Aksi Solidaritas Peduli Jila di DPRK Mimika Desak Penarikan Militer dan Pencabutan Zona Merah

Papuanewsonline.com, Timika — Solidaritas Peduli Jila (SPJ) menggelar unjuk rasa di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Rabu (17/12/2025). Aksi ini diikuti ribuan warga yang menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi keamanan di Distrik Jila yang dinilai telah memaksa banyak masyarakat meninggalkan kampung halaman dan hidup dalam pengungsian.

Dalam aksi tersebut, massa mendesak pemerintah untuk segera menarik pasukan militer non-organik dari wilayah Distrik Jila. Kehadiran aparat bersenjata disebut telah menciptakan ketakutan berkepanjangan di tengah warga, sehingga aktivitas sosial dan kehidupan sehari-hari masyarakat tidak dapat berjalan normal.

Selain penarikan pasukan, SPJ juga meminta DPRK Mimika segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menangani persoalan kemanusiaan yang terjadi di Distrik Jila. Pembentukan pansus dinilai penting untuk memastikan penanganan yang komprehensif dan berpihak pada keselamatan serta hak-hak warga sipil.

Koordinator aksi, Melianus Alom, dalam orasinya menegaskan bahwa masyarakat Jila bukanlah musuh negara maupun teroris. Ia menyampaikan harapan agar negara hadir dengan pendekatan yang melindungi warga, terutama menjelang perayaan Natal yang seharusnya diisi dengan suasana damai dan aman.

Menurutnya, kondisi keamanan saat ini telah menimbulkan trauma mendalam bagi masyarakat. Keberadaan pasukan bersenjata dan suara senjata disebut terus menghantui warga, sehingga rasa aman semakin terkikis, khususnya bagi perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, anggota DPRK Mimika dari Fraksi Partai Gerindra, Dolfin Beanal, menyampaikan sikap empati terhadap penderitaan masyarakat Jila. Ia menilai persoalan di wilayah tersebut tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan kekerasan, melainkan harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan dialog.

Dolfin Beanal juga mengimbau agar TNI dan Polri membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat melalui pendekatan yang humanis. Ia menegaskan pentingnya kehadiran negara yang melindungi dan menenangkan rakyat, bukan justru memperdalam luka sosial akibat konflik bersenjata.

Selain tuntutan penarikan pasukan, SPJ juga meminta agar aparat keamanan mencabut status zona merah di seluruh wilayah adat Amungsa, mulai dari Jigimugi hingga Jelamatagal. Mereka berharap pencabutan zona merah dapat menjadi langkah awal pemulihan keamanan, stabilitas sosial, serta kesejahteraan masyarakat Distrik Jila.

Aksi unjuk rasa berlangsung secara tertib dan damai dengan pengamanan dari aparat kepolisian. Aspirasi yang disampaikan SPJ menjadi penegasan suara masyarakat Jila yang mendambakan rasa aman, kedamaian, dan kehidupan yang bermartabat di tanah mereka sendiri.

Penulis: Jidan

Editor: GF