Redaksi Papuanewsonline.com Hubungi Kami Ketentuan Penggunaan Kebijakan Privasi UU Pers dan Pedoman Media Siber Berita Pilihan Redaksi Hukrim Politik dan Pemerintahan Pendidikan dan Kesehatan Ekonomi Seni dan Budaya Olahraga Forum
logo-website
Sabtu, 27 Sep 2025,  WIT
Home
BREAKING NEWS
Narapidana Kasus Senjata Api Ilegal Kabur dari Lapas Merauke Bos Pinjol Investree Akhirnya Ditangkap: OJK Pulangkan Buronan Interpol Rp 2,75 Triliun ke Indonesia Razia Gabungan Polres Malra dan Kodim 1503 Tual di Jembatan Watdek Ceramah di Mabes Polri, UAS Tekankan Pentingnya Toleransi Beragama Kapolda Maluku: Penegakan Hukum Sebagai Pilar Utama Bangkitkan Kepercayaan Masyarakat Cek Kesiapan Patroli Personel Dit Samapta Polda Maluku dan Polresta Ambon, Ini Penekanan Kapolda Brimob Maluku Sambangi SD Negeri Kariu: Wujud Nyata Kepedulian pada Generasi Muda Polres SBB Jamin Kamtibmas Tetap Kondusif, Pasca Aksi Pemalangan Jalan Warga Kaibobu Tiga Tersangka Baru dalam Kasus Pembunuhan Anak di Tual Indonesia-Kanada Perkuat Arah Kemitraan Strategis
BERITA Politik & Pemerintahan Homepage
Anggota DPR Papua Tengah Jemi Patabang Lakukan Kunjungan Kerja ke Polres Puncak Papuanewsonline.com, Puncak – Situasi keamanan di Kabupaten Puncak kembali menjadi perhatian serius. Pada 18 September 2025, Jemi Patabang, S.Pd., M.Si., Anggota DPR Papua Tengah dari Dapil III Puncak sekaligus kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Polres Puncak yang berlokasi di Ilaga. Kunker ini bertujuan untuk menggali informasi terkini dari pihak kepolisian terkait kondisi keamanan, dinamika masyarakat, serta perkembangan terbaru mengenai para pengungsi yang terdampak situasi sosial di wilayah tersebut. Dalam pertemuan yang berlangsung penuh kehangatan, Jemi Patabang berdiskusi langsung dengan Kapolres Puncak, Kompol Mardi Marpaung, S.Sos., beserta jajarannya. Kapolres memaparkan secara komprehensif situasi terkini di lapangan, termasuk langkah-langkah strategis yang telah ditempuh untuk menjaga stabilitas keamanan. “Keamanan adalah prioritas utama kami. Kunjungan kerja dari Bapak Jemi Patabang sangat penting untuk kami agar bisa menyampaikan secara langsung mengenai situasi di Kabupaten Puncak,” tegas Kapolres. Menanggapi pemaparan tersebut, Jemi Patabang memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi aparat kepolisian dalam menjaga kondusivitas daerah yang rawan gangguan keamanan. “Saya menghargai sekaligus mengapresiasi upaya Polres Puncak dalam memberikan rasa aman sehingga aktivitas masyarakat bisa berjalan normal. Saya juga berterima kasih atas sambutan luar biasa dari Kapolres Puncak dan jajaran dalam kunjungan kerja kali ini,” ujar Jemi. Kapolres Mardi Marpaung menyambut baik kehadiran legislator asal Puncak tersebut dan menekankan pentingnya kerjasama lintas lembaga. “Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan dukungan dari Bapak Jemi Patabang. Sinergi yang baik antara DPR dan kepolisian sangat penting, terutama dalam menjaga keamanan, membantu masyarakat yang membutuhkan, serta menciptakan suasana damai di Puncak,” ungkapnya. Melalui kunjungan ini, diharapkan koordinasi antara legislatif dan aparat kepolisian semakin erat. Kehadiran wakil rakyat di tengah aparat keamanan menjadi bukti nyata bahwa situasi keamanan di Kabupaten Puncak mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Kunker tersebut juga menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama dalam menciptakan rasa aman dan damai, sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan lebih tenang tanpa rasa khawatir.(GF)  19 Sep 2025, 17:20 WIT
Optimalisasi Penguatan Demokrasi, Kemenko Polkam Tegaskan Komitmen Melalui IDI Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat demokrasi nasional melalui Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai instrumen strategis pengukuran kualitas demokrasi di Tanah Air. Komitmen tersebut tercermin dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan, mulai dari RPJMN 2025–2029, RPJPN 2025–2045, hingga RPJPD 2025–2045, yang secara eksplisit menempatkan demokrasi sebagai salah satu fondasi penting dalam pembangunan politik dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Meski demikian, nilai IDI yang bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun menjadi catatan krusial. Dinamika ini menunjukkan bahwa penguatan demokrasi masih memerlukan perhatian serius, konsistensi, serta kerja berkelanjutan baik di tingkat pusat maupun daerah. Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polkam, Haryadi, S.E., menegaskan bahwa penguatan kelembagaan dan harmonisasi kebijakan antar level pemerintahan menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas capaian IDI. “IDI bukan sekadar angka evaluasi, melainkan cerminan kualitas demokrasi kita saat ini. Karena itu, kami mendorong agar IDI dijadikan bagian integral dari strategi pembangunan politik nasional. Untuk mencapainya, dibutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perbaikan regulasi, tata kelola data, hingga partisipasi aktif pemerintah daerah,” tegas Haryadi. Sebagai wujud nyata, Kemenko Polkam terus memperkuat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Kolaborasi lintas sektor ini menjadi pilar penting dalam mengawal pengukuran IDI, memastikan hasilnya tidak hanya akurat tetapi juga dapat digunakan sebagai dasar kebijakan pembangunan demokrasi yang lebih inklusif dan berkesinambungan. “Demokrasi yang kuat akan memperkokoh stabilitas nasional, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” lanjut Haryadi. IDI diharapkan menjadi tolak ukur terpercaya yang tidak hanya dipakai sebagai indikator nasional, tetapi juga diakui secara internasional. Dengan demikian, demokrasi Indonesia dapat terus bertumbuh seiring dengan penguatan institusi, penegakan hukum, serta peningkatan kualitas partisipasi publik. Melalui upaya berkesinambungan ini, pemerintah menargetkan agar stabilitas demokrasi dapat terjaga dengan lebih baik, sekaligus menjadi penopang utama pencapaian visi Indonesia Emas 2045. (GF)  19 Sep 2025, 02:42 WIT
Kemenko Polkam Tegaskan Komitmen Penguatan Indeks Keamanan Laut Nasional Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan keseriusan dalam memperkuat Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) sebagai salah satu agenda prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Komitmen ini ditegaskan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa (Hanneg Kesbang), Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhoni, saat membuka Rapat Koordinasi Analisis Strategi Kementerian/Lembaga dalam Mendukung Penguatan IKLN, di Jakarta, Rabu (17/9/25). “Keamanan laut bukan sekadar urusan militer. Ia juga mencakup penegakan hukum, budaya keselamatan, perlindungan lingkungan, pemberantasan narkotika, hingga pembinaan masyarakat pesisir. Semua aspek ini harus berjalan seiring agar indeks keamanan laut benar-benar tercapai dan memberi manfaat nyata bagi bangsa,” ujar Purwito. Purwito menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum laut yang dinilai menghambat efektivitas operasi. Karena itu, ia menegaskan sinergi lintas sektor adalah kunci utama. “Kemenko Polkam berperan sebagai koordinator sekaligus motor penggerak. Dengan modernisasi alutsista, peningkatan kualitas SDM, serta sinkronisasi regulasi, laut Indonesia akan lebih aman, berdaya saing, sekaligus mendukung kesejahteraan rakyat,” tegasnya. Rakor yang dihadiri perwakilan 31 kementerian dan lembaga itu menampilkan beragam masukan penting: KNKT menyoroti keterbatasan jumlah investigator pelayaran yang hanya 9 orang. TNI Angkatan Laut menyampaikan kesenjangan kebutuhan ideal 250 kapal perang dibanding realisasi 166 unit, ditambah kendala BBM, radar, dan logistik. Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) menekankan pengawasan keselamatan pelayaran serta pencegahan pencemaran laut. KLH mengungkap keterbatasan armada dan personel dalam menindak pencemaran laut. Polairud Polri mengakui intensitas patroli udara dan laut tinggi, namun wilayah pengawasan yang luas masih jadi kendala. KKP mengangkat isu perbedaan metode penghitungan coverage area antar instansi serta minimnya anggaran BBM dan satelit komunikasi. BRIN menawarkan kajian riset terkait standar kapal patroli, sistem pemantauan, dan sinkronisasi regulasi. BNN mengingatkan ancaman narkotika lewat jalur laut serta dampaknya terhadap ekspor perikanan. Setneg menekankan pentingnya metodologi pengukuran IKLN yang kredibel agar diakui internasional. BMKG menyatakan siap mendukung dengan data cuaca ekstrem laut untuk mitigasi kecelakaan. Sementara itu, Bakamla menegaskan manfaat luas dari IKLN. Bagi pemerintah, ia menjadi dasar pembentukan postur keamanan laut nasional. Bagi akademisi, sebagai bahan riset dan kajian strategis. Sedangkan bagi dunia usaha, IKLN adalah indikator penting untuk investasi maritim. Riset bahkan menunjukkan kenaikan satu poin IKLN berbanding lurus dengan meningkatnya nilai investasi di sektor maritim. Karena itu, Bakamla mendorong adanya peningkatan kualitas data, konsistensi koordinasi, serta dukungan anggaran berkelanjutan agar IKLN benar-benar kredibel, baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui rakor ini, Kemenko Polkam menandai langkah awal penting menuju tata kelola keamanan laut yang lebih terpadu, modern, dan berbasis kolaborasi lintas sektor. “Dengan komitmen bersama seluruh K/L, target penguatan IKLN diharapkan dapat tercapai sesuai RPJMN 2025–2029. Laut Indonesia yang aman bukan hanya memperkuat ketahanan nasional, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” tutup Purwito.(GF)  19 Sep 2025, 02:40 WIT
Kemenko Kumham Imipas mengadakan FGD dan Sinkronisasi Kebijakan Roylati Musik Papuanewsonline.com, Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya dalam memperbaiki tata kelola royalti musik nasional. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya Focus Group Discussion (FGD) Koordinasi dan Sinkronisasi Regulasi dan Kebijakan Tata Kelola Royalti Musik Nasional yang diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) RI. FGD yang berlangsung pada Rabu (17/9/25) ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pejabat pemerintah, penggiat musik, hingga pelaku industri. Forum ini sekaligus menjadi ruang strategis untuk menjawab persoalan klasik yang selama ini membayangi sistem pengelolaan royalti di Indonesia: kurangnya pemahaman, kerumitan prosedur, serta rendahnya transparansi. Kemenko Kumham Imipas sebelumnya mengidentifikasi sejumlah persoalan krusial dalam tata kelola royalti musik. Di antaranya, minimnya pemahaman masyarakat, pelaku usaha, bahkan aparat penegak hukum mengenai mekanisme pengelolaan royalti. Selain itu, prosedur pemungutan dan pendistribusian royalti dinilai masih belum jelas tersosialisasi, serta lemahnya keterbukaan laporan keuangan yang memicu turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola royalti. Dalam pembukaan, Asisten Deputi Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual, Syarifuddin, menegaskan pentingnya forum ini sebagai wadah merumuskan solusi bersama. “FGD ini adalah ruang diskusi sekaligus momentum untuk menyelaraskan regulasi, memperkuat tata kelola royalti, serta membangun sistem yang lebih transparan, adil, dan akuntabel,” ujarnya. Senada, Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Nofli, menekankan bahwa royalti bukanlah beban administratif semata. “Royalti adalah imbalan ekonomi yang adil atas kerja keras para kreator. Forum ini harus kita jadikan sebagai titik awal transformasi tata kelola royalti di Indonesia,” tegasnya. FGD ini juga menghadirkan musisi sekaligus pencipta lagu, Satriyo Yudi Wahono (Piyu Padi). Ia menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap mekanisme lisensi sebelum membicarakan distribusi royalti. “Lisensi adalah izin dari pencipta karya sebelum terjadi pemanfaatan secara komersial. Jika lisensi sudah dilaksanakan dengan benar, barulah pembicaraan tentang royalti bisa berjalan adil. Harapan kami, hak ekonomi dari pertunjukan musik benar-benar bisa diterima para pencipta lagu secara proporsional,” jelas Piyu. FGD ini menghasilkan kesepakatan awal mengenai tiga pilar utama tata kelola royalti ke depan yaitu, harmonisasi regulasi agar aturan lebih sinkron dan mudah diterapkan, penguatan kelembagaan untuk memperkuat peran dan fungsi lembaga pengelola royalty dan penyederhanaan prosedur serta edukasi agar masyarakat dan pelaku usaha lebih memahami hak dan kewajibannya. Kemenko Kumham Imipas menegaskan bahwa pihaknya akan menjadi fasilitator sekaligus pengawal seluruh hasil diskusi. Aspirasi, kritik, dan pandangan dari para pemangku kepentingan akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan konkret bagi penguatan regulasi dan tata kelola royalti musik nasional.(GF)  19 Sep 2025, 02:37 WIT
Pemerintah Provinsi Papua Gelar Forum Data 2025 Papuanewsonline.com, Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua menggelar Forum Data Provinsi Papua Tahun 2025 sebagai salah satu upaya strategis memperkuat implementasi Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (18/9/25) ini dibuka oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua, MB Setyo Wahyudi, mewakili Penjabat Gubernur Papua. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Setyo, Pj Gubernur menegaskan bahwa data memegang peranan vital dalam proses pembangunan. Menurutnya, tanpa data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, arah kebijakan dan program pemerintah berisiko tidak tepat sasaran. “Data adalah fondasi dari kebijakan. Dengan data yang valid, program pembangunan Papua akan berjalan lebih tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan,” tegasnya. Forum Data ini diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua serta perwakilan OPD dari kabupaten/kota terpilih yang menjadi pengampu Data Sektoral Strategis Daerah (DSSD). Salah satu agenda utama forum adalah penandatanganan Berita Acara Perencanaan Data Sektoral Strategis Daerah, yang menandai komitmen bersama dalam penguatan pengelolaan data sektoral di Papua. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua, Jeri Agu Yudianto, selaku Walidata, memaparkan capaian pengelolaan data sektoral di Papua. Ia menjelaskan daftar perencanaan data, jenis data yang digunakan, data yang telah terisi, hingga data yang berhasil divalidasi oleh Walidata bersama BPS Provinsi Papua sebagai pembina data. “Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar-instansi dalam menghadirkan data berkualitas. Hanya dengan data yang solid, pembangunan Papua bisa diarahkan secara lebih inklusif dan akuntabel,” ungkap Jeri. Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya untuk menempatkan data sebagai landasan pembangunan. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam memastikan setiap kebijakan didasarkan pada informasi yang valid, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kualitas data yang semakin baik, Papua diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga partisipatif, berkeadilan, dan sesuai kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.   Penulis: Jid Editor: GF  19 Sep 2025, 02:31 WIT
RSUP Jayapura Jadi Penutup Kunjungan Kerja Wapres Gibran di Papua Papuanewsonline.com, Jayapura – Rangkaian kunjungan kerja Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, di Tanah Papua resmi ditutup dengan peninjauan ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Jayapura, Kamis (18/9/25). Kehadiran Wapres disambut hangat oleh para pegawai rumah sakit yang tampak antusias menyambut rombongan. Kunjungan ini dilakukan setelah Wapres Gibran sebelumnya meninjau aktivitas perdagangan di Pasar Hamadi dan Pasar Youtefa. Peninjauan ke RSUP Jayapura menjadi salah satu agenda penting, mengingat rumah sakit ini diharapkan menjadi rujukan utama layanan kesehatan masyarakat Papua. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, dr. Azhar Jaya, menyampaikan bahwa Wapres Gibran merasa puas setelah melihat langsung kesiapan operasional, fasilitas, dan pelayanan rumah sakit tersebut. “Nanti hasil kunjungan ini akan disampaikan ke Presiden untuk segera meresmikan RSUP Jayapura agar benar-benar menjadi kebanggaan rakyat Papua,” kata Azhar. Ia menambahkan, dengan hadirnya RSUP Jayapura, sebagian besar kasus penyakit yang sebelumnya harus dirujuk ke Makassar atau Surabaya kini bisa ditangani langsung di Papua. “Semuanya bisa selesai di sini. Ini tentu akan sangat membantu masyarakat Papua dan mengurangi beban biaya perjalanan maupun perawatan,” ujarnya. Azhar juga menegaskan bahwa standar pelayanan RSUP Jayapura setara dengan rumah sakit besar di Pulau Jawa. Direktur RSUP Jayapura, Petronela M. Risamasu, menyampaikan bahwa pihaknya telah mulai melayani pasien dengan jumlah yang cukup signifikan. Saat ini tercatat 450 pasien rawat jalan, 12 pasien rawat inap, dan 2 kasus operasi yang sudah ditangani. “Kami siap melayani masyarakat Papua dengan sepenuh hati. Fasilitas yang diberikan pemerintah pusat sudah sangat lengkap dan modern. Mudah-mudahan kehadiran RSUP Jayapura dapat menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat Papua,” pungkasnya. Dengan adanya RSUP Jayapura, pemerintah berharap masyarakat Papua mendapatkan akses kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan berkualitas. Rumah sakit ini diharapkan tidak hanya menjadi pusat layanan kesehatan, tetapi juga simbol kemajuan dan perhatian negara bagi rakyat Papua.   Penulis: Jid Editor: GF 19 Sep 2025, 02:29 WIT
Polemik Jargon Baru “Mimika Rumah Kita” di Tengah Identitas Asli Daerah Papuanewsonline.com, Mimika – Perdebatan publik di Kabupaten Mimika kian menghangat setelah Pemerintah Daerah melalui kepemimpinan Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong gencar mensosialisasikan jargon baru “Mimika Rumah Kita”. Jargon ini mulai digaungkan dalam berbagai acara besar, seremonial, hingga kegiatan resmi pemerintahan. Namun, langkah tersebut justru menuai penolakan keras dari masyarakat adat. Masyarakat Amungme dan Kamoro menilai jargon tersebut berpotensi menggeser eksistensi identitas asli Mimika yang telah melekat sejak lama, yakni “Eme Neme Yauware”, yang memiliki makna mendalam: Bersatu, Bersaudara, Membangun. Identitas ini dianggap bukan sekadar slogan, melainkan simbol kultural yang menyatukan masyarakat lokal. Penolakan masyarakat adat tidak hanya disampaikan melalui forum-forum resmi, tetapi juga ramai di jagat media sosial. Unggahan dengan tagar #SaveEmeNemeYauware bermunculan, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dianggap mengabaikan sejarah dan nilai luhur masyarakat Mimika. Ketua Aliansi Pemuda Kamoro (APK), Refael Taurekeyau, menyatakan sikap tegas menolak jargon baru tersebut. “Saya, Ketua APK, dengan tegas menolak slogan Mimika Rumah Kita. Identitas kita adalah Eme Neme Yauware, itu simbol dan harga diri masyarakat Kamoro. Pemerintah harus mengembalikannya sebagai jargon utama Mimika,” tegas Refael. Menanggapi polemik ini, Ketua Komisi IV DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom, mengingatkan agar persoalan ini dilihat secara utuh, tidak hanya dari