Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pendidikan
Homepage
Pemalangan Sekolah Dinilai Langgar Hukum, Disdik Mimika Minta Seluruh Sekolah Lapor Polisi
Papuanewsonline.com, Mimika — Dinas Pendidikan (Disdik)
Kabupaten Mimika menegaskan bahwa seluruh sekolah yang terdampak aksi
pemalangan wajib melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Langkah
ini diambil menyusul maraknya pemalangan sekolah akibat klaim sengketa tanah
yang dinilai mengganggu jalannya proses belajar mengajar.Kepala Bidang SMP, SMA, dan SMK Disdik Mimika, Manto
Ginting, menekankan bahwa dunia pendidikan tidak boleh dijadikan objek tekanan
dalam persoalan apa pun. Menurutnya, pemalangan sekolah secara langsung
merampas hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan aman.Disdik Mimika telah menginstruksikan secara tegas kepada
para kepala sekolah yang fasilitas pendidikannya dipalang agar segera membuat
laporan resmi ke kepolisian. Ia menegaskan bahwa persoalan klaim tanah
merupakan urusan antara pihak pengklaim dengan Pemerintah Kabupaten Mimika,
bukan tanggung jawab lembaga pendidikan.Aksi pemalangan tersebut dinilai tidak hanya menghentikan
aktivitas belajar mengajar, tetapi juga berdampak luas terhadap keberlangsungan
pendidikan ribuan siswa. Disdik mencatat sekitar 3.000 peserta didik terancam
kehilangan hak belajar secara normal akibat penutupan akses sekolah.Melalui langkah pelaporan ke aparat penegak hukum, Disdik
Mimika berharap keamanan dan aktivitas sekolah dapat segera dipulihkan. Upaya
ini disebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin hak pendidikan setiap warga negara.Manto juga menegaskan bahwa persoalan klaim tanah saat ini
tengah ditangani oleh tim terkait sesuai mekanisme yang berlaku. Oleh karena
itu, tindakan sepihak berupa pemalangan sekolah dinilai tidak dapat dibenarkan
dalam bentuk apa pun.Secara hukum, aksi pemalangan sekolah berpotensi dijerat
dengan Pasal 170 KUHP serta Pasal 162 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Disdik Mimika menilai penegakan hukum penting
agar kejadian serupa tidak terulang.Disdik Mimika berharap penanganan hukum yang tegas dapat
menjadi pembelajaran bersama agar dunia pendidikan di Mimika terbebas dari
gangguan kepentingan apa pun, serta memastikan hak anak-anak untuk belajar
tetap terlindungi. Penulis: JidEditor: GF
15 Jan 2026, 17:19 WIT
KBM SD Negeri Inauga Mimika Terhenti, Pemalangan Telah dilakukan sebanyak tujuh kali
Papuanewsonline.com, Timika - Aktivitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di SD Negeri Inauga yang berlokasi di Jalan Budi Utomo Ujung Kabupaten Mimika terhenti sementara akibat pemalangan kembali terjadi pada Rabu (14/1/26) pagi. Akibat tindakan tersebut, ratusan guru dan siswa tidak dapat memasuki lingkungan sekolah dan terpaksa berada di luar pagar tanpa kepastian kapan pembelajaran dapat kembali berjalan normal. “Kita sangat prihatin dengan kondisi ini, karena pendidikan anak-anak adalah prioritas utama yang tidak boleh terus-terusan terganggu,” ujar salah satu komite sekolah yang mendampingi siswa. Kepala SD Negeri Inauga Sempan, Diana Domakubun, mengatakan pihaknya telah menerima informasi terkait adanya rencana pemalangan sejak Selasa (13/1/2026) malam. Menindaklanjuti informasi tersebut, ia langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan mendatangi lokasi sekolah pada malam hari. “Saya mendapat informasi sejak semalam, lalu saya langsung ke kantor polisi dan bersama-sama kami datang ke sekolah. Saat itu mereka sudah tidak berada di lokasi dan belum ada pduk pemalangan,” kata Diana. Ia menambahkan bahwa upaya pencegahan telah dilakukan namun tidak dapat mencegah aksi pemalangan terjadi.Pada pagi hari Rabu, pihak sekolah kembali mendatangi lokasi dengan harapan aktivitas KBM dapat berjalan seperti biasa. Pasalnya, pada kejadian pemalangan sebelumnya, siswa masih dapat mengikuti proses pembelajaran meski sekolah sempat dipalang. “Pagi ini kami datang dengan harapan KBM bisa berjalan, karena selama ini walaupun ada pemalangan, anak-anak masih bisa masuk ke sekolah,” ujarnya. Namun, pada pemalangan kali ini akses masuk ke area sekolah tertutup sepenuhnya sehingga tidak mungkin bagi proses pembelajaran untuk dilaksanakan. Diana mengungkapkan bahwa aksi pemalangan terhadap sekolah tersebut telah berulang kali terjadi. “Pemalangan seperti ini sudah yang ketujuh kali,” ungkapnya dengan nada khawatir. Sementara itu, salah satu perwakilan pihak yang melakukan pemalangan menyampaikan bahwa aksi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menuntut adanya penyelesaian terkait pembayaran yang menjadi tuntutan mereka selama ini. “Kami hanya minta solusi soal pembayaran. Kami minta pihak yang bertanggung jawab turun langsung ke sini untuk menemukan titik temu yang adil,” tegasnya. Ia menegaskan bahwa mereka tidak ingin mengganggu pendidikan anak-anak namun terpaksa mengambil langkah ini karena permasalahan belum menemukan jalan keluar. Hingga berita ini diturunkan, aktivitas KBM di SD Negeri Inauga masih terhenti dan pihak sekolah serta komite terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi cepat. Penulis: JidEditor: GF
14 Jan 2026, 18:57 WIT
Terima Kunjungan Kepala BNNP Maluku, Kapolda: Sinergi Berantas Narkotika di Wilayah Kepulauan
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si menerima kunjungan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku, Brigjen Pol. Prasetyo Rachmat Puboyo, S.I.K., M.H.Pertemuan silaturahmi yang berlangsung di ruang tamu Kapolda Maluku, Selasa (13/01/2025), ini juga bertujuan memperkuat sinergitas antarinstansi penegak hukum khususnya terkait pemberantasan narkotika.Turut hadir dalam pertemuan ini yaitu Direktur Reserse Narkoba dan Kepala Bidang Hukum Polda Maluku. Sementara dari BNNP Maluku yakni Kabid Pemberantasan dan Kabid Rehabilitasi.Tatap muka antara kedua instansi penegak hukum ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, yang menandakan komitmen bersama untuk meningkatkan efektivitas penanganan permasalahan narkotika di wilayah kepulauan.Kapolda menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada Ka BNNP Maluku yang baru beserta jajaran di Bumi Raja-Raja. Ia menegaskan permasalahan narkotika merupakan ancaman serius yang harus dihadapi secara bersama dan terkoordinasi.“Saya mengharapkan BNNP Maluku dapat berperan aktif dalam pemberantasan narkotika. Polda Maluku siap saling mendukung dan memperkuat sinergi dengan BNNP, khususnya melalui Ditresnarkoba,” ujar Kapolda.Kapolda menekankan pentingnya sinergi dalam menyusun strategi, menentukan peran masing-masing, serta membangun komunikasi dan koordinasi yang solid, mulai dari penindakan hukum hingga pembinaan dan rehabilitasi.“Kita tentukan bersama sasaran prioritas, baik penindakan maupun pembinaan. Koordinasi yang kuat akan membuat upaya pemberantasan narkotika lebih terarah dan efektif,” tegasnya.Kapolda Maluku juga menyoroti pentingnya pemetaan jaringan narkotika sebagai target awal pemberantasan. Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi dan intelijen berbasis IT menjadi kebutuhan mendesak dalam mendukung analisis dan pengungkapan jaringan narkoba.Orang nomor 1 Polda Maluku ini juga mengingatkan bahwa karakteristik Maluku sebagai wilayah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penegakan hukum, termasuk adanya dinamika sosial dan ego komunitas di beberapa wilayah yang terkadang melindungi pelaku kejahatan.“Profiling wilayah rawan dan pemetaan jaringan menjadi catatan penting kita bersama. Namun pada prinsipnya, Polri siap bekerja sama dengan seluruh instansi terkait untuk memberantas narkoba sampai ke akar-akarnya,” tegas Kapolda.Sementara itu, Ka BNNP Maluku Brigjen Prasetyo Rachmat Puboyo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolda Maluku atas sambutan hangat Kapolda. Ia menegaskan komitmen BNNP Maluku untuk melanjutkan dan memperkuat sinergitas yang telah terbangun* dengan Polda Maluku.“Kami akan melanjutkan sinergitas antara BNN dan Polda Maluku sebagaimana yang telah berjalan selama ini,” ujarnya.Ka BNNP juga menjelaskan sejumlah program strategis BNN RI, salah satunya pembentukan Unit Pelayanan Terpadu BNN yang bertujuan menjangkau layanan pemberantasan dan rehabilitasi narkotika hingga ke pelosok daerah, sebagai upaya menyiasati keterbatasan jumlah personel BNN.“Program ini kami harapkan dapat berjalan efektif melalui kolaborasi dengan Polri, terutama dalam pelayanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika,” jelasnya.Ia menegaskan bahwa BNNP Maluku siap berkolaborasi secara penuh dengan Polda Maluku, baik dalam penindakan, pencegahan, maupun program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). PNO-12
14 Jan 2026, 18:37 WIT
Janji Tak Terwujud, Masyarakat Adat Kunci Gerbang Empat Sekolah di Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika - Empat gerbang pendidikan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mendadak terkunci rapat yang membuat ribuan generasi muda kehilangan akses untuk belajar mengajar. Eskalasi sengketa hak ulayat yang belum menemukan titik terang melumpuhkan aktivitas sekolah di SMA Negeri 1 Mimika, SMA Negeri 7, SMPN 7, dan SD Negeri Inauga Mimika pada Rabu (14/1/2026). “Kami sangat prihatin dengan kondisi ini, karena masa depan anak-anak kita sedang terancam akibat ketidakpastian yang berlarut-larut,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang mendampingi aksi.Aksi pemalangan lahan dimulai sejak pukul 06.30 WIT, memaksa para siswa dan guru tertahan di luar pagar tanpa kepastian kapan proses pendidikan dapat kembali berjalan normal. Masyarakat pemilik hak ulayat memasang berbagai pduk tuntutan di pintu masuk sekolah sebagai bentuk protes atas ketidakpastian status pembayaran tanah yang sudah berlangsung sejak belasan tahun silam. Isi pduk menyebutkan bahwa Bupati Mimika dan Tim Terpadu dianggap tidak bertanggung jawab atas keputusan penyelesaian lahan yang telah ditetapkan. Abina Serontouw, salah satu perwakilan pemilik hak ulayat, mengatakan bahwa langkah ekstrem ini terpaksa diambil karena pemerintah daerah terus mengabaikan hak warga. “Kami mau Bupati Mimika turun langsung dan menyelesaikan masalah ini supaya hak-hak ini kembali ke pemerintah,” pinta Abina. Ia menegaskan bahwa secara hukum, sertifikat asli dan surat pelepasan lahan masih berada di tangan masyarakat adat sebagai pemilik sah secara ulayat.“Kita tidak ingin mengganggu pendidikan anak-anak, tetapi kami juga tidak bisa terus diperlakukan seperti ini,” tambahnya.Menurut Abina, pemerintah hanya memiliki fisik bangunan sekolah, sementara dasar kepemilikan tanah masih menjadi sengketa yang menggantung sejak tahun 2011.“Surat sertifikat dan pelepasan itu belum hak pemerintah karena masih hak kami dan hanya bangunannya saja milik pemerintah,” tegasnya. Janji mengenai realisasi pembayaran lahan telah diucapkan berulang kali oleh dinas terkait namun tidak pernah terwujud. “Makanya hari ini kami datang menagih janji itu. Semoga pemerintah segera memberikan solusi yang jelas dan adil bagi semua pihak,” pungkasnya. Penulis: JidEditor: GF
14 Jan 2026, 18:36 WIT
Wakapolda Maluku Hadiri Pertemuan Kesiapan Pembentukan Pusat Studi & Universitas Kepolisian
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H mengikuti pertemuan membahas kesiapan pembentukan Pusat Studi dan Universitas Kepolisian, dalam rangka penguatan kualitas sumber daya manusia Polri.Pertemuan dengan Mabes Polri dan Polda Jajaran se Indonesia ini diikuti Wakapolda melalui video conference (vicon) dari ruang vicon lantai 2 Mapolda Maluku, Selasa (13/1/2026).Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Wakapolri, Komjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo ini dirangkai dengan sosialisasi Program Perkuliahan Online Universitas Indonesia.Wakapolri dalam arahannya menegaskan bahwa pembentukan Pusat Studi Kepolisian dan Universitas Kepolisian merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi keilmuan Polri yang adaptif terhadap dinamika sosial, hukum, dan teknologi. Olehnya itu, perlunya percepatan penjajakan serta tindak lanjut kerja sama dengan perguruan tinggi yang telah memiliki nota kesepahaman (MoU) dengan Polri, agar implementasi program dapat berjalan secara terukur dan berkelanjutan.Wakapolri juga menyoroti pentingnya pelaksanaan sosialisasi yang komprehensif dan berkesinambungan kepada seluruh anggota Polri. Langkah ini dinilai strategis untuk meningkatkan animo dan kesadaran personel dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik melalui skema perkuliahan tatap muka maupun program pendidikan daring yang telah bekerja sama dengan Universitas Indonesia.Lebih lanjut, Ia mendorong agar Polri di daerah aktif membangun kolaborasi dengan kalangan akademisi serta tokoh masyarakat setempat. Sinergi tersebut diharapkan mampu melahirkan Pusat Studi Kepolisian yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan teori dan kebijakan, tetapi juga relevan dengan karakteristik, kebutuhan, serta kearifan lokal di masing-masing wilayah.Terkait hal itu, Polda Maluku menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti arahan pimpinan sebagai bagian dari komitmen mendukung transformasi Polri yang Presisi melalui penguatan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia."Kami Polda Maluku siap untuk menindaklanjuti arahan pimpinan dan mendukung pembentukan Pusat Studi Kepolisian dan Universitas Kepolisian," ungkap Wakapolda.Untuk diketahui, dalam rapat tersebut Wakapolda didampingi Karo SDM, Kabid TIK, Kabag Kerma Biroops, serta para perwira menengah yang mewakili satuan kerja terkait. PNO-12
14 Jan 2026, 13:14 WIT
Aksi Pemalangan Tutup Total Akses SMAN 1 Mimika, Ribuan Siswa Terpaksa Belajar dari Rumah
Papuanewsonline.com, Mimika — Aktivitas belajar mengajar di
SMA Negeri 1 Mimika lumpuh total akibat aksi pemalangan yang terjadi sejak
Selasa malam hingga Rabu pagi, 14 Januari 2026. Seluruh akses menuju lingkungan
sekolah, termasuk ruang kelas dan kantor guru, ditutup menggunakan papan dan
digembok, sehingga sekolah tidak dapat beroperasi seperti biasa.Kondisi tersebut membuat sekitar 1.400 siswa yang datang ke
sekolah pada pagi hari terpaksa tidak dapat mengikuti kegiatan belajar
mengajar. Para siswa terlihat berhamburan di sekitar jalan sekolah karena tidak
diperbolehkan memasuki area pendidikan yang telah dipalang.Kepala SMA Negeri 1 Mimika, Yeniy Gogani, menyatakan bahwa
keputusan memulangkan siswa diambil sebagai langkah antisipasi untuk
menghindari risiko yang tidak diinginkan. Situasi sekolah yang tidak kondusif
dinilai dapat membahayakan keselamatan peserta didik maupun tenaga pendidik.Kebijakan memulangkan siswa, menurutnya, bukan berarti
meliburkan kegiatan belajar. Proses pendidikan tetap berjalan dengan mekanisme
belajar dari rumah agar hak siswa untuk mendapatkan pendidikan tetap terpenuhi
di tengah situasi darurat yang terjadi.Yeniy menegaskan bahwa peristiwa pemalangan tersebut telah
sangat mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Ia menilai, terhentinya
kegiatan sekolah meski hanya satu hari dapat berdampak pada ketertinggalan
materi pelajaran bagi para siswa.Ia juga menekankan bahwa persoalan di luar sekolah
seharusnya tidak mengorbankan dunia pendidikan. Menurutnya, setiap permasalahan
idealnya diselesaikan melalui dialog dan diskusi agar tidak berdampak langsung
pada siswa yang sedang menempuh pendidikan.Terkait penyebab pemalangan, Yeniy menjelaskan bahwa
berdasarkan isi pduk yang terpasang, pihak yang melakukan aksi mengklaim
bahwa lahan sekolah merupakan milik mereka. Namun, ia menegaskan bahwa
persoalan kepemilikan tanah bukan menjadi kewenangan pihak sekolah untuk
menyelesaikannya.Sebagai pimpinan sekolah, fokus utama yang dipegang adalah
memastikan keberlangsungan pendidikan bagi seluruh siswa SMAN 1 Mimika. Dengan
jumlah peserta didik yang mencapai sekitar 1.400 orang, sekolah berharap
situasi ini tidak berlarut-larut.Pihak sekolah berharap agar permasalahan pemalangan dapat
segera diselesaikan oleh pihak-pihak terkait, sehingga aktivitas belajar
