logo-website
Sabtu, 09 Mei 2026,  WIT
BERITA TAG Politik Homepage
Kaesang Bakal Hadiri RAKORWIL di Nabire, DPW PSI Papua Tengah Gelar Rapat Persiapan. Papuanewsonline.com, Nabire - Jelang kedatangan Ketua Umum DPP PSI di Nabire, DPW PSI Papua Tengah mengadakan rapat persiapan  pada hari Rabu, 22/04/2026 di kediaman ketua DPW PSI Papua Tengah. Rapat yang diawali ramah tamah dan perkenalan dengan Ketua DPW yang baru saja mendapatkan mandat dari Ketua Umum DPP PSI, Kaesang Pangarep yaitu bro Isaias Douw yang menggantikan (alm)  bro Nesco Wonda ini dihadiri oleh unsur pimpinan DPW PSI Papua Tengah, DPD dari 8 kabupaten serta anggota legislative dari PSI di Papua Tengah. DPP PSI meyakini bahwa hadirnya Isaias Douw dengan berbagai pengalaman politiknya selama ini dapat membawa angin segar bagi kemajuan dan eksistensi PSI di Papua Tengah. Apalagi jika dilihat dari perolehan kursi legislatif,, Papua Tengah menempati urutan kedua terbanyak di Indonesia setelah Propinsi NTT. Selain ramah tamah, Rapat Pimpinan DPW dan DPD ini juga membahas kesiapan jelang pelaksanaan Rapat Koordinasi Wilayah (RAKORWIL) perdana yang berisikan beberapa agenda penting, antara lain Pelantikan Pengurus DPW Papua Tengah, DPD 8 kabupaten oleh Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep, serta materi-materi pendukung bagi penguatan struktur Partai secara internal dan persiapan verifikasi Partai Politik. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPW PSI Papua Tengah, bro Isaias Douw didampingi Sekretaris bro Jemi Patabang yang juga anggota DPR Propinsi Papua Tengah dan Bendahara sist Ina Erari serta beberapa pengurus di tingkat DPW. Selain itu hadir pula ketua-ketua DPD dari 8 kabupaten yaitu Nabire, Mimika, Paniai, Deyai, Dogiyai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya serta anggota legislative masing-masing. RAKORWIL yang akan berlangsung pada tanggal 07 Mei 2026 di Nabire tersebut akan menghadirkan Ketua Umum DPP PSI, Kaesang Pangarep beserta rombongan yang juga melakukan lawatan ke Propinsi lainya se-Papua Raya. Hal ini sebagai wujud komitmen dan keseriusan PSI untuk “berperang” di 2029 dengan melakukan penguatan struktur dari pusat hingga daerah bahkan kampung.   Penulis : Hendrik Editor : GF 24 Apr 2026, 17:02 WIT
Refleksi Kedatangan Wapres di Mimika, Dewan Adat Soroti Krisis Kepercayaan Publik Papuanewsonline.com, Mimika – Kedatangan Wakil Presiden RI dalam kunjungan kerja pada 20–21 April 2026 di Kabupaten Mimika memunculkan berbagai dinamika di tengah masyarakat. Salah satunya datang dari Ketua Dewan Adat Daerah Kabupaten Mimika, Vinsen Oniyoma, yang menyampaikan refleksi kritis atas situasi sosial dan pemerintahan di daerah tersebut.Dalam pandangannya, kunjungan tersebut justru membuka realitas yang selama ini dirasakan masyarakat, yakni menumpuknya aspirasi yang belum tersalurkan secara maksimal."Aspirasi Membuludak, harapan kosong ke jakarta” ungkapnya dalam refleksi yang disampaikan kepada media.Ia menilai, kondisi pelayanan publik di Mimika saat ini ibarat bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak akibat akumulasi kekecewaan masyarakat."Protokoler dan akumulasi kekecewaan pelayanan publik di Mimika ibarat BOM waktu yang meledak." tegasnya.Menurut Vinsen, fenomena yang terjadi menunjukkan adanya kecenderungan sentralisasi harapan masyarakat kepada pemerintah pusat, bukan lagi kepada pemerintah daerah.“Sentralisasi Harapan" dimana masayarakat merasa hanya pemerintah pusat yang mampu memberikan harapan, solusi atau perbaikan dari pada pemerintah daerah serta pelayanan.Ia menyebut kondisi ini sebagai bentuk "mosi tidak percaya" secara sosiologis, yang mencerminkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pimpinan daerah.Dalam refleksinya, Vinsen menjelaskan bahwa ketidakpercayaan tersebut dipicu oleh berbagai persoalan mendasar, mulai dari buruknya pelayanan publik hingga praktik birokrasi yang dinilai berbelit."Ketidak percayaan ini biasanya dipicu oleh pelayanan publik yang buruk, birokrasi berbelit-belit,Pekraktek KKN,atau kebijakan yang tumpah tindi di daerah."Lebih lanjut, ia