Papuanewsonline.com
Pickup Pengangkut Air Terguling Di Pertigaan Hasanuddin, Pengendara Baru Belajar Mengemudi
PTFI Setor Rp4,8 Triliun: Mimika Terima Bagian Terbesar, Total Kontribusi Capai Rp75 Triliun
Lapas Timika Gelar Ikrar Bersih Dari Hp Ilegal, Narkoba, Dan Penipuan
Lima Warga Diklaim Tewas di Kali Kabur, TPNPB Soroti Operasi Militer di Tembagapura
BADKO HMI dan Polda Papua Sepakati Sinergi, Fokus Tangani Tambang Ilegal hingga Hoaks Digital
Enam Warga Sipil Ditembak Di Tembagapura, Aktivis Deby Santoso Desak Proses Hukum Transparan
Direktur Law Firm Golda: Transaksi Perkara Di Timika Semakin Subur, Masyarakat Miskin Jadi Korban
BADKO HMI Papua Dukung Penertiban Tambang Ilegal oleh Gubernur Papua Tengah
DPR Papua Tengah, Mimika dan Puncak Bentuk Tim Khusus Tangani Konflik Kwamki Narama
Kejati Papua Mandul Tetapkan Yunus Wonda Jadi Tersangka, Mahasiswa Kembali Geruduk Kejagung
BERITA TAG Pendidikan
Homepage
Propam Polda Maluku Sosialisasikan Inovasi Baru Layanan Pengaduan Online QR Rekrutmen Polri 2026
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melalui Bidpropam memperkuat pengawasan rekrutmen anggota Polri Tahun Anggaran 2026 dengan menyosialisasikan layanan pengaduan masyarakat berbasis QR Code di Gedung Presisi, Rabu (31/3/2026).Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Maluku menggelar sosialisasi penggunaan QR Code layanan pengaduan masyarakat online Divpropam Polri dalam rangka pelaksanaan Pakta Integritas rekrutmen penerimaan anggota Polri TA 2026.Kegiatan ini berlangsung di Gedung Presisi Polda Maluku dan diikuti oleh 1.213 peserta seleksi bersama orang tua/wali masing-masing peserta sebagai bagian dari upaya memperkuat prinsip rekrutmen yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis.Kabid Propam Polda Maluku menegaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan memberikan akses pelaporan yang mudah, cepat, dan transparan kepada masyarakat, khususnya peserta seleksi.“Kami ingin memastikan seluruh proses rekrutmen Polri berjalan bersih dan bebas dari praktik kecurangan. Melalui QR Code ini, peserta dapat langsung melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran, baik oleh oknum calo maupun panitia,” tegas Kabid Propam.Ia menjelaskan, sistem pengaduan online tersebut terintegrasi mulai dari tingkat Polda hingga Mabes Polri, sehingga setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara berjenjang dan profesional.Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman teknis terkait cara penggunaan aplikasi pengaduan, termasuk jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan, seperti praktik percaloan dan janji kelulusan.Kabid Propam menambahkan, langkah ini merupakan bentuk komitmen institusi dalam menjaga integritas serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen Polri.“Kami mengajak seluruh peserta untuk tidak ragu melapor. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya dan setiap laporan akan ditindaklanjuti secara serius,” tambahnya.Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan kondusif. Sosialisasi ini diharapkan mampu menekan potensi pelanggaran serta memastikan seleksi anggota Polri berjalan objektif dan profesional.Langkah Polda Maluku menghadirkan sistem pengaduan berbasis QR Code menjadi indikator kuat transformasi pengawasan internal Polri ke arah digital dan partisipatif. Transparansi tidak lagi bersifat administratif, tetapi juga membuka ruang kontrol publik secara langsung. Jika diimplementasikan konsisten, mekanisme ini berpotensi menekan praktik percaloan yang selama ini menjadi isu klasik dalam rekrutmen anggota Polri. PNO-12
02 Apr 2026, 20:18 WIT
Pimpin Pakta Integritas, Wakapolda Maluku: 1.213 Peserta Ikuti Seleksi Anggota Polri TA. 2026
Papuanewsonline.com, Ambon - Sebanyak 1.213 peserta mengikuti penandatanganan Pakta Integritas seleksi penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2026 di Polda Maluku, sebagai wujud komitmen rekrutmen bersih dan transparan berbasis prinsip “BETAH”.Polda Maluku resmi memulai tahapan seleksi penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2026 dengan menegaskan komitmen integritas melalui prinsip “BETAH” (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).Komitmen tersebut ditandai dengan pengambilan sumpah dan penandatanganan Pakta Integritas yang dipimpin Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni di Gedung Plaza Presisi Tantui, Ambon, Selasa (31/3/2026).Kegiatan ini diikuti sebanyak 1.213 peserta seleksi, yang terdiri dari:* 71 peserta Akpol (62 pria dan 9 wanita),* 1.068 peserta Bintara/Brigadir (895 pria dan 173 wanita),* 74 peserta Tamtama (pria).Selain peserta, kegiatan juga dihadiri panitia seleksi, pengawas internal dan eksternal, serta orang tua atau wali peserta.Dalam amanat Kapolda Maluku yang dibacakannya, Wakapolda menegaskan bahwa Pakta Integritas bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen nyata untuk memastikan seluruh tahapan seleksi berlangsung jujur, objektif, dan berkeadilan.“Seleksi ini harus dijalankan secara transparan dan bebas dari praktik KKN dalam bentuk apa pun. Kami ingin memastikan yang lulus adalah mereka yang benar-benar memenuhi syarat dan berkompeten,” tegasnya.Ia menambahkan, kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama keberhasilan Polri, sehingga proses rekrutmen harus mampu melahirkan anggota yang profesional dan berintegritas.Wakapolda juga mengingatkan peserta dan orang tua agar tidak mudah percaya terhadap oknum atau calo yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu.“Jangan percaya pada pihak yang menjanjikan kelulusan. Seleksi ini murni berdasarkan kemampuan peserta,” ujarnya.Untuk menjamin akuntabilitas, Polda Maluku menerapkan sistem pengawasan berlapis. Pengawasan internal dilakukan oleh Itwasda dan Bidpropam, sementara pengawasan eksternal melibatkan Ombudsman, Mafindo, unsur media, Dinas Pendidikan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon.Sejumlah pejabat utama Polda Maluku turut hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk Karo SDM dan para kepala bidang terkait.Melalui penandatanganan Pakta Integritas ini, Polda Maluku berharap seluruh tahapan seleksi berjalan objektif dan menghasilkan calon anggota Polri yang berkualitas, sejalan dengan semangat PRESISI. PNO-12
01 Apr 2026, 22:12 WIT
400 Siswa Terbaik Nasional Ikuti Seleksi Terpusat SMA Kemala Taruna Bhayangkara di Akpol Semarang
Papuanewsonline.com, Semarang - Sebanyak 400 siswa terbaik nasional hasil seleksi Nusantara Standard Test (NST) Tahap II dalam rangka Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 mulai berdatangan dari seluruh Indonesia ke Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang untuk mengikuti Seleksi Terpusat yang akan dilaksanakan mulai 31 Maret 2026.SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB) sebelumnya telah mengumumkan hasil NST Tahap II, yang menetapkan 400 peserta terbaik nasional untuk melanjutkan ke tahap akhir seleksi. Kehadiran para peserta di Akpol Semarang menjadi penanda dimulainya fase krusial dalam proses penjaringan calon siswa unggulan.Dari total 3.000 peserta yang lolos NST Tahap I, sebanyak 2.644 siswa mengikuti NST Tahap II dengan tingkat partisipasi mencapai 88,13% dari seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini mencerminkan tingginya antusiasme serta komitmen generasi muda dalam mengikuti seleksi berbasis meritokrasi.NST Tahap II menguji