Papuanewsonline.com
Pickup Pengangkut Air Terguling Di Pertigaan Hasanuddin, Pengendara Baru Belajar Mengemudi
PTFI Setor Rp4,8 Triliun: Mimika Terima Bagian Terbesar, Total Kontribusi Capai Rp75 Triliun
Lapas Timika Gelar Ikrar Bersih Dari Hp Ilegal, Narkoba, Dan Penipuan
Lima Warga Diklaim Tewas di Kali Kabur, TPNPB Soroti Operasi Militer di Tembagapura
BADKO HMI dan Polda Papua Sepakati Sinergi, Fokus Tangani Tambang Ilegal hingga Hoaks Digital
Enam Warga Sipil Ditembak Di Tembagapura, Aktivis Deby Santoso Desak Proses Hukum Transparan
Direktur Law Firm Golda: Transaksi Perkara Di Timika Semakin Subur, Masyarakat Miskin Jadi Korban
BADKO HMI Papua Dukung Penertiban Tambang Ilegal oleh Gubernur Papua Tengah
DPR Papua Tengah, Mimika dan Puncak Bentuk Tim Khusus Tangani Konflik Kwamki Narama
Kejati Papua Mandul Tetapkan Yunus Wonda Jadi Tersangka, Mahasiswa Kembali Geruduk Kejagung
BERITA TAG Politik
Homepage
BADKO HMI Papua Dukung Penertiban Tambang Ilegal oleh Gubernur Papua Tengah
Papuanewsonline.com,
Papua Tengah - Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Tanah
Papua melalui Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan dukungan penuh
terhadap langkah Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dalam menertibkan
aktivitas pertambangan ilegal yang marak terjadi di sejumlah wilayah Papua
Tengah.Dukungan
tersebut disampaikan Ketua Bidang Hukum dan HAM BADKO HMI Tanah Papua, Febri
Setiawan Tansir, dalam pernyataan resminya yang diterima media, Rabu
(7/5/2026). Menurutnya, penertiban tambang ilegal merupakan langkah penting
untuk menyelamatkan lingkungan sekaligus melindungi hak-hak masyarakat adat di
Papua.Febri
menegaskan bahwa aktivitas pertambangan ilegal selama ini telah menimbulkan
berbagai persoalan serius. Mulai dari kerusakan lingkungan, konflik sosial di
tengah masyarakat, hingga dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga
adat yang terdampak langsung.Selain
itu, praktik tambang tanpa izin dinilai merugikan negara dari sisi penerimaan
pendapatan. Aktivitas tersebut juga disebut membuka ruang terjadinya praktik
korupsi dan keterlibatan pihak-pihak tertentu yang membekingi operasional
tambang ilegal.“Kami
mengapresiasi ketegasan Gubernur Meki Nawipa untuk menutup dan menindak
seluruh tambang ilegal. Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal keadilan ekologis
dan masa depan generasi Papua,” tegasnya.Dalam
pernyataannya, BADKO HMI Tanah Papua juga menyampaikan empat tuntutan utama
yang dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum dalam
proses penertiban tambang ilegal.1. Penegakan
Hukum Tanpa Tebang Pilih: Aparat harus menindak semua pihak, termasuk oknum
aparat dan pemodal besar yang menjadi beking tambang ilegal.2. Pemulihan
Lingkungan: Perusahaan dan pelaku tambang ilegal wajib bertanggung jawab atas
reklamasi dan ganti rugi ekologis.3. Perlindungan
Masyarakat Adat: Negara harus hadir menjamin hak ulayat dan keselamatan warga
dari intimidasi serta dampak kesehatan akibat merkuri dan limbah tambang.4. Transparansi
Izin Tambang: Pemprov Papua didorong membuka data perizinan tambang ke publik
agar tidak ada celah bagi tambang bodong.Febri
kembali menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam di Papua seharusnya
dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan justru merusak lingkungan dan
mengancam kehidupan warga adat yang bergantung pada alam.“Tambang
dilakukan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk merusak tanah Papua,”
pungkasnya. (GF)
07 Mei 2026, 16:52 WIT
DPR Papua Tengah, Mimika dan Puncak Bentuk Tim Khusus Tangani Konflik Kwamki Narama
Papuanewsonline.com, Timika — DPR Provinsi Papua Tengah
bersama DPR Kabupaten Mimika dan DPR Kabupaten Puncak menyurati Gubernur Papua
Tengah, Bupati Mimika, serta Bupati Puncak untuk penanganan konflik sosial di
Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika.Langkah itu diambil usai pertemuan bersama di Ruang Rapat
Komisi I DPR Kabupaten Mimika, Rabu, 6 Mei 2026. Pertemuan tersebut menyepakati
pembentukan Tim Penanganan Konflik Sosial Kwamki Narama Kabupaten Mimika yang
diisi anggota DPR dari tiga lembaga legislatif.Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Yohanes Kemong, S.IP.,
mengatakan dasar hukum surat dan pembentukan tim mengacu pada Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serta Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Papua. Hal itu disampaikan dalam rilis yang diterima Papuanewsonline.com
via WhatsApp, Rabu, 7 Mei 2026.“Dengan dasar itu anggota DPR Provinsi dan Kabupaten yang
bergabung dalam Tim Penanganan Konflik Sosial Kwamki Narama Kabupaten Mimika
menyurati ke pemerintah baik kepada Pemerintah Provinsi kepada Gubernur maupun
sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten kepada Bupati Mimika dan Bupati Puncak,”
kata Yohanes dalam rilisnya.Yohanes menegaskan Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 2012 menyatakan
pemerintah daerah wajib meredam konflik. Karena itu, menurut dia, penanganan
serius dari semua pihak diperlukan demi ketertiban dan keamanan masyarakat
Kabupaten Mimika.Tim Penanganan Konflik Sosial ini dibentuk setelah konflik
perang saudara di Kwamki Narama disebut berlangsung sejak Oktober 2025 hingga
Mei 2026. Sebelumnya Yohanes mengklaim konflik tersebut telah menelan 16 korban
jiwa.Dalam suratnya, tim DPR meminta Gubernur Papua Tengah,
Bupati Mimika, dan Bupati Puncak segera mengambil langkah konkret. Pelibatan
Bupati Puncak dilakukan karena ada kaitan sosial-kekerabatan warga Kwamki
Narama dengan wilayah Puncak, sehingga pendekatan penanganan harus lintas
kabupaten.Hingga Rabu, 7 Mei 2026. Papuanewsonline.com belum
memperoleh tanggapan resmi dari Gubernur Papua Tengah, Bupati Mimika, maupun
Bupati Puncak terkait surat dan pembentukan tim DPR tersebut. Upaya konfirmasi
telah dilakukan ke Bagian Humas Pemprov Papua Tengah, Protokol Setda Mimika,
dan Humas Pemkab Puncak. Penulis: Hendrik
Editor: GF
07 Mei 2026, 10:49 WIT
DPRD Mimika Siapkan Sertifikasi Gratis, Jalan Terbuka bagi Pencari Kerja Lokal
Papuanewsonline.com, Mimika — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Mimika mendorong program pelatihan sertifikasi gratis bagi
pencari kerja lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP), melalui Rapat Dengar
Pendapat (RDP) bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Mimika dan Asosiasi
Pencari Kerja Lokal Carstenz Mimika (APELCAMI). (6/5/26)Ketua Komisi III DPRD Mimika, Herman Ghafur, menyatakan
bahwa langkah ini diambil untuk mengatasi hambatan utama yang selama ini
dihadapi masyarakat dalam mengakses dunia kerja, yakni tingginya biaya
sertifikasi.“Selama ini masih banyak kontraktor yang menjadikan
ketiadaan sertifikasi sebagai alasan untuk tidak menerima tenaga kerja lokal,
dengan dalih kurangnya keterampilan yang dibuktikan melalui sertifikasi,” ujar
Herman.Ia menjelaskan, biaya pelatihan sertifikasi yang umumnya
dikelola lembaga swasta bisa mencapai sekitar Rp10 juta per peserta. Angka
tersebut dinilai sangat memberatkan, terutama bagi masyarakat lokal yang ingin
meningkatkan keterampilan kerja.Sebagai solusi, DPRD Mimika bersama pemerintah daerah
menyepakati agar anggaran pelatihan tahun 2026 yang bersumber dari dana Otonomi
Khusus (Otsus) difokuskan untuk membiayai sertifikasi secara penuh.“Harapannya, seluruh peserta bisa mengikuti pelatihan secara
gratis tanpa pungutan biaya, karena sudah ditanggung pemerintah. Jadi bukan
lagi subsidi, tetapi pembiayaan penuh,” jelasnya.Selain itu, DPRD juga mendorong keterlibatan lembaga
asosiasi dalam pelaksanaan pelatihan agar lebih terstruktur dan tepat sasaran.
Langkah ini diharapkan mampu memastikan akses pelatihan terbuka luas bagi
pencari kerja lokal tanpa hambatan administratif maupun biaya.Terkait kebutuhan data tenaga kerja, DPRD Mimika menilai
pentingnya penguatan koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD). Herman
menegaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja pada dasarnya telah memiliki data tenaga
kerja, namun masih perlu dioptimalkan melalui integrasi lintas instansi.“Dengan adanya sharing dan integrasi data antar instansi,
validitas data tenaga kerja akan semakin baik. Jadi persoalan utama saat ini
bukan pada ketersediaan data, tetapi pada optimalisasi koordinasi dan integrasi
data yang sudah ada,” pungkasnya.Kebijakan ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang
kerja bagi masyarakat lokal serta meningkatkan daya saing tenaga kerja di
Kabupaten Mimika. Penulis: Bim
Editor: GF
06 Mei 2026, 20:04 WIT
16 Warga Tewas dalam Konflik Kwamki Narama, Anggota DPRD Papua Tengah Desak Pemerintah
Papuanewsonline.com, Timika — Konflik perang saudara di
Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, kembali disorot. Anggota DPRD Provinsi
Papua Tengah, Yohanes Kemong, S.IP., menyebut konflik yang berlangsung sejak
Oktober 2025 hingga Mei 2026 itu telah menelan 16 korban jiwa.Dalam rilis resmi yang diterima Papuanewsonline.com, Senin,
5 Mei 2026, Yohanes merinci korban terdiri dari satu perempuan dan 14
laki-laki. Ia menegaskan Distrik Kwamki Narama merupakan tolak ukur pembangunan
di Kabupaten Mimika. “Bila Distrik Kwamki Narama itu telah berjatuhan korban
nyawa sebanyak 16 orang selama 8 bulan, maka kepemimpinan Bupati Mimika gagal
dalam membangun Mimika,” tulis Yohanes dalam rilis yang diterima media
papuanewsonline,com.Yohanes menilai delapan bulan tanpa penyelesaian adalah
bentuk pembiaran. “Kalau Bupati Mimika sayang rakyat maka tidak sulit sekali
untuk penyelesaian konflik. Namun kenyataannya terjadi pembiaran,” ujarnya. Ia
mengaku kecewa sebagai wakil rakyat provinsi. “Saya sangat menyayangkan sikap
Bupati Mimika yang mengabaikan konflik antarwarga di Distrik Kwamki Narama.”Karena itu, Yohanes mendesak Pemerintah Provinsi Papua
Tengah turun tangan. “Oleh karena itu diminta kepada Pemerintah Provinsi Papua
Tengah, Gubernur bersama Kapolda turun langsung di Timika untuk mendamaikan
konflik antarwarga di Kwamki Narama Kabupaten Mimika yang sudah jalan 8 bulan,
memakan korban 16 jiwa,” tegasnya.Menurut Yohanes, pihaknya sudah tidak bisa mengharapkan
Bupati Mimika. “Terjadi pembiaran konflik tersebut, agar orang asli Papua baku
bunuh sampai habis,” kata dia. Pernyataan ini ia sampaikan sebagai bentuk
keprihatinan terhadap lambannya penanganan konflik horizontal di wilayah
tersebut.Konflik di Kwamki Narama bukan kali pertama terjadi. Distrik
yang berbatasan langsung dengan Kota Timika itu kerap menjadi titik rawan
bentrokan antarwarga. Namun eskalasi sejak Oktober 2025 disebut Yohanes sebagai
yang terlama dan paling banyak menelan korban dalam dua tahun terakhir.Yohanes menekankan urgensi kehadiran negara. Ia meminta
Gubernur dan Kapolda Papua Tengah tidak menunggu laporan berjenjang. “Ini sudah
darurat kemanusiaan. Negara harus hadir. Jangan sampai jatuh korban lagi,”
katanya. Ia berharap mediasi dilakukan dengan melibatkan tokoh adat, tokoh
agama, dan seluruh pemangku kepentingan.Papuanewsonline.com belum memperoleh keterangan resmi dari
Bupati Mimika dan Pemerintah Kabupaten Mimika terkait jumlah korban dan langkah
penanganan konflik. Konfirmasi telah diupayakan kepada Bagian Protokol dan
Komunikasi Pimpinan Setda Mimika, Kepala Distrik Kwamki Narama, serta Humas
Polres Mimika. Penulis: HendEditor: GF
06 Mei 2026, 15:40 WIT
DPR Papua Tengah Cari Solusi Persoalan Pesisir Mimika, Pengelolaan Tailing Disorot
Papuanewsonline.com, Timika – Dewan Perwakilan Rakyat
Provinsi Papua Tengah melakukan Rapat Dengar Pendapat bersama Pemerintah
Kabupaten Mimika serta perwakilan masyarakat wilayah pesisir di Ruang Serbaguna
Hotel Horison Diana Mimika, Selasa (5/5/2026). Acara ini dihadiri berbagai
tokoh penting, di antar Wakil Ketua IV DPRPT John NR Gobai, Kapolda Papua
Tengah Brigjen Pol Jeremias Rontini, Bupati Mimika Johannes Rettob, Wakil
Bupati Emanuel Kemong, Ketua DPRK Mimika, dan masyarakat pesisir mimika.
Pertemuan ini menjadi ruang membahas empat is utama demi kesejahteran warga
pesisir.Dalam pembahasan, Wakil Ketua IV DPRPT John NR Gobai
menyoroti masalah akses tray kapal pelayaran ke Pelabuhan Sipu-sipu Distrik
Jita yang sempat terhenti. Ia menyebut upaya mempertahankan jalur ini sudah dilakukan
sejak 2023 dan menyebutnya sebagai kewajiban pemerintah untuk memenuhi
kebutuhan rakyat. “Keputusan pemerintah sudah jelas, jalur ini harus
dipertahankan agar warga bisa bepergian dengan biaya murah hanya Rp15.000,”
katanya. Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan sisa pasir tambang atau
tailing harus dijadikan peluang usaha yang dikuasai oleh warga lokal, dengan
izin yang diprioritaskan bagi orang asli Papua agar hasilnya bermanfaat untuk
daerah.Selain itu, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih juga
menjadi perhatian. John meminta masyarakat melihat manfaatnya daripada
mempersoalkan namanya, mengingat fasilitas yang disediakan akan sangat membantu
para nelayan. Pembangunan Stasiun Pengisian BBM Nelayan di kawasan Pomako
juga didesak segera diselesaikan, sedangkan pengelolaan Pelabuhan Pangkalan
Pendaratan Ikan disepakati akan dibahas lebih lanjut antara pemerintah
kabupaten dan provinsi agar pengelolaannya berjalan efektif.Bupati Mimika Johannes Rettob menyampaikan apresiasi atas
penyelenggaraan pertemuan ini yang menjadi ruang dialog penting. Ia menegaskan bahwa penyelesaian berbagai permasalahan ini
membut kerja sama semua pihak, baik pemerintah daerah, lembaga legislatif
maupun perusahaan.“Kami berharap hasil pertemuan ini melahir rekomendasi yang
nyata, sehingga semua permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat dan
bermanfaat bagi kesejahteran warga Mimika,” harapnya. Penulis: Jid
Editor: GF
06 Mei 2026, 13:44 WIT
ULMWP Umumkan Perombakan Kabinet Pemerintahan Sementara pada 1 Mei 2026
Papuanewsonline.com, Papua Barat — Presiden Sementara ULMWP,
Benny Wenda, mengumumkan perombakan kabinet Pemerintahan Sementara ULMWP
bertepatan dengan peringatan 1 Mei 2026. Pengumuman tersebut disampaikan
melalui pernyataan resmi yang dipublikasikan di situs ULMWP sebagai bagian dari
refleksi atas sejarah integrasi Papua ke Indonesia pada 1963.Dalam pernyataannya, Benny Wenda menyebut tanggal 1 Mei
sebagai hari berkabung bagi rakyat Papua Barat. Ia menilai momentum tersebut
sebagai awal dari tragedi panjang yang menurutnya masih berlangsung hingga saat
ini.“Tanggal 1 Mei akan selalu menjadi hari berkabung di Papua
Barat. Hari ini kita memperingati 63 tahun Indonesia menginvasi tanah kita,
awal dari tragedi yang masih kita alami hingga saat ini,” tulis Benny Wenda
dalam pernyataan resminya.Ia juga menyinggung Perjanjian New York tahun 1962 yang
melibatkan Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat. Menurutnya, rakyat Papua
Barat seharusnya diberikan hak menentukan nasib sendiri melalui referendum
kemerdekaan, namun hal itu tidak terjadi sebagaimana yang diharapkan kelompok
mereka.Dalam pernyataan tersebut, Benny Wenda turut menyoroti
berbagai situasi keamanan dan kemanusiaan di Papua. Ia mengklaim bahwa konflik
dan operasi militer masih berlangsung hingga kini dan berdampak pada masyarakat
sipil di sejumlah wilayah.“Lima belas warga Papua tak berdosa yang dibunuh bulan ini
di Puncak adalah bukti bahwa perang Indonesia terhadap West Papua tidak pernah
berhenti,” tulisnya.Meski demikian, Benny Wenda menyebut 1 Mei juga menjadi
simbol perlawanan politik bagi ULMWP. Ia mengingatkan bahwa pada tanggal yang
sama tahun 2021, ULMWP mendeklarasikan kabinet Pemerintahan Sementara sebagai
simbol perjuangan politik mereka.“Hari ini, dari hari-hari lainnya, kita tidak akan tunduk
pada pemerintahan kolonial Indonesia. Sebaliknya, ULMWP memulihkan kedaulatan
kita yang dicuri dengan membangun kapasitas pemerintahan sementara kita,”
ujarnya.Dalam kesempatan tersebut, Benny Wenda mengumumkan susunan
baru kabinet Pemerintahan Sementara ULMWP yang terdiri dari berbagai
kementerian dan perwakilan bidang strategis. Sejumlah nama diumumkan mengisi
posisi kementerian, mulai dari urusan luar negeri, hukum, kesehatan, hingga
lingkungan hidup dan urusan perempuan serta anak.Selain struktur sipil pemerintahan sementara, ULMWP juga
mencantumkan susunan kepemimpinan Tentara Papua Barat dalam pengumuman
tersebut. Nama Jenderal Goliath Tabuni kembali disebut sebagai Panglima
Tertinggi bersama sejumlah petinggi lainnya dalam struktur militer organisasi.Benny Wenda menegaskan bahwa ULMWP terus berupaya memperkuat
dukungan internasional terhadap perjuangan politik Papua Barat. Ia mengklaim
organisasinya telah mendorong isu Papua masuk dalam perhatian komunitas
internasional dan forum Perserikatan Bangsa-Bangsa.“ULMWP telah mendorong Papua Barat ke dalam agenda
internasional, memenangkan permintaan lebih dari 100 negara PBB untuk melakukan
kunjungan Hak Asasi Manusia PBB,” tulisnya.Di akhir pernyataannya, Benny Wenda mengajak masyarakat
Papua Barat untuk tetap menjaga persatuan dan terus mendukung perjuangan ULMWP
menuju kemerdekaan yang mereka cita-citakan.“Kepada rakyat West Papua, saya meminta Anda terus menaruh
kepercayaan Anda pada misi ULMWP: kemerdekaan akan segera tiba,” tutup Benny
Wenda.Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari
pemerintah Indonesia terkait isi pernyataan dan pengumuman perombakan kabinet
Pemerintahan Sementara ULMWP tersebut. (GF)
05 Mei 2026, 13:23 WIT
Kolaborasi Pembangunan Mapolda DIY, Kapolri Instruksikan Beri Pelayanan Optimal
Papuanewsonline.com, DIY - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh masyarakat. Hal itu disampaikan saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (3/5/2026). "Dan ke depan kita harapkan Polda DIY betul-betul bisa memberikan pelayanan yang optimal terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta yang kita kenal sebagai kota budaya, kota pariwisata, kota pendidikan," kata Sigit di Mapolda DIY, Minggu (3/5/2026). Pembangunan ini sendiri bertajuk 'Mbangun Bhayangkara Presisi, Hamemayu Hayuning Bawono'. Sigit mengapresiasi Pemprov DIY terkait seluruh dukungan terkait pembangunan Mapolda Yogyakarta. "Jadi ini adalah bentuk dukungan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan yang tentunya kita memahami bahwa ini adalah titipan amanah terkait dengan pembangunan ini sebagaimana tema dari pembangunan Mapolda yaitu Mbangun Bhayangkara Presisi, Hamemayu Hayuning Bawono," ujar Sigit. Sebagaimana artinya, Sigit meminta agar jajarannya bisa menjaga, memperbaiki dan menciptakan keindahan serta keharmonisan bermasyarakat yang tentunya ini sejalan dengan Tri Brata dan Catur Prasetya. "Dan juga kami juga mendapatkan amanah agar ke depan gedung Polda DIY ini dibangun dengan konsep smart city, tadi kita mendapatkan amanah dari Bapak Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono titipan dari masyarakat Yogya agar gedung ini tidak hanya berdiri sebagai gedung yang hanya fisiknya saja tapi juga bisa melaksanakan fungsinya untuk bisa tampil sebagai pelayanan kepolisian yang memiliki kemampuan data driven police hub, social listening and sentiment intelligence system, cyber security defense center serta decision intelligence and knowledge system," papar Sigit.Karenanya, Sigit menekankan, jajaran Polda DIY harus mendukung konsep dari Daerah Istimewa Yogyakarta. "Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari seluruh para pemangku jabatan, pemangku kepentingan dan juga harapan besar dari masyarakat Yogya terhadap kinerja Polri untuk betul-betul bisa profesional, dekat dan dicintai masyarakat," tutup Sigit. PNO-12
04 Mei 2026, 10:36 WIT
Deklarasi Barisan Merah Putih di Puncak Jaya Tegaskan Komitmen Jaga NKRI dan Persatuan Papua
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Dewan Pimpinan Cabang
(DPC) Barisan Merah Putih Republik Indonesia (BMP RI) Kabupaten Puncak Jaya resmi
mendeklarasikan keberadaan organisasinya dalam sebuah kegiatan yang digelar
usai acara adat bakar batu di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Kamis (1/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 600 masyarakat dari berbagai wilayah
setempat.Deklarasi berlangsung dalam suasana penuh semangat
kebersamaan dan nuansa adat Papua. Acara ini menjadi simbol penghormatan
terhadap budaya lokal sekaligus momentum untuk mempertegas komitmen menjaga
persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Kegiatan diawali dengan prosesi adat bakar batu yang menjadi
tradisi masyarakat Papua dalam mempererat hubungan sosial dan kebersamaan.
Setelah itu, deklarasi organisasi dilakukan di hadapan masyarakat dan
tokoh-tokoh adat yang hadir.Dalam keterangannya, DPC BMP RI Kabupaten Puncak Jaya
menyebut deklarasi tersebut sebagai bentuk penghormatan dan mengenang jasa
delapan Pahlawan Nasional yang telah berjuang menjaga keutuhan NKRI, khususnya
di tanah Papua.“Deklarasi ini menjadi bentuk penghormatan terhadap
perjuangan para pahlawan yang telah berjuang demi tetap tegaknya Negara
Kesatuan Republik Indonesia di tanah Papua,” demikian disampaikan dalam
pernyataan organisasi.Melalui deklarasi tersebut, DPC BMP RI Kabupaten Puncak Jaya
menegaskan bahwa organisasinya merupakan bagian dari elemen masyarakat yang
terus melanjutkan semangat perjuangan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dengan
tetap setia menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945.“DPC BMP RI Kabupaten Puncak Jaya merupakan bagian dari
elemen masyarakat yang melanjutkan semangat perjuangan Pepera guna tetap setia
dan teguh dalam menjaga keutuhan NKRI yang berlandaskan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945,” bunyi deklarasi tersebut.Tidak hanya menekankan semangat nasionalisme, organisasi ini
juga menyoroti pentingnya menjaga adat dan budaya Papua sebagai fondasi
persatuan masyarakat. Menurut mereka, nilai-nilai budaya lokal harus terus
dijaga agar menjadi perekat sosial di tengah keberagaman masyarakat Papua.Selain itu, DPC BMP RI secara tegas menyatakan penolakan
terhadap segala bentuk tindakan yang dapat memicu konflik maupun perpecahan di
tengah masyarakat. Organisasi tersebut menilai persatuan menjadi modal utama
dalam menjaga stabilitas dan pembangunan daerah.“DPC BMP RI menolak segala bentuk perpecahan, provokasi,
maupun tindakan yang bertentangan dengan nilai persatuan dan keutuhan bangsa,”
tegas pernyataan itu.Dalam kesempatan yang sama, organisasi tersebut juga
menyampaikan komitmennya untuk menjadi wadah aspirasi masyarakat. DPC BMP RI
menyebut organisasinya lahir dari masyarakat dan akan terus berupaya menjadi
jembatan penyampaian kepentingan publik secara konstruktif dan damai.Kegiatan deklarasi kemudian ditutup dengan penegasan
semangat persatuan melalui semboyan yang disampaikan bersama-sama oleh peserta
yang hadir. “Adat menyatukan kita, budaya menguatkan kita, dan NKRI
membangkitkan kita. Satu hati, satu tanah air, satu Indonesia,” seru peserta
deklarasi.Melalui kegiatan tersebut, DPC BMP RI Kabupaten Puncak Jaya
berharap seluruh elemen masyarakat dapat terus menjaga kebersamaan, memperkuat
persatuan, serta aktif mendukung keutuhan NKRI di tanah Papua. (GF)
02 Mei 2026, 18:04 WIT
Kapolda Maluku Ikuti Rakor Nasional, Kapolri Minta Jajaran Respons Cepat Isu Kamtibmas
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto mengikuti rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral terkait analisis dan evaluasi (anev) situasi kamtibmas nasional yang digelar Mabes Polri, Selasa (28/4/2026).Rakor yang dipimpin Listyo Sigit Prabowo tersebut diikuti para menteri dan pejabat terkait di tingkat pusat, serta seluruh jajaran Polda melalui sambungan video conference.Dari ruang Vicon Polda Maluku, Kapolda didampingi Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni dan Irwasda Kombes Pol. I Made Sunarta, serta diikuti para pejabat utama Polda Maluku.Dalam arahannya, Kapolri menekankan pentingnya respons cepat terhadap berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat, guna mencegah gangguan keamanan dan ketertiban.“Seluruh jajaran harus terus memonitor perkembangan situasi dan segera mengambil langkah cepat apabila terdapat potensi gangguan kamtibmas,” ujar Kapolri.Ia juga meminta seluruh jajaran Polri untuk terus mendukung agenda pembangunan nasional melalui penguatan program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.Rakor lintas sektoral ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan langkah antar instansi dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. PNO-12
01 Mei 2026, 18:46 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
