“Biar Saya Dibenci!”, Pengakuan Johannes Rettob Bongkar Strategi Sunyi di Balik Pelantikan

Papuanewsonline.com, Mimika – Gelombang kemarahan publik pecah usai pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, 11 Maret 2026. Demonstrasi bermunculan, kritik membanjir, dan satu unggahan pastor di media sosial menyulut api yang lebih besar, hingga disebut “tidak bijaksana, bahkan cenderung bodoh.”

Namun di balik riuh emosi itu, muncul satu pengakuan yang justru membalik arah perdebatan. 

Adalah Pastor Amandus Rahadat yang pertama kali membuka tabir tersebut. Dalam khotbahnya di Gereja Katolik Tiga Raja Mimika, seperti dikutip Papuanewsonline.com dari akun TikTok, Rabu 18 Maret 2026, Rahadat mengaku sempat ikut terseret arus kemarahan.

“Empat puluh tiga tahun saya mengabdi di tanah ini. Tapi melihat hasil pelantikan itu, saya bertanya—inikah hasilnya?” ujarnya, getir.

Kekecewaan itu bukan tanpa alasan. Minimnya keterwakilan Orang Asli Papua (OAP), khususnya Amungme dan Kamoro, dalam struktur jabatan baru memantik luka lama: rasa tersisih di tanah sendiri.

Namun alih-alih larut dalam asumsi, Pastor Amandus memilih jalan berbeda mengkonfrontasi langsung pengambil keputusan.

Ia menghubungi Bupati Mimika, Johannes Rettob. Pertemuan pun terjadi. Selama satu setengah jam, enam pertanyaan “tajam” dilontarkan—mulai dari dugaan dominasi suku tertentu, potensi praktik transaksional dalam promosi jabatan, hingga peran Wakil Bupati Emanuel Kemong.

Yang muncul kemudian bukan sekadar klarifikasi—melainkan pengakuan strategi yang berisiko secara politik.

“Kalau saya mau cari simpati, saya bisa angkat saja orang Kamoro atau Amungme meski belum memenuhi syarat. Tapi itu berarti saya tidak sayang mereka,” kata Johannes Rettob, dikutip Pastor Amandus. Pernyataan berikutnya lebih tajam—bahkan terdengar seperti tantangan:

“Demi masa depan mereka, saya rela nama saya jelek. Biar saya dibenci.”

Pernyataan ini menjadi titik balik. Bupati mengklaim sedang memainkan “strategi sunyi”: tidak populis hari ini, tapi membangun fondasi jangka panjang agar OAP benar-benar siap, bukan sekadar simbol. Namun di sinilah kontroversi justru menguat.

Apakah ini bentuk kepemimpinan visioner—atau justru pembenaran atas ketimpangan yang terjadi hari ini? Pastor Amandus sendiri mengakui perubahan sikapnya.

“Mata saya terbuka. Kita terlalu cepat marah, tanpa memahami aturan,” katanya. Ia bahkan mengkritik publik secara keras: “Banyak yang buta—buta pikiran, buta hati. Termasuk saya.”

Meski begitu, ia tidak menutup kritik. Ia justru melempar pertanyaan yang lebih mendasar: jika orang Papua mampu mengerjakan pekerjaan tertentu, mengapa masih didominasi pendatang?

Di titik ini, polemik Mimika tidak lagi sekadar soal pelantikan jabatan. Ini adalah pertarungan antara dua realitas:

Keadilan instan yang dituntut publik

Proses panjang berbasis regulasi yang diklaim pemerintah

Di tengah tarik-menarik itu, satu hal menjadi jelas: keputusan Johannes Rettob bukan hanya administratif—tetapi politis, bahkan ideologis. Dan seperti semua keputusan besar, ia datang dengan harga:

kepercayaan publik. Kini pertanyaannya bukan lagi siapa yang benar atau salah. Melainkan—apakah Mimika siap menunggu sebuah janji masa depan, sementara rasa ketidakadilan masih terasa hari ini?      

Penulis: Nerius Rahabav