kompetensi Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan soal berbahasa Inggris, serta kemampuan Bahasa Inggris. Penilaian menggunakan pendekatan Item Response Theory (IRT) yang mengukur kemampuan peserta secara objektif, adaptif, dan presisi berdasarkan tingkat kesulitan soal.Penetapan kelulusan dilakukan melalui merit ranking nasional, dengan tingkat persaingan yang sangat ketat. Skor peserta Top 400 berada pada rentang 630 hingga 770, jauh di atas rata-rata nasional yang berada di angka 580. Hanya sekitar 15,1% peserta yang masuk kategori 5–7 (Baik hingga Luar Biasa) berdasarkan skala prediktif International Baccalaureate (IB).Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa kehadiran peserta dari seluruh Indonesia di Akpol Semarang mencerminkan semangat kompetisi sehat dan seleksi yang inklusif.“SPMB SMA KTB bukan sekadar seleksi akademik. Sistem ini dirancang transparan, berbasis data, dan mengedepankan meritokrasi. Empat ratus peserta yang lolos adalah representasi potensi terbaik bangsa yang telah melewati standar akademik tinggi dan evaluasi yang objektif,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo.Ia menambahkan, proses seleksi yang dilaksanakan secara terpusat di Akpol Semarang memastikan standar penilaian yang sama bagi seluruh peserta. Hal ini menjadi wujud komitmen Polri dalam menghadirkan proses yang adil dan akuntabel.Secara tidak langsung, Brigjen Pol. Trunoyudo menegaskan bahwa proses seleksi ini merupakan bagian dari Transformasi Polri Presisi, khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia unggul melalui jalur pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing global.Sebanyak 400 peserta terbaik berasal dari 28 provinsi di Indonesia. Sepuluh provinsi dengan jumlah peserta terbanyak antara lain Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Banten, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan.Dari sisi komposisi, peserta terdiri dari 251 laki-laki (62,75%) dan 149 perempuan (37,25%). Berdasarkan asal sekolah, peserta berasal dari SMP negeri (44%), swasta kurikulum nasional (42,5%), dan swasta kurikulum internasional (13,5%). Data ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak ditentukan oleh latar belakang sekolah, melainkan oleh kesiapan akademik dan daya saing individu.Pada tahap seleksi terpusat di Akpol Semarang, peserta akan menjalani rangkaian seleksi akhir yang meliputi tes akademik lanjutan, IELTS prediction test, pemeriksaan kesehatan (rikkes), tes psikologi dan penelusuran mental kepribadian (PMK), uji kesamaptaan jasmani, Leaderless Group Discussion (LGD), serta wawancara orang tua dan siswa.Dari seluruh rangkaian seleksi tersebut, nantinya akan dijaring sekitar 180 peserta didik terbaik untuk menjadi siswa SMA Kemala Taruna Bhayangkara angkatan kedua.SPMB SMA KTB 2026 menjadi momentum strategis dalam menjaring calon peserta didik yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, disiplin, dan jiwa kepemimpinan. Melalui sistem pendidikan berasrama, SMA KTB diharapkan mampu mencetak generasi muda yang siap berkiprah di tingkat nasional maupun global.Polri menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan proses seleksi yang kredibel, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan informasi ini dapat segera diketahui masyarakat. PNO-12
30 Mar 2026, 14:21 WIT
4 Personel Polda Maluku Lolos Seleksi S2-PTIK 2026
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku kembali menorehkan capaian dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) Polri. Sebanyak empat personel dinyatakan lulus seleksi S2 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Tahun Anggaran 2026, setelah melalui proses seleksi berjenjang yang ketat, transparan, dan akuntabel dari tingkat daerah hingga pusat.Pengumuman hasil seleksi tersebut disampaikan melalui video conference (vicon) yang dipimpin langsung oleh Karo Dalpers SSDM Polri, Brigjen Pol Erthel Stephan, SH, S.I.K., M.Si., Kamis (26/3/2026), dan diikuti Wakapolda Maluku Brigjen Pol Iman Thobroni dari ruang vicon Mapolda Maluku.Wakapolda didampingi Irwasda Polda Maluku Kombes Pol I Made Sunarta, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, Kabag Dalpers Biro SDM, panitia seleksi, pengawas internal, serta para peserta seleksi S2-PTIK Panda Polda Maluku.Dari total 10 peserta yang mengikuti seleksi di tingkat daerah (Panda Polda Maluku), sebanyak 5 orang dinyatakan lulus dan berhak melanjutkan ke seleksi tingkat pusat di Mabes Polri. Selanjutnya, melalui tahapan seleksi pusat yang lebih kompetitif, meliputi uji akademik, penelusuran mental kepribadian, rekam jejak, hingga penilaian komprehensif lainnya, sebanyak 4 peserta akhirnya dinyatakan lulus terpilih, sementara 1 peserta Lulus tidak terpilih.Proses seleksi tersebut dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan pengawasan internal dan eksternal, serta mengedepankan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis (BETAH) sebagai komitmen Polri dalam rekrutmen dan pendidikan.Wakapolda Maluku Brigjen Pol Iman Thobroni menegaskan bahwa keberhasilan ini mencerminkan meningkatnya daya saing SDM Polri di wilayah Maluku di tingkat nasional.“Keberhasilan empat personel ini menunjukkan bahwa SDM Polda Maluku mampu bersaing secara nasional melalui proses seleksi yang objektif, transparan, dan akuntabel. Ini bukan hanya capaian individu, tetapi juga hasil pembinaan yang berkelanjutan di lingkungan Polda Maluku,” ujar Wakapolda.Ia menambahkan, pendidikan S2-PTIK merupakan jalur strategis dalam mencetak perwira Polri yang profesional, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan tugas ke depan.“Kami berkomitmen mendorong peningkatan kualitas SDM Polri. Para peserta yang lulus diharapkan dapat mengikuti pendidikan dengan baik dan kembali membawa kontribusi nyata bagi institusi maupun masyarakat,” tambahnya.Pelaksanaan vicon pengumuman hasil seleksi berlangsung lancar dan menjadi bagian dari upaya Polri menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam setiap tahapan seleksi pendidikan. PNO-12
27 Mar 2026, 15:05 WIT
Pelatihan MoJo Kedubes AS Dorong Jurnalis Muda Kuasai Jurnalisme Digital
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kedutaan Besar Amerika
Serikat di Jakarta menyelenggarakan pelatihan Mobile Journalism (MoJo) pada
Jumat, 13 Maret, di American Space yang berlokasi di Masjid Istiqlal. Kegiatan
ini diikuti oleh 31 peserta yang terdiri dari jurnalis anggota Ikatan Wartawan
Online (IWO), anggota Asosiasi Jurnalis Warga Indonesia (AJWI), serta jurnalis
mahasiswa dari berbagai universitas dan sekolah jurnalistik.Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan
peserta dalam memproduksi konten digital berkualitas menggunakan telepon
pintar, khususnya dalam peliputan Ramadan. Kegiatan tersebut juga menjadi
bagian dari upaya mendorong jurnalis agar mampu beradaptasi dengan perkembangan
teknologi media yang semakin pesat.Seiring dengan berkembangnya platform digital di Indonesia,
pola masyarakat dalam mengonsumsi informasi, termasuk cerita dan berita
mengenai Ramadan, juga mengalami perubahan. Melalui pelatihan ini, para peserta
didorong untuk menghasilkan liputan yang kreatif, akurat, dan tetap menjunjung
tinggi tanggung jawab jurnalistik.“Kedutaan Besar Amerika Serikat berkomitmen mendukung
jurnalisme profesional serta menjalin keterlibatan dengan komunitas media yang
terus berkembang,” ujar Juru Bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat Jamie W.
