Papuanewsonline.com
BERITA TAG Politik
Homepage
Kapolda Maluku Hadiri HUT Persatuan Purnawirawan Polri ke-27
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa para purnawirawan Polri merupakan kekuatan strategis yang tetap memiliki peran penting dalam mendukung transformasi Polri Presisi melalui pengalaman, keteladanan, serta komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara.Penegasan tersebut disampaikan Kapolda saat menghadiri acara syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Purnawirawan (PP) Polri ke-27 Tahun 2026 yang digelar di Aula Basudara Manise, Lantai V Mapolda Maluku, Ambon, Kamis (9/7/2026).Mengusung tema "Purna Bhakti Bukan Akhir Pengabdian, Tegakkan Komitmen dan Perkokoh Sikap Konsistensi PP Polri dalam Mendukung Tugas Polri yang Presisi," peringatan HUT PP Polri ke-27 menjadi momentum mempertegas sinergi antara personel Polri yang masih aktif dengan para purnawirawan dalam menjaga profesionalisme, memperkuat kepercayaan publik, serta mendukung terwujudnya Polri yang Presisi.Kapolda Maluku mengatakan bahwa tantangan tugas Polri ke depan semakin kompleks seiring dengan perkembangan dinamika sosial, kemajuan teknologi, hingga meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan kepolisian. Karena itu, pengalaman dan nilai-nilai pengabdian yang dimiliki para purnawirawan merupakan aset strategis yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi Bhayangkara saat ini."Purnawirawan Polri bukan sekadar bagian dari sejarah institusi, tetapi tetap merupakan kekuatan strategis dalam perjalanan Polri ke depan. Pengalaman, integritas, loyalitas, dan keteladanan yang telah dibangun selama bertahun-tahun menjadi modal penting untuk memperkuat transformasi Polri Presisi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," tegas Kapolda.Menurutnya, semangat kebersamaan antara personel aktif dan para purnawirawan harus terus dipelihara sebagai bagian dari budaya organisasi yang kuat. Hubungan tersebut bukan hanya sebatas ikatan emosional, tetapi juga menjadi sarana transfer pengalaman, nilai-nilai kepemimpinan, serta etika pengabdian yang menjadi fondasi profesionalisme Polri."Semboyan Sekali Bhayangkara Tetap Bhayangkara dan Sekali Berbakti, Tetap Setia bukan hanya slogan. Para senior telah membuktikan bahwa pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara tidak berhenti ketika masa dinas berakhir. Semangat itulah yang harus terus menjadi inspirasi bagi seluruh personel Polri," ujar Kapolda.Kapolda juga mengajak seluruh anggota PP Polri untuk terus memberikan masukan, pemikiran, dan dukungan moral kepada institusi sebagai mitra strategis dalam mewujudkan Polri yang semakin profesional, modern, dan dipercaya masyarakat.Rangkaian syukuran HUT PP Polri ke-27 ditandai dengan prosesi pemotongan tumpeng oleh Kapolda Maluku yang kemudian diserahkan kepada AKBP (Purn.) Irwan Tutupoho sebagai simbol penghormatan institusi kepada para Bhayangkara yang telah menyelesaikan masa dinas, namun tetap menunjukkan komitmen pengabdian melalui wadah Persatuan Purnawirawan Polri.Sebelumnya, Ketua PP Polri Daerah Maluku AKBP (Purn.) Esterlina Nirahua, S.H., M.H., membacakan amanat Ketua Umum PP Polri yang menekankan pentingnya menjaga soliditas organisasi, memperkuat sinergi antarpurnawirawan di seluruh Indonesia, serta terus mendukung berbagai kebijakan dan program transformasi Polri Presisi demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.Kegiatan tersebut turut dihadiri para Pejabat Utama Polda Maluku, di antaranya Dir Binmas, Karo SDM, Dir Intelkam, dan Dirreskrimsus Polda Maluku. Hadir pula perwakilan PT ASABRI, Legiun Veteran Republik Indonesia Wilayah Maluku, KBPP Polri Daerah Maluku, serta unsur Kesbangpol Provinsi Maluku.Melalui peringatan HUT PP Polri ke-27 ini, Kapolda Maluku berharap sinergi antara Polri aktif dan para purnawirawan semakin kokoh sebagai kekuatan moral dan strategis dalam menjaga stabilitas keamanan, memperkuat kepercayaan publik, serta mendukung keberhasilan transformasi Polri Presisi demi terwujudnya Indonesia yang aman, tertib, dan maju. PNO-12
11 Jul 2026, 13:40 WIT
Dana SILPA APBD 2025 Rp 1,1 Triliun Diduga Bergeser Dari BANK Papua ke Rekening BANK Mandiri