menilai kondisi ini merupakan sinyal kuat adanya masalah serius dalam tata kelola pemerintahan daerah yang perlu segera dibenahi."Ini adalah sinyal kuat adanya masalah serius dalam tata kelola pemerintahan di daerah."Secara umum, Vinsen melihat adanya penurunan legitimasi kepemimpinan di tingkat lokal yang berdampak pada meningkatnya harapan masyarakat kepada pemerintah pusat."Otoritas moral dan kepercayaan kepemimpinan sedang runtuh sehingga legitimasi kepemimpinan pusat diharapkan mengambil alih atau mengintervensi."Ia juga menegaskan bahwa fenomena ini menunjukkan krisis yang lebih luas dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah."Situasi di mana masyarakat secara luas tidak percaya kepada pimpinan daerah ( Bupati, Gubernur dan DPRP dan DPRD), namun mereka masih menaruh kepercayaan kepada pemerintah pusat.ini sebuah fenomena krisis."Dalam penilaiannya, masyarakat mulai meragukan kemampuan pimpinan daerah dalam mengelola kepentingan publik dan mewakili aspirasi rakyat."Masayarakat menilai pimpinan2 lokal daerah gagal dalam mewakili aspirasi, dalam mengelola keoentingan publik."Ia menambahkan bahwa kondisi ini harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Mimika dan DPRK Mimika sebagai penyelenggara pelayanan publik.Vinsen juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Bupati Mimika untuk segera melakukan pembenahan. Di antaranya adalah evaluasi sistem protokoler dalam penyambutan tamu negara, agar lebih tertata dan melibatkan masyarakat adat secara layak. Ia juga mendorong evaluasi terhadap kepala-kepala OPD yang dinilai belum mampu menerjemahkan nilai-nilai Otonomi Khusus di Mimika.Vinsen menekankan pentingnya kebijakan yang benar-benar menyentuh masyarakat adat Papua sebagai prioritas pembangunan daerah. Ia juga meminta adanya teguran terhadap biro protokoler agar setiap kunjungan kenegaraan ke depan dapat dirancang dengan lebih inklusif.Dengan refleksi ini, Dewan Adat berharap pemerintah daerah dapat segera melakukan pembenahan menyeluruh demi mengembalikan kepercayaan masyarakat.Kunjungan Wakil Presiden pun dinilai menjadi momentum penting untuk membaca kondisi riil di lapangan sekaligus memperbaiki arah kebijakan pembangunan di Mimika. (GF)  22 Apr 2026, 23:58 WIT
Mahasiswa Papua Gagal Temui Wapres Gibran Rakabuming Raka, Aksi Dihadang Aparat Papuanewsonline.com, Mimika — Dalam kunjungan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, pada 20–21 April, Forum Independen Mahasiswa West Papua (FIMWP) menggelar aksi untuk menyuarakan tuntutan penutupan PT Freeport Indonesia. Namun, aksi tersebut dihadang oleh aparat keamanan.Koordinator aksi, Onan Kobogau, menyampaikan bahwa pihaknya berupaya menemui langsung Wakil Presiden guna menyampaikan aspirasi terkait situasi di Papua yang mereka sebut sebagai kondisi darurat. Namun, upaya tersebut gagal setelah massa dicegat saat hendak mendekati lokasi kunjungan.“Kami ingin menyampaikan langsung kepada Wakil Presiden, tetapi kami dihalangi ketika mencoba masuk,” ujar Onan dalam pernyataannya.Onan juga mengaku sempat mencoba menerobos pengamanan yang diperketat di sekitar lokasi. Aksi berlangsung dalam situasi tegang, meskipun tidak dilaporkan adanya bentrokan besar.FIMWP menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk seruan kepada masyarakat luas, baik di tingkat internasional, nasional, maupun di tanah Papua, agar lebih memperhatikan isu-isu yang terjadi di wilayah tersebut.Onan berharap pesan yang mereka sampaikan dapat diangkat oleh media sehingga menjadi perhatian publik yang lebih luas.“Kami berharap pesan ini bisa tersampaikan melalui media kepada pihak internasional, nasional, maupun masyarakat di tanah Papua, agar dapat diketahui oleh publik,” tutupnya. Penulis: Bim Editor: GF 21 Apr 2026, 23:03 WIT
