logo-website
Rabu, 24 Jun 2026,  WIT
BERITA TAG Politik Homepage
Praktisi Hukum Kritik Dugaan Ketidaknetralan Media di Pilkada Mimika 2024 Papuanewsonline.com, Mimika – Pimpinan media di Kabupaten Mimika disorot terkait dugaan keberpihakan pada Pilkada 2024. Sorotan itu disampaikan melalui rilis tertulis yang dibuat oleh Valentinus Ulahayanan, S.H., M.H., pada 19 Mei 2026.Dalam rilis tersebut, Valentinus Ulahayanan menyatakan bahwa masyarakat sempat melayangkan protes pada masa Pilkada 2024 atas dugaan dukungan terbuka yang ditunjukkan pihak media kepada salah satu pasangan calon. Saat dikritik, pihak media disebut beralibi bahwa pers tetap netral dan wajib mempublikasikan setiap informasi.Valentinus Ulahayanan juga menyebut, pada 19 Mei 2026 terbuka informasi yang menurutnya menunjukkan bahwa pihak media berperan sebagai “tiang pilar dan penyangga vital” dalam strategi kemenangan pasangan Joel, yang kini menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mimika periode 2025-2030.Iwan makatita mengeluarkan pernyataan disalah satu media“Hiruk pikuk pesta demokrasi telah usai. Baliho mulai diturunkan, atribut politik perlahan menghilang dari sudut-sudut kota, namun luka dan kekecewaan di kalangan relawan serta pendukung Pilkada ternyata belum benar-benar selesai. Di balik kemenangan dan kekalahan politik, ada banyak orang yang diam-diam merasa ditinggalkan setelah perjuangan panjang yang mereka jalani selama masa kontestasi. Mereka yang dulu berdiri paling depan, meneriakkan kemenangan, mengawal suara hingga larut malam, bahkan mempertaruhkan hubungan keluarga dan persahabatan demi pilihan politik, kini perlahan mulai menyadari satu hal: politik sering kali menyisakan jarak setelah tujuan tercapai.” Hal itu disampaikan mantan Direktur Data Pemilih dan relawan, Pasangan Calon Johannes Rettob dan Emanuel Kemong (Joel), Iwan S. Makatita.Valentinus Ulahayanan, S.H., M.H., Menangapi Pernyataan iwan makatita“Seorang wartawan harus menjaga marwah independensinya. Jika tidak, kredibilitas jurnalisme profesional dipertanyakan,” tulis Valentinus Ulahayanan dalam rilisnya pada media Papuanewsonline.com. Ia juga mengutip peribahasa “satu titik merusak susu sebelanga” untuk menggambarkan dampak pelanggaran etika terhadap pers.Hingga berita ini diterbitkan, Iwan Makatita selaku pihak yang disebut belum memberikan tanggapan atas pernyataan tersebut. Sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, setiap pihak yang disebut dalam pemberitaan berhak mengajukan hak jawab. Redaksi membuka ruang yang sama bagi Iwan Makatita atau pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi. Penulis: Hend Editor: GF 19 Mei 2026, 16:15 WIT
Pemuda Alama Desak Pemerintahan Joel Realisasikan Pemekaran Kampung Papuanewsonline.com, Timika – Janji politik Pemerintahan Johannes Rettob dan Eltinus Omaleng (JOEL) untuk memperluas pelayanan hingga ke tingkat kampung mulai ditagih masyarakat Kabupaten Mimika. Dukungan besar warga terhadap program “membangun dari kampung ke kota” kini beralih menjadi dorongan agar rencana pemekaran desa di wilayah pedalaman dan pesisir segera dijalankan.Dorongan itu disampaikan langsung oleh tokoh pemuda Distrik Alama, Jhon Aim. Ia bersama sejumlah rekan seperti Alberto Magal, Arry Yupini, Juel Yanampa, dan Andereas Jita menyatakan bahwa pemekaran kampung merupakan langkah penting untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.“Kami mendukung penuh visi bupati dan wakil bupati. Tapi komitmen itu perlu dibuktikan dengan tindakan nyata, salah satunya melalui pembentukan kampung definitif,” kata Jhon Aim dalam rilisnya (18/5/26).Menurutnya, kehadiran pemerintahan kampung yang sah akan mempercepat pembangunan sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam mengawal program daerah. Jhon menyebut tuntutan ini bukan sekadar wacana politik, melainkan kebutuhan lapangan yang sudah mendesak. Ia merujuk pada sejumlah kriteria yang selama ini menjadi acuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Mimika.Kriteria pertama adalah jumlah penduduk. Sebuah kampung baru harus memenuhi batas minimal kepala keluarga dan jumlah jiwa sesuai ketentuan khusus untuk Papua.Faktor geografis juga menjadi pertimbangan utama. Kondisi alam Mimika yang beragam membuat akses birokrasi di beberapa wilayah sulit dijangkau, sehingga pemekaran dinilai bisa memangkas jarak pelayanan.Selain itu, potensi ekonomi lokal menjadi indikator penting. Kampung yang dimekarkan diharapkan memiliki sumber daya alam atau sektor pertanian yang bisa dikembangkan untuk kemandirian warga.Aspek sarana dasar juga tidak boleh diabaikan. Penyediaan lahan untuk kantor kampung, sekolah dasar, dan layanan kesehatan awal menjadi syarat agar pemerintahan baru bisa berfungsi.Terakhir, kesepakatan batas wilayah antar-marga harus diselesaikan lebih dulu. Hal ini untuk mencegah sengketa tanah ulayat yang kerap muncul saat pemekaran dilakukan.Jhon berharap Pemda Mimika segera menurunkan tim teknis ke lapangan, khususnya ke wilayah pedalaman seperti Alama, guna melakukan verifikasi langsung. Ia menegaskan, langkah ini penting agar pemerataan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat di tingkat akar rumput. Penulis: Hend Editor: GF 19 Mei 2026, 15:44 WIT
Kapolri Pimpin Pelantikan dan Sertijab Sejumlah PJU Mabes Polri dan Kapolda Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat utama Mabes Polri serta beberapa Kapolda di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Minggu (17/5/2026).Dalam kegiatan tersebut, Kapolri melantik Komjen Pol Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si. sebagai Kalemdiklat Polri. Selain itu juga dilakukan pelantikan Brigjen Pol Nasri, S.I.K., M.H. sebagai Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Dr. Himawan Bayu Aji, S.H., S.I.K., M.H. sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara, serta Brigjen Pol Arif Budiman, S.I.K., M.H. sebagai Kapolda Maluku Utara.Sementara itu, sertijab juga dilaksanakan terhadap Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H. sebagai Kapolda NTB menggantikan Irjen Pol Edy Murbowo, S.I.K., M.Si., kemudian Brigjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid, S.I.K. sebagai Kapolda Bengkulu menggantikan Irjen Pol Mardiyono, S.I.K., M.Si., serta Kombes Pol Yudi Arkara Oktabera, S.I.K., M.H. sebagai Kayanma Polri menggantikan Brigjen Pol Abas Basuni, S.I.K., M.H.Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka pembinaan karier serta penguatan kelembagaan.“Mutasi jabatan pada institusi polri merupakan bentuk penyegaran sekaligus pengembangan karier personel. Diharapkan para pejabat yang mendapatkan amanah baru dapat langsung bekerja secara optimal dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Johnny kepada wartawan di Jakarta Minggu (17/05/2026).Johnny menambahkan, pergantian pejabat di lingkungan Polri juga menjadi bagian dari upaya institusi untuk terus meningkatkan profesionalitas, soliditas internal, dan efektivitas pelaksanaan tugas di berbagai wilayah.“Dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki para pejabat yang dilantik maupun melaksanakan sertijab hari ini, kami optimistis kinerja organisasi akan semakin baik dan mampu menjawab berbagai tantangan tugas ke depan,” tutupnya. PNO-12 18 Mei 2026, 14:47 WIT
Dukung Program Presiden, Wakapolda Maluku Perkuat Ekonomi Desa Lewat Koperasi Merah Putih Papuanewsonline.com, Ambon - Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H., menghadiri peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dilaksanakan secara nasional melalui video conference bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Sabtu (16/5/2026), di Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.Kegiatan yang digelar Kementerian Koperasi Republik Indonesia tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional percepatan implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan tema “Kolaborasi Nasional untuk Percepatan Implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih”. Program ini diarahkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan kemandirian desa, serta memperluas pemerataan kesejahteraan masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.Pelaksanaan video conference nasional dipusatkan di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, dan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat fondasi ekonomi nasional berbasis desa dan komunitas.Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda Maluku menegaskan komitmen Polri untuk mendukung penuh seluruh program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk penguatan sektor ekonomi kerakyatan melalui koperasi desa.“Polri siap mendukung dan mengawal program-program strategis nasional pemerintah, termasuk pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan hingga ke wilayah pedesaan,” ujar Brigjen Pol. Imam Thobroni.Menurutnya, keberhasilan program koperasi desa membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah, TNI-Polri, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat secara luas.“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar program ini berjalan efektif, berkelanjutan, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara merata,” tambahnya.Kehadiran jajaran TNI-Polri bersama pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya di sektor ekonomi kerakyatan.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Pangdam XV/Pattimura, pejabat utama Kodam XV/Pattimura dan Polda Maluku, Wali Kota Ambon, Ketua DPRD Kota Ambon, unsur Kejaksaan Tinggi Maluku, pimpinan OPD Provinsi Maluku dan Kota Ambon, para kepala desa dan lurah se-Kecamatan Teluk Ambon, serta tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat setempat.Melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah berharap tercipta penguatan ekonomi masyarakat berbasis desa yang mampu meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari daerah. PNO-12 18 Mei 2026, 14:34 WIT
Presiden Prabowo Dorong Kemandirian Pangan Nasional, Mensesneg: Cadangan Beras Tembus 5,3 Juta Ton Papuanewsonline.com, Tuban - Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya ditunjukkan saat Presiden melakukan groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri serta launching operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Tahun 2026 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Mei 2026.Usai mendampingi Kepala Negara dalam kegiatan tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa agenda di Tuban merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Menurutnya, pemerintah kini tidak hanya fokus mempertahankan capaian swasembada beras, tetapi juga memperkuat produksi jagung dan komoditas pangan strategis lainnya.“Ini salah satu upaya kita, kerja keras kita untuk memastikan pangan kita kuat, pangan kita mandiri setelah kita berhasil mencapai swasembada beras di tahun 2025 yang lalu atas kerja keras Pak Mentan beserta dengan seluruh jajaran. Kita sekarang mengejar untuk juga swasembada di bidang jagung dan seluruh komoditas pangan lainnya,” ujar Menteri Pras.Lebih lanjut, Menteri Pras juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petani Indonesia atas kontribusi mereka dalam menjaga ketersediaan pangan nasional. Menteri Pras menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan merupakan hasil kerja bersama pemerintah dan para petani di seluruh daerah.“Tentunya kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih, tidak hanya kepada Menteri Pertanian tetapi kepada seluruh petani di seluruh Indonesia karena kerja keras para petani kita dapat mencapai swasembada pangan,” imbuh Menteri Pras.Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pras turut mengungkapkan capaian strategis lain di sektor pangan nasional, yakni meningkatnya cadangan beras pemerintah yang kini mencapai 5,3 juta ton di gudang Bulog. Menurutnya, jumlah tersebut menjadi pencapaian bersejarah yang menunjukkan kondisi pangan nasional yang aman dan terkendali.“Cadangan beras pemerintah di gudang Bulog sejumlah 5,3 juta ton. sekali lagi kita ingin memastikan bahwa pangan kita aman, terkendali, harga juga terjangkau bahkan bisa memberi bantuan kepada saudara-saudara kita di negara lain,” ungkap Menteri Pras.Senada dengan Menteri Pras, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan bahwa pemerintah juga terus memperkuat dukungan sektor pertanian, termasuk memastikan ketersediaan pupuk bagi petani. Menurut Menteri Amran, stok pupuk nasional saat ini dalam kondisi lebih dari cukup, bahkan Indonesia telah mulai melakukan ekspor pupuk ke sejumlah negara.“Pupuk kita lebih dari cukup bahkan kemarin kami ekspor ke Australia, berikutnya Filipina, Brasil, India, bahkan kemarin juga Menteri Pertanian Australia langsung mengucapkan terima kasih 4 kali. Ini kehebatan Bapak Presiden Republik Indonesia gagasan besar beliau kita laksanakan dengan baik,” ujar Menteri Amran.Selain keberhasilan swasembada beras, Menteri Amran menyebut Indonesia kini juga telah mencapai swasembada jagung untuk kebutuhan pakan. Menteri Amran menambahkan bahwa harga pupuk dalam negeri pun mengalami penurunan hingga 20 persen, yang diharapkan semakin membantu produktivitas petani nasional.“Swasembada beras sudah, kemudian kita ekspor pupuk, harga pupuk dalam negeri turun 20 persen. Kemudian kita sudah swasembada jagung untuk pakan. Berikutnya industri seperti disampaikan tadi Pak Mensesneg,” pungkas Menteri Amran. PNO-12 18 Mei 2026, 14:21 WIT
Purna Tugas ASN, Willem Naa Ambil Langkah Baru: Resmi Perkuat Barisan PSI Mimika Papuanewsonline.com, Timika – Momen penuh sukacita dan kehangatan mewarnai Ibadah Syukur yang digelar Sabtu (16/5/2026). Acara ini diadakan sebagai wujud rasa syukur atas Purna Tugas Dr. Willem Naa, S.Pd., M.MT sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Mimika, sekaligus meresmikan langkah baru beliau bergabung dengan keluarga besar Partai Solidaritas Indonesia (PSI).Acara ini untuk merayakan rasa syukur atas momen bersejarah karena Kartu Tanda Anggota (KTA) diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP PSI, Kaesang Pangarep, secara simbolis saat Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PSI Papua Tengah di Nabire tgl. (7/5/2026) Kini, Dr. Willem Naa, S.Pd., M.MT, resmi menjabat sebagai Wakil Ketua I DPD PSI Mimika menggantikan Esau Dolame yang mengundurkan diri karena melanjutkan pendidikan di Jayapura. Ketua DPD PSI Mimika Suraya Madubun S.E., M.Si menyambut gembira bergabungnya Willem Naa, mengingat rekam jejak pengabdian dan prestasi yang telah ditorehkan semasa menjadi abdi negara. “Pengabdian tidak berhenti saat pensiun. Pengalaman dan dedikasi beliau akan menjadi kekuatan besar bagi kami melanjutkan perjuangan untuk melayani masyarakat,” ujarnya. Kehadiran tokoh berpengalaman ini dinilai akan memperkuat struktur dan kinerja partai di Mimika, sekaligus meneguhkan komitmen PSI sebagai partai yang terbuka bagi siapa saja yang ingin menginginkan perubahan. Dukungan penuh juga disampaikan Ketua DPD PSI Puncak sekaligus Anggota DPRK Puncak, Naomi Wafom.Ia mengaku berjuang keras agar kader-kader potensial termasuk Willem Naa dapat diberi ruang untuk berperan aktif di PSI Mimika, mengingat basis pendukung dan jumlah DPT yang cukup besar di wilayah ini. “Saya berharap ke depan putra daerah dari berbagai latar belakang, termasuk orang Maybrat, bisa kembali memiliki peran dan kursi di Mimika melalui PSI. Kehadiran Bapak Willem Naa adalah bukti bahwa ruang itu kini terbuka lebar,” tegasnya.Dr. Willem Naa sendiri mengaku sangat terharu dan berterima kasih atas sambutan luar biasa yang diterimanya di keluarga PSI Mimika. Ia tidak menyangka akan  mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang langsung diserahkan Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep secara resmi dalam kesempatan Rakorwil di Nabire tersebut. “PSI adalah rumah yang selalu membuka pintu bagi siapa saja yang ingin berjuang. Terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan ini,” ucapnya.  Penulis: Jid Editor: GF 17 Mei 2026, 12:39 WIT
Kaesang Lantik Pengurus Baru, PSI Papua Barat Target Menang di 7 Kabupaten Papuanewsonline.com, Manokwari — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, resmi melantik Wakil Bupati Pegunungan Arfak Andy Salabai sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Papua Barat periode 2025–2030. Pelantikan tersebut berlangsung bersamaan dengan agenda Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PSI Papua Barat di Manokwari, Senin (4/5/2026).Momentum tersebut menjadi titik awal konsolidasi PSI Papua Barat untuk menghadapi Pemilu 2029. Dalam kesempatan itu, jajaran pengurus baru langsung memasang target ambisius, yakni memenangkan kontestasi politik di tujuh kabupaten dan tingkat provinsi Papua Barat.Usai dilantik, Andy Salabai menegaskan kesiapan seluruh pengurus DPW dan DPD PSI di Papua Barat untuk membesarkan partai dan memperkuat basis dukungan masyarakat hingga ke tingkat akar rumput."Saya bersama jajaran di DPW dan DPD Papua Barat siap membesarkan Partai Solidaritas Indonesia. Kami siap meraih kemenangan di Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) mendatang," katanya.Andy mengatakan PSI Papua Barat telah menyiapkan strategi politik dan penguatan struktur organisasi untuk mencapai target besar pada Pemilu 2029 mendatang. Menurutnya, PSI tidak hanya menargetkan peningkatan suara, tetapi juga ingin merebut posisi strategis di parlemen daerah."PSI akan merebut kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di sejumlah Kabupaten, serta merebut kursi pimpinan di DPRD Provinsi Papua Barat," imbuhnya.Ia juga menginstruksikan seluruh kader untuk menjaga semangat perjuangan dan memperkuat soliditas partai hingga ke tingkat distrik dan kampung. Rakorwil PSI Papua Barat, kata Andy, harus menjadi momentum memperkuat konsolidasi internal partai."Kami yakin, di 2029, PSI Papua Barat akan menang di tujuh kabupaten kota dan provinsi. Maka, saya instruksikan kepada seluruh jajaran untuk memperkuat akar rumput, segera selesaikan struktur hingga tingkat ranting, serta pastikan PSI ada di setiap distrik dan kampung," tandasnya.Sementara itu, Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep menyampaikan harapannya kepada pengurus baru DPW PSI Papua Barat agar mampu membangun kekuatan partai secara merata di seluruh wilayah Papua Barat."Saya meminta Ketua DPW menjalankan tugas dan tanggung jawab, mendirikan panji-panji PSI di seluruh Kabupaten se-Papua Barat serta membesarkan partai ke depan," ujarnya.Kaesang menegaskan PSI merupakan partai terbuka yang hadir bagi semua kalangan dengan mengedepankan semangat kerja nyata dan pembangunan dari daerah. Karena itu, seluruh kader diminta bergerak secara solid menghadapi Pemilu 2029.Menurut putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut, kekuatan partai sangat ditentukan oleh kesiapan struktur organisasi hingga level paling bawah. Ia meminta kader PSI segera membentuk kepengurusan di tingkat desa dan kelurahan."Struktur akan menjadi senjata kita saat bertanding di Pemilu 2029. Kita semua tidak menginginkan apa yang telah terjadi di Pemilu 2024 kemarin, kembali terulang di Pemilu 2029," pesannya.Kaesang juga menekankan bahwa struktur organisasi yang kuat akan menjadi fondasi penting dalam membangun basis massa, menjalankan aktivitas politik praktis, hingga melakukan penggalangan suara di tingkat masyarakat paling bawah. "Kemudian, struktur ini berperan penting sebagai penggerak aktivitas politik praktis, penggalangan suara, hingga konsolidasi partai di tingkat paling dasar," tandasnya. (GF) 13 Mei 2026, 23:28 WIT
Kesabaran Habis, Perempuan Pengusaha Papua Gelar Aksi Bakar Ban di Kantor Disperkimtan Mimika Papuanewsonline.com, Timika — Situasi di depan Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Mimika memanas pada Senin pagi, 12 Mei 2026. Sejumlah perempuan yang tergabung dalam kelompok Perempuan Pengusaha Papua menggelar aksi bakar ban tepat di pintu masuk kantor dinas.Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap sikap Kepala Dinas yang dinilai sengaja menghindar dari aspirasi mereka. Hal itu disampaikan Dianu Omaleng, salah satu pengusaha perempuan yang tergabung dalam kelompok Perempuan Pengusaha Papua sekaligus menjadi narasumber dalam aksi tersebut.Menurut Dianu Omaleng, para pengusaha perempuan asli Papua telah beberapa kali mengajukan permohonan audiensi secara resmi, namun upaya tersebut tidak pernah membuahkan hasil. “Setiap kali kami datang, jawaban yang kami terima dari staf selalu sama, yaitu Kepala Dinas sedang tidak berada di tempat atau sedang menjalankan tugas dinas luar,” ujarnya. Dalam rilis yang diterima media papuanewsonline,com via Whatsapp.Kondisi itu, lanjut Dianu, telah menimbulkan kekecewaan yang mendalam. "Kami sudah sekian kali datang dengan cara baik-baik untuk menghadap, tetapi alasannya selalu sama, sedang keluar. Hal ini benar-benar memancing amarah kami. Kepala Dinas seharusnya melayani semua pihak, bukan menghindar dari tanggung jawab," tegasnya di sela-sela aksi.Dianu Omaleng menjelaskan, tuntutan utama dari kelompok Perempuan Pengusaha Papua adalah adanya transparansi dan kejelasan mengenai distribusi proyek perumahan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus. Menurutnya, mekanisme pembagian proyek saat ini dinilai masih jauh dari prinsip keadilan bagi pengusaha lokal Orang Asli Papua.“Sebelumnya, dugaan adanya praktik monopoli dan berbagai skandal terkait proyek di dinas ini memang sempat menjadi sorotan lembaga legislatif dan organisasi mahasiswa di Mimika,” tambah Dianu.Pantauan di lokasi, asap hitam pekat dari ban yang terbakar membubung tinggi di area kantor. Dianu Omaleng menyebut aksi bakar ban ini merupakan simbol perlawanan terhadap sistem birokrasi yang dianggap tidak transparan. Ia menegaskan bahwa para peserta aksi tidak akan membubarkan diri sebelum Kepala Dinas bersedia menemui mereka secara langsung untuk memberikan jawaban yang pasti.Hingga berita ini rilis pada Senin, 13 Mei 2026, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Mimika terkait aksi unjuk rasa tersebut.Sementara itu, situasi di lokasi aksi masih berada dalam pemantauan aparat keamanan setempat. Langkah ini dilakukan guna memastikan aksi demonstrasi berlangsung tertib dan tidak menimbulkan kerusakan terhadap fasilitas umum yang lebih luas. Penulis: Hendrik Editor: GF 13 Mei 2026, 10:43 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT