Papuanewsonline.com
BERITA TAG Politik
Homepage
GMKI Timika Kritik Anggaran Perjalanan Dinas Kepala Daerah Mimika Abaikan Keadilan Substantif
Papuanewsonline.com, TIMIKA, - Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Timika, Louis Fernando Afeanpah, mengkritik masifnya frekuensi dan besarnya anggaran perjalanan dinas kepala daerah Kabupaten Mimika yang dinilai mengabaikan keadilan substantif bagi masyarakat.Menurut Louis, polemik yang terjadi di ruang publik saat ini justru membuka borok lama tata kelola pemerintahan di Mimika. Ketika publik mempertanyakan efektivitas kebijakan fiskal, respons yang muncul dari lingkaran kekuasaan hanya berlindung di balik legalitas formal."Respons yang muncul justru sibuk merujuk pada legalitas formal. Pasal-pasal regulasi Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dikutip rinci untuk menegaskan semua perjalanan dinas telah sah secara hukum," kata Louis dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/7/2026).Louis menilai cara berpikir tersebut menunjukkan distorsi birokrasi, di mana hukum hanya dipahami sebagai teks mati untuk mengamankan prosedur, sementara esensi pelayanan publik terabaikan.Ia menyebut fenomena ini sebagai jebakan legalitas formal. Argumen pengambil kebijakan bertumpu pada legitimasi prosedural dan kepatuhan terhadap Standar Biaya Masukan (SBM), sehingga APBD Mimika direduksi menjadi sekadar angka administratif."Padahal pemujaan buta pada aturan formal tanpa bercermin pada realitas objektif adalah dogmatisme birokratis. Di satu sisi klaim aturan telah dipenuhi, di sisi lain fakta empiris di Mimika menunjukkan disparitas pembangunan masih menganga," ujarnya.Louis menyoroti pelayanan dasar di distrik pinggiran dan pedalaman Mimika yang masih lamban, serta masyarakat yang bergulat dengan keterbatasan fasilitas mendasar. Menurutnya, ketika pasal keuangan dibedah untuk membuktikan legalitas tanpa menguji output dan outcome bagi warga, teknokrasi telah kehilangan jiwa kritis.Soroti Lumpuhnya Fungsi PengawasanLebih lanjut, Louis juga menyoroti sikap partai politik di parlemen yang seharusnya menjadi penjaga gawang anggaran rakyat. Ia menilai, partai politik justru berada di barisan terdepan membela masifnya mobilitas birokrasi tersebut."Di titik ini demokrasi lokal mengalami alienasi struktural. Peran legislatif direduksi menjadi ruang gema yang melegitimasi setiap pembuangan fiskal atas nama regulasi, sementara fungsi pengawasan mengalami kelumpuhan," tegasnya.Ia menegaskan, dalam perspektif teknokrasi, setiap pos anggaran perjalanan dinas memiliki opportunity cost yang mahal. Ukuran efisiensi, kata dia, bukan terletak pada kelengkapan SPPD dan laporan pertanggungjawaban, melainkan pada value for money atau seberapa besar dampaknya bagi masyarakat."Apakah setiap sen uang publik menghasilkan multiplier effect bagi perbaikan sosial-ekonomi? Setiap alokasi untuk mobilitas repetitif ke luar daerah adalah hilangnya hak masyarakat distrik untuk menikmati infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang layak," katanya.Desak Transparansi EksekutifUntuk itu, GMKI Timika mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika untuk tidak merespons polemik ini dengan mengerahkan barisan pembela, melainkan melalui klarifikasi terbuka berbasis data empiris.Louis meminta eksekutif secara transparan memaparkan laporan kinerja dan urgensi terukur dari setiap perjalanan dinas kepala daerah."Klarifikasi yang jujur dan akuntabel adalah satu-satunya jalan untuk meredam keresahan publik, sekaligus menguji apakah mobilitas tersebut berbanding lurus dengan kepentingan rakyat atau sekadar arogansi administratif," pungkasnya.Ia menambahkan, perjalanan dinas boleh saja lolos audit administratif di atas kertas, namun ukuran kemajuan Mimika tidak ditentukan oleh seberapa tertib pejabatnya menghabiskan anggaran, melainkan seberapa hadir negara dalam memanusiakan kehidupan rakyat.Penulis: AbimEditor. : Of
24 Jul 2026, 18:54 WIT
Kompolnas Teken MoU Bersama Lintas Lembaga, Sinergi Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak
Papuanewsonline.com, Jakarta – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memperkuat sinergi dengan sejumlah kementerian dan lembaga dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, anak, serta kelompok rentan lainnya. Penguatan sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kompolnas dengan sejumlah lembaga terkait di Jakarta, Kamis (23/7/2026).Kerja sama tersebut melibatkan Kompolnas, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (KemenPPPA), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).Sekretaris Utama Kompolnas Irjen Pol. (Purn.) Drs. Arief Wicaksono Sudiutomo mengatakan, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga diperlukan untuk menghadapi berbagai persoalan terkait perlindungan perempuan, anak, dan hak asasi manusia yang memiliki kompleksitas dan tidak dapat ditangani oleh satu institusi saja.“Segala sesuatu tidak bisa dilaksanakan dan dihadapi sendiri. Ini harus bersinergi sesama kementerian dan kelembagaan serta saling bertukar data dan informasi. Dengan sinergitas ini, diharapkan penanganan berbagai persoalan dapat dilakukan secara lebih optimal,” ujar Arief dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/7/2026).Ia menjelaskan, kerja sama tersebut salah satunya diarahkan untuk memperkuat pertukaran data dan informasi antarkementerian dan lembaga. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung penanganan berbagai persoalan secara lebih terpadu, termasuk dalam upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.Arief menambahkan, penguatan perlindungan perempuan dan anak juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak hingga ke tingkat kewilayahan. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi penting agar setiap lembaga dapat menjalankan peran sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.Sementara itu, Ketua KPAI Dr. Aris Adi Leksono mengatakan, penandatanganan MoU tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan anak, khususnya dalam konteks penegakan hukum dan pemulihan korban.“Kami berharap dengan MoU ini, penguatan perlindungan anak Indonesia, khususnya dalam konteks penegakan hukum untuk mencapai derajat keadilan, semakin optimal. Kolaborasi ini juga diharapkan dapat memperkuat upaya pemulihan anak dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang,” ujarnya.Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA Irjen Pol. (Purn.) Dra. Desy Andriani menambahkan, sinergi lintas lembaga diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal bagi korban kekerasan, baik perempuan maupun anak, termasuk kelompok rentan lainnya seperti penyandang disabilitas dan lanjut usia.“Sinergitas dan kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap korban-korban kekerasan, sekaligus memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku serta pemenuhan hak-hak korban dan keluarga korban,” kata Desy.Ketua LPSK Brigjen Pol. (Purn.) Dr. Achmadi menegaskan bahwa perlindungan saksi dan korban memiliki dimensi yang luas dan kompleks sehingga tidak dapat dikerjakan oleh satu lembaga saja.“Perlindungan saksi dan korban tidak bisa dikerjakan sendiri. LPSK juga tidak bisa bekerja sendiri, demikian juga lembaga lainnya. Karena itu, sinergi kebijakan, program, dan kegiatan perlu terus ditingkatkan secara bersama-sama,” ungkapnya.Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polkam Irjen Pol. Desman Sujaya Tarigan mengatakan, kerja sama tersebut diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi dapat diimplementasikan secara konkret hingga ke tingkat daerah.“MoU ini tidak hanya sekadar tanda tangan, tetapi implementasinya akan diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan tugas di lapangan. Kita sudah berkomitmen bersama sampai ke tingkat daerah supaya perlindungan kepada anak, perempuan, dan masyarakat dapat lebih dirasakan,” ujarnya.Melalui kerja sama tersebut, para pihak berkomitmen memperkuat koordinasi dan pertukaran data serta informasi, sekaligus mendorong implementasi kolaborasi hingga ke tingkat daerah. Langkah ini diharapkan dapat menghadirkan layanan perlindungan yang lebih cepat, tepat, profesional, dan terpadu bagi perempuan, anak, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan. PNO-12
24 Jul 2026, 08:51 WIT
Tim Siniar Tempo Temui Jokowi Di Solo, Muncul Berbagai Spekulasi
Papuanewsonline.com, Solo – Tim program siniar politik "Bocor Alus Politik" dari Tempo terlihat mendatangi kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, di Kelurahan Sumber, Kota Surakarta, Jawa Tengah, pada Rabu (22/7/2026). Kedatangan rombongan tersebut menjadi perhatian publik setelah videonya beredar luas di media sosial.Dalam video yang beredar, sejumlah anggota tim terlihat berada di sekitar lingkungan rumah sebelum memasuki area kediaman Jokowi. Kehadiran mereka kemudian memunculkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat mengenai tujuan pertemuan tersebut.Hingga kini belum ada keterangan resmi yang disampaikan baik oleh pihak Tempo maupun dari lingkungan Joko Widodo terkait agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Karena itu, maksud kunjungan masih menjadi tanda tanya.Sejumlah pihak menduga pertemuan tersebut berkaitan dengan kegiatan jurnalistik, mengingat "Bocor Alus Politik" merupakan program siniar yang dikenal membahas isu-isu politik nasional, hasil investigasi, serta perkembangan pemerintahan melalui diskusi yang mendalam.Meski demikian, belum dapat dipastikan apakah kedatangan tim tersebut merupakan agenda wawancara eksklusif, peliputan khusus, atau kegiatan lain di luar produksi program siniar. Hingga saat ini, seluruh dugaan yang beredar masih sebatas spekulasi.Situasi di sekitar kediaman mantan presiden itu dilaporkan tetap kondusif dan tidak menunjukkan adanya aktivitas yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Warga sekitar juga menjalankan aktivitas seperti biasa.Publik kini menantikan penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait agar tujuan pertemuan tersebut menjadi jelas dan tidak memunculkan informasi yang keliru di tengah masyarakat. Klarifikasi dinilai penting mengingat tingginya perhatian terhadap aktivitas tokoh nasional.Penulis: JidEditor: OF
23 Jul 2026, 18:19 WIT
Kapolda Maluku Perkuat Kolaborasi Bersama Kejati
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. menegaskan komitmen Polda Maluku untuk terus memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Maluku sebagai bagian dari upaya membangun penegakan hukum yang profesional, berintegritas, transparan, dan memberikan kepastian hukum guna menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan nasional.Komitmen tersebut disampaikan Kapolda saat melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Kejaksaan Tinggi Maluku, Jumat (17/7/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara Polri dan Kejaksaan sebagai dua pilar utama dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) guna menghadirkan penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.Kapolda Maluku didampingi Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., M.Si., Irwasda Polda Maluku, serta para Pejabat Utama Polda Maluku. Rombongan disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Rudy Irmawan, S.H., M.H., didampingi Asisten Tindak Pidana Khusus Radot Parulian, S.H., M.H., Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Raden Sudaryono, S.H., M.H., Asisten Pemulihan Aset Devi Muskitta, S.H., M.H., Kepala Bagian Tata Usaha Aryanto Novindra, S.H., M.H., serta para Koordinator Kejaksaan Tinggi Maluku, yakni Abraham J. Batoek, S.H., M.H., Samy Sappulete, S.H., M.H., dan Amri Kurniawan, S.H., M.H.Selain mempererat hubungan kelembagaan, kunjungan tersebut juga dimanfaatkan Kapolda untuk memperkenalkan Wakapolda Maluku beserta sejumlah Pejabat Utama Polda Maluku yang baru melaksanakan serah terima jabatan. Momentum tersebut diharapkan semakin memperkuat koordinasi lintas institusi dalam menghadapi dinamika penegakan hukum, menjaga stabilitas keamanan daerah, serta mendukung iklim pembangunan dan investasi di Provinsi Maluku.Dalam sambutannya, Kapolda Maluku menegaskan bahwa hubungan harmonis antara Polri dan Kejaksaan bukan sekadar bagian dari agenda silaturahmi, melainkan fondasi penting dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum dan menjaga stabilitas keamanan daerah."Silaturahmi ini bukan hanya mempererat hubungan kelembagaan, tetapi juga memperkuat komitmen bersama dalam membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang semakin solid. Hubungan kerja yang baik akan memperkuat kualitas penegakan hukum, menghadirkan kepastian hukum, serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," tegas Kapolda.Menurut Kapolda, tantangan penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan di Provinsi Maluku semakin kompleks sehingga membutuhkan koordinasi yang kuat antarpenegak hukum. Oleh karena itu, sinergi yang selama ini terjalin harus terus dipelihara agar setiap persoalan hukum dapat ditangani secara profesional, proporsional, dan mengedepankan kepentingan masyarakat.Ia menambahkan, stabilitas keamanan merupakan prasyarat utama bagi keberlangsungan pembangunan