Senator Papua Interupsi Rapat DPD RI: "Butuh Sekolah Dan RS, Bukan Markas Tentara"

Papuanewsonline.com, Jakarta — Senator Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, menginterupsi jalannya Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Rabu (14/1/2026). Interupsi tersebut dilakukan untuk menyampaikan penolakan masyarakat Papua terhadap rencana pembangunan batalion terkait program ketahanan pangan di wilayah Papua.

Dalam forum resmi tersebut, Paul menegaskan bahwa masyarakat Papua memiliki kebutuhan yang jauh lebih mendesak dibanding kehadiran markas militer. “Itu didatangkan apa batalion pertanian atau perkebunan. Orang Papua butuh sekolah dan rumah sakit bukan markas tentara,” ujarnya di hadapan pimpinan dan anggota DPD RI.

Ia mengingatkan bahwa Papua memiliki status Otonomi Khusus (Otsus) yang semestinya menjadi dasar utama dalam perumusan kebijakan pembangunan. Menurutnya, prioritas utama yang harus dibahas dan direalisasikan di Papua adalah sektor pendidikan dan kesehatan. “Itu penting, karena kita di otsus kita yang dibahas dulu itu masalah utama itu pendidikan dan kesehatan,” jelas Paul.

Selain menyoroti rencana pembangunan batalion, Paul juga menyampaikan aspirasi masyarakat adat Papua yang menolak wacana pengembangan perkebunan kelapa sawit di wilayah Papua. Ia menyebut penolakan tersebut datang langsung dari masyarakat adat yang khawatir terhadap dampak lingkungan dan sosial.

“Pimpinan, masyarakat adat di Papua itu menolak wacana sawit di Papua,” ungkap Paul sambil menyampaikan berbagai masukan yang ia terima dari masyarakat di daerah pemilihannya.

Lebih lanjut, Paul meminta agar pimpinan DPD RI meneruskan aspirasi tersebut kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia. “Jadi nanti sampaikan ke Pak Prabowo sama Bahlil itu setop dengan barang itu karena orang Papua tidak suka,” pungkasnya.

Menanggapi interupsi tersebut, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin menyatakan bahwa pihaknya akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan oleh Senator Papua Barat Daya. Ia menegaskan bahwa DPD RI memiliki komitmen untuk menyuarakan kepentingan daerah kepada pemerintah pusat.

“Makanya kita sedang mencari jadwal ketemu, termasuk dengan Pak Presiden dalam rapat konsultasi menyampaikan hal yang sama,” pungkas Sultan B Najamuddin.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat menyampaikan harapan agar Papua turut mengembangkan perkebunan kelapa sawit sebagai bagian dari program swasembada energi nasional. Pernyataan tersebut kini menuai penolakan terbuka dari perwakilan daerah Papua di forum parlemen.

Penulis: Jid

Editor: GF