Papuanewsonline.com
BERITA TAG Politik
Homepage
Kapolri Lepas Satgas FPU 7 MINUSCA dalam Misi Perdamaian PBB di Afrika Tengah
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi menggelar upacara pelepasan Satuan Tugas Formed Police Unit (FPU) 7 MINUSCA Bhayangkara, yang akan bertugas dalam misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Republik Afrika Tengah. Misi ini menjadi bagian dari kontribusi aktif Indonesia dalam mendukung stabilitas dan keamanan global.Upacara pelepasan dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, di markas besar Polri, sebagai wujud penghargaan atas dedikasi dan kesiapan para personel yang akan membawa nama baik bangsa dalam kancah internasional. Para personel FPU 7 telah menjalani berbagai pelatihan intensif sebagai bekal dalam menghadapi tantangan di wilayah misi.Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan bahwa keikutsertaan Polri dalam misi perdamaian dunia merupakan bagian dari diplomasi aktif Indonesia. “Polri aktif berpartisipasi dalam misi perdamaian PBB. Atas kontribusi tersebut, Indonesia menempati peringkat kelima dunia sebagai negara dengan kontribusi terbesar dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Capaian ini akan terus kita tingkatkan, sejalan dengan komitmen Indonesia yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Umum ke-80 PBB di New York, 23 September 2025,” ujar Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.Misi FPU 7 MINUSCA ini tidak hanya menunjukkan profesionalisme dan kemampuan Polri di tingkat internasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap perdamaian dunia. Dengan semangat Bhayangkara dan integritas tinggi, para personel diharapkan mampu menjalankan tugas dengan baik, menjaga nama baik bangsa, dan memberikan kontribusi nyata bagi stabilitas global. PNO-12
26 Sep 2025, 16:00 WIT
Pj Gubernur Agus Fatoni Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRP
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Sidang Paripurna DPR Papua (DPRP) pada Kamis malam, 18 September 2025, menjadi
momentum penting dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
(Raperdasi) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)
Tahun Anggaran 2025. Dalam forum resmi tersebut, Penjabat
(Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, menyampaikan jawaban Pemerintah Provinsi
Papua atas pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRP. Di hadapan pimpinan dan anggota
dewan, Fatoni memberikan apresiasi atas kerja keras serta kontribusi DPRP dalam
menyampaikan masukan konstruktif. Menurutnya, pandangan umum fraksi adalah
bagian penting dalam proses penyempurnaan APBD-P 2025 agar lebih berpihak pada
kepentingan rakyat. “Atas nama Pemerintah Provinsi
Papua, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat atas segala upaya dan
kerja keras dalam menjawab tantangan pembangunan serta memenuhi harapan
masyarakat Papua,” ujar Fatoni. Ia juga tidak menutup mata
terhadap kendala yang terjadi, terutama terkait keterlambatan penyampaian
dokumen Raperdasi APBD-P. Fatoni menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan
komitmennya agar penyampaian dokumen di masa mendatang dapat dilakukan tepat
waktu sesuai tahapan perencanaan. Dalam penjelasannya, Fatoni
menguraikan alasan terjadinya penurunan target pendapatan daerah. Hal ini, kata
dia, dipengaruhi oleh regulasi nasional, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Meski demikian, ia menyebut
adanya tren positif dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pendapatan
lainnya, yang dipicu oleh potensi baru yang mulai dimaksimalkan. Di sisi lain, belanja pegawai
menunjukkan peningkatan cukup signifikan akibat penyesuaian tunjangan ASN.
Namun, Fatoni mengakui jumlah ASN yang ada masih melebihi kebutuhan ideal
daerah, sehingga perlu strategi pengelolaan kepegawaian yang lebih tepat sasaran. Selain itu, Fatoni menyinggung
pokok-pokok pikiran hasil reses anggota DPRP yang telah dihimpun. Menurutnya,
aspirasi tersebut akan menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan tahun
2026, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. “Pokok-pokok pikiran hasil reses
akan kami tindaklanjuti pada tahun 2026 sesuai tahapan perencanaan pembangunan
daerah, dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal Papua,” tegasnya. Sidang paripurna ini
memperlihatkan bagaimana komunikasi antara legislatif dan eksekutif di Papua
terus berjalan dalam semangat sinergi. Dengan adanya masukan dari fraksi-fraksi
dan jawaban dari pemerintah, diharapkan APBD-P 2025 bisa menjadi instrumen yang
efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata, akuntabel, dan menjawab
kebutuhan masyarakat Papua. Penulis: Jid Editor: GF
19 Sep 2025, 17:26 WIT
Presiden Prabowo Anugerahkan Pangkat Istimewa kepada Dua Purnawirawan TNI dan Polri
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menganugerahkan pangkat istimewa
kepada dua purnawirawan TNI dan Polri dalam sebuah prosesi khidmat di Ruang
Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/9/2025). Melalui Keputusan Presiden
(Keppres) No. 84/TNI Tahun 2025 dan Keppres No. 85/POLRI Tahun 2025, Kepala
Negara resmi menganugerahkan pangkat Jenderal TNI Kehormatan kepada Letnan
Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago serta pangkat Jenderal Polisi Kehormatan
kepada Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Ahmad Dofiri. Acara dimulai dengan pembacaan
Keppres oleh Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI Kosasih, dilanjutkan
dengan prosesi penanggalan pangkat lama dan pemasangan pangkat baru secara
langsung oleh Presiden Prabowo. Di hadapan para pejabat tinggi
negara, keluarga penerima anugerah, dan undangan terbatas, suasana prosesi
berlangsung penuh wibawa. Tepuk tangan hadirin mengiringi momen ketika Presiden
Prabowo resmi menyematkan pangkat kehormatan kepada kedua purnawirawan
tersebut. Dalam sambutannya, Presiden
Prabowo menegaskan bahwa penganugerahan pangkat kehormatan ini bukan hanya
simbol formal, melainkan bentuk apresiasi negara atas pengabdian panjang,
dedikasi, dan loyalitas kedua tokoh dalam menjaga keamanan serta kedaulatan
bangsa. “Keputusan ini adalah
penghormatan tertinggi negara. Keduanya telah menunjukkan pengorbanan,
integritas, dan kesetiaan yang patut dijadikan teladan bagi generasi penerus
TNI dan Polri,” ujar Presiden. Letjen TNI (Purn.) Djamari
Chaniago dikenal sebagai sosok prajurit yang menorehkan prestasi penting dalam
berbagai operasi militer strategis, sementara Komjen Pol (Purn.) Ahmad Dofiri
memiliki rekam jejak panjang dalam pengabdian di kepolisian, termasuk di bidang
keamanan publik dan reformasi kelembagaan. Penganugerahan ini sekaligus
menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan penghargaan yang layak bagi
mereka yang telah mencurahkan hidupnya demi bangsa dan negara. Presiden Prabowo berharap
momentum ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran TNI dan Polri, baik
yang masih aktif maupun yang sudah purnawirawan, untuk terus menanamkan
semangat pengabdian tanpa pamrih. “Semoga penghargaan ini menjadi
pengingat bagi kita semua bahwa setiap tetes pengorbanan bagi bangsa tidak akan
pernah dilupakan,” tegasnya.(GF)
18 Sep 2025, 00:03 WIT
Pj Gubernur Papua Imbau Warga Jaga Kondusifitas Menjelang Putusan MK
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Suasana politik di Papua jelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur Papua Tahun 2024 kian menjadi
perhatian publik. Menyikapi hal ini, Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni,
menyerukan agar masyarakat tetap tenang, menjaga keamanan, dan menghormati
apapun hasil putusan MK yang dijadwalkan akan dibacakan pada Rabu (17/9/25).
Dalam keterangannya di Jayapura,
Senin (15/9/25), Fatoni menegaskan bahwa keputusan MK adalah produk hukum
tertinggi dalam penyelesaian sengketa pemilu.
“Keputusan MK bersifat final.
Sebagai warga Papua, kita harus siap menerima dan menghormati apapun hasilnya.
Kita adalah satu keluarga besar di tanah Papua, mari kita tunjukkan kedewasaan
dalam berdemokrasi,” tegas Fatoni.
Fatoni mengingatkan masyarakat
untuk terus menjaga suasana damai dan toleransi yang telah lama menjadi
kekuatan Papua. Menurutnya, stabilitas keamanan adalah kunci penting bagi
kelancaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Kita harus terus mempertahankan
iklim yang damai dan toleran ini. Dengan kondisi yang kondusif, masyarakat bisa
beraktivitas dengan baik, dan pembangunan dapat berjalan lancar,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa
perbedaan politik tidak boleh menjadi pemicu perpecahan. Justru, momentum
putusan MK harus dijadikan titik balik untuk memperkuat kebersamaan dan
solidaritas seluruh komponen masyarakat Papua.
Lebih lanjut, Fatoni menegaskan
bahwa roda pemerintahan Papua harus tetap berjalan normal pasca putusan MK.
Terlebih dengan segera ditetapkannya gubernur definitif, diharapkan agenda
pembangunan daerah dapat semakin dipercepat.
“Mudah-mudahan kita semua selalu
diberkati Tuhan, dan semangat membangun Papua semakin kuat di bawah
kepemimpinan yang baru. Tujuan kita satu, yaitu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Papua,” ungkapnya.
Seruan Pj Gubernur ini menjadi
pesan moral penting di tengah dinamika politik Papua. Ia berharap masyarakat
tidak terprovokasi isu-isu yang beredar, melainkan tetap solid menjaga
kedamaian dan mengedepankan kepentingan bersama.
Penulis: Jidan
Editor: GF
16 Sep 2025, 13:43 WIT
Reshuffle Kabinet, Presiden Prabowo Lantik Menteri dan Wamen Baru
Papuanewsonline.com, Jakarta —
Suasana khidmat menyelimuti Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025), ketika
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah menteri dan wakil menteri
baru dalam rangka reshuffle Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024–2029. Pelantikan ini menandai reshuffle
pertama sejak Prabowo Subianto dilantik bersama Wakil Presiden Gibran
Rakabuming Raka pada Oktober 2024. Prosesi diawali dengan pembacaan Keputusan
Presiden, dilanjutkan pengucapan sumpah jabatan para pejabat baru dengan tangan
di atas kitab suci, dan diakhiri penandatanganan berita acara pelantikan. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo
Hadi, dalam konferensi pers menyampaikan bahwa perombakan ini dilakukan setelah
Presiden menerima berbagai masukan, evaluasi, serta pertimbangan mendalam. “Atas berbagai pertimbangan,
masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka
pada sore hari ini diputuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah
Putih pada beberapa jabatan kementerian,” jelas Prasetyo. Ia menegaskan bahwa reshuffle
bukanlah semata-mata pergantian personal, melainkan langkah penyesuaian arah
kebijakan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan bangsa di tengah tantangan
global dan dinamika dalam negeri. Beberapa posisi strategis
mengalami perombakan, antara lain: Menkopolhukam: Budi Gunawan Menteri Keuangan: Sri Mulyani
Indrawati Menteri Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding Menteri Koperasi: Budi Arie
Setiadi Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito
Ariotedjo Presiden Prabowo kemudian
memperkenalkan lima pejabat baru yang langsung dilantik dalam prosesi penuh
khidmat: Purbaya Yudhi Sadewa — Menteri
Keuangan, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Mukhtaruddin — Menteri
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Fery Joko Juliantono — Menteri
Koperasi, menggantikan Budi Arie Setiadi. Mochammad Irfan Yusuf — Menteri
Haji dan Umrah, memimpin kementerian baru yang resmi dibentuk melalui reshuffle
ini. Dahnil Anzar Simanjuntak — Wakil
Menteri Haji dan Umrah. Pembentukan Kementerian Haji dan
Umrah menjadi sorotan tersendiri. Presiden menilai kebutuhan umat Muslim
Indonesia, yang setiap tahunnya menunaikan ibadah haji dan umrah dalam jumlah
besar, harus mendapat perhatian khusus dalam bentuk kebijakan yang lebih
terarah, terkoordinasi, dan profesional. Dalam sambutannya, Presiden
Prabowo menekankan agar seluruh pejabat baru segera bekerja cepat menyesuaikan
diri dengan tantangan yang ada. “Kita menghadapi situasi global
yang penuh ketidakpastian. Saya minta para menteri dan wakil menteri baru untuk
bekerja keras, menjaga integritas, serta memastikan kebijakan yang dibuat
langsung menyentuh kepentingan rakyat,” ujar Presiden tegas. Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi
dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara, terutama di sektor keuangan
dan pelayanan publik. Langkah reshuffle ini dinilai
sebagai penegasan arah kebijakan pemerintahan Prabowo–Gibran, yang ingin
menekankan stabilitas politik, penguatan ekonomi, serta pelayanan publik yang
lebih efektif. Perombakan kabinet ini diharapkan
mampu mempercepat pencapaian visi besar Indonesia, yakni menuju negara maju
dengan kesejahteraan merata, stabilitas yang terjaga, serta daya saing global
yang semakin meningkat. Penulis: Bim Editor: GF
08 Sep 2025, 20:11 WIT
2PAM3 Soroti Pemborosan Anggaran Pembahasan APBD-P Mimika di Bali
Papuanewsonline.com, Timika- Ketua Perkumpulan Penggerak Aspirasi Masyarakat Minoritas Indonesia Maju (2PAM3) Kabupaten Mimika, Antonius Rahabav, menyoroti adanya dugaan penggelembungan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam kegiatan rapat pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Mimika yang digelar di Bali.Antonius Rahabav mengatakan Rapat yang melibatkan Badan Anggaran (Banggar) DPRK Mimika, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemda Mimika tersebut merupakan pemborosan anggaran yang berpotensi KKN.“ Tidak ada hal urgensi untuk rapat pembahasan APBD Perubahan harus dilaksanakan di Bali, sehingga inisiatif DPRK bersama eksekutif membahas APBD-P di Bali harus dipertanyakan," ujar Antonius Rahabav di Timika, Senin (8/9/2025).Kata Antonius Rahabav bahwa APBD dan APBD-P merupakan hak dan hajat hidup ratusan ribu masyarakat Mimika, sehingga selayaknya dibahas di Kabupaten Mimika agar ada pengawasan publik." Dugaan masyarakat, perjalanan dinas untuk pembahasan APBD-P di Bali, hanya menghamburkan uang rakyat tanpa manfaat nyata bagi masyarakat Mimika," Ucapnya.Antonius menegaskan pembahasan dan rapat APBD-P di luar daera tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga patut diduga ada kongkalikong anggaran." APBD dan APBD-P merupakan hak mutlak milik masyarakat Mimika, bukan milik ekselutif dan legislatif, sehingga kedepan harus prosesnya dilakukan di Kabupaten Mimika secara transparan kepada publik," Tegasnya.Kata Rahabav, bahwa Rapat di Bali tidak memiliki urgensi tujuan yang jelas, sehingga berpotensi melanggar hukum." Kami akan lakukan kajian mendalam tentang hal ini, dan bila ada pelanggaran hukum maka, kami akan laporan ke KPK," Ungkapnya.Ia menilai wakil rakyat seharusnya lebih peka terhadap kebutuhan daerah dan bisa melaksanakan rapat di Mimika untuk menekan biaya, ketimbang memilih lokasi di luar daerah yang justru menelan anggaran yang besar." Bayangkan berapa anggaran SPPD dan akomodasi, biaya hotel dalam rapat dan pembahasan APBD-P di Bali," Terangnya.Kata Dia, kebiasaan rapat di luar kota berisiko menimbulkan kemerosotan keuangan daerah akibat motif mencari nilai SPPD lebih dari efesiensi anggaran yang digagas Presiden Prabowo." Anggaran perjalanan dinas tersebut berpotensi maladministrasi dan melanggar ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, di mana anggaran SPPD seharusnya tidak boleh melampaui batas tertinggi yang sudah diatur," sorot Antonius.Selain itu, Ia menyinggung bahwa penyusunan APBD Perubahan 2025 juga harus mengikuti Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2025, yang menekankan prinsip efisiensi, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, dan kebermanfaatan secara langsung bagi kehidupan masyarakat di Mimika." Bupati sebagai kepala daerah harus berani menganulir kegiatan rapat di luar kota yang dianggap hanya pemborosan anggaran," Terangnya." Eksekutif dan legislatif harus punya sensitivitas terhadap etika publik, ditengah merosotnya perekonomian di Kabupaten Mimika, banyak masyarakat yang susah, ini pejabat secara berkelanjutan buat kegiatan di luar daerah," Sorotnya.Lanjut Dia, Kebiasaan rapat di luar kota harus dipangkas habis secara sistemik agar efisiensi anggaran bisa benar-benar dirasakan masyarakat Mimika.Terpisah, hingga kini ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau bungkam, karena belum memberikan klarifikasi tentang urgensi bahas APBD-P di Bali, publik pun menanti klarifikasi dari kader Partai Golkar tersebut sebagai ketua DPRK Mimika. (Hendrik)
08 Sep 2025, 10:39 WIT
Menko Yusril Pastikan Pemerintah Respons Positif 17+8 Tuntutan Rakyat
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko
Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Pemerintah tidak akan
menutup mata terhadap 17+8 Tuntutan Rakyat yang muncul pasca aksi unjuk rasa
besar-besaran di Jakarta dan sejumlah daerah hingga akhir Agustus lalu. “Sebagai tuntutan rakyat,
Pemerintah yang mendapat amanat rakyat tentu akan merespons positif apa yang
menjadi keinginan rakyat. Mustahil Pemerintah mengabaikan aspirasi itu,” tegas
Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/9). Dalam bidang hukum dan HAM,
Yusril menegaskan pemerintah berkomitmen menegakkan aturan dengan adil,
transparan, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. “Arahan Presiden Prabowo jelas:
aparat harus menindak tegas siapa pun yang melanggar hukum. Namun, rakyat yang
berunjuk rasa dengan damai tidak boleh diganggu, karena itu hak konstitusional
mereka. Yang ditindak tegas adalah mereka yang melakukan pembakaran, perusakan,
penjarahan, atau menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan,” ujarnya. Lebih lanjut, Yusril menegaskan
bahwa meski ada dugaan pelanggaran, hak-hak dasar setiap warga tetap
dilindungi.
“Penegakan hukum harus transparan. Mereka yang diperiksa berhak didampingi
penasihat hukum, berhak atas asas praduga tidak bersalah, dan berhak atas
perlakuan yang adil. Jika aparat melanggar aturan ini, maka tindakan tegas juga
akan diberikan kepada aparat tersebut. Komitmen ini penting agar keadilan
benar-benar ditegakkan,” tambahnya. Untuk memastikan penegakan hukum
berjalan sesuai standar, Kemenko Kumham Imipas melakukan koordinasi intensif
dengan seluruh aparat penegak hukum. Yusril mengungkapkan bahwa Menteri HAM,
Natalius Pigai, telah membentuk tim monitoring khusus untuk mengawasi jalannya
penanganan aksi unjuk rasa. “Tim monitoring bekerja untuk
memastikan aparat bertindak sesuai norma HAM. Selain itu, Komnas HAM diberi
ruang seluas-luasnya untuk mengawasi, mengumpulkan data, dan menerima laporan
dari masyarakat bila ditemukan dugaan pelanggaran aparat selama aksi berlangsung,”
jelas Yusril. Yusril juga tidak menampik bahwa
rangkaian aksi unjuk rasa mendapat sorotan dari komunitas internasional,
termasuk Kantor Komisaris Tinggi PBB Urusan HAM di Jenewa. Namun, ia menegaskan
posisi Indonesia sebagai negara demokratis yang menjamin kebebasan berpendapat. “Pemerintah hanya menindak mereka
yang nyata-nyata melanggar hukum, seperti perusakan atau penjarahan. Tetapi
mahasiswa, buruh, atau masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai
justru dijamin hak-haknya,” tegasnya. Dengan pernyataan ini, Yusril
ingin memastikan bahwa pemerintah hadir mendengar suara rakyat sekaligus
menjaga stabilitas hukum dan keamanan negara.(GF)
04 Sep 2025, 14:08 WIT
Mahasiswa di Manokwari Gelar Aksi, Ketua DPR Papua Barat Terima Aspirasi
Papuanewsonline.com, Manokwari –
Gelombang aspirasi kritis dari kalangan intelektual muda Papua Barat kembali
mengalir deras ke jantung pemerintahan. Rabu (3/9/2025), jalan Haji Bauw, pusat
kota Manokwari, menjadi episentrum suara perlawanan dan harapan. Ribuan
mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas BEM STIH Manokwari, BEM STKIP
Muhammadiyah Papua Barat, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manokwari, dan
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Manokwari, menggelar aksi unjuk
rasa secara tertib dan khidmat. Aksi yang diawasi ketat oleh
aparat kepolisian ini tidak sekadar meneriakkan yel-yel, tetapi menyajikan
analisis tajam dan enam tuntutan konkret yang menyentuh berbagai lini
pemerintahan, mulai dari tingkat daerah hingga pusat. Mereka menilai adanya
stagnasi dan lemahnya kinerja lembaga pemerintahan dalam melayani rakyat. Enam poin tuntutan yang dibacakan
dengan lantang mencerminkan kepedulian mendalam mereka terhadap tata kelola
negara dan keadilan bagi Papua. Tuntutan itu adalah pengesahan segera RUU
Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Hukum Adat, pembatalan kenaikan pajak yang
memberatkan disertai permintaan pencopotan Menteri Keuangan Sri Mulyani,
reformasi menyeluruh institusi Kepolisian RI termasuk pencopotan Kapolri
Jenderal Listyo Sigit Prabowo, audit komprehensif terhadap seluruh BUMN, serta
penolakan keras terhadap efisiensi anggaran di tanah Papua dengan mendesak
pemberian kewenangan penuh kepada pemerintah daerah dalam mengelola dana
otonomi khusus. Suasana aksi yang tegang namun
penuh nuansa intelektual itu berubah menjadi sebuah dialog konstruktif ketika
Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, S.IP, secara langsung turun ke jalan
untuk mendengarkan dan menerima seluruh aspirasi yang disampaikan. Kehadirannya
disambut dengan antusiasme oleh para demonstran. Di hadapan massa, Wonggor
menyampaikan apresiasi terhadap sikap kritis mahasiswa. “Suara kalian adalah
suara rakyat yang harus didengarkan. Sebagai wakil rakyat, saya terima dan
menjamin semua aspirasi ini akan kami teruskan sesuai dengan mekanisme dan kewenangan
