logo-website
Rabu, 24 Jun 2026,  WIT
BERITA TAG Politik Homepage
ULMWP Umumkan Perombakan Kabinet Pemerintahan Sementara pada 1 Mei 2026 Papuanewsonline.com, Papua Barat — Presiden Sementara ULMWP, Benny Wenda, mengumumkan perombakan kabinet Pemerintahan Sementara ULMWP bertepatan dengan peringatan 1 Mei 2026. Pengumuman tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi yang dipublikasikan di situs ULMWP sebagai bagian dari refleksi atas sejarah integrasi Papua ke Indonesia pada 1963.Dalam pernyataannya, Benny Wenda menyebut tanggal 1 Mei sebagai hari berkabung bagi rakyat Papua Barat. Ia menilai momentum tersebut sebagai awal dari tragedi panjang yang menurutnya masih berlangsung hingga saat ini.“Tanggal 1 Mei akan selalu menjadi hari berkabung di Papua Barat. Hari ini kita memperingati 63 tahun Indonesia menginvasi tanah kita, awal dari tragedi yang masih kita alami hingga saat ini,” tulis Benny Wenda dalam pernyataan resminya.Ia juga menyinggung Perjanjian New York tahun 1962 yang melibatkan Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat. Menurutnya, rakyat Papua Barat seharusnya diberikan hak menentukan nasib sendiri melalui referendum kemerdekaan, namun hal itu tidak terjadi sebagaimana yang diharapkan kelompok mereka.Dalam pernyataan tersebut, Benny Wenda turut menyoroti berbagai situasi keamanan dan kemanusiaan di Papua. Ia mengklaim bahwa konflik dan operasi militer masih berlangsung hingga kini dan berdampak pada masyarakat sipil di sejumlah wilayah.“Lima belas warga Papua tak berdosa yang dibunuh bulan ini di Puncak adalah bukti bahwa perang Indonesia terhadap West Papua tidak pernah berhenti,” tulisnya.Meski demikian, Benny Wenda menyebut 1 Mei juga menjadi simbol perlawanan politik bagi ULMWP. Ia mengingatkan bahwa pada tanggal yang sama tahun 2021, ULMWP mendeklarasikan kabinet Pemerintahan Sementara sebagai simbol perjuangan politik mereka.“Hari ini, dari hari-hari lainnya, kita tidak akan tunduk pada pemerintahan kolonial Indonesia. Sebaliknya, ULMWP memulihkan kedaulatan kita yang dicuri dengan membangun kapasitas pemerintahan sementara kita,” ujarnya.Dalam kesempatan tersebut, Benny Wenda mengumumkan susunan baru kabinet Pemerintahan Sementara ULMWP yang terdiri dari berbagai kementerian dan perwakilan bidang strategis. Sejumlah nama diumumkan mengisi posisi kementerian, mulai dari urusan luar negeri, hukum, kesehatan, hingga lingkungan hidup dan urusan perempuan serta anak.Selain struktur sipil pemerintahan sementara, ULMWP juga mencantumkan susunan kepemimpinan Tentara Papua Barat dalam pengumuman tersebut. Nama Jenderal Goliath Tabuni kembali disebut sebagai Panglima Tertinggi bersama sejumlah petinggi lainnya dalam struktur militer organisasi.Benny Wenda menegaskan bahwa ULMWP terus berupaya memperkuat dukungan internasional terhadap perjuangan politik Papua Barat. Ia mengklaim organisasinya telah mendorong isu Papua masuk dalam perhatian komunitas internasional dan forum Perserikatan Bangsa-Bangsa.“ULMWP telah mendorong Papua Barat ke dalam agenda internasional, memenangkan permintaan lebih dari 100 negara PBB untuk melakukan kunjungan Hak Asasi Manusia PBB,” tulisnya.Di akhir pernyataannya, Benny Wenda mengajak masyarakat Papua Barat untuk tetap menjaga persatuan dan terus mendukung perjuangan ULMWP menuju kemerdekaan yang mereka cita-citakan.“Kepada rakyat West Papua, saya meminta Anda terus menaruh kepercayaan Anda pada misi ULMWP: kemerdekaan akan segera tiba,” tutup Benny Wenda.Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Indonesia terkait isi pernyataan dan pengumuman perombakan kabinet Pemerintahan Sementara ULMWP tersebut. (GF) 05 Mei 2026, 13:23 WIT
