DPRD Mimika Soroti Penunjukan Pejabat BUMD, Transparansi Diminta Jadi Prioritas
Ketua DPRD Kabupaten Mimika menegaskan pentingnya seleksi terbuka dan berbasis kompetensi dalam pengisian jabatan Badan Usaha Milik Daerah agar tidak memicu polemik di tengah masyarakat
Papuanewsonline.com - 22 Jan 2026, 02:56 WIT
Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan
Papuanewsonline.com, Mimika — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika menyampaikan kritik terhadap kebijakan Bupati Mimika, Yohanes Rettob, terkait penunjukan pejabat di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum dilakukan secara terbuka dan transparan. Kritik tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Mimika, Primus Natikapareyau.
Menurut Primus, pengisian jabatan strategis di tubuh BUMD
seharusnya mengedepankan prinsip profesionalisme dan kompetensi. Ia menilai,
proses penunjukan yang tidak melalui mekanisme seleksi terbuka berpotensi
menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Jangan sampai ini cuma image-nya di luar bawah, ini adalah
keluarga yang dipasang di sana,” katanya.
DPRD Mimika, lanjut Primus, berharap pemerintah daerah dapat
membuka ruang seleksi yang adil dan transparan sehingga jabatan di BUMD diisi
oleh sumber daya manusia yang benar-benar memiliki kemampuan dan kualifikasi
sesuai kebutuhan perusahaan daerah.
Ia juga menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada
putra-putri asli Mimika yang telah menempuh pendidikan tinggi dan memiliki
kompetensi untuk berperan aktif dalam pengelolaan BUMD.
“Harapan kami, anak-anak asli Mimika yang sudah sekolah
tinggi dan punya kompetensi di sana, itu dipakai, khususnya di Amume dan
Kemoro,” ujar Primus.
Selain aspek kompetensi, Primus menilai bahwa penunjukan
pejabat BUMD sebaiknya mempertimbangkan aspirasi masyarakat serta masukan dari
lembaga legislatif sebagai representasi rakyat. Hal ini penting untuk menjaga
kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang tidak dikomunikasikan
dengan baik berpotensi menimbulkan gejolak sosial dan memperlebar jarak antara
pemerintah dengan masyarakat.
DPRD Mimika berharap ke depan pemerintah daerah dapat lebih terbuka dalam setiap pengambilan kebijakan strategis, khususnya yang menyangkut pengelolaan aset dan perusahaan daerah, demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan.
Penulis: Hendrik
Editor: GF