daerah maupun nasional. Karena itu, koordinasi yang baik antara Polri, Kejaksaan, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga iklim keamanan yang kondusif."Keamanan yang kondusif merupakan fondasi pembangunan. Ketika koordinasi antarlembaga berjalan baik, maka proses penegakan hukum akan semakin efektif, kepastian hukum semakin terjamin, kepercayaan masyarakat meningkat, dan iklim pembangunan maupun investasi dapat tumbuh dengan baik," ujar Kapolda.Kapolda juga menegaskan bahwa Polda Maluku senantiasa membuka ruang komunikasi dengan seluruh lembaga negara maupun pemangku kepentingan sebagai bentuk implementasi tata kelola pemerintahan yang kolaboratif."Polda Maluku selalu terbuka untuk membangun komunikasi dan koordinasi dengan seluruh mitra strategis. Sinergi yang kuat akan menghasilkan pelayanan hukum yang lebih baik sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan," tambahnya.Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Rudy Irmawan menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolda Maluku beserta jajaran sebagai wujud nyata komitmen memperkuat hubungan antarpenegak hukum.Menurut Kajati, kerja sama yang selama ini terjalin antara Kejaksaan Tinggi Maluku dan Polda Maluku telah berjalan dengan baik dan menjadi modal penting dalam menghadirkan penegakan hukum yang profesional, transparan, serta semakin dipercaya masyarakat."Kami mengapresiasi kunjungan Bapak Kapolda beserta jajaran. Sinergi yang telah terbangun selama ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan agar pelaksanaan tugas penegakan hukum semakin efektif, profesional, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Rudy Irmawan.Pertemuan tersebut juga membahas pentingnya memperkuat koordinasi dalam penanganan berbagai dinamika hukum, meningkatkan efektivitas komunikasi antarlembaga, serta memperkokoh komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Maluku.Penguatan sinergi antara Polri dan Kejaksaan dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung sistem penegakan hukum nasional yang modern, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sekaligus menciptakan kepastian hukum yang mampu mendorong iklim pembangunan dan investasi yang sehat.Secara terpisah, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan kunjungan tersebut merupakan implementasi komitmen Polda Maluku untuk terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh unsur aparat penegak hukum dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat."Sinergitas antara Polri dan Kejaksaan merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Melalui komunikasi dan koordinasi yang semakin solid, Polda Maluku berkomitmen menjaga stabilitas keamanan daerah, memperkuat kepastian hukum, serta mendukung agenda pembangunan nasional melalui terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif," ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi.Silaturahmi yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban tersebut berakhir pada pukul 10.00 WIT. Pertemuan itu menegaskan komitmen bersama Polda Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku untuk terus memperkuat koordinasi sebagai mitra strategis dalam mewujudkan penegakan hukum yang berintegritas, menjaga stabilitas keamanan, serta mendukung keberhasilan pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat. PNO-12
18 Jul 2026, 08:02 WIT
Temuan BPK Perjalanan Dinas untuk 48 SKPD di Kabupaten Mimika Tembus 15,7 Miliar
Papuanewsonline.com, Timika,- Pengelolaan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabuapten Mimika dengan perjalanan dinas tipu-tipu, terus menjadi sorotan BPK.Data yang diterima Media Papuanewsonline.com pada Jumat tanggal 17 Juli 2026, menyebutkan pada 13 Januari 2026 BPK Perwakilan Papua Tengah menyerahkan 2 LHP ke Pemkab Mimika.LHP Kepatuhan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2024 sampai dengan Triwulan III 2025.LHP Kepatuhan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal TA 2024 dan 2025 sampai dengan Triwulan III.Temuan BPK Terkait KepatuhanTerjadi Kekurangan penerimaan Rp 939,11 juta dari pajak hotel dan reklame + kurang setor PPJ Rp 2,19 miliar.Yang lebih mengejutkan BPK juga menemukan Beban perjalanan dinas luar daerah tidak sesuai ketentuan senilai Rp 15,07 miliar di 48 SKPD.BPK juga nenemukan Kelebihan pembayaran 9 paket pekerjaan senilai Rp 2,91 miliar karena kekurangan volume pekerjaan.Dalam rekomendasinya BPK mendesak agar segerah ditindaklanjuti 60 hari, dan bila telat akan diambil alih oleh APH.BPK menemukan 70 temuan yang wajib ditindaklanjuti selama 60 hari. inti temuannya: 1. Administrasi - pegawai sudah pensiun tapi masih dibayar gaji 2. Aset - paling rumit, banyak pensiunan/pindah tugas tidak kembalikan aset.3. Kinerja - OPD tidak kasih indikator kinerja output. 4. Proyek - kekurangan bayar atau kekurangan volume pekerjaan.LKPJ 2024 bagus di kertas (WTP 10x), tapi serapan belanja sudah bolong 12,27%. Pola itu makin parah di 2025 - serapan anjlok ke 75,73% sehingga sisa Rp 1,1 T jadi Silpa, yang oleh BPKAD dijelaskan sah secara aturan tapi oleh publik Mimika, ini bukti kegagalan eksekusi dari Johnes Rettob sebagai Bupati.Perjalanan Dinas fiktif yang mencapai 15,7 Miliar di Kabupaten Mimika, akhirnya membuka kotak Pandora Bupati Mimika Johanes Rettob yang turut melakukan perjalanan dinas dengan sekali jalan menghabiskan 300 Juta.Penulis : HendrikEditor. : Gf
17 Jul 2026, 13:51 WIT
Groundbreaking PSN Resmi Dimulai, Kapolda Maluku Sambut Kedatangan Para Menteri dan Investor
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Tahapan Groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Masela resmi dimulai di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Kamis (16/7/2026). Sebagai salah satu proyek energi terbesar dan paling strategis di Indonesia, pelaksanaan agenda nasional tersebut mendapat pengamanan maksimal dari Polda Maluku yang bersinergi dengan TNI, Paspampres, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku, menyambut langsung kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Dr. Bahlil Lahadalia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. H. Dudung Abdurachman, serta CEO INPEX Corporation Takayuki Ueda, bersama jajaran pimpinan perusahaan migas nasional dan internasional yang akan menghadiri rangkaian groundbreaking.Penyambutan dilaksanakan di Base Ops Lanud IG Dewanto dan Bandar Udara Mathilda Batlayeri, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kehadiran para menteri, pimpinan lembaga negara, serta investor global tersebut menandai dimulainya fase penting pembangunan PSN LNG Abadi Masela yang diproyeksikan menjadi salah satu penggerak utama ketahanan energi nasional sekaligus investasi strategis terbesar di kawasan timur Indonesia.Selain Forkopimda Provinsi Maluku, penyambutan turut dihadiri unsur TNI-Polri, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, SKK Migas, PT INPEX Masela Ltd., serta sejumlah pejabat kementerian, BUMN sektor energi, dan mitra strategis lainnya.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menegaskan, Polda Maluku telah menyiapkan sistem pengamanan secara menyeluruh melalui pola pengamanan berlapis untuk menjamin keamanan seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari kedatangan pejabat negara, investor, jalur pergerakan rombongan, lokasi akomodasi, objek vital nasional, hingga kawasan pelaksanaan groundbreaking."Groundbreaking LNG Abadi Masela merupakan agenda strategis nasional yang memiliki arti sangat penting bagi masa depan ketahanan energi Indonesia sekaligus pembangunan Provinsi Maluku. Karena itu, kami memastikan seluruh personel pengamanan telah menempati titik-titik strategis sesuai rencana operasi yang telah disusun. Seluruh unsur pengamanan bekerja secara terpadu bersama TNI, Paspampres, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk memberikan jaminan keamanan bagi seluruh pejabat negara, tamu VVIP, investor, maupun masyarakat," tegas Kapolda.Menurut Kapolda, pengamanan tidak hanya difokuskan pada aspek fisik, tetapi juga mengedepankan deteksi dini, pengamanan objek vital, pengamanan jalur distribusi, pengawasan potensi gangguan keamanan, serta koordinasi lintas sektoral guna memastikan seluruh agenda negara berlangsung aman, tertib, dan tanpa hambatan."Keamanan merupakan fondasi utama keberhasilan investasi. Oleh karena itu, Polri berkomitmen menghadirkan situasi kamtibmas yang kondusif agar seluruh tahapan pembangunan Proyek Strategis Nasional LNG Abadi Masela berjalan lancar, memberikan kepastian bagi investor, sekaligus membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional," ujar Kapolda.Ia menambahkan, proyek LNG Abadi Masela memiliki arti strategis tidak hanya bagi Provinsi Maluku, tetapi juga bagi Indonesia secara keseluruhan. Proyek tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan produksi gas bumi, menarik investasi bernilai besar, membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemain penting dalam industri energi global.Kapolda menegaskan, Polda Maluku akan terus mengawal seluruh tahapan pembangunan proyek tersebut melalui pengamanan yang profesional, humanis, dan berorientasi pada pelayanan, sehingga tercipta kepastian hukum dan keamanan yang mendukung iklim investasi nasional.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan bahwa pengamanan Groundbreaking PSN LNG Abadi Masela dilaksanakan melalui operasi yang melibatkan seluruh fungsi kepolisian dengan dukungan penuh TNI, Paspampres, pemerintah daerah, SKK Migas, serta seluruh pemangku kepentingan.Polda Maluku telah menyiapkan pengamanan secara terpadu mulai dari kedatangan pejabat negara, pengamanan jalur, lokasi kegiatan, hingga objek-objek vital yang menjadi bagian dari rangkaian Groundbreaking PSN LNG Abadi Masela. Seluruh personel bekerja secara profesional, presisi, dan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat sehingga seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar," ujar Rositah.Menurutnya, keberhasilan pengamanan agenda nasional tersebut menjadi bukti kuat sinergitas antara Polri, TNI, pemerintah daerah, SKK Migas, PT INPEX Masela Ltd., serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung program prioritas pemerintah."Polri berkomitmen mengawal setiap tahapan pembangunan Proyek Strategis Nasional sebagai bagian dari upaya menciptakan kepastian keamanan bagi investasi. Keamanan yang kondusif akan menjadi modal penting dalam mempercepat pembangunan, memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Provinsi Maluku dan kawasan timur Indonesia," tutup Kabid Humas.Seluruh rangkaian penyambutan pejabat negara, investor, dan tamu VVIP berlangsung aman, tertib, dan lancar. Keberhasilan tersebut menjadi cerminan kuatnya sinergi antara Polri, TNI, pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, SKK Migas, PT INPEX Masela Ltd., serta seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal dimulainya pembangunan Proyek Strategis Nasional LNG Abadi Masela, yang diharapkan menjadi tonggak baru penguatan ketahanan energi, peningkatan investasi, dan percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. PNO-12
16 Jul 2026, 18:29 WIT
Kapolda Maluku Pastikan Pengamanan Site Shelter INPEX Siap Dukung Investasi Strategis Nasional
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Memasuki hari kedua rangkaian peninjauan kesiapan Groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku meninjau langsung Site Shelter INPEX di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Rabu (15/7/2026).Peninjauan tersebut merupakan bagian dari langkah terpadu Pemerintah Provinsi Maluku bersama unsur TNI-Polri, pemerintah daerah, SKK Migas, dan INPEX Masela Ltd. untuk memastikan seluruh aspek kesiapan menjelang pelaksanaan groundbreaking proyek energi nasional yang menjadi salah satu investasi strategis terbesar di Indonesia.Kegiatan dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto, Kajati Maluku Rudy Irmawan, Dankodaeral IX/Ambon Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, Pangkoopsud III Marsda TNI Dr. Azhar Aditama, Danguspurla Koarmada III Laksma TNI Andri Kristianto, Danrem 151/Binaiya Brigjen TNI Raffles Manurung, Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa, jajaran Forkopimda, perwakilan SKK Migas, serta manajemen INPEX Masela Ltd.Dalam peninjauan tersebut, rombongan meninjau secara langsung kesiapan kawasan Site Shelter INPEX yang akan menjadi salah satu fasilitas pendukung utama aktivitas proyek Blok Masela. Selain memeriksa kesiapan lokasi, rombongan juga mengevaluasi aspek aksesibilitas, dukungan infrastruktur, koordinasi lintas instansi, serta kesiapan sistem pengamanan terpadu guna menjamin seluruh tahapan groundbreaking dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menegaskan bahwa Polda Maluku berkomitmen memberikan jaminan keamanan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Blok Masela sebagai salah satu proyek energi yang memiliki nilai strategis bagi ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia."Hari kedua peninjauan ini kami fokuskan pada kesiapan Site Shelter INPEX di Desa Lermatang sebagai bagian penting dari ekosistem Proyek Strategis Nasional Blok Masela. Kami ingin memastikan seluruh aspek pengamanan, koordinasi lintas instansi, serta kesiapan personel dan sarana pendukung telah dipersiapkan secara maksimal sehingga pelaksanaan groundbreaking dapat berjalan aman, lancar, dan memberikan rasa aman bagi seluruh pihak yang terlibat," tegas Kapolda.Kapolda menambahkan bahwa keberhasilan pengamanan proyek strategis nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab Polri, tetapi merupakan hasil sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, aparat penegak hukum, hingga pelaku usaha."Polda Maluku siap mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam mengawal investasi strategis nasional. Stabilitas keamanan menjadi fondasi utama agar proyek sebesar Blok Masela dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ketahanan energi nasional," tambahnya.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., menjelaskan bahwa peninjauan lapangan yang dilakukan secara bertahap merupakan bagian dari strategi mitigasi risiko guna memastikan seluruh perangkat pengamanan telah siap sebelum pelaksanaan groundbreaking."Polda Maluku bersama Forkopimda terus melakukan pengecekan langsung terhadap titik-titik strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan groundbreaking PSN Blok Masela. Peninjauan ini bertujuan memastikan seluruh aspek pengamanan, akses mobilitas, dukungan personel, hingga kesiapan koordinasi antarinstansi berjalan optimal. Hal ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan kepastian keamanan bagi investasi strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintah," ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi.Menurutnya, sinergi yang dibangun antara Polri, TNI, pemerintah daerah, SKK Migas, dan INPEX Masela Ltd. menjadi modal utama dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif sehingga seluruh tahapan pembangunan dapat berlangsung tanpa hambatan.Peninjauan di Site Shelter INPEX Desa Lermatang berlangsung hingga pukul 14.30 WIT dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pengecekan akhir menjelang pelaksanaan Groundbreaking Proyek Strategis Nasional Blok Masela, sekaligus menegaskan kesiapan Polda Maluku bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal salah satu proyek energi terbesar di Indonesia sebagai investasi strategis yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Maluku. PNO-12
16 Jul 2026, 18:01 WIT
Anggota DPRK Partai PKB Stevanus Onawame Batal Reses, Diduga Karena Mabuk Berat
Papuanewsonline.com, Timika- Kegiatan reses anggota DPRK Mimika dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa [PKB], Stevanus Onawame, di Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru, yang dijadwalkan Senin, 13 Juli 2026, batal dilaksanakan tanpa kejelasan.Pembatalan tersebut memicu kekecewaan puluhan warga yang mengaku telah menunggu berjam-jam di lokasi kegiatan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, undangan reses telah disebarkan sebelumnya oleh tim pendamping anggota dewan kepada konstituen di wilayah Pasar Sentral."Kami datang karena menghormati undangan reses. Kami menunggu cukup lama, tetapi tidak ada kepastian. Akhirnya kami pulang dengan rasa kecewa," ujar seorang warga yang hadir di lokasi dan meminta identitasnya tidak dipublikasikan, pada Senin (13/7)Hingga kegiatan dibubarkan oleh warga, tidak ada keterangan resmi dari penyelenggara maupun dari anggota DPRK yang bersangkutan terkait alasan pembatalan dan ketidakhadirannya.Di tengah kekecewaan tersebut, beredar isu di antara warga yang hadir yang menduga ketidakhadiran Stevanus Onawame berkaitan dengan kondisi yang bersangkutan yang suka mabuk.Dugaan tersebut disampaikan secara lisan oleh beberapa konstituen di lokasi.Upaya konfirmasi yang dilakukan Papuanewsonline.com kepada Stevanus Onawame maupun kepada pengurus Fraksi PKB DPRK Mimika hingga Rabu belum mendapatkan jawaban.Terpisah, warga berharap pimpinan Fraksi PKB dan pimpinan DPRK Mimika dapat memberikan klarifikasi dan evaluasi atas kejadian tersebut. Menurut mereka, reses merupakan agenda resmi kedewanan yang menjadi sarana konstitusional bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat. Ketidakhadiran tanpa pemberitahuan dinilai merugikan warga yang telah meluangkan waktu dan pekerjaan.Papuanewsonline.com masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait.Penulis: HendrikEditor. : Gf
15 Jul 2026, 09:55 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
