Papuanewsonline.com
BERITA TAG Politik
Homepage
Indonesia Tegaskan Penolakan terhadap Wacana Fasilitas Logistik Militer China
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia secara
tegas menyatakan penolakan terhadap rencana China yang disebut-sebut ingin
membangun fasilitas logistik militer di wilayah Indonesia. Sikap tersebut
disampaikan sebagai respons atas laporan tahunan Departemen Pertahanan Amerika
Serikat (Pentagon) yang menyinggung kemungkinan Indonesia menjadi salah satu
lokasi yang dipertimbangkan Beijing.Dalam laporan tersebut, Pentagon menyoroti ambisi China
untuk memperluas jangkauan operasional militer global melalui pembangunan
jaringan fasilitas logistik di luar negeri. Langkah itu disebut bertujuan
mendukung kebutuhan operasional Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), baik angkatan
laut, udara, maupun darat.Pentagon menilai posisi strategis Indonesia berada di jalur
lintas laut internasional yang krusial bagi keamanan jalur perdagangan dan
energi kawasan Indo-Pasifik. Faktor geografis tersebut dianggap memiliki nilai
strategis dalam proyeksi kekuatan dan kepentingan global China di kawasan.Menanggapi laporan tersebut, pemerintah Indonesia menegaskan
tidak pernah memberikan ruang ataupun izin bagi pembangunan fasilitas logistik
maupun pangkalan militer asing di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa
Indonesia berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif serta
memiliki ketentuan hukum nasional yang melarang keberadaan pangkalan militer
asing di dalam wilayah Indonesia.Pemerintah juga menegaskan bahwa kedaulatan dan keamanan
nasional merupakan prinsip yang tidak dapat dikompromikan dalam bentuk apa pun,
termasuk kerja sama pertahanan yang berpotensi melanggar batas-batas kedaulatan
negara.Dalam laporan Pentagon tersebut, selain Indonesia, beberapa
negara lain di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan seperti Thailand,
Myanmar, Singapura, dan Pakistan juga disebut masuk dalam daftar negara yang
dipertimbangkan China sebagai lokasi pengembangan fasilitas logistik militer.Pemerintah Indonesia memastikan akan terus menjaga
konsistensi kebijakan luar negeri dan memperkuat posisi strategis nasional
tanpa terlibat dalam rivalitas militer negara-negara besar, sekaligus tetap
berkomitmen pada stabilitas dan perdamaian kawasan. Penulis: Hendrik
Editor: GF
29 Des 2025, 18:05 WIT
Vonis Tiga Tahun Penjara untuk Toni Tamsil dalam Perkara Obstruction of Justice Korupsi Timah
Papuanewsonline.com, Pangkalpinang – Pengadilan Negeri
Pangkalpinang menjatuhkan vonis pidana penjara selama tiga tahun kepada Toni
Tamsil alias Akhi dalam perkara perintangan penyidikan (obstruction of justice)
kasus korupsi timah dengan nilai kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp300
triliun. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pada Senin (29/12/2025).Vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan
dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya menuntut pidana
penjara selama 3,6 tahun. Putusan ini sekaligus mengakhiri rangkaian
persidangan yang menyita perhatian publik karena keterkaitannya dengan perkara
korupsi timah berskala besar.Ketua Majelis Hakim Sulistiyanto Rokhmad Budiarto menyatakan
terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
perintangan proses hukum dalam penanganan perkara korupsi tersebut. Selain
pidana badan, terdakwa juga dibebankan kewajiban membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000.Pembacaan putusan tersebut mengubah suasana ruang sidang
yang semula tenang menjadi emosional. Keluarga terdakwa, termasuk istri dan
anaknya, terlihat tidak mampu menahan tangis saat mendengar vonis yang
dijatuhkan majelis hakim.Perkara yang menjerat Toni Tamsil merupakan bagian dari
rangkaian kasus besar korupsi timah yang melibatkan banyak pihak dan disebut
sebagai salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah ditangani aparat penegak
hukum di Indonesia. Dalam perkara ini, Toni didakwa menghambat proses
penyidikan yang tengah berjalan.Kasus obstruction of justice dinilai sebagai kejahatan
serius karena secara langsung mengganggu upaya penegakan hukum dan berpotensi
menghambat pengungkapan fakta-fakta penting dalam perkara korupsi. Oleh karena
itu, proses hukum terhadap terdakwa menjadi perhatian luas masyarakat.Putusan pengadilan ini diharapkan dapat memperkuat pesan
bahwa setiap upaya menghalangi proses penegakan hukum akan tetap diproses
sesuai ketentuan perundang-undangan, meskipun tidak secara langsung terlibat
dalam tindak pidana korupsi utama.Pemerintah bersama aparat penegak hukum terus menegaskan
komitmen dalam pemberantasan korupsi, termasuk menindak tegas pihak-pihak yang
berupaya merintangi penyidikan, penuntutan, maupun proses peradilan demi
memulihkan kerugian negara. Penulis: HendrikEditor: GF
29 Des 2025, 10:32 WIT
PKS Mimika Serahkan Beasiswa PIP 2025 dan Gelar Talkshow Hari Ibu di Hotel Serayu Timika
Papuanewsonline.com, Mimika - Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) Kabupaten Mimika menggelar acara penyerahan Beasiswa Program Indonesia
Pintar (PIP) Tahun 2025 dan Talkshow Hari Ibu pada Sabtu, 20 Desember 2025.
Kegiatan berlangsung di Hotel Serayu Timika, Papua Tengah, dan dihadiri oleh
Anggota DPR Provinsi Papua Tengah Ardi, S.T., tokoh masyarakat, serta para
penerima beasiswa.“Kami bersyukur dapat menghadirkan program nyata bagi
anak-anak Mimika melalui Fraksi PKS,” ujar Ardi dalam sambutannya.Beasiswa PIP yang diserahkan dalam kegiatan ini merupakan
titipan dari Fraksi PKS DPR RI. Ardi menyampaikan program tersebut secara
khusus berasal dari Anggota DPR RI Komisi X Reni Astuti, kemudian dialokasikan
untuk Papua Tengah melalui koordinasi lintas fraksi.Dari total 100 kuota yang tersedia, 63 siswa di Mimika
dinyatakan layak menerima beasiswa. Penetapan penerima dilakukan setelah
melewati seleksi sistem oleh Kementerian Pendidikan, sehingga penerima yang
hadir merupakan siswa yang sudah masuk dalam hasil verifikasi sesuai ketentuan
yang berlaku.“Semoga beasiswa ini bermanfaat dan memotivasi anak-anak
untuk terus berprestasi,” tambah Ardi.Selain penyerahan beasiswa, PKS Mimika juga merangkaikan
kegiatan dengan talkshow Hari Ibu bertema “Ibu Sehat dan Bahagia Melahirkan
Keluarga yang Tangguh.” Talkshow ini menghadirkan drg. Praprimadani Mursyid dan
Anis Miftahatul Jannah, S.Pd sebagai pemateri, dengan dukungan DPD PKS
Kabupaten Mimika sebagai bagian dari penguatan peran keluarga.Dalam kesempatan yang sama, Ardi menyampaikan sejumlah
program strategis yang ia kawal sebagai Anggota DPR Provinsi Papua Tengah. Ia
menyebut bantuan rumah bagi guru dan tenaga kesehatan, Program Makan Bergizi
Gratis, pembayaran tunggakan BPJS, serta dukungan bagi perguruan tinggi dan
lembaga pendidikan keagamaan.“Menjadi anggota dewan berarti bekerja keras dan memastikan
masyarakat mendapatkan pelayanan yang adil,” pungkasnya. Ia juga berharap
program PIP dapat berlanjut pada tahun-tahun mendatang agar manfaatnya terus
dirasakan penerima dan keluarga di Mimika.Penulis: BimEditor: GF
20 Des 2025, 17:33 WIT
Wakapolda Maluku Terima Kunjungan Reses Anggota DPD RI
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H, menerima kunjungan reses anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Bisri As Shiddiq Latuconsina, S.Sos., M.Si.Reses dalam rangka penyerapan aspirasi terkait dinamika keamanan di wilayah hukum Polda Maluku ini berlangsung di Ruang Tamu Kapolda Maluku, Kamis (18/12/2025).Turut hadir dalam pertemuan itu Irwasda, Kabidkum, Wadir Reskrimum, Kasubdit III Tipikor Dit Reskrimsus, dan Ps. Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda Maluku, serta Wakapolresta P. Ambon & PP. Lease, termasuk jajaran Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Maluku.Dalam pertemuan tersebut Wakapolda menyampaikan gambaran umum mengenai stabilitas Kamtibmas di wilayah Maluku. Meski situasi secara umum terkendali, sejumlah daerah masih memiliki potensi kerawanan yang tinggi akibat gesekan horizontal berbasis hubungan antar-kampung, sengketa batas wilayah adat, serta aksi balasan yang bersifat turun-temurun.Ia juga menjelaskan fenomena perkelahian antar remaja yang melibatkan kelompok pemuda di kawasan perkotaan maupun pinggiran Ambon yang terus menjadi perhatian serius jajaran kepolisian. Perkelahian, kata Wakapolda biasanya dipicu persoalan sepele mulai dari saling ejek, konsumsi minuman keras, hingga tantangan melalui media sosial kerap berkembang menjadi keributan massal yang mengganggu ketertiban masyarakat.Terhadap kondisi tersebut, Polri telah meningkatkan pola patroli dialogis, penguatan peran Bhabinkamtibmas, serta koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat guna meminimalisir potensi konflik yang mengarah pada benturan fisik. "Hal ini juga perlu adanya kolaborasi multi-level antara pemerintah daerah, lembaga adat, serta masyarakat guna menciptakan ruang sosialisasi yang lebih positif bagi generasi muda," ungkapnya.Bisri Latuconsina pada kesempatan itu menyoroti tantangan keamanan yang masih menghantui masyarakat Maluku, khususnya konflik bermotif sosial dan kekerabatan yang bisa muncul sewaktu-waktu. Ia penyampaian aspirasi tersebut, sekaligus menegaskan bahwa masyarakat menaruh harapan besar kepada Polri untuk menciptakan stabilitas yang berkelanjutan.Bisri mendorong peningkatan pendekatan komunitas serta penguatan dialog antarwarga sebagai bagian dari strategi pencegahan konflik jangka panjang, mengingat struktur sosial Maluku yang kaya budaya namun juga sensitif terhadap sentimen historis.Menanggapi hal tersebut, jajaran Polda Maluku menyampaikan sejumlah langkah konkret yang telah dan akan dilakukan. Di antaranya meningkatkan kehadiran polisi di titik rawan konflik dan lokasi yang sering menjadi arena tawuran pemuda; mengoptimalkan Tim Patroli Respon Time pada areal rawan ganguan krimimal; mempercepat penanganan kasus yang berpotensi menimbulkan ketegangan antar komunitas; menggandeng tokoh adat dan pemuda untuk menciptakan ruang komunikasi yang konstruktif."Kami juga berkomitmen dalam menjaga profesionalisme dan transparansi penegakan hukum agar kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian terus meningkat," tutup Wakapolda. PNO-12
20 Des 2025, 08:11 WIT
Polda Maluku Gelar Upacara Hari Bela Negara ke-77
Papuanewsonline.com, Ambon - Polda Maluku menyelenggarakan Upacara Hari Bela Negara ke-77 Tahun 2025 yang bertempat di Lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Kota Ambon, Jumat (19/12/2025). Upacara yang dipimpin langsung oleh Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H ini turut dihadiri Irwasda, dan para Pejabat Utama Polda Maluku.Wakapolda Maluku dalam sambutannya membacakan amanat Presiden RI, Prabowo Subianto. Ia menyampaikan peringatan tahun ini mengusung tema “Teguhkan Bela Negara untuk Indonesia Maju”. Tema ini menekankan pentingnya kesiapan seluruh rakyat dalam menghadapi dinamika global dan ancaman yang kian beragam.Presiden menyampaikan saat ini dunia berada dalam situasi penuh ketidakpastian, mulai dari rivalitas geopolitik, krisis energi, hingga percepatan disrupsi teknologi. Ancaman terhadap negara, menurut Presiden, tak lagi bersifat konvensional tetapi juga mencakup serangan siber, radikalisme, serta bencana alam yang semakin sering terjadi. Karena itu, semangat bela negara harus menjadi kekuatan kolektif bangsa.Presiden juga menyinggung bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia mengingatkan pentingnya solidaritas nasional. Di mana, ketiga wilayah itu disebut memiliki peran historis dalam perjalanan Republik.“Tanpa Aceh, tanpa Sumatera Utara, dan tanpa Sumatera Barat, sejarah bela negara tidak akan lengkap,” ucap Wakapolda Maluku membacakan amanat Presiden.Presiden menguraikan keteguhan rakyat Aceh sebagai “Daerah Modal”, perjuangan Medan Area di Sumatera Utara, serta peran vital PDRI yang lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, sebagai penyelamat Republik ketika ibu kota negara jatuh ke tangan penjajah.Momentum peringatan ini, harus menjadi pengingat bahwa cinta Tanah Air harus diwujudkan dalam tindakan nyata: membantu sesama yang dilanda bencana, menjaga ruang digital dari hoaks, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, hingga berkontribusi dalam pembangunan sesuai peran masing-masing.Pada rangkaian kegiatan yang sama, Wakapolda Maluku juga menyerahkan penghargaan kepada dua personel berprestasi pada Pekan Olahraga Nasional Kapolri Cup VI Taekwondo Tahun 2025. Dua penghargaan tersebut diberikan kepada Bripka Yohanis B. Fasak dari Satbrimob Polda Maluku dan Brigpol Gladys Pattipeilohy, S.H, dari Ditreskrimum Polda Maluku. PNO-12
19 Des 2025, 15:10 WIT
Gugatan Internal HMI Menguat, Koordinator BPL Wilayah Papua Dituding Langgar Prosedur Perkaderan
Papuanewsonline.com, Mimika — Polemik internal di tubuh
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) kembali mencuat menyusul diajukannya gugatan
terhadap Koordinator Badan Pengelola Latihan (BPL) Wilayah Papua. Gugatan
tersebut dilayangkan oleh M. Alif Anugerah, Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan
Kepemudaan (PTKP) HMI Cabang Mimika, pada Kamis (18/12/2025).Gugatan itu ditujukan kepada Hadi Sabuku selaku Koordinator
BPL Wilayah Papua yang diduga meloloskan sejumlah kader peserta Latihan Kader
(LK) III tanpa mengantongi surat rekomendasi resmi dari Badan Koordinasi
(Badko), sebagaimana diatur dalam mekanisme perkaderan HMI.Tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan aturan dan
prosedur organisasi yang berlaku, serta mencerminkan ketidakprofesionalan dan
ketidakadilan dalam pelaksanaan tugas Koordinator BPL Wilayah Papua. Gugatan
ini disebut sebagai bentuk koreksi internal demi menjaga marwah dan konsistensi
sistem perkaderan HMI.Dalam dokumen gugatannya, M. Alif Anugerah meminta Pengurus
BPL Pengurus Besar (PB) HMI untuk segera mengambil langkah tegas, termasuk
pencopotan Hadi Sabuku dari jabatannya sebagai Koordinator BPL Wilayah Papua.
Selain itu, ia juga menuntut adanya penjelasan terbuka dan pertanggungjawaban
atas keputusan yang dinilai bermasalah tersebut.“Tuduhan ini sangat serius dan harus ditindaklanjuti dengan
segera,” kata M. Alif Anugerah. “Kami berharap agar kasus ini dapat
diselesaikan dengan adil dan transparan, serta menjadi pelajaran bagi semua
pihak untuk menjalankan tugas dengan profesional dan bertanggung jawab.”Gugatan tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga
integritas dan kredibilitas HMI sebagai organisasi kader yang memiliki peran
strategis dalam mencetak calon pemimpin bangsa. Setiap proses perkaderan
dinilai harus berjalan sesuai aturan agar tidak menimbulkan preseden buruk di
kemudian hari.Menurut M. Alif Anugerah, pembiaran terhadap dugaan
pelanggaran prosedur akan berdampak langsung pada kualitas kader dan legitimasi
jenjang perkaderan, khususnya LK III yang merupakan level strategis dalam
struktur HMI.Adapun tuduhan yang diajukan dalam gugatan tersebut meliputi
pelolosan peserta LK III tanpa rekomendasi Badko, pelanggaran terhadap aturan
dan prosedur organisasi, serta ketidakprofesionalan dan ketidakadilan dalam
menjalankan tugas sebagai Koordinator BPL Wilayah Papua.Penulis: HendrikEditor: GF
18 Des 2025, 22:28 WIT
Aksi Solidaritas Peduli Jila di DPRK Mimika Desak Penarikan Militer dan Pencabutan Zona Merah
Papuanewsonline.com, Timika — Solidaritas Peduli Jila (SPJ)
menggelar unjuk rasa di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)
Mimika, Rabu (17/12/2025). Aksi ini diikuti ribuan warga yang menyuarakan
keprihatinan mendalam terhadap kondisi keamanan di Distrik Jila yang dinilai
telah memaksa banyak masyarakat meninggalkan kampung halaman dan hidup dalam
pengungsian.Dalam aksi tersebut, massa mendesak pemerintah untuk segera
menarik pasukan militer non-organik dari wilayah Distrik Jila. Kehadiran aparat
bersenjata disebut telah menciptakan ketakutan berkepanjangan di tengah warga,
sehingga aktivitas sosial dan kehidupan sehari-hari masyarakat tidak dapat
berjalan normal.Selain penarikan pasukan, SPJ juga meminta DPRK Mimika
segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menangani persoalan kemanusiaan
yang terjadi di Distrik Jila. Pembentukan pansus dinilai penting untuk
memastikan penanganan yang komprehensif dan berpihak pada keselamatan serta
hak-hak warga sipil.Koordinator aksi, Melianus Alom, dalam orasinya menegaskan
bahwa masyarakat Jila bukanlah musuh negara maupun teroris. Ia menyampaikan
harapan agar negara hadir dengan pendekatan yang melindungi warga, terutama
menjelang perayaan Natal yang seharusnya diisi dengan suasana damai dan aman.Menurutnya, kondisi keamanan saat ini telah menimbulkan
trauma mendalam bagi masyarakat. Keberadaan pasukan bersenjata dan suara
senjata disebut terus menghantui warga, sehingga rasa aman semakin terkikis,
khususnya bagi perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya.Menanggapi aspirasi tersebut, anggota DPRK Mimika dari
Fraksi Partai Gerindra, Dolfin Beanal, menyampaikan sikap empati terhadap
penderitaan masyarakat Jila. Ia menilai persoalan di wilayah tersebut tidak
dapat diselesaikan dengan pendekatan kekerasan, melainkan harus mengedepankan
nilai-nilai kemanusiaan dan dialog.Dolfin Beanal juga mengimbau agar TNI dan Polri membangun
hubungan yang lebih baik dengan masyarakat melalui pendekatan yang humanis. Ia
menegaskan pentingnya kehadiran negara yang melindungi dan menenangkan rakyat,
bukan justru memperdalam luka sosial akibat konflik bersenjata.Selain tuntutan penarikan pasukan, SPJ juga meminta agar
aparat keamanan mencabut status zona merah di seluruh wilayah adat Amungsa,
mulai dari Jigimugi hingga Jelamatagal. Mereka berharap pencabutan zona merah
dapat menjadi langkah awal pemulihan keamanan, stabilitas sosial, serta
kesejahteraan masyarakat Distrik Jila.Aksi unjuk rasa berlangsung secara tertib dan damai dengan
pengamanan dari aparat kepolisian. Aspirasi yang disampaikan SPJ menjadi
penegasan suara masyarakat Jila yang mendambakan rasa aman, kedamaian, dan
kehidupan yang bermartabat di tanah mereka sendiri.Penulis: JidanEditor: GF
17 Des 2025, 17:45 WIT
Aksi Damai Solidaritas Peduli Jila Warnai Aspirasi Kemanusiaan ke DPRK Mimika
Papuanewsonline.com, Timika — Ratusan warga yang tergabung
dalam Solidaritas Peduli Jila (SPJ) menggelar aksi unjuk rasa damai di halaman
Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Rabu (17/12/2025). Aksi
tersebut dilakukan untuk menyampaikan aspirasi kemanusiaan terkait kondisi
keamanan di Distrik Jila yang dinilai berdampak serius terhadap kehidupan
masyarakat.Dalam aksinya, massa menyuarakan permintaan agar Presiden
Republik Indonesia menarik seluruh pasukan militer, baik organik maupun
nonorganik, dari wilayah Distrik Jila. Mereka menilai keberadaan aparat
keamanan dalam operasi yang berlangsung di sejumlah kampung telah menimbulkan
rasa takut berkepanjangan di tengah warga.Sebelum tiba di Kantor DPRK Mimika, massa terlebih dahulu
berkumpul di Bundaran Timika Indah. Dari titik tersebut, peserta aksi berjalan
kaki secara tertib menuju kantor DPRK untuk menyampaikan aspirasi secara
langsung kepada para wakil rakyat.Aspirasi massa diterima oleh beberapa anggota DPRK Mimika,
di antaranya Dolfin Beanal dan Marianus Tandiseno. Pertemuan tersebut menjadi
ruang penyampaian langsung kondisi riil yang dialami warga Distrik Jila selama
berlangsungnya operasi keamanan.Koordinator aksi, Eli Dolame, menjelaskan bahwa keberadaan
aparat keamanan di sepuluh kampung di Distrik Jila telah menimbulkan trauma
psikologis bagi masyarakat. Ia menyampaikan bahwa kondisi tersebut mengganggu
aktivitas harian warga, bahkan menyebabkan sebagian masyarakat terpaksa
meninggalkan kampung halaman.Menurutnya, warga mengungsi ke sejumlah wilayah seperti
Kampung Jengkon, Pasir Putih, dan beberapa lokasi lain di Distrik Jila demi
mencari rasa aman. Situasi ini dinilai memperparah kondisi sosial masyarakat
yang tengah menghadapi tekanan berkepanjangan.Aktivis HAM, Fransisca Pinimet, menambahkan bahwa situasi
keamanan di Distrik Jila hingga kini belum sepenuhnya kondusif, khususnya
menjelang perayaan Natal. Ia menyebut masih adanya intimidasi yang berdampak
langsung pada perempuan dan anak-anak, sehingga banyak warga belum berani
kembali ke kampung mereka.Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi II DPRK Mimika,
Dolfin Beanal, menyampaikan bahwa DPRK akan membentuk Panitia Khusus (Pansus)
untuk melakukan kajian mendalam terkait persoalan kemanusiaan di Distrik Jila.
Pansus ini direncanakan bekerja sama dengan Pansus Kemanusiaan Provinsi Papua
Tengah serta melibatkan unsur TNI dan Polri.Seluruh rangkaian aksi berlangsung secara damai dan tertib
dengan pengamanan sekitar 150 personel gabungan dari Polres Mimika dan Satuan
Brimob Polda Papua Tengah. Aksi ini menjadi penegasan suara masyarakat Distrik
Jila yang berharap hadirnya solusi kemanusiaan dan pemulihan rasa aman di
wilayah mereka.Penulis: JidanEditor: GF
17 Des 2025, 17:37 WIT
Dinobatkan Sebagai Badan Publik Terbaik Nasional, Polri Terima Penghargaan Arkaya Wiwarta Prajanugra
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berhasil meraih penghargaan tertinggi dalam ajang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat RI. Pencapaian ini menjadi bukti komitmen kuat Polri dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi publik yang prima kepada masyarakat.Dalam penilaian Monev KIP 2025, Polri memperoleh predikat Informatif dengan nilai 98,90, yang merupakan nilai hampir sempurna dan tertinggi pada kategori Lembaga Negara Non Kementerian (LNNK). Capaian tersebut menempatkan Polri sebagai peringkat pertama, mengungguli berbagai lembaga negara lainnya.Atas capaian tersebut, Polri berhak menerima Penghargaan Arkaya Wiwarta Prajanugraha, yaitu penghargaan tertinggi yang diberikan Komisi Informasi kepada badan publik terbaik secara nasional. Penghargaan ini diberikan setelah Polri dinilai unggul dalam berbagai aspek, mulai dari pengumuman dan penyediaan informasi publik, ketersediaan dokumen, sarana dan prasarana, pengadaan barang dan jasa, hingga pengembangan kelembagaan dan website.Selain itu, Polri juga dinilai terbaik dalam aspek komitmen pimpinan, visi dan misi, kesesuaian dokumen, inovasi, serta kelembagaan, sehingga Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo turut memperoleh predikat pimpinan badan publik terbaik bersama enam kementerian dan lembaga lainnya.Ketua Komisi Informasi Pusat RI Dr. Donny Yoesgiantoro menyampaikan bahwa capaian Polri mencerminkan implementasi keterbukaan informasi publik yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.“Nilai 98,90 dengan predikat Informatif menunjukkan bahwa Polri telah melaksanakan keterbukaan informasi publik secara sangat baik. Tidak hanya patuh pada regulasi, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan informasi yang berkualitas, mudah diakses, serta didukung komitmen kuat dari pimpinan,” ujar Dr. Donny Yoesgiantoro.Ia menambahkan, penghargaan Arkaya Wiwarta Prajanugraha merupakan bentuk apresiasi tertinggi Komisi Informasi kepada badan publik yang berhasil menjadikan keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola organisasi.“Kami berharap capaian Polri ini dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi badan publik lainnya untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.Penghargaan Arkana Wiwarta Prajanugraha dalam Anugerah KIP 2025 ini menjadi tonggak penting bagi Polri, sekaligus menegaskan posisinya sebagai Badan Publik Terbaik Nasional dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. PNO-12
15 Des 2025, 21:15 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