Ravetz dalam sambutan pembukaan.“Melalui lokakarya ini, kami berharap dapat memberikan
perangkat praktis yang dapat mendukung kerja jurnalistik—mulai dari menyusun
cerita yang menarik, melakukan wawancara yang membangun narasi kuat, hingga
memanfaatkan perangkat mobile untuk merekam video, foto, dan audio secara
efektif.”Pada sesi pertama, peserta mengikuti materi bertajuk
“Ramadan Storytelling in the Digital Age” yang dipandu oleh wartawan senior
Hanna Fauzie. Dalam sesi ini, peserta mempelajari tren peliputan Ramadan di era
digital serta pentingnya pelaporan yang sensitif terhadap isu-isu keagamaan.Selain itu, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai
teknik wawancara yang mampu membangun narasi kuat dalam sebuah laporan
jurnalistik, tanpa mengabaikan prinsip etika serta akurasi dalam pemberitaan.Sesi kedua dipandu oleh jurnalis digital Tedy Tri Setio yang
berfokus pada keterampilan praktis dalam Mobile Journalism. Peserta diajarkan
berbagai teknik dasar pengambilan video dan foto berkualitas menggunakan
telepon pintar.Materi yang diberikan mencakup teknik framing, pengaturan
pencahayaan, hingga pengolahan audio agar hasil produksi konten menjadi lebih
profesional. Para peserta juga diperkenalkan dengan berbagai aplikasi
pengeditan sederhana yang dapat digunakan untuk membuat konten digital secara
cepat dan efektif.Selain itu, pelatihan juga membahas tren format konten
digital yang kini banyak digunakan di berbagai platform media sosial, seperti
reels, shorts, dan video vertikal yang semakin populer di kalangan audiens
digital.Kegiatan pelatihan kemudian ditutup dengan sesi praktik dan
presentasi ide cerita. Dalam sesi tersebut, peserta diminta mengembangkan ide
liputan singkat bertema Ramadan dan memproduksi konten video pendek berdasarkan
materi yang telah dipelajari.Melalui kegiatan ini, Kedutaan Besar Amerika Serikat
berharap pelatihan tersebut dapat memperkuat kapasitas jurnalis warga, jurnalis
muda, serta mahasiswa jurnalistik dalam memanfaatkan teknologi mobile untuk
menghasilkan liputan yang informatif, menarik, dan relevan bagi masyarakat di
era digital. (GF)
15 Mar 2026, 11:44 WIT
Dugaan Potongan Beasiswa KIP oleh Oknum Pegawai PTS Mimika, Pihak Kampus Membantah
Papuanewsonline.com, Timika – Salah satu Perguruan Tinggi
Swasta (PTS) di Mimika diduga melakukan pemotongan dana beasiswa KIP dari
mahasiswanya. Oknum pegawai Keuangan di PTS itu juga melakukan pengancaman
kepada mahasiswa jika melaporkan atau menanyakan soal pemotongan tersebut.Pimpinan PTS saat dikonfirmasi membantah tuduhan bahwa ada
potongan beasiswa KIP (Kartu Indonesia Pintar) mahasiswa oleh oknum di
lingkungan kampusnya. Hal ini disampaikan oleh mahasiswa saat dihubungi oleh
wartawan papuanewsonline.com. "Tidak benar, saya Bilang tidak benar, kalau mau kumpul
semua mahasiswa," kata Pimpinan PTS tersebut melalui telepon via WhatsApp
pada tanggal 9 maret 2026 pukul 13:59 WITNamun, Media papuanewsonline,com memiliki bukti WhatsApp
juga rekaman suara dari beberapa mahasiswa yang mengaku dipotong beasiswanya.
"Waktu kita terima beasiswa itu trus kita tanya kenapa dipotong, oknum
dari pihak kampus menjawab dengan nada tinggi (kau diam saja atau beasiswamu
saya putuskan)," isi pesan tersebut.Di rekaman suara salah satu mahasiswa mengaku tidak mengerti
dipotong berapa karena yang diterima sisa 1,2 jt saja, sedangkan salah satu
mahasiswa juga mengaku akan dipotong pada pencairan berikut dengan angka yang
fantastis.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyaluran Dana
Bantuan KIP Kuliah, Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa bantuan biaya hidup harus
sepenuhnya diterima mahasiswa penerima KIP Kuliah. Tidak ada alasan apapun,
termasuk untuk pembiayaan pendidikan, karena biaya operasional pendidikan sudah
termasuk dalam Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan bantuan biaya pengelolaan.Sub Koordinator Pokja KIP Kuliah Pusat Layanan Pembiayaan
Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek, Muni Ika, menegaskan bahwa perguruan
tinggi tidak boleh memotong biaya hidup dengan alasan untuk pendidikan.
"Kini, kami meminta pemerintah kabupaten Mimika yang
terkait untuk turun tangan dan menginvestigasi kasus ini. Apakah kampus telah
menyalahgunakan dana KIP Kuliah? Kami menuntut transparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan dana beasiswa mahasiswa. Kepentingan mahasiswa harus
diutamakan, bukan kepentingan oknum," (Hendrik)
15 Mar 2026, 10:14 WIT
Komisariat Insan Cita HMI Mimika Launching Kepengurusan Baru, Fokus Bangun Generasi Muda Progresif
Papuanewsonline.com, Timika – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
Cabang Persiapan Mimika melantik pengurus Komisariat Insan Cita pada hari Kamis
(12/3/2026). Dalam acara tersebut, Nilam Febrima resmi menjabat sebagai Ketua
Umum Komisariat Insan Cita, yang akan memimpin organisasi dalam periode
kepengurusan mendatang.Dalam sambutannya, Nilam Febrima menegaskan bahwa pelantikan
ini bukan sekadar acara seremoni organisasi semata, melainkan momentum penting
untuk memikul amanah perjuangan dalam membangun kaderisasi dan mengembangkan
tradisi intelektual di lingkungan HMI "HMI lahir dari pergulatan sejarah bangsa dengan
semangat keislaman dan cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Pengurus yang baru dilantik diharapkan mampu menghidupkan kembali diskusi
ilmiah, kajian keagamaan, serta memperkuat tali persaudaraan antar kader,"
ujarnya.Ia juga mengajak seluruh kader untuk menjadikan komisariat
sebagai ruang pendidikan intelektual bagi mahasiswa, sekaligus memperkuat
nilai-nilai moral dan pembentukan karakter kepemimpinan bagi generasi muda."HMI harus menjadi wadah pendidikan intelektual,
penguatan nilai moral, dan pembentukan figur kepemimpinan yang mampu
berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan agama," pungkasnya.Sementara itu, Jidan sebagai perwakilan pengurus demisioner
menyampaikan harapan agar kepengurusan baru dapat melanjutkan estafet
kepemimpinan dengan penuh semangat pengabdian. Ia menilai bahwa proses berorganisasi di HMI tidak hanya
tentang menjalankan tugas, tetapi juga menanamkan nilai ukhuwah, pengorbanan,
serta semangat perjuangan untuk kemajuan bangsa dan agama."Semoga pengurus baru mampu membawa Komisariat Insan
Cita semakin berkembang dan menjadi bagian dari gerakan yang terus
berkiprah," katanya. Penulis: Abim
Editor: GF
13 Mar 2026, 23:21 WIT
Polda Maluku Perpanjang MoU Pengawasan Seleksi Penerimaan Anggota Polri T.A 2026-2028
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku memperkuat komitmen transparansi dalam proses rekrutmen anggota Polri. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengawasan Seleksi Penerimaan Anggota Polri Terpadu Tahun Anggaran 2026–2028 yang dipimpin langsung Kapolda Maluku, Dadang Hartanto.Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Command Center Lantai 4 Mapolda Maluku, Kamis (12/3/2026), dengan melibatkan berbagai unsur pengawas eksternal guna memastikan proses seleksi berjalan Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH)Kapolda Maluku menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memastikan proses rekrutmen anggota Polri berlangsung bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus menutup ruang penyimpangan dalam setiap tahapan seleksi.“PKS ini merupakan wujud komitmen Polri untuk memastikan proses rekrutmen berjalan secara fair dan bebas dari praktik penyimpangan. Kami ingin menghasilkan sumber daya manusia Polri yang profesional dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Kapolda.Ia juga menyoroti masih adanya isu negatif terkait proses rekrutmen, seperti praktik titip-menitip atau penggunaan uang. Menurutnya, pengawasan dari pihak eksternal menjadi faktor penting untuk menjaga integritas seleksi.“Seluruh tahapan seleksi kini didukung sistem digital untuk meminimalkan potensi kecurangan. Saya tegaskan, jika ada anggota Polri yang terlibat penyimpangan dalam rekrutmen akan kami tindak tegas. Pihak luar yang mencoba memanfaatkan situasi juga akan diproses secara hukum,” tegasnya.Kapolda juga mengimbau para orang tua dan calon peserta seleksi agar tidak percaya kepada pihak-pihak yang menawarkan kelulusan dengan imbalan tertentu.“Percayakan pada kemampuan anak dan sistem seleksi yang ada, bukan pada calo atau janji-janji oknum,” ujarnya.Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat utama di lingkungan Kepolisian Daerah Maluku, antara lain Karo SDM, Kabid Kum, Kabid Humas, Kabid Dokkes, serta perwakilan dari Karo Ops dan Kabid Propam.Selain itu, hadir berbagai mitra Pengawas eksternal yang ikut menandatangani PKS tersebut, yakni dari unsur akademisi, pemerintah daerah, organisasi profesi, media, hingga organisasi masyarakat, di antaranya Rektor Universitas Pattimura, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku, Kepala LLDIKTI, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Ketua Himpunan Psikologi Indonesia, Ketua Media Online PotretMaluku.id, Koordinator Wilayah Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), serta jajaran Wakil Rektor Universitas Pattimura.Rektor Universitas Pattimura dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas langkah Polda Maluku yang terus melibatkan unsur akademisi dalam pengawasan proses seleksi.Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi diharapkan dapat menjaga objektivitas serta memastikan seleksi berjalan secara profesional dan berbasis kompetensi.Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku menyampaikan bahwa sejak terlibat sebagai pengawasan dari tahun 2021, sangat sedikit laporan masyarakat terkait dugaan kecurangan dalam seleksi anggota Polri di wilayah Maluku.“Transparansi dalam proses seleksi ini menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” ujarnya.Penandatanganan PKS tersebut menjadi simbol sinergi antara Polda Maluku dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola rekrutmen Polri yang bersih, objektif, dan akuntabel.Penandatanganan perpanjangan kerja sama pengawasan seleksi anggota Polri ini menunjukkan upaya berkelanjutan untuk memperkuat transparansi dalam proses rekrutmen di lingkungan kepolisian.Keterlibatan berbagai unsur eksternal, mulai dari akademisi, lembaga pengawas pelayanan publik, hingga organisasi profesi, menjadi langkah penting untuk memastikan proses seleksi berlangsung secara objektif dan bebas dari praktik percaloan.Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri, dengan menegaskan bahwa proses penerimaan anggota kepolisian harus berbasis kemampuan, integritas, serta prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. PNO-12
13 Mar 2026, 21:06 WIT
Polda Maluku Resmi Umumkan Perubahan Batas Usia Penerimaan Bintara Polri TA. 2026
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah Maluku resmi mengumumkan perubahan sebagian ketentuan dalam penerimaan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026, khususnya terkait batas usia maksimal bagi pendaftar lulusan SMA/sederajat.Perubahan tersebut tertuang dalam pengumuman Nomor: Peng/9/III/Dik.2.1./2026 tentang perubahan atas sebagian isi pengumuman Kapolda Maluku sebelumnya mengenai penerimaan Bintara Polri TA 2026.Dalam pengumuman terbaru itu dijelaskan bahwa terdapat perubahan pada ketentuan usia maksimal pendaftar dari lulusan SMA/sederajat.Jika sebelumnya batas usia maksimal adalah 21 tahun 0 hari pada saat pembukaan pendidikan, kini diubah menjadi maksimal 22 tahun 0 hari pada saat pembukaan pendidikan Polri.Perubahan tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan pimpinan di tingkat pusat serta penyesuaian terhadap kebijakan penerimaan anggota Polri secara nasional.Kepala Biro SDM Polda Maluku Kombes Pol. Jemi Junaidi, S.I.K., M.M. selaku Ketua Panitia Daerah penerimaan Polri TA. 2026 menyampaikan bahwa perubahan batas usia ini bertujuan memberikan kesempatan lebih luas bagi generasi muda untuk mengabdikan diri sebagai anggota kepolisian.“Perubahan ini merupakan kebijakan dari pimpinan Polri yang memberikan kesempatan lebih luas kepada putra-putri terbaik bangsa, khususnya di Maluku, untuk ikut serta dalam proses seleksi penerimaan Bintara Polri tahun 2026,” ujarnya.Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi penerimaan anggota Polri tetap dilaksanakan dengan prinsip BETAH, yakni Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis.“Kami mengimbau masyarakat yang memenuhi syarat agar memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Proses seleksi dilakukan secara terbuka dan profesional tanpa dipungut biaya,” tambahnya.Perubahan pengumuman tersebut mengacu pada sejumlah regulasi dan keputusan pimpinan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain:* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri* Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Anggota Polri* Keputusan Kapolri tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Polri TA 2026* Keputusan Kapolri tentang Penerimaan Bintara Polri TA 2026* serta keputusan perubahan lampiran penerimaan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026.Dengan adanya perubahan tersebut, maka ketentuan baru terkait batas usia pendaftar resmi berlaku dalam proses penerimaan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026 di wilayah Polda Maluku.Polda Maluku juga telah menyampaikan pengumuman perubahan tersebut kepada seluruh satuan kerja dan satuan wilayah jajaran sesuai dengan petunjuk dan arahan Panitia Pusat, agar segera disosialisasikan kepada masyarakat.Langkah ini dilakukan agar informasi mengenai penerimaan anggota Polri dapat diketahui secara luas, khususnya oleh para calon pendaftar di daerah.Panitia daerah juga mengingatkan masyarakat untuk hanya mengakses informasi resmi melalui kanal resmi Polri guna menghindari informasi yang tidak benar terkait proses rekrutmen.Perubahan batas usia maksimal pendaftar Bintara Polri dari 21 tahun menjadi 22 tahun dinilai sebagai langkah strategis untuk memperluas kesempatan bagi generasi muda yang ingin bergabung dengan institusi kepolisian.Kebijakan ini juga memberikan ruang lebih besar bagi lulusan SMA/sederajat yang sebelumnya terkendala batas usia, sekaligus memperkuat upaya Polri dalam menjaring sumber daya manusia terbaik dari berbagai daerah.Bagi wilayah Maluku sendiri, kebijakan ini berpotensi meningkatkan partisipasi putra-putri daerah dalam proses rekrutmen Polri sehingga dapat memperkuat representasi daerah dalam tubuh kepolisian. PNO-12
13 Mar 2026, 20:59 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
