Dari Dana Desa ke Bangku Sekolah, Kampung Nawaripi Sekolahkan Dua Anak Suku Asli Kamoro

Papuanewsonline.com, Langgur — Di tengah masih terbatasnya akses pendidikan bagi anak-anak suku asli Papua, Kampung Nawaripi, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, menunjukkan langkah progresif melalui kebijakan pembangunan berbasis manusia. Pemerintah kampung ini kembali mengirim dua anak perempuan suku asli Kamoro untuk mengenyam pendidikan di luar daerah sebagai bentuk investasi jangka panjang bagi generasi penerus.

Kebijakan tersebut menegaskan bahwa dana desa tidak semata-mata harus dialokasikan untuk pembangunan fisik. Dengan visi yang berpihak pada masa depan anak-anak kampung, Pemerintah Kampung Nawaripi memanfaatkan dana desa untuk membuka akses pendidikan yang lebih luas dan berkualitas bagi anak-anak suku asli.

Pada Senin (26/1/2026), dua siswi asal Kampung Nawaripi, Maria Gema Mepere (11), siswa kelas 5A, dan Ida Maria Saloma Mepere (9), siswa kelas 1B, secara resmi diterima sebagai peserta didik di SD NK Mathias Langgur/A, Kabupaten Maluku Tenggara. Sekolah tersebut berada di bawah naungan Yayasan Asthi Dharma Langgur dan dikenal memiliki lingkungan pendidikan yang inklusif.

Kehadiran kedua anak Kamoro ini disambut hangat oleh pihak sekolah, para guru, serta seluruh siswa. Momen penerimaan berlangsung penuh keakraban, mencerminkan semangat persaudaraan lintas daerah yang menjadi nilai utama dalam dunia pendidikan.

Dalam perkenalan di hadapan seluruh siswa, Kepala Sekolah SD NK Mathias Langgur/A, Saverius Rahabav, menekankan pentingnya solidaritas dan kebersamaan, seraya mengingatkan bahwa perbedaan asal daerah bukanlah penghalang untuk saling menerima dan belajar bersama.

Langkah yang diambil Pemerintah Kampung Nawaripi ini tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga sarat makna sosial. Pengiriman anak-anak Kamoro ke luar daerah menjadi simbol perubahan paradigma pembangunan desa, dari sekadar membangun infrastruktur menuju pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Kepala Kampung Nawaripi, Norman Ditubun, bersama jajaran aparat kampung, dinilai berhasil menerjemahkan dana desa sebagai instrumen keadilan sosial. Kebijakan ini memperlihatkan keberpihakan nyata kepada anak-anak suku asli yang selama ini berada di pinggiran akses pendidikan formal yang layak.

Melalui pendekatan ini, pendidikan ditempatkan sebagai fondasi utama dalam memutus rantai ketertinggalan. Anak-anak Kamoro tidak hanya diberikan kesempatan bersekolah, tetapi juga ruang untuk tumbuh, berinteraksi lintas budaya, dan membangun kepercayaan diri sejak usia dini.

Apabila konsistensi kebijakan ini terus dijaga, Kampung Nawaripi berpeluang menjadi contoh nasional dalam pemanfaatan dana desa berbasis pendidikan dan pemberdayaan anak-anak suku asli Papua, sekaligus membuktikan bahwa pembangunan sejati dimulai dari manusia.(GF)