mengajar dapat kembali berjalan normal dan siswa dapat kembali bersekolah tanpa
hambatan. Penulis: BimEditor: GF
14 Jan 2026, 09:49 WIT
Enam Personel Polda Maluku Ikut Seleksi Pelatihan Kepemimpinan 2026
Papuanewsonline.com, Ambon - Sebanyak enam personel Polda Maluku akan mengikuti seleksi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Tahun Anggaran 2026.Sebelum pelaksanaan seleksi dimulai, keenam personel Polda Maluku ini terlebih dahulu mengikuti kegiatan Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah melalui video conference, Selasa (13/1/2026).Kegiatan yang dihelat SSDM Polri secara virtual ini diikuti dari Ruang Vicon Mapolda Maluku. Hadir Karo SDM Polda Maluku, Kombes Pol Jemi Junaidi Sik bersama Kabid Propam dan Kabid Dokkes Polda Maluku.Enam peserta seleksi kepemimpinan dari Polda Maluku terdiri dari satu orang untuk seleksi PKN TK II, dan lima orang ikut seleksi PKP.Karo Dalpers SSDM Polri, Brigjen. Pol. Erthel Stephan, S.H., S.I.K., M.Si dalam arahannya saat memimpin Vicon Pakta Integritas menyampaikan terima kasih kepada para panitia penyelenggara seleksi di tingkatkan pusat dan Polda jajaran atas pelaksanaan seleksi. "Kami menyampaikan terima kasih karena selama ini sudah menyelenggarakan seleksi pengembangan di internal Polri dengan baik dan maksimal," katanya.Ia juga berpesan kepada para peserta seleksi agar dapat mengikuti semua tahapan dengan baik dan serius. "Dalam seleksi nanti panitia penyelenggara akan tetap berpedoman dan mengikuti aturan yang ada, sebab tujuan dari dilaksanakannya seleksi ini untuk membentuk calon pemimpin Polri yang baik dan berkualitas di masa depan," tegasnya.Para peserta diminta dapat maksimalkan kompetensi yang dimiliki. Jangan pernah bergantung harapan kelulusan ke orang lain. "Kelulusan dalam seleksi adalah hasil usaha dan jeripayah setiap peserta seleksi," ungkapnya. PNO-12
13 Jan 2026, 20:05 WIT
Kapolda Maluku Jalin Silaturahmi Bersama PP GMKI
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, menerima kunjungan audiensi dari Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) yang bertempat di Ruang Tamu Kapolda, Lantai 2 Mapolda Maluku, Senin (12/1/2026).Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat silaturahmi antara institusi Polri dengan organisasi kepemudaan (OKP). Audiensi juga menjadi wadah koordinasi terkait rencana agenda nasional yang akan dilaksanakan di wilayah hukum Polda Maluku.Dalam pertemuan tersebut, Orang nomor 1 Polda Maluku ini didampingi oleh Direktur Intelkam, dan Kabid Humas Polda Maluku. Sementara PP GMKI yang hadir yaitu Ketua Umum Prima Surbakti dan Sekretaris Jessica Ester Warouw, dan jajaran kepengurusan.Ketua Umum PP GMKI, Prima Surbakti, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Kapolda Maluku. Ia mengaku, Maluku akan menjadi pusat perhatian nasional bagi GMKI dalam waktu dekat."Kehadiran kami bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus melaporkan bahwa pada Mei 2027 mendatang, Kota Ambon direncanakan menjadi tuan rumah Kongres GMKI. Kami juga menginformasikan mengenai pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Cabang di wilayah Maluku yang saat ini sedang berjalan," kata Prima Surbakti.Selain agenda organisasi, PP GMKI juga memaparkan program pemberdayaan masyarakat melalui sektor UMKM dan Pariwisata yang akan dipusatkan di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual.Menanggapi hal tersebut, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menyambut positif rencana program PP GMKI. Ia menekankan pentingnya sinergi antara mahasiswa dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di Maluku."Kami ucapkan selamat datang di Polda Maluku. Terkait rencana agenda besar yang akan dilaksanakan, pada prinsipnya Polri mendukung penuh demi kelancaran kegiatan tersebut. Kami berharap seluruh proses organisasi berjalan kondusif," kata Kapolda.Kapolda juga memberikan arahan teknis agar setiap tahapan kegiatan dikoordinasikan secara berkelanjutan dengan fungsi terkait di Polda Maluku."Untuk komunikasi lebih lanjut mengenai pengamanan dan aspek teknis lainnya, silakan berkoordinasi langsung dengan Dir Intelkam agar semua agenda berjalan lancar sesuai rencana," tambahnya.Hadir dalam rombongan PP GMKI di antaranya Simon Batmomolin, Hizkia Panekenan, Veral Pattipeilohy, Triwiningsih Anamakka, dan Greenard Waleruny. Turut mendampingi pula Korwil GMKI Maluku Yandri Porumau serta Sekretaris Cabang GMKI Ambon Benny Jeremias. PNO-12
13 Jan 2026, 12:41 WIT
Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA Kemala Taruna Bhayangkara
Papuanewsonline.com, Bogor - Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo meninjau langsung progres pembangunan SMA Kemala Taruna Bhayangkara (SMA KTB) di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Senin (12/1/2026). Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan perlengkapan masjid secara simbolis kepada pengelola sekolah.Dalam doorstop kepada awak media, Wakapolri menyampaikan bahwa pembangunan SMA KTB merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program Asta Cita Presiden, khususnya di bidang penguatan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.“Pada hari ini, alhamdulillah, saya bersama Yayasan Karabangsa, perwakilan filantropi, Polda Jawa Barat, dan Kapolres menyaksikan langsung progres pembangunan SMA Kemala Taruna Bhayangkara,” ujar Komjen Pol Dedi Prasetyo.Ia menjelaskan, SMA KTB menjadi salah satu sekolah unggulan yang dihadirkan Polri sebagai kontribusi nyata dalam ekosistem pendidikan nasional. Dari sepuluh sekolah unggulan yang menjadi kebijakan pemerintah, Polri turut menghadirkan satu sekolah unggulan berbasis pembinaan karakter, akademik, dan kepemimpinan.“Bapak Kapolri berkomitmen untuk ikut mempersiapkan generasi muda Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.Berdasarkan hasil pemantauan bersama Yayasan Karabangsa dan seluruh tim, progres pembangunan SMA KTB saat ini telah mencapai 43 persen hanya dalam waktu lima setengah bulan. Capaian tersebut melampaui target awal sebesar 40 persen.“Artinya, dari target 40 persen, kita telah melampaui sebesar 3 persen. Kita optimistis pada bulan Juli, insyaallah, bangunan ini sudah dapat dimanfaatkan oleh siswa SMA KTB,” jelas Wakapolri.SMA KTB Gunung Sindur nantinya akan digunakan oleh siswa angkatan pertama yang saat ini sedang menempuh pendidikan di SMA Global Darussalam Yogyakarta, sekaligus untuk angkatan kedua yang direncanakan mulai belajar langsung di Gunung Sindur.Untuk diketahui, angkatan pertama SMA KTB berjumlah 120 siswa, sementara angkatan kedua direncanakan sebanyak 180 siswa. Proses rekrutmen angkatan kedua telah dilaksanakan pada akhir pekan lalu dan diikuti lebih dari 14.000 siswa SMP dari seluruh Indonesia.“Seleksi menggunakan standar tes nasional sekolah unggulan dengan kriteria khusus. Dari lebih dari 14.000 peserta, akan diseleksi menjadi 3.000 peserta di tingkat provinsi, kemudian sekitar 400 peserta di tingkat pusat,” ungkapnya.Seleksi tingkat provinsi dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari 2026, sedangkan seleksi tingkat pusat akan dilaksanakan di Akademi Kepolisian. Penetapan peserta terpilih direncanakan dilakukan setelah Lebaran.Wakapolri juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan SMA KTB, mulai dari filantropi, kontraktor, tokoh masyarakat, pemerintah desa, hingga warga sekitar.“Seluruh masyarakat sangat mendukung karena sekolah ini mempersiapkan aset-aset bangsa. Tidak ada satu negara pun yang maju tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang unggul,” tuturnya.Ia menambahkan, lulusan SMA KTB diproyeksikan dapat melanjutkan pendidikan ke universitas-universitas terbaik di dalam maupun luar negeri, serta ke berbagai akademi terbaik di Indonesia. Selain itu, kehadiran SMA KTB juga sejalan dengan dukungan Polri terhadap program sekolah rakyat yang digagas pemerintah.“Melalui sekolah unggulan ini, kita mempersiapkan kader-kader bangsa,” pungkas Wakapolri. PNO-12
12 Jan 2026, 16:28 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
