Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pendidikan
Homepage
Melalui Vicon, Irwasda Polda Maluku Hadiri Rapat Pendirian Pusat Studi Kepolisian
Papuanewsonline.com, Ambon – Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Polda Maluku, Kombes Pol I Made Sunarta, S.E., M.H, mengikuti rapat koordinasi melalui Video Conference (Vicon) terkait agenda pendirian Pusat Studi Kepolisian di jajaran Polda. Saat menghadiri rapat di Ruang Command Center Lantai 4 Markas Polda Maluku, Kamis (6/2/2026), Irwasda didampingi Karo SDM, Dir Binmas, Kabidkum, Ka SPN Polda Maluku, serta perwakilan dari Biro Ops Polda Maluku.Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo, M.Si, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri selaku Kasatgas, saat mempimpin kegiatan tersebut menekankan pentingnya pengembangan ilmu kepolisian yang adaptif terhadap dinamika sosial. Target besar dari program ini adalah peresmian pusat pendidikan dan studi kepolisian dalam waktu dekat."Diharapkan pada bulan Maret nanti sudah dapat dilaunching Pusat Pendidikan Kepolisian. Begitu pula dengan Pusat Studi Kepolisian yang ditargetkan sudah terbentuk di masing-masing Polda jajaran pada bulan Maret mendatang," kata Irjen Susilo dalam arahannya.Dalam pemaparan materi, Pusat Studi Kepolisian di perguruan tinggi akan menjadi wahana pengkajian, pembelajaran, latihan, dan pengasuhan. Hal ini bertujuan untuk mendukung proses pembelajaran di Lemdiklat Polri yang berbasis pada moralitas dan literasi dalam mentransformasi serta mengembangkan ilmu kepolisian.Adapun ruang lingkup kajian dalam Pusat Studi Kepolisian mencakup Masalah Sosial khususnya yang berkaitan atau berdampak pada keteraturan sosial; Hukum dan Keadilan yakni pengkajian mendalam terkait aspek hukum dan keadilan; Kejahatan dan Penanggulangannya meliputi strategi teknis dan taktis dalam menangani kriminalitas; Pemolisian dan Model, di mana mempelajari model serta pola-pola pemolisian modern; Isu Strategis, mengenai Isu-isu penting yang terjadi di tengah masyarakat; Dan Teknik Kepolisian yaitu teknik dan teknis dasar umum maupun khusus kepolisian.Dalam kegiatan tersebut juga memaparkan terkait Implementasi Tri Darma Pendidikan, yaitu Aktivitas Pusat Studi Kepolisian yang nantinya akan mengacu pada Tri Darma Pendidikan, yang mencakup aspek:1. Dasar Ilmu Kepolisian: Meliputi filsafat ilmu pengetahuan, etika publik, dan metodologi penelitian.2. Pokok Ilmu Kepolisian: Terdiri dari ilmu sosial, hukum, penegakan hukum dan keadilan, kriminologi, ilmu administrasi, teknologi informasi, hingga humaniora.3. Kapita Selekta: Pembahasan isu-isu aktual di tengah masyarakat seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan pertahanan.Polda Maluku sendiri berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti arahan ini guna memastikan Pusat Studi Kepolisian di wilayah Maluku dapat segera beroperasi demi mewujudkan personel Polri yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern. PNO-12
05 Feb 2026, 20:44 WIT
Seleksi PKP 2026, Dua ASN Polda Maluku Jalani Tes CAT Psikologi
Papuanewsonline.com, Ambon - Dua Aparat Sipil Negara (ASN) yang bertugas di lingkungan Polda Maluku menjalani tes Computer Assisted Test (CAT) Psikologi, dalam rangka Seleksi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Tahun 2026.Tes CAT Psikologi dilaksanakan Panitia Daerah Polda Maluku di ruang assesmen Biro Sumber Daya Manusia (SDM), Markas Polda Maluku, Kamis (291/2026). Hadir dalam kegiatan Kepala Biro SDM Polda Maluku selaku Ketua Pelaksana Seleksi Panda Polda Maluku dan Kabid TIK Polda Maluku. Turut hadir tim pengawas internal dari Itwasda, Paminal dan Provos Bid Propam Polda Maluku.Dua ASN yang mengikuti seleksi untuk mengembangkan kompetensi manajerial dalam mengendalikan kegiatan pelayanan publik ini berasal dari golongan kepangkatan IIIB dan IIIC. "Hari ini dilaksanakan seleksi PKP Tahun 2026. Ada dua ASN Polda Maluku dengan golongan pangkat IIIB dan IIIC menjalani tes CAT psikologi," ungkap Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K.Seleksi PKP sendiri, kata Kombes Rositah penting diikuti ASN Polda Maluku untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan melayani, akuntabilitas, dan pengendalian pekerjaan sesuai standar operasional. "Kami berharap kedua peserta yang ikut dapat menjalani semua tahapan seleksi dengan baik dan dengan hasil yang maksimal," harapnya. PNO-12