sisi politik, tetapi juga dari aspek hukum dan kebudayaan. “Elite politik maupun pemerintah harus bijak menyikapi persoalan ini. Eme Neme Yauware adalah identitas asli yang lahir dari masyarakat Mimika, dan itu harus dihormati,” ujarnya. Elinus juga mendorong pemerintah daerah untuk membuka ruang dialog bersama tokoh adat, pemuda, dan masyarakat sipil, agar tercipta kesepahaman dan tidak ada pihak yang merasa terpinggirkan. Bagi masyarakat adat Mimika, “Eme Neme Yauware” adalah warisan nilai persatuan yang menyatukan berbagai suku dan golongan sejak dahulu. Penggantian atau pengaburan jargon ini dikhawatirkan dapat mengikis rasa memiliki terhadap tanah Mimika yang kaya akan keberagaman. Sejumlah tokoh adat pun menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu mengedepankan kearifan lokal sebagai fondasi membangun daerah, sehingga setiap program dan jargon yang dipilih selaras dengan jati diri masyarakat.   Penulis: Jid Editor: GF  19 Sep 2025, 02:22 WIT
Jelang HUT ke-80 TNI, Kodim 1710/Mimika Libatkan Banser dan Pemuda Kerukunan dalam Patroli Papuanewsonline.com, Mimika – Menyambut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 5 Oktober mendatang, Kodim 1710/Mimika menggelar kegiatan Patroli Humanis di wilayah Kota Timika, Rabu malam (17/9/2025). Berbeda dari patroli biasanya, kegiatan kali ini melibatkan unsur Banser dan Pemuda Kerukunan, menciptakan suasana kebersamaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Patroli tersebut dipimpin oleh Danramil 1710-01/Kokonao, Kapten Inf Belli G. Rachmad, S.A.P., dengan menyasar sejumlah titik rawan sekaligus memberikan imbauan secara humanis kepada masyarakat. Tujuannya, agar warga ikut berperan aktif menciptakan rasa aman di Kabupaten Mimika. Dandim 1710/Mimika, Letkol Inf M. Slamet Wijaya, S.Sos., M.Han., M.A., menekankan bahwa patroli ini bukan sekadar rutinitas, melainkan simbol kekompakan antara aparat keamanan dan masyarakat sipil. “Terima kasih kepada seluruh personel TNI yang terlibat, juga anggota Banser dan pemuda kerukunan yang turut dalam patroli bersama. Kegiatan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan memastikan bahwa Kota Timika dan sekitarnya tetap aman dan kondusif,” tegas Slamet Wijaya. Ia juga mengingatkan pentingnya antisipasi terhadap isu-isu provokatif yang kerap beredar, terutama menjelang momen penting seperti HUT TNI. Melalui patroli ini, TNI bersama Banser dan pemuda menyampaikan pesan perdamaian dan solidaritas. Mereka berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh isu yang dapat memicu keresahan. “Menjaga Mimika tetap aman adalah tanggung jawab bersama. Patroli humanis ini menjadi wujud nyata kolaborasi lintas elemen demi menjaga stabilitas daerah,” tambah Dandim. Kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antara TNI, organisasi kepemudaan, dan masyarakat, sekaligus menunjukkan bahwa keamanan wilayah bukan hanya urusan aparat, tetapi juga panggilan bersama untuk menjaga tanah Papua tetap damai.   Penulis: Jid Editor: GF 18 Sep 2025, 19:57 WIT
Wapres Kunjungi Papua, Pj Gubernur: Motivasi untuk Kerja Keras dan Perkuat Sinergi Pembangunan Papuanewsonline.com, Jayapura – Kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Papua, Rabu (17/9/2025), mendapat sambutan hangat dari Pemerintah Provinsi Papua dan masyarakat setempat. Wapres mengunjungi sejumlah lokasi strategis, mulai dari SMP Negeri 2 Sentani, Puskesmas Kampung Harapan, Badan Keuangan Negara, hingga Gedung Negara Jayapura. Kehadirannya dinilai menjadi bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di Tanah Papua. Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, mengungkapkan rasa syukur atas kunjungan tersebut. Ia menilai momentum ini memberikan semangat baru bagi pemerintah daerah untuk terus bekerja keras dan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat. “Kita bersyukur mendapat kunjungan dari Bapak Wapres. Ini keberkahan bagi masyarakat Papua, sekaligus bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap Papua yang kita cintai,” ujar Agus Fatoni. Dalam kunjungan ke Puskesmas Kampung Harapan, Wapres Gibran menyaksikan langsung antusiasme masyarakat dalam mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Fatoni mengakui, tingginya partisipasi warga menunjukkan adanya kebutuhan besar terhadap layanan kesehatan yang lebih memadai. “Tadi Bapak Wapres melihat sendiri betapa antusias masyarakat mengikuti tes kesehatan. Kapasitas puskesmas yang ada masih terbatas. Harapannya, nanti bisa ditingkatkan dan mungkin dibangun puskesmas dengan fasilitas yang lebih besar dan lengkap,” jelasnya. Selain meninjau layanan kesehatan, Wapres Gibran juga mengunjungi SMP Negeri 2 Sentani untuk melihat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para siswa terlihat gembira saat menikmati menu sehat yang disediakan pemerintah. Program ini disambut positif, karena dinilai mendukung kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak Papua. Fatoni berharap program MBG dapat diperluas ke seluruh wilayah Papua. “Program ini sangat bermanfaat, terutama bagi anak-anak sekolah di Papua. Jika bisa diperluas cakupannya, tentu akan semakin baik bagi generasi masa depan kita,” ujarnya. Selain menyoroti kesehatan dan pendidikan, Fatoni juga menyampaikan berbagai masukan kepada Wapres, termasuk terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, penguatan infrastruktur, serta optimalisasi pemanfaatan dana transfer dan dana Otonomi Khusus (Otsus). Menurutnya, dukungan pemerintah pusat dalam hal kebijakan dan pendanaan akan menjadi kunci mempercepat pembangunan Papua. Kunjungan Wapres Gibran dinilai bukan sekadar agenda seremonial, melainkan wujud komitmen pemerintah pusat dalam memastikan pembangunan di Papua berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Pj Gubernur berharap, sinergi ini dapat terus dijaga dan ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat Papua.   Penulis: Jid Editor: GF 18 Sep 2025, 19:48 WIT
Berita utama
Bareskrim Polri Ungkap Sindikat Pembobolan Rekening Dormant Senilai Rp204 Miliar 25 Sep 2025, 18:49 WIT
Dilaporkan Ke Polres Mimika, Ini Tanggapan Media Papuanewsonline.com 25 Sep 2025, 00:12 WIT
Pertandingan Liga Fangnanan Ain Hof Ain di Malra Dipimpin Wasit Abal-Abal 21 Sep 2025, 21:59 WIT
2PAM3 Soroti Pemborosan Anggaran Pembahasan APBD-P Mimika di Bali 08 Sep 2025, 10:39 WIT
Bahas APBD-P di Bali, Mantan Legislator Kritik Kinerja DPRD Mimika 26 Agu 2025, 22:42 WIT
Berita Terbaru
Narapidana Kasus Senjata Api Ilegal Kabur dari Lapas Merauke 27 Sep 2025, 01:26 WIT
Bos Pinjol Investree Akhirnya Ditangkap: OJK Pulangkan Buronan Interpol Rp 2,75 Triliun ke Indonesia 26 Sep 2025, 22:30 WIT
Razia Gabungan Polres Malra dan Kodim 1503 Tual di Jembatan Watdek 26 Sep 2025, 22:06 WIT
Ceramah di Mabes Polri, UAS Tekankan Pentingnya Toleransi Beragama 26 Sep 2025, 21:19 WIT
Kapolda Maluku: Penegakan Hukum Sebagai Pilar Utama Bangkitkan Kepercayaan Masyarakat 26 Sep 2025, 20:50 WIT
Berita Populer
Pembangunan Mangkrak, Distrik Kuala Kencana "Boros" Rp150 Juta/Tahun untuk Kontrak Kantor 16 Sep 2025, 13:30 WIT
TPNPB/OPM Tembak Mati Dua Anggota Brimob di Nabire Dan Berhasil Rampas 2 Pucuk Senjata 13 Agu 2025, 15:41 WIT
Terseret Kasus di Timika, Mantan Pj Bupati Intan Jaya Calon Tersangka 13 Agu 2025, 13:21 WIT
Aneh Bin Ajaib Petrus Yumte Bantah Terima 2,4 Miliar Tapi Ada di LPJ 13 Agu 2025, 16:47 WIT
Diduga Ada Anggaran Siluman, Ketua DPRK Mimika Tutup Mulut Tentang Urgensi Bahas APBD-P di Bali 23 Agu 2025, 13:35 WIT
JPU Kejari Mimika Tuntut Aipda Mesak Kromsian 18 Tahun Penjara 14 Agu 2025, 12:43 WIT
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT