Rp144 Miliar Dana Pemilu Mimika Disorot, Tokoh Masyarakat Desak Mabes Polri dan KPK Turun Tangan

Papuanewsonline.com, Mimika – Dugaan skandal dana hibah senilai Rp 144 miliar untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika 2025–2026 kini menjadi sorotan publik.

Tokoh masyarakat Mimika, Dianu Omaleng, secara terbuka menyampaikan keprihatinannya atas lambannya penanganan kasus yang diduga melibatkan anggaran besar tersebut.

Dalam pernyataannya, Dianu mengungkapkan bahwa dana hibah yang diperuntukkan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika diduga bermasalah dan telah menjadi temuan sejumlah pihak, termasuk auditor negara.

“Berkas dugaan korupsi ini bahkan sudah berada di meja Kapolda Papua Tengah sejak November 2025, namun hingga kini belum ada kejelasan,” ujarnya kepada Papuanewsonline.com, Rabu 18 Maret 2026

Ia juga menyebutkan bahwa penanganan perkara tersebut tidak hanya berada di tingkat Polres Mimika, tetapi juga telah ditangani di tingkat Polda Papua Tengah. Namun demikian, hingga saat ini belum terlihat adanya perkembangan yang signifikan.

Ia menambahkan, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat indikasi penyalahgunaan anggaran mencapai Rp 40 miliar. Selain itu, publik juga menyoroti misteri pergeseran dana sekitar Rp 28 miliar yang hingga kini belum terungkap secara transparan.

Kondisi ini memicu kekecewaan masyarakat. Penanganan kasus yang dinilai berjalan di tempat membuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum mulai dipertanyakan.

“Sudah lebih dari satu tahun, tapi aparat penegak hukum terkesan diam. Ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat,” tegasnya.

Meski tidak menuding pihak tertentu, Dianu mengakui bahwa kecurigaan publik mulai berkembang, termasuk dugaan adanya upaya melindungi oknum tertentu di balik kasus tersebut.

Atas dasar itu, ia mendesak agar penanganan perkara ini diambil alih langsung oleh Mabes Polri guna memastikan proses hukum berjalan secara objektif dan transparan.

Ia juga meminta perhatian khusus dari Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, untuk segera turun tangan menyelesaikan persoalan yang dinilai telah mencederai kepercayaan publik tersebut.

Tak hanya itu, Dianu turut mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi serta Komisi Pemilihan Umum di tingkat pusat agar ikut melakukan penyelidikan menyeluruh.

“Ini bukan lagi sekadar isu daerah, tetapi sudah menjadi perhatian publik yang lebih luas. Harus ada transparansi dan keberanian untuk membuka semuanya,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa masyarakat hanya ingin memastikan bahwa anggaran negara digunakan sesuai peruntukan dan tidak disalahgunakan.

Selain itu, ia juga menyoroti masih adanya sejumlah perkara lain di Mimika yang belum terselesaikan, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan dana publik untuk kepentingan pemilu.

Dianu pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal kasus ini agar tidak berhenti di tengah jalan.

“Kasus ini harus dibuka seterang-terangnya. Tidak boleh ada penyelesaian diam-diam. Ini uang negara, uang rakyat,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Mimika maupun Polda Papua Tengah terkait perkembangan terbaru penanganan kasus tersebut.

Kasus ini pun kini menjadi ujian serius bagi komitmen penegakan hukum dan transparansi anggaran di Indonesia, khususnya dalam menjaga integritas proses demokrasi di daerah.    

Penulis: Nerius Rahabav