Papuanewsonline.com
BERITA TAG Politik
Homepage
Ardi S.T Serahkan Bantuan Hadrah di Mimika, Sekolah DDI Dorong Pemerataan Program Pendidikan
Papuanewsonline.com, Timika – Anggota DPRD Provinsi Papua
Tengah, Ardi, ST, M.IST, melakukan kunjungan kerja ke Sekolah DDI Nurul Islam
SP 1 Mimika (27/4/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menyerahkan bantuan berupa
satu set alat hadrah sebagai dukungan nyata terhadap pengembangan seni budaya
Islam dan kegiatan keagamaan di lingkungan sekolah.“Melalui bantuan ini, kami berharap siswa dan guru dapat
mengembangkan bakat, sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan serta
kebersamaan,” ujar Ardi. Selain penyerahan bantuan, kunjungan ini juga menjadi momen
penting untuk menyerap aspirasi. Pihak sekolah menyampaikan harapan agar
lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama juga dapat menikmati
program sekolah gratis yang menjadi kebijakan unggulan Gubernur Papua Tengah.Di sisi lain, pihak sekolah juga menyampaikan apresiasi
tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto atas program Makan Bergizi Gratis
(MBG). Program ini dinilai sangat membantu pemenuhan gizi siswa dan
berdampak positif terhadap semangat belajar anak-anak.Menanggapi hal tersebut, Ardi menegaskan akan memperjuangkan
aspirasi tersebut agar kebijakan pendidikan dapat dirasakan secara merata. “Akan saya bawa dan bahas bersama pemerintah provinsi agar
manfaatnya bisa dinikmati semua pihak,” tegasnya. Kegiatan diakhiri dengan dialog hangat dan peninjauan
langsung kondisi sekolah demi kemajuan pendidikan di daerah.
Penulis: Andi IlhamEditor: GF
27 Apr 2026, 20:51 WIT
Muscab PKB Mimika: Siap Jadi Kekuatan Utama, Dorong Politik Berpihak Rakyat
Papuanewsonline.com, Timika – Dewan Pengurus Cabang (DPC)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Mimika menggelar Musyawarah Cabang
(Muscab) di Ballroom Hotel Horison Ultima Timika, Minggu (26/4/26). Kegiatan
ini menjadi momentum penting menyusul capaian gemilang pada Pemilu 2024, di
mana partai ini berhasil mengamankan lima kursi DPRK dan menduduki posisi
strategis sebagai Wakil Ketua I DPRD.Muscab ini bukan sekadar pergantian kepengurusan, melainkan
konsolidasi besar untuk menentukan arah perjuangan politik menuju 2029.Ketua DPC PKB Mimika, Peggy Patrisia Pattipi, dalam pidato
purnatugasnya menegaskan agar seluruh kader siap mendukung keputusan yang
diambil. "Siapapun yang terpilih adalah representasi keputusan DPP yang
wajib dihormati. PKB harus hadir sebagai solusi, bukan sekadar kekuatan
politik," ujarnya. Sementara itu, Ketua DPP PKB Bidang Advokasi, Hindun Anisah,
menyoroti pentingnya "politik kehadiran". Ia meminta kader tidak
hanya fokus pada elektoral, tetapi juga hadir menjawab tantangan ekonomi
masyarakat yang dipengaruhi situasi global, serta mendorong kebijakan yang
memudahkan hidup rakyat.Mewakili Pemerintah Kabupaten Mimika, Asisten I Setda
Mimika, Ananias Faot, menekankan peran strategis partai sebagai pilar
demokrasi. Ia mendorong PKB agar semakin adaptif menghadapi dinamika politik
yang kompleks. "Tantangan ke depan semakin berat, partai dituntut
responsif dan cepat. Yang terpenting, menjaga kerukunan bukan pilihan,
melainkan mandat mutlak," tegasnya. Ananias juga meminta PKB aktif mencegah isu provokatif demi
stabilitas keamanan di tengah keberagaman suku dan budaya di Mimika."Kami menyambut baik konsolidasi ini. Harapan kami,
Muscab melahirkan kader berkualitas, berintegritas, dan berjiwa pemimpin.
Pemerintah siap bersinergi selama berlandaskan kepentingan rakyat dan persatuan
bangsa," ujarnya menutup sambutan. Dengan posisi kuat di parlemen, PKB kini berada pada fase
baru sebagai kekuatan utama yang akan menentukan arah pembangunan Mimika lima
tahun ke depan. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Apr 2026, 09:10 WIT
Wakapolda Maluku Ikuti Launching Quick Wins Presisi Triwulan II 2026
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, mengikuti launching Program Quick Wins Presisi Triwulan II Tahun 2026 yang digelar secara virtual dari Ruang Vicon Lantai 2 Polda Maluku, Jumat (24/4/2026).Kegiatan tersebut merupakan bagian dari langkah strategis Polri dalam memperkuat implementasi program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.Turut hadir dalam kegiatan ini Dir Pamobvit Polda Maluku, Kabid Humas Polda Maluku, para pejabat utama, serta perwakilan satuan kerja (satker) dan Kapolres/ta jajaran.Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni menegaskan, seluruh jajaran Polda Maluku harus mampu menerjemahkan program Quick Wins Presisi ke dalam langkah nyata di lapangan.“Program Quick Wins Presisi ini bukan hanya seremonial, tetapi harus diimplementasikan secara konkret melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkeadilan,” ujarnya.Ia juga menekankan pentingnya komitmen seluruh personel dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri.“Kami mendorong seluruh satuan kerja dan jajaran kewilayahan untuk bekerja lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya,” tegasnya.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku menyampaikan bahwa program ini menjadi salah satu upaya konkret Polri dalam menjawab ekspektasi publik terhadap pelayanan yang lebih profesional dan akuntabel.Launching ini juga menjadi momentum penyamaan persepsi terkait arah kebijakan Polri pada Triwulan II Tahun 2026, sehingga seluruh jajaran dapat bergerak secara terarah dan terukur.Program Quick Wins Presisi sendiri menjadi salah satu strategi utama dalam mendorong transformasi Polri menuju institusi yang profesional, modern, dan semakin dipercaya publik. PNO-12
26 Apr 2026, 13:54 WIT
Kaesang Bakal Hadiri RAKORWIL di Nabire, DPW PSI Papua Tengah Gelar Rapat Persiapan.
Papuanewsonline.com, Nabire - Jelang kedatangan Ketua Umum DPP
PSI di Nabire, DPW PSI Papua Tengah mengadakan rapat persiapan pada hari Rabu, 22/04/2026 di kediaman ketua
DPW PSI Papua Tengah. Rapat yang diawali ramah tamah
dan perkenalan dengan Ketua DPW yang baru saja mendapatkan mandat dari Ketua
Umum DPP PSI, Kaesang Pangarep yaitu bro Isaias Douw yang menggantikan (alm) bro Nesco Wonda ini dihadiri oleh unsur pimpinan
DPW PSI Papua Tengah, DPD dari 8 kabupaten serta anggota legislative dari PSI
di Papua Tengah. DPP PSI meyakini bahwa hadirnya
Isaias Douw dengan berbagai pengalaman politiknya selama ini dapat membawa
angin segar bagi kemajuan dan eksistensi PSI di Papua Tengah. Apalagi jika
dilihat dari perolehan kursi legislatif,, Papua Tengah menempati urutan kedua
terbanyak di Indonesia setelah Propinsi NTT. Selain ramah tamah, Rapat
Pimpinan DPW dan DPD ini juga membahas kesiapan jelang pelaksanaan Rapat Koordinasi
Wilayah (RAKORWIL) perdana yang berisikan beberapa agenda penting, antara lain
Pelantikan Pengurus DPW Papua Tengah, DPD 8 kabupaten oleh Ketua Umum DPP PSI
Kaesang Pangarep, serta materi-materi pendukung bagi penguatan struktur Partai secara
internal dan persiapan verifikasi Partai Politik. Rapat dipimpin langsung oleh
Ketua DPW PSI Papua Tengah, bro Isaias Douw didampingi Sekretaris bro Jemi
Patabang yang juga anggota DPR Propinsi Papua Tengah dan Bendahara sist Ina Erari serta beberapa pengurus di tingkat DPW. Selain itu hadir pula ketua-ketua
DPD dari 8 kabupaten yaitu Nabire, Mimika, Paniai, Deyai, Dogiyai, Intan Jaya,
Puncak, Puncak Jaya serta anggota legislative masing-masing.
RAKORWIL yang akan berlangsung
pada tanggal 07 Mei 2026 di Nabire tersebut akan menghadirkan Ketua Umum DPP
PSI, Kaesang Pangarep beserta rombongan yang juga melakukan lawatan ke Propinsi
lainya se-Papua Raya. Hal ini sebagai wujud komitmen dan keseriusan PSI untuk “berperang”
di 2029 dengan melakukan penguatan struktur dari pusat hingga daerah bahkan
kampung. Penulis : Hendrik Editor : GF
24 Apr 2026, 17:02 WIT
Refleksi Kedatangan Wapres di Mimika, Dewan Adat Soroti Krisis Kepercayaan Publik
Papuanewsonline.com, Mimika – Kedatangan Wakil Presiden RI
dalam kunjungan kerja pada 20–21 April 2026 di Kabupaten Mimika memunculkan
berbagai dinamika di tengah masyarakat. Salah satunya datang dari Ketua Dewan
Adat Daerah Kabupaten Mimika, Vinsen Oniyoma, yang menyampaikan refleksi kritis
atas situasi sosial dan pemerintahan di daerah tersebut.Dalam pandangannya, kunjungan tersebut justru membuka
realitas yang selama ini dirasakan masyarakat, yakni menumpuknya aspirasi yang
belum tersalurkan secara maksimal."Aspirasi Membuludak, harapan kosong ke jakarta”
ungkapnya dalam refleksi yang disampaikan kepada media.Ia menilai, kondisi pelayanan publik di Mimika saat ini
ibarat bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak akibat akumulasi kekecewaan
masyarakat."Protokoler dan akumulasi kekecewaan pelayanan publik
di Mimika ibarat BOM waktu yang meledak." tegasnya.Menurut Vinsen, fenomena yang terjadi menunjukkan adanya
kecenderungan sentralisasi harapan masyarakat kepada pemerintah pusat, bukan
lagi kepada pemerintah daerah.“Sentralisasi Harapan" dimana masayarakat merasa hanya
pemerintah pusat yang mampu memberikan harapan, solusi atau perbaikan dari pada
pemerintah daerah serta pelayanan.Ia menyebut kondisi ini sebagai bentuk "mosi tidak
percaya" secara sosiologis, yang mencerminkan krisis kepercayaan
masyarakat terhadap pimpinan daerah.Dalam refleksinya, Vinsen menjelaskan bahwa ketidakpercayaan
tersebut dipicu oleh berbagai persoalan mendasar, mulai dari buruknya pelayanan
publik hingga praktik birokrasi yang dinilai berbelit."Ketidak percayaan ini biasanya dipicu oleh pelayanan
publik yang buruk, birokrasi berbelit-belit,Pekraktek KKN,atau kebijakan yang
tumpah tindi di daerah."Lebih lanjut, ia menilai kondisi ini merupakan sinyal kuat
adanya masalah serius dalam tata kelola pemerintahan daerah yang perlu segera
dibenahi."Ini adalah sinyal kuat adanya masalah serius dalam
tata kelola pemerintahan di daerah."Secara umum, Vinsen melihat adanya penurunan legitimasi
kepemimpinan di tingkat lokal yang berdampak pada meningkatnya harapan
masyarakat kepada pemerintah pusat."Otoritas moral dan kepercayaan kepemimpinan sedang
runtuh sehingga legitimasi kepemimpinan pusat diharapkan mengambil alih atau
mengintervensi."Ia juga menegaskan bahwa fenomena ini menunjukkan krisis
yang lebih luas dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah."Situasi di mana masyarakat secara luas tidak percaya
kepada pimpinan daerah ( Bupati, Gubernur dan DPRP dan DPRD), namun mereka
masih menaruh kepercayaan kepada pemerintah pusat.ini sebuah fenomena
krisis."Dalam penilaiannya, masyarakat mulai meragukan kemampuan
pimpinan daerah dalam mengelola kepentingan publik dan mewakili aspirasi
rakyat."Masayarakat menilai pimpinan2 lokal daerah gagal dalam
mewakili aspirasi, dalam mengelola keoentingan publik."Ia menambahkan bahwa kondisi ini harus menjadi perhatian
serius bagi Pemerintah Kabupaten Mimika dan DPRK Mimika sebagai penyelenggara
pelayanan publik.Vinsen juga menyampaikan sejumlah
rekomendasi kepada Bupati Mimika untuk segera melakukan pembenahan. Di antaranya adalah evaluasi sistem protokoler dalam
penyambutan tamu negara, agar lebih tertata dan melibatkan masyarakat adat
secara layak. Ia juga mendorong evaluasi terhadap
kepala-kepala OPD yang dinilai belum mampu menerjemahkan nilai-nilai Otonomi
Khusus di Mimika.Vinsen menekankan pentingnya kebijakan yang benar-benar
menyentuh masyarakat adat Papua sebagai prioritas pembangunan daerah. Ia juga meminta adanya teguran terhadap biro protokoler agar
setiap kunjungan kenegaraan ke depan dapat dirancang dengan lebih inklusif.Dengan refleksi ini, Dewan Adat berharap pemerintah daerah
dapat segera melakukan pembenahan menyeluruh demi mengembalikan kepercayaan
masyarakat.Kunjungan Wakil Presiden pun dinilai menjadi momentum
penting untuk membaca kondisi riil di lapangan sekaligus memperbaiki arah
kebijakan pembangunan di Mimika. (GF)
22 Apr 2026, 23:58 WIT
Mahasiswa Papua Gagal Temui Wapres Gibran Rakabuming Raka, Aksi Dihadang Aparat
Papuanewsonline.com, Mimika — Dalam kunjungan Wakil Presiden
RI, Gibran Rakabuming Raka, pada 20–21 April, Forum Independen Mahasiswa West
Papua (FIMWP) menggelar aksi untuk menyuarakan tuntutan penutupan PT Freeport
Indonesia. Namun, aksi tersebut dihadang oleh aparat keamanan.Koordinator aksi, Onan Kobogau, menyampaikan bahwa pihaknya
berupaya menemui langsung Wakil Presiden guna menyampaikan aspirasi terkait
situasi di Papua yang mereka sebut sebagai kondisi darurat. Namun, upaya
tersebut gagal setelah massa dicegat saat hendak mendekati lokasi kunjungan.“Kami ingin menyampaikan langsung kepada Wakil Presiden,
tetapi kami dihalangi ketika mencoba masuk,” ujar Onan dalam pernyataannya.Onan juga mengaku sempat mencoba menerobos pengamanan yang
diperketat di sekitar lokasi. Aksi berlangsung dalam situasi tegang, meskipun
tidak dilaporkan adanya bentrokan besar.FIMWP menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk seruan
kepada masyarakat luas, baik di tingkat internasional, nasional, maupun di
tanah Papua, agar lebih memperhatikan isu-isu yang terjadi di wilayah tersebut.Onan berharap pesan yang mereka sampaikan dapat diangkat
oleh media sehingga menjadi perhatian publik yang lebih luas.“Kami berharap pesan ini bisa tersampaikan melalui media
kepada pihak internasional, nasional, maupun masyarakat di tanah Papua, agar
dapat diketahui oleh publik,” tutupnya. Penulis: Bim
Editor: GF
21 Apr 2026, 23:03 WIT
Pimpin Apel Power On Hand, Ini Arahan Kapolda Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., memimpin langsung pelaksanaan Apel *Power On Hand* yang digelar di Lapangan Tahaparry, Tantui, Polda Maluku, Senin (20/4/2026) pukul 08.00 WIT. Kegiatan ini diikuti oleh Irwasda Maluku, para Pejabat Utama Polda Maluku, serta seluruh personel Polda Maluku sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan.Apel *power on hand* bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan merupakan manifestasi nyata dari komitmen Polri dalam memastikan kesiapan personel, sarana, dan prasarana dalam menghadapi berbagai situasi kontinjensi, baik yang bersifat gangguan kamtibmas maupun potensi bencana alam.Dalam arahannya, Kapolda Maluku menekankan pentingnya rasa syukur atas kondisi kesehatan dan kesiapan yang dimiliki seluruh personel, sekaligus mengingatkan bahwa tugas kepolisian adalah bentuk pengabdian yang menuntut kesiapan setiap saat.“Kehadiran kita di sini bukan hanya rutinitas, tetapi wujud kesiapsiagaan kita sebagai anggota Polri dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kita adalah *Rastra Sewakottama*, yang harus siap 1x24 jam tanpa mengenal waktu,” tegas Kapolda.Lebih lanjut, Kapolda menguraikan bahwa dinamika global saat ini turut memberikan dampak terhadap stabilitas nasional, termasuk di wilayah Maluku. Ia menyoroti ketegangan geopolitik internasional yang berpotensi mempengaruhi distribusi energi dunia, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.Menurutnya, stabilitas ekonomi memiliki korelasi erat dengan situasi keamanan. Gangguan terhadap distribusi energi, seperti bahan bakar minyak dan gas bersubsidi, dapat memicu masalah sosial yang berujung pada gangguan kamtibmas.“Saya tegaskan, tidak boleh ada ruang bagi praktik ilegal seperti penyalahgunaan distribusi BBM dan gas bersubsidi. Ini menyangkut hak masyarakat dan stabilitas ekonomi yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.Selain faktor global, Kapolda juga menyoroti tantangan kamtibmas di tingkat lokal yang masih didominasi oleh tindak kekerasan, seperti konflik antarindividu, KDRT, hingga bentrokan antar kelompok masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa korban dari kasus-kasus tersebut mayoritas berasal dari kelompok rentan, yakni perempuan dan anak-anak, sementara pelaku didominasi usia produktif.Hal ini, menurut Kapolda, menjadi perhatian serius yang membutuhkan pendekatan komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui langkah-langkah pencegahan yang menyentuh akar permasalahan.Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Kapolda menekankan pentingnya optimalisasi strategi kepolisian yang mencakup pendekatan *preemtif*, *preventif*, hingga *represif* (penegakan hukum).Pendekatan *preemtif* dilakukan melalui penguatan peran Bhabinkamtibmas dan Polisi Lingkungan (Polima) dalam membangun komunikasi aktif dengan masyarakat serta mendeteksi potensi konflik sejak dini. Sementara itu, langkah *preventif* diwujudkan melalui patroli rutin, patroli dialogis, serta peningkatan pelayanan kepolisian, termasuk optimalisasi layanan darurat 110.Kapolda juga menegaskan pentingnya kesiapan kekuatan cadangan (*power on hand*) yang dapat digerakkan sewaktu-waktu apabila terjadi eskalasi gangguan keamanan atau bencana.“Kita harus selalu siap dengan kekuatan cadangan yang terlatih, terkoordinasi, dan memiliki mekanisme mobilisasi yang jelas. Ini menjadi kunci dalam merespons setiap potensi gangguan secara cepat dan tepat,” jelasnya.Dalam aspek penegakan hukum, Kapolda menekankan agar seluruh personel bertindak profesional, cepat, dan transparan. Ia mengingatkan bahwa penanganan kasus yang lambat atau tidak tepat justru dapat memperburuk situasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.Selain itu, Kapolda juga memberikan penekanan tegas terkait integritas personel. Ia mengingatkan agar tidak ada anggota yang terlibat dalam perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba maupun konsumsi minuman keras.“Jika ada anggota yang tidak mampu menjaga sikap dan perilaku, lebih baik mengundurkan diri daripada mencoreng nama baik institusi Polri,” tegasnya.Mengakhiri arahannya, Kapolda mengajak seluruh personel untuk terus menjaga kekompakan, meningkatkan semangat pengabdian, serta menanamkan nilai-nilai keikhlasan dalam menjalankan tugas.Apel berlangsung dengan tertib, lancar, dan penuh khidmat sebagai simbol kesiapan Polda Maluku dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Maluku. Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada pukul 08.40 WIT dalam situasi aman dan terkendali.Melalui apel ini, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, serta memastikan bahwa setiap potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi dan ditangani secara profesional demi terwujudnya Maluku yang aman, damai, dan sejahtera. PNO-12
21 Apr 2026, 19:02 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