Kolaborasi Pembangunan Mapolda DIY, Kapolri Instruksikan Beri Pelayanan Optimal Papuanewsonline.com, DIY - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh masyarakat. Hal itu disampaikan saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (3/5/2026). "Dan ke depan kita harapkan Polda DIY betul-betul bisa memberikan pelayanan yang optimal terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta yang kita kenal sebagai kota budaya, kota pariwisata, kota pendidikan," kata Sigit di Mapolda DIY, Minggu (3/5/2026). Pembangunan ini sendiri bertajuk 'Mbangun Bhayangkara Presisi, Hamemayu Hayuning Bawono'. Sigit mengapresiasi Pemprov DIY terkait seluruh dukungan terkait pembangunan Mapolda Yogyakarta. "Jadi ini adalah bentuk dukungan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan yang tentunya kita memahami bahwa ini adalah titipan amanah terkait dengan pembangunan ini sebagaimana tema dari pembangunan Mapolda yaitu Mbangun Bhayangkara Presisi, Hamemayu Hayuning Bawono," ujar Sigit. Sebagaimana artinya, Sigit meminta agar jajarannya bisa menjaga, memperbaiki dan menciptakan keindahan serta keharmonisan bermasyarakat yang tentunya ini sejalan dengan Tri Brata dan Catur Prasetya. "Dan juga kami juga mendapatkan amanah agar ke depan gedung Polda DIY ini dibangun dengan konsep smart city, tadi kita mendapatkan amanah dari Bapak Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono titipan dari masyarakat Yogya agar gedung ini tidak hanya berdiri sebagai gedung yang hanya fisiknya saja tapi juga bisa melaksanakan fungsinya untuk bisa tampil sebagai pelayanan kepolisian yang memiliki kemampuan data driven police hub, social listening and sentiment intelligence system, cyber security defense center serta decision intelligence and knowledge system," papar Sigit.Karenanya, Sigit menekankan, jajaran Polda DIY harus mendukung konsep dari Daerah Istimewa Yogyakarta. "Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari seluruh para pemangku jabatan, pemangku kepentingan dan juga harapan besar dari masyarakat Yogya terhadap kinerja Polri untuk betul-betul bisa profesional, dekat dan dicintai masyarakat," tutup Sigit. PNO-12 04 Mei 2026, 10:36 WIT
Deklarasi Barisan Merah Putih di Puncak Jaya Tegaskan Komitmen Jaga NKRI dan Persatuan Papua Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Barisan Merah Putih Republik Indonesia (BMP RI) Kabupaten Puncak Jaya resmi mendeklarasikan keberadaan organisasinya dalam sebuah kegiatan yang digelar usai acara adat bakar batu di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Kamis (1/5/2026). Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 600 masyarakat dari berbagai wilayah setempat.Deklarasi berlangsung dalam suasana penuh semangat kebersamaan dan nuansa adat Papua. Acara ini menjadi simbol penghormatan terhadap budaya lokal sekaligus momentum untuk mempertegas komitmen menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Kegiatan diawali dengan prosesi adat bakar batu yang menjadi tradisi masyarakat Papua dalam mempererat hubungan sosial dan kebersamaan. Setelah itu, deklarasi organisasi dilakukan di hadapan masyarakat dan tokoh-tokoh adat yang hadir.Dalam keterangannya, DPC BMP RI Kabupaten Puncak Jaya menyebut deklarasi tersebut sebagai bentuk penghormatan dan mengenang jasa delapan Pahlawan Nasional yang telah berjuang menjaga keutuhan NKRI, khususnya di tanah Papua.“Deklarasi ini menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan yang telah berjuang demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia di tanah Papua,” demikian disampaikan dalam pernyataan organisasi.Melalui deklarasi tersebut, DPC BMP RI Kabupaten Puncak Jaya menegaskan bahwa organisasinya merupakan bagian dari elemen masyarakat yang terus melanjutkan semangat perjuangan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dengan tetap setia menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.“DPC BMP RI Kabupaten Puncak Jaya merupakan bagian dari elemen masyarakat yang melanjutkan semangat perjuangan Pepera guna tetap setia dan teguh dalam menjaga keutuhan NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” bunyi deklarasi tersebut.Tidak hanya menekankan semangat nasionalisme, organisasi ini juga menyoroti pentingnya menjaga adat dan budaya Papua sebagai fondasi persatuan masyarakat. Menurut mereka, nilai-nilai budaya lokal harus terus dijaga agar menjadi perekat sosial di tengah keberagaman masyarakat Papua.Selain itu, DPC BMP RI secara tegas menyatakan penolakan terhadap segala bentuk tindakan yang dapat memicu konflik maupun perpecahan di tengah masyarakat. Organisasi tersebut menilai persatuan menjadi modal utama dalam menjaga stabilitas dan pembangunan daerah.“DPC BMP RI menolak segala bentuk perpecahan, provokasi, maupun tindakan yang bertentangan dengan nilai persatuan dan keutuhan bangsa,” tegas pernyataan itu.Dalam kesempatan yang sama, organisasi tersebut juga menyampaikan komitmennya untuk menjadi wadah aspirasi masyarakat. DPC BMP RI menyebut organisasinya lahir dari masyarakat dan akan terus berupaya menjadi jembatan penyampaian kepentingan publik secara konstruktif dan damai.Kegiatan deklarasi kemudian ditutup dengan penegasan semangat persatuan melalui semboyan yang disampaikan bersama-sama oleh peserta yang hadir. “Adat menyatukan kita, budaya menguatkan kita, dan NKRI membangkitkan kita. Satu hati, satu tanah air, satu Indonesia,” seru peserta deklarasi.Melalui kegiatan tersebut, DPC BMP RI Kabupaten Puncak Jaya berharap seluruh elemen masyarakat dapat terus menjaga kebersamaan, memperkuat persatuan, serta aktif mendukung keutuhan NKRI di tanah Papua. (GF) 02 Mei 2026, 18:04 WIT
Aksi Damai Peringati May Day di Timika Jadi Momentum Teguhkan Papua dalam Bingkai NKRI Papuanewsonline.com, Timika – Barisan Merah Putih menggelar aksi damai di Bundaran Timika Indah, Kabupaten Mimika, pada Jumat (1/5/26). Kegiatan ini digelar khusus untuk memperingati momen bersejarah kembalinya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ratusan peserta tampak bersemangat membawa bendera Merah Putih dan membentangkan pduk bertuliskan “1 Mei: Refleksikan Sejarah Papua Dalam Bingkai Indonesia” sebagai wujud kesetiaan dan kecintaan terhadap tanah air.Koordinator lapangan, Simon Haluk, menegaskan komitmen kuat masyarakat untuk senantiasa menjaga keutuhan bangsa. “Selama bendera Merah Putih berkibar di tanah ini, Papua tidak akan terpecah. NKRI adalah harga mati yang harus kita jaga bersama,” tegasnya. Ia juga mengingatkan kembali perjuangan para pahlawan asal daerah seperti Silas Papare dan Marthen Indey, menegaskan bahwa penyatuan ini merupakan hasil pengorbanan, bukan semata-mata pemberian belas kasihan.Simon juga menyampaikan bahwa berbagai ketimpangan yang masih ada saat ini seharusnya menjadi alasan untuk bersatu membangun, bukan memisahkan diri. “Papua adalah Indonesia, dan Indonesia adalah Papua. Hal ini bukan sekadar ucapan, melainkan harus tertanam di hati dan diwujudkan dalam tindakan nyata setiap hari,” ujarnya.Kegiatan dilanjutkan dengan long march mengelilingi kawasan pusat kota sebelum kembali ke titik awal. Seluruh rangkaian acara berlangsung dengan tertib dan kondusif, dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan.Semoga semangat persatuan ini terus terjaga dan menjadi landasan kuat bagi kemajuan serta kesejahteraan seluruh rakyat Papua.  Penulis: Jid Editor: GF 01 Mei 2026, 14:46 WIT
Yansen H. Boyau Resmi Mengundurkan Diri dari Jabatan Karteker Bendahara DPC KNPI Mimika Papuanewsonline.com, Mimika — Yansen H. Boyau secara resmi menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Karteker Bendahara DPC KNPI Mimika berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-006/DPD KNPI/PT/IV/2026.Pengunduran diri tersebut disampaikan sejak surat ini dikeluarkan dan dilakukan atas dasar pertimbangan pribadi serta satu dan lain hal. Yansen menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil secara sadar, sukarela, dan tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.“Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DPD I KNPI Provinsi Papua Tengah yang telah memberikan kepercayaan dan amanah kepada saya untuk menjalankan tugas sebagai Karteker Bendahara DPC KNPI Mimika,” ujar Yansen H. Boyau.Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama menjalankan tugas terdapat kesalahan, kekhilafan, baik dalam tindakan maupun tutur kata kepada seluruh pihak yang pernah bekerja sama dengannya.Yansen berharap KNPI Provinsi Papua Tengah tetap menjadi wadah pemuda yang mampu melahirkan karya, gagasan, serta semangat kepemudaan bagi kemajuan daerah.“Yang paling utama, KNPI Provinsi Papua Tengah harus tetap menjadi wadah pemuda di tanah ini untuk berkarya dalam semangat kepemudaan di Provinsi Papua Tengah,” tambahnya.Dengan demikian, surat pengunduran diri tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab pribadi sekaligus penghormatan terhadap organisasi. Penulis: Jid Editor: GF 30 Apr 2026, 19:42 WIT
Musorkablub KONI Mimika Dipersoalkan, Simon Kasamol Nilai Tidak Sesuai AD/ART Papuanewsonline.com, Mimika – Polemik pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) KONI Kabupaten Mimika mulai mencuat setelah Ketua Harian dan Sekretaris Umum KONI Mimika Periode 2023-2027, Simon Kasamol, S.H., menyampaikan penolakan terhadap agenda tersebut.Penolakan itu disampaikan Simon setelah dirinya menerima surat pemberitahuan dari pihak karateker KONI Kabupaten Mimika terkait pelaksanaan Musorkablub yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 1 Mei 2026.Dalam keterangannya, Simon mempertanyakan dasar hukum pelaksanaan Musorkablub, termasuk alasan mendasar yang digunakan untuk menggelar forum luar biasa tersebut.“Alasan-alasan mendasar diadakannya Musorkablub antara lain terjadinya kevakuman organisasi, kepengurusan melanggar AD/ART organisasi, dan ketua umum berhalangan tetap. Apakah ketiga poin di atas benar terjadi dan dialami kepengurusan kami KONI Kabupaten Mimika Periode 2023-2027?” ujarnya.Ia menegaskan, hingga saat ini kepengurusan KONI Mimika yang dipimpin berdasarkan SK Tahun 2023 masih aktif dan tidak mengalami kevakuman organisasi sebagaimana yang disebutkan.“Sampai hari ini kepengurusan kami SK 01 Tahun 2023 masih ada dan tidak vakum alias tidak sesuai fakta peristiiwa ketiga poin di atas,” katanya.Simon juga menyoroti mekanisme organisasi yang menurutnya harus tetap berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI. Menurutnya, pemilihan ketua umum secara normatif dilakukan setiap empat tahun melalui Musyawarah Kabupaten (Muskab), bukan melalui Musorkablub tanpa alasan yang jelas.“Secara normatif pemilihan ketua umum dilakukan empat tahun sekali sesuai AD/ART KONI melalui Muskab. Lalu pelaksanaan Musorkablub apa dasar hukumnya?” tegasnya.Selain itu, ia mempertanyakan legalitas penunjukan karateker KONI Mimika yang dinilai belum dapat dibuktikan secara otentik kepada seluruh pengurus resmi organisasi.“Apakah ditunjuknya dan atau terbitnya SK karateker dapat dibuktikan secara otentik sehingga menilai secara sepihak kepengurusan KONI Kabupaten Mimika Periode 2023-2027 layak untuk didemisioner sesuai dengan AD/ART KONI,” ujarnya lagi.Simon menilai persoalan tersebut bukan sekadar soal kekuasaan dalam organisasi, melainkan menyangkut aturan dan tata kelola organisasi yang harus dijalankan secara benar dan profesional.“Ini bukan soal asal bapak senang, ini bukan soal kekuasaan dan asal suka-suka. Ini soal normatif yang wajib hukumnya untuk diterapkan, bukan sebaliknya,” katanya.Ia juga menegaskan, apabila pihak karateker dan panitia Musorkablub tidak mampu membuktikan secara lengkap dasar pelaksanaan forum tersebut, maka agenda Musorkablub dianggap tidak sesuai dengan aturan organisasi dan berpotensi batal demi hukum.“Jika saudara sebagai karateker beserta jajaran panitia Musorkablub tidak bisa membuktikan secara kompleks ketiga alasan tersebut, maka dapat dipastikan agenda kegiatan Musorkablub yang diadakan nantinya tidak sesuai dengan AD/ART KONI, tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum,” tegas Simon.Atas dasar itu, Simon menyatakan dirinya tidak bersedia menghadiri agenda penyampaian laporan pertanggungjawaban dalam kegiatan Musorkablub yang dijadwalkan berlangsung awal Mei mendatang.“Sudah sepatutnya saya tidak bersedia hadir menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai surat pemberitahuan yang pelaksanaannya pada Jumat 1 Mei 2026 dalam acara kegiatan Musorkablub,” ujarnya.Di akhir pernyataannya, Simon menyebut tanggapan yang ia sampaikan merupakan bentuk edukasi organisasi agar seluruh pihak dapat menjalankan roda organisasi sesuai aturan dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari. “Demikian penjelasan dan pernyataan sikap yang dapat kami sampaikan sebagai bentuk edukasi kepada kita semua sehingga tidak rancu dalam menjalankan roda organisasi,” tutupnya. (GF) 30 Apr 2026, 15:10 WIT
Aksi KAWAL Jilid II Berakhir Tanpa Kepastian, Tuntutan Sidang Arianto Tawakal Masih Menggantung Papuanewsonline.com, Tual — Aksi Aliansi KAWAL Jilid II yang mendesak agar sidang kasus kematian Arianto Tawakal dikembalikan ke Kota Tual berakhir tanpa keputusan pasti pada Selasa 28 April 2026. Massa yang berunjuk rasa hanya menerima serangkaian pernyataan komitmen dari sejumlah pejabat, sementara pertemuan di DPRD Kota Tual berlangsung tertutup bagi awak media.Aksi dimulai di Kantor Kejaksaan Negeri Tual. Kepala Kejari Tual Alexander Zaldi menyatakan pihaknya akan mengirimkan surat resmi kepada Wali Kota Tual A. Yani Renuat dan Pengadilan Negeri Tual terkait permintaan pemindahan lokasi sidang. “Kami akan menyurati Wali Kota dan PN Tual,” kata Zaldi di hadapan massa. Namun ia tidak menyebutkan batas waktu maupun mekanisme tindak lanjut atas surat tersebut.Dari Kejari, massa melanjutkan ke Pengadilan Negeri Tual. Ketua PN Tual David F. Charles Soplanit bersama jajaran menyambut massa di depan gedung. Soplanit menegaskan bahwa kewenangan memindahkan lokasi sidang tidak berada di tangan PN Tual. Ia menyatakan siap meneruskan surat permohonan dari Polres dan Kejari Tual kepada pihak yang berwenang. “Kami tidak bisa memutuskan. Surat akan kami teruskan,” ujarnya.Kantor Wali Kota Tual menjadi titik berikutnya. Wakil Wali Kota Amir Rumra menerima massa dan menyampaikan bahwa Pemkot Tual akan menindaklanjuti jika menerima surat resmi dari Kapolres Tual AKBP Whansi Des Asmoro dan Kejari Tual. “Kalau surat sudah masuk, kami akan respons,” kata Amir Rumra.Aksi ditutup di DPRD Kota Tual. Ketua DPRD Aisa Renhoat bersama enam anggota DPRD menerima perwakilan massa di ruang kerja ketua. Namun pertemuan berlangsung tertutup. Yang di kutip Dari media Tualnews,com._ yang hendak melakukan peliputan dicegah oleh oknum aparat kepolisian dan pegawai DPRD.Penutupan akses liputan ini mendapat sorotan dari peserta aksi. Mereka menilai sikap DPRD bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik, mengingat kasus Arianto Tawakal menjadi perhatian luas masyarakat Tual.Hingga aksi berakhir, tidak ada satu pun pejabat yang memberikan kepastian waktu maupun jaminan bahwa sidang akan dipindahkan ke Kota Tual. Massa menilai rangkaian pertemuan hanya menghasilkan janji tanpa keputusan konkret.Papuanewsonline,com. telah berupaya meminta konfirmasi resmi dari DPRD Kota Tual terkait alasan penutupan akses liputan. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan dari pihak DPRD.Kasus kematian Arianto Tawakal saat ini menjadi perhatian publik Tual. Massa menilai proses hukum masih terhenti pada tataran administrasi tanpa kepastian hasil, sehingga tuntutan keadilan bagi keluarga korban belum terpenuhi. Penulis: Hend Editor: GF 29 Apr 2026, 14:16 WIT
Kunker Ke Ambon, Wamen ESDM Disambut Kapolda Maluku dan Forkopimda Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku, menyambut kedatangan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Yuliot Tanjung, dalam kunjungan kerja di Provinsi Maluku.Penyambutan berlangsung di VIP Room Bandara Pattimura Ambon, Senin (27/4/2026) pagi, dengan pengamanan dan protokol yang berjalan tertib.Kunjungan kerja Wakil Menteri ESDM ini merupakan bagian dari agenda pemerintah pusat dalam mendorong penguatan sektor energi dan sumber daya mineral di daerah, termasuk optimalisasi potensi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.Kapolda Maluku menegaskan kesiapan jajarannya dalam mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan selama kunjungan berlangsung.“Kami telah menyiapkan langkah-langkah pengamanan secara optimal guna memastikan seluruh agenda kunjungan kerja Wakil Menteri ESDM beserta rombongan berjalan aman dan lancar,” ujar Kapolda.Ia menambahkan, sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan stakeholder menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas, khususnya dalam mendukung program strategis nasional.“Stabilitas kamtibmas harus terus dijaga agar setiap agenda pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.Kapolda juga menilai, situasi keamanan yang kondusif akan menjadi faktor pendukung masuknya investasi, terutama di sektor energi dan sumber daya alam di Maluku.Seluruh rangkaian penyambutan berlangsung lancar dan berakhir dalam situasi aman dan terkendali. PNO-12 29 Apr 2026, 10:07 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT