Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Perekonomian Mimika Turun Drastis, Berpotensi Pengaruhi Daya Beli Masyarakat
Papuanewsonline.com, Timika – Badan Pusat Statistik (BPS)
Kabupaten Mimika mencatat pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2026
mengalami penurunan sebesar 11,33 persen. Angka ini menjadi salah satu yang
terendah secara nasional, dipicu oleh menyusutnya produksi PT Freeport Indonesia
(PTFI) yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah dengan kontribusi lebih
dari 80 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto.Kepala BPS Mimika, Dian Sudarmanto, menjelaskan bahwa
besarnya dominasi sektor pertambangan membuat setiap perubahan kinerja PTFI
berdampak langsung dan signifikan bagi kondisi ekonomi daerah. “Ketika ada penurunan atau perubahan pada tingkat produksi,
dampaknya akan terasa menyeluruh di seluruh lini perekonomian Mimika,” ujarnya.Data menunjukkan penurunan produksi emas yang sangat tajam.
Pada triwulan I 2025, produksi mencapai 284 ribu ton, namun pada periode yang
sama tahun 2026 turun drastis menjadi hanya sekitar 92 ribu ton. Penurunan inilah yang menjadi faktor utama kontraksi ekonomi
yang tercatat dalam laporan BPS.Dampaknya tidak hanya terbatas pada sektor pertambangan,
melainkan merambah ke sektor lain seperti konstruksi, perdagangan, hingga daya
beli masyarakat. Menurunnya pendapatan perusahaan memengaruhi besaran upah
dan tunjangan karyawan, yang pada akhirnya mengurangi tingkat konsumsi serta
pendapatan usaha di sektor jasa dan perdagangan. Bahkan, kondisi ini berpotensi memengaruhi penentuan besaran
Upah Minimum Kabupaten ke depannya. Penulis: Jid
Editor: GF
23 Jun 2026, 19:44 WIT
Belajar dari Papua Barat, APPOAP Desak Mimika Hadirkan Keberpihakan Nyata bagi Pengusaha OAP
Papuanewsonline.com, Mimika – Aliansi Peduli Pengusaha Orang
Asli Papua (APPOAP) mendorong Pemerintah Kabupaten Mimika agar segera mengambil
langkah konkret dalam memperkuat peran pengusaha Orang Asli Papua (OAP) dalam
pembangunan daerah. Desakan tersebut disampaikan melalui siaran pers resmi
APPOAP yang diterbitkan di Timika, Senin (22/6/2026).Dalam pernyataannya, APPOAP memberikan apresiasi kepada
Pemerintah Provinsi Papua Barat yang dinilai berhasil menunjukkan komitmen
nyata terhadap pemberdayaan pengusaha asli Papua melalui pelibatan ratusan
kontraktor OAP dalam berbagai program pembangunan infrastruktur daerah.Berdasarkan data yang disampaikan APPOAP, Pemerintah
Provinsi Papua Barat telah melakukan verifikasi terhadap 1.807 kontraktor Orang
Asli Papua. Dari jumlah tersebut, sebanyak 856 kontraktor telah mulai
dilibatkan dalam paket-paket pekerjaan pembangunan daerah. Kebijakan tersebut
dinilai sebagai bentuk keberpihakan yang terukur sekaligus menjadi contoh bagi
daerah lain di Tanah Papua.APPOAP menilai Kabupaten Mimika memiliki potensi yang jauh
lebih besar untuk melahirkan pengusaha OAP yang tangguh dan berdaya saing.
Terlebih, Mimika merupakan daerah dengan kapasitas fiskal terbesar di Tanah
Papua yang didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bernilai
triliunan rupiah setiap tahunnya.Di tengah dinamika politik pasca-Pilkada, APPOAP
berpandangan bahwa kepemimpinan Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel
Kemong memiliki peluang besar untuk meninggalkan warisan pembangunan yang tidak
hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga membangun fondasi ekonomi
masyarakat asli Papua melalui penguatan sektor usaha lokal.Menurut APPOAP, data Badan Pengadaan Barang dan Jasa
Kabupaten Mimika menunjukkan bahwa hingga tahun anggaran 2026 terdapat sekitar
9.205 paket kegiatan yang telah masuk dalam Sistem Informasi Rencana Umum
Pengadaan (SiRUP) dengan nilai mencapai sekitar Rp2,3 triliun. Namun hingga
pertengahan tahun, baru sebagian kecil paket yang memasuki tahapan pengadaan.Kondisi tersebut dinilai membuka ruang yang sangat besar
bagi pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan afirmatif yang berpihak
kepada pengusaha Orang Asli Papua. APPOAP menegaskan bahwa pembangunan tidak
boleh hanya dipahami sebagai pembangunan gedung, jalan, maupun infrastruktur
fisik semata, tetapi harus mampu menciptakan pelaku ekonomi lokal yang menjadi
tuan rumah di atas tanahnya sendiri.Lebih lanjut, APPOAP mengingatkan bahwa semangat Otonomi
Khusus Papua lahir untuk menghadirkan perlindungan, keberpihakan, dan
pemberdayaan bagi Orang Asli Papua dalam seluruh sektor pembangunan, termasuk
sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selama ini menjadi salah satu
penggerak utama ekonomi daerah.Sebagai langkah konkret, APPOAP mengusulkan enam program
strategis kepada Pemerintah Kabupaten Mimika. Di antaranya melakukan pendataan
dan verifikasi menyeluruh terhadap pengusaha OAP, menetapkan kebijakan afirmasi
dalam pengadaan proyek pemerintah, membentuk program penguatan pengusaha OAP,
mengalokasikan sebagian paket pekerjaan kepada kontraktor OAP sesuai ketentuan,
mewajibkan kemitraan antara perusahaan besar dengan pengusaha OAP, serta
menyusun regulasi daerah yang memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi
pelaku usaha asli Papua.APPOAP meyakini bahwa dengan dukungan APBD yang besar,
Mimika memiliki kemampuan untuk melahirkan ribuan pengusaha Orang Asli Papua
yang mandiri dan kompetitif. Organisasi tersebut mengajak pemerintah daerah,
DPRK Mimika, lembaga adat, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, serta
seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun sistem ekonomi yang
memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi masyarakat asli Papua.
Menutup pernyataannya, APPOAP menegaskan pentingnya
perubahan paradigma pembangunan di Tanah Papua. Organisasi tersebut
menyampaikan bahwa, "Sudah saatnya Orang Asli Papua tidak hanya menjadi
penonton dalam pembangunan, tetapi menjadi pelaku utama pembangunan di atas
tanahnya sendiri." (GF)
23 Jun 2026, 17:31 WIT
Mama-Mama Kamoro Asah Keterampilan Olah Pangan Lokal
Papuanewsonline.com, Timika – Guna mengembangkan potensi
ekonomi berbasis sumber daya alam setempat, sebanyak 40 perempuan atau
mama-mama Kamoro dari delapan kampung pesisir Mimika mengikuti pelatihan
pengolahan bahan pangan lokal. Kegiatan berlangsung selama dua hari, 11–12 Juni
2026, di Rumah Sagu Kompleks Keuskupan Timika, diselenggarakan Koperasi Maria
Bintang Laut dengan dukungan PT Freeport Indonesia (PTFI).Ketua Koperasi Maria Bintang Laut, Benyamin Meo, menyebut
kegiatan ini merupakan kelanjutan Program Ekonomi PRONOMI IV yang telah
berjalan sejak 2017. “Mereka mendapatkan keterampilan baru dan lebih percaya diri
mengolah bahan lokal menjadi makanan bergizi untuk meningkatkan kesejahteraan
keluarga,” ujarnya.Selama pelatihan, peserta belajar mengolah ikan, tambelo,
singkong, ubi, kelapa, dan pisang menjadi beragam produk seperti lemet,
kerupuk, pisang molen, nagasari, hingga bolu pisang. Tujuannya mengoptimalkan sumber daya alam setempat sekaligus
memperkuat peran perempuan dalam perekonomian komunitas.SVP Sustainable Development PTFI, Nathan Kum, menegaskan ini
bentuk komitmen perusahaan. “Kami berharap ilmu ini diterapkan di rumah, dibagikan ke
tetangga, dan membuka peluang usaha baru,” katanya. Dukungan juga datang dari Kepala DP3AP2KB Mimika, Yohana
Arwam, yang mengapresiasi kerja sama tersebut. Penulis: Jid
Editor: GF
20 Jun 2026, 20:15 WIT
Kerja Sama Freeport-Pemda Mimika Diragukan Ketua Pemuda Kei: "Jangan Jadikan OAP Topeng"
Papuanewsonline.com, Timika – Rencana kerja sama PT Freeport
Indonesia dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melalui Nota Kesepakatan
untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Amungme, Kamoro, dan Orang Asli Papua (OAP)
menuai kritik. Ketua Komunitas Pemuda Kei Mimika, Edoardus Rahawadan, meminta
perusahaan mempertimbangkan ulang, bahkan membatalkan skema kerja sama lewat
Pemda.Dalam rilis tertulis ke Papuanewsonline.com, Kamis (19/6/2026),
Edoardus mengapresiasi niat mulia Freeport. Namun ia meragukan pelaksanaan jika
melalui jalur birokrasi pemerintah daerah."Kami melihat niat Freeport sangat mulia dan patut
didukung. Tapi pengalaman membuktikan, melibatkan Pemda Mimika tidak menjamin
program benar-benar terbangun dan dinikmati masyarakat sasaran," tegas
Edoardus.Keraguan itu berakar dari catatan panjang realisasi APBD
Mimika. Menurutnya, dana APBD yang jelas asal-usul dan diawasi ketat lembaga
audit tetap menunjukkan ketidakkonsistenan penggunaan."Dana APBD jelas diawasi, tapi kenyataannya tetap tidak
konsisten. Janji membangun infrastruktur dasar di kampung-kampung sampai
sekarang realisasinya bisa dibilang nol persen. Masyarakat menunggu tapi tidak
terwujud," ujarnya.Desak Kerja Sama Langsung dengan YPMAK & Tokoh AdatSebagai solusi, Edoardus menyarankan Freeport mengubah pola
kerja sama. Daripada lewat Pemda, perusahaan diminta bermitra langsung dengan
lembaga representasi masyarakat asli."Karena tujuannya menyejahterakan, jalan terbaiknya
Freeport berhubungan langsung dengan YPMAK, kepala suku, dan elemen masyarakat
sendiri. Sudah ada wadahnya, sudah ada pemimpinnya. Tidak perlu
berbelit-belit," katanya. Ia juga menegaskan: "Stop penggunaan nama masyarakat
Orang Asli Papua hanya sebagai topeng untuk meraup keuntungan kelompok
tertentu."Pembangunan Harus Berbasis Kearifan LokalEdoardus menekankan, pembangunan untuk OAP tidak bisa
disamaratakan. Program harus disusun berlandaskan identitas, budaya, dan
kearifan lokal suku Amungme-Kamoro."Sudah ada YPMAK, sudah ada kepala-kepala suku yang
mengenal betul kebutuhan dan budaya masyarakat OAP. Mari bangun kami
berdasarkan jati diri kami sendiri, bukan proyek yang hanya berhenti di atas
kertas," pungkasnya.Selain itu, Edoardus menyoroti sejumlah proyek lain yang
menurutnya gagal, seperti pembangunan Jembatan Waa Banti dan program air bersih
di pesisir. Ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas proyek mangkrak
tersebut.Upaya Konfirmasi: Hingga berita tayang, redaksi berupaya
mengonfirmasi tanggapan ini kepada PT Freeport Indonesia, Pemerintah Kabupaten
Mimika, dan YPMAK. Penulis: Hendrik
Editor: GF
19 Jun 2026, 18:58 WIT
Serapan APBD Mimika Disebut Masih Rendah, Pengusaha OAP Dorong Audiensi dengan Pemda & DPRK
Papuanewsonline.com, Timika – Kondisi keuangan Pemerintah
Kabupaten Mimika menjadi sorotan kalangan pengusaha Orang Papua Asli (OPA).
Meski memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 yang
mencapai sekitar Rp5,6 triliun hingga Rp5,7 triliun, realisasi penyerapannya
hingga pertengahan Mei 2026 disebut baru mencapai 11,38 persen.Dalam pernyataan yang beredar di kalangan pengusaha OPA,
rendahnya serapan anggaran tersebut dinilai telah menimbulkan kekhawatiran
terhadap kondisi perekonomian daerah. Hingga pertengahan Juni 2026, serapan
anggaran bahkan disebut masih berada di bawah 50 persen.Pemerintah Daerah sebelumnya beralasan bahwa keterlambatan
penyerapan anggaran dipengaruhi oleh kenaikan harga barang secara nasional yang
berdampak pada perubahan harga satuan material, sehingga memerlukan proses
peninjauan ulang atau review harga.Namun, kalangan pengusaha mempertanyakan lambatnya proses
administrasi tersebut yang dinilai justru menghambat pelaksanaan pembangunan.
Mereka menilai penyesuaian anggaran seharusnya dapat dilakukan melalui
mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), tanpa
harus menunda dimulainya proyek-proyek fisik yang dibutuhkan masyarakat.Selain itu, pengusaha juga menyinggung mekanisme Contract
Change Order (CCO) yang sebelumnya diakui oleh pemerintah daerah. Menurut
mereka, mekanisme tersebut belum berjalan maksimal untuk menyelamatkan berbagai
paket pekerjaan yang hingga kini belum dapat dilaksanakan.Data yang disampaikan dalam pernyataan tersebut juga
menyebutkan bahwa dari 9.205 kegiatan yang direncanakan pada tahun anggaran
2026, baru 11 paket pekerjaan yang siap dilelang di Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa (BPBJ). Sementara lebih dari 200 paket lainnya masih tertahan di
masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap
masyarakat. Perputaran uang di daerah menjadi tersendat, pelaku UMKM dan
mama-mama Papua mengalami penurunan daya beli, serta kontraktor lokal
kehilangan kesempatan memperoleh pekerjaan dari proyek-proyek pemerintah.Para pengusaha juga mengingatkan bahwa keterlambatan
pelaksanaan proyek berpotensi menyebabkan penumpukan pekerjaan di akhir tahun
anggaran yang dapat berpengaruh terhadap kualitas pembangunan karena dikerjakan
secara terburu-buru.Atas kondisi tersebut, kalangan pengusaha OPA mengajak
seluruh pelaku usaha untuk melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten
Mimika dan DPRK Mimika. Mereka meminta adanya keterbukaan mengenai hambatan
yang terjadi di setiap OPD, percepatan proses tender, serta kepastian hukum dan
ekonomi bagi pengusaha dan tenaga kerja lokal."Mimika butuh aksi nyata, bukan sekadar janji dan
retorika birokrasi yang terlena. Apakah kita sepakat untuk bergerak?" (GF)
16 Jun 2026, 17:39 WIT
Harga BBM Non-Subsidi: Pertamax di Papua Lebih Tinggi, Ini Besarannya
Papuanewsonline.com, Timika – Pertamina Patra Niaga resmi
menaikkan harga BBM jenis non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green, yang
berlaku mulai Rabu (10/6/2026). Kini, harga Pertamax di wilayah Papua dan
Maluku ditetapkan sebesar Rp16.650 per liter, sedikit lebih tinggi dibandingkan
daerah lain seperti DKI Jakarta yang dijual seharga Rp16.250 per liter.Area Manager Communication, Relations & CSR Papua
Maluku, Ispiani Abbas, menjelaskan penyesuaian ini berlaku di seluruh SPBU
se-Papua dan Maluku. Perbedaan harga tersebut disebabkan penerapan Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 7,5 persen di wilayah ini. Keputusan ini
diambil setelah melalui koordinasi dengan pemerintah dan mengikuti mekanisme
evaluasi berkala.Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV
Dumatubun, menambahkan perubahan harga ini mengikuti ketentuan yang berlaku dan
mempertimbangkan pergerakan harga minyak dunia serta aspek keekonomian pasar. Penetapan harga dilakukan berdasarkan formula yang telah
ditetapkan pemerintah sebagai regulator.Langkah ini diambil sebagai bagian dari tata kelola energi
yang bertujuan menjaga keseimbangan operasional perusahaan, kualitas layanan,
serta memastikan pasokan BBM tetap terdistribusi dengan lancar dan
berkelanjutan bagi masyarakat. Penyesuaian ini dianggap perlu agar penyediaan energi dapat
terus berjalan optimal tanpa hambatan. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Jun 2026, 05:48 WIT
Peneliti MPSI: PSN Wanam Menjadi Penggerak Kemajuan Papua Selatan dan Ketahanan Pangan Nasional
Papuanewsonline.com, Bogor - Peneliti Merah Pusaka Stratejik
Indonesia (MPSI), Fathan Putra Mardela, menilai Proyek Strategis Nasional (PSN)
Wanam di Merauke, Papua Selatan, merupakan peluang besar untuk mempercepat
pembangunan kawasan timur Indonesia sekaligus memperkuat ketahanan pangan
nasional di masa depan.Pernyataan tersebut disampaikan Fathan dalam Diskusi Publik
“Dampak Sosial Film Pesta Babi terhadap Perlindungan dan Hak Masyarakat” yang
diselenggarakan PD KAMMI Bogor di Camp Survivor, Kota Bogor, Senin (8/6/2026).Menurut Fathan, selama beberapa dekade pembangunan nasional
masih menghadapi tantangan ketimpangan antarwilayah. Karena itu, kehadiran PSN
di Papua Selatan harus dipandang sebagai upaya negara menghadirkan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa sekaligus membuka akses pembangunan
yang lebih merata.“Papua Selatan memiliki potensi besar untuk menjadi salah
satu lumbung pangan baru Indonesia. Jika dikelola dengan baik, proyek ini tidak
hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga menciptakan lapangan
kerja, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan mendorong pertumbuhan ekonomi
masyarakat lokal,” ujarnya.Fathan menilai pembangunan yang hadir melalui PSN juga
berpotensi meningkatkan konektivitas wilayah yang selama ini menjadi tantangan
utama di sejumlah daerah Papua. Kehadiran jalan, transportasi, jaringan
logistik, hingga layanan dasar dinilai akan memberikan dampak berantai terhadap
peningkatan kesejahteraan masyarakat.“Pembangunan harus dilihat sebagai instrumen untuk membuka
akses. Ketika akses terbuka, maka pendidikan menjadi lebih mudah dijangkau,
layanan kesehatan meningkat, distribusi barang menjadi lebih lancar, dan
peluang ekonomi masyarakat ikut berkembang,” katanya.Meski demikian, Fathan menegaskan bahwa pembangunan yang
berkelanjutan harus memastikan masyarakat adat menjadi bagian utama dari proses
dan manfaat pembangunan tersebut.Menurutnya, pelibatan masyarakat lokal, penghormatan
terhadap hak ulayat, serta komunikasi publik yang terbuka akan memperkuat
kepercayaan masyarakat terhadap program-program pembangunan pemerintah.“Pembangunan yang kuat adalah pembangunan yang mampu
menyatukan kepentingan nasional dengan aspirasi masyarakat lokal. Ketika
manfaat pembangunan dirasakan secara nyata oleh masyarakat, maka dukungan
sosial akan tumbuh dengan sendirinya,” ujarnya.Fathan juga mengajak publik untuk melihat berbagai dinamika
yang berkembang di Papua secara lebih objektif dan proporsional. Menurutnya,
pembangunan selalu menghadirkan tantangan yang harus dikelola, namun hal
tersebut tidak boleh mengaburkan tujuan besar untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.“Kita harus optimistis bahwa Papua memiliki masa depan yang
cerah. Yang diperlukan adalah penguatan tata kelola, komunikasi yang baik, dan
komitmen bersama agar pembangunan benar-benar menjadi sarana menghadirkan
kesejahteraan, keadilan, dan kemajuan bagi masyarakat Papua,” pungkasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Jun 2026, 05:42 WIT
Tiket Timika-Keneyam Tembus Rp2,9 Juta, Ketua Pemuda Kei Mimika: “Mencekik Leher”
Papuanewsonline.com, Timika – Harga tiket pesawat
Timika-Keneyam, Kabupaten Nduga, melambung hingga Rp2,9 juta untuk penerbangan
45 menit. Ketua Pemuda Kei Kabupaten Mimika, Edoardus Rahawadan, menyebut tarif
itu “mencekik leher” dan mendesak Bupati Mimika serta DPRD Mimika segera
memanggil seluruh operator penerbangan.“Penerbangan 45 menit sampai satu jam apakah wajar diberi
harga Rp2,5 juta sampai Rp2,9 juta? Ini tidak masuk akal,” tegas Edoardus,
dalam rilis tertulisnya ke media papuanewsonline,com. Senin 10/6/2026. Menurut
dia, kenaikan terjadi sepihak tanpa pemberitahuan jelas dan melanda hampir
semua rute Timika ke wilayah Papua Pegunungan.Desak RDP, Buka Struktur Biaya Edoardus meminta Bupati dan DPRD Mimika menggelar Rapat
Dengar Pendapat (RDP) dengan maskapai. “Pihak penerbangan wajib terbuka. Harus
kedepankan asas transparansi dan jelaskan rincian biaya yang jadi dasar
penyesuaian tarif,” ujarnya.Ia menegaskan, transportasi udara adalah urat nadi warga
pegunungan karena akses darat sangat terbatas. Lonjakan harga langsung
menghantam mobilitas warga, distribusi logistik, hingga layanan kesehatan dan
pendidikan.Langgar Aturan, Ancam Konsumen Edoardus mengingatkan, UU No. 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan mewajibkan tarif adil, transparan, dan tidak merugikan publik.
Pemerintah berwenang menetapkan batas atas tarif, terutama rute vital ke daerah
terpencil.Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan membatasi kenaikan
tarif ekonomi maksimal 9%–13% dari tarif dasar. Fuel surcharge memang boleh
naik hingga 38%, tapi dengan pengawasan ketat. “Maskapai wajib publikasi
struktur biaya. Jangan main-main. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen melarang harga sepihak yang merugikan,” kata Edoardus.Ia menambahkan, Ditjen Perhubungan Udara berwenang meninjau
dan menurunkan harga jika terbukti melanggar. Edoardus berharap pertemuan pemda
dan operator melahirkan solusi: tiket terjangkau tanpa korbankan keselamatan
penerbangan. Penulis: Hendrik
Editor: GF
11 Jun 2026, 05:39 WIT
Tinggalkan Eksploitasi SDA, Mimika Kembangkan Ekonomi Berbasis Pengetahuan
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika,
Papua Tengah, resmi mengubah arah pembangunan. Pola lama yang mengandalkan
pengambilan sumber daya alam kini ditinggalkan, digantikan dengan sistem
ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi. Perubahan strategis ini ditandai
dengan peluncuran Mimika Innovation Week (MIW) 2026 oleh Badan Riset dan
Inovasi Daerah di Graha Eme Neme Yauware, Selasa (9/6/2026). Kegiatan tahun
ketiga ini bertransformasi menjadi ajang kompetisi terbuka guna membangun
ekosistem riset yang inklusif dan berkelanjutan.Pembangunan masa depan kini didasarkan pada data dan kajian
mendalam, bukan sekadar dugaan.“Kekayaan alam bisa
menjadi bumerang jika tidak dikelola secara cerdas. Setiap kebijakan harus
berlandaskan riset yang kuat,” tegas Bupati Johannes Rettob. Untuk mengatasi masalah tumpang tindih kajian, BRIDA
meluncurkan sistem terpadu bernama Sirida Kami. Hasilnya sangat signifikan:
jumlah penelitian meningkat drastis dari satu kajian pada 2015 menjadi 36
kajian lengkap pada 2025.Keterbukaan menjadi kunci utama; MIW melibatkan seluruh
elemen mulai dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga
kelompok masyarakat. Setiap dinas wajib melahirkan dua terobosan, dan 10 karya
terbaik akan diikutsertakan dalam penghargaan tingkat nasional. Peningkatan kualitas inovasi Mimika pun terlihat jelas,
melonjak dari peringkat 300 tahun lalu masuk jajaran 200 besar nasional serta
menempati posisi kedua terbaik se-Papua.Berbagai langkah strategis terus diperkuat, termasuk
penandatanganan kerja sama dengan BRIN dan universitas ternama yang membuka
akses ke ribuan peneliti ahli. BRIN memberikan apresiasi sekaligus mengingatkan agar
inovasi tidak bersifat sesaat, melainkan berkelanjutan menuju visi Indonesia
Emas 2045. Akademisi juga ditantang untuk tidak hanya bersuara, tetapi
menghadirkan solusi nyata bagi kemajuan daerah. Penulis: Jid
Editor: GF
10 Jun 2026, 04:02 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
