Papuanewsonline.com
BERITA TAG Politik
Homepage
Perkuat Pengawasan, Komisi I DPRK Mimika Ajak Masyarakat Aktif Laporkan Penyimpangan
Papuanewsonline.com, Timika – Ketua Komisi I DPRK Mimika,
Alfian Akbar Balyanan, menyampaikan apresiasi atas peran aktif masyarakat dalam
mengawasi jalannya pembangunan daerah. Menurutnya, laporan yang disampaikan
warga mengenai ketidaksesuaian program dengan hasil Musrenbang maupun rencana
resmi pemerintah menjadi kendali publik yang sangat berharga demi mewujudkan
tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab.“Partisipasi warga adalah bagian penting agar setiap
kegiatan berjalan sesuai tujuan. Laporan ini menjadi peringatan dini sekaligus
bukti bahwa pembangunan benar-benar diawasi bersama,” ujarnya (23/6/2026). Ia menekankan bahwa pengawasan tidak hanya menjadi tugas
lembaga, tetapi juga hak dan kewajiban seluruh elemen masyarakat.Alfian mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk
memperketat pengawasan internal melalui standar operasional yang jelas. Langkah ini dimaksudkan agar penyimpangan dapat dicegah
sejak awal, sebelum berkembang menjadi temuan resmi Inspektorat, BPK, atau
BPKP. “Jangan biarkan masalah baru terdeteksi setelah menjadi
kasus. Pengawasan dini dapat mencegah kerugian dan menjaga kepercayaan publik,”
tegasnya.Apabila laporan sudah masuk ke ranah hukum, ia meminta
aparat penegak hukum bekerja secara menyeluruh dan objektif. “Jika terbukti ada
pelanggaran, proses hukum harus dilanjutkan. Namun jika tidak ditemukan bukti,
kasus harus segera dihentikan agar pejabat tidak terus terbebani tuduhan yang
tidak jelas,” jelasnya. Ia juga meminta BPK melakukan pemeriksaan berbasis fakta
lapangan, bukan hanya berdasarkan dokumen semata. Penulis: Jid
Editor: GF
23 Jun 2026, 19:53 WIT
Gelar Kehormatan Bupati Mimika Jadi Sorotan, Warganet Pertanyakan Transparansi Penganugerahan
Papuanewsonline.com, Timika – Prosesi penganugerahan gelar
kehormatan berlangsung khidmat di Sasana Narendra, Keraton Kasunanan Surakarta
Hadiningrat, Senin (15/6/2026). Bupati Mimika Johannes Rettob dikukuhkan
sebagai Kanjeng Raden Aryo, sedangkan istrinya Suzy Susana Herawati Rettob
menerima gelar Kanjeng Mas Ayu. Johannes menyambutnya sebagai simbol persatuan
lintas budaya dan keterbukaan keraton.Namun, pemberitaan ini memicu tanggapan publik, terutama di
media sosial. Di postingan instagram Bupati Johanes rettob menuai banyak
komentar menarik. Salah satu pertanyaan yang paling banyak muncul adalah soal
biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan gelar tersebut. Warga melontarkan pertanyaan secara langsung, “Bayar berapa
untuk gelarnya?” serta ada yang berkomentar Manfaat bagi kabupaten Mimika ini
terkait gelar tersebut. Selain soal biaya, (bayar berapa) seperti yang ada di kolom
komentar postingan Bupati. Masyarakat juga mempertanyakan manfaat konkret bagi
Kabupaten Mimika. Banyak yang ingin memahami apa dampak nyata dari gelar
kehormatan ini bagi pembangunan, pelayanan publik, maupun kesejahteraan warga
sehari-hari.Berbagai pertanyaan ini mencerminkan kepedulian dan rasa
ingin tahu masyarakat yang menginginkan Mimika yang lebih baik. Penulis: Jid
Editor: GF
23 Jun 2026, 19:49 WIT
Jadi Wadah Pemuda, PSI Hadirkan Gaya Politik Baru di Mimika
Papuanewsonline.com, Timika – Di tengah kejenuhan masyarakat
terhadap gaya politik lama yang penuh drama, transaksional, dan hanya
mengutamakan kepentingan sempit, kehadiran Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
membawa angin segar bagi kehidupan demokrasi. Meskipun belum menjadi partai
besar secara elektoral, PSI memiliki kekuatan dalam keberanian dan kejujuran.
Partai ini hadir bukan untuk mengejar kekuasaan, melainkan mengubah budaya
politik yang dinilai gagal mewujudkan keadilan dan peradaban.Lebih dari sekadar partai anak muda, PSI disebut sebagai
partai masa depan. Hal ini bukan hanya karena banyak kadernya berusia muda,
melainkan karena gagasan yang diusung terasa segar, relevan, dan sesuai
tantangan zaman. PSI meyakini kemajuan bangsa tidak akan tercapai jika masih
terbebani praktik politik lama yang koruptif, eksklusif, dan mengabaikan
keberagamanKetua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPD PSI
Mimika, Aling Ubra, menegaskan peran strategis generasi muda. “Anak muda harus siap menjawab tantangan masa depan. Jika
tidak terlibat dalam politik, kita tidak akan memahami persoalan ekonomi dan
kesejahteraan rakyat,” ujarnya.Ia mengajak pemuda dan mahasiswa memilih jalan positif
dengan bergabung ke PSI. “Melalui partai ini kita bisa berbuat nyata untuk negeri dan
menyuarakan kesulitan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di pedalaman
agar tidak terpinggirkan,” tambahnya. Penulis: Jid
Editor: GF
20 Jun 2026, 19:10 WIT
Ketua Pemuda Kei Tantang Data Bupati: "Revitalisasi Pesawat Rakyat Jangan Cuma Wacana"
Papuanewsonline.com, Timika – Polemik mengenai kondisi
pesawat dan helikopter milik Pemerintah Kabupaten Mimika kembali mengemuka
setelah Bupati Mimika Johannes Rettob memberikan klarifikasi bahwa aset
penerbangan tersebut bukanlah "besi tua", melainkan sedang dalam proses
revitalisasi. Pernyataan itu mendapat tanggapan dari Ketua Komunitas Pemuda Kei
Mimika, Edoardus Rahawadan, yang meminta pemerintah membuktikan klaim tersebut
dengan data yang dapat diakses publik.Menurut Edoardus, klarifikasi yang disampaikan pemerintah
patut diapresiasi karena menunjukkan adanya respons terhadap aspirasi
masyarakat. Namun ia menilai penjelasan tersebut belum cukup menjawab berbagai
pertanyaan yang selama ini berkembang terkait nasib armada penerbangan yang
seharusnya menjadi sarana pelayanan bagi masyarakat di daerah terpencil."Kami sambut baik klarifikasi Pak Bupati. Itu berarti
suara rakyat didengar. Tapi rakyat Nduga dan Mimika sudah terlalu sering
mendengar kata 'proses' dan 'akan'. Yang kami butuh sekarang: bukti,"
tegas Edoardus dalam rilis tertulis yang diterima Papuanewsonline.com, Jumat
(19/6/2026).Menanggapi pernyataan pemerintah bahwa proses revitalisasi
sedang dihitung, Edoardus melontarkan sejumlah pertanyaan yang menurutnya perlu
dijawab secara terbuka. Ia mempertanyakan sejak kapan proses penghitungan
dilakukan, siapa konsultan atau perusahaan yang ditunjuk, serta berapa nilai
kontrak yang dialokasikan untuk pekerjaan tersebut."Kalau benar sedang dihitung, pasti ada dokumen RAB dan
surat penunjukan. Buka ke publik. Biar rakyat tahu uangnya lari ke mana,"
ujarnya.Selain itu, Edoardus juga menyoroti alasan pemerintah yang
menyebut revitalisasi masih menunggu proses perizinan dan dukungan anggaran. Ia
meminta Pemda Mimika menyampaikan secara jelas target penyelesaian perizinan
maupun kepastian dukungan anggaran yang diperlukan agar masyarakat tidak
terus-menerus menunggu tanpa kepastian."Jangan sampai 'tunggu anggaran' jadi alasan 5 tahun ke
depan. Sementara warga di Jila, Agimuga mati karena tidak ada pesawat,"
tegasnya.Terkait pernyataan bahwa seluruh proses harus mengikuti
aturan penerbangan, Edoardus mengaku sepakat bahwa keselamatan harus menjadi
prioritas utama. Namun menurutnya, kepatuhan terhadap regulasi juga mencakup
kewajiban melakukan perawatan berkala terhadap aset agar tidak mengalami
kerusakan yang semakin parah."Kalau memang taat aturan, kenapa mesin bisa mati total
dan bodi berkarat? Seharusnya ada maintenance berkala. Itu juga bagian dari
aturan," kata Edoardus.Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan ditujukan
kepada pribadi Bupati Mimika, melainkan sebagai bentuk kontrol publik terhadap
pengelolaan aset daerah yang menggunakan anggaran rakyat. Menurutnya,
transparansi menjadi kunci untuk menghilangkan berbagai spekulasi yang
berkembang di tengah masyarakat."Kami stop sebut 'besi tua' jika Pemda berani buka
dokumen kontrak revitalisasi, jadwal pengerjaan, dan nama operator baru. Tapi
selama data itu ditutup, publik berhak curiga," pungkasnya.Lebih lanjut, Edoardus kembali mengingatkan pentingnya
mempercepat langkah-langkah konkret agar layanan transportasi udara bagi
masyarakat pedalaman tidak terus terhambat. Ia juga mendorong pemerintah untuk
membangun pola kerja yang lebih efektif dengan melibatkan pemangku kepentingan
lokal, termasuk YPMAK serta para kepala suku Amungme dan Kamoro, sehingga
program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya
memperoleh tanggapan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika dan Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terkait dokumen revitalisasi, jadwal
pelaksanaan pekerjaan, serta rincian anggaran yang menjadi tuntutan keterbukaan
dari Komunitas Pemuda Kei Mimika. Penulis: Hendrik
Editor: GF
19 Jun 2026, 19:38 WIT
Kerja Sama Freeport-Pemda Mimika Diragukan Ketua Pemuda Kei: "Jangan Jadikan OAP Topeng"
Papuanewsonline.com, Timika – Rencana kerja sama PT Freeport
Indonesia dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melalui Nota Kesepakatan
untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Amungme, Kamoro, dan Orang Asli Papua (OAP)
menuai kritik. Ketua Komunitas Pemuda Kei Mimika, Edoardus Rahawadan, meminta
perusahaan mempertimbangkan ulang, bahkan membatalkan skema kerja sama lewat
Pemda.Dalam rilis tertulis ke Papuanewsonline.com, Kamis (19/6/2026),
Edoardus mengapresiasi niat mulia Freeport. Namun ia meragukan pelaksanaan jika
melalui jalur birokrasi pemerintah daerah."Kami melihat niat Freeport sangat mulia dan patut
didukung. Tapi pengalaman membuktikan, melibatkan Pemda Mimika tidak menjamin
program benar-benar terbangun dan dinikmati masyarakat sasaran," tegas
Edoardus.Keraguan itu berakar dari catatan panjang realisasi APBD
Mimika. Menurutnya, dana APBD yang jelas asal-usul dan diawasi ketat lembaga
audit tetap menunjukkan ketidakkonsistenan penggunaan."Dana APBD jelas diawasi, tapi kenyataannya tetap tidak
konsisten. Janji membangun infrastruktur dasar di kampung-kampung sampai
sekarang realisasinya bisa dibilang nol persen. Masyarakat menunggu tapi tidak
terwujud," ujarnya.Desak Kerja Sama Langsung dengan YPMAK & Tokoh AdatSebagai solusi, Edoardus menyarankan Freeport mengubah pola
kerja sama. Daripada lewat Pemda, perusahaan diminta bermitra langsung dengan
lembaga representasi masyarakat asli."Karena tujuannya menyejahterakan, jalan terbaiknya
Freeport berhubungan langsung dengan YPMAK, kepala suku, dan elemen masyarakat
sendiri. Sudah ada wadahnya, sudah ada pemimpinnya. Tidak perlu
berbelit-belit," katanya. Ia juga menegaskan: "Stop penggunaan nama masyarakat
Orang Asli Papua hanya sebagai topeng untuk meraup keuntungan kelompok
tertentu."Pembangunan Harus Berbasis Kearifan LokalEdoardus menekankan, pembangunan untuk OAP tidak bisa
disamaratakan. Program harus disusun berlandaskan identitas, budaya, dan
kearifan lokal suku Amungme-Kamoro."Sudah ada YPMAK, sudah ada kepala-kepala suku yang
mengenal betul kebutuhan dan budaya masyarakat OAP. Mari bangun kami
berdasarkan jati diri kami sendiri, bukan proyek yang hanya berhenti di atas
kertas," pungkasnya.Selain itu, Edoardus menyoroti sejumlah proyek lain yang
menurutnya gagal, seperti pembangunan Jembatan Waa Banti dan program air bersih
di pesisir. Ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas proyek mangkrak
tersebut.Upaya Konfirmasi: Hingga berita tayang, redaksi berupaya
mengonfirmasi tanggapan ini kepada PT Freeport Indonesia, Pemerintah Kabupaten
Mimika, dan YPMAK. Penulis: Hendrik
Editor: GF
19 Jun 2026, 18:58 WIT
Perkuat Jaringan, PSI Mimika Sempurnakan Kepengurusan di Wania
Papuanewsonline.com, Timika – DPD PSI Mimika bergerak cepat
menyempurnakan struktur organisasi hingga ke tingkat kelurahan dan kampung.
Peninjauan langsung dilakukan oleh Ketua DPD PSI Mimika, Suraya Madubun,
didampingi jajaran pengurus untuk menyambangi DPC Wania dan sejumlah Dewan
Pimpinan Ranting. Wilayah yang dikunjungi meliputi Kelurahan Inauga, Kamoro
Jaya, Wonosari Jaya, serta Kampung Nawaripi dan Kadun Jaya. Seluruh proses
pembenahan ini ditargetkan segera diselesaikan secara menyeluruh. (18/6/26)Penyusunan struktur organisasi ini disiapkan secara matang
guna menunjang kelancaran Rapat Koordinasi Wilayah Khusus PSI se-Papua Tengah
yang rencananya digelar di Mimika pada bulan Juli mendatang. Dengan kepengurusan yang utuh, diharapkan arah kerja seluruh
pengurus tetap terjaga dan tidak terpecah belah dalam menjalankan tugas.“Kepengurusan yang lengkap menjadi modal utama agar aspirasi
masyarakat dapat tertampung dengan baik dan visi partai tersampaikan hingga ke
lapisan terbawah,” ujarnya. Suraya menegaskan kunjungan ini bertujuan memastikan setiap
tingkatan organisasi berjalan sesuai aturan, kokoh, dan mampu bekerja secara
solid.Sinergi antar tingkatan pengurus juga dinilai sangat penting
demi kesiapan menghadapi berbagai agenda strategis ke depan. Gerakan menyatukan kekuatan dari tingkat terbawah ini
menjadi langkah krusial agar PSI semakin dikenal, dekat dengan hati masyarakat,
serta siap bersaing secara maksimal. Penulis: Jid
Editor: GF
18 Jun 2026, 19:46 WIT
Tokoh Masyarakat Mimika, Piet Rafra Perkuat Basis dan Kepengurusan PSI Mimika
Papuanewsonline.com, Timika – Tokoh masyarakat Mimika, Piet Rafra, resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Mimika. Ia langsung dipercaya menduduki posisi Dewan Pembina DPD PSI Mimika. Penyambutan keanggotaannya ditandai dengan penyerahan Kartu Tanda Anggota secara langsung oleh Ketua DPD PSI Mimika, Suraya Madubun. (17/06/26) Penyerahan KTA ini menjadi tanda dimulainya pengabdian Piet Rafra melalui jalur politik bersama PSI. Kehadirannya dinilai membawa semangat dan kekuatan baru untuk memperkuat struktur organisasi serta memperluas jangkauan dukungan masyarakat di wilayah Mimika. “Saya memilih bergabung dengan PSI karena melihat partai ini masih tergolong baru dan berkembang, serta berada di bawah komando Bapak Joko Widodo. Saya dipercaya menjabat sebagai Dewan Pembina, dan saya menyambutnya dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya. Piet Rafra menyampaikan harapannya agar PSI ke depan dapat memperoleh dukungan yang signifikan. Ia berkeinginan partai ini mampu meraih kursi yang cukup banyak dalam Pemilu Legislatif, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Penulis: JidEditor: GF
17 Jun 2026, 23:23 WIT
Polemik Nakes Jalan Kaki 12 Jam, Antara Bupati Mimika Tukang Tipu Atau Nakes Tipu Publik
Papuanewsonline,com. TIMIKA, – Polemik Tenaga Kesehatan (Nakes) harus berjalan kali hingga 12 Jam untuk menyelamatkan pasien Malaria di Kampung Aroanop di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, terus menjadi perhatian serius banyak kalangan.Bupati Mimika Johanes Rettob Tukang Tipu, atau Nakes Yang Tipu Publik?Publik pun dibuat bingung Pasalnya pascah firalnya Video Nakes berjalan kaki menempuh hutan dan banjir selama 12 jam untuk menyelamatkan pasien Malaria langsung dibantah Bupati Mimika Johanes Rettob.Melalui berbagai unggahan Media, Bupati Mimika Johanes Rettob membantah bahkan mengancam akan mengefaluasi dan memecat Nakes tersebut." Tidak benar, karena tidak ada malaria di pegunungan, kami akan efaluasi dan pecat," ujarnya.Selain itu, Bupati JR mempertanyakan informasi mengenai adanya tenaga kesehatan yang terserang malaria sehingga harus dievakuasi keluar dari wilayah tersebut.Bupati mengatakan wilayah pegunungan tempat para tenaga kesehatan bertugas bukan merupakan daerah yang umum ditemukan kasus malaria.“Dan alasannya ada malaria. Di atas pengunungan itu tidak ada malaria. Bohong besar itu. Ya, itu saya sampaikan. Itu peringatan untuk itu,” ungkap Bupati JR.Johanes Rettob secara tegas meminta agar seluruh aparatur sipil negara agar berhati-hati dalam menyampaikan informasi ke ruang publik, khususnya melalui media sosial.Sementara itu publik dibuat bingung karena beredar Video Nakes berjalan kaki melewati hutan belantara dan derasnya air sungai untuk menyelamatkan pasien Malaria selama 12 Jam, hal ini menjadi perbincangan hangat publik Mimika, namun disisi lain Bupati Johanes Rettob Mengaku hal tersebut tidak benar, Masyarakat bertanya atas peristiwa ini apakah " Bupati Mimika Tukang Tipu, atau Nakes Tipu Publik?Namun demikian atas ancaman pemecatan dari Bupati Mimika Johanes Rettob yang dialamatkan terhadap Nakes tersebut mendapat tanggapan serius dari Warga Mimika.Ketua Pemuda Kei Mimika, Edoardus Rahawadan, yang menyebut gaya spektakuler Bupati JR memperlihatkan arogansi dan tidak pantas memimpin Kabupaten Mimika.“Bupati tidak layak jadi figur pemimpin Mimika. Jika hanya bisa emosional dan gemar mengancam, lebih baik mengundurkan diri saja,” ucap Bung Edward di Mimika, Minggu (14/5).Menurut Edoardus, ancaman itu bukti Bupati gagal paham kondisi riil pegunungan Mimika. “Urusan teknis nakes itu ranah Kepala Dinas Kesehatan. Bupati kok malah ngamuk di depan media,” katanya.Nakes Jalan Kaki Membuka Kotak Pandora Pesawat dan Helikopter Pemkab Mimika Yang Kini Jadi Besi Tua di Habggar Bandara Mozes Kilangin MimikaIa menduga luapan emosi Bupati dipicu karena malu video nakes di pedalaman wilayaha pegunungan terlanjur beredar.Selain itu kata Bung Edward, Video Nakes berjalan kaki 12 jam, membuka kotak pandora Pesawat dan Helikopter Rp.85 Miliar Apbd Mimika yang kini membusuk di hanggar Lapangan Terbang Mozez Kilangin Mimika. “Reaksinya bukan solusi. Ini cuma luapan emosi pribadi yang justru menjatuhkan wibawa pemerintahan daerah yang dipimpinya, serta membuka kotak pandora Pesawat dan Helikopter yang telah mengiras Apbd Mimika, namun tidak ada asas manfaat bagi masyarakat" tegas Bung Edward.Ketua Pemuda Kei itu menuntut Bupati bersikap dewasa dan objektif. “Jangan selesaikan masalah pakai ancaman. Turun ke lapangan, lihat sendiri medan nakes di wilayah Pegunungan, jangan pandai mengancam di depan camerah,” Jelasnya.Hingga berita ini dipublikasikan Bupati Mimika Johanes Rettob belum dapat dikonfirmasi.Penulis: HendrikEditor : Gf
15 Jun 2026, 03:59 WIT
Komisi I DPRK Mimika Serap Aspirasi Warga Mimika Timur Jauh
Papuanewsonline.com, Timika – Komisi I Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika melakukan kunjungan kerja ke Distrik Mimika
Timur Jauh pada Kamis (11/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, rombongan
menyambangi Kampung Ohotya dan Kampung Amamapare untuk mendengar langsung kebutuhan
dan harapan masyarakat terkait pembangunan serta pelayanan publik di wilayah
pesisir tersebut.Ketua Komisi I DPRK Mimika, Alfian Akbar Balyanan,
menyampaikan bahwa warga Kampung Ohotya mengemukakan sejumlah kebutuhan
mendesak. Di antaranya perbaikan gedung gereja, pembangunan rumah
layak huni mengingat kondisi tempat tinggal yang padat, perbaikan saluran
drainase untuk mengatasi banjir saat air pasang, serta penguatan struktur
dermaga. Selain itu, masyarakat juga meminta dukungan bagi kelompok
ekonomi seperti nelayan dan pelaku usaha lokal agar perekonomian kampung
semakin berkembang.Sementara itu, warga Kampung Amamapare menyampaikan usulan
pembangunan gedung gereja dan kantor kampung guna menunjang pelayanan
administrasi. Mereka juga menginginkan tersedianya rumah layak huni dan
fasilitas sanitasi yang memadai. Salah satu masalah utama yang disampaikan adalah terhentinya
layanan transportasi umum sejak pandemi, yang menghambat akses warga ke kota,
terutama bagi anak sekolah dan untuk memasarkan hasil bumi.Alfian menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang diterima akan
dicatat dan ditindaklanjuti sesuai lingkup tugas Komisi I. Jika diperlukan, pihaknya akan berkoordinasi dengan komisi
lain serta memanggil Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk membahas langkah
nyata. Ia berjanji tidak akan membiarkan usulan masyarakat hanya
berhenti sebagai catatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Penulis: Jid
Editor: GF
12 Jun 2026, 13:56 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
