Papuanewsonline.com
Pickup Pengangkut Air Terguling Di Pertigaan Hasanuddin, Pengendara Baru Belajar Mengemudi
PTFI Setor Rp4,8 Triliun: Mimika Terima Bagian Terbesar, Total Kontribusi Capai Rp75 Triliun
Lapas Timika Gelar Ikrar Bersih Dari Hp Ilegal, Narkoba, Dan Penipuan
Lima Warga Diklaim Tewas di Kali Kabur, TPNPB Soroti Operasi Militer di Tembagapura
BADKO HMI dan Polda Papua Sepakati Sinergi, Fokus Tangani Tambang Ilegal hingga Hoaks Digital
Enam Warga Sipil Ditembak Di Tembagapura, Aktivis Deby Santoso Desak Proses Hukum Transparan
Direktur Law Firm Golda: Transaksi Perkara Di Timika Semakin Subur, Masyarakat Miskin Jadi Korban
BADKO HMI Papua Dukung Penertiban Tambang Ilegal oleh Gubernur Papua Tengah
DPR Papua Tengah, Mimika dan Puncak Bentuk Tim Khusus Tangani Konflik Kwamki Narama
Kejati Papua Mandul Tetapkan Yunus Wonda Jadi Tersangka, Mahasiswa Kembali Geruduk Kejagung
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
PTFI Setor Rp4,8 Triliun: Mimika Terima Bagian Terbesar, Total Kontribusi Capai Rp75 Triliun
Papuanewsoline.com, Mimika - PT Freeport Indonesia (PTFI)
kembali menyalurkan pembagian keuntungan bersih tahun 2025 kepada pemerintah
pusat dan daerah sebesar Rp4,8 triliun pada 8 April 2026. Penyetoran ini
menjadikan total sumbangsih perusahaan bagi negara kini menembus angka Rp75
triliun. Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas, menegaskan seluruh penyetoran
dilakukan dengan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab.“Dana ini kami harapkan benar-benar bermanfaat untuk
memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat,” ujarnya.Dari total nilai tersebut, Pemerintah Pusat menerima Rp1,92
triliun, Provinsi Papua Tengah mendapat Rp720,5 miliar, dan Kabupaten Mimika
memperoleh porsi terbesar daerah yakni Rp1,2 triliun. Selain Mimika, tujuh
kabupaten lain seperti Nabire, Paniai, hingga Intan Jaya masing-masing
mendapatkan Rp137,2 miliar dengan akumulasi mencapai Rp960,4 miliar. Secara keseluruhan, dari Rp75 triliun kontribusi, Rp16,9
triliun berupa dividen untuk MIND ID, sedangkan Rp13,48 triliun disalurkan ke
pemerintah daerah, di mana Rp10,6 triliun telah dibayarkan sepanjang 2025 lalu.
Semoga dana ini mempercepat pembangunan infrastruktur dan
pelayanan publik di Mimika dan wilayah lainnya.Tony Wenas menjelaskan nilai setoran berpotensi tumbuh
seiring harga komoditas yang masih menguntungkan, meski saat ini produksi baru
berjalan 40–50 persen. Kondisi ini terjadi pasca insiden di tambang bawah tanah
Grasberg Block Cave, dan pemulihan operasional masih berlangsung bertahap. Perusahaan menargetkan kembali berproduksi maksimal pada
awal tahun 2028 mendatang. Ia berharap proses pemulihan berjalan lancar dan aman,
sehingga target produksi tercapai dan manfaat ekonomi bagi Mimika serta seluruh
rakyat Indonesia semakin besar di masa depan.Tak hanya menyetor ke kas negara, PTFI juga menyalurkan dana
kemitraan dan pengembangan masyarakat sebesar Rp2 triliun sepanjang tahun 2025.
Program sosial ini diagendakan berjalan terus hingga tahun 2041 dengan nilai
sekitar Rp1,7 triliun per tahun. “Bagi kami, keberhasilan perusahaan terlihat jelas saat
taraf hidup masyarakat sekitar tambang semakin maju dan sejahtera,” tegas Tony. Penulis: Jid
Editor: GF
09 Mei 2026, 19:52 WIT
DPRD Mimika Siapkan Sertifikasi Gratis, Jalan Terbuka bagi Pencari Kerja Lokal
Papuanewsonline.com, Mimika — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Mimika mendorong program pelatihan sertifikasi gratis bagi
pencari kerja lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP), melalui Rapat Dengar
Pendapat (RDP) bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Mimika dan Asosiasi
Pencari Kerja Lokal Carstenz Mimika (APELCAMI). (6/5/26)Ketua Komisi III DPRD Mimika, Herman Ghafur, menyatakan
bahwa langkah ini diambil untuk mengatasi hambatan utama yang selama ini
dihadapi masyarakat dalam mengakses dunia kerja, yakni tingginya biaya
sertifikasi.“Selama ini masih banyak kontraktor yang menjadikan
ketiadaan sertifikasi sebagai alasan untuk tidak menerima tenaga kerja lokal,
dengan dalih kurangnya keterampilan yang dibuktikan melalui sertifikasi,” ujar
Herman.Ia menjelaskan, biaya pelatihan sertifikasi yang umumnya
dikelola lembaga swasta bisa mencapai sekitar Rp10 juta per peserta. Angka
tersebut dinilai sangat memberatkan, terutama bagi masyarakat lokal yang ingin
meningkatkan keterampilan kerja.Sebagai solusi, DPRD Mimika bersama pemerintah daerah
menyepakati agar anggaran pelatihan tahun 2026 yang bersumber dari dana Otonomi
Khusus (Otsus) difokuskan untuk membiayai sertifikasi secara penuh.“Harapannya, seluruh peserta bisa mengikuti pelatihan secara
gratis tanpa pungutan biaya, karena sudah ditanggung pemerintah. Jadi bukan
lagi subsidi, tetapi pembiayaan penuh,” jelasnya.Selain itu, DPRD juga mendorong keterlibatan lembaga
asosiasi dalam pelaksanaan pelatihan agar lebih terstruktur dan tepat sasaran.
Langkah ini diharapkan mampu memastikan akses pelatihan terbuka luas bagi
pencari kerja lokal tanpa hambatan administratif maupun biaya.Terkait kebutuhan data tenaga kerja, DPRD Mimika menilai
pentingnya penguatan koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD). Herman
menegaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja pada dasarnya telah memiliki data tenaga
kerja, namun masih perlu dioptimalkan melalui integrasi lintas instansi.“Dengan adanya sharing dan integrasi data antar instansi,
validitas data tenaga kerja akan semakin baik. Jadi persoalan utama saat ini
bukan pada ketersediaan data, tetapi pada optimalisasi koordinasi dan integrasi
data yang sudah ada,” pungkasnya.Kebijakan ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang
kerja bagi masyarakat lokal serta meningkatkan daya saing tenaga kerja di
Kabupaten Mimika. Penulis: Bim
Editor: GF
06 Mei 2026, 20:04 WIT
29% APBD Mimika Untuk Belanja Pegawai, Masih Di Bawah Batas Ketentuan
Papuanewsonline.com, Timika – Bupati Mimika, Johannes
Rettob, memastikan bahwa alokasi anggaran untuk belanja pegawai dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026 mencapai 29 persen dari total nilai
yang ditetapkan. Angka ini dinilai masih aman karena berada di bawah batas
maksimal yang diizinkan, yaitu sebesar 30 persen.Bahkan, kondisi ini menjadi alasan rasa syukur, mengingat di
daerah lain alokasinya ada yang melebihi ketentuan hingga 40 persen dan
berujung pada kebijakan penangguhan tugas bagi sebagian tenaga kerja.Kondisi ini juga yang melatarbelakangi kebijakan pemerintah
daerah yang tidak lagi menerima permohonan mutasi pegawai dari luar wilayah. Saat ini, jumlah aparatur di lingkungan Pemkab Mimika telah
mencapai sekitar 9.000 orang, yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara serta
4.000 hingga 5.000 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.Bupati menjelaskan bahwa besarnya alokasi dana untuk
keperluan tersebut di setiap instansi sangat bergantung pada jumlah tenaga
kerja yang ada di dalamnya.“Semakin banyak pegawai yang bertugas, maka semakin besar
pula anggaran yang dibutuhkan. Hal ini terlihat jelas pada beberapa instansi,
seperti Satpol PP yang menggunakan Rp41 miliar dari total anggarannya untuk
keperluan pegawai, dengan sisa dana sekitar Rp5 miliar untuk menjalankan
berbagai program kerja. Demikian pula dengan Dinas Pendidikan yang mengelola
dana sekitar Rp700 miliar, di mana Rp400 miliar di antaranya dialokasikan untuk
keperluan yang sama,” jelas Johannes Rettob.“Kami bersyukur pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan
seimbang dan sesuai aturan yang berlaku. Semoga kondisi ini terus terjaga,
sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, program
pembangunan tetap berjalan lancar, dan kesejahteraan seluruh aparatur tetap
terjamin dengan baik,” harap Bupati. Penulis: Jid
Editor: GF
06 Mei 2026, 13:56 WIT
Panen Gambas dari Balik Jeruji, Warga Binaan Lapas Timika Tunjukkan Semangat Produktif
Papuanewsonline.com, Timika — Warga binaan Lapas Kelas IIB
Timika memanen sayur gambas hasil budidaya mandiri di lahan pertanian lapas,
Selasa 5 Mei 2026. Panen raya ini menjadi bagian program pembinaan kemandirian
yang digagas Lapas untuk membekali keterampilan warga binaan.Kepala Lapas Kelas IIB Timika, Hernowo, memimpin langsung
kegiatan panen didampingi jajaran pejabat struktural. Menurutnya, lahan
pertanian di dalam lapas dikelola warga binaan sejak pembibitan hingga panen di
bawah pendampingan Seksi Kegiatan Kerja.“Ini bukan sekadar bertani. Kami tanamkan disiplin, kerja
keras, dan rasa tanggung jawab. Bekal ini penting ketika mereka kembali ke
masyarakat,” kata Hernowo di sela kegiatan.Program budidaya gambas dijalankan berkelanjutan di area
lapas. Warga binaan yang terlibat mendapat pelatihan teknis mulai dari
pengolahan lahan, perawatan tanaman, hingga penanganan pascapanen.Hernowo menyebut hasil panen diprioritaskan untuk memenuhi
kebutuhan dapur Lapas. Ke depan, pihaknya menargetkan peningkatan produksi agar
bisa mendukung ketahanan pangan internal dan menjadi sarana edukasi pertanian
bagi warga binaan.Lapas Timika berkomitmen melanjutkan program pembinaan
berbasis keterampilan produktif. “Kami ingin warga binaan keluar dengan
kemampuan nyata, mandiri, dan siap memberi kontribusi positif,” tutup Hernowo. Penulis: Hendrik
Editor: GF
05 Mei 2026, 14:25 WIT
BEM Hukum Jakarta Kritik BGN: Anggaran MBG Diduga Misalokasi, Desak Audit & Copot Kepala BGN
Papuanewsonline.com, Jakarta — Gerakan BEM Hukum Jakarta
melayangkan kritik tajam terhadap akuntabilitas Badan Gizi Nasional (BGN) dalam
pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menyoroti sejumlah pos
anggaran yang dinilai tidak relevan dengan tujuan utama program pemenuhan gizi.Kritik itu disampaikan dalam rilis resmi yang diterima Papuanewsonline.com,
via Whatsapp pada Senin 4 Mei 2026.Pos Anggaran Jadi Sorotan
Berdasarkan data yang dihimpun BEM Hukum Jakarta dari
berbagai sumber media dan platform digital, terdapat sejumlah pengadaan di
tubuh BGN yang menimbulkan polemik:- Motor listrik: sekitar Rp1,2 triliun untuk ±21.000 unit
operasional.- Kaos kaki: sekitar Rp6,9 miliar dari dana publik.- Semir dan perlengkapan sepatu: sekitar Rp1,5 miliar.- Belanja pakaian dan atribut: total mencapai sekitar
Rp622,3 miliar.- Platform digital Google Meet: menyentuh angka Rp5,7
miliar.“Dalam perspektif value for money, pengeluaran untuk item
seperti kaos kaki, semir, dan atribut non-esensial menjadi problematik karena
tidak memiliki korelasi langsung terhadap output kebijakan, yakni peningkatan
kualitas gizi,” tulis BEM Hukum Jakarta dalam rilisnya.Dinilai Tak Sesuai Prinsip Keuangan Negara BEM Hukum Jakarta menilai implementasi MBG wajib tunduk pada
prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam UU
No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Perpres No. 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.“Ketiadaan transparansi detail ini memperkuat dugaan adanya
ketidaksesuaian antara struktur anggaran dengan tujuan utama program, yaitu
pemenuhan gizi masyarakat,” lanjut rilis tersebut.Desak di Tengah Tekanan Fiskal Kritik ini muncul saat defisit anggaran negara tercatat
mencapai sekitar Rp240,1 triliun pada awal 2026. BEM Hukum Jakarta menilai
pemborosan pada sektor non-prioritas berpotensi mengganggu stabilitas fiskal.Situasi diperparah dinamika geopolitik di Timur Tengah yang
memicu kenaikan harga energi dan pangan. “Kebijakan fiskal negara seharusnya
diarahkan pada penguatan ketahanan pangan dan perlindungan sosial yang tepat
sasaran, bukan justru membuka ruang pemborosan anggaran,” tegas mereka.Selain itu, BEM Hukum Jakarta menyinggung berbagai kasus
keracunan dalam pelaksanaan MBG sebagai bukti lemahnya pengawasan mutu.Tiga Tuntutan BEM Hukum Jakarta Atas kondisi tersebut, Gerakan BEM Hukum Jakarta yang
dikoordinatori Dudi menyatakan tiga tuntutan:1. Transparansi penuh dan pembukaan rinci seluruh anggaran
BGN, termasuk pengadaan motor listrik, kaos kaki, semir, serta belanja atribut
lainnya, disertai audit investigatif independen.2. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan tata kelola BGN
berbasis prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas publik.3. Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil
langkah tegas, termasuk mencopot Kepala BGN karena dinilai gagal menjalankan
mandat program secara bertanggung jawab di tengah tekanan fiskal dan
ketidakpastian global.“Dalam negara demokrasi, setiap rupiah anggaran publik harus
dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan rasional. Program MBG tidak
boleh menjadi simbol kebijakan populis tanpa fondasi tata kelola yang kuat,”
tutup rilis tersebut.BGN Belum Beri Tanggapan
Hingga berita ini diturunkan, Papuanewsonline.com masih
berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala BGN dan Biro Humas BGN terkait data
pengadaan yang disorot BEM Hukum Jakarta. Papuanewsonline.com juga meminta tanggapan Kementerian
Keuangan dan BPK RI soal dugaan misalokasi anggaran serta rencana audit program
MBG.
Penulis: Hendrik
Editor: GF
04 Mei 2026, 21:36 WIT
May Day 2026 Disorot, Aktivis Nilai Nasib Buruh Kian Terpuruk di Tengah Pemborosan Negara
Papuanewsonline.com, Jakarta — Peringatan Hari Buruh
Internasional atau May Day 2026 kembali menjadi momentum kritik terhadap
kondisi kesejahteraan pekerja di Indonesia. Dalam sebuah dialog interaktif yang
digelar komunitas Aktivis 98 Garis Lucu di Jakarta, sejumlah aktivis menilai
kondisi buruh saat ini semakin tertekan di tengah situasi ekonomi yang belum
sepenuhnya pulih.Forum bertajuk “Mayday: Rakyat Disuruh Tahan Banting, Negara
Tahan Kritik” tersebut menghadirkan berbagai pandangan kritis mengenai
kebijakan pemerintah yang dianggap belum berpihak kepada kaum pekerja dan
kelompok rentan lainnya.Ketua panitia kegiatan, Ignatius Indro, menilai peringatan
Hari Buruh yang diselenggarakan pemerintah di kawasan Monumen Nasional lebih
bersifat seremonial dan belum menyentuh persoalan utama yang dihadapi buruh.“Tidak ada perubahan signifikan terhadap nasib buruh maupun
kondisi perekonomian. Pembagian paket sembako dalam jumlah besar bukan solusi.
Yang dibutuhkan buruh adalah perbaikan sistemik,” ujar Indro.Menurutnya, sejumlah kebijakan ketenagakerjaan saat ini
justru memperlemah posisi pekerja. Ia menyoroti keberadaan Undang-Undang Cipta
Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang dinilai membuka ruang
ketidakadilan dalam hubungan kerja, khususnya terkait sistem alih daya atau
outsourcing.Indro juga mengangkat persoalan pekerja sektor informal,
termasuk pengemudi ojek daring yang disebut menghadapi ketimpangan pembagian
komisi dengan perusahaan aplikasi. Ia mempertanyakan efektivitas sejumlah
program pemerintah yang selama ini diklaim mampu menciptakan lapangan kerja.“Bukan hanya buruh pabrik, sektor lain juga membutuhkan
perhatian serius. Ketimpangan komisi ojek online, janji 19 juta lapangan kerja
yang belum jelas, hingga program yang berpotensi menjadi beban anggaran—ini
semua harus dievaluasi,” tegasnya.Dalam forum yang sama, aktivis 98 lainnya, Bona
Sigalingging, menyoroti langkah pemerintah yang meratifikasi Peraturan Presiden
Nomor 25 Tahun 2026 terkait Konvensi ILO 188 mengenai perlindungan dan
kesejahteraan nelayan.“Ratifikasi ini patut diapresiasi, namun implementasinya
harus dikawal secara ketat agar benar-benar memberi manfaat bagi para nelayan,”
ujarnya.Sementara itu, Joshua Napitupulu menilai gerakan buruh
hingga kini masih menghadapi berbagai bentuk tekanan, baik secara langsung
maupun tidak langsung. Menurutnya, makna May Day tidak boleh direduksi hanya
menjadi agenda formal pemerintah.“Mayday adalah simbol perlawanan dan perjuangan buruh.
Ketika maknanya dibelokkan menjadi acara seremonial, itu menunjukkan kegagalan
pemerintah dalam menjawab persoalan mendasar,” kata Joshua.Ia juga menyoroti sejumlah persoalan klasik yang dinilai
belum terselesaikan hingga saat ini, seperti upah pekerja di bawah standar UMK,
minimnya perlindungan jaminan sosial, hingga persoalan keselamatan dan
kesehatan kerja (K3).Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto diketahui menghadiri
peringatan Hari Buruh yang digelar pemerintah di kawasan Monumen Nasional
bersama ribuan buruh dari berbagai organisasi. Kegiatan tersebut mendapat
perhatian publik luas, namun juga menuai kritik karena dianggap bertolak
belakang dengan semangat efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan
pemerintah.Sementara itu, ribuan buruh lainnya memilih turun ke jalan
dan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI untuk menyampaikan
tuntutan secara langsung kepada pemerintah dan wakil rakyat.Meski berlangsung dengan pendekatan berbeda, baik kegiatan
pemerintah maupun aksi demonstrasi buruh dilaporkan berjalan aman dan tertib
hingga seluruh rangkaian peringatan May Day 2026 berakhir. (GF)
04 Mei 2026, 17:52 WIT
Kapolri Hadiri Peletakan Batu Pertama Pembangunan Mapolda DIY
Papuanewsonline.com, DIY - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri peletakan batu pertama Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Menurut Sigit, pembangunan ini mengedepankan empat konsep Smart City. Pertama, kata Sigit, terkait data dan driven policing hub, yakni pusat kendali kepolisian yang menggunakan data dari berbagai sumber secara real-time untuk membantu mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis fakta."Kedua, social listening and sentiment intelligence system, yaitu, sistem untuk memantau dan memahami opini serta perasaan masyarakat, terutama dari media sosial, agar polisi dapat merespons isu secara lebih cepat dan tepat," kata Sigit dalam sambutannya di Mapolda DIY, Minggu (3/5/2026). Kemudian, kata Sigit, Mapolda DIY bakal dilengkapi cyber security defense center. Adapun itu adalah, pusat perlindungan digital yang bertugas menjaga sistem dan data dari serangan siber, seperti peretasan, penipuan online, dan kejahatan digital lainnya.Lalu yang terakhir, decision intelligence and knowledge system. Menurut Sigit, Mapolda DIY nantinya dipengkapi sistem yang mengolah data dan pengalaman menjadi pengetahuan. "Sehingga membantu pimpinan dalam membuat keputusan yang lebih cerdas, akurat, dan berkelanjutan," tutup Sigit. PNO-12
04 Mei 2026, 10:40 WIT
Kolaborasi Pembangunan Mapolda DIY, Kapolri Instruksikan Beri Pelayanan Optimal
Papuanewsonline.com, DIY - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh masyarakat. Hal itu disampaikan saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (3/5/2026). "Dan ke depan kita harapkan Polda DIY betul-betul bisa memberikan pelayanan yang optimal terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta yang kita kenal sebagai kota budaya, kota pariwisata, kota pendidikan," kata Sigit di Mapolda DIY, Minggu (3/5/2026). Pembangunan ini sendiri bertajuk 'Mbangun Bhayangkara Presisi, Hamemayu Hayuning Bawono'. Sigit mengapresiasi Pemprov DIY terkait seluruh dukungan terkait pembangunan Mapolda Yogyakarta. "Jadi ini adalah bentuk dukungan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan yang tentunya kita memahami bahwa ini adalah titipan amanah terkait dengan pembangunan ini sebagaimana tema dari pembangunan Mapolda yaitu Mbangun Bhayangkara Presisi, Hamemayu Hayuning Bawono," ujar Sigit. Sebagaimana artinya, Sigit meminta agar jajarannya bisa menjaga, memperbaiki dan menciptakan keindahan serta keharmonisan bermasyarakat yang tentunya ini sejalan dengan Tri Brata dan Catur Prasetya. "Dan juga kami juga mendapatkan amanah agar ke depan gedung Polda DIY ini dibangun dengan konsep smart city, tadi kita mendapatkan amanah dari Bapak Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono titipan dari masyarakat Yogya agar gedung ini tidak hanya berdiri sebagai gedung yang hanya fisiknya saja tapi juga bisa melaksanakan fungsinya untuk bisa tampil sebagai pelayanan kepolisian yang memiliki kemampuan data driven police hub, social listening and sentiment intelligence system, cyber security defense center serta decision intelligence and knowledge system," papar Sigit.Karenanya, Sigit menekankan, jajaran Polda DIY harus mendukung konsep dari Daerah Istimewa Yogyakarta. "Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari seluruh para pemangku jabatan, pemangku kepentingan dan juga harapan besar dari masyarakat Yogya terhadap kinerja Polri untuk betul-betul bisa profesional, dekat dan dicintai masyarakat," tutup Sigit. PNO-12
04 Mei 2026, 10:36 WIT
Perusahaan Korea Selatan Lirik UMKM Indonesia untuk Proyek Energi Berbasis Tanaman
Papuanewsonline.com, Jakarta — Peluang kerja sama
internasional kembali terbuka bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM) di Indonesia. Kali ini, perusahaan asal Korea Selatan, Pisphere Company,
menunjukkan ketertarikannya untuk menjalin kolaborasi bersama Sinergi UMKM
Indonesia dalam pengembangan proyek energi berbasis tanaman di sejumlah daerah
di Indonesia.Pertemuan strategis tersebut berlangsung di Canton 108,
kawasan Astha District 8 SCBD, Jakarta, Sabtu (2/5/2026). Dalam pertemuan itu,
kedua pihak membahas rencana kerja sama di sektor agro energi yang berfokus
pada pemanfaatan tanaman sebagai sumber energi terbarukan sekaligus
pemberdayaan masyarakat lokal.Kerja sama ini dirancang tidak hanya untuk mendukung
pengembangan energi ramah lingkungan, tetapi juga membuka ruang keterlibatan
langsung bagi masyarakat dan pelaku UMKM di sektor pertanian serta perkebunan.
Wilayah Indonesia Timur seperti NTT, Ambon, dan Papua disebut menjadi salah
satu fokus utama implementasi proyek tersebut.CEO Pisphere Company, Kang Byeong Ju, menyampaikan optimisme
tinggi terhadap potensi kolaborasi bersama Sinergi UMKM Indonesia. Pihaknya
menilai pengalaman organisasi tersebut dalam mendampingi masyarakat akar rumput
menjadi nilai penting untuk memastikan proyek berjalan efektif di lapangan.Menurut Pisphere, pendekatan berbasis komunitas menjadi
faktor utama keberhasilan pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Dengan
keterlibatan langsung masyarakat, proyek dinilai tidak hanya menghasilkan
manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat kapasitas lokal dalam pengelolaan
sumber daya berkelanjutan.Direktur Pengembangan Bisnis Sinergi UMKM Indonesia, M. Robi
Bratawijaya, menyebut kerja sama tersebut sebagai peluang strategis bagi
pengembangan UMKM nasional. “Ini adalah kesempatan strategis untuk mendorong
pemberdayaan UMKM melalui keterlibatan langsung dalam proyek energi berbasis
tanaman yang berkelanjutan,” ujarnya.Ia menjelaskan bahwa keterlibatan UMKM dalam proyek ini
diharapkan mampu menciptakan rantai ekonomi baru, terutama bagi masyarakat di
wilayah terpencil yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap
pengembangan industri energi modern.Selain membahas rencana teknis proyek, pertemuan itu juga
menjadi momentum penguatan hubungan antar kedua pihak untuk membangun kerja
sama jangka panjang di bidang pengembangan ekonomi hijau berbasis komunitas.Dalam agenda tersebut turut hadir CEO Sinergi UMKM Indonesia
Widhiyani Mokhamad, Direktur Program Haryono, SE., serta Direktur Kerjasama dan
Komunikasi Andi Wardana. Kehadiran jajaran pimpinan tersebut menunjukkan
keseriusan Sinergi UMKM Indonesia dalam mempersiapkan program kolaborasi
internasional tersebut.Rencananya, proyek energi berbasis tanaman ini akan mulai
berjalan pada Juli 2026 mendatang. Sebelum implementasi dilakukan, Sinergi UMKM
Indonesia akan melakukan pendataan masyarakat, pemetaan potensi wilayah, serta
persiapan infrastruktur pendukung di lokasi sasaran.Program ini diharapkan menjadi langkah awal dalam
pengembangan energi terbarukan berbasis masyarakat di Indonesia. Selain
mendukung transisi energi ramah lingkungan, proyek tersebut juga diharapkan
mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal melalui keterlibatan
aktif UMKM dalam rantai produksi energi masa depan. (GF)
03 Mei 2026, 14:22 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
