Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pendidikan
Homepage
Peringati Hari Tanpa Tembakau Sedunia, Dinkes dan LAN Timika Gencarkan Kawasan Tanpa Rokok
Papuanewsonline.com, Mimika – Dinas Kesehatan Mimika bersama Lembaga Anti Narkotika Timika memanfaatkan momen Hari Tanpa Tembakau Sedunia untuk mengampanyekan bahaya rokok di acara Car Free Day Jalan Cenderawasih, Sabtu (25/7/2026). Kegiatan meriah ini diisi senam bersama, penyuluhan kesehatan, serta pembagian hadiah guna menarik partisipasi luas masyarakat.Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular Dinkes Mimika, Feika Rande Ratu, menjelaskan kegiatan ini juga memperkuat sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok. “Aturan ini bukan melarang merokok, melainkan menetapkan area yang harus bebas asap rokok. Jika sudah terpasang tanda KTR, maka di sana tidak boleh ada aktivitas merokok,” tegasnya. Aturan ini mencakup fasilitas kesehatan, sekolah, tempat ibadah, tempat kerja, dan kawasan perlindungan kelompok rentan.Penerapan aturan ini mulai menunjukkan hasil, seperti di bandara di mana perokok mulai mematuhi pembatasan. Duta Anti Rokok dari SMA Negeri 6 Mimika, Alfonsus Ligouri, mengingatkan rokok konvensional maupun vape sama-sama mengandung zat adiktif yang merusak kesehatan. “Banyak yang mengira vape lebih aman, padahal risikonya tak kalah berbahaya bagi tubuh dan lingkungan,” ujarnya.Ketua LAN Timika, Mawar Selvina Soplanit, mengapresiasi langkah Dinkes dan berharap para duta menjadi teladan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Peran mereka sangat penting untuk mengedukasi teman sebaya, mengingat bahaya rokok tidak hanya dirasakan perokok aktif, tetapi juga orang di sekitarnya.Penulis: JidEditor: OF
26 Jul 2026, 18:12 WIT
HMI Merauke: Keberhasilan PSN Harus Lahirkan Generasi Papua yang Menjadi Pelaku Utama Pembangunan
Papuanewsonline.com, Merauke – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Merauke, Irwan, menegaskan ukuran keberhasilan Program Strategis Nasional di Papua tidak boleh hanya dilihat dari rampungnya infrastruktur atau kawasan ekonomi. Keberhasilan sejati tercapai ketika pembangunan mampu melahirkan generasi Orang Asli Papua yang berpendidikan, berdaya saing, dan menjadi aktor utama yang mengelola kemajuan di tanah kelahirannya sendiri.Pandangan itu disampaikannya dalam Konsultasi Publik yang digelar Merah Pusaka Stratejik Indonesia di Aula Anim Ha, Jumat (24/7/2026). Irwan mengingatkan, jangan sampai pembangunan berjalan pesat namun masyarakat aslinya hanya menjadi penonton. “Kesuksesan diukur dari berapa banyak anak Papua yang menjadi sarjana, tenaga profesional, wirausahawan, hingga pemimpin yang memegang kendali pembangunan daerahnya,” ujarnya tegas.Ia menekankan pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan apakah masyarakat akan mampu beradaptasi atau justru tertinggal. Pembangunan ekonomi harus dibarengi kebijakan afirmatif: mulai dari perbaikan kualitas sekolah, beasiswa, pendidikan vokasi, hingga pendidikan nonformal berbasis komunitas. Ketika investasi masuk, peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua harus menjadi prioritas utama.Kesejahteraan keluarga juga menjadi bagian tak terpisahkan dari keberhasilan pendidikan. PSN harus membuka ruang ekonomi yang luas bagi warga lokal; orang tua yang memiliki penghasilan layak akan lebih mampu menjamin anak-anaknya bersekolah dengan baik. Selain itu, modernisasi harus memperkuat, bukan menghapus identitas budaya, agar generasi muda menguasai ilmu pengetahuan sekaligus tetap menjaga jati diri leluhur.Penulis: JidEditor: OF
26 Jul 2026, 17:40 WIT
Klaim Smelter Beroperasi September, Pakar UGM: Jangan Langsung Percaya pada Janji Freeport
Papuanewsonline.com, Mimika – Klaim yang menyebutkan pabrik pemurnian atau smelter milik PT Freeport Indonesia akan mulai beroperasi penuh pada bulan September mendatang disarankan agar tidak langsung diterima begitu saja oleh masyarakat luas. Seorang pengamat dari Universitas Gadjah Mada (UGM) meminta agar publik tidak mudah terbuai janji-janji yang belum dibuktikan pelaksanaannya, melainkan menelusuri dan memahami sejarah serta rekam jejak yang telah ditunjukkan perusahaan selama ini. Kami memahami harapan besar masyarakat Papua dan Indonesia agar asli kekayaan alam ini dapat memberikan manfaat maksimal di dalam negeri, namun kehati-hatian tetap diperlukan agar tidak kecewa berulang kali.Pakar yang enggan disebutkan namanya tersebut menjelaskan bahwa dalam perjalanan panjang pembangunan smelter ini, masyarakat telah berkali-kali mendengar janji kapan fasilitas tersebut akan mulai berproduksi. Namun hingga saat ini, berbagai target waktu yang dipatok terus mengalami penundaan tanpa penjelasan yang memuaskan. “Lihatlah bagaimana rekam jejak mereka selama ini. Berkali-kali tanggal pengoperasian diumumkan, namun pada akhirnya selalu ada alasan yang membuatnya tertunda. Maka wajar jika kita bersikap kritis dan tidak langsung percaya begitu saja,” ujarnya. Semoga peringatan ini menjadi pengingat bagi kita semua agar selalu waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya.Menurut penjelasannya, masyarakat harus membandingkan apa yang dijanjikan dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.Setiap kali tenggat waktu mendekat, selalu muncul kendala teknis, masalah pengujian, atau alasan lain yang membuat pengoperasian kembali ditunda. Hal ini menimbulkan keraguan yang wajar di kalangan masyarakat, terutama rakyat Papua yang sangat berharap adanya nilai tambah dari kekayaan alam yang dikandung tanah mereka.Pakar tersebut juga mengingatkan pemerintah dan DPR untuk tidak sekadar menerima penjelasan dari pihak perusahaan, melainkan melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara langsung serta independen. Diperlukan transparansi penuh mengenai kendala apa saja yang sebenarnya dihadapi, siapa yang bertanggung jawab atas keterlambatan, serta apa konsekuensi hukum maupun finansial jika kembali tidak mampu memenuhi komitmen yang telah disepakati. Semoga pengawasan yang ketat ini dapat memastikan bahwa semua pihak menepati janjinya dan kepentingan rakyat menjadi prioritas utama yang tidak boleh diabaikan.Pada akhirnya, masyarakat memang sangat berharap agar smelter tersebut segera beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan Papua dan Indonesia. Namun harapan tersebut harus disertai kewaspadaan dan sikap kritis agar tidak terus-menerus dijadikan bahan janji yang tak kunjung ditepati.Penulis: JidEditor: OF
26 Jul 2026, 17:23 WIT
Dukung Ketahanan Pangan & Kelestarian Lingkungan, KKN Posko 163 UIN Walisongo Tanam Tunas Kelapa
Papuanewsonline.com, Kendal - Sebagai upaya mendukung ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan, Mahasiswa
KKN UIN Walisongo Semarang Posko 163 bersama pemerintah desa melaksanakan
kegiatan penanaman tunas kelapa. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala
Desa Sendang Dawuhan, Waryono,S.H. pada hari Jumat sore (24/7/2026) di
sepanjang tepi jalan yang berbatasan dengan area persawahan di Desa Sendang
Dawuhan. Kegiatan penanaman ini merupakan
kolaborasi antara masyarakat desa Sendang Dawuhan yang berada di kecamatan
Rowosari kabupaten Kendal dengan mahasiswa KKN MIT22 UIN Walisongo Semarang
posko 163. Dalam sambutannya, kepala desa
Sendang Dawuhan, Waryono,S.H menyampaikan bahwa penanaman tunas kelapa ini
tidak hanya memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang,tetapi juga memberikan
kontribusi bagi kelestarian lingkungan. “Penanaman tunas kelapa ini
merupakan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Pohon-pohon
ini nantinya akan menyumbang oksigen untuk negara yang dimulai dari desa,
sehingga harapan kami semoga apa yang kita tanam hari ini dapat memberikan
manfaat bagi masyarakat di masa depan,” ujarnya. Sebanyak 80 tunas kelapa yang disiapkan
untuk penanaman, namun, pada pelaksanaan tahap pertama ini baru sebagian tunas
saja yang ditanam karena waktu yang penanaman yang terbatas, sehingga penanaman
ini akan di lanjutkan pada kesempatan berikutnya hingga seluruh tunas kelapa
tertanam yaitu sebanyak 80 tunas kelapa. Penanaman ini di ikuti oleh 15
anggota KKN MIT-22 yang beranggotakan 7 mahasiswa perempuan dan 8 mahasiswa
laki-laki, serta perangkat desa dan masyarakat yang bekerja sama pada penanaman
ini. Koordinator Desa (Kordes)
Muhammad Khilmi Zakariya juga menyampaikan bahwa ia percaya pohon yang ditanam
hari ini akan tumbuh menjadi manfaat yang dapat dirasakan oleh generasi yang
akan dating. “Pengabdian terbaik adalah
pengabdian yang meninggalkan manfaat untuk terus tumbuh. Alasan penanaman ini
ialah kami ingin menghadirkan warisan bagi desa untuk puluhan tahun ke depan.
Dan semoga setiap pohon yang tumbuh menjadi simbol kepedulian” ujar Muhammas
Khilmi.
Kami dari KKN MIT-22 juga ingin
menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang
berkontribusi terutama Kepala Desa yang telah berkontribusi bagi kelancaran KKN
ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi pengalaman bermakna dan
membawa dampak positif bagi semuanya. POSKO 163 KKN MIT-22 UIN WALISONGO (Red).
26 Jul 2026, 13:00 WIT
Irjen Pol. Johnny: Pusat Studi Kepolisian Perkuat Transformasi Polri Berbasis Riset
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., menegaskan transformasi Polri menuju institusi yang modern, adaptif, dan Presisi terus diperkuat melalui pengembangan ekosistem ilmu kepolisian berbasis riset, inovasi, dan kolaborasi dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Momentum tersebut ditandai dengan pembentukan Pusat Studi Kepolisian dan Lingkungan di Polda Riau yang menjadi pengembangan baru dalam jejaring pusat studi Polri.“Transformasi Polri membutuhkan fondasi ilmu pengetahuan yang kuat. Karena itu, Polri terus memperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi negeri dan swasta melalui pengembangan jejaring 79 Pusat Studi Kepolisian, terdiri atas 40 pusat studi yang telah beroperasi, 5 pusat studi dalam tahap penandatanganan perjanjian kerja sama, serta 34 pusat studi yang sedang dalam proses penyusunan perjanjian kerja sama. Di samping itu, PTIK juga telah mengembangkan 16 pusat studi tematik sebagai center of excellence yang mengkaji berbagai disiplin ilmu kepolisian. Ekosistem ini menjadi fondasi penting bagi lahirnya inovasi, pengembangan doktrin, dan kebijakan kepolisian yang berbasis ilmu pengetahuan,” ujar Kadiv Humas Polri.Menurut Kadiv Humas, pembentukan Pusat Studi Kepolisian dan Lingkungan di Polda Riau menjadi inovasi yang memperluas spektrum kajian kepolisian. Jika sebelumnya pusat-pusat studi mengembangkan berbagai bidang strategis seperti teknologi kepolisian, keamanan nasional, siber, anti-korupsi, forensik, hingga perlindungan perempuan dan anak, maka pusat studi di Riau menghadirkan fokus baru pada Green Policing dan ecological security sebagai bagian dari tantangan keamanan abad ke-21.“Keamanan masa depan tidak lagi hanya berbicara mengenai gangguan kamtibmas konvensional. Perubahan iklim, kebakaran hutan dan lahan, kerusakan ekosistem, serta kejahatan lingkungan memiliki dampak langsung terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Kehadiran Pusat Studi Kepolisian dan Lingkungan di Riau merupakan langkah strategis agar Polri memiliki basis riset dan kebijakan yang kuat dalam menjawab tantangan tersebut,” kata Kadiv Humas Polri.Pembentukan pusat studi tersebut dibahas dalam kunjungan Ketua Pusat Studi Ilmu Kepolisian PTIK, Komjen Pol. (Purn.) Prof. Dr. Chrysnanda Dwilaksana, M.Si., bersama Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo, M.Si., ke Polda Riau, Kamis (23/7), sebagai bagian dari penguatan jejaring pusat studi kepolisian di Indonesia.Dalam paparannya, Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan menjelaskan bahwa Green Policing merupakan paradigma pemolisian yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian integral dari pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, ancaman terhadap lingkungan hidup, seperti kebakaran hutan dan lahan, pembalakan liar, perambahan kawasan hutan, pencemaran, hingga dampak perubahan iklim, tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial, mengganggu aktivitas ekonomi, serta mengancam keselamatan masyarakat.Kapolda Riau menjelaskan implementasi Green Policing dibangun melalui tiga pilar utama, yaitu prevention, law enforcement, dan restoration. Pendekatan tersebut diperkuat dengan pembangunan budaya organisasi melalui Green Leadership, Green Mindset, Green Culture, dan Green Innovation, sehingga kepedulian terhadap lingkungan menjadi bagian dari karakter dan profesionalisme setiap insan Bhayangkara.Selain menjadi wadah penelitian, Pusat Studi Kepolisian dan Lingkungan juga diproyeksikan menjadi think tank yang mempertemukan akademisi, praktisi, pemerintah, masyarakat, dan komunitas lingkungan untuk menghasilkan riset, publikasi ilmiah, pengembangan kurikulum pendidikan kepolisian, serta rekomendasi kebijakan berbasis evidence-based policing.Dengan karakteristik geografis Riau yang memiliki kawasan gambut terluas di Indonesia, hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia, serta tantangan kebakaran hutan dan lahan yang kompleks, Polda Riau dinilai memiliki posisi strategis sebagai living laboratory Green Policing. Pengalaman empiris di lapangan akan dipadukan dengan kajian akademik untuk menghasilkan model pemolisian yang adaptif, berkelanjutan, dan dapat direplikasi di berbagai daerah sebagai bagian dari penguatan transformasi Polri menuju institusi yang semakin profesional, modern, dan berbasis ilmu pengetahuan. PNO-12
24 Jul 2026, 14:36 WIT
Kadiv Humas: Pengembangan Pusat Studi Kepolisian dan Lingkungan Masuki Tahap Baru
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., mengatakan pembentukan Pusat Studi Kepolisian dan Lingkungan di Polda Riau menjadi tonggak baru dalam pengembangan ilmu kepolisian Indonesia. Untuk pertama kalinya, konsep Green Policing dikembangkan melalui wadah akademik yang menghubungkan pengalaman operasional Polri dengan riset ilmiah dan kolaborasi lintas disiplin.“Hari ini menjadi momentum penting bagi transformasi Polri. Green Policing tidak lagi hanya menjadi pendekatan dalam pelaksanaan tugas kepolisian, tetapi mulai dibangun sebagai disiplin ilmu melalui Pusat Studi Kepolisian dan Lingkungan. Ini merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan keamanan masa depan yang semakin dipengaruhi oleh perubahan iklim, kejahatan lingkungan, bencana ekologis, serta tuntutan pembangunan berkelanjutan,” ujar Kadiv Humas Polri.Menurut Kadiv Humas, pembentukan pusat studi tersebut merupakan bagian dari pengembangan ekosistem ilmu kepolisian nasional yang terus diperluas melalui kemitraan dengan perguruan tinggi.“Secara nasional, Polri bersama perguruan tinggi negeri dan swasta telah mengembangkan jejaring 79 Pusat Studi Kepolisian, terdiri atas 40 pusat studi yang telah beroperasi, 5 pusat studi dalam tahap penandatanganan perjanjian kerja sama, dan 34 pusat studi yang sedang dalam proses penyusunan perjanjian kerja sama. Di samping itu, PTIK juga telah mengembangkan 16 pusat studi tematik yang menjadi pusat unggulan pengembangan berbagai disiplin ilmu kepolisian. Kehadiran Pusat Studi Kepolisian dan Lingkungan di Riau memperkaya ekosistem tersebut dengan menghadirkan kajian Green Policing sebagai referensi nasional dalam mewujudkan keamanan lingkungan.”Momentum tersebut ditandai dengan kunjungan Ketua Pusat Studi Ilmu Kepolisian Komjen Pol. (Purn.) Prof. Dr. Chrysnanda Dwilaksana, M.Si., bersama Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo, M.Si., ke Polda Riau, Kamis (23/7), untuk membahas pembentukan Pusat Studi Kepolisian dan Lingkungan sebagai bagian dari penguatan transformasi Polri berbasis ilmu pengetahuan.Dalam paparannya, Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan menjelaskan bahwa Green Policing merupakan paradigma pemolisian yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, kerusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, pembalakan liar, perambahan kawasan hutan, pencemaran lingkungan, hingga dampak perubahan iklim tidak lagi hanya menjadi persoalan ekologis, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial, gangguan ekonomi, bencana kemanusiaan, serta ancaman terhadap keamanan nasional.Kapolda Riau menegaskan, implementasi Green Policing dibangun melalui tiga pilar utama, yakni prevention, law enforcement, dan restoration. Pencegahan dilakukan melalui edukasi, literasi lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Penegakan hukum diarahkan terhadap berbagai bentuk kejahatan lingkungan secara profesional dan berkeadilan, sedangkan restorasi diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor untuk memulihkan kawasan yang mengalami kerusakan.Lebih lanjut, Green Policing dikembangkan sebagai budaya organisasi melalui penguatan Green Leadership, Green Mindset, Green Culture, dan Green Innovation, sehingga kepedulian terhadap lingkungan menjadi bagian dari karakter setiap insan Bhayangkara. Pendekatan ini juga mengedepankan kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat adat, komunitas lingkungan, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil dalam menjaga keberlanjutan ekosistem.Dalam forum tersebut juga dibahas operasionalisasi Pusat Studi Kepolisian dan Lingkungan melalui pengembangan riset multidisiplin, publikasi ilmiah, penyusunan kurikulum pendidikan kepolisian, penguatan evidence-based policing, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi rujukan bagi Polri maupun para pemangku kepentingan dalam menangani isu keamanan lingkungan.Dengan karakteristik geografis Riau yang memiliki kawasan gambut terluas di Indonesia, hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia, serta tantangan kebakaran hutan dan lahan yang kompleks, Polda Riau dinilai memiliki potensi besar menjadi living laboratory Green Policing, tempat lahirnya berbagai inovasi, model pemolisian, dan rekomendasi kebijakan yang dapat direplikasi di berbagai wilayah Indonesia maupun menjadi referensi dalam pengembangan ilmu kepolisian di tingkat internasional. PNO-12
24 Jul 2026, 14:23 WIT
Terima 514 Perwira Remaja Akmil, Kasad: Junjung Tinggi Nilai Kepemimpinan dan Pengabdian
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., secara resmi menerima 514 Perwira Remaja (Paja) Akademi Militer (Akmil) di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Rabu (22/7/2026). Dalam tradisi penerimaan tersebut, Kasad menekankan pentingnya menjadikan nilai-nilai kepemimpinan, integritas, dan pengabdian sebagai pedoman dalam mengemban amanah sebagai perwira TNI Angkatan Darat.Prosesi penerimaan dilaksanakan setelah para Perwira Remaja Akmil dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Upacara Prasetya Perwira (Praspa) TNI-Polri Tahun 2026 di Istana Merdeka pada hari yang sama. Sebanyak 514 Perwira Remaja yang diterima terdiri atas 484 Paja pria dan 30 Paja Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad), yang selanjutnya akan bertugas di berbagai satuan jajaran TNI AD di seluruh Indonesia.Tradisi diawali dengan pembacaan Ikrar Kesetiaan Perwira Remaja sebagai wujud komitmen moral dan profesional untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara serta senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keprajuritan dalam setiap pelaksanaan tugas.Dalam arahannya, Kasad mengingatkan kembali pesan Presiden Prabowo Subianto saat Upacara Praspa, yaitu agar para perwira muda senantiasa menjunjung tinggi keberanian, integritas, dan kejujuran, serta selalu hadir di tengah prajurit dan masyarakat.“Apa yang disampaikan bapak Presiden, jadikan pedoman teguh kalian dalam pelaksanaan tugas ke depan. Teruslah belajar dan berlatih serta mengembangkan pengetahuan dan kemampuan diri serta profesionalitas kalian untuk kemajuan TNI Angkatan Darat,” tegas Kasad.Kasad juga berpesan agar para Paja mampu menjadi pemimpin yang dekat dengan prajurit sekaligus hadir di tengah masyarakat. Menurutnya, seorang perwira dituntut membangun kepemimpinan yang profesional, humanis, adaptif, dan solutif dalam menghadapi setiap tantangan tugas.Kehadiran 514 Perwira Remaja tersebut diharapkan semakin memperkuat kualitas kepemimpinan di satuan sekaligus meningkatkan kesiapan operasional TNI Angkatan Darat dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa Indonesia.Dengan semangat pengabdian, loyalitas, dan integritas yang tinggi, para Perwira Remaja diharapkan mampu menjadi pemimpin lapangan yang menjadi teladan bagi prajurit, dicintai anggotanya, dekat dengan rakyat, serta senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dalam setiap pelaksanaan tugas. PNO-12
24 Jul 2026, 13:43 WIT
Ucapkan Selamat Hari Anak Nasional 2026, APA Mimika: Anak adalah Harapan Masa Depan
Papuanewsonline.com, TIMIKA, - Aliansi Pemuda Amungsa (APA) Kabupaten Mimika menyampaikan ucapan Selamat Hari Anak Nasional (HAN) 2026. Ucapan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua APA Kabupaten Mimika, Helois Kemong, Rabu, 23 Juli 2026.Dalam poster resmi yang dirilis organisasi, APA Mimika mengusung tema nasional "Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Mari bersama wujudkan masa depan cerah untuk generasi penerus bangsa."Ketua Aliansi Pemda Amungsa Helois Kemong mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum penting untuk mengingatkan semua pihak akan tanggung jawab bersama dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak, khususnya anak-anak Amungsa dan anak-anak di Kabupaten Mimika secara umum."Anak adalah harapan, mereka adalah masa depan. Mari kita dukung, lindungi, dan berikan yang terbaik untuk mereka," ucap Ketua APA Helois Kemong di Timika, Kamis (23/7).Dalam momentum ini kata Kemong Ia menampilkan potret kebersamaan anak-anak SD di pedalaman Mimika bersama tenaga pendidik, dimana belasan anak berpakaian seragam putih-merah berdiri di halaman sekolah sederhana yang dikelilingi hutan, didampingi seorang guru perempuan dan dirinya." Ini sebagai bentuk kepedulian kami terhadap generasi kami di bumi Amungsa," Tegasnya.Kemong menyebut hasil dokumentasi tersebut didesain sebagai poster dilengkapi dengan logo resmi Aliansi Pemuda Amungsa (APA) dengan ikon Rumah Adat Karapao, ornamen burung Cenderawasih, pita Merah Putih, serta ikon anak-anak sebagai simbol keceriaan di bumi Amungsa.Ketua APA Mimika juga menegaskan bahwa semboyan adat Amungsa: "MEA WOWINO NEGEL-O JORE ASIATEN" yang menjadi prinsip perjuangan pemuda Amungsa dalam menjaga harkat dan martabat masyarakat adat." Kami berkomitmen untuk terus mendorong perhatian pemerintah daerah dan semua stakeholder agar memberikan akses pendidikan yang layak, kesehatan, dan perlindungan yang maksimal bagi anak-anak di Mimika," Jelasnya.Menurutnya, anak-anak di wilayah Amungsa tidak boleh tertinggal. Mereka harus mendapat ruang yang aman untuk tumbuh, belajar, dan bermimpi."Jika anak terlindungi, maka Indonesia akan maju. Masa depan Mimika dan Papua ada di tangan anak-anak kita hari ini," pungkasnya.Penulis: HendrikEditor. : Of
23 Jul 2026, 19:44 WIT
Pokja Agama MRP Papua Tengah: Masyarakat Inginkan Ruang Pendidikan Tetap Sipil
Papuanewsonline.com, Nabire – Sikap Pokja Agama Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah yang menolak keterlibatan TNI dalam revitalisasi bangunan SMK merupakan cerminan suara masyarakat yang telah dihimpun dari berbagai kabupaten se-wilayah. Ketua Pokja Agama MRP Benny Wenior Pakage menegaskan pendidikan adalah ranah sipil yang harus menjamin rasa aman bagi peserta didik, pendidik, dan warga sekitar, sehingga pembangunan sebaiknya diserahkan kepada kementerian terkait, pemerintah daerah, serta tenaga profesional sesuai aturan yang berlaku.Aspirasi ini muncul dari hasil penjaringan luas yang dilakukan di Mimika, Nabire, Paniai, Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak, Dogiyai, hingga Deiyai. Secara umum masyarakat mengharapkan pemerintah lebih mengutamakan pendekatan dialog, perlindungan hak Orang Asli Papua, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta terciptanya suasana damai yang mendukung kehidupan bermasyarakat.Pokja Agama MRP menilai seluruh masukan tersebut menjadi landasan utama menjalankan fungsi perwakilan kultural lembaga. Setiap kebijakan pembangunan, termasuk di sektor pendidikan, wajib mempertimbangkan kondisi sosial-budaya serta kebutuhan nyata masyarakat setempat agar hasilnya benar-benar diterima dan bermanfaat.Di sisi lain, pemerintah dan TNI menyatakan keterlibatan dalam pembangunan masuk dalam lingkup Operasi Militer Selain Perang sesuai peraturan yang berlaku. Namun Pokja Agama MRP menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan menyeluruh dengan masyarakat guna mencegah perbedaan persepsi yang dapat memicu ketegangan.Penulis: JidEditor: OF
23 Jul 2026, 18:09 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
