Papuanewsonline.com
BERITA TAG Politik
Homepage
Kasad: Kepemimpinan Bukan Sekadar Jabatan, Melainkan Memberi Arah dan Solusi
Papuanewsonline.com, Jakarta – Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa memimpin Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pangdam XII/Tanjungpura, Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Danpuspenerbad), dan Kepala Dinas Sejarah Angkatan Darat (Kadisjarahad) yang digelar di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Rabu (14/1/2026).Jabatan Pangdam XII/Tanjungpura diserahterimakan dari Mayjen TNI Jamallulael, S.Sos., M.Si., kepada Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito, S.I.P., M.Si. Sementara itu, jabatan Danpuspenerbad diserahterimakan dari Mayjen TNI Zainuddin kepada Brigjen TNI Mochamad Masrukin, M.Han., serta jabatan Kadisjarahad dari Brigjen TNI Veri Sudijianto Sudin, S.I.P., M.Si., kepada Brigjen TNI Teddy Arifiyanto Setimiharja, S.I.P., M.M., M.Han.Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., dalam amanat tertulis yang dibacakan Wakasad menegaskan bahwa serah terima jabatan di lingkungan TNI AD bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan bagian dari mekanisme pembinaan organisasi untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan dan peningkatan kinerja satuan.Kasad juga menekankan bahwa kepemimpinan bukan semata-mata tentang jabatan, melainkan kemampuan untuk memberi arah, membentuk karakter satuan, serta menghadirkan solusi atas setiap tantangan yang dihadapi. Pergantian kepemimpinan diharapkan mampu menghadirkan semangat dan perspektif baru dalam menjawab dinamika tugas TNI AD yang semakin kompleks.“Di tengah perkembangan lingkungan strategis dan meningkatnya tuntutan masyarakat, setiap pemimpin dituntut untuk mampu bergerak cepat, berpikir adaptif, dan bertindak tepat,” kutip Wakasad.Kasad juga memberikan penekanan kepada para pejabat baru agar segera beradaptasi dengan lingkungan tugas masing-masing serta menghadirkan inovasi yang solutif dan aplikatif. Kepemimpinan yang dibangun diharapkan tetap berpegang pada prinsip, tegas dalam pelaksanaan tugas, serta bijak dalam pembinaan personel.Selain itu, para pejabat diminta untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan operasional satuan melalui latihan yang intensif dan realistis, serta mengelola potensi sumber daya secara optimal dengan membangun sistem kerja yang adaptif dan memanfaatkan teknologi secara tepat guna.Melalui estafet kepemimpinan ini, Kasad berharap seluruh satuan dapat terus meningkatkan profesionalisme, soliditas, dan kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan tugas, sekaligus memberikan kontribusi terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. PNO-12
15 Jan 2026, 14:34 WIT
Senator Papua Interupsi Rapat DPD RI: "Butuh Sekolah Dan RS, Bukan Markas Tentara"
Papuanewsonline.com, Jakarta — Senator Papua Barat Daya,
Paul Finsen Mayor, menginterupsi jalannya Rapat Paripurna Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) RI pada Rabu (14/1/2026). Interupsi tersebut dilakukan untuk
menyampaikan penolakan masyarakat Papua terhadap rencana pembangunan batalion
terkait program ketahanan pangan di wilayah Papua.Dalam forum resmi tersebut, Paul menegaskan bahwa masyarakat
Papua memiliki kebutuhan yang jauh lebih mendesak dibanding kehadiran markas
militer. “Itu didatangkan apa batalion pertanian atau perkebunan. Orang Papua
butuh sekolah dan rumah sakit bukan markas tentara,” ujarnya di hadapan
pimpinan dan anggota DPD RI.Ia mengingatkan bahwa Papua memiliki status Otonomi Khusus
(Otsus) yang semestinya menjadi dasar utama dalam perumusan kebijakan
pembangunan. Menurutnya, prioritas utama yang harus dibahas dan direalisasikan
di Papua adalah sektor pendidikan dan kesehatan. “Itu penting, karena kita di
otsus kita yang dibahas dulu itu masalah utama itu pendidikan dan kesehatan,”
jelas Paul.Selain menyoroti rencana pembangunan batalion, Paul juga
menyampaikan aspirasi masyarakat adat Papua yang menolak wacana pengembangan
perkebunan kelapa sawit di wilayah Papua. Ia menyebut penolakan tersebut datang
langsung dari masyarakat adat yang khawatir terhadap dampak lingkungan dan
sosial.“Pimpinan, masyarakat adat di Papua itu menolak wacana sawit
di Papua,” ungkap Paul sambil menyampaikan berbagai masukan yang ia terima dari
masyarakat di daerah pemilihannya.Lebih lanjut, Paul meminta agar pimpinan DPD RI meneruskan
aspirasi tersebut kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia. “Jadi nanti sampaikan
ke Pak Prabowo sama Bahlil itu setop dengan barang itu karena orang Papua tidak
suka,” pungkasnya.Menanggapi interupsi tersebut, Ketua DPD RI Sultan B
Najamuddin menyatakan bahwa pihaknya akan menampung seluruh aspirasi yang
disampaikan oleh Senator Papua Barat Daya. Ia menegaskan bahwa DPD RI memiliki
komitmen untuk menyuarakan kepentingan daerah kepada pemerintah pusat.“Makanya kita sedang mencari jadwal ketemu, termasuk dengan
Pak Presiden dalam rapat konsultasi menyampaikan hal yang sama,” pungkas Sultan
B Najamuddin.Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat menyampaikan
harapan agar Papua turut mengembangkan perkebunan kelapa sawit sebagai bagian
dari program swasembada energi nasional. Pernyataan tersebut kini menuai
penolakan terbuka dari perwakilan daerah Papua di forum parlemen. Penulis: JidEditor: GF
14 Jan 2026, 23:09 WIT
Demo Mahasiswa dan Warga Desak Penarikan TNI Non-Organik dan Tolak Tambang Blok Wabu
Papuanewsonline.com, Sugapa – Ratusan mahasiswa dan
masyarakat Kabupaten Intan Jaya, Papua, menggelar aksi demonstrasi di depan
Kantor Bupati Intan Jaya, Selasa (13/1/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk
penyampaian aspirasi kepada pemerintah daerah, provinsi, hingga pemerintah
pusat terkait situasi keamanan dan rencana pengelolaan sumber daya alam di
wilayah mereka.Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar TNI non-organik
segera ditarik dari seluruh wilayah Tanah Papua, khususnya Kabupaten Intan
Jaya. Kehadiran aparat non-organik dinilai telah menimbulkan rasa tidak aman di
tengah masyarakat, terutama karena pembangunan pos-pos TNI yang berada di
sekitar permukiman warga.Perwakilan mahasiswa, Yohanes Tabuni, menyampaikan bahwa
kondisi tersebut menghambat aktivitas masyarakat sehari-hari. Ia menegaskan
bahwa warga merasa terbatasi dalam menjalani kehidupan normal akibat keberadaan
pos-pos keamanan di dekat kampung-kampung.Selain persoalan keamanan, demonstran juga menyuarakan
penolakan terhadap rencana pengoperasian Gunung Blok Wabu. Masyarakat menilai
aktivitas tersebut berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keberlangsungan
hidup masyarakat lokal yang bergantung pada alam sekitar.Aksi demonstrasi berlangsung dengan tertib dan damai,
meskipun massa menyampaikan tuntutan secara tegas. Mahasiswa dan masyarakat
berharap pemerintah segera merespons aspirasi yang disampaikan agar situasi di
Intan Jaya tidak semakin memburuk.Perwakilan masyarakat, Maria Mabel, menegaskan bahwa
perjuangan akan terus dilakukan hingga tuntutan penarikan TNI non-organik dan
penolakan pengoperasian Gunung Blok Wabu mendapat kepastian dari pemerintah.Menanggapi aksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya
melalui Sekretaris Bupati, Yustus Wonda, menyatakan bahwa seluruh aspirasi
masyarakat telah diterima secara resmi oleh pemerintah daerah.Pemerintah daerah berkomitmen untuk menindaklanjuti tuntutan
tersebut dengan melakukan koordinasi bersama pemerintah provinsi dan pemerintah
pusat guna mencari solusi terbaik bagi masyarakat Kabupaten Intan Jaya.Aksi demonstrasi ini mencerminkan harapan masyarakat agar
kebijakan pemerintah ke depan lebih mengedepankan pendekatan dialog, rasa aman,
serta perlindungan terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat
setempat.Penulis: HendEditor: GF
13 Jan 2026, 18:12 WIT
Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Polri Terima Penghargaan dari Presiden Prabowo
Papuanewsonline.com, Karawang - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerima penghargaan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas kontribusi nyata dalam mendukung penguatan ketahanan pangan nasional yang menjadi bagian dari agenda Asta Cita Presiden. Penganugerahan tersebut berlangsung dalam momentum Panen Raya Nasional di Kabupaten Karawang, yang dihadiri ribuan petani serta pemangku kepentingan sektor pertanian dari seluruh Indonesia.Penghargaan diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 dan 2/PK Tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa dan Satyalancana Wira Karya. Presiden menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor, mulai dari petani, penyuluh, pemerintah daerah, hingga unsur TNI–Polri.Dalam penganugerahan tersebut, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. menerima Tanda Kehormatan Bintang Jasa Nararya sebagai bentuk apresiasi negara atas peran strategis Polri dalam menjaga stabilitas, pengamanan, serta pendampingan program ketahanan pangan nasional.Selain Wakapolri, Presiden juga menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya kepada sejumlah pejabat dan personel Polri yang dinilai konsisten mendukung penguatan ketahanan pangan nasional melalui fungsi pembinaan, pengamanan wilayah, serta pendampingan program di lapangan.Adapun penerima Satyalancana Wira Karya dari unsur Polri, yaitu:1. Komjen Pol. Drs. Syahardiantono, M.Si., Kepala Badan Reserse Kriminal Polri;2. Irjen Pol. Anwar, S.I.K., M.Si., Asisten SDM Kapolri;3. Irjen Pol. Dr. Ribut Hari Wibowo, S.I.K., S.H., M.H., Kapolda Jawa Tengah;4. Irjen Pol. Dr. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., Kapolda Jawa Barat;5. Irjen Pol. Helfi Assegaf, S.I.K., S.H., M.H., Kapolda Lampung;6. Irjen Pol. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., Kapolda Kalimantan Barat;7. Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, S.H., S.I.K., Kapolda Kalimantan Selatan;8. Brigjen Pol. Langgeng Purnomo, S.I.K., M.H., Karobinkar SSDM Polri;9. Brigjen Pol. Djoko Prihadi, S.H., Analis Kebijakan Ahli Utama Polri;10. Kombes Pol. Dr. Boy Jeckson Situmorang, S.H., S.I.K., M.H., Karo SDM Polda Riau;11. AKBP Alsyahendra, S.I.K., M.H., Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat;12. AKBP Rivanda, S.I.K., Kapolres Blitar;13. AKBP Toni Kasmini, S.I.K., S.H., M.H., Kapolres Lampung Selatan;14. AKBP Ike Yulianto W., S.H., S.I.K., M.H., Kapolres Grobogan;15. AKBP Yugi Bayu Hendarto, S.I.K., M.A.P., Kapolres Garut;16. AKBP Wawan Andi Susanto, S.H., S.I.K., M.H., Kapolres Blora;17. AKBP Sugeng Setyo Budhi, S.I.K., M.Tr.Opsla., Kapolres Bone;18. AKBP Wahyu Sulistyo, S.H., S.I.K., M.P.M., Kapolres Wonogiri;19. AKBP Dr. Samian, S.H., S.I.K., M.Si., Kapolres Sukabumi; dan20. AKBP Syahrul Awab, S.Sos., S.I.K., Kapolres Bengkayang.Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi amanah bagi Polri untuk terus menjaga konsistensi pengabdian kepada masyarakat.“Penghargaan ini dimaknai sebagai amanah bagi Polri untuk terus mengawal ketahanan pangan nasional, khususnya pada komoditas strategis seperti jagung, agar program yang dicanangkan Presiden berjalan berkelanjutan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Trunoyudo, Rabu (7/1).Sepanjang tahun 2025, Satgas Ketahanan Pangan Polri mencatat capaian strategis berupa peningkatan produksi jagung nasional sekitar 9 persen atau setara 1,36 juta ton, sehingga total produksi mencapai 16.501.555,66 ton. Akselerasi tertinggi terjadi pada kuartal IV, seiring optimalisasi lahan seluas 651.196 hektare dengan hasil produksi sekitar 3.479.432 ton.Penyerapan jagung oleh Bulog sebesar 101.713 ton atau 63,8 persen dari target turut berkontribusi menjaga stabilitas harga di tingkat petani serta mencegah spekulasi pasar.Melalui capaian dan penghargaan tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus hadir, bekerja secara profesional, serta mengawal ketahanan pangan nasional sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara. PNO-12
08 Jan 2026, 12:30 WIT
DPRK Mimika Gelar Rapat Khusus, Sikapkan Diri Terhadap Konflik Kwamki Narama
Papuanewsonline.com, Mimika — Badan Musyawarah (Bamus) Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar rapat khusus guna menyikapi
konflik antar dua kelompok warga di Distrik Kwamki Narama yang hingga kini
telah menelan 11 korban jiwa. Rapat tersebut menjadi bentuk keprihatinan serius
lembaga legislatif daerah terhadap eskalasi kekerasan yang belum juga mereda.Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, menyampaikan bahwa
pertemuan yang semula dijadwalkan untuk membahas agenda rutin enam bulanan
akhirnya diarahkan secara khusus untuk mencari solusi konkret agar konflik
segera diakhiri. Ia menilai, situasi yang terus memakan korban tidak bisa lagi
ditanggapi secara biasa.“Kita tidak bisa tinggal diam melihat saudara-saudara kita
terus berantem dan kehilangan nyawa. Penanganannya terkesan lambat, sementara
korban terus bertambah,” ujarnya pada Selasa (6/1/2026).Primus menegaskan bahwa konflik terjadi di wilayah yang
memiliki struktur pemerintahan lengkap serta kehadiran aparat keamanan TNI dan
Polri. Namun demikian, langkah-langkah penanganan di lapangan dinilai masih
perlu dipercepat agar tidak terus berlarut-larut.Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang
diterima DPRK, sebagian pihak yang terlibat konflik merupakan warga dari
kabupaten lain. Meski demikian, karena peristiwa berlangsung di wilayah
Kabupaten Mimika, pemerintah daerah tetap memikul tanggung jawab penuh untuk
mengambil peran utama dalam penyelesaian konflik tersebut.“Walaupun ada unsur warga dari luar kabupaten, karena
lokasinya di Mimika maka kami harus mengambil inisiatif untuk mengakhiri perang
saudara ini,” katanya dengan tegas.Sebagai tindak lanjut, DPRK Mimika berencana melakukan
koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Kabupaten Mimika serta unsur TNI-Polri.
Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk merumuskan langkah-langkah konkret yang
dapat ditempuh secara bersama demi menghentikan konflik dan memulihkan situasi
keamanan.“Kami akan koordinasi lagi dengan pemerintah daerah dan
aparat keamanan untuk memastikan langkah apa yang bisa diambil bersama agar
perang ini segera berakhir,” ungkap Primus.Menurutnya, penyelesaian konflik tidak dapat hanya
mengandalkan pendekatan keamanan. Keterlibatan berbagai unsur, termasuk
pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, dinilai penting agar proses
perdamaian berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.Namun, Primus mengakui bahwa upaya sebelumnya untuk
melibatkan tokoh-tokoh masyarakat belum membuahkan hasil maksimal. Salah satu
kendala utama adalah adanya pandangan dari masing-masing kelompok yang
menganggap jumlah korban jiwa harus berimbang sebelum perdamaian tercapai.Menyikapi kondisi tersebut, DPRK Mimika berencana melibatkan
anggota dewan yang merupakan putra asli dari suku-suku setempat. Pendekatan
berbasis adat dan ikatan emosional dinilai menjadi kunci untuk membuka ruang
dialog yang lebih tulus dan menyentuh akar persoalan.“Kami akan melibatkan teman-teman anggota dewan yang berasal
dari adat yang sama dengan kelompok yang bertikai, agar pendekatan bisa
dilakukan dari hati ke hati. Hanya dengan sentuhan emosional dan adat yang bisa
kita jembatani kesatuan kembali,” pungkasnya. Penulis: JidEditor: GF
06 Jan 2026, 20:59 WIT
Gelar Rakor Bersama Forkopimda, Kapolda Maluku Bahas Penanganan Bentrok Pemuda di Negeri Liang
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku terkait penanganan bentrok antar sekelompok pemuda di Negeri Liang, Kabupaten Maluku Tengah.Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Markas Polda Maluku, Senin (5/1/2026), ini dihadiri Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni S.I.K., M.H, Kabinda Maluku, Plh Sekda Maluku, Irwasda Maluku, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku, Asisten Intelijen Kasdam XV/Pattimura, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku, anggota Komisi I DPRD Maluku, Bupati Maluku Tengah, Sekretaris Walikota Ambon, Sekda Maluku Tengah, para Pejabat Utama gabungan TNI-Polri dan Kejaksaan, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Dandim 1504/Ambon, pimpinan OPD lintas Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah, Camat Salahutu, serta tamu undangan lainnya.Rakor yang dilaksanakan oleh Polda Maluku ini merupakan langkah strategis dan terpadu dalam merespons bentrokan yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus sebagai upaya mencari solusi menyeluruh, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi masyarakat Negeri LiangDalam kegiatan tersebut, sejumlah pokok permasalahan dibahas secara komprehensif, antara lain legalitas kepemimpinan Raja/Kepala Pemerintahan Negeri serta pengelolaan anggaran dan keadilan distribusi sumber daya; Rehabilitasi kerusakan fasilitas dan penanganan korban konflik; Program pemberdayaan pemuda dan masyarakat sebagai langkah pencegahan konflik; dan Penguatan sistem pengamanan melalui Pos Pam, rencana pengamanan (Renpam), contingency plan penanganan bentrok, serta pembinaan pemuda dan masyarakat dan penegakkan hukumKapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto dalam sambutannya menegaskan bahwa rapat yang dilaksanakan dengan pola diskusi interaktif ini berorientasi pada tindak lanjut yang nyata.“Rapat ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi harus menghasilkan langkah konkret. Tujuan utama kita adalah menciptakan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif, khususnya terhadap gangguan kamtibmas yang berlatar belakang kekerasan, perkelahian kelompok, hingga konflik sosial,” tegasnya.Kapolda menekankan pola konflik seperti yang terjadi di Negeri Liang bukan hal baru dan telah terjadi di berbagai wilayah. Oleh karena itu, penanganannya harus bersifat menyeluruh, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta tidak hanya mengedepankan pendekatan keamanan, tetapi juga aspek sosial, pemerintahan, adat, dan hukum.Saat rakor, berbagai masukan strategis disampaikan oleh para peserta. Direktur Intelkam Polda Maluku mengungkapkan, wilayah Maluku Tengah memiliki potensi konflik cukup tinggi dengan lebih dari 100 permasalahan yang teridentifikasi, sehingga diperlukan optimalisasi peran perangkat desa dan evaluasi program sebelum pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri (KPN).Sebelum menutup rakor, Kapolda Maluku menyampaikan sejumlah kesimpulan dan penegasan penting. Ia menekankan perlunya sinkronisasi antara hukum positif dan hukum adat dalam kepemimpinan Negeri Liang agar memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat.Kapolda juga menegaskan bahwa aktivitas provokatif di media sosial akan terus dipantau melalui tim siber Ditreskrimsus Polda Maluku, dan terhadap akun-akun yang terbukti memicu konflik telah dilakukan pemanggilan serta pemeriksaan.“Terkait penegakan hukum, kendala utama adalah masyakat tidak menjadi saksi dan kurangnya kelengkapan alat bukti. Pelaku bersembunyi di dalam komunitas dan komunitas melindungi pelaku. Namun hal tersebut tidak akan menghentikan proses penegakkan hukum” tegas Kapolda.Sebagai langkah tegas ke depan, Kapolda menegaskan bahwa apabila kembali terjadi bentrokan, aparat keamanan akan melakukan tindakan penegakan hukum secara tegas berupa penangkapan, bukan sekadar imbauan atau pembubaran.Selain itu, Kapolda mendorong agar pada tahun anggaran 2026 dialokasikan program-program kepemudaan yang terarah dan berkelanjutan sebagai sarana pembinaan dan pencegahan konflik sosial. PNO-12
06 Jan 2026, 14:04 WIT
Kritik dari DPRD Papua Tengah: Bupati Mimika Dinilai Gagal Pimpin Daerah dan Diminta Mundur
Papuanewsonline.com, Mimika — Tekanan politik terhadap
Bupati Mimika Johannes Rettob semakin menguat. Anggota DPRD Provinsi Papua
Tengah, Yohanes Kemong, melontarkan kritik keras dan terbuka atas kinerja
Pemerintah Kabupaten Mimika yang dinilainya gagal total dalam mengelola konflik
sosial dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat selama satu tahun
terakhir.
Dalam pernyataan sikapnya, Yohanes Kemong yang merupakan
putra asli Mimika dari Suku Amungme menegaskan bahwa Bupati Mimika tidak
memiliki kapasitas kepemimpinan yang memadai untuk menyelesaikan persoalan
mendasar masyarakat, terutama yang menyangkut keselamatan dan martabat Orang
Asli Papua.
“Berbagai konflik sosial terjadi dan dibiarkan
berlarut-larut tanpa penyelesaian yang tuntas. Pemerintah daerah gagal hadir di
tengah penderitaan rakyatnya sendiri,” tegas Kemong.
Ia secara terbuka menyoroti sejumlah konflik besar yang
hingga kini tak kunjung diselesaikan, mulai dari konflik masyarakat Kamoro,
konflik Kapiraya, hingga konflik berdarah di Distrik Kwamki Narama. Menurutnya,
konflik Kwamki Narama merupakan cerminan paling telanjang dari kegagalan
kepemimpinan Bupati Mimika.
“Konflik itu terjadi di wilayah masyarakatnya sendiri dan
telah menelan sekitar 10 korban jiwa, hampir 200 orang luka-luka, serta
melumpuhkan aktivitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. Namun, Bupati Mimika
tidak mampu menyelesaikannya,” kata Kemong.
Situasi tersebut, menurut Kemong, telah menjerumuskan
masyarakat ke dalam lingkaran penderitaan yang berkepanjangan. Tangisan,
jeritan, dan rasa takut terus menghantui warga, sementara pemerintah daerah
dinilai tidak menunjukkan kepemimpinan yang tegas, hadir, dan solutif.
Lebih jauh, Yohanes Kemong menyatakan secara terbuka bahwa
Johannes Rettob tidak mampu menjalankan kepemimpinan secara efektif dan
bertanggung jawab. Kondisi ini bahkan dinilai mencoreng nama baik pribadi,
keluarga, serta para tokoh dan pemimpin Orang Asli Papua yang sebelumnya
membangun Mimika dengan integritas dan pengabdian.
Tak berhenti di situ, Kemong juga mengungkap dugaan kuat
yang berkembang di tengah masyarakat terkait jalannya roda pemerintahan
Kabupaten Mimika. Ia menyebut adanya persepsi publik bahwa kekuasaan
pemerintahan tidak sepenuhnya dijalankan oleh Bupati, melainkan dikendalikan
oleh pihak lain, termasuk dugaan keterlibatan istri Bupati dalam pengaturan
kekuasaan serta distribusi anggaran kepada kelompok tertentu.
“Dugaan-dugaan ini semakin merusak kepercayaan publik
terhadap Pemerintah Kabupaten Mimika,” ujarnya.
Atas seluruh kondisi tersebut, Yohanes Kemong secara tegas
meminta Johannes Rettob untuk mengundurkan diri dari jabatan Bupati Mimika.
“Jika tidak mampu memimpin dan menyelesaikan persoalan rakyat, jangan
memaksakan diri tetap menjadi bupati,” tegasnya, sembari mengingatkan bahwa
tahun 2026 harus menjadi momentum perubahan sebelum akumulasi kekecewaan rakyat
berubah menjadi gejolak sosial yang lebih besar dan tak terkendali.
Penulis: Bim
Editor: GF
06 Jan 2026, 10:09 WIT
Polda Maluku Gelar Acara Kenal Pamit Irwasda, Dir Narkoba, Kabid TIK dan Kapolres Tual
Papuanewsonline.com, Ambon - Usai pelaksanaan upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Irwasda, Direktur Narkoba dan Kabid TIK serta Kapolres Tual, Polda Maluku menggelar acara kenal pamit yang berlangsung di lobi lantai 2 Markas Polda Maluku, Sabtu (3/1/2026).Kegiatan yang telah menjadi tradisi Polri ini dihadiri langsung oleh Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, dan Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H.Seluruh pejabat utama dan para Kapolres jajaran beserta Pengurus Bhayangkari Daerah Maluku turut hadir dalam acara yang berlangsung penuh kekeluragaan tersrbut.Kapolda Maluku dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada pejabat yang baru dilantik. Ia meminta agar setelah ini dapat segera menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi yang ada sehingga dalam pelaksanaan tugas bisa berjalan baik dan lancar. "Selamat datang kepada para pejabat yang baru saja diserah terimakan jabatannya. Segera menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada dan lakukan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pejabat utama yang ada di Polda Maluku," pintanya.Penyesuaian diri, kata Kapolda, penting untuk segera dilakukan sehingga pelaksanaan tugas dalam melayani masyarakat dapat berjalan baik dan lancar. "Saya berharap setiap pekerjaan yang akan kita laksanakan dapat kita lakukan dengan baik dan maksimal terlebih harus dilaksanakan dengan ikhlas," harapnya.Pekerjaan yang dilaksanakan secara ikhlas, lanjut Kapolda tidak hanya menjadi penilaian pimpinan, tapi yang terpenting adalah bernilai ibadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa."Pekerjaan dengan baik dan ikhlas nantinya yang menilai itu bukan saja pimpinan melainkan Tuhan Yang Maha Kuasa yang memudahkan kita dalam setiap karir dan kehidupan kita di dunia," ungkapnya.Kepada para pejabat yang baru dilantik, Kapolda menekankan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan siapa saja. Posisikan diri sebagaimana jabatan yang diemban."Hargai diri kita sendiri karena kita adalah pemimpin. Perlu dipahami bahwa manusia itu bisa menjadi manusia karena adanya ketidaksempurnaan, maka dengan ketidaksempurnaan itu kita mulai berfikir untuk bagaimana bisa berubah dan bisa menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya," jelasnya.Pada kesempatan itu, Kapolda juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pejabat yang lama yang telah memberikan yang terbaik kepada Polda Maluku."Saya selaku pribadi dan atas nama Polda Maluku menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan pengabdiannya rekan-rekan yang akan berangkat untuk bertugas di tempat yang baru yang mana selama ini sudah memberikan banyak kontribusi positif untuk Polda. Semoga nantinya di tempat tugas yang baru dapat lebih baik lagi dalam karirnya di kepolisian ini," harapnya.Menutup arahannya, Kapolda mengingatkan seluruh pesonel di Maluku bawa situasi dan kondisi akan membentuk karakter setiap anggota Polri. "Olehnya itu tetap berbuat baik kepada siapapun dan selalu berikhtiar dengan selalu berdoa dan berusaha, sebab dimanapun kita bertugas kalau kita selalu bersyukur maka apa yang kita lakukan akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan sebab Tuhan itu Maha adil bagi umatnya," pungkasnya.Pada acara tersebut, Kapolda didampingi Wakapolda Maluku bersama Ketua Pengurus Bhayangkari Daerah Maluku juga memberikan ucapan selamat dan cendera mata sebagai kenang-kenangan kepada para pejabat utama yang lama yang akan meninggalkan Polda Maluku untuk melaksanakan tugas di tempat yang baru. PNO-12
04 Jan 2026, 15:41 WIT
Yohanes Kemong Soroti Konflik di Timika, Minta Pemda dan Aparat Bertindak Tegas
Papuanewsonline.com, Nabire – Anggota DPR Provinsi Papua
Tengah, Yohanes Kemong, menyoroti konflik antarmasyarakat yang terjadi di
Distrik Iwaka–Kampung Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, yang mengakibatkan
sembilan korban jiwa akibat perang dan aksi pembakaran. Ia mendesak Pemerintah
Kabupaten Mimika dan Pemerintah Kabupaten Puncak segera mengambil langkah
konkret untuk menghentikan konflik yang terus berlarut.Dalam pernyataan video yang disampaikan dari Nabire, Yohanes
menyesalkan sikap saling lempar tanggung jawab antara kedua pemerintah daerah.
Polemik mengenai asal-usul warga dinilai tidak menyelesaikan persoalan di
lapangan, sementara korban terus berjatuhan.“Bupati Mimika bilang ini warga Puncak, Bupati Puncak bilang
ini warga Timika. Sementara sembilan nyawa sudah melayang. Ini bukan persoalan
sepele,” tegas Yohanes.Ia menjelaskan bahwa secara fakta, kepala perang Lukius dan
Noak Dang memang berasal dari Kabupaten Puncak. Namun, konflik tersebut
berlangsung di wilayah administratif Kabupaten Mimika, tepatnya Distrik Iwaka,
yang merupakan wilayah pemerintahan resmi dengan satu distrik, satu kelurahan,
dan sekitar 20 kampung.“Secara pemerintahan, ini wilayah Kabupaten Mimika. Di situ
ada rakyat dan pemerintah wajib hadir,” ujarnya.Yohanes juga merinci jumlah korban jiwa agar tidak terjadi
kesimpangsiuran informasi. Dari sembilan korban, empat berasal dari Demengalem,
empat dari marga Dang, serta satu korban dari marga Dang bernama Wemum yang
meninggal akibat dibakar.Ia menegaskan agar tidak terjadi aksi balasan lanjutan atas
korban terakhir tersebut. “Atas nama Wemum, berhenti. Stop. Tidak boleh ada
perang lanjutan,” katanya.Terkait penyelesaian konflik, Yohanes meminta pemerintah
daerah tidak beralasan soal keterbatasan anggaran. Menurutnya, meskipun konflik
sosial tidak dianggarkan secara khusus dalam APBD, masih tersedia anggaran
biaya tak terduga serta biaya operasional kepala daerah yang dapat digunakan
untuk penanganan konflik kemanusiaan.Selain itu, Yohanes mendesak aparat keamanan bertindak tegas
dan adil dengan menangkap seluruh pihak yang terlibat langsung dalam perang,
termasuk pimpinan perang di lapangan dan pihak yang menggunakan atribut perang.
“Tidak boleh tebang pilih. Kalau Lukius sudah ditahan, maka Noak Dang dan
pihak-pihak lain yang memimpin perang juga harus ditahan,” tegasnya.Setelah proses penegakan hukum berjalan, Yohanes meminta
pemerintah, DPR, serta tokoh adat segera turun melakukan proses adat berupa
patah panah dan belah rotan sebagai bentuk penyelesaian konflik. Ia menargetkan
konflik ini harus diselesaikan sebelum Januari 2026 dan meminta Bupati Mimika
serta Bupati Puncak turun langsung ke lapangan, seraya menegaskan DPR Provinsi
Papua Tengah dan Gubernur siap terlibat penuh dalam penyelesaian konflik. Penulis: BimEditor: GF
31 Des 2025, 03:16 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
