas. Dengan adanya langkah baru ini,
publik diharapkan dapat merasakan langsung perubahan positif dalam tertib lalu
lintas serta kian kuatnya kepercayaan terhadap aparat kepolisian.(GF)
22 Sep 2025, 07:13 WIT
DPP PCTA Indonesia Apresiasi Polri: Sikap Humanis Jadi Kunci Pulihnya Kamtibmas Nasional
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Dewan Pimpinan Pusat Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia (DPP PCTA
Indonesia) menyampaikan apresiasi mendalam kepada Kepolisian Republik Indonesia
(Polri) yang dinilai berhasil memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat
(kamtibmas) pasca rangkaian peristiwa yang sempat menguji ketahanan sosial
bangsa. Keberhasilan Polri menjaga stabilitas dinilai sebagai bukti nyata
hadirnya aparat yang sabar, humanis, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Ketua Umum DPP PCTA Indonesia, I
Dewa Nyoman S. Hartana, menegaskan bahwa langkah Polri dalam mengawal unjuk
rasa dan dinamika politik telah mencerminkan jati diri sejati sebagai
pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
“Polri menunjukkan cara yang
elegan dalam mengawal kebebasan berpendapat. Sikap sabar dan humanis inilah
yang patut diapresiasi karena mampu meredam potensi konflik,” ujar Hartana
dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu (21/9/2025).
Lebih jauh, Hartana mengajak
masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang tertib, damai, dan
penuh tanggung jawab. Menurutnya, budaya dialog dan saling menghormati harus
menjadi ciri bangsa Indonesia dalam menyelesaikan setiap persoalan.
“Mari kita kembali kepada
nilai luhur bangsa: keadilan sosial, persatuan, dan rasa kemanusiaan. Dengan
itu, kita bisa menciptakan lingkungan harmonis, produktif, serta bebas dari
anarkisme,” tambahnya.
PCTA Indonesia sendiri merupakan
organisasi nirlaba yang berdiri sejak 21 Maret 2010 di Mojokerto, Jawa Timur.
Organisasi ini bergerak dalam bidang seni, budaya, pendidikan, dan pemberdayaan
ekonomi sebagai sarana untuk menanamkan rasa cinta tanah air.
Hartana menekankan bahwa seluruh
jajaran PCTA di tingkat pusat hingga daerah diinstruksikan untuk terus menjaga
stabilitas lingkungan masing-masing. Ia menegaskan, cinta tanah air bukan
sekadar slogan, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata dengan menjaga
kedamaian serta menolak provokasi yang memecah belah bangsa.
Menutup keterangannya, Hartana
berharap upaya Polri dan masyarakat dapat bersinergi dalam memperkuat keadilan
sosial serta menjaga persatuan bangsa.
“Semoga langkah-langkah kecil
yang kita lakukan hari ini menjadi fondasi kokoh bagi masa depan Indonesia yang
aman, damai, dan berkeadilan,” tegasnya.(GF)
22 Sep 2025, 07:11 WIT
Presiden Prabowo Tiba di New York untuk Hadiri Sidang Majelis Umum PBB ke-80
Papuanewsonline.com, New York –
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional
John F. Kennedy, New York, Amerika Serikat, Sabtu (20/09/2025) sekitar pukul
16.50 waktu setempat. Kedatangan Kepala Negara disambut oleh jajaran protokol
dan perwakilan diplomatik Indonesia di Amerika Serikat, menandai awal rangkaian
kunjungan kerjanya dalam menghadiri Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB). Presiden Prabowo dijadwalkan akan
menyampaikan pidato penting pada urutan ketiga dalam sesi Debat Umum PBB pada
Selasa, 23 September 2025. Ia akan berbicara setelah Presiden Brasil dan
Presiden Amerika Serikat. Posisi ini menunjukkan kepercayaan serta penghormatan
dunia internasional terhadap peran Indonesia dalam percaturan global. Sidang Majelis Umum kali ini
dipandang sebagai momentum strategis, tidak hanya bagi Indonesia untuk kembali
tampil di forum tertinggi dunia, tetapi juga untuk menegaskan posisinya sebagai
salah satu pemimpin Global South. Dalam pidatonya nanti, Presiden Prabowo
diperkirakan akan mengangkat isu reformasi tata kelola global agar lebih adil,
setara, dan inklusif, serta menekankan pentingnya solidaritas antarnegara
berkembang dalam menghadapi tantangan global, mulai dari krisis pangan,
perubahan iklim, hingga konflik geopolitik. “Indonesia datang dengan semangat
membawa suara negara-negara berkembang, memperjuangkan keadilan global, dan
menawarkan solusi bagi perdamaian dunia,” ujar seorang pejabat yang ikut
mendampingi Presiden dalam lawatan ini. Forum internasional ini akan
menjadi ajang bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmen dalam memperkuat
diplomasi multilateral, membangun kerja sama strategis, serta menegaskan posisi
Indonesia sebagai jembatan antara negara-negara maju dan berkembang. Selain agenda di PBB, Presiden
Prabowo juga akan melaksanakan sejumlah pertemuan bilateral dengan para
pemimpin dunia yang hadir di New York. Pertemuan ini diharapkan dapat
memperkuat hubungan diplomatik dan membuka peluang kerja sama baru di berbagai
sektor, termasuk perdagangan, energi, pertahanan, dan investasi. Usai agenda di New York, Presiden
Prabowo dijadwalkan melanjutkan kunjungan resmi ke Ottawa, Kanada pada 24
September 2025 untuk bertemu dengan Perdana Menteri Kanada. Selanjutnya, pada
26 September 2025, Presiden akan menuju Den Haag, Belanda untuk melakukan
pertemuan dengan Raja Belanda dan Caretaker Perdana Menteri Belanda. Rangkaian kunjungan ini menjadi
bagian dari upaya memperkuat diplomasi Indonesia di tingkat global serta
memastikan kepentingan nasional tetap terjaga dalam percaturan dunia yang
dinamis.(GF)
21 Sep 2025, 14:15 WIT
Presiden Prabowo Bertolak ke New York Hadiri Sidang Umum PBB ke-80
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi bertolak ke New York,
Amerika Serikat, pada Sabtu malam (20/9/2025), untuk menghadiri Sidang Majelis
Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keberangkatan Presiden dari
Bandara Internasional Soekarno-Hatta dilepas dengan penghormatan militer,
menandai dimulainya lawatan kenegaraan yang sarat agenda strategis bagi
diplomasi Indonesia. Sesuai jadwal resmi, Presiden
Prabowo akan menyampaikan pidato pada sesi Debat Umum PBB pada 23 September
2025, menempati urutan ketiga setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika
Serikat. Kehadiran Indonesia pada forum tertinggi PBB ini menjadi momentum
penting untuk menegaskan posisi negara sebagai bagian dari kepemimpinan Global
South, sekaligus menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia yang lebih
adil, setara, dan inklusif. “Sidang ini bukan sekadar forum
seremonial, melainkan panggung strategis untuk memperjuangkan kepentingan
Indonesia dan dunia Selatan, memastikan suara negara berkembang tetap didengar
dalam isu-isu global,” demikian keterangan resmi Istana. Selain menghadiri Sidang Umum
PBB, Presiden Prabowo dijadwalkan melaksanakan rangkaian kunjungan resmi ke
beberapa negara mitra strategis. Pada 24 September 2025, Presiden akan menuju Ottawa,
Kanada, untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kanada. Lawatan kemudian dilanjutkan ke Den
Haag, Belanda, pada 26 September 2025, di mana Presiden dijadwalkan bertemu
dengan Raja Belanda serta Caretaker Perdana Menteri Belanda. Pertemuan tersebut
diharapkan memperkuat kerja sama di bidang perdagangan, pendidikan, hingga
pertahanan. Sebelum tiba di New York,
Presiden terlebih dahulu melakukan transit di Osaka, Jepang, untuk pengisian
bahan bakar. Kesempatan singkat di Jepang dimanfaatkan Presiden untuk
mengunjungi Paviliun Indonesia di Osaka Expo 2025, sebagai bentuk dukungan
terhadap promosi budaya, pariwisata, dan potensi ekonomi nasional di kancah
dunia. Sidang Majelis Umum PBB ke-80
kali ini dipandang sebagai kesempatan emas bagi Indonesia untuk menegaskan
komitmen pada perdamaian dunia, penguatan multilateralisme, serta reformasi
tata kelola global. Indonesia juga diharapkan membawa isu-isu penting seperti
perubahan iklim, stabilitas kawasan Indo-Pasifik, ketahanan pangan, serta
transformasi digital yang berkeadilan. Kehadiran Presiden Prabowo di
forum internasional ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi
global, menegaskan komitmen negara untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi
turut mengambil peran dalam membentuk masa depan dunia yang lebih baik.(GF)
20 Sep 2025, 11:24 WIT
Kemenko Polkam Dorong Kemandirian Industri Pertahanan Nasional
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan pentingnya memperkuat industri
pertahanan dalam negeri sebagai langkah strategis menjaga kedaulatan negara di
tengah kompleksitas tantangan global. Penegasan ini disampaikan dalam Forum
Koordinasi dan Sinkronisasi (FKS) Penguatan Industri Pertahanan Dalam Negeri
yang digelar di Jakarta, Rabu (17/9/2025). Forum dibuka secara resmi oleh Deputi
Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesbang, Mayjen TNI Purwito Hadi
Wardhono, yang menekankan bahwa kemandirian dalam pengadaan alat peralatan
pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) menjadi syarat mutlak untuk menjaga
keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. “Kemandirian dalam pengadaan
Alpalhankam adalah kunci utama menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah,
serta keselamatan bangsa dari berbagai ancaman,” tegas Purwito saat membuka
forum. Forum ini menghadirkan narasumber
dari berbagai lembaga strategis, mulai dari Kemhan, Kemenperin, BRIN, KKIP,
Defend ID, hingga Pinhantannas, serta diikuti oleh peserta lintas
kementerian/lembaga, TNI-Polri, BUMN, dan BUMS pertahanan. Isu strategis yang dibahas antara
lain fenomena global BANI (Brittle, Anxious, Non-Linear, Incomprehensible) yang
berdampak langsung pada stabilitas pertahanan. Di sisi lain, industri
pertahanan dalam negeri masih menghadapi berbagai hambatan, di antaranya, ketergantungan
pada alutsista impor meski kapasitas industri nasional terus berkembang, stagnasi
anggaran pertahanan yang masih berkisar 0,8% dari PDB, kendala penerapan Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan beban pajak bagi industri tier 2 dan minimnya
dukungan terhadap riset dan pengembangan (R&D) yang berkelanjutan. Brigjen TNI Nur Wahyu Widodo,
Dirjakstra Kemhan, menekankan pentingnya membangun ekosistem industri
pertahanan sebagaimana tertuang dalam Jakum Hanneg 2025–2029 dan Permenhan No.
12 Tahun 2023. Sementara itu, Kementerian
Perindustrian menyoroti perlunya revisi aturan TKDN, pembangunan SDM
berkompetensi tinggi, serta insentif khusus bagi sektor maritim, otomotif, dan
dirgantara. “Kemandirian tidak lahir dari
kenyamanan, tetapi dari kolaborasi dan keberanian mengambil risiko lintas
kementerian, akademisi, bisnis, dan pemerintah,” ujar Pieter, salah satu
narasumber forum. Dari sisi BUMN pertahanan, Joga
Dharma Setiawan, Direktur Utama Defend ID, menyampaikan roadmap industri
pertahanan nasional hingga tahun 2045. Roadmap ini menekankan transformasi
menuju Industri Pertahanan 5.0 dengan fokus pada integrasi kecerdasan buatan
(AI), keamanan siber, serta interoperabilitas sistem persenjataan. Menurut Joga, arah kebijakan ini
akan menempatkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan pertahanan yang adaptif
terhadap perkembangan teknologi global sekaligus memperkuat daya saing
nasional. Forum menghasilkan rekomendasi
penting agar kebijakan pemerintah lebih berpihak pada penguatan industri
pertahanan dalam negeri. Hal ini mencakup dukungan penuh terhadap penerapan
TKDN, insentif pajak, hingga peningkatan dukungan riset dan inovasi. “Dengan kebijakan yang
pro-industri pertahanan, Indonesia bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan
Alpalhankam, tetapi juga memperkuat kemandirian bangsa dalam menghadapi ancaman
global, serta mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045,” pungkas Purwito.(GF)
20 Sep 2025, 05:04 WIT
Kemenko Polkam Tekankan Kemerdekaan Pers sebagai Pilar Demokrasi
Papuanewsonline.com, Banjarmasin – Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan bahwa kemerdekaan pers
merupakan pilar penting bagi tegaknya demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di
Indonesia. Hal ini disampaikan dalam Forum Koordinasi dan Sinkronisasi (FKS)
bertajuk Pembahasan Peningkatan Nilai Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tingkat
Nasional dan Daerah Tahun 2025 yang digelar di Banjarmasin, Kamis (18/9/2025). Deputi Bidang Koordinasi
Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, yang diwakili oleh Plt. Asisten Deputi
Koordinasi Media Komunikasi dan Informasi, Marsma TNI Arifien Sjahrir,
menekankan bahwa IKP harus dipahami bukan sekadar angka, tetapi cermin kualitas
demokrasi yang menggambarkan sejauh mana kebebasan pers terlindungi dan dijamin
negara. “Indeks Kemerdekaan Pers adalah
tolok ukur kita. Angka ini menjadi refleksi apakah kebebasan pers benar-benar
hadir dan dijaga. Tantangan yang ada bukan untuk kita hindari, melainkan kita
hadapi bersama dengan solusi, termasuk menertibkan praktik pemberitaan yang
dilakukan pihak tanpa kompetensi maupun legalitas,” ujarnya. Forum ini menempatkan Kalimantan
Selatan sebagai model praktik baik peningkatan IKP, karena provinsi ini
berhasil mencatat nilai IKP tertinggi nasional pada tahun 2024 dengan skor
80,91 (kategori Bebas). Keberhasilan tersebut tidak lepas
dari sejumlah faktor pendukung, seperti: Kemitraan setara antara
pemerintah daerah dan media, Keterbukaan informasi publik
melalui PPID dan portal Satu Data Banua, Kebijakan perlindungan pers, Penguatan ekosistem jurnalisme
sehat, di antaranya lewat verifikasi media, konsorsium pers, uji kompetensi
wartawan, serta pembinaan komunitas informasi masyarakat. Pencapaian ini diharapkan menjadi
inspirasi bagi daerah lain yang masih menghadapi tantangan rendahnya capaian
IKP. Dalam diskusi, sejumlah isu
penting turut disoroti, mulai dari perlindungan terhadap jurnalis agar bebas
dari ancaman saat melaksanakan tugas, menjaga independensi media dari
intervensi politik dan kepentingan bisnis, hingga perlindungan hukum bagi karya
jurnalistik sebagai produk kekayaan intelektual. Selain itu, penguatan hak cipta
karya jurnalistik juga dinilai penting untuk mendukung model bisnis media yang
sehat dan keberlanjutan ekonomi pers nasional. Kegiatan ini merupakan bagian
dari upaya berkelanjutan Kemenko Polkam dalam memperkuat indikator IKP di
seluruh wilayah Indonesia. Ke depan, kementerian akan terus memfasilitasi
koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas jurnalis, serta melakukan advokasi
perlindungan hukum bagi insan pers agar dapat bekerja lebih aman dan
profesional. “Kemerdekaan pers bukan sekadar
milik jurnalis atau media, melainkan hak seluruh masyarakat untuk mendapatkan
informasi yang benar, akurat, dan berimbang. Dengan pers yang merdeka,
demokrasi Indonesia akan semakin kokoh,” tegas Marsma Arifien Sjahrir.(GF)
20 Sep 2025, 05:00 WIT
Pemprov Papua Pastikan Anggaran Pelantikan Anggota DPRP Jalur Otsus Telah Dialokasikan
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menegaskan bahwa anggaran untuk pelantikan
11 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) jalur Otonomi Khusus (Otsus)
telah disiapkan dan dialokasikan dalam APBD Perubahan 2025. Kepastian itu
disampaikan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, usai
menghadiri rapat paripurna DPR Papua, Jumat (18/9/25) malam. Fatoni menekankan bahwa
pelantikan 11 anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan Otsus merupakan
bagian penting dari implementasi kebijakan khusus yang diatur bagi Papua. Dari
sisi eksekutif, pemerintah daerah telah menuntaskan kewajibannya dalam menyediakan
pendanaan, sementara jadwal pelantikan sepenuhnya berada di ranah legislatif. “Terkait dengan pelantikan 11
anggota DPRP dari jalur pengangkatan, itu sepenuhnya kewenangan DPRD untuk
menjadwalkan. Namun, dari sisi anggaran, pemerintah wajib memastikan seluruh
kegiatan DPRP, termasuk proses pengangkatan ini, telah diakomodasi dalam APBD-P,”
tegas Fatoni saat diwawancarai awak media. Agus Fatoni menjelaskan, alokasi
anggaran tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan fungsi lembaga legislatif di Papua, terlebih dalam
konteks representasi khusus Otsus. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara
eksekutif dan legislatif agar proses pelantikan dapat berjalan lancar dan
memberi kepastian hukum. Menurutnya, keberadaan 11 anggota
DPRP dari jalur Otsus tidak hanya memperkuat peran politik orang asli Papua
(OAP), tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mengawal kebijakan
pembangunan yang berpihak pada masyarakat adat. “Pemerintah daerah akan terus
berupaya menjaga komitmen ini sebagai bagian dari tanggung jawab dalam mengawal
implementasi Otsus di Papua,” ujarnya. Meski anggaran sudah tersedia,
jadwal pelantikan 11 anggota DPRP jalur Otsus hingga kini masih menunggu
penetapan dari DPR Papua. Pemerintah berharap, proses tersebut dapat segera
terlaksana sehingga lembaga legislatif di Papua dapat berjalan lebih optimal
dengan keanggotaan yang lengkap. Fatoni menambahkan, kehadiran
anggota DPRP dari jalur Otsus diharapkan mampu memberi warna baru dalam
dinamika politik Papua, serta memperkuat representasi masyarakat adat dalam
pengambilan kebijakan strategis. Penulis: Jid Editor: GF
19 Sep 2025, 17:37 WIT
BPKAD Papua Luncurkan SIM Gaji Berbasis Web, Dorong Efisiensi dan Transparansi Pengelolaan Keuangan
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua resmi
meluncurkan dan mensosialisasikan Sistem Informasi Gaji (SIM Gaji) berbasis web,
Kamis (19/9/25). Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Papua ini dibuka langsung oleh Plt. Kepala BPKAD Provinsi
Papua, Rusdianto Abu. Langkah ini menjadi bagian dari
upaya transformasi digital pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi dan
transparansi pengelolaan keuangan, khususnya terkait sistem pembayaran gaji dan
tunjangan bagi aparatur sipil negara (ASN). Dalam sambutannya, Rusdianto
menegaskan bahwa perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah untuk
terus melakukan inovasi. Selama ini, penyusunan daftar gaji di lingkungan
Pemprov Papua masih banyak dilakukan secara manual maupun dengan aplikasi desktop
terbatas, yang kerap menimbulkan kendala dalam hal kecepatan, akurasi, dan
monitoring. “Pemerintah Provinsi Papua
melalui BPKAD bekerja sama dengan PT Taspen Cabang Jayapura menghadirkan SIM
Gaji berbasis web. Kehadiran sistem ini diharapkan menjadi jawaban atas
tantangan yang selama ini dihadapi, sekaligus menjadi langkah maju dalam mewujudkan
tata kelola keuangan yang modern,” jelasnya. Rusdianto menambahkan bahwa
implementasi SIM Gaji berbasis web diharapkan memberikan banyak manfaat, di
antaranya, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan gaji, sehingga proses
pembayaran menjadi lebih cepat dan terintegrasi, menjamin akurasi data pegawai,
termasuk perhitungan gaji dan tunjangan, sehingga meminimalisasi risiko
kesalahan, mendukung transparansi dan akuntabilitas, dengan data yang dapat
dipantau secara real-time dan memudahkan monitoring dan evaluasi, baik bagi
bendahara pengeluaran maupun pihak manajemen keuangan daerah. “Kami berharap para bendahara
pengeluaran dan pembuat daftar gaji dapat memberikan dukungan penuh agar
penerapan sistem ini berjalan optimal. Dukungan dan kerja sama semua pihak
menjadi kunci suksesnya transformasi digital ini,” tegas Rusdianto. Peluncuran SIM Gaji berbasis web
menjadi tonggak penting dalam perjalanan digitalisasi keuangan daerah di Papua.
Dengan sistem ini, BPKAD berkomitmen mendukung visi pemerintahan yang bersih,
transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan hak ASN terpenuhi tepat waktu. Inovasi ini juga selaras dengan
arah pembangunan nasional yang menekankan pada penerapan teknologi informasi
dalam birokrasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif. Penulis: Jid Editor: GF
19 Sep 2025, 17:34 WIT
Pj Gubernur Agus Fatoni Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRP
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Sidang Paripurna DPR Papua (DPRP) pada Kamis malam, 18 September 2025, menjadi
momentum penting dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
(Raperdasi) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)
Tahun Anggaran 2025. Dalam forum resmi tersebut, Penjabat
(Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, menyampaikan jawaban Pemerintah Provinsi
Papua atas pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRP. Di hadapan pimpinan dan anggota
dewan, Fatoni memberikan apresiasi atas kerja keras serta kontribusi DPRP dalam
menyampaikan masukan konstruktif. Menurutnya, pandangan umum fraksi adalah
bagian penting dalam proses penyempurnaan APBD-P 2025 agar lebih berpihak pada
kepentingan rakyat. “Atas nama Pemerintah Provinsi
Papua, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat atas segala upaya dan
kerja keras dalam menjawab tantangan pembangunan serta memenuhi harapan
masyarakat Papua,” ujar Fatoni. Ia juga tidak menutup mata
terhadap kendala yang terjadi, terutama terkait keterlambatan penyampaian
dokumen Raperdasi APBD-P. Fatoni menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan
komitmennya agar penyampaian dokumen di masa mendatang dapat dilakukan tepat
waktu sesuai tahapan perencanaan. Dalam penjelasannya, Fatoni
menguraikan alasan terjadinya penurunan target pendapatan daerah. Hal ini, kata
dia, dipengaruhi oleh regulasi nasional, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Meski demikian, ia menyebut
adanya tren positif dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pendapatan
lainnya, yang dipicu oleh potensi baru yang mulai dimaksimalkan. Di sisi lain, belanja pegawai
menunjukkan peningkatan cukup signifikan akibat penyesuaian tunjangan ASN.
Namun, Fatoni mengakui jumlah ASN yang ada masih melebihi kebutuhan ideal
daerah, sehingga perlu strategi pengelolaan kepegawaian yang lebih tepat sasaran. Selain itu, Fatoni menyinggung
pokok-pokok pikiran hasil reses anggota DPRP yang telah dihimpun. Menurutnya,
aspirasi tersebut akan menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan tahun
2026, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. “Pokok-pokok pikiran hasil reses
akan kami tindaklanjuti pada tahun 2026 sesuai tahapan perencanaan pembangunan
daerah, dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal Papua,” tegasnya. Sidang paripurna ini
memperlihatkan bagaimana komunikasi antara legislatif dan eksekutif di Papua
terus berjalan dalam semangat sinergi. Dengan adanya masukan dari fraksi-fraksi
dan jawaban dari pemerintah, diharapkan APBD-P 2025 bisa menjadi instrumen yang
efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata, akuntabel, dan menjawab
kebutuhan masyarakat Papua. Penulis: Jid Editor: GF
19 Sep 2025, 17:26 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
