Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Teken MoU dengan PT Pupuk Indonesia, Kapolri: Distribusikan Pupuk Tepat Sasaran
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan peresmian proyek revamping ammonia pabrik 2 PT. Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam kesempatan ini, juga dilakukan penekenan MoU terkait dengan pendistribusian pupuk di Indonesia. "Alhamdulillah hari ini di samping kami dapatkan undangan mendampingi Ketua dan pak Mentan melaksanakan peresmian revamping yang dilaksanakan di PT Kaltim artinya negara bisa melaksanakan efisiensi khususnya dalam produksi pupuk sebesar 10 sampai 16 persen," kata Sigit di Bontang, Kaltim, Kamis (29/1/2026). Sigit mengungkapkan, Polri dan PT Pupuk Indonesia juga melakukan nota kesepahaman terkait dengan pendistribusian pupuk di Indonesia. Hal itu dilakukan agar penyubur tanaman tersebut bisa tepat sasaran ke para petani. "Kami melaksanakan penandatanganan MoU untuk pendistribusian pupuk. Sehingga pupuk betul-betul bisa tepat sasaran sampai di masyarakat petani yang membutuhkan," ujar Sigit. MoU ini, kata Sigit juga diharapkan proses distribusi pupuk bisa tepat waktu. Mengingat, apabila dalam proses penyaluran terjadi keterlambatan maka secara nasional akan membuat kerugian senilai ratusan triliun. "Harapan kita sampai tepat waktu, karena tadi disampaikan bahwa keterlambatan satu minggu akan berdampak terhadap penurunan produktivitas dan apabila dinasionalkan itu merugikan seratu triliun," ucap Sigit. Lebih dalam, Sigit menegaskan, dengan tertibnya proses distribusi pupuk tersebut, maka diharapkan bisa meningkatkan produktivitas para petani. Sehingga, kata Sigit hal itu bisa menghasilkan swasembada pangan, sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo Subianto. "Disatu sisi produktivitas akan berkurang ini yang menjadi perhatian kita. Sebagaimana arahan Pak Presiden kita sedang membuat road map ke depan selain wujdukan swasembada pangan ke depan kita betul-betul bisa wujudkan indonesia menjadi salah satu negara menjadi lumbung padi dunia," tegas Sigit. Oleh karena itu, Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk maksimal dan optimal dalam mengawal proses distribusi pupuk di seluruh wilayah Indonesia. "Kami dari jajaran Polri berterima kasih dan kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Saya ingatkan seluruh jajaran untuk ikut mengawal terkait distribusi pupuk sehingga tepat sasaran produktivitas petani juga betul-betul optimal dan pencapaian peningkatan swasembada pangan sebagaimana ditarget pak Presiden betul-betul bisa berjalan dengan maksimal," tutup Sigit. PNO-12
29 Jan 2026, 21:40 WIT
Polri–BNI Bangun Benteng Keamanan Siber, Dorong Literasi Keuangan Nasional
Papuanewsonline.com, Ambon – Kolaborasi antara Polri dan sektor perbankan dinilai krusial dalam menghadapi tantangan kejahatan di era ekonomi digital. Hal tersebut ditegaskan Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto dalam penandatanganan PKS antara Polda Maluku dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon, Rabu (28/1/2026).Kapolda menyoroti meningkatnya modus kejahatan berbasis teknologi, khususnya penipuan online dan pinjaman online ilegal, yang kerap merugikan masyarakat.“Kami berharap kerja sama ini dapat diperluas ke bidang edukasi dan pencegahan kejahatan. Melalui program CSR, Polri dan perbankan dapat turun langsung memberikan sosialisasi bahaya penipuan online dan pinjaman ilegal,” ujar Kapolda.Area Head 2 Wilayah 07 BNI Hasanul A. Nasution menyatakan bahwa BNI berkomitmen mendukung stabilitas keamanan nasional melalui inovasi layanan dan peningkatan literasi keuangan masyarakat.“Kerja sama ini bukan hanya kemitraan profesional, tetapi persaudaraan strategis untuk menghadirkan manfaat nyata bagi institusi dan masyarakat,” kata Hasanul.Di tengah masifnya transformasi digital nasional, sinergi Polri dan BUMN perbankan menjadi kebutuhan strategis. Kejahatan siber tidak bisa ditangani secara sektoral. Kolaborasi Polda Maluku dan BNI menunjukkan pendekatan preventif dan edukatif yang relevan dengan agenda nasional keamanan siber dan literasi keuangan. Polri tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penggerak perlindungan masyarakat di ruang digital. PNO-12
29 Jan 2026, 20:42 WIT
ALFI/ILFA Mimika Mantapkan Peran Strategis Lewat Muscab I untuk Perkuat Rantai Logistik
Papuanewsonline.com, Mimika — Dewan Pengurus Cabang (DPC)
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) Kabupaten Mimika
menyelenggarakan Musyawarah Cabang (Muscab) I dengan mengusung tema “Solid,
Profesional dan Berorientasi pada Kemajuan Pembangunan Kabupaten Mimika”. Kegiatan
ini digelar pada Kamis (29/1/2025) sebagai upaya memperkuat peran sektor
logistik dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.Muscab I ALFI/ILFA Mimika dibuka secara resmi oleh
Pemerintah Kabupaten Mimika yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan
Pembangunan, Santy Sondang. Kehadiran pemerintah daerah menegaskan pentingnya
sinergi antara pelaku logistik dan pemangku kebijakan dalam membangun sistem
distribusi barang dan jasa yang efisien serta berkelanjutan.Dalam sambutannya, Santy Sondang menegaskan bahwa sektor
logistik merupakan urat nadi perekonomian daerah. Keberadaan ALFI/ILFA di
Kabupaten Mimika diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong
peningkatan aktivitas ekonomi, memperlancar distribusi kebutuhan masyarakat,
serta memperkuat konektivitas antarwilayah.Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara
pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan
kelancaran rantai pasok di Kabupaten Mimika. Sinergi tersebut dinilai krusial
untuk menunjang pembangunan di berbagai sektor, mulai dari perdagangan,
industri, hingga pelayanan publik.Pemerintah Kabupaten Mimika, lanjut Santy, berkomitmen untuk
terus membangun komunikasi intensif dengan ALFI/ILFA sebagai mitra strategis
dalam memajukan perekonomian daerah. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan
sistem logistik yang adaptif terhadap dinamika pasar dan kebutuhan masyarakat.Selain menjadi forum evaluasi dan perumusan program kerja,
Muscab I juga dimaknai sebagai momentum konsolidasi organisasi dalam memperkuat
struktur kelembagaan ALFI/ILFA di tingkat cabang. Melalui musyawarah ini,
diharapkan lahir kepengurusan yang solid, profesional, serta memiliki visi
pembangunan yang sejalan dengan arah kebijakan daerah.Tema yang diusung dalam Muscab I menegaskan komitmen
ALFI/ILFA Mimika untuk berorientasi pada kemajuan pembangunan daerah. Penguatan
kapasitas anggota, peningkatan kualitas layanan, serta optimalisasi peran
logistik menjadi agenda strategis yang diharapkan dapat diimplementasikan
secara berkelanjutan.Dengan terselenggaranya Muscab I, ALFI/ILFA Mimika
diharapkan mampu memperkuat perannya sebagai penggerak utama sektor logistik di
wilayah Papua Tengah, sekaligus berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika.Musyawarah ini sekaligus menegaskan posisi ALFI/ILFA sebagai
mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun sistem logistik yang andal,
efisien, dan berdaya saing, seiring meningkatnya kebutuhan distribusi barang
dan jasa di Kabupaten Mimika. Penulis: BimEditor: GF
29 Jan 2026, 17:08 WIT
Pemuda Muhammadiyah: Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden, Cegah Birokrasi Panjang dan Intervensi P
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah menyatakan sikap tegas mendukung kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar tetap berada langsung di bawah komando Presiden. Hal ini menanggapi wacana yang berkembang terkait penempatan institusi Polri di bawah kementerian.Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawalla, menilai bahwa struktur yang ada saat ini merupakan kunci dari efektivitas kinerja korps bhayangkara. Menurutnya, jalur koordinasi langsung ke Kepala Negara memangkas hambatan administratif yang sering terjadi di level kementerian."Dengan berada langsung di bawah presiden, kerja Polri akan lebih efektif dan efisien karena tidak harus melalui rantai birokrasi yang panjang. Selain itu, posisi tersebut juga menjaga independensi Polri agar tidak mudah ditarik ke dalam kepentingan politik tertentu," jelas Dzulfikar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/1).Lebih lanjut, Dzulfikar memaparkan bahwa model komando terpusat terbukti mampu mengakselerasi berbagai program strategis pemerintah. Salah satunya adalah keterlibatan aktif Polri dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).Ia berpendapat, jika Polri berada di bawah kementerian, gerak institusi ini dikhawatirkan akan melambat akibat prosedur birokrasi yang kompleks."Jadi tidak perlu lagi di bawah kementerian, kita semua toh tahu kementerian terlalu birokratis, kita butuh Polri yang cepat," tegasnya.Pernyataan dari organisasi kepemudaan ini memperkuat pandangan sejumlah pakar hukum sebelumnya yang menilai posisi Polri di bawah Presiden adalah amanat reformasi yang harus dipertahankan demi menjamin profesionalisme dan netralitas penegakan hukum di Indonesia. PNO-12
29 Jan 2026, 16:29 WIT
Kapolda Aceh Terima 1,2 Juta PIN E-Learning Dari STIK Lemdiklat Polri
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah menerima program bantuan sebanyak 1,2 juta PIN e-learning dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri untuk mendukung pembelajaran mandiri siswa korban bencana di Aceh.Program e-learning ini merupakan sumbangsih ILMCI Group melalui STIK Lemdiklat Polri sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak di wilayah terdampak bencana, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang. Serah terima tersebut berlangsung di Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.Penyerahan bantuan turut dihadiri Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Pol. Dr. Eko Rudi Sudarto serta CEO Yayasan Anak Bangsa Indonesia–ILMCI Group Dr. Sofian Tjandra, Ph.D.Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah mengatakan bahwa program bantuan ini dirancang untuk menjangkau siswa korban bencana mulai dari jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA).Sebanyak 1,2 juta PIN e-learning tersebut memungkinkan siswa mengakses pembelajaran elektronik secara mandiri dengan dukungan jaringan internet. Melalui sistem ini, siswa dapat belajar tidak hanya di ruang kelas, tetapi juga di mana saja sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing.“Program e-learning ini menjadi solusi strategis untuk memastikan anak-anak Aceh, khususnya yang terdampak bencana, tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak. Dengan sistem pembelajaran mandiri berbasis digital, siswa dapat terus belajar meski dalam kondisi keterbatasan,” ujar Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah.Abituren Akabri 1991 itu berharap kerja sama tersebut dapat menjadi bagian dari upaya peningkatan metode pembelajaran mandiri yang adaptif, terutama bagi siswa di daerah terdampak bencana yang mengalami keterbatasan sarana pendidikan konvensional.Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan STIK Polri dan para mitra yang terlibat dalam program tersebut. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan pascabencana, khususnya di bidang pendidikan.“Kami mengapresiasi dukungan STIK Polri dan seluruh mitra, termasuk ILMCI Group, yang telah berkolaborasi dalam program ini. Sinergi lintas sektor seperti ini sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Aceh,” katanya.Dalam kesempatan itu, jenderal bintang dua asal Tangse tersebut turut memaparkan berbagai capaian penanganan hingga pemulihan bencana yang telah dilakukan Polda Aceh di wilayah terdampak. Upaya tersebut meliputi penyediaan air bersih melalui treatment water, pembersihan fasilitas sekolah, hingga pembangunan sumur bor bagi masyarakat.“Selain penanganan darurat, Polda Aceh juga fokus pada pemulihan jangka menengah dan panjang, mulai dari penyediaan air bersih, pembersihan sekolah, hingga pembangunan sumur bor. Semua kami lakukan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal,” pungkas Marzuki. PNO-12
29 Jan 2026, 16:09 WIT
Dukung Swasembada Pangan, Polsek Nirunmas Tinjau Lahan Pertanian Jagung Hibrida
Papuanewsonline.com, Tanimbar — Komitmen Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mendukung agenda strategis nasional di bidang ketahanan pangan kembali diwujudkan di tingkat tapak. Melalui Polsek Nirunmas, Polres Kepulauan Tanimbar, Polda Maluku, jajaran Polri turun langsung ke desa untuk menyiapkan lahan pertanian jagung hibrida sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Pemerintah Republik Indonesia.Pada Rabu (28/1/2026), sejak pukul 10.10 hingga 13.30 WIT, Polsek Nirunmas melaksanakan kegiatan peninjauan dan pembersihan lahan seluas dua hektare di Lahan Batmalabir, Desa Arma, Kecamatan Nirunmas, yang akan digunakan untuk penanaman jagung hibrida Kuartal I Tahun 2026.Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Nirunmas, IPDA V. Luturmas, S.H., didampingi Bhabinkamtibmas Desa Arma, AIPDA Y. Tuarissa, serta melibatkan pemilik lahan, Adolf Daskunda, sebagai bentuk kolaborasi konkret antara Polri dan masyarakat.Kapolsek Nirunmas IPDA V. Luturmas menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya sebatas pembersihan lahan, tetapi juga memastikan kesiapan teknis dan pemahaman petani sebelum proses tanam dimulai.“Polri hadir bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga berkontribusi langsung pada penguatan ketahanan pangan nasional. Kami memastikan lahan siap tanam, proses lebih mudah, serta bibit jagung hibrida dapat tersalurkan tepat sasaran kepada petani,” ujar IPDA Luturmas di sela kegiatan.Dalam pelaksanaannya, personel Polsek Nirunmas melakukan survei lokasi dan penentuan batas area lahan, pembersihan rumput dan alang-alang menggunakan peralatan manual seperti parang dan cangkul, serta cairan pembasmi rumput. Kegiatan ditutup dengan penyerahan bibit jagung hibrida secara simbolis dari Kapolsek kepada pemilik lahan.Hasil kegiatan tersebut menunjukkan sejumlah capaian penting, antara lain meningkatnya pemahaman petani mengenai arah dan tujuan program penanaman jagung, kesiapan lahan untuk proses tanam, serta tersalurnya bibit jagung hibrida sebagai modal awal produksi.Pemilik lahan, Adolf Daskunda, menyambut baik keterlibatan Polri dalam sektor pertanian. Ia menilai kehadiran aparat kepolisian memberikan rasa aman, kepastian program, serta motivasi bagi petani untuk berproduksi lebih optimal.“Kami merasa didampingi. Ini bukan hanya soal keamanan, tetapi juga kepedulian Polri terhadap kehidupan dan penghasilan masyarakat desa,” ungkapnya.Langkah Polsek Nirunmas di Kepulauan Tanimbar mencerminkan transformasi peran Polri yang semakin adaptif dan relevan dengan tantangan strategis bangsa. Ketahanan pangan bukan semata urusan sektor pertanian, melainkan agenda nasional lintas sektor yang membutuhkan stabilitas keamanan, pendampingan sosial, dan kehadiran negara hingga ke desa.Keterlibatan Polri sejak tahap awal produksi mulai dari penyiapan lahan hingga distribusi bibit menunjukkan pendekatan preventif dan solutif dalam menjaga ketahanan nasional. Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, krisis pangan, dan fluktuasi ekonomi, kehadiran Polri di sektor pangan menjadi penguat stabilitas sosial sekaligus ekonomi masyarakat.Model kolaborasi seperti ini layak diperluas dan direplikasi di daerah lain, karena memperlihatkan bahwa Polri bukan hanya penegak hukum, tetapi juga mitra strategis masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan nasional. PNO-12
29 Jan 2026, 15:54 WIT
Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, Polri Siapkan Lahan Pertanian 5 Hektare di Perbatasan Desa Selaru
Papuanewsonline.com, Tanimbar - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui aksi nyata di tingkat lokal. Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, jajaran Polsek Selaru, Polres Kepulauan Tanimbar, melaksanakan pembersihan lahan pertanian seluas lima hektare sebagai bagian dari dukungan terhadap program pemerintah di sektor pangan.Kegiatan pembersihan lahan hari ke-2 tersebut dilaksanakan pada Rabu (28/1/2026) mulai pukul 10.00 hingga 18.00 WIT, berlokasi di Lahan Batinduan, tepat di perbatasan Desa Lingat dan Desa Kandar, Kecamatan Selaru. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolsek Selaru, IPTU S. I. Sabarlele, dan melibatkan personel Polsek Selaru secara terpadu.Sebanyak 15 personel Polri turut ambil bagian dalam kegiatan ini, mulai dari unsur pimpinan hingga bintara muda, mencerminkan komitmen kolektif Polri dalam mendukung agenda ketahanan pangan dari hulu, yakni tahap penyiapan lahan.Kapolsek Selaru IPTU S. I. Sabarlele menegaskan bahwa keterlibatan Polri dalam kegiatan ini merupakan wujud nyata dukungan institusi kepolisian terhadap program pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan nasional, khususnya di wilayah kepulauan dan perbatasan.“Ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional. Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga hadir membantu masyarakat dan pemerintah menyiapkan fondasi produksi pangan sejak awal,” ujar IPTU Sabarlele.Pembersihan lahan dilakukan secara bertahap dengan menggunakan peralatan manual dan mekanis, antara lain parang, cangkul, mesin potong rumput, serta mesin traktor kecil dan besar. Tahapan kegiatan meliputi pembersihan rumput liar, semak belukar, pepohonan kecil, serta pengumpulan dan pemindahan material sisa yang menghambat pengelolaan lahan.Hasil dari kegiatan tersebut menunjukkan perubahan signifikan pada kondisi lahan. Area yang sebelumnya dipenuhi semak dan rumput liar kini telah bersih dan siap digunakan untuk tahapan pekerjaan selanjutnya, termasuk proses pengolahan tanah dan penanaman komoditas pertanian.Kegiatan pembersihan lahan berakhir pada pukul 18.00 WIT dalam keadaan aman, tertib, dan terkendali. Situasi kondusif selama kegiatan berlangsung menjadi indikator sinergi yang baik antara personel Polri dan lingkungan sekitar.Langkah Polsek Selaru ini sekaligus memperkuat peran Polri sebagai penggerak stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.Apa yang dilakukan Polsek Selaru di Kepulauan Tanimbar menegaskan transformasi peran Polri sebagai institusi negara yang adaptif terhadap tantangan zaman. Ketahanan pangan tidak dapat dilepaskan dari stabilitas keamanan, kesiapan lahan, dan kepastian proses produksi, terutama di wilayah perbatasan dan kepulauan yang rawan keterbatasan akses.Keterlibatan langsung Polri dalam pembersihan dan penyiapan lahan pertanian menunjukkan pendekatan preventif dan kolaboratif dalam menjaga ketahanan nasional. Dengan memastikan lahan siap kelola, Polri turut mempercepat siklus produksi pangan, sekaligus memberi rasa aman dan kepastian bagi masyarakat dan pemerintah daerah.Model kehadiran Polri di sektor pangan seperti ini menjadi contoh konkret bagaimana institusi keamanan dapat berperan strategis dalam pembangunan berkelanjutan. Di tengah tantangan global berupa krisis pangan dan ketidakpastian ekonomi, kontribusi Polri di tingkat lokal justru menjadi fondasi penting bagi ketahanan pangan nasional dari wilayah terluar Indonesia. PNO-12
29 Jan 2026, 15:46 WIT
Perkuat Reformasi Tata Kelola Polri, Polda Maluku Gandeng BNI Bangun Sistem Keuangan Modern
Papuanewsonline.com, Ambon – Upaya reformasi internal Polri terus diperkuat hingga ke daerah. Kepolisian Daerah (Polda) Maluku menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon terkait pelayanan produk dan jasa perbankan, Rabu (28/1/2026).Penandatanganan yang berlangsung di Kantor BNI Cabang Ambon ini dihadiri langsung Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si bersama Wakapolda, Irwasda, dan jajaran Pejabat Utama Polda Maluku. Dari pihak BNI hadir Area Head 2 Wilayah 07 Hasanul A. Nasution, Pimpinan BNI Cabang Ambon Alexander R. Naping, serta jajaran manajemen.Kapolda Maluku menegaskan bahwa tata kelola keuangan yang profesional dan transparan merupakan bagian integral dari reformasi Polri.“Pelaksanaan tugas Polri tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya organisasi, termasuk anggaran negara, yang harus dikelola secara efektif, akuntabel, dan modern,” tegas Kapolda.Kerja sama ini mencakup layanan pengelolaan keuangan dan remunerasi personel yang selama ini telah terintegrasi melalui sistem perbankan BNI, sehingga mendukung peningkatan kesejahteraan anggota dan kualitas pelayanan publik.Kerja sama Polda Maluku dan BNI mencerminkan wajah baru reformasi Polri yang tidak hanya berfokus pada aspek operasional keamanan, tetapi juga pada good governance. Sinergi dengan BUMN perbankan menjadi langkah strategis untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dalam konteks nasional, PKS ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan transformasi Polri menuju institusi yang modern, profesional, dan dipercaya publik. PNO-12
29 Jan 2026, 15:38 WIT
Bupati Boven Digoel Dorong Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Papua–PNG
Papuanewsonline.com, Jakarta — Bupati Boven Digoel, Roni
Omba, S.IP, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Badan Nasional Pengelola
Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) guna membahas percepatan pembangunan di
wilayah perbatasan antara Kabupaten Boven Digoel dan Papua Nugini (PNG), Selasa
(27/1/2026).Kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah aktif
Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dalam memperjuangkan perhatian yang lebih
besar dari pemerintah pusat terhadap kondisi wilayah perbatasan yang selama ini
menghadapi tantangan pembangunan multidimensi.Dalam audiensi yang berlangsung di ruang Sekretaris BNPP RI,
Bupati Roni Omba didampingi jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
dan diterima langsung oleh Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman,
S.IK., M.H, M.Tropsla.Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk mengoordinasikan
berbagai program pembangunan strategis, sekaligus menyelaraskan kebijakan pusat
dan daerah agar pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan dapat berjalan
lebih terarah dan berkelanjutan.Bupati Boven Digoel menyampaikan sejumlah kebutuhan
prioritas daerah, terutama penguatan infrastruktur dasar di kawasan perbatasan,
peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi
masyarakat lokal, serta penguatan aspek keamanan dan perdamaian wilayah.Menurutnya, pembangunan di kawasan perbatasan tidak hanya
menyangkut aspek fisik, tetapi juga menyentuh langsung kualitas hidup
masyarakat yang menjadi garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia di
wilayah paling timur.Sekretaris BNPP RI menyambut baik kunjungan kerja tersebut
dan menyatakan komitmen BNPP RI untuk terus mendorong sinergi antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan kawasan
perbatasan.BNPP RI juga menegaskan dukungan berkelanjutan terhadap
berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
perbatasan sekaligus memperkuat ketahanan dan keamanan nasional di wilayah
strategis tersebut.Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal yang konkret
dalam memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dan BNPP
RI, sehingga pembangunan di kawasan perbatasan Papua dapat berjalan lebih
optimal, merata, dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Penulis: HendEditor: GF
28 Jan 2026, 16:17 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
