Papuanewsonline.com
BERITA TAG Politik
Homepage
Kisruh Surat Suara di Tembagapura: DKPP Sidangkan KPU Mimika, Integritas Pemilu Dipertaruhkan
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Integritas pemilu di Kabupaten Mimika kini menjadi sorotan tajam. Enam pejabat
penyelenggara pemilu, termasuk Ketua dan Anggota KPU Mimika, tengah disidang
oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran etik
serius terkait pembagian sisa surat suara Pilkada 2024 di Distrik Tembagapura.
Sidang perkara nomor 123-PKE-DKPP/IV/2025 ini digelar pada Rabu (30/7/2025)
di Kantor KPU Provinsi Papua. Mereka yang disidang antara lain
Ketua KPU Mimika Dete Abugau, empat anggota KPU lainnya, serta Ketua PPD
Tembagapura Antonius Jamawe. Kasus bermula dari aduan Yakob
Ismael Kmur, yang menuduh adanya pembagian 1.541 surat suara sisa secara tidak
sah kepada seluruh pasangan calon. Dakwaan itu menyebut bahwa Antonius Jamawe
secara aktif menganjurkan pembagian tersebut, sementara KPU Mimika dianggap
gagal memberikan teguran sebagaimana mestinya. Namun dalam pembelaannya,
Antonius menyatakan bahwa permintaan pembagian berasal dari saksi-saksi paslon
yang mendesak agar surat suara digunakan. “Itu bukan inisiatif saya, para
saksi ngotot minta dibagi,” ungkap Antonius di hadapan majelis DKPP. Anggota KPU Mimika, Hironimus Kia
Ruma, yang juga menjadi saksi dalam sidang, mengakui telah memberi teguran
langsung kepada Antonius dan memerintahkan agar surat suara dikembalikan serta
perolehan suara dikoreksi. “Saya instruksikan agar surat
suara sisa dikembalikan dan data dikembalikan ke kondisi awal,” tegas
Hironimus. Ia juga mengklarifikasi bahwa perbedaan
data pemilih tetap yang sempat ditemukan merupakan kesalahan pengetikan dan
tidak memengaruhi hasil akhir. Sidang ini menjadi momen penting
untuk menguji sejauh mana penyelenggara pemilu menjunjung nilai akuntabilitas,
netralitas, dan profesionalisme. DKPP akan menilai secara menyeluruh apakah
para teradu terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu, dan sanksi apa
yang akan dijatuhkan. Publik menaruh harapan besar
bahwa proses ini berjalan secara transparan dan adil, agar kepercayaan terhadap
pemilu tidak terkikis. "Pemilu adalah pondasi
demokrasi. Setiap pelanggaran, sekecil apa pun, dapat merusak legitimasi
seluruh prosesnya," kata seorang pengamat pemilu di Jayapura. Jika terbukti melanggar,
keputusan DKPP atas kasus ini akan menjadi preseden penting untuk pengawasan
pemilu di Papua dan daerah lain. Keberanian menegakkan etika di tengah tekanan
politik dan dinamika lapangan adalah kunci menjaga marwah demokrasi.(jidan)
02 Agu 2025, 20:24 WIT
Prabowo Pimpin Rapat Ekonomi Strategis di Hambalang: Bahas Ketahanan Nasional
Papuanewsonline.com, Bogor – Di
tengah dinamika ekonomi global yang tak menentu, Presiden Prabowo Subianto
memimpin rapat penting bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di kediamannya,
Hambalang, Bogor, Kamis (31/07/2025). Pertemuan strategis ini membahas arah
kebijakan ekonomi Indonesia ke depan, serta langkah konkret yang harus diambil
untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan nasional. Dalam rapat tersebut, DEN
melaporkan bahwa dunia saat ini berada dalam periode ketidakpastian ekonomi
tertinggi dalam sejarah, yang dipicu oleh tensi geopolitik, perubahan iklim,
hingga disrupsi teknologi dan pasar keuangan global. Meski tantangan
membayangi, optimisme terhadap ketahanan ekonomi Indonesia tetap menguat. “Kita harus siaga, tapi jangan
kehilangan arah. Justru dalam krisis seperti ini, bangsa besar menunjukkan
kepemimpinannya,” ujar Presiden Prabowo dalam arahannya. Prabowo menekankan pentingnya antisipasi
dini dan respon terukur terhadap perubahan global yang cepat. Ia
menginstruksikan agar kebijakan ekonomi nasional difokuskan pada sektor-sektor
strategis yang berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja,
peningkatan investasi, serta penguatan daya beli masyarakat. Salah satu sorotan utama adalah
keberhasilan Indonesia dalam menjalin kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat,
yang membuka peluang besar untuk peningkatan ekspor produk padat karya dan
masuknya investasi baru. Langkah ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi
domestik sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Presiden juga kembali menegaskan
urgensi deregulasi dan penyederhanaan birokrasi, agar proses investasi lebih
cepat dan efisien. Ia menilai momentum ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat
transformasi ekonomi nasional menuju kemandirian dan daya saing tinggi. “Dunia berubah cepat. Kita tidak
bisa berjalan lambat,” tegas Prabowo. Rapat ini menunjukkan komitmen
pemerintahan Prabowo untuk secara aktif merespons tantangan global, sekaligus
merumuskan kebijakan ekonomi nasional yang kokoh, inklusif, dan adaptif
terhadap perubahan zaman. (Ning)
01 Agu 2025, 21:00 WIT
Rakorda Dukcapil se-Tanah Papua Digelar di Mimika: Genjot Digitalisasi dan Pendataan OAP Akurat
Papuanewsonline.com, Timika –
Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menjadi pusat perhatian Tanah Papua pada Kamis
(31/7/2025) sebagai tuan rumah Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kependudukan
dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) se-Tanah Papua. Dengan tema strategis “Percepatan
Pendataan dan Penginputan Database Orang Asli Papua (OAP) serta Digitalisasi
Layanan Adminduk untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik”, Rakorda ini
menjadi momentum penting memperkuat layanan publik yang inklusif dan berbasis
data. Acara dibuka langsung oleh Bupati
Mimika Johannes Rettob, didampingi Dirjen Dukcapil Kemendagri Dr. Teguh
Setyabudi dan Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley. Dalam sambutannya,
Bupati Rettob menegaskan pentingnya data kependudukan yang akurat untuk
menjamin keadilan distribusi program pemerintah, khususnya bagi masyarakat
Orang Asli Papua. “Database OAP sangat menentukan
arah kebijakan afirmatif di Papua. Maka dari itu, Dukcapil memegang peran kunci
sebagai ujung tombak pendataan yang tepat dan terpercaya,” tegas Rettob. Ia juga menyoroti kondisi Mimika
sebagai miniatur Indonesia dengan populasi yang sangat beragam, sehingga
akurasi data bukan hanya penting, tapi wajib. Sementara itu, Dirjen Dukcapil
Dr. Teguh Setyabudi menyampaikan bahwa dokumen kependudukan adalah fondasi
seluruh layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial,
hingga demokrasi. “Transformasi digital layanan
Adminduk bukan sekadar inovasi, tapi kebutuhan mendesak di era modern. Karena
itu, sinergi pusat dan daerah harus diperkuat untuk memastikan semua warga,
khususnya OAP, terdata dan terlayani,” ujar Teguh. Ia pun mengapresiasi Mal
Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Mimika sebagai salah satu yang terbaik secara
nasional dalam menghadirkan layanan publik yang cepat, terintegrasi, dan ramah
masyarakat. Rakorda ini juga memaparkan data
sementara integrasi OAP hingga 28 Juli 2025, yaitu:
Papua Tengah: 526.410 jiwa
Papua Barat: 294.436 jiwa
dan akan diperluas ke provinsi lainnya.
Rakorda menghasilkan sejumlah
strategi percepatan, seperti digitalisasi layanan Adminduk berbasis biometrik,
pendataan OAP door-to-door di wilayah terpencil, dan penguatan kapasitas SDM
Dukcapil. Dengan semangat kolaborasi lintas
provinsi, Rakorda ini diharapkan mendorong percepatan pendataan OAP secara
menyeluruh dan mewujudkan layanan kependudukan yang modern, merata, dan adil di
seluruh Tanah Papua. “Data yang benar adalah dasar
kebijakan yang adil,” tutup Bupati Rettob. (Jidan)
31 Jul 2025, 23:42 WIT
Kemenko Polkam Dorong Percepatan Pembangunan 4 DOB Papua
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Setelah dua tahun disahkan, empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua
masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pembangunan dan operasional
pemerintahan. Menanggapi hal itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmennya untuk mengawal dan
mendorong percepatan pembangunan di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua
Pegunungan, dan Papua Barat Daya. “Aspek infrastruktur pemerintahan
yang belum optimal, layanan dasar yang masih terbatas, serta regulasi
kelembagaan yang belum tuntas merupakan pekerjaan rumah bersama yang harus
segera diselesaikan,” ujar Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus Kemenko
Polkam, Ruly Chandrayadi, dalam pernyataan tertulis, Kamis (31/7/2025). Ruly mengakui, sejumlah kendala
seperti sulitnya pembukaan lahan hingga keterbatasan pendanaan menjadi penyebab
utama lambannya progres di lapangan. Meski begitu, ia menegaskan bahwa ada
komitmen kuat dari lintas kementerian—yakni Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas, dan
Kementerian PUPR—untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan
paling lambat tahun 2028. Beberapa skema yang disiapkan
termasuk mekanisme cost-sharing antara APBN dan APBD, serta mendorong kawasan
pemerintahan DOB masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). “Kami akan terus lakukan
asistensi, monitoring, dan evaluasi berkala untuk memastikan pembangunan tidak
mandek dan progresnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Ruly. Dalam rapat koordinasi bersama
perwakilan dari empat DOB, beberapa permasalahan mengemuka. Mulai dari keterlambatan
pembentukan perangkat daerah dan manajemen ASN, hingga belum selesainya
pengesahan lembaga seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPRP. Selain itu, pembangunan
gedung-gedung pemerintahan strategis seperti kantor gubernur, DPRP, dan MRP
masih terkendala anggaran. Ruly menekankan, penyelesaian
persoalan ini membutuhkan pendekatan komprehensif dan sinergi nyata dari pusat
hingga daerah. “Kemenko Polkam akan terus
menjalankan peran sebagai penghubung dan penyelaras kebijakan lintas sektor.
Kami ingin kehadiran DOB ini benar-benar berdampak positif bagi masyarakat
Papua,” pungkasnya. (Ning)
31 Jul 2025, 15:59 WIT
Sekda Mimika Pamit dengan Pesan Menyentuh: Tetap Loyal dan Dukung Kepemimpinan Daerah
Papuanewsonline.com, Timika –
Suasana haru menyelimuti apel gabungan di halaman Pusat Pemerintahan Mimika
(Puspem), Jalan SP 3, Senin (28/7/2025), ketika Sekretaris Daerah (Sekda)
Mimika, Petrus Yumte, memimpin apel terakhirnya sebelum resmi memasuki masa
pensiun pada 31 Juli 2025. Didampingi para pimpinan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN),
Yumte menyampaikan pesan perpisahan yang menggugah semangat pengabdian. Dalam
sambutannya, ia mengajak seluruh ASN untuk tetap solid dan mendukung penuh kepemimpinan
Bupati Johanes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong. “Hari ini adalah apel terakhir
saya sebagai Sekda Mimika. Saya titipkan pesan kepada seluruh ASN, tetaplah
loyal, profesional, dan dukung penuh kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati
kita,” ujar Yumte dengan suara bergetar. Ia juga menegaskan bahwa kemajuan
Mimika tidak bisa diraih tanpa integritas dan etos kerja yang tinggi dari
seluruh ASN. Sinergi, semangat kolaborasi, dan komitmen terhadap pelayanan
publik harus menjadi prioritas di setiap unit kerja. Tak hanya pesan moral, Yumte juga
menyampaikan arahan penting terkait implementasi sistem absensi sidik jari
(fingerprint) di semua OPD mulai 1 Agustus 2025. Hal ini merupakan bagian dari
rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna meningkatkan akuntabilitas
birokrasi. “Saya minta OPD yang belum punya
alat fingerprint segera berkoordinasi dengan Bagian Ortal. Setelah semua
diterapkan, kita akan laporkan ke KPK sebagai bentuk komitmen transparansi,”
tegasnya. Menutup apel, Yumte mengungkapkan
harapannya agar ASN Mimika dapat terus meningkatkan profesionalisme dan tetap
menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat. “Terima kasih atas dukungan
selama ini. Mari kita doakan Mimika terus maju dan menjadi daerah yang
sejahtera untuk semua,” tutupnya dengan senyum penuh haru, disambut tepuk
tangan hangat dari peserta apel. (jidan)
28 Jul 2025, 15:41 WIT
Pj Gubernur Papua Ajak Masyarakat Lawan Hoaks dan Sukseskan PSU Demi Bangun Citra Positif Papua
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, kembali mengingatkan masyarakat akan
pentingnya menjaga nama baik Papua di ruang digital. Dalam kunjungan kerjanya
ke sejumlah wilayah di Papua pada Jumat (25/7/2025), Fatoni menekankan bahwa media
sosial kini menjadi senjata dua mata—bisa membangun, tapi juga bisa merusak
jika digunakan tanpa tanggung jawab. “Di dunia maya, kita harus lawan
berita hoaks dan ujaran kebencian dengan narasi positif tentang Papua. Agar
dunia tahu bahwa Papua itu aman, toleran, dan tertib,” tegasnya. Fatoni mendorong masyarakat,
terutama generasi muda yang aktif bermedia sosial, untuk menjadi agen perubahan
digital. Ia mengajak semua pihak mengisi media sosial dengan konten-konten
inspiratif, edukatif, dan membanggakan tentang budaya, toleransi, dan kemajuan
Papua. Selain itu, Fatoni juga menyoroti
pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub
Papua yang akan dilaksanakan pada 6 Agustus 2025. Menurutnya, PSU adalah momen
krusial yang hanya terjadi lima tahun sekali dan tidak boleh disia-siakan. “Kesempatan PSU ini hanya lima
tahun sekali, jangan disia-siakan. Gunakan hak pilihmu dan ajak kerabat serta
tetangga datang ke TPS,” ajaknya. Pemerintah Provinsi Papua telah
menetapkan 6 Agustus sebagai hari libur demi memberi ruang kepada masyarakat
untuk memilih secara nyaman. Fatoni juga menekankan bahwa
siapa pun pemimpin yang terpilih nantinya harus didukung bersama. “Setelah terpilih, mari kita
dukung bersama dan kita kawal agar pemerintahan berjalan sesuai aturan untuk
membangun Papua yang lebih sejahtera,” katanya. Ia berharap dengan narasi positif
dan partisipasi demokratis, Papua bisa semakin dikenal dunia sebagai wilayah damai,
harmonis, dan penuh harapan. (Jidan)
27 Jul 2025, 20:40 WIT
Jelang PSU 6 Agustus, Pj Gubernur Papua Serukan Warga Keerom Jaga Damai dan Gunakan Hak Pilih
Papuanewsonline.com, Keerom –
Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Papua pada 6 Agustus 2025, Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni,
melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Keerom untuk memastikan kesiapan dan
mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi lima tahunan
ini. (24/7/2025) Dalam dialog bersama warga dan
tokoh masyarakat, Fatoni menekankan pentingnya menggunakan hak pilih sebagai
wujud nyata tanggung jawab sebagai warga negara. “Saya mengajak seluruh masyarakat
yang memiliki hak pilih untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilih
sebaik-baiknya. Satu suara sangat berarti bagi masa depan Papua,” ujarnya. Untuk memaksimalkan partisipasi
publik, Pemprov Papua telah menetapkan 6 Agustus sebagai hari libur daerah,
sehingga masyarakat memiliki waktu dan kesempatan untuk memilih tanpa hambatan. “Kesempatan ini tidak datang
setiap hari. PSU hanya terjadi lima tahun sekali, jangan disia-siakan. Ajak
keluarga dan tetangga untuk ikut memilih,” tambah Fatoni. Tidak hanya soal partisipasi
pemilih, Pj Gubernur juga menyoroti pentingnya menjaga kondusivitas wilayah,
khususnya menjelang PSU yang rawan isu sensitif. Ia meminta warga untuk tidak
mudah terpancing berita palsu dan ujaran kebencian yang berseliweran di media
sosial. “Mari kita rawat suasana damai
Papua. Hindari menyebarkan hoaks dan fitnah yang hanya memecah persatuan,”
tegasnya. Fatoni juga mengajak masyarakat
menjadi bagian dari gerakan membangun citra positif Papua. “Papua harus dikenal dunia karena
kerukunan, partisipasi, dan kedewasaan berdemokrasinya. Lawan narasi negatif
dengan semangat positif lewat media sosial,” pungkasnya. Dengan semangat kolaboratif ini,
Pj Gubernur berharap PSU berlangsung aman, damai, dan menghasilkan pemimpin
yang membawa Papua ke arah kemajuan. (Jidan)
27 Jul 2025, 20:07 WIT
Pj Gubernur Papua Ajak Pedagang Meriahkan PSU 6 Agustus: Satu Suara Tentukan Arah Papua
Papuanewsonline.com, Sarmi –
Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua
tinggal hitungan hari. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sarmi, Penjabat
(Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya
para pedagang, untuk menggunakan hak pilihnya pada 6 Agustus 2025 mendatang. Fatoni menyempatkan diri
berdialog langsung dengan para pedagang di pasar dan pusat ekonomi lokal. Dalam
percakapan yang akrab, ia menanyakan langsung status daftar pemilih mereka.
Mayoritas pedagang pun menyatakan bahwa mereka telah terdaftar sebagai pemilih
tetap. “Saya sudah tanya langsung ke
para pedagang, dan mereka sudah terdaftar. Maka saya mengajak seluruh
masyarakat Papua untuk datang ke TPS dan gunakan hak pilihnya. Jangan golput,”
tegas Fatoni, Jumat (25/7/2025). Fatoni menekankan bahwa
partisipasi masyarakat adalah kunci utama suksesnya PSU. Ia berharap proses
demokrasi ini bisa berlangsung damai, jujur, tertib, dan menggembirakan, serta
menjadi pesta demokrasi yang bermartabat. “Mari kita buktikan bahwa Papua
siap menentukan masa depannya secara damai dan demokratis. Untuk Papua yang
makin maju dan makin sejahtera,” imbuhnya. Selain itu, Fatoni mengapresiasi
kondisi sosial di Papua yang disebutnya sebagai miniatur keberagaman Indonesia.
Ia menyampaikan kekagumannya atas kerukunan antar suku dan budaya yang tetap
terjaga di tengah aktivitas ekonomi masyarakat. “Saya bertemu banyak pedagang,
dari Papua asli, Jawa Timur, Sulawesi, bahkan Sulawesi Tengah. Mereka semua
hidup rukun. Tidak ada konflik. Ini bukti bahwa Papua adalah tanah damai yang
harus kita jaga bersama,” ujarnya. Dengan suara lantang, Fatoni pun
menutup kunjungannya dengan pesan kuat: “Jangan takut ke TPS. Satu suara
kita hari ini adalah pondasi masa depan Papua yang lebih baik.” PSU Papua 2025 diharapkan menjadi
momentum penyegaran demokrasi lokal yang partisipatif, inklusif, dan
mengedepankan persatuan di atas segalanya. (Jidan)
26 Jul 2025, 21:59 WIT
Cegah Perpecahan Jelang PSU, Diskominfo Provinsi Papua Imbau Warga Bijak Bermedia Sosial
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua pada 6 Agustus 2025,
Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
mengajak masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial. Imbauan ini
dikeluarkan sebagai bentuk antisipasi terhadap meningkatnya konten provokatif
yang berpotensi memicu konflik di ruang digital. Kepala Dinas Diskominfo Papua, Jeri
Agus Yudianto, menekankan bahwa masyarakat harus lebih cerdas dalam menyikapi
informasi yang beredar, khususnya yang bersifat politis dan memecah belah. “Kalau kita melihat ada konten
yang memancing keributan atau perpecahan, sebaiknya tidak dikomentari apalagi
dibagikan,” tegas Jeri, Selasa (23/7/2025). Diskominfo mencatat adanya
lonjakan aktivitas dan dinamika informasi di media sosial seiring mendekatnya
jadwal PSU. Meskipun media massa cenderung memberikan edukasi yang berimbang,
media sosial dinilai masih menjadi ladang subur bagi hoaks dan ujaran
kebencian. “Kondisi ini tidak bisa dibiarkan
hanya jadi urusan pemerintah. Warga, tokoh masyarakat, dan pemuda harus ikut
aktif menjaga ruang digital kita,” lanjutnya. Sebagai langkah nyata, Diskominfo
Papua telah menggandeng tokoh agama dan tokoh adat untuk menyebarkan
pesan-pesan damai melalui berbagai kanal digital. Para tokoh tersebut didorong
untuk menyampaikan edukasi literasi digital kepada masyarakat, agar tidak mudah
terprovokasi oleh informasi menyesatkan. Hoaks dan ujaran kebencian
merupakan instrumen yang kerap digunakan untuk memecah belah masyarakat di
Provinsi Papua. Oleh karena itu, langkah Diskominfo Papua menggandeng tokoh
agama dan tokoh adat merupakan strategi yang efektif. Sebab, kedua tokoh ini
memiliki posisi yang sangat dihormati dan dekat dengan kehidupan sosial
masyarakat Papua. Suara mereka tidak hanya didengar, tetapi juga dipercaya,
sehingga sangat berpengaruh dalam membentuk sikap kolektif di tengah masyarakat Selain itu, Jeri juga menegaskan
pentingnya netralitas ASN dalam menghadapi PSU. Aparatur negara diminta bekerja
profesional dan tidak terlibat dalam politik praktis, demi menjaga kepercayaan
publik. “Mari kita jaga Papua tetap damai
dan aman dalam proses demokrasi ini,” pungkas Jeri. (GF)
26 Jul 2025, 14:21 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