yang kami miliki di DPR Papua Barat,” ujarnya dengan tegas. Namun, ia juga
terbuka menyampaikan realitas politik bahwa beberapa isu, seperti pencopotan
menteri dan kapolri serta pengesahan RUU, merupakan kewenangan pemerintah
pusat. “Kami akan terus mendorong, tetapi prosesnya memang membutuhkan waktu
dan perjuangan di tingkat nasional,” tambahnya. Komitmen Wonggor untuk
menindaklanjuti diwujudkan dengan menerima langsung dokumen tertulis berisi
tuntutan dari perwakilan mahasiswa. Para pengawal aksi menyatakan bahwa mereka
tidak akan berhenti sampai di sini. Aksi ini hanya merupakan sebuah awal. Mereka
akan terus mengawal dan memantau proses tindak lanjut dari pemerintah dan DPR,
siap untuk kembali turun ke jalan jika janji-janji tersebut tidak diwujudkan
dalam tindakan nyata. Penulis: Bim Editor: GF
03 Sep 2025, 17:37 WIT
Ketua DPRK Mimika Apresiasi Langkah Pemuda dan Cipayung dalam RDP
Papuanewsonline.com, Mimika –
Gedung DPR Kabupaten Mimika menjadi saksi dialog terbuka antara wakil rakyat
dengan generasi muda pada Selasa (2/9/2025). Dalam forum Rapat Dengar Pendapat
(RDP) yang digagas oleh Aliansi Pemuda dan organisasi Cipayung, puluhan aktivis
kepemudaan menyampaikan beragam aspirasi terkait pembangunan dan transparansi
pemerintahan. Ketua DPRK Mimika, Primus
Natikapereyau, yang hadir langsung memimpin jalannya RDP, memberikan apresiasi
tinggi atas partisipasi para pemuda. Menurutnya, keberanian dan kepedulian
generasi muda untuk bersuara menjadi modal penting dalam mewujudkan Mimika yang
lebih baik. “Ini langkah luar biasa. Aspirasi
yang datang dari lebih dari sepuluh organisasi kepemudaan menunjukkan bahwa
anak muda Mimika peduli pada pembangunan dan masa depan daerahnya,” ujar Primus
usai pertemuan. Dalam forum tersebut, pemuda
menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari isu pemerataan pembangunan,
transparansi anggaran, hingga audit kekayaan anggota dewan. Menurut Primus,
semua aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti secara proporsional. “Yang menjadi kewenangan daerah
akan kami bahas internal di DPR Kabupaten Mimika. Sementara yang menyangkut
kewenangan pusat, kami siap teruskan ke DPR RI di Jakarta,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa langkah
kritis dari para pemuda Mimika sejalan dengan masukan yang diterima dari daerah
lain, seperti Makassar maupun Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa isu
transparansi dan integritas menjadi perhatian serius generasi muda di berbagai
wilayah. Salah satu poin penting yang
mencuri perhatian adalah desakan agar dilakukan audit kekayaan terhadap anggota
dewan. Menanggapi hal tersebut, Primus menegaskan keterbukaan DPRK Mimika
terhadap aturan yang berlaku. “Kalau memang sesuai
undang-undang perlu diaudit, silakan saja. Kami tidak menutup diri, karena ini
pembahasan menyeluruh dan kami terbuka,” tegasnya. Selain menyoroti isu
transparansi, Primus juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas daerah. Ia
memastikan bahwa DPR Kabupaten Mimika akan terus bekerja untuk menghadirkan
kebijakan yang mendukung keamanan, perdamaian, dan kesejahteraan masyarakat. “Kami ingin Mimika tetap berada
dalam suasana kondusif, tanpa ada hal-hal yang tidak diinginkan. Suara pemuda
adalah energi bagi kami untuk terus memperbaiki diri,” katanya. RDP ini dinilai sebagai wujud
nyata sinergi positif antara pemuda dan lembaga legislatif. Melalui ruang
dialog terbuka seperti ini, diharapkan kebijakan yang lahir akan semakin
berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya generasi muda yang menjadi tulang
punggung masa depan Mimika. “Pemuda adalah mitra penting bagi
DPRK Mimika. Kritik, saran, dan aspirasi mereka akan menjadi pengingat
sekaligus penyemangat bagi kami dalam mengemban amanah rakyat,” tutup Primus. Penulis: Bim Editor: GF
03 Sep 2025, 02:40 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