Pimpin Apel Power On Hand, Ini Arahan Kapolda Maluku Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., memimpin langsung pelaksanaan Apel *Power On Hand* yang digelar di Lapangan Tahaparry, Tantui, Polda Maluku, Senin (20/4/2026) pukul 08.00 WIT. Kegiatan ini diikuti oleh Irwasda Maluku, para Pejabat Utama Polda Maluku, serta seluruh personel Polda Maluku sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan.Apel *power on hand* bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan merupakan manifestasi nyata dari komitmen Polri dalam memastikan kesiapan personel, sarana, dan prasarana dalam menghadapi berbagai situasi kontinjensi, baik yang bersifat gangguan kamtibmas maupun potensi bencana alam.Dalam arahannya, Kapolda Maluku menekankan pentingnya rasa syukur atas kondisi kesehatan dan kesiapan yang dimiliki seluruh personel, sekaligus mengingatkan bahwa tugas kepolisian adalah bentuk pengabdian yang menuntut kesiapan setiap saat.“Kehadiran kita di sini bukan hanya rutinitas, tetapi wujud kesiapsiagaan kita sebagai anggota Polri dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kita adalah *Rastra Sewakottama*, yang harus siap 1x24 jam tanpa mengenal waktu,” tegas Kapolda.Lebih lanjut, Kapolda menguraikan bahwa dinamika global saat ini turut memberikan dampak terhadap stabilitas nasional, termasuk di wilayah Maluku. Ia menyoroti ketegangan geopolitik internasional yang berpotensi mempengaruhi distribusi energi dunia, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.Menurutnya, stabilitas ekonomi memiliki korelasi erat dengan situasi keamanan. Gangguan terhadap distribusi energi, seperti bahan bakar minyak dan gas bersubsidi, dapat memicu masalah sosial yang berujung pada gangguan kamtibmas.“Saya tegaskan, tidak boleh ada ruang bagi praktik ilegal seperti penyalahgunaan distribusi BBM dan gas bersubsidi. Ini menyangkut hak masyarakat dan stabilitas ekonomi yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.Selain faktor global, Kapolda juga menyoroti tantangan kamtibmas di tingkat lokal yang masih didominasi oleh tindak kekerasan, seperti konflik antarindividu, KDRT, hingga bentrokan antar kelompok masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa korban dari kasus-kasus tersebut mayoritas berasal dari kelompok rentan, yakni perempuan dan anak-anak, sementara pelaku didominasi usia produktif.Hal ini, menurut Kapolda, menjadi perhatian serius yang membutuhkan pendekatan komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui langkah-langkah pencegahan yang menyentuh akar permasalahan.Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Kapolda menekankan pentingnya optimalisasi strategi kepolisian yang mencakup pendekatan *preemtif*, *preventif*, hingga *represif* (penegakan hukum).Pendekatan *preemtif* dilakukan melalui penguatan peran Bhabinkamtibmas dan Polisi Lingkungan (Polima) dalam membangun komunikasi aktif dengan masyarakat serta mendeteksi potensi konflik sejak dini. Sementara itu, langkah *preventif* diwujudkan melalui patroli rutin, patroli dialogis, serta peningkatan pelayanan kepolisian, termasuk optimalisasi layanan darurat 110.Kapolda juga menegaskan pentingnya kesiapan kekuatan cadangan (*power on hand*) yang dapat digerakkan sewaktu-waktu apabila terjadi eskalasi gangguan keamanan atau bencana.“Kita harus selalu siap dengan kekuatan cadangan yang terlatih, terkoordinasi, dan memiliki mekanisme mobilisasi yang jelas. Ini menjadi kunci dalam merespons setiap potensi gangguan secara cepat dan tepat,” jelasnya.Dalam aspek penegakan hukum, Kapolda menekankan agar seluruh personel bertindak profesional, cepat, dan transparan. Ia mengingatkan bahwa penanganan kasus yang lambat atau tidak tepat justru dapat memperburuk situasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.Selain itu, Kapolda juga memberikan penekanan tegas terkait integritas personel. Ia mengingatkan agar tidak ada anggota yang terlibat dalam perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba maupun konsumsi minuman keras.“Jika ada anggota yang tidak mampu menjaga sikap dan perilaku, lebih baik mengundurkan diri daripada mencoreng nama baik institusi Polri,” tegasnya.Mengakhiri arahannya, Kapolda mengajak seluruh personel untuk terus menjaga kekompakan, meningkatkan semangat pengabdian, serta menanamkan nilai-nilai keikhlasan dalam menjalankan tugas.Apel berlangsung dengan tertib, lancar, dan penuh khidmat sebagai simbol kesiapan Polda Maluku dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Maluku. Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada pukul 08.40 WIT dalam situasi aman dan terkendali.Melalui apel ini, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, serta memastikan bahwa setiap potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi dan ditangani secara profesional demi terwujudnya Maluku yang aman, damai, dan sejahtera. PNO-12 21 Apr 2026, 19:02 WIT
Konsolidasikan Pengawasan Disiplin, Polda Maluku Gelar Coffee Morning Bersama POM TNI Papuanewsonline.com, Ambon - Sinergitas TNI-Polri kembali diperkuat di Maluku. Polda Maluku melalui Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) menggelar coffee morning bersama jajaran Polisi Militer (POM) TNI dari tiga matra sebagai langkah konsolidasi pengawasan disiplin dan penegakan hukum internal aparat.Kegiatan yang berlangsung di Gedung Plaza Presisi Manise, Ambon, Selasa (21/4/2026), ini menjadi bagian dari upaya menjaga soliditas dua institusi sebagai pilar utama stabilitas negara, khususnya di wilayah Maluku yang memiliki dinamika sosial tersendiri.Acara tersebut dihadiri Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, Irwasda, Kabidpropam, Kabidkum Polda Maluku, serta para komandan satuan Polisi Militer TNI AD, AL, dan AU beserta jajaran.Kabid Propam Polda Maluku kombes Pol Indera Gunawan, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar pertemuan informal, tetapi menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas institusi dalam menjaga profesionalisme personel di lapangan.“Kami ingin memastikan komunikasi dan kolaborasi dengan rekan-rekan POM TNI tetap terjaga dengan baik. Sinergitas ini penting untuk menjaga disiplin, integritas, dan kepercayaan publik terhadap TNI-Polri,” ujarnya.Menurutnya, keterlibatan seluruh unsur hingga tingkat personel merupakan langkah penting agar koordinasi tidak hanya berjalan di level pimpinan, tetapi juga efektif di lapangan.Ia menambahkan, pendekatan yang dibangun tidak hanya bersifat formal, tetapi juga emosional dan kekeluargaan, sehingga memudahkan penyelesaian berbagai persoalan yang berpotensi muncul di lapangan.Sementara itu, Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni menekankan bahwa soliditas TNI-Polri merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan keutuhan negara.“TNI dan Polri adalah pilar utama bangsa. Sinergitas yang kuat akan menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat lokal maupun dampak dari dinamika nasional dan global,” tegasnya.Ia juga mengingatkan bahwa koordinasi yang solid antara fungsi pengawasan internal Polri dan Polisi Militer TNI menjadi elemen penting dalam memastikan penegakan disiplin berjalan objektif, profesional, dan berkeadilan.Kegiatan yang dikemas dalam suasana santai tersebut diisi dengan diskusi ringan dan komunikasi terbuka antarpersonel, sebagai upaya membangun kesamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas di lapangan.Melalui forum ini, diharapkan sinergitas antara Bidpropam Polda Maluku dan POM TNI semakin solid, sehingga mampu memperkuat pengawasan internal serta menjaga marwah institusi TNI-Polri di tengah masyarakat. PNO-12 21 Apr 2026, 18:17 WIT
Apresiasi Kinerja Bapenda, Komisi II DPRK Mimika: Hasil Bagus Tapi Tidak Boleh Puas Papuanewsonline.com, Timika – Komisi II DPR Kabupaten Mimika memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang berhasil merealisasikan pendapatan tahun 2025 sebesar Rp6,04 triliun atau mencapai 98,35 persen dari target Rp6,15 triliun. Namun, dalam kunjungan kerja pada Rabu (15/4/2026), dewan menekankan agar capaian tersebut tidak membuat pihak eksekutif berpuas diri dan harus terus ditingkatkan.Wakil Ketua Komisi II, Mariunus Tandiseno, menilai capaian ini luar biasa, namun menegaskan pentingnya mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyebut Bapenda sebagai "dapur" keuangan daerah yang harus terus didukung untuk meningkatkan kemandirian fiskal, terutama di luar dana transfer pusat. "Hasilnya sudah baik, tapi tidak boleh puas. Harus terus digenjot, khususnya dari sektor-sektor lain," tegasnya.Sementara itu, Sekretaris Komisi II, Adrian Andhika Thie, meminta pengawasan lebih ketat terhadap potensi pendapatan dari sektor usaha hiburan, retribusi minuman keras (miras), hingga kontribusi tenaga kerja luar daerah. Ia menyoroti pentingnya penataan tata niaga miras agar sesuai regulasi, sehingga penerimaan daerah maksimal sekaligus meminimalkan dampak sosial negatif di masyarakat.Senada, Anggota Komisi II Dessy Putrika Ros Rante meminta Bapenda terus berinovasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Ia menekankan target pendapatan seharusnya meningkat setiap tahun. Dessy juga mengapresiasi transparansi dan akuntabilitas data yang disajikan Bapenda selama ini, dan berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif semakin kuat untuk menggali potensi ekonomi yang belum tersentuh.  Penulis: Jid Editor: GF 18 Apr 2026, 18:31 WIT
Wakapolri Tekankan Transformasi Digital dan Penguatan SDM pada Rakernis Humas Polri 2026 Papuanewsonline.com, Jakarta – Wakapolri Komjen. Pol Dedi Prasetyo memberikan pengarahan strategis kepada jajaran dalam kegiatan Rakernis Humas Polri 2026 di Jakarta (15/04). Dalam arahannya, Wakapolri mengapresiasi peningkatan kualitas strategi manajemen media yang dinilai semakin baik dari tahun ke tahun. “Humas adalah suara dan telinga institusi. Peran ini menempatkan Humas di garis depan sekaligus garis terakhir dalam menjaga marwah Polri,” tegas Komjen. Pol Dedi Prasetyo.Lebih dari sekadar juru bicara, Wakapolri menyampaikan bahwa Humas Polri merupakan komunikator strategi yang harus dapat mengelola persepsi publik terutama dalam membangun kepercayaan publik. “Humas bukan sekadar juru bicara, tetapi strategic communication hub yang mengelola persepsi publik, membangun kepercayaan, serta melawan disinformasi untuk mendukung legitimasi institusional,” tegas Wakapolri.Wakapolri menekankan bahwa Divhumas harus mampu bertransformasi melalui pendekatan intelligence-led communication, dengan mengoptimalkan sistem berbasis big data dan artificial intelligence seperti monitoring real-time, analisis cerdas, hingga respons cepat terhadap isu. Ia juga menegaskan pentingnya penggunaan framework komunikasi berbasis akurasi, relevansi, hingga tujuan yang jelas dalam setiap produksi konten.Selain itu, ia menyoroti pentingnya internalisasi fungsi kehumasan di seluruh lini organisasi Polri. Mengacu pada Perkap Nomor 6 Tahun 2023, fungsi kehumasan tidak hanya diemban oleh personel Humas, tetapi seluruh anggota Polri. “Di tengah arus informasi yang serba cepat, setiap personel harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, tepat, dan penuh empati,” jelasnya.Dalam konteks pembangunan jangka panjang, Wakapolri mengingatkan bahwa seluruh jajaran Humas harus memahami arah kebijakan nasional melalui RPJPN 2025-2045, termasuk delapan agenda pembangunan nasional dan transformasi digital sebagai pilar utama. Hal ini penting agar komunikasi publik Polri selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.Wakapolri juga menjelaskan terkait Grand Strategy Polri 2025–2045 yang terbagi dalam empat tahap, mulai dari penguatan pondasi organisasi hingga terwujudnya Polri yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada masyarakat. Lima tujuan utama Polri juga harus dicapai secara terukur, mulai dari menjaga kamtibmas, penegakan hukum yang adil dan humanis, hingga transformasi menuju organisasi modern berbasis teknologi.Ia juga menggarisbawahi pentingnya optimalisasi War Room Humas sebagai pusat kendali informasi untuk memonitor isu viral, menganalisis tren, serta menentukan langkah mitigasi dan amplifikasi secara cepat dan tepat.Menutup arahannya, Wakapolri mengingatkan bahwa Divisi Humas Polri adalah representasi utama dalam komunikasi Polri kepada masyarakat. “Humas harus menjadi garda terdepan dalam menerapkan strategic intelligence-led communication, sekaligus menjaga marwah institusi Polri di ruang publik,” pungkasnya. PNO-12 16 Apr 2026, 19:32 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT