Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pendidikan
Homepage
Pelatihan MoJo Kedubes AS Dorong Jurnalis Muda Kuasai Jurnalisme Digital
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kedutaan Besar Amerika
Serikat di Jakarta menyelenggarakan pelatihan Mobile Journalism (MoJo) pada
Jumat, 13 Maret, di American Space yang berlokasi di Masjid Istiqlal. Kegiatan
ini diikuti oleh 31 peserta yang terdiri dari jurnalis anggota Ikatan Wartawan
Online (IWO), anggota Asosiasi Jurnalis Warga Indonesia (AJWI), serta jurnalis
mahasiswa dari berbagai universitas dan sekolah jurnalistik.Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan
peserta dalam memproduksi konten digital berkualitas menggunakan telepon
pintar, khususnya dalam peliputan Ramadan. Kegiatan tersebut juga menjadi
bagian dari upaya mendorong jurnalis agar mampu beradaptasi dengan perkembangan
teknologi media yang semakin pesat.Seiring dengan berkembangnya platform digital di Indonesia,
pola masyarakat dalam mengonsumsi informasi, termasuk cerita dan berita
mengenai Ramadan, juga mengalami perubahan. Melalui pelatihan ini, para peserta
didorong untuk menghasilkan liputan yang kreatif, akurat, dan tetap menjunjung
tinggi tanggung jawab jurnalistik.“Kedutaan Besar Amerika Serikat berkomitmen mendukung
jurnalisme profesional serta menjalin keterlibatan dengan komunitas media yang
terus berkembang,” ujar Juru Bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat Jamie W.
Ravetz dalam sambutan pembukaan.“Melalui lokakarya ini, kami berharap dapat memberikan
perangkat praktis yang dapat mendukung kerja jurnalistik—mulai dari menyusun
cerita yang menarik, melakukan wawancara yang membangun narasi kuat, hingga
memanfaatkan perangkat mobile untuk merekam video, foto, dan audio secara
efektif.”Pada sesi pertama, peserta mengikuti materi bertajuk
“Ramadan Storytelling in the Digital Age” yang dipandu oleh wartawan senior
Hanna Fauzie. Dalam sesi ini, peserta mempelajari tren peliputan Ramadan di era
digital serta pentingnya pelaporan yang sensitif terhadap isu-isu keagamaan.Selain itu, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai
teknik wawancara yang mampu membangun narasi kuat dalam sebuah laporan
jurnalistik, tanpa mengabaikan prinsip etika serta akurasi dalam pemberitaan.Sesi kedua dipandu oleh jurnalis digital Tedy Tri Setio yang
berfokus pada keterampilan praktis dalam Mobile Journalism. Peserta diajarkan
berbagai teknik dasar pengambilan video dan foto berkualitas menggunakan
telepon pintar.Materi yang diberikan mencakup teknik framing, pengaturan
pencahayaan, hingga pengolahan audio agar hasil produksi konten menjadi lebih
profesional. Para peserta juga diperkenalkan dengan berbagai aplikasi
pengeditan sederhana yang dapat digunakan untuk membuat konten digital secara
cepat dan efektif.Selain itu, pelatihan juga membahas tren format konten
digital yang kini banyak digunakan di berbagai platform media sosial, seperti
reels, shorts, dan video vertikal yang semakin populer di kalangan audiens
digital.Kegiatan pelatihan kemudian ditutup dengan sesi praktik dan
presentasi ide cerita. Dalam sesi tersebut, peserta diminta mengembangkan ide
liputan singkat bertema Ramadan dan memproduksi konten video pendek berdasarkan
materi yang telah dipelajari.Melalui kegiatan ini, Kedutaan Besar Amerika Serikat
berharap pelatihan tersebut dapat memperkuat kapasitas jurnalis warga, jurnalis
muda, serta mahasiswa jurnalistik dalam memanfaatkan teknologi mobile untuk
menghasilkan liputan yang informatif, menarik, dan relevan bagi masyarakat di
era digital. (GF)
15 Mar 2026, 11:44 WIT
Dugaan Potongan Beasiswa KIP oleh Oknum Pegawai PTS Mimika, Pihak Kampus Membantah
Papuanewsonline.com, Timika – Salah satu Perguruan Tinggi
Swasta (PTS) di Mimika diduga melakukan pemotongan dana beasiswa KIP dari
mahasiswanya. Oknum pegawai Keuangan di PTS itu juga melakukan pengancaman
kepada mahasiswa jika melaporkan atau menanyakan soal pemotongan tersebut.Pimpinan PTS saat dikonfirmasi membantah tuduhan bahwa ada
potongan beasiswa KIP (Kartu Indonesia Pintar) mahasiswa oleh oknum di
lingkungan kampusnya. Hal ini disampaikan oleh mahasiswa saat dihubungi oleh
wartawan papuanewsonline.com. "Tidak benar, saya Bilang tidak benar, kalau mau kumpul
semua mahasiswa," kata Pimpinan PTS tersebut melalui telepon via WhatsApp
pada tanggal 9 maret 2026 pukul 13:59 WITNamun, Media papuanewsonline,com memiliki bukti WhatsApp
juga rekaman suara dari beberapa mahasiswa yang mengaku dipotong beasiswanya.
"Waktu kita terima beasiswa itu trus kita tanya kenapa dipotong, oknum
dari pihak kampus menjawab dengan nada tinggi (kau diam saja atau beasiswamu
saya putuskan)," isi pesan tersebut.Di rekaman suara salah satu mahasiswa mengaku tidak mengerti
dipotong berapa karena yang diterima sisa 1,2 jt saja, sedangkan salah satu
mahasiswa juga mengaku akan dipotong pada pencairan berikut dengan angka yang
fantastis.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyaluran Dana
Bantuan KIP Kuliah, Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa bantuan biaya hidup harus
sepenuhnya diterima mahasiswa penerima KIP Kuliah. Tidak ada alasan apapun,
termasuk untuk pembiayaan pendidikan, karena biaya operasional pendidikan sudah
termasuk dalam Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan bantuan biaya pengelolaan.Sub Koordinator Pokja KIP Kuliah Pusat Layanan Pembiayaan
Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek, Muni Ika, menegaskan bahwa perguruan
tinggi tidak boleh memotong biaya hidup dengan alasan untuk pendidikan.
"Kini, kami meminta pemerintah kabupaten Mimika yang
terkait untuk turun tangan dan menginvestigasi kasus ini. Apakah kampus telah
menyalahgunakan dana KIP Kuliah? Kami menuntut transparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan dana beasiswa mahasiswa. Kepentingan mahasiswa harus
diutamakan, bukan kepentingan oknum," (Hendrik)
15 Mar 2026, 10:14 WIT
Komisariat Insan Cita HMI Mimika Launching Kepengurusan Baru, Fokus Bangun Generasi Muda Progresif
Papuanewsonline.com, Timika – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
Cabang Persiapan Mimika melantik pengurus Komisariat Insan Cita pada hari Kamis
(12/3/2026). Dalam acara tersebut, Nilam Febrima resmi menjabat sebagai Ketua
Umum Komisariat Insan Cita, yang akan memimpin organisasi dalam periode
kepengurusan mendatang.Dalam sambutannya, Nilam Febrima menegaskan bahwa pelantikan
ini bukan sekadar acara seremoni organisasi semata, melainkan momentum penting
untuk memikul amanah perjuangan dalam membangun kaderisasi dan mengembangkan
tradisi intelektual di lingkungan HMI "HMI lahir dari pergulatan sejarah bangsa dengan
semangat keislaman dan cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Pengurus yang baru dilantik diharapkan mampu menghidupkan kembali diskusi
ilmiah, kajian keagamaan, serta memperkuat tali persaudaraan antar kader,"
ujarnya.Ia juga mengajak seluruh kader untuk menjadikan komisariat
sebagai ruang pendidikan intelektual bagi mahasiswa, sekaligus memperkuat
nilai-nilai moral dan pembentukan karakter kepemimpinan bagi generasi muda."HMI harus menjadi wadah pendidikan intelektual,
penguatan nilai moral, dan pembentukan figur kepemimpinan yang mampu
berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan agama," pungkasnya.Sementara itu, Jidan sebagai perwakilan pengurus demisioner
menyampaikan harapan agar kepengurusan baru dapat melanjutkan estafet
kepemimpinan dengan penuh semangat pengabdian. Ia menilai bahwa proses berorganisasi di HMI tidak hanya
tentang menjalankan tugas, tetapi juga menanamkan nilai ukhuwah, pengorbanan,
serta semangat perjuangan untuk kemajuan bangsa dan agama."Semoga pengurus baru mampu membawa Komisariat Insan
Cita semakin berkembang dan menjadi bagian dari gerakan yang terus
berkiprah," katanya. Penulis: Abim
Editor: GF
13 Mar 2026, 23:21 WIT
Polda Maluku Perpanjang MoU Pengawasan Seleksi Penerimaan Anggota Polri T.A 2026-2028
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku memperkuat komitmen transparansi dalam proses rekrutmen anggota Polri. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengawasan Seleksi Penerimaan Anggota Polri Terpadu Tahun Anggaran 2026–2028 yang dipimpin langsung Kapolda Maluku, Dadang Hartanto.Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Command Center Lantai 4 Mapolda Maluku, Kamis (12/3/2026), dengan melibatkan berbagai unsur pengawas eksternal guna memastikan proses seleksi berjalan Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH)Kapolda Maluku menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memastikan proses rekrutmen anggota Polri berlangsung bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus menutup ruang penyimpangan dalam setiap tahapan seleksi.“PKS ini merupakan wujud komitmen Polri untuk memastikan proses rekrutmen berjalan secara fair dan bebas dari praktik penyimpangan. Kami ingin menghasilkan sumber daya manusia Polri yang profesional dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Kapolda.Ia juga menyoroti masih adanya isu negatif terkait proses rekrutmen, seperti praktik titip-menitip atau penggunaan uang. Menurutnya, pengawasan dari pihak eksternal menjadi faktor penting untuk menjaga integritas seleksi.“Seluruh tahapan seleksi kini didukung sistem digital untuk meminimalkan potensi kecurangan. Saya tegaskan, jika ada anggota Polri yang terlibat penyimpangan dalam rekrutmen akan kami tindak tegas. Pihak luar yang mencoba memanfaatkan situasi juga akan diproses secara hukum,” tegasnya.Kapolda juga mengimbau para orang tua dan calon peserta seleksi agar tidak percaya kepada pihak-pihak yang menawarkan kelulusan dengan imbalan tertentu.“Percayakan pada kemampuan anak dan sistem seleksi yang ada, bukan pada calo atau janji-janji oknum,” ujarnya.Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat utama di lingkungan Kepolisian Daerah Maluku, antara lain Karo SDM, Kabid Kum, Kabid Humas, Kabid Dokkes, serta perwakilan dari Karo Ops dan Kabid Propam.Selain itu, hadir berbagai mitra Pengawas eksternal yang ikut menandatangani PKS tersebut, yakni dari unsur akademisi, pemerintah daerah, organisasi profesi, media, hingga organisasi masyarakat, di antaranya Rektor Universitas Pattimura, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku, Kepala LLDIKTI, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Ketua Himpunan Psikologi Indonesia, Ketua Media Online PotretMaluku.id, Koordinator Wilayah Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), serta jajaran Wakil Rektor Universitas Pattimura.Rektor Universitas Pattimura dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas langkah Polda Maluku yang terus melibatkan unsur akademisi dalam pengawasan proses seleksi.Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi diharapkan dapat menjaga objektivitas serta memastikan seleksi berjalan secara profesional dan berbasis kompetensi.Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku menyampaikan bahwa sejak terlibat sebagai pengawasan dari tahun 2021, sangat sedikit laporan masyarakat terkait dugaan kecurangan dalam seleksi anggota Polri di wilayah Maluku.“Transparansi dalam proses seleksi ini menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” ujarnya.Penandatanganan PKS tersebut menjadi simbol sinergi antara Polda Maluku dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola rekrutmen Polri yang bersih, objektif, dan akuntabel.Penandatanganan perpanjangan kerja sama pengawasan seleksi anggota Polri ini menunjukkan upaya berkelanjutan untuk memperkuat transparansi dalam proses rekrutmen di lingkungan kepolisian.Keterlibatan berbagai unsur eksternal, mulai dari akademisi, lembaga pengawas pelayanan publik, hingga organisasi profesi, menjadi langkah penting untuk memastikan proses seleksi berlangsung secara objektif dan bebas dari praktik percaloan.Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri, dengan menegaskan bahwa proses penerimaan anggota kepolisian harus berbasis kemampuan, integritas, serta prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. PNO-12
13 Mar 2026, 21:06 WIT
Polda Maluku Resmi Umumkan Perubahan Batas Usia Penerimaan Bintara Polri TA. 2026
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah Maluku resmi mengumumkan perubahan sebagian ketentuan dalam penerimaan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026, khususnya terkait batas usia maksimal bagi pendaftar lulusan SMA/sederajat.Perubahan tersebut tertuang dalam pengumuman Nomor: Peng/9/III/Dik.2.1./2026 tentang perubahan atas sebagian isi pengumuman Kapolda Maluku sebelumnya mengenai penerimaan Bintara Polri TA 2026.Dalam pengumuman terbaru itu dijelaskan bahwa terdapat perubahan pada ketentuan usia maksimal pendaftar dari lulusan SMA/sederajat.Jika sebelumnya batas usia maksimal adalah 21 tahun 0 hari pada saat pembukaan pendidikan, kini diubah menjadi maksimal 22 tahun 0 hari pada saat pembukaan pendidikan Polri.Perubahan tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan pimpinan di tingkat pusat serta penyesuaian terhadap kebijakan penerimaan anggota Polri secara nasional.Kepala Biro SDM Polda Maluku Kombes Pol. Jemi Junaidi, S.I.K., M.M. selaku Ketua Panitia Daerah penerimaan Polri TA. 2026 menyampaikan bahwa perubahan batas usia ini bertujuan memberikan kesempatan lebih luas bagi generasi muda untuk mengabdikan diri sebagai anggota kepolisian.“Perubahan ini merupakan kebijakan dari pimpinan Polri yang memberikan kesempatan lebih luas kepada putra-putri terbaik bangsa, khususnya di Maluku, untuk ikut serta dalam proses seleksi penerimaan Bintara Polri tahun 2026,” ujarnya.Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi penerimaan anggota Polri tetap dilaksanakan dengan prinsip BETAH, yakni Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis.“Kami mengimbau masyarakat yang memenuhi syarat agar memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Proses seleksi dilakukan secara terbuka dan profesional tanpa dipungut biaya,” tambahnya.Perubahan pengumuman tersebut mengacu pada sejumlah regulasi dan keputusan pimpinan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain:* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri* Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Anggota Polri* Keputusan Kapolri tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Polri TA 2026* Keputusan Kapolri tentang Penerimaan Bintara Polri TA 2026* serta keputusan perubahan lampiran penerimaan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026.Dengan adanya perubahan tersebut, maka ketentuan baru terkait batas usia pendaftar resmi berlaku dalam proses penerimaan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026 di wilayah Polda Maluku.Polda Maluku juga telah menyampaikan pengumuman perubahan tersebut kepada seluruh satuan kerja dan satuan wilayah jajaran sesuai dengan petunjuk dan arahan Panitia Pusat, agar segera disosialisasikan kepada masyarakat.Langkah ini dilakukan agar informasi mengenai penerimaan anggota Polri dapat diketahui secara luas, khususnya oleh para calon pendaftar di daerah.Panitia daerah juga mengingatkan masyarakat untuk hanya mengakses informasi resmi melalui kanal resmi Polri guna menghindari informasi yang tidak benar terkait proses rekrutmen.Perubahan batas usia maksimal pendaftar Bintara Polri dari 21 tahun menjadi 22 tahun dinilai sebagai langkah strategis untuk memperluas kesempatan bagi generasi muda yang ingin bergabung dengan institusi kepolisian.Kebijakan ini juga memberikan ruang lebih besar bagi lulusan SMA/sederajat yang sebelumnya terkendala batas usia, sekaligus memperkuat upaya Polri dalam menjaring sumber daya manusia terbaik dari berbagai daerah.Bagi wilayah Maluku sendiri, kebijakan ini berpotensi meningkatkan partisipasi putra-putri daerah dalam proses rekrutmen Polri sehingga dapat memperkuat representasi daerah dalam tubuh kepolisian. PNO-12
13 Mar 2026, 20:59 WIT
Bantah Hoaks Seleksi Polisi, Polda Maluku Gelar Dialog Publik Bersama RRI Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk melaksanakan proses seleksi penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2026 secara bersih, transparan, akuntabel, dan humanis.Komitmen tersebut disampaikan dalam Dialog Publik “Aspirasi Maluku Bersama Polda Maluku” yang digelar bersama RRI Ambon di Studio Programa 1 RRI Ambon, Jumat (13/3/2026).Dialog yang dipandu pewara RRI Ambon Theis de Kock ini mengangkat tema “Ingin Jadi Polisi; Begini Persyaratan dan Mekanisme Penerimaan Polri TA 2026.”Dalam kegiatan tersebut hadir sejumlah narasumber, yakni AKBP Tommy Bambang Souissa, S.I.K., Kabagdalpers Biro SDM Polda Maluku, Hanny M. Seconova Tamtelahitu, S.H., M.H., Kadis Dukcapil Kota Ambon, Hasan Slamat, S.H., M.H., Pimpinan Ombudsman RI Perwakilan Maluku, serta Rusda Leikawa, Koordinator Wilayah LSM Mafindo Maluku.Rekrutmen Polri Mengedepankan Prinsip BETAHKabagdalpers Biro SDM Polda Maluku AKBP Tommy Bambang Souissa, S.I.K. menjelaskan bahwa proses penerimaan anggota Polri saat ini mengedepankan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) sebagaimana arahan pimpinan Polri.Menurutnya, rekrutmen Polri tahun ini dilakukan secara terpadu melalui seleksi Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama, dengan tujuan menjaring calon-calon anggota Polri yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik dan profesional.“Seluruh tahapan seleksi saat ini telah menggunakan sistem berbasis teknologi yang terpusat sehingga tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun. Nilai peserta akan langsung muncul di layar komputer setelah tes selesai sehingga dapat diketahui secara terbuka,” jelasnya.Ia juga menegaskan bahwa dalam proses seleksi, Polda Maluku melibatkan berbagai pihak eksternal sebagai bentuk transparansi.“Panitia seleksi juga diawasi oleh pengawas internal maupun eksternal. Karena itu masyarakat tidak perlu mencari koneksi atau membayar pihak tertentu untuk bisa lulus seleksi,” tegasnya.Dukcapil Ingatkan Pentingnya Administrasi KependudukanSementara itu, Kadis Dukcapil Kota Ambon Hanny M. Seconova Tamtelahitu, S.H., M.H. mengingatkan para calon peserta seleksi agar mempersiapkan dokumen administrasi kependudukan secara lengkap dan benar.Dokumen seperti Kartu Keluarga, KTP, dan ijazah menjadi bagian penting dalam proses verifikasi saat pendaftaran.“Kami mengimbau para calon peserta agar memastikan data kependudukannya benar dan tidak menggunakan dokumen yang tidak sah. Sistem Dukcapil saat ini sudah terintegrasi dan dilengkapi barcode sehingga keaslian dokumen dapat diverifikasi dengan mudah,” ujarnya.Ombudsman Awasi SeleksiPada kesempatan yang sama, Pimpinan Ombudsman RI Perwakilan Maluku Hasan Slamat, S.H., M.H. menegaskan bahwa pihaknya turut berperan sebagai pengawas eksternal dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri.Menurutnya, kehadiran Ombudsman bertujuan memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai aturan serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).“Kami memastikan proses seleksi berjalan sesuai prinsip BETAH. Jika ada laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran, tentu akan kami tindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku,” ujarnya.Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap isu yang menyebutkan bahwa masuk polisi harus membayar.“Seleksi Polri saat ini sudah menggunakan sistem yang transparan. Karena itu masyarakat harus percaya pada kemampuan diri sendiri,” katanya.Mafindo Tangkal Hoaks Rekrutmen PolriKoordinator Wilayah LSM Mafindo Maluku Rusda Leikawa menambahkan bahwa pihaknya juga terlibat dalam tim pengawas eksternal untuk membantu menangkal penyebaran informasi hoaks terkait proses rekrutmen anggota Polri.Menurutnya, berdasarkan pemantauan yang dilakukan, seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.“Kami melihat langsung bahwa hasil seleksi benar-benar berdasarkan kemampuan peserta. Tidak ada perlakuan khusus terhadap calon tertentu,” jelasnya.Ia juga mendorong Polda Maluku untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait sistem rekrutmen Polri yang transparan dan tidak dipungut biaya.Dialog publik yang berlangsung interaktif tersebut berjalan lancar hingga selesai dan diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai persyaratan serta mekanisme penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2026.Dialog publik yang digelar Polda Maluku bersama RRI Ambon menjadi salah satu upaya membangun transparansi dan kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen anggota Polri.Dengan melibatkan pengawas eksternal seperti Ombudsman, Dukcapil, serta organisasi masyarakat sipil seperti Mafindo, proses seleksi diharapkan semakin terbuka dan akuntabel.Langkah ini juga penting untuk mematahkan stigma di masyarakat yang masih menganggap bahwa masuk polisi harus melalui jalur koneksi atau biaya tertentu. Melalui sistem seleksi berbasis teknologi dan pengawasan berlapis, Polri berupaya memastikan bahwa hanya calon terbaik yang akan terpilih menjadi anggota kepolisian. PNO-12
13 Mar 2026, 20:36 WIT
Ikuti Pengumuman S2 STIK TA 2026, Karo SDM Polda Maluku: Lolos Seleksi Menuju Tingkat Pusat
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Maluku, Kombes Pol. Jemi Junaidi, S.I.K., M.M., mengikuti sidang pengumuman peserta yang lolos menuju tingkat pusat dalam rangka seleksi pendidikan S2 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual dari Ruang Vicon Lantai 2 Mapolda Maluku, Kamis (12/3/2026).Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Karo Dalpers SSDM Polri, Brigjen Pol. Erthel Stephan, S.H., S.I.K., M.Si., didampingi Kabag Lekdik Biro Dalpers SSDM Polri, Kombes Pol. Ivan Adhityas Nugraha, S.I.K., M.Si., dari ruang Biro Dalpers SSDM Polri di Mabes Polri.Di Mapolda Maluku, Karo SDM didampingi sejumlah pejabat terkait, di antaranya Penata Kebijakan Kapolri Madya TK III, Kabid Dokkes Polda Maluku, serta perwakilan dari Direktorat Lalu Lintas, Satbrimob, Bidpropam, dan Kabag Dalpers Biro SDM Polda Maluku.Dalam arahannya, Brigjen Pol. Erthel Stephan menyampaikan bahwa seluruh tahapan seleksi tingkat daerah telah berjalan dengan baik, mulai dari pemeriksaan kesehatan hingga tes kesamaptaan jasmani dan bela diri Polri.Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan tes akademik yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu dan Senin mendatang.“Materi tes meliputi Tes Potensi Akademik (TPA), Bahasa Inggris, serta keterampilan komputer. Hal ini sejalan dengan kebijakan Kemendikbudristek Nomor 3 Tahun 2026. Polri sebagai organisasi yang adaptif menuntut seluruh personelnya memiliki kemampuan digital, karena pelayanan Polri ke depan akan semakin berbasis teknologi,” ujar Brigjen Pol. Erthel Stephan.Ia juga menekankan pentingnya kemandirian akademik bagi para calon peserta didik S2 STIK, baik yang mengikuti jalur reguler maupun melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).“Para peserta diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri secara mandiri, tanpa bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik selama pendidikan,” tambahnya.Berdasarkan hasil sidang seleksi tingkat daerah di Polda Maluku, tercatat sebanyak tujuh peserta mengikuti proses seleksi. Dari jumlah tersebut, empat peserta dinyatakan memenuhi syarat dan berhak mengikuti seleksi tingkat pusat, sementara tiga peserta lainnya dinyatakan belum memenuhi syarat.Bagi peserta yang dinyatakan lulus, panitia mengimbau agar segera mempersiapkan keberangkatan ke Jakarta mengingat jadwal seleksi yang cukup padat serta bertepatan dengan periode arus mudik.Para peserta yang lolos dijadwalkan mulai mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan di Pusat Pendidikan STIK di Watukosek pada pertengahan April 2026, dengan durasi pendidikan sekitar dua bulan.“Bagi peserta yang belum lulus, jadikan ini sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kesiapan di masa mendatang. Sementara bagi yang lulus, tetap rendah hati dan fokus menghadapi tahapan seleksi berikutnya,” tegas Brigjen Pol. Erthel Stephan.Seleksi pendidikan S2 STIK merupakan salah satu jalur strategis dalam pengembangan sumber daya manusia Polri. Program ini bertujuan mencetak perwira Polri yang memiliki kapasitas akademik, kepemimpinan, serta kemampuan analisis strategis dalam menghadapi dinamika tugas kepolisian yang semakin kompleks.Partisipasi personel dari berbagai wilayah, termasuk Polda Maluku, menunjukkan komitmen institusi Polri dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan lanjutan. Selain kemampuan akademik, seleksi ini juga menekankan integritas, kesiapan fisik, serta kompetensi digital yang menjadi kebutuhan penting dalam pelayanan kepolisian modern.Dengan proses seleksi yang berjenjang dan transparan, diharapkan para peserta yang lolos dapat menjadi kader pemimpin Polri yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan keamanan di masa depan. PNO-12
13 Mar 2026, 20:25 WIT
Polsek Tanimbar Selatan Tindak Lanjut Balap Liar di Saumlaki
Papuanewsonline.com, Saumlaki – Kepolisian Sektor (Polsek) Tanimbar Selatan bergerak cepat menindaklanjuti keresahan masyarakat terkait aksi balap liar yang viral di media sosial di Kota Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.Aksi balap liar tersebut diketahui terjadi pada Senin dini hari (2/3/2026) sekitar pukul 03.00 WIT di depan area perbelanjaan Satos, Saumlaki. Kegiatan yang melibatkan sejumlah remaja dan pemuda itu sempat beredar luas melalui pesan berantai WhatsApp hingga memicu perhatian publik.Menanggapi hal tersebut, Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani, S.P., S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Tanimbar Selatan Iptu Herpin Sima menginstruksikan personel untuk melakukan penelusuran serta pendataan terhadap para terduga pelaku.Petugas kemudian mendatangi rumah para terduga pelaku untuk dilakukan pembinaan serta klarifikasi.“Kami tidak menoleransi aksi balap liar yang membahayakan keselamatan. Namun dalam penanganannya kami tetap mengedepankan pendekatan humanis, khususnya karena sebagian pelaku masih berstatus pelajar,” ujar Kapolsek Tanimbar Selatan, Senin (10/3/2026).Dalam penelusuran tersebut, polisi mengidentifikasi sejumlah pihak yang diduga terlibat, baik sebagai joki maupun wasit balapan.Beberapa yang teridentifikasi sebagai wasit yakni PN (29), AST (18), dan YM (36). Sementara untuk joki di antaranya RB (17), JY (17), A, dan FF yang sebagian besar masih berstatus pelajar.Kapolsek menjelaskan bahwa para pelaku telah dipanggil untuk diberikan pembinaan serta diminta menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya.“Mereka menyadari kesalahannya dan secara sukarela membuat pernyataan untuk tidak lagi terlibat dalam aksi balap liar,” jelasnya.Selain itu, para pelaku juga diminta turut membantu memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas serupa di lingkungan mereka.Kapolsek Tanimbar Selatan juga mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak, terutama pada jam-jam rawan dini hari.“Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Kepolisian juga akan terus meningkatkan patroli di titik-titik yang dianggap rawan balap liar,” ujarnya.Ia menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan demi menjaga keselamatan masyarakat serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Bumi Duan Lolat.Penanganan kasus balap liar ini menunjukkan pendekatan preventif dan humanis oleh aparat kepolisian. Alih-alih langsung mengedepankan proses hukum, polisi memilih langkah pembinaan karena sebagian pelaku masih berstatus pelajar.Pendekatan seperti ini dinilai penting untuk mencegah kenakalan remaja berkembang menjadi tindak pidana yang lebih serius. Selain itu, keterlibatan orang tua dan masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam menekan aksi balap liar yang kerap terjadi pada jam-jam rawan dini hari.Langkah peningkatan patroli serta edukasi kepada masyarakat diharapkan dapat meminimalisir potensi kejadian serupa di wilayah Saumlaki dan sekitarnya. PNO-12
11 Mar 2026, 11:50 WIT
Terima Audiensi GMNI, Kapolda Maluku Bahas Stabilitas Keamanan Hingga Isu Strategis Blok Masela
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menerima audiensi pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Maluku di Ruang Tamu Kapolda Maluku, Selasa (10/3/2026).Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara kepolisian dan organisasi kemahasiswaan untuk membahas berbagai isu strategis daerah, mulai dari stabilitas keamanan, potensi konflik sosial, hingga pengawalan pembangunan proyek strategis nasional seperti Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.Turut hadir dalam audiensi tersebut Dirintelkam Polda Maluku, Kabidkum Polda Maluku, serta Kabid Humas Polda Maluku. Sementara dari pihak GMNI hadir Ketua DPD GMNI Maluku Alberthus Y. R. Pormes, Sekretaris Jhon Lenon Solissa, Bendahara Wiwin M. Ohoibor, dan Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Sutriono Muhamadi.Ketua DPD GMNI Maluku, Alberthus Y. R. Pormes, mengatakan audiensi tersebut merupakan langkah memperkuat komunikasi antara organisasi mahasiswa dan institusi kepolisian dalam menjaga stabilitas daerah.Menurutnya, stabilitas keamanan menjadi faktor penting untuk mendorong pembangunan dan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis.“GMNI Maluku memberikan apresiasi kepada Polda Maluku yang telah menjaga keamanan dan ketertiban di daerah ini dengan baik. Kami siap berkolaborasi untuk menjaga Maluku tetap aman dan damai,” ujarnya.Dalam dialog tersebut, GMNI juga menyoroti sejumlah persoalan strategis di Maluku, termasuk potensi konflik sosial, persoalan mafia tanah di wilayah Kepulauan Tanimbar, serta aktivitas penambangan ilegal di kawasan Gunung Botak.Sekretaris DPD GMNI Maluku, Jhon Lenon Solissa, menyampaikan bahwa pembangunan Blok Masela akan membawa perubahan besar bagi Maluku sehingga membutuhkan pengawalan bersama dari seluruh elemen masyarakat.“Proyek ini merupakan peluang besar bagi daerah, namun juga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial apabila tidak dikelola dengan baik,” katanya.GMNI juga menyinggung sejumlah persoalan sosial yang berkembang di daerah, termasuk situasi keamanan di Kabupaten Seram Bagian Barat serta kasus kekerasan terhadap perempuan yang sempat menjadi perhatian publik di Kota Tual.Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menyampaikan apresiasi atas kontribusi pemikiran yang disampaikan oleh organisasi mahasiswa.Menurutnya, mahasiswa memiliki peran penting sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah.“GMNI merupakan salah satu mitra strategis yang dapat bekerja sama dengan kepolisian dalam membangun kemajuan daerah,” kata Kapolda.Ia menegaskan bahwa Provinsi Maluku memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari sektor pertambangan seperti emas, nikel, dan tembaga, hingga potensi energi dari proyek Blok Masela serta sektor pariwisata yang menjanjikan.Namun demikian, potensi tersebut hanya dapat berkembang apabila stabilitas keamanan di daerah tetap terjaga.“Jika konflik sering terjadi di daerah, tentu para investor akan ragu untuk berinvestasi. Karena itu stabilitas keamanan harus dijaga bersama,” ujarnya.Kapolda juga menegaskan bahwa penyampaian aspirasi dalam negara demokrasi merupakan hal yang wajar, namun harus dilakukan secara damai dan tidak menimbulkan gangguan keamanan.Terkait aktivitas penambangan ilegal di Gunung Botak, Kapolda menyatakan bahwa Polda Maluku terus melakukan langkah penertiban dan penataan agar aktivitas pertambangan dapat berjalan secara tertib serta tidak merusak lingkungan.Salah satu opsi yang tengah didorong adalah pengelolaan tambang melalui sistem koperasi masyarakat sehingga memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.Audiensi tersebut berlangsung dalam suasana dialog yang konstruktif dan penuh semangat kebersamaan, dengan harapan terbangunnya kolaborasi antara kepolisian dan mahasiswa dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan Maluku.Pertemuan antara Kapolda Maluku dan pengurus GMNI Maluku menunjukkan pentingnya sinergi antara aparat keamanan dan kalangan mahasiswa dalam menjaga stabilitas daerah. Dalam konteks Maluku yang memiliki potensi sumber daya alam besar serta menjadi lokasi proyek strategis nasional seperti Blok Masela, stabilitas keamanan menjadi faktor utama dalam menarik investasi dan mempercepat pembangunan.Dialog terbuka antara kepolisian dan organisasi mahasiswa juga menjadi ruang penting untuk menyerap aspirasi publik sekaligus membangun kesadaran bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan komunikasi yang konstruktif, berbagai potensi konflik sosial di daerah dapat dikelola secara lebih baik melalui pendekatan dialog dan kolaborasi lintas elemen masyarakat. PNO-12
11 Mar 2026, 11:33 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
