May Day 2026 Disorot, Aktivis Nilai Nasib Buruh Kian Terpuruk di Tengah Pemborosan Negara

Papuanewsonline.com, Jakarta — Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 kembali menjadi momentum kritik terhadap kondisi kesejahteraan pekerja di Indonesia. Dalam sebuah dialog interaktif yang digelar komunitas Aktivis 98 Garis Lucu di Jakarta, sejumlah aktivis menilai kondisi buruh saat ini semakin tertekan di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Forum bertajuk “Mayday: Rakyat Disuruh Tahan Banting, Negara Tahan Kritik” tersebut menghadirkan berbagai pandangan kritis mengenai kebijakan pemerintah yang dianggap belum berpihak kepada kaum pekerja dan kelompok rentan lainnya.

Ketua panitia kegiatan, Ignatius Indro, menilai peringatan Hari Buruh yang diselenggarakan pemerintah di kawasan Monumen Nasional lebih bersifat seremonial dan belum menyentuh persoalan utama yang dihadapi buruh.

“Tidak ada perubahan signifikan terhadap nasib buruh maupun kondisi perekonomian. Pembagian paket sembako dalam jumlah besar bukan solusi. Yang dibutuhkan buruh adalah perbaikan sistemik,” ujar Indro.

Menurutnya, sejumlah kebijakan ketenagakerjaan saat ini justru memperlemah posisi pekerja. Ia menyoroti keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang dinilai membuka ruang ketidakadilan dalam hubungan kerja, khususnya terkait sistem alih daya atau outsourcing.

Indro juga mengangkat persoalan pekerja sektor informal, termasuk pengemudi ojek daring yang disebut menghadapi ketimpangan pembagian komisi dengan perusahaan aplikasi. Ia mempertanyakan efektivitas sejumlah program pemerintah yang selama ini diklaim mampu menciptakan lapangan kerja.

“Bukan hanya buruh pabrik, sektor lain juga membutuhkan perhatian serius. Ketimpangan komisi ojek online, janji 19 juta lapangan kerja yang belum jelas, hingga program yang berpotensi menjadi beban anggaran—ini semua harus dievaluasi,” tegasnya.

Dalam forum yang sama, aktivis 98 lainnya, Bona Sigalingging, menyoroti langkah pemerintah yang meratifikasi Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 terkait Konvensi ILO 188 mengenai perlindungan dan kesejahteraan nelayan.

“Ratifikasi ini patut diapresiasi, namun implementasinya harus dikawal secara ketat agar benar-benar memberi manfaat bagi para nelayan,” ujarnya.

Sementara itu, Joshua Napitupulu menilai gerakan buruh hingga kini masih menghadapi berbagai bentuk tekanan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurutnya, makna May Day tidak boleh direduksi hanya menjadi agenda formal pemerintah.

“Mayday adalah simbol perlawanan dan perjuangan buruh. Ketika maknanya dibelokkan menjadi acara seremonial, itu menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menjawab persoalan mendasar,” kata Joshua.

Ia juga menyoroti sejumlah persoalan klasik yang dinilai belum terselesaikan hingga saat ini, seperti upah pekerja di bawah standar UMK, minimnya perlindungan jaminan sosial, hingga persoalan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto diketahui menghadiri peringatan Hari Buruh yang digelar pemerintah di kawasan Monumen Nasional bersama ribuan buruh dari berbagai organisasi. Kegiatan tersebut mendapat perhatian publik luas, namun juga menuai kritik karena dianggap bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan pemerintah.

Sementara itu, ribuan buruh lainnya memilih turun ke jalan dan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI untuk menyampaikan tuntutan secara langsung kepada pemerintah dan wakil rakyat.

Meski berlangsung dengan pendekatan berbeda, baik kegiatan pemerintah maupun aksi demonstrasi buruh dilaporkan berjalan aman dan tertib hingga seluruh rangkaian peringatan May Day 2026 berakhir.

 (GF)