Papuanewsonline.com, Timika- SILPA Rp1,1 Triliun APBD Mimika tahun 2025 kembali menjadi sorotan publik.Informasi yang berhasil dihimpun Media Papuanewsonline.com pada Kamis (8/7/2026) menyebutkan kalau ada dugaan transaksi mencurigakan dana SILPA APBD 1,1 Triliun bergeser dari BANK Papua ke rekening BANK Mandiri.Pergeseran anggaran Negara diduga atas perintah Bupati Mimika Johanes Rettob, sayangnya tanpa persetujuan DPRK Mimika.Terkait Pergeseran anggaran Triliunan ini, Bupati Johanes Rettob maupun Ketua DPRK Primus Natikapereyau belum dapat dikonfirmasi.Seangkan terkait SILPA 1,1 Triliun di BANK Papua, dibenarkan Pemkab Mimika melalui Kepala BPKAD Mimika, Marthen Tappi Mallisa.Mallisa membenarkan bahwa SILPA APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,1 triliun. Penyebab SILPA besar menurut Mallisa bahwa Realisasi penyerapan anggaran 2025 hanya 80,12% ." Ada kegiatan yang gagal berkontrak dan belum sempat dibayarkan sampai akhir tahun anggaran," Terangnya.Mallisa menyebut soal bunga dari dana tersebut mengikuti ketentuan bunga giro yang berlaku di Bank Papua. Mallisa mengakui Untuk besaran pastinya, dia meminta ditanyakan langsung ke Bank Papua. Diketahui Sebagai gambaran, Bank Papua untuk Juli 2026 menetapkan suku bunga giro dan deposito. Contoh deposito 1 Miliar 3,40% - 3,50% per tahun. Tapi bunga giro biasanya lebih rendah dari deposito. Isu ini muncul dari desakan tokoh pemuda Mimika, Edward Rahawadan. Dia menyoroti SILPA Rp1,1 Triliun yang disimpan di BANK Papua, sekaligus adanya utang pemda ke pihak ketiga ratusan miliar dari tahun 2025, yang disebut belum terselesaikan hingga 2026. Edward mendesak Presiden Prabowo Subianto agar memerintahkan KPK dan Kejagung turun ke Mimika melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan APBD tahun 2025. Edward juga menyebut analisis yuridis: SILPA bagian dari keuangan negara. Kalau dalam pengelolaan ada manipulasi, rekayasa anggaran, penyalahgunaan kewenangan, atau penggunaan dana yang bertentangan aturan, maka berpotensi memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Tapi dia menegaskan dugaan tersebut tetap harus dibuktikan lewat penyelidikan aparat penegak hukum. Penulis: HendrikEditor. : Gf
09 Jul 2026, 01:49 WIT
Bupati Mimika Mengaku Netral Dalam Dinamika KNPI Diduga Sebagai Mainan Sandiwara
Papuanewsonline.com, Timika- Pernyataan Bupati Mimika Johanes Rettob yang mengaku netral dalam dinamika Rapimpurda KNPI kini menjadi sorotan publik, pasalnya beberapa tim suksesnya bahkan turun secara langsung mengintervensi dengan kata lain cara lompat pagar untuk memenangkan Rafael Torekyau sebagai ketua KNPI Mimika.Salah satu senyor KNPI dan mantan MPI Mimika mengatakan Bupati mengaku dalam Posisi "Netral" Sebagai Strategi Politik, karena Dalam dinamika KNPI, klaim netralitas sering jadi tameng paling aman." Mengaku netral agar terlihat Tidak memihak secara terbuka, agar bisa masuk ke semua kubu, mendengar semua strategi, lalu menggeser dukungan di detik terakhir, Netralitas di sini bukan soal prinsip, tapi soal ruang manuver, dan fakta bahwa publik tahu siapa Carateker Arden Temorubun, siapa Yosep Temorubun, siapa ketua KNPI yang ditetapkan Rafael Torekyaw, mereka Semua merupakan tim sukses Bupati Mimika pada Pilkada kemarin," ujar sumber di Timika, Senin (6/7/2026).Sumber mengaku sebagai mantan MPI melihat pengakuan Bupati tentang netralitas, karena memilih posisi aman Ketika melihat ada potensi konflik ketua, dualisme, atau tarik-menarik kepentingan dalam Rapimpurda KNPI, namun Bupati lupa kalau yang jadi pemain semua adalah tim suksesnya." Bupati mengaku netral agar tidak diserang, padahal diam-diam membangun poros sendiri agar memuluskan nafsu tim sukses," Tegasnya.Kata Sumber Ciri-ciri Sandiwara Netralitas biasanya muncul Beberapa polaMemuluskan Nafsu Tim Sukses"Tim sukses" butuh kendaraan KNPI, karena KNPI secara harafia memiliki jaringan dari pusat sampai daerah." KNPI punya akses ke APBD, dan KNPI biasanya jadi batu loncatan ke parpol," Terangnya.Sumber menyebut Bupati Mengaku netral memberi 3 keuntungan yaitu Bupati menghindari serangan awal agar tidak jadi target bersama di awal kontestasi.Bupati juga bisa mengarahkan tim sukses Kumpulkan amunisi - Data, kelemahan, dan janji-janji dari semua calon agar bisa dipetakan sehingga Masuk di injury time - Ketika satu kubu goyah, "si netral" masuk sebagai solusi dengan syarat: posisi strategis untuk orang-orangnya.Dampaknya ke KNPISumber mengatakan Ketika netralitas jadi topeng, maka akan merusak marwah organisasi KNPI terutama anak-anak mudah OAP kedepan." Kader KNPI Mimika kedepan akan jadi bingung bagaimana membedakan negarawan dan pemain, karena Forum musyawarah suda berubah jadi panggung drama," Ungkapnya.Kata Dia, Hasil akhir KNPI terus berputar di konflik elit, sehingga KNPI bukan lagi fokus pada program kepemudaan.Sumber mengatakan bila Bupati benar-benar netral maka semua akan baik adanya, karena ukuran netral, berarti berani konsisten tolak semua tawaran jabatan kepada tim sukses, tidak bagi-bagi kue kekuasaan ke Tim sukses, sampai periode selesai. "Kalau tidak, ya itu sandiwara," Sorotnya.Sosok MPI ini menyebutkan pengakuan netralitas oleh Bupati sebagai kepala daerah bukan menunjukan sikap negarawan, tapi jeda taktis, dimana tidak deklarasi di awal supaya tidak diserang, lalu masuk saat semua kubu kelelahan.Sumber menyebutkan potensi "Nafsu Bersama Tim Sukses" bisa terjadi dalam dinamika KNPI MimikaLanjut kata Dia, bahwa "Nafsu bersama" yang dimaksud biasanya gabungan 3 hal yaitu- Nafsu Jabatan: KNPI dipakai sebagai batu loncatan. Ketua KNPI bisa naik jadi anggota DPRD, tim suksesnya dapat proyek kepemudaan.-Nafsu Anggaran: Dana hibah OKP, event kepemudaan, pelatihan wirausaha. Netral di depan, tapi proposal yang lolos cuma dari gerbong sendiri. -Nafsu Pengaruh: Kendali basis pemuda untuk Pilkada/Pileg. Siapa kuasai KNPI, kuasai panggung kampanye paling murah. Jadi ketika Bupati mengaku netral tapi itu bisa bagian dari sandiwara, maka artinya netralitas dipakai untuk memuluskan pembagian kue kekuasaan tanpa gaduh." Dinamika KNPI Mimika akan sangat terdampak kedepan Kalau pola ini terus berulang, karena yang jadi korban adalah kader ideologis. Mereka ikut Musda bawa gagasan, pulang bawa kecewa karena hasilnya sudah diatur tim sukses, ini merupakan stigma yang harus diputus mata rantai agar jangan lagi terjadi kedepan," Tegasnya.Lanjut Dia, kedepan Kader akan apatis karena KNPI dianggap cuma milik elit, bukan rumah kader.Selain itu Konflik abadi akan tetap terjadi Tiap Musda, karena pasti selalu ada versi tandingan karena ada "sutradara" dari luar." Program Pemuda juga pasti mandek, karena Energi sudah habis untuk rebutan ketua," Ucapnya. Lanjut Sumber Kalau bupati benar netral dalam dinamika KNPI, maka indikatornya jelas:Netral Benaran:- Tidak fasilitasi kubu manapun termasuk carateker yang selalu menggunakan nama Bupati untuk menjadi momok dalam Musda.- Hibah OKP cair merata, tidak tebang pilih.- Tidak ada tim sukses ataupun orang dekat masuk struktur KNPI.Sandiwara:-Bilang netral tapi tim sukses hadir di forum." Netralitas tanpa integritas cuma strategi menunda keberpihakan sampai waktunya panen kuasa dan ini terjadi di Kabupaten Mimika," Pungkasnya.Hingga berita ini terbit Bupati Mimika Johanes Rettob belum dapat dikonfirmasi atas dinamika KNPI di Kabupaten Mimika.Publik berharap Bupati Mimika dapat memfasilitasi penyelesaian polemik KNPI Mimika, agar persatuan Pemuda tetap terjaga sebagai mitra pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Mimika.Penulis: HendrikEditor : Gf
06 Jul 2026, 03:23 WIT
Pelajar hingga ASN Gelar Aksi Damai, Intan Jaya Dinyatakan Darurat Militer dan Kemanusiaan
Papuanewsonline.com, Sugapa – Ratusan elemen masyarakat Intan Jaya, mulai pelajar, mahasiswa, Aparatur Sipil Negara, hingga berbagai lapisan warga yang tergabung dalam Gerakan Pelajar Mahasiswa dan Rakyat Intan Jaya, menggelar aksi protes damai pada Sabtu (4/7/2026). Mereka bergerak dari berbagai titik kumpul menuju Lapangan Sopak Bola Sugapa, pusat pemerintahan Kabupaten Intan Jaya.Aksi ini diangkat dengan tema tegas: “Intan Jaya Darurat Militer, Krisis Kemanusiaan, Demi Kepentingan Investasi”. Peserta menyuarakan keprihatinan mendalam atas situasi keamanan yang memburuk serta maraknya insiden kekerasan yang menimbulkan korban dari kalangan warga sipil tak berdosa.Poin tuntutan pertama ditujukan kepada Komnas HAM RI agar segera mengadili pelaku pembunuhan terhadap ibu hamil Merkiana Duwitauw dan Gembala Gereja GKII Kupia Elianus Agimbau. Proses hukum diharapkan berjalan adil, transparan, dan penuh tanggung jawab tanpa ada penutupan fakta.Selanjutnya, penyelenggara meminta Pemerintah Daerah Intan Jaya segera memfasilitasi tim investigasi independen untuk turun ke lokasi guna menelusuri kasus pelanggaran HAM di Soangama serta sejumlah peristiwa serupa yang terjadi di wilayah ini. Selain itu, didesak agar difasilitasi pertemuan langsung antara perwakilan elemen masyarakat dengan Menteri Pertahanan dan Presiden RI guna membahas status darurat militer yang sedang berlangsung.Penulis: JidEditor: OF
04 Jul 2026, 13:27 WIT
Tanpa Melalui Prosedur Warga Negara Republik Korea Dideprtasi Secara Paksa oleh Imigrasi Indonesia
Papuanewsonline.com, Jakarta- Aktivis Lawyer Hak Asasi Manusia Michael Himan menyampaikan keprihatinan atas dugaan pelanggaran hak-hak prosedural yang dialami seorang warga negara Republik Korea, atas nama Lim Suntae (Ted Lim), karena dideportasi secara paksa oleh pemerintah Indonesia melalui Imigrasi." Dugaan pelanggaran serius dalam proses pemeriksaan, penempatan di ruang detensi, hingga deportasi oleh aparat Imigrasi Indonesia, hal ini tidak bole dibiarkan," ucap Michael melalui keterangan tertulis, Jumat (3/6/2026).Michael menjelaskan Pernyataan ini disampaikan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Ted Lim mengenai pengalaman yang dialaminya selama proses pemeriksaan keimigrasian. " Informasi ini perlu dipahami sebagai keterangan dari pihak yang bersangkutan dan patut memperoleh perhatian serta penelaahan lebih lanjut oleh pihak-pihak yang berwenang," Jelas Michael.Michael mengutip keterangan Ted Lim bahwa rangkaian tindakan tersebut diduga tidak sepenuhnya memenuhi hak-hak prosedural yang semestinya diberikan kepada warga negara asing berdasarkan ketentuan hukum nasional, prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan norma hukum internasional.Michael menjelaskan Pada 18 Juni 2026, paspor Ted Lim ditahan oleh petugas di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Selanjutnya, pada 22 Juni 2026, yang bersangkutan memenuhi panggilan ke Kantor Imigrasi untuk menjalani pemeriksaan." Nah Dalam pemeriksaan ini, petugas memperlihatkan sejumlah foto yang menurut petugas menunjukkan adanya hubungan dengan tokoh yang diduga terkait gerakan separatis Papua serta dugaan keterlibatan dalam aktivitas politik di Indonesia, Tuduhan ini langsung dibantah oleh Ted Lim," ujar Michael.Kata Michael dalam keterangan Tedi Lim, foto-foto tersebut merupakan dokumentasi kegiatan sosial bersama mahasiswa asal Papua yang sedang menempuh pendidikan di Bali, serta dokumentasi kunjungan ke lokasi yang secara terbuka digunakan untuk kegiatan mahasiswa." Salah satu foto yang dijadikan dasar pemeriksaan bahkan, menurut pengakuannya, tidak pernah diketahui maupun dilihat sebelumnya," ucap Michael.Michael mengakui Ted Lim telah memberikan penjelasan mengenai konteks setiap foto tersebut. Namun,penjelasan tersebut tidak menjadi pertimbangan yang memadai sehingga dirinya tidak memperoleh kesempatan yang efektif untuk memberikan klarifikasi maupun pembelaan." Yang bersangkutan juga, selama pemeriksaan berlangsung petugas berkomunikasi dan memperlihatkan dokumen menggunakan bahasa Indonesia, sementara yang bersangkutan tidak menguasai bahasa tersebut secara memadai," Jelas Michael.Lanjut kata Dia, Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diminta untuk ditandatangani tanpa adanya penerjemah ataupun terjemahan resmi, sehingga Tedi Lim yang merupakan WNA tersebut tidak dapat memastikan bahwa isi dokumen tersebut telah sesuai dengan keterangannya." Ini prosedur yang bar-bar menurut kami," tegas Michael.Lanjut Michael Pemeriksaan berlangsung sekitar pukul 11.00 WITA hingga 17.00 WITA dan kemudian dilanjutkan dengan penempatan di ruang detensi. Kata Michael selama proses tersebut Tedi Lim juga telah berulang kali memohon untuk menghubungi penasihat hukum maupun Kedutaan Besar Republik Korea, namun permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh petugas Imigrasi.Michael mendesak agar kondisi tersebut patut menjadi perhatian karena berkaitan dengan hak warga negara asing untuk memperoleh bantuan hukum serta berkomunikasi dengan perwakilan diplomatik negaranya sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler Tahun 1963.Kata Dia, pada tanggal 25 Juni 2026, Ted Lim dideportasi secara paksa ke Republik Korea tanpa melalui prosedur yang jelas.Hal ini lanjut kata Michael terdapat sejumlah dugaan pelanggaran hak prosedural yang memerlukan perhatian, antara lain:-Dugaan tidak diberikannya penerjemah yang memadai selama proses pemeriksaan.- Dugaan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanpa pemahaman penuh atas isi dokumen.-Dugaan tidak diberikannya akses kepada penasihat hukum maupun perwakilan diplomatik Republik Korea.-Dugaan bahwa keputusan keimigrasian didasarkan pada bukti yang dipersengketakan tanpa verifikasi yang objektif, menyeluruh, dan akuntabel.-Dugaan tidak terpenuhinya prinsip pemeriksaan yang adil (fair procedure), hak untuk didengar (right to be heard), serta hak untuk memberikan pembelaan secara efektif.-Dugaan bahwa tuduhan terhadap yang bersangkutan didasarkan terutama pada dokumentasi foto bersama mahasiswa asal Papua tanpa pendalaman konteks, tujuan kegiatan, maupun bukti lain yang menunjukkan adanya pelanggaran hukum.- Dugaan belum adanya pembuktian yang memadai mengenai unsur perbuatan (actus reus) maupun unsur kesengajaan (mens rea) sebagai dasar pengambilan tindakan administratif berupa deportasi.Sehubungan dengan hal tersebut, Mickhael meminta Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi, untuk melakukan evaluasi dan peninjauan secara independen terhadap proses pemeriksaan, penempatan di ruang detensi, serta deportasi yang dialami Ted Lim."Kami juga mengharapkan perhatian dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, kementerian yang membidangi urusan hak asasi manusia, Kedutaan Besar Republik Korea, serta lembaga-lembaga hak asasi manusia nasional maupun internasional, untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan kewenangan masing-masing," Pungkasnya.Michael menjelaskan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi keimigrasian harus dihormati Namun demikian, setiap tindakan administratif hendaknya tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip negara hukum (rule of law), due process of law, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta asas transparansi, akuntabilitas, proporsionalitas, dan keadilan." Hal ini merupakan bentuk kepedulian terhadap pentingnya penegakan hukum yang profesional, objektif, dan menghormati hak-hak setiap orang tanpa mengurangi kewenangan negara dalam menjalankan fungsi keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," Pungkasnya.Penulis: AbimEditor. : Gf
03 Jul 2026, 10:29 WIT
Irjen Pol Helfi Assegaf Terima Penghargaan Nugraha Sakanti pada HUT Bhayangkara ke-80
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kapolda Lampung Irjen Pol. Helfi Assegaf menerima penghargaan Nugraha Sakanti dalam rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Mabes Polri.Nugraha Sakanti merupakan tanda kehormatan tertinggi dari negara yang diberikan kepada kesatuan atau satuan kerja di lingkungan Polri yang dinilai memiliki jasa luar biasa di bidang kepolisian, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta berkontribusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban.Penghargaan tersebut diterima Kapolda Lampung sebagai bentuk apresiasi atas capaian dan dedikasi Polda Lampung dalam menjalankan tugas kepolisian yang profesional, humanis, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol. Yuni Iswandari Yuyun, mengatakan penghargaan yang diterima Kapolda Lampung menjadi kebanggaan bagi seluruh jajaran Polda Lampung sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kinerja."Penghargaan Nugraha Sakanti yang diterima Bapak Kapolda merupakan kehormatan bagi seluruh keluarga besar Polda Lampung. Ini menjadi bukti bahwa dedikasi, kerja keras, dan sinergi seluruh personel mendapat apresiasi di tingkat nasional," ujar Yuni, Rabu (1/7/2026).Menurutnya, penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk pengakuan, tetapi juga amanah agar seluruh personel terus menghadirkan pelayanan terbaik kepada masyarakat."Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan profesionalisme, menjaga kepercayaan masyarakat, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang Presisi, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," katanya.Yuni menambahkan, di bawah kepemimpinan Irjen Pol. Helfi Assegaf, Polda Lampung berkomitmen terus memperkuat pelayanan publik, penegakan hukum, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat."Bapak Kapolda selalu menekankan bahwa setiap keberhasilan merupakan hasil kerja bersama seluruh personel. Karena itu, penghargaan ini akan menjadi penyemangat untuk terus berinovasi dan memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara," pungkasnya.Sebagai informasi, Nugraha Sakanti merupakan tanda kehormatan yang diberikan negara kepada kesatuan atau satuan kerja di lingkungan Polri yang memiliki jasa luar biasa di bidang kepolisian.Penghargaan tersebut menjadi simbol kehormatan, dedikasi, loyalitas, dan pengabdian tanpa batas dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara. PNO-12
02 Jul 2026, 21:51 WIT
TPNPB Kodap XI Peringati 1 Juli 1971 di Dogiyai dan Keluarkan Ultimatum SK BMP
Papuanewsonline.com, Dogiyai – West Papua National Liberation Army atau TPNPB Kodap XI Odiyai Dogiyai menggelar peringatan sejarah 1 Juli 1971 di wilayah Dogiyai. Informasi tersebut disampaikan melalui Siaran Pers Ke II Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB yang diterbitkan pada Rabu, 1 Juli 2026.Dalam siaran pers yang ditandatangani Juru Bicara TPNPB, Sebby Sambom, disebutkan bahwa Panglima TPNPB Kodap XI Odiyai Dogiyai, Brigadir Jenderal Yonatan Makituma Pigai, melaporkan rangkaian kegiatan peringatan telah berlangsung sesuai agenda yang telah direncanakan.Berdasarkan keterangan dalam rilis tersebut, kegiatan peringatan dilaksanakan pada 1 Juli 2026 di wilayah Dogiyai. Yonatan Pigai menyebut situasi di wilayah tersebut masih berada dalam kondisi yang kurang kondusif ketika kegiatan berlangsung, namun pelaksanaan acara tetap dapat berjalan.TPNPB dalam siaran persnya menyatakan bahwa peringatan 1 Juli 1971 merupakan bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan kemerdekaan Papua. Kodap XI menilai momentum tersebut bukan hanya sebatas kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat konsolidasi perjuangan rakyat Papua.Dalam kesempatan itu, sebagaimana dikutip dalam siaran pers, Yonatan Pigai turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, personel batalion, serta staf Kodap XI yang telah terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Menurut TPNPB, seluruh rangkaian acara dapat berlangsung secara tertib berkat kerja sama seluruh pihak yang terlibat.Siaran pers tersebut juga memuat pernyataan Yonatan Pigai mengenai penyelesaian status Papua. TPNPB menyebut pihak-pihak yang mendorong proses penyelesaian melalui "jalur hukum" harus bekerja lebih maksimal, karena menurut rilis tersebut, pihak TPNPB di lapangan akan terus memberikan dukungan terhadap proses yang dimaksud.Selain itu, TPNPB turut menyampaikan ultimatum yang berkaitan dengan Barisan Merah Putih (BMP). Dalam rilis tersebut, Yonatan Pigai meminta sekelompok orang yang disebut telah menerima Surat Keputusan (SK) Barisan Merah Putih agar segera mengembalikan SK kepengurusan yang dimaksud.Masih berdasarkan siaran pers yang sama, Yonatan Pigai menyatakan bahwa apabila SK tersebut tidak dikembalikan, maka pihak-pihak yang bersangkutan akan ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Pernyataan tersebut merupakan bagian dari isi rilis resmi yang disampaikan Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB.Hingga berita ini dipublikasikan, redaksi belum memperoleh keterangan terpisah dari pihak Barisan Merah Putih maupun aparat keamanan terkait isi pernyataan dalam siaran pers tersebut. Berita ini disusun berdasarkan Siaran Pers Ke II Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB yang diterbitkan pada 1 Juli 2026 oleh Sebby Sambom selaku Juru Bicara TPNPB-OPM. Redaksi membuka ruang klarifikasi seluas-luasnya bagi seluruh pihak yang berkepentingan.Penulis: HendrikEditor: OF
02 Jul 2026, 13:34 WIT
Kapolda Maluku Gelar Syukuran Hari Bhayangkara ke-80
Papuanewsonline.com, Ambon – Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum penting bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk terus memperkuat profesionalisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.Pesan tersebut disampaikan Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., saat menghadiri acara syukuran Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Gedung Plaza Presisi Polda Maluku, Ambon, Rabu (1/7/2026).Kegiatan syukuran berlangsung khidmat dan dihadiri Pangdam XV/Pattimura, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku, Wakapolda Maluku, pimpinan instansi pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi kepemudaan, insan pers, purnawirawan Polri, Warakawuri, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.Dalam sambutannya, Kapolda Maluku menegaskan bahwa Hari Bhayangkara ke-80 tidak sekadar menjadi momentum seremonial tahunan, tetapi merupakan refleksi bagi seluruh anggota Polri untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara."Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk terus memperkuat profesionalisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga kepercayaan masyarakat yang merupakan amanah terbesar bagi institusi Polri," tegas Kapolda Maluku.Menurutnya, tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks menuntut seluruh personel Polri untuk terus beradaptasi, bekerja secara profesional, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Kapolda juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban sebagai modal utama pembangunan daerah dan persatuan bangsa."Keamanan yang kondusif merupakan hasil kerja bersama. Karena itu kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Maluku yang selama ini terus mendukung tugas-tugas kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan, persatuan, dan kedamaian di daerah ini," ujarnya.Pada kesempatan tersebut, Kapolda Maluku turut mengingatkan tentang nilai-nilai historis Bhayangkara yang menjadi fondasi pengabdian setiap anggota Polri.Menurutnya, semangat Bhayangkara yang diwariskan sejak masa Kerajaan Majapahit melalui pasukan Bhayangkara bentukan Mahapatih Gajah Mada menjadi simbol kesetiaan, pengabdian, dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan serta melayani masyarakat.Momentum syukuran Hari Bhayangkara ke-80 juga diwarnai dengan pemberian penghargaan kepada Brigpol Anumerta Ananda Tutpoho, personel Ditintelkam Polda Maluku yang gugur saat berupaya menyelamatkan seorang pelajar yang tenggelam di Kabupaten Maluku Tenggara.Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Kapolda Maluku kepada keluarga almarhum yang hadir didampingi istri, anak, serta kedua orang tuanya.Penghargaan tersebut menjadi simbol penghormatan institusi Polri terhadap dedikasi, keberanian, dan pengorbanan anggota yang mengabdikan diri demi keselamatan masyarakat."Pengabdian Brigpol Anumerta Ananda Tutpoho merupakan teladan nyata nilai-nilai Bhayangkara yang menempatkan keselamatan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Semangat seperti inilah yang harus terus hidup dalam setiap insan Polri," kata Kapolda.Selain prosesi syukuran, kegiatan juga dimeriahkan dengan penampilan Vocal Group Ditsamapta Polda Maluku dan grup band SMA Negeri 8 Tanimbar yang sebelumnya berhasil meraih juara pada lomba band pelajar yang diselenggarakan Polda Maluku dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80.Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Polda Maluku menjadi simbol kuat komitmen Polri untuk terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang profesional, humanis, serta semakin dekat dengan rakyat.Dengan semangat Bhayangkara yang mengabdi untuk negeri, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas keamanan, memperkuat pelayanan publik, dan mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan menuju Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera. PNO-12
01 Jul 2026, 21:52 WIT
Defile Sinergitas TNI-Polri dan Mitra Strategis Warnai Puncak Hari Bhayangkara ke-80 di Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon – Semangat kebersamaan dan sinergitas antarinstansi mewarnai puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar Polda Maluku di Kota Ambon, Rabu (1/7/2026). Salah satu rangkaian kegiatan yang menjadi pusat perhatian masyarakat adalah perlombaan defile peserta upacara yang menampilkan barisan terbaik dari unsur TNI, Polri, instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, hingga kelompok pengamanan swakarsa.Perlombaan defile berlangsung usai pelaksanaan upacara Hari Bhayangkara ke-80 dan disaksikan langsung oleh Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., bersama Pangdam XV/Pattimura, Gubernur Maluku, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku dari mimbar kehormatan yang telah disiapkan.Satu per satu peserta defile melintas di hadapan mimbar kehormatan sambil memberikan penghormatan kepada Kapolda Maluku dan jajaran Forkopimda. Penampilan yang rapi, kompak, dan penuh semangat mendapat apresiasi dari para tamu undangan yang hadir.Kapolda Maluku mengatakan, perlombaan defile bukan sekadar kompetisi baris-berbaris, melainkan simbol kekompakan, disiplin, serta soliditas seluruh elemen bangsa dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan nasional."Perlombaan defile ini menunjukkan bahwa semangat Bhayangkara tidak hanya dimiliki oleh Polri, tetapi juga menjadi semangat bersama seluruh elemen bangsa. Kebersamaan, disiplin, dan sinergitas yang ditampilkan hari ini merupakan modal penting dalam menjaga keamanan dan persatuan di Maluku maupun Indonesia," ujar Kapolda Maluku.Menurutnya, Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa ke depan."Kami mengapresiasi seluruh peserta yang telah menampilkan kemampuan terbaiknya. Kegiatan ini menjadi gambaran kuat bahwa sinergi lintas sektor di Maluku terus terjaga dengan baik demi mewujudkan situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif," tambahnya.Dalam perlombaan tersebut, panitia menetapkan dua kategori penilaian, yakni kategori peserta internal dan kategori peserta eksternal.Untuk kategori peserta eksternal, Juara I berhasil diraih oleh Kompi Gabungan TNI yang tampil dengan formasi yang solid, disiplin, dan penuh semangat kebangsaan. Sementara Juara II diraih oleh Kompi Gabungan yang terdiri dari unsur Basarnas, ASN Polri, Pramuka Saka Bhayangkara, Pemadam Kebakaran, dan Pengamanan Swakarsa.Adapun pada kategori peserta internal, Juara I diraih oleh Kompi Brimob I, Juara II oleh Kompi Brimob II, dan Juara III oleh Kompi Direktorat Samapta Polda Maluku.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K, menyampaikan bahwa perlombaan defile sengaja dihadirkan sebagai salah satu rangkaian puncak Hari Bhayangkara ke-80 untuk memperkuat semangat kebersamaan antara Polri dan seluruh mitra strategis."Melalui perlombaan defile ini, kami ingin menunjukkan bahwa keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Kehadiran unsur TNI, Basarnas, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, hingga pengamanan swakarsa dalam satu barisan menjadi simbol kuat sinergitas yang selama ini terbangun di Maluku," kata Kabid Humas Polda Maluku.Ia menambahkan, antusiasme peserta dan masyarakat yang menyaksikan perlombaan menunjukkan bahwa Hari Bhayangkara bukan hanya milik Polri, tetapi menjadi momentum kebersamaan seluruh komponen bangsa.Perlombaan defile yang berlangsung meriah tersebut menjadi salah satu atraksi paling menarik dalam rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Maluku. Selain menampilkan kekompakan dan kedisiplinan peserta, kegiatan ini juga memperlihatkan eratnya hubungan kerja sama antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan serta memperkuat persatuan di wilayah Maluku.Semangat sinergitas yang tercermin dalam setiap langkah peserta defile menjadi pesan kuat bahwa menjaga keamanan dan keutuhan bangsa merupakan tugas bersama yang harus terus dipelihara demi Indonesia yang aman, damai, dan maju. PNO-12
01 Jul 2026, 21:10 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