29 Jan 2026, 21:16 WIT
Menanggalkan Almamater: Universitas Timika Kukuhkan Sarjana Baru Tahun Akademik 2025–2026
Papuanewsonline.com, Mimika — Universitas Timika kembali
melahirkan sarjana-sarjana baru melalui Rapat Senat Terbuka Wisuda Sarjana (S1)
Tahun Akademik 2025–2026 yang digelar di Hotel Cendrawasih 66, Timika, Kamis
(29/1/2026). Puluhan mahasiswa resmi dikukuhkan setelah menempuh proses
akademik dan dinyatakan lulus sesuai ketentuan perguruan tinggi.Rapat senat terbuka dipimpin langsung oleh Rektor
Universitas Timika, Marthinus Sahetapy, SP., M.Si, serta dihadiri unsur
pimpinan universitas, perwakilan Pemerintah Kabupaten Mimika, LLDIKTI Wilayah
XIV, para dosen, orang tua, dan tamu undangan. Prosesi berlangsung khidmat dan
penuh makna, menandai berakhirnya masa studi para wisudawan.Dalam sambutannya, Rektor Universitas Timika menegaskan
bahwa wisuda bukan sekadar seremoni akademik, melainkan fase peralihan menuju
dunia nyata yang menuntut tanggung jawab sosial lebih besar. Ia menekankan
bahwa gelar sarjana merupakan amanah yang harus diimplementasikan melalui
kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan.Rektor juga mengingatkan pentingnya membangun karakter AIR,
yakni Adaptability, Integrity, dan Responsiveness, sebagai fondasi utama
menghadapi dinamika dunia kerja dan kehidupan sosial. Kemampuan beradaptasi,
integritas moral, serta kepekaan terhadap persoalan masyarakat dinilai menjadi
kunci keberhasilan lulusan dalam menjalankan perannya.Menurutnya, karakter menjadi penentu martabat seorang
sarjana di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks. Harapan besar terhadap
generasi muda dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 menuntut keberanian
untuk berpihak pada nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan.Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda
Mimika, Herry Onawame, S.IP., M.M, yang mewakili Bupati Mimika, menyampaikan
apresiasi atas kontribusi Universitas Timika dalam mencetak sumber daya manusia
yang berkualitas dan berdaya saing. Pemerintah daerah mendorong para lulusan
untuk mengabdikan ilmunya demi pembangunan daerah.Ia menekankan pentingnya menjaga integritas, etika, serta
kemampuan adaptasi terhadap perkembangan zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai
kearifan lokal. Pemerintah Kabupaten Mimika, lanjutnya, membuka ruang
seluas-luasnya bagi generasi muda untuk terlibat aktif dalam berbagai sektor
pembangunan.Perwakilan LLDIKTI Wilayah XIV, Jane Shirley Wambrauw,
S.Pd., M.H, turut memberikan motivasi kepada para wisudawan dengan menyoroti
pentingnya semangat belajar sepanjang hayat. Ia menilai keberhasilan meraih
gelar sarjana merupakan buah dari ketekunan, sekaligus modal penting menghadapi
tantangan era modern yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi dan
kecerdasan buatan.Ia juga menegaskan perlunya keseimbangan antara kecerdasan
intelektual dan kecerdasan emosional agar lulusan mampu berpikir mandiri,
mengendalikan diri, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, penguasaan teknologi harus diiringi dengan kesadaran diri agar
tidak menggerus nilai-nilai kemanusiaan.Rapat senat terbuka wisuda ini menjadi penanda resmi
lahirnya sarjana-sarjana baru Universitas Timika yang diharapkan mampu menjawab
tantangan zaman dan berperan aktif dalam pembangunan Papua, khususnya di
Kabupaten Mimika, dengan semangat pengabdian dan integritas. Penulis: BimEditor: GF
29 Jan 2026, 17:05 WIT
Kapolda Aceh Terima 1,2 Juta PIN E-Learning Dari STIK Lemdiklat Polri
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah menerima program bantuan sebanyak 1,2 juta PIN e-learning dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri untuk mendukung pembelajaran mandiri siswa korban bencana di Aceh.Program e-learning ini merupakan sumbangsih ILMCI Group melalui STIK Lemdiklat Polri sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak di wilayah terdampak bencana, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang. Serah terima tersebut berlangsung di Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.Penyerahan bantuan turut dihadiri Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Pol. Dr. Eko Rudi Sudarto serta CEO Yayasan Anak Bangsa Indonesia–ILMCI Group Dr. Sofian Tjandra, Ph.D.Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah mengatakan bahwa program bantuan ini dirancang untuk menjangkau siswa korban bencana mulai dari jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA).Sebanyak 1,2 juta PIN e-learning tersebut memungkinkan siswa mengakses pembelajaran elektronik secara mandiri dengan dukungan jaringan internet. Melalui sistem ini, siswa dapat belajar tidak hanya di ruang kelas, tetapi juga di mana saja sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing.“Program e-learning ini menjadi solusi strategis untuk memastikan anak-anak Aceh, khususnya yang terdampak bencana, tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak. Dengan sistem pembelajaran mandiri berbasis digital, siswa dapat terus belajar meski dalam kondisi keterbatasan,” ujar Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah.Abituren Akabri 1991 itu berharap kerja sama tersebut dapat menjadi bagian dari upaya peningkatan metode pembelajaran mandiri yang adaptif, terutama bagi siswa di daerah terdampak bencana yang mengalami keterbatasan sarana pendidikan konvensional.Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan STIK Polri dan para mitra yang terlibat dalam program tersebut. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan pascabencana, khususnya di bidang pendidikan.“Kami mengapresiasi dukungan STIK Polri dan seluruh mitra, termasuk ILMCI Group, yang telah berkolaborasi dalam program ini. Sinergi lintas sektor seperti ini sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Aceh,” katanya.Dalam kesempatan itu, jenderal bintang dua asal Tangse tersebut turut memaparkan berbagai capaian penanganan hingga pemulihan bencana yang telah dilakukan Polda Aceh di wilayah terdampak. Upaya tersebut meliputi penyediaan air bersih melalui treatment water, pembersihan fasilitas sekolah, hingga pembangunan sumur bor bagi masyarakat.“Selain penanganan darurat, Polda Aceh juga fokus pada pemulihan jangka menengah dan panjang, mulai dari penyediaan air bersih, pembersihan sekolah, hingga pembangunan sumur bor. Semua kami lakukan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal,” pungkas Marzuki. PNO-12
29 Jan 2026, 16:09 WIT
2 Personel Polda Maluku Jalani Tes CAT Psikologi Seleksi SIPSS 2025
Papuanewsonline.com, Ambon - Sebanyak dua personel Polda Maluku yang mengikuti seleksi penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2025 menjalani tes Computer Assisted Tes (CAT) Psikologi.Tes CAT Psikologi ini dilaksanakan oleh Biro SDM selaku Panitia Daerah (Panda) Polda Maluku yang bertempat di ruang Asesmen Biro SDM Markas Polda Maluku, Rabu (28/1/2026). "Ada dua personel Polda Maluku yang ikut seleksi SIPSS Tahun Anggaran 2025 hari ini menjalani tes CAT psikologi," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., M.Si.Pelaksanaan CAT ini yang dijalani dua peserta tersebut meliputi aspek kemampuan komputer (TKK), pengetahuan asesmen mental idealis (AMI) dan penelusuran mental kepribadian (PMK).Menurut Kombes Rositah, tes CAT psikologi ini merupakan salah satu tahapan penting dalam melahirkan calon-calon SIPSS yang handal dan bermental kepribadian yang baik."Semoga kedua peserta dapat menjalani tes dengan baik, sehingga menjadi perwira-perwira yang siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara khususnya di wilayah Polda Maluku," harapnya.Dalam kegiatan tersebut, selain personel Biro SDM, turut hadir pengawas internal dari Subid Provos dan Subid Paminal Bid Propam Polda Maluku serta pengawas eksternal dari LSM Mavindo, perwakilan Media dan perwakilan teknisi IT dari Politeknik Negeri Ambon. PNO-12
28 Jan 2026, 18:22 WIT
Polri Salurkan Bantuan Al-Qur’an kepada Pesantren Terdampak Banjir
Papuanewsonline.com, Meureudu – Polres Pidie Jaya melaksanakan kegiatan penyerahan bantuan berupa Al-Qur’an dari Polri kepada sejumlah pesantren yang terdampak bencana banjir di wilayah hukum Polres Pidie Jaya, Senin, 26 Januari 2026. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap pemulihan sarana pendidikan keagamaan pascabencana di Kabupaten Pidie Jaya.Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap di empat pesantren, yaitu Pesantren Sirajul Huda Al-Aziziyah Gampong Blang Awe Kecamatan Meureudu, Pesantren Madinattudiniyah Babul Munajah Gampong Jurong Binjee Kecamatan Jangka Buya, Pesantren Darul Mubaraqah Al Munawwarah Gampong Meuko Dayah Kecamatan Bandar Dua, serta Pesantren Al-Munawarah Pocut Imum Mukim Al-Aziziyah (DAPIMA) Gampong Blang Cut Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya. Total bantuan yang disalurkan sebanyak 200 Al-Qur’an.Kapolres Pidie Jaya AKBP Ahmad Faisal Pasaribu secara langsung menyerahkan bantuan sebanyak 50 Al-Qur’an kepada Pesantren Sirajul Huda Al-Aziziyah. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolres Pidie Jaya Kompol Iswahyudi, Kasat Lantas Polres Pidie Jaya AKP Fefy Yunitasari, Kasi Humas Polres Pidie Jaya AKP Mahruzar Hariadi, Kapolsek Meureudu AKP Mustafa Kamal, KBO Sat Samapta IPDA Mustafa, serta personel Sat Samapta Polres Pidie Jaya dan Polsek Meureudu.Selanjutnya, Kasat Samapta Polres Pidie Jaya Iptu Ramli bersama Kapolsek Jangka Buya Iptu Mustafa dan personel melaksanakan penyerahan bantuan sebanyak 50 Al-Qur’an kepada Pesantren Madinattudiniyah Babul Munajah. Kegiatan tersebut turut dihadiri KBO Sat Samapta Polres Pidie Jaya IPDA Mustafa, Kanit Samapta Polsek Jangka Buya Aipda Rusdy, serta personel Sat Samapta Polres Pidie Jaya dan Polsek Jangka Buya.Di lokasi lainnya, Kasat Samapta Polres Pidie Jaya Iptu Ramli juga menyerahkan bantuan 50 Al-Qur’an kepada Pesantren Darul Mubaraqah Al Munawwarah Gampong Meuko Dayah Kecamatan Bandar Dua yang diterima langsung oleh pimpinan pesantren, Tgk. Busyairi. Kegiatan tersebut dihadiri KBO Sat Samapta IPDA Mustafa, personel Sat Samapta Polres Pidie Jaya, serta personel Polsek Bandar Dua.Selain itu, Polres Pidie Jaya turut menyalurkan bantuan 50 Al-Qur’an kepada Pesantren Al-Munawarah Pocut Imum Mukim Al-Aziziyah (DAPIMA) Gampong Blang Cut Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya sebagai bagian dari upaya mendukung pemulihan sarana pendidikan keagamaan pascabencana banjir.Kapolres Pidie Jaya melalui Kasi Humas AKP Mahruzar Hariadi menyampaikan bahwa kegiatan penyaluran bantuan ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan sarana pembelajaran Al-Qur’an bagi para santri serta mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dan masyarakat.“Polri akan terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan, termasuk mendukung keberlangsungan pendidikan keagamaan agar dapat kembali berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif,” pungkasnya. PNO-12
28 Jan 2026, 13:20 WIT
Tingkatkan Pemahaman Hukum, Polda Maluku Sosialisasikan KUHP dan KUHAP Baru kepada Personel
Papuanewsonline.com, Ambon – Untuk meningkatkan pemahaman anggota khususnya dalam penegakan hukum, Kepolisian Daerah Maluku gencar melaksanakan sosialisasi terkait Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan medio 2 Januari 2026.Kepala Bidang Hukum Polda Maluku, Kombes Pol Aris Bachtiar, S.H., S.I.K., M.Si, saat memimpin sosialisasi di Lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Tantui, Kota Ambon, Senin (26/1/2026), mengaku kegiatan ini penting sebagai tindak lanjut atas diterbitkannya KUHP dan KUHAP yang baru."Kegiatan sosialisasi KUHP dan KUHAP yang baru ini merupakan bentuk perhatian dan atensi dari Bapak Kapolda Maluku agar seluruh personel Polda Maluku wajib mempelajari dan memahami aturan hukum yang berlaku saat ini," ungkap Kombes Aris.Dalam pemaparannya, Kombes Aris menjelaskan sejumlah perubahan Pasal yang terdapat dalam KUHP. Salah satu contoh yang disampaikan adalah perubahan pengaturan mengenai tindak pidana pencurian. Pada KUHP lama, tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367, sementara dalam KUHP baru pengaturannya beralih ke Pasal 476 sampai dengan Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku pada Januari 2026.Adapun perubahan utama dalam pengaturan tindak pidana pencurian pada KUHP baru, kata Kombes Aris, antara lain pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 476, pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 478, serta pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 477 dan Pasal 479."Kami berharap seluruh personel Polda Maluku dapat memahami secara menyeluruh perubahan regulasi hukum pidana guna mendukung pelaksanaan tugas kepolisian yang profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," pintanya. PNO-12
26 Jan 2026, 20:13 WIT
Dari Dana Desa ke Bangku Sekolah, Kampung Nawaripi Sekolahkan Dua Anak Suku Asli Kamoro
Papuanewsonline.com, Langgur — Di tengah masih terbatasnya
akses pendidikan bagi anak-anak suku asli Papua, Kampung Nawaripi, Distrik
Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, menunjukkan langkah progresif
melalui kebijakan pembangunan berbasis manusia. Pemerintah kampung ini kembali
mengirim dua anak perempuan suku asli Kamoro untuk mengenyam pendidikan di luar
daerah sebagai bentuk investasi jangka panjang bagi generasi penerus.Kebijakan tersebut menegaskan bahwa dana desa tidak
semata-mata harus dialokasikan untuk pembangunan fisik. Dengan visi yang
berpihak pada masa depan anak-anak kampung, Pemerintah Kampung Nawaripi
memanfaatkan dana desa untuk membuka akses pendidikan yang lebih luas dan
berkualitas bagi anak-anak suku asli.Pada Senin (26/1/2026), dua siswi asal Kampung Nawaripi,
Maria Gema Mepere (11), siswa kelas 5A, dan Ida Maria Saloma Mepere (9), siswa
kelas 1B, secara resmi diterima sebagai peserta didik di SD NK Mathias
Langgur/A, Kabupaten Maluku Tenggara. Sekolah tersebut berada di bawah naungan
Yayasan Asthi Dharma Langgur dan dikenal memiliki lingkungan pendidikan yang
inklusif.Kehadiran kedua anak Kamoro ini disambut hangat oleh pihak
sekolah, para guru, serta seluruh siswa. Momen penerimaan berlangsung penuh
keakraban, mencerminkan semangat persaudaraan lintas daerah yang menjadi nilai
utama dalam dunia pendidikan.Dalam perkenalan di hadapan seluruh siswa, Kepala Sekolah SD
NK Mathias Langgur/A, Saverius Rahabav, menekankan pentingnya solidaritas dan
kebersamaan, seraya mengingatkan bahwa perbedaan asal daerah bukanlah
penghalang untuk saling menerima dan belajar bersama.Langkah yang diambil Pemerintah Kampung Nawaripi ini tidak
hanya berdimensi administratif, tetapi juga sarat makna sosial. Pengiriman
anak-anak Kamoro ke luar daerah menjadi simbol perubahan paradigma pembangunan
desa, dari sekadar membangun infrastruktur menuju pembangunan manusia yang
berkelanjutan.Kepala Kampung Nawaripi, Norman Ditubun, bersama jajaran
aparat kampung, dinilai berhasil menerjemahkan dana desa sebagai instrumen
keadilan sosial. Kebijakan ini memperlihatkan keberpihakan nyata kepada
anak-anak suku asli yang selama ini berada di pinggiran akses pendidikan formal
yang layak.Melalui pendekatan ini, pendidikan ditempatkan sebagai
fondasi utama dalam memutus rantai ketertinggalan. Anak-anak Kamoro tidak hanya
diberikan kesempatan bersekolah, tetapi juga ruang untuk tumbuh, berinteraksi
lintas budaya, dan membangun kepercayaan diri sejak usia dini.Apabila konsistensi kebijakan ini terus dijaga, Kampung
Nawaripi berpeluang menjadi contoh nasional dalam pemanfaatan dana desa
berbasis pendidikan dan pemberdayaan anak-anak suku asli Papua, sekaligus
membuktikan bahwa pembangunan sejati dimulai dari manusia.(GF)
26 Jan 2026, 18:44 WIT
Dialog Publik dan Bedah Buku di Mimika Dorong Penyelesaian Konflik yang Berkeadilan dan Bermartabat
Papuanewsonline.com, Mimika — Dialog publik dan bedah buku Mendamaikan
yang Tak Mau Damai karya Jake Merrill Ibo digelar pada Jumat (23/1/2026) di
Mimika dengan mengusung tema “Mendamaikan Konflik Tanpa Mengalahkan
Kemanusiaan”. Kegiatan ini menjadi ruang perjumpaan gagasan antara pemerintah,
akademisi, tokoh agama, dan masyarakat untuk membahas penyelesaian konflik
secara berkeadilan dan bermartabat.Bupati Mimika Johannes Rettob dalam sambutannya menekankan
bahwa Mimika merupakan daerah dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi,
mencakup perbedaan agama, budaya, bahasa, dan suku. Keberagaman tersebut
dinilai sebagai anugerah sekaligus potensi besar yang harus dikelola secara
bijak dalam proses pembangunan daerah.Ia menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan sangat
bergantung pada terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh
karena itu, dialog publik dengan tema perdamaian dan kemanusiaan dinilai
relevan, mengingat Mimika kerap dipersepsikan sebagai wilayah yang rawan
konflik sosial.Dalam pemaparannya, Johannes Rettob menjelaskan bahwa
konflik memiliki beragam bentuk dan karakter, sehingga tidak bisa diselesaikan
dengan satu pendekatan tunggal. Beberapa konflik dapat ditempuh melalui jalur
mediasi, sementara lainnya memerlukan pendekatan hukum atau adat, dengan
pemahaman mendalam terhadap akar persoalan sebagai kunci utama penyelesaian.Ia juga menyoroti bahwa banyak konflik besar bermula dari
persoalan sederhana di lingkup internal, bahkan dalam keluarga. Ketika tidak
ditangani sejak dini, konflik tersebut berkembang menjadi persoalan adat,
tuntutan denda, hingga berujung pada jatuhnya korban jiwa yang sejatinya dapat
dihindari.Dalam konteks Papua, mekanisme adat diakui sebagai bagian
penting dalam penyelesaian konflik. Namun, menurutnya, jika tidak dikelola
secara bijak dan adil, mekanisme tersebut justru berpotensi melahirkan
ketidakpuasan serta konflik berkepanjangan yang menggerus nilai-nilai
kemanusiaan.Melalui dialog publik dan bedah buku ini, Bupati Mimika
berharap lahir rekomendasi dan pemikiran konstruktif yang dapat dijadikan
rujukan bersama, baik oleh masyarakat maupun pemerintah, dalam merumuskan pola
penyelesaian konflik yang lebih manusiawi dan berkeadilan.Sementara itu, refleksi dari buku karya Jake Merrill Ibo
mengangkat pandangan bahwa konflik tidak semata berkaitan dengan benar dan
salah, melainkan tentang luka, perasaan tidak dihargai, serta pengingkaran
terhadap martabat manusia. Dalam konteks Papua, konflik dipahami sebagai
fenomena multidimensional yang melibatkan emosi, persepsi, struktur sosial,
identitas, trauma, hingga ketidakadilan historis.Buku tersebut lahir dari pengalaman panjang praktik mediasi
sejak 2017 dan menawarkan pergeseran paradigma mediasi dari sekadar prosedur
menuju pemulihan relasi. Melalui pendekatan lintas disiplin dan kesadaran
sosial, dialog ini diharapkan menjadi ruang transformasi makna, sehingga
penyelesaian konflik ke depan tidak hanya berorientasi pada negosiasi, tetapi
juga pada pemulihan martabat dan kemanusiaan semua pihak.
Penulis: BimEditor: GF
24 Jan 2026, 17:32 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
