Papuanewsonline.com
Pickup Pengangkut Air Terguling Di Pertigaan Hasanuddin, Pengendara Baru Belajar Mengemudi
PTFI Setor Rp4,8 Triliun: Mimika Terima Bagian Terbesar, Total Kontribusi Capai Rp75 Triliun
Lapas Timika Gelar Ikrar Bersih Dari Hp Ilegal, Narkoba, Dan Penipuan
Lima Warga Diklaim Tewas di Kali Kabur, TPNPB Soroti Operasi Militer di Tembagapura
BADKO HMI dan Polda Papua Sepakati Sinergi, Fokus Tangani Tambang Ilegal hingga Hoaks Digital
Enam Warga Sipil Ditembak Di Tembagapura, Aktivis Deby Santoso Desak Proses Hukum Transparan
Direktur Law Firm Golda: Transaksi Perkara Di Timika Semakin Subur, Masyarakat Miskin Jadi Korban
BADKO HMI Papua Dukung Penertiban Tambang Ilegal oleh Gubernur Papua Tengah
DPR Papua Tengah, Mimika dan Puncak Bentuk Tim Khusus Tangani Konflik Kwamki Narama
Kejati Papua Mandul Tetapkan Yunus Wonda Jadi Tersangka, Mahasiswa Kembali Geruduk Kejagung
BERITA TAG Politik
Homepage
Aksi Damai Peringati May Day di Timika Jadi Momentum Teguhkan Papua dalam Bingkai NKRI
Papuanewsonline.com, Timika – Barisan Merah Putih menggelar
aksi damai di Bundaran Timika Indah, Kabupaten Mimika, pada Jumat (1/5/26).
Kegiatan ini digelar khusus untuk memperingati momen bersejarah kembalinya
Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ratusan peserta
tampak bersemangat membawa bendera Merah Putih dan membentangkan pduk
bertuliskan “1 Mei: Refleksikan Sejarah Papua Dalam Bingkai Indonesia” sebagai
wujud kesetiaan dan kecintaan terhadap tanah air.Koordinator lapangan, Simon Haluk, menegaskan komitmen kuat
masyarakat untuk senantiasa menjaga keutuhan bangsa. “Selama bendera Merah Putih berkibar di tanah ini, Papua
tidak akan terpecah. NKRI adalah harga mati yang harus kita jaga bersama,”
tegasnya. Ia juga mengingatkan kembali perjuangan para pahlawan asal
daerah seperti Silas Papare dan Marthen Indey, menegaskan bahwa penyatuan ini
merupakan hasil pengorbanan, bukan semata-mata pemberian belas kasihan.Simon juga menyampaikan bahwa berbagai ketimpangan yang
masih ada saat ini seharusnya menjadi alasan untuk bersatu membangun, bukan
memisahkan diri. “Papua adalah Indonesia, dan Indonesia adalah Papua. Hal ini
bukan sekadar ucapan, melainkan harus tertanam di hati dan diwujudkan dalam
tindakan nyata setiap hari,” ujarnya.Kegiatan dilanjutkan dengan long march mengelilingi kawasan
pusat kota sebelum kembali ke titik awal. Seluruh rangkaian acara berlangsung dengan tertib dan
kondusif, dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan.Semoga semangat persatuan ini terus terjaga dan menjadi
landasan kuat bagi kemajuan serta kesejahteraan seluruh rakyat Papua. Penulis: Jid
Editor: GF
01 Mei 2026, 14:46 WIT
Yansen H. Boyau Resmi Mengundurkan Diri dari Jabatan Karteker Bendahara DPC KNPI Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika — Yansen H. Boyau secara resmi
menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Karteker Bendahara DPC
KNPI Mimika berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-006/DPD KNPI/PT/IV/2026.Pengunduran diri tersebut disampaikan sejak surat ini
dikeluarkan dan dilakukan atas dasar pertimbangan pribadi serta satu dan lain
hal. Yansen menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil secara sadar, sukarela,
dan tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.“Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
DPD I KNPI Provinsi Papua Tengah yang telah memberikan kepercayaan dan amanah
kepada saya untuk menjalankan tugas sebagai Karteker Bendahara DPC KNPI
Mimika,” ujar Yansen H. Boyau.Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama
menjalankan tugas terdapat kesalahan, kekhilafan, baik dalam tindakan maupun
tutur kata kepada seluruh pihak yang pernah bekerja sama dengannya.Yansen berharap KNPI Provinsi Papua Tengah tetap menjadi
wadah pemuda yang mampu melahirkan karya, gagasan, serta semangat kepemudaan
bagi kemajuan daerah.“Yang paling utama, KNPI Provinsi Papua Tengah harus tetap
menjadi wadah pemuda di tanah ini untuk berkarya dalam semangat kepemudaan di
Provinsi Papua Tengah,” tambahnya.Dengan demikian, surat pengunduran diri tersebut disampaikan
sebagai bentuk tanggung jawab pribadi sekaligus penghormatan terhadap
organisasi. Penulis: Jid
Editor: GF
30 Apr 2026, 19:42 WIT
Musorkablub KONI Mimika Dipersoalkan, Simon Kasamol Nilai Tidak Sesuai AD/ART
Papuanewsonline.com, Mimika – Polemik pelaksanaan Musyawarah
Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) KONI Kabupaten Mimika mulai mencuat
setelah Ketua Harian dan Sekretaris Umum KONI Mimika Periode 2023-2027, Simon
Kasamol, S.H., menyampaikan penolakan terhadap agenda tersebut.Penolakan itu disampaikan Simon setelah dirinya menerima
surat pemberitahuan dari pihak karateker KONI Kabupaten Mimika terkait
pelaksanaan Musorkablub yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 1 Mei 2026.Dalam keterangannya, Simon mempertanyakan dasar hukum
pelaksanaan Musorkablub, termasuk alasan mendasar yang digunakan untuk
menggelar forum luar biasa tersebut.“Alasan-alasan mendasar diadakannya Musorkablub antara lain
terjadinya kevakuman organisasi, kepengurusan melanggar AD/ART organisasi, dan
ketua umum berhalangan tetap. Apakah ketiga poin di atas benar terjadi dan
dialami kepengurusan kami KONI Kabupaten Mimika Periode 2023-2027?” ujarnya.Ia menegaskan, hingga saat ini kepengurusan KONI Mimika yang
dipimpin berdasarkan SK Tahun 2023 masih aktif dan tidak mengalami kevakuman
organisasi sebagaimana yang disebutkan.“Sampai hari ini kepengurusan kami SK 01 Tahun 2023 masih
ada dan tidak vakum alias tidak sesuai fakta peristiiwa ketiga poin di atas,”
katanya.Simon juga menyoroti mekanisme organisasi yang menurutnya
harus tetap berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)
KONI. Menurutnya, pemilihan ketua umum secara normatif dilakukan setiap empat
tahun melalui Musyawarah Kabupaten (Muskab), bukan melalui Musorkablub tanpa
alasan yang jelas.“Secara normatif pemilihan ketua umum dilakukan empat tahun
sekali sesuai AD/ART KONI melalui Muskab. Lalu pelaksanaan Musorkablub apa
dasar hukumnya?” tegasnya.Selain itu, ia mempertanyakan legalitas penunjukan karateker
KONI Mimika yang dinilai belum dapat dibuktikan secara otentik kepada seluruh
pengurus resmi organisasi.“Apakah ditunjuknya dan atau terbitnya SK karateker dapat
dibuktikan secara otentik sehingga menilai secara sepihak kepengurusan KONI
Kabupaten Mimika Periode 2023-2027 layak untuk didemisioner sesuai dengan
AD/ART KONI,” ujarnya lagi.Simon menilai persoalan tersebut bukan sekadar soal
kekuasaan dalam organisasi, melainkan menyangkut aturan dan tata kelola
organisasi yang harus dijalankan secara benar dan profesional.“Ini bukan soal asal bapak senang, ini bukan soal kekuasaan
dan asal suka-suka. Ini soal normatif yang wajib hukumnya untuk diterapkan,
bukan sebaliknya,” katanya.Ia juga menegaskan, apabila pihak karateker dan panitia
Musorkablub tidak mampu membuktikan secara lengkap dasar pelaksanaan forum
tersebut, maka agenda Musorkablub dianggap tidak sesuai dengan aturan
organisasi dan berpotensi batal demi hukum.“Jika saudara sebagai karateker beserta jajaran panitia
Musorkablub tidak bisa membuktikan secara kompleks ketiga alasan tersebut, maka
dapat dipastikan agenda kegiatan Musorkablub yang diadakan nantinya tidak
sesuai dengan AD/ART KONI, tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan
batal demi hukum,” tegas Simon.Atas dasar itu, Simon menyatakan dirinya tidak bersedia
menghadiri agenda penyampaian laporan pertanggungjawaban dalam kegiatan
Musorkablub yang dijadwalkan berlangsung awal Mei mendatang.“Sudah sepatutnya saya tidak bersedia hadir menyampaikan
laporan pertanggungjawaban sesuai surat pemberitahuan yang pelaksanaannya pada
Jumat 1 Mei 2026 dalam acara kegiatan Musorkablub,” ujarnya.Di akhir pernyataannya, Simon menyebut tanggapan yang ia
sampaikan merupakan bentuk edukasi organisasi agar seluruh pihak dapat
menjalankan roda organisasi sesuai aturan dan tidak menimbulkan polemik di
kemudian hari.
“Demikian penjelasan dan pernyataan sikap yang dapat kami
sampaikan sebagai bentuk edukasi kepada kita semua sehingga tidak rancu dalam
menjalankan roda organisasi,” tutupnya. (GF)
30 Apr 2026, 15:10 WIT
Aksi KAWAL Jilid II Berakhir Tanpa Kepastian, Tuntutan Sidang Arianto Tawakal Masih Menggantung
Papuanewsonline.com, Tual — Aksi Aliansi KAWAL Jilid II yang
mendesak agar sidang kasus kematian Arianto Tawakal dikembalikan ke Kota Tual
berakhir tanpa keputusan pasti pada Selasa 28 April 2026. Massa yang berunjuk
rasa hanya menerima serangkaian pernyataan komitmen dari sejumlah pejabat,
sementara pertemuan di DPRD Kota Tual berlangsung tertutup bagi awak media.Aksi dimulai di Kantor Kejaksaan Negeri Tual. Kepala Kejari
Tual Alexander Zaldi menyatakan pihaknya akan mengirimkan surat resmi kepada
Wali Kota Tual A. Yani Renuat dan Pengadilan Negeri Tual terkait permintaan
pemindahan lokasi sidang. “Kami akan menyurati Wali Kota dan PN Tual,” kata
Zaldi di hadapan massa. Namun ia tidak menyebutkan batas waktu maupun mekanisme
tindak lanjut atas surat tersebut.Dari Kejari, massa melanjutkan ke Pengadilan Negeri Tual.
Ketua PN Tual David F. Charles Soplanit bersama jajaran menyambut massa di
depan gedung. Soplanit menegaskan bahwa kewenangan memindahkan lokasi sidang
tidak berada di tangan PN Tual. Ia menyatakan siap meneruskan surat permohonan
dari Polres dan Kejari Tual kepada pihak yang berwenang. “Kami tidak bisa
memutuskan. Surat akan kami teruskan,” ujarnya.Kantor Wali Kota Tual menjadi titik berikutnya. Wakil Wali
Kota Amir Rumra menerima massa dan menyampaikan bahwa Pemkot Tual akan
menindaklanjuti jika menerima surat resmi dari Kapolres Tual AKBP Whansi Des
Asmoro dan Kejari Tual. “Kalau surat sudah masuk, kami akan respons,” kata Amir
Rumra.Aksi ditutup di DPRD Kota Tual. Ketua DPRD Aisa Renhoat
bersama enam anggota DPRD menerima perwakilan massa di ruang kerja ketua. Namun
pertemuan berlangsung tertutup. Yang di kutip Dari media Tualnews,com._ yang
hendak melakukan peliputan dicegah oleh oknum aparat kepolisian dan pegawai
DPRD.Penutupan akses liputan ini mendapat sorotan dari peserta
aksi. Mereka menilai sikap DPRD bertentangan dengan prinsip keterbukaan
informasi publik, mengingat kasus Arianto Tawakal menjadi perhatian luas
masyarakat Tual.Hingga aksi berakhir, tidak ada satu pun pejabat yang
memberikan kepastian waktu maupun jaminan bahwa sidang akan dipindahkan ke Kota
Tual. Massa menilai rangkaian pertemuan hanya menghasilkan janji tanpa
keputusan konkret.Papuanewsonline,com. telah berupaya meminta konfirmasi resmi
dari DPRD Kota Tual terkait alasan penutupan akses liputan. Namun hingga berita
ini diturunkan, belum ada keterangan dari pihak DPRD.Kasus kematian Arianto Tawakal saat ini menjadi perhatian
publik Tual. Massa menilai proses hukum masih terhenti pada tataran
administrasi tanpa kepastian hasil, sehingga tuntutan keadilan bagi keluarga
korban belum terpenuhi. Penulis: Hend
Editor: GF
29 Apr 2026, 14:16 WIT
Kunker Ke Ambon, Wamen ESDM Disambut Kapolda Maluku dan Forkopimda
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku, menyambut kedatangan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Yuliot Tanjung, dalam kunjungan kerja di Provinsi Maluku.Penyambutan berlangsung di VIP Room Bandara Pattimura Ambon, Senin (27/4/2026) pagi, dengan pengamanan dan protokol yang berjalan tertib.Kunjungan kerja Wakil Menteri ESDM ini merupakan bagian dari agenda pemerintah pusat dalam mendorong penguatan sektor energi dan sumber daya mineral di daerah, termasuk optimalisasi potensi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.Kapolda Maluku menegaskan kesiapan jajarannya dalam mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan selama kunjungan berlangsung.“Kami telah menyiapkan langkah-langkah pengamanan secara optimal guna memastikan seluruh agenda kunjungan kerja Wakil Menteri ESDM beserta rombongan berjalan aman dan lancar,” ujar Kapolda.Ia menambahkan, sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan stakeholder menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas, khususnya dalam mendukung program strategis nasional.“Stabilitas kamtibmas harus terus dijaga agar setiap agenda pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.Kapolda juga menilai, situasi keamanan yang kondusif akan menjadi faktor pendukung masuknya investasi, terutama di sektor energi dan sumber daya alam di Maluku.Seluruh rangkaian penyambutan berlangsung lancar dan berakhir dalam situasi aman dan terkendali. PNO-12
29 Apr 2026, 10:07 WIT
Ardi S.T Serahkan Bantuan Hadrah di Mimika, Sekolah DDI Dorong Pemerataan Program Pendidikan
Papuanewsonline.com, Timika – Anggota DPRD Provinsi Papua
Tengah, Ardi, ST, M.IST, melakukan kunjungan kerja ke Sekolah DDI Nurul Islam
SP 1 Mimika (27/4/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menyerahkan bantuan berupa
satu set alat hadrah sebagai dukungan nyata terhadap pengembangan seni budaya
Islam dan kegiatan keagamaan di lingkungan sekolah.“Melalui bantuan ini, kami berharap siswa dan guru dapat
mengembangkan bakat, sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan serta
kebersamaan,” ujar Ardi. Selain penyerahan bantuan, kunjungan ini juga menjadi momen
penting untuk menyerap aspirasi. Pihak sekolah menyampaikan harapan agar
lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama juga dapat menikmati
program sekolah gratis yang menjadi kebijakan unggulan Gubernur Papua Tengah.Di sisi lain, pihak sekolah juga menyampaikan apresiasi
tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto atas program Makan Bergizi Gratis
(MBG). Program ini dinilai sangat membantu pemenuhan gizi siswa dan
berdampak positif terhadap semangat belajar anak-anak.Menanggapi hal tersebut, Ardi menegaskan akan memperjuangkan
aspirasi tersebut agar kebijakan pendidikan dapat dirasakan secara merata. “Akan saya bawa dan bahas bersama pemerintah provinsi agar
manfaatnya bisa dinikmati semua pihak,” tegasnya. Kegiatan diakhiri dengan dialog hangat dan peninjauan
langsung kondisi sekolah demi kemajuan pendidikan di daerah.
Penulis: Andi IlhamEditor: GF
27 Apr 2026, 20:51 WIT
Muscab PKB Mimika: Siap Jadi Kekuatan Utama, Dorong Politik Berpihak Rakyat
Papuanewsonline.com, Timika – Dewan Pengurus Cabang (DPC)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Mimika menggelar Musyawarah Cabang
(Muscab) di Ballroom Hotel Horison Ultima Timika, Minggu (26/4/26). Kegiatan
ini menjadi momentum penting menyusul capaian gemilang pada Pemilu 2024, di
mana partai ini berhasil mengamankan lima kursi DPRK dan menduduki posisi
strategis sebagai Wakil Ketua I DPRD.Muscab ini bukan sekadar pergantian kepengurusan, melainkan
konsolidasi besar untuk menentukan arah perjuangan politik menuju 2029.Ketua DPC PKB Mimika, Peggy Patrisia Pattipi, dalam pidato
purnatugasnya menegaskan agar seluruh kader siap mendukung keputusan yang
diambil. "Siapapun yang terpilih adalah representasi keputusan DPP yang
wajib dihormati. PKB harus hadir sebagai solusi, bukan sekadar kekuatan
politik," ujarnya. Sementara itu, Ketua DPP PKB Bidang Advokasi, Hindun Anisah,
menyoroti pentingnya "politik kehadiran". Ia meminta kader tidak
hanya fokus pada elektoral, tetapi juga hadir menjawab tantangan ekonomi
masyarakat yang dipengaruhi situasi global, serta mendorong kebijakan yang
memudahkan hidup rakyat.Mewakili Pemerintah Kabupaten Mimika, Asisten I Setda
Mimika, Ananias Faot, menekankan peran strategis partai sebagai pilar
demokrasi. Ia mendorong PKB agar semakin adaptif menghadapi dinamika politik
yang kompleks. "Tantangan ke depan semakin berat, partai dituntut
responsif dan cepat. Yang terpenting, menjaga kerukunan bukan pilihan,
melainkan mandat mutlak," tegasnya. Ananias juga meminta PKB aktif mencegah isu provokatif demi
stabilitas keamanan di tengah keberagaman suku dan budaya di Mimika."Kami menyambut baik konsolidasi ini. Harapan kami,
Muscab melahirkan kader berkualitas, berintegritas, dan berjiwa pemimpin.
Pemerintah siap bersinergi selama berlandaskan kepentingan rakyat dan persatuan
bangsa," ujarnya menutup sambutan. Dengan posisi kuat di parlemen, PKB kini berada pada fase
baru sebagai kekuatan utama yang akan menentukan arah pembangunan Mimika lima
tahun ke depan. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Apr 2026, 09:10 WIT
Wakapolda Maluku Ikuti Launching Quick Wins Presisi Triwulan II 2026
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, mengikuti launching Program Quick Wins Presisi Triwulan II Tahun 2026 yang digelar secara virtual dari Ruang Vicon Lantai 2 Polda Maluku, Jumat (24/4/2026).Kegiatan tersebut merupakan bagian dari langkah strategis Polri dalam memperkuat implementasi program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.Turut hadir dalam kegiatan ini Dir Pamobvit Polda Maluku, Kabid Humas Polda Maluku, para pejabat utama, serta perwakilan satuan kerja (satker) dan Kapolres/ta jajaran.Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni menegaskan, seluruh jajaran Polda Maluku harus mampu menerjemahkan program Quick Wins Presisi ke dalam langkah nyata di lapangan.“Program Quick Wins Presisi ini bukan hanya seremonial, tetapi harus diimplementasikan secara konkret melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkeadilan,” ujarnya.Ia juga menekankan pentingnya komitmen seluruh personel dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri.“Kami mendorong seluruh satuan kerja dan jajaran kewilayahan untuk bekerja lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya,” tegasnya.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku menyampaikan bahwa program ini menjadi salah satu upaya konkret Polri dalam menjawab ekspektasi publik terhadap pelayanan yang lebih profesional dan akuntabel.Launching ini juga menjadi momentum penyamaan persepsi terkait arah kebijakan Polri pada Triwulan II Tahun 2026, sehingga seluruh jajaran dapat bergerak secara terarah dan terukur.Program Quick Wins Presisi sendiri menjadi salah satu strategi utama dalam mendorong transformasi Polri menuju institusi yang profesional, modern, dan semakin dipercaya publik. PNO-12
26 Apr 2026, 13:54